...

Ifa //Dialog Media

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Ifa //Dialog Media
Dialog Media Jerman-Indonesia
4–5 Maret 2008 / Jakarta
’Islam, Demokrasi dan Kebebasan Media – Tantangan dan Perspektif
bagi Indonesia dan Jerman pada awal abad ke-21’
Penyelenggara // Tempat // Penerjemah
Dialog Media disponsori
Penasehat ilmiah:
Departemen Luar Negeri RFJ, Berlin
Prof. Dr. Martin Löffelholz, Universitas
Teknik Ilmenau
Penanggungjawab:
Bahasa Konferensi:
Bagian Kebudayaan dan Komunikasi
Jerman/Indonesia
Hubungan Bilateral Kebudayaan
dan Media Asia
Penerjemah
Angelika Viets
Lantip Kusmanhadji
Dhodi Kusmanhadji
Di Indonesia disponsori
Tempat Konferensi:
Kedutaan Besar Republik Federal Jerman
Grand Hyatt Jakarta
Jakarta
Jl. M.H. Thamrin, Kav. 28-30
Penanggungjawab:
Jakarta 10350
Bagian Pers dan Kebudayaan
Indonesia
Anja Wallau, First Secretary
Tlp: +62 21 390 1234
Fax: +62 21 390 6426
http://jakarta.grand.hyatt.com
Konsep dan Pelaksanaan
Institut Hubungan Luar Negeri (ifa), Stuttgart
Penanggungjawab:
Bagian Dialog
Barbara Kuhnert
1
Tujuan Media Dialog
“Demokrasi, Islam dan modernisasi di Indonesia berjalan seiring“, demikian kata Presiden
RI Susilo Bambang Yudhoyono pada November lalu saat menerima Medali Demokrasi
yang dianugerahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden Yudhoyono menyambut
medali tersebut atas nama rakyat Indonesia pada pembukaan Konvensi Dunia Asosiasi
Internasional Konsultan Politik (IAPC) di Bali. Menurut IAPC yang menganugerahkan
Medali Demokrasi, Indonesia telah menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan demokrasi
saling mengisi. Negara dengan penduduk umat Islam yang terbesar di dunia itu
disebutkan sebagai ’contoh cemerlang bagi harapan’. Tokoh penting yang juga telah
menerima Medali Demokrasi antara lain, mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela
dan pemimpin oposisi Burma Aung San Suu Kyi. Bagi Indonesia penganugerahan medali
itu dapat dikatakan sebagai suatu kehormatan dan dorongan dalam upaya
mengembangkan demokrasi yang masih muda.
Sejak berakhirnya era Suharto (1998), banyak negara di dunia dengan minat yang besar
mengamati jalan Indonesia menuju demokrasi, di mana konstitusinya menjamin
persaman hak bagi penganut Buddhisme, Hinduisme, Islam, Katolik dan Protestan. Ini
adalah sesuatu yang luar biasa, sebab sekitar 90 persen dari 220 juta warga Indonesia
adalah penganut agama Islam. Dan negara yang sekuler ini selalu dihadapi dengan
berbagai tantangan, di antaranya yang ditimbulkan oleh serangan-serangan kelompok
teroris. Aksi-aksi teror itu tidak hanya mengakibatkan kesengsaraan pada korban yang
langsung terkena, tapi juga memberikan sinyal ketidakstabilan yang merugikan secara
politik dan ekonomi, misalnya yang berkaitan dengan investasi asing atau pariwisata.
Karena media internasional lebih sering memberitakan aksi kekerasan ketimbang laporan
mengenai diskusi damai kelompok-kelompuk muslim, misalnya mengenai perdebatan
yang menyangkut pertanyaan, bentuk islam yang bagaimana yang sesuai bagi sebuah
negara demokratis yang multietnik dan multiagama seperti Indonesia.
Baik di Indonesia maupun di Jerman secara intensif dibahas, bagaimana nilai-nilai islam
dan gagasan-gagasan demokratis bisa diserasikan. Di Indonesia, orang-orang tertentu
melihat negara-negara Arab sebagai panutan. Kenyataan itu tercermin misalnya dalam
tuntutan untuk menerapkan pengadilan syariah secara meluas. Sementara yang lainnya
beranggapan bahwa ajaran Islam harus dilihat dalam konteks perubahan masyarakat dan
bahwa Islam di Indonesia telah berkembang serta menemukan bentuk sendiri yang
moderat. Misalnya sinkretisme, yaitu pembauran unsur Islam dengan tradisi daerah yang
dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.
Berbagai aspek menyangkut hubungan Islam dan demokrasi yang didiskusikan di
Indonesia, juga memainkan peranan penting dalam wacana politik di Jerman. Dalam yang
dinamakan ‘Konferensi Islam’ yang diprakarsai pemerintah Jerman dan tokoh-tokoh dari
berbagai organisasi muslim, difokuskan antara lain soal, sejauh mana nilai-nilai yang
2
tercantum di UUD (misalnya kekuasaan sepenuhnya yang dipegang negara, kebebasan
mengeluarkan pendapat bagi rakyat atau persamaan hak bagi pria dan wanita) diterima
oleh sekitar tiga juta umat muslim yang tinggal di Jerman. Tokoh-tokoh kelompok muslim
beranggapan, persepsi Islam di Jerman tidak menggambarkan Islam yang sebenarnya dan
pengetahuan tentang prinsip agama Islam sangat minim. Selanjutnya dikatakan bahwa
terutama pemberitaan media tidak mencerminkan kebenaran yang cukup rumit dari
negara-negara muslim atau pun Islam di Jerman. Media melaporkan berita mengenai
Islam lebih negatif dan lebih berorientasi ke konflik (misalnya mengenai yang dinamakan
‘kawin paksa’ atau ‘pembunuhan demi martabat keluarga’ ) ketimbang mengenai banyak
tema-tema pemberitaan lainnya.
Bagaimana warga sebuah negara menilai hubungan Islam dan demokrasi, sudah tentu
tidak hanya tergantung pada media saja. Namun, relevansi jurnalisme bagi sebuah
demokrasi yang berfungsi tidak boleh diremehkan. Juga jelas bahwa kebebasan media
termasuk dalam salah satu ciri mendasar dari demokrasi. Seperti yang disiratkan
Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, kebebasan media tidak hanya berlaku bagi
informasi yang dinilai ”menguntungkan, menyenangkan atau tidak bermasalah,
melainkan juga bagi informasi-informasi dan ide-ide yang menyakitkan hati,
mengejutkan dan mengganggu.” Mengingat besarnya arti kebebasan media, sejumlah
organisasi independen, misalnya ‘Reporter Lintas Batas’, setiap tahun mengeluarkan
laporan mengenai kondisi kebebasan media di seluruh dunia. Menurut “World Press
Freedom Ranking 2007”, Jerman termasuk negara yang kebebasan medianya hanya
sedikit dibatasi (peringkat ke-20 dari 169 negara). Indonesia sebagai negara demokrasi
muda berada dalam posisi menengah bawah (peringkat ke-100).
Laporan semacam itu sudah tentu hanya merupakan upaya pendekatan pada kenyataan
yang rumit dari kebebasan media dari sebuah negara. Memang pada dasarnya, konsep
kebebasan media di dunia diinterpretasi secara berbeda. Hal ini menjadi jelas terutama
dalam perdebatan seputar harian Denmark yang menerbitkan karikatur dengan ilustrasi
Nabi Muhammad. Umat muslim di banyak negara, termasuk Presiden Indonesia,
mengutuk penerbitan karikatur itu sebagai penghinaan bagi agama Islam. Sedangkan
harian Denmark itu mengacu pada kebebasan media dan menolak untuk melakukan
pembatasan berita. Perspektif yang berbeda ini menunjukkan apa arti kebebasan media
secara nyata, bagaimana kebebasan ini dapat dijamin dalam keadaan politik, ekonomi
dan budaya yang berlainan dan batasan mana yang harus ditarik dari segi pandang
negara-negara yang berbeda. Semuanya ini didiskusikan secara cermat dalam kerangka
internasional.
Dalam hal ini yang harus diperhatikan bahwa kebebasan media sama sekali tidak berarti
‘anything goes’. Pelanggaran hak pribadi, seruan melaksanakan kebencian rasial atau
pemaparan sesuatu yang membahayakan kaum muda, berdasarkan undang-undang
3
dilarang di banyak tempat. Namun, pengadilan di banyak negara acap kali harus
memutuskan, apakah sebuah laporan jurnalistik memang melanggar hak pribadi
seseorang ataukah tuduhan pelanggaran hukum hanya digunakan untuk menekan
pemberitaan yang tidak disukai. Oleh sebab itu, sebuah perundang-undangan yang
menjunjung kebebasan media secara serius dan sebuah pengadilan yang dapat bertindak
secara mandiri adalah prasyarat utama bagi jurnalisme yang menyertai kegiatan politik
serta ekonomi secara kritis dan diharapkan untuk mengungkapkan secara dini sesuatu
yang tidak beres.
Jurnalisme yang bertanggung jawab sepenuhnya, sudah tentu memerlukan lebih dari
sekadar undang-undang media yang seimbang. Jurnalisme berkualitas menuntut
persyaratan yang mencakup penerapan norma-norma etis, pengajaran standar
profesional dalam pendidikan jurnalis dan pembayaran yang layak bagi jurnalis untuk
menghindari fenomena ‘wartawan amplop’. Persyaratan jurnalisme yang ingin memikul
tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi pada awal abad ke-21 ini, sudah tentu
menghadapi tekanan-tekanan. Proses ekonomisasi yang melaju, upaya mempengaruhi
secara politis, persaingan dalam bentuk baru penyebaran informasi melalui internet dan
profesionalisasi public relation merupakan tantangan bagi jurnalisme masyarakat
demokratis.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, Dialog Media Jerman-Indonesia
mencanangkan tema ‘Islam, Demokrasi dan Kebebasan Media’ yang meliputi empat
kelompok permasalahan:
(1) Hubungan islam dan demokrasi: Sejauh mana nilai-nilai Islam dan gagasan demokrasi
kompatibel? Relevansi apa yang muncul pada kelompok-kelompok Islam yang
beragam dalam pembentukan kondisi kehidupan demokratis? Apa sumbangan Islam
bagi kerukunan antarbangsa? Apa yang dapat saling dipelajari Jerman dan Indonesia
dalam pembentukan hubungan antara Islam dan demokrasi?
(2) Pemberitaan mengenai Islam di media Jerman dan Indonesia: Apakah pemberitaan
media mengenai Islam akan sesuai dengan kenyataan rumit dari negara-negara
muslim pada awal abad ke-21? Bagaimana pemberitaan media Indonesia dan
internasional mengenai berbagai kelompok agama di Indonesia? Bagaimana media
Jerman memaparkan negara-negara yang berkarakter Islam dan Islam di Jerman? Apa
yang harus diperhatikan wartawan bila ingin menulis tentang umat muslim dan
Islam?
(3) Masalah kebebasan media: Bagaimana kondisi eksternal dan internal dari kebebasan
media di Jerman dan di Indonesia? Sejauh mana media dapat memberitakan tema
kritis secara bebas? Apakah pada awal abad ke-21 proses ekonomisasi yang meningkat,
persaingan melalui internet, public relation yang profesional dan pengaruh politik
mengancam jurnalisme masyarakat demokratis?
4
(4) Jaminan kebebasan media: Apa kontribusi undang-undang media, etika media dan
pendidikan jurnalis untuk menjamin kebebasan media? Berubahkah pada awal abad
ke-21 ini tuntutan secara hukum dan tuntutan etis yang diminta dalam menjalankan
tugas jurnalistik? Apakah pengaturan undang-undang media menjamin atau
menghambat kebebasan media? Apakah wartawan yang kualifikasinya lebih tinggi
dapat menghadapi kebebasan media dengan lebih baik?
Selasa, 4 Maret 2008 // Jakarta
Pemimpin konferensi dan moderasi
Rainer Nolte, Kepala Bagian Dialog, Institut Hubungan Luar Negeri, Stuttgart
Kata Sambutan
Paul Freiherr von Maltzahn, Duta Besar Republik Federal Jerman, Jakarta
Djafar H. Assegaff, Media Group, Jakarta
Pembukaan
Martin Kobler, Kepala Bagian Kebudayaan dan Komunikasi Departemen Luar Negeri
Jerman, Berlin
Pengantar
“Islam, Demokrasi dan Kebebasan Media“
Professor Dr. Martin Löffelholz, Universitas Teknik Ilmenau, Ilmenau
Panel 1
Islam dan Demokrasi – sebuah hubungan yang sulit?
Sejauh mana Islam tidak bertentangan dengan Demokrasi?
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, Jakarta
Pendekatan lamban? Islam dan Demokrasi di Jerman
Dr. Hans-Ludwig Frese, Kleio Humanities, Bremen
Contoh harapan? Islam dan Demokrasi di Indonesia
Prof. Dr. Azyumardi Azra, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, Jakarta
5
Islam, demokrasi dan wacana tentang persamaan hak-hak perempuan
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Seminar Indonesia tentang Agama dan Perdamaian, Jakarta
Panel 2
Islam – Sebuah tema media yang peka
Islam sebagai tema media – sebuah tantangan khusus bagi wartawan?
Prof. Dr. Deddy Mulyana, Universitas Padjajaran, Bandung
Hanya prasangka? Bagaimana pemberitaan media Jerman tentang negara-negara
dengan penduduk mayoritas muslim dan Islam di Jerman
Andreas Zumach, taz, Genf
Fair, objektif, kabur? Bagaimana pemberitaan media Indonesia mengenai agama-agama
di negara ini
Saur Hutabarat, Media Indonesia, Jakarta
Undangan Dubes Republik Federal Jerman, Yang Mulia Paul Freiherr von Maltzahn
Rabu, 5 Maret 2008 // Jakarta
Panel 3
Jurnalisme atau ’Sensasionalisme’ – Berapa harga yang dibayar untuk kebebasan media?
Masalah kebebasan media ’eksternal’ dan ’internal’ pada awal abad ke-21
Prof. Dr. Siegfried Weischenberg, Universitas Hamburg, Hamburg
Indonesia: Kebebasan media = Jurnalisme yang bertanggung jawab sepenuhnya?
Uni Lubis, ANTV, Jakarta
Ownership matters – Masalah otonomi redaksional pada harian-harian Indonesia
Anett Keller, Asia Pacific Times, Berlin
6
Batas-batas kebebasan media – Sejauh mana kebebasan/ketergantungan televisi
Indonesia?
Ishadi SK, Trans TV, Jakarta
Panel 4
Perundang-undangan, Etika dan Pendidikan – Bagaimana kebebasan media dapat
terjamin?
Kebebasan dan tanggung jawab – norma-norma hukum dan etika jurnalistik dalam masa
transisi
Prof. Dr. Bernd Blöbaum, Universitas Münster
Undang-Undang Media: Pembatasan atau jaminan kemandirian jurnalistik?
Fetty Fajriati, Komisi Penyiaran Indonesia, Jakarta
Etika Media: Apa kontribusi kewajiban normatif jurnalisme untuk demokrasi?
Leo Batubara, Komisi Etika Dewan Pers, Jakarta
Apakah kemampuan dapat menciptakan tanggung jawab? Pendidikan jurnalis di Jerman
dan Indonesia
Dr. Thomas Hanitzsch, Universitas Zürich, Zürich
Ringkasan dan Kesimpulan
Prof. Dr. Martin Löffelholz, Universitas Teknik Ilmenau, Ilmenau
Penutup
Rainer Nolte, Institut Hubungan Luar Negeri (ifa), Stuttgart
7
Peserta Jerman
Jörg Armbruster, Kepala bagian Luar Negeri/Eropa, SWR/ARD, Stuttgart
Prof. Dr. Bernd Blöbaum, Institut Ilmu Komunikasi, Universitas Münster
Martina Döring, Berliner Zeitung, Berlin
Manfred Ertel, Bagian Luar Negeri, DER SPIEGEL, Hamburg
Dr. Hans-Ludwig Frese, Direktur Kleio Humanities, Penerbit Ilmu Pengetahuan Budaya,
Bremen
Juliane Gunardono, Wartawati independen, Berlin
Dr. Thomas Hanitzsch, Institut Ilmu Komunikasi dan Penelitian Media, Universitas Zürich
Regina Heidecke, ZDF/3SAT, redaksi Kulturzeit, Mainz
Anett Keller, Editor, Asia Pacific Times, Berlin
Moritz Kleine-Brockhoff, Koresponden Asia Tenggara, Frankfurter Rundschau, Jakarta
Prof. Dr. Martin Löffelholz, Institut Ilmu Media dan Ilmu Komunikasi, Universitas Teknik
Ilmenau
Bernd Musch-Borowska, Studio ARD Singapura
Christiane Oelrich, Pemimpin redaksi Biro Asia dpa, Singapura
Hendra Pasuhuk, Managing Editor, Indonesian Service/Program Indonesia, Deutsche
Welle, Bonn
Christina Schott, Koresponden Asia Tenggara, Jakarta
Erwin Schweisshelm, Direktur Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) di Jakarta
Prof. Dr. Siegfried Weischenberg, Institut Jurnalistik dan Ilmu Komunikasi, Universitas
Hamburg
Andreas Zumach, Koresponden, taz, Jenewa
Peserta Indonesia
Maria Adriana, Antara, Editor, Jakarta
Ade Armando, Madina, Editor, Jakarta
Djafar H. Assegaff, Media Group, Corporate Advisor; former editor-in-chief Media
Indonesia, Jakarta
Prof. Dr. Azyumardi Azra, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, Jakarta
Hendry Ch. Bangun, Warta Kota, Deputy editor-in-chief, Jakarta
Dr. Anis Baswedan, Universitas Paramadina, Rector, Jakarta
Leo Batubara, Dewan Pers, Commission on Ethics, Jakarta
Mega Christina, Sinar Harapan, Editor, Jakarta
8
Nugroho Dewanto, Alliance of Independent Journalists, Ethic and Profession Division,
Jakarta
Fetty Fajriati, Komisi Penyiaran Indonesia, Jakarta
Farid Gaban, Madina, Editor, Jakarta
Bambang Harymurti, Editor-in-Chief, Tempo Magazine, Jakarta
Saur Hutabarat, Media Indonesia, News Director, Jakarta
Ishadi Sk, Trans TV, President, Director, Jakarta
Lukas Ispandriarno, Universitas Atma Jaya Yogyarta, Senior Lecturer, Yogyakarta
Emmy Kuswandari, Freelance Journalist, Jakarta
Uni Zulfiani Lubis, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia and Antv, Editor, Jakarta
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ, Jakarta
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Indonesian Conference on Religion and Peace, Jakarta
Prof. Dr. Deddy Mulyana, Universitas Padjajaran, Communication Studies, Bandung
Wahyu Muryadi, Deputy Managing Editor, Tempo Magazine, Jakarta
Susanto Pudjomartono, Former Editor-in-Chief, The Jakarta Post, Jakarta
Titin Rosmasari, Trans7, Editor
Retno Shanti Ruwyastuti, Metro TV, Deputy Director, Jakarta
Tribuana Said, Lembaga Pers „Dokter Soetomo“, Director, Jakarta
Naniek Setijadi, Universitas Pelita Harapan, Dean, Faculty for Political and Communication
Sciences, Lippo Karawaci
Iskandar Siahaan, SCTV (Surya Citra Televisi), Head of Department for Research and
Development, News Division
Amir Effendi Siregar, Indonesian Newspaper, Publishers Association Chairman, Warta
Ekonomi Director, Jakarta
Agus Sudibyo, Yayasan Sains Esteika dan Teknologi and Coalition for Freedom of
Information, Deputy Director, Jakarta
Mr. Uzair, Deutsche Welle, Aceh
Dr. Bayu Wahyono, Universitas Negeri Yogyarta, Lecturer, Yogyarta
Ade Wahyudi, Manajer Program KBR68H, Jakarta
Veven Sp Wardhana, Institute for Media & Social Studies, Director, Jakarta
9
Fly UP