...

KAJIAN EMPIRIS TENTANG TINGKAT PENGANGGURAN

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

KAJIAN EMPIRIS TENTANG TINGKAT PENGANGGURAN
KAJIAN EMPIRIS TENTANG TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI JAWA TIMUR
(STUDI PADA 8 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR)
JURNAL ILMIAH
Disusun Oleh :
David Albarqi
115020407111038
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016
KAJIAN EMPIRIS TENTANG TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI JAWA
TIMUR (STUDI PADA 8 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR)
David Albarqi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email : [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, upah
minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat pendidikan
terhadap tingkat pengangguran terbuka di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan
menggunakan metode data panel. Penelitian ini menggunakan software Eviews
untuk menguji data penelitian. Hasil analisis untuk model ini menunjukkan variabel
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan positif terhadap
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Variabel upah minimum dan tingkat
pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT. Variabel pertumbuhan
penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap TPT.
Kata Kunci : Pengangguran, Penduduk, Upah minimum, PDRB, Pendidikan
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan serangkaian usaha
kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara
merata. Untuk memenuhi hal tersebut maka dibutuhkan suatu pekerjaan, terlebih
pula dalam pembangunan ekonomi Indonesia kesempatan untuk mendapatkan
suatu pekerjaan masih menjadi masalah utama. Kondisi seperti itu timbul karena
adanya kesenjangan atau ketimpangan untuk mendapatkannya. Keterbatasan
lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi salah satu hambatan untuk
mewujudkannya, sehingga terciptalah pengangguran.
Indonesia juga masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang
mengalami ketidakseimbangan internal dan ketidakseimbangan eksternal.
Ketidakseimbangan internal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional
maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja
penuh (pengangguran) sedangkan ketidaksembangan eksternal terjadi dengan
indikator bahwa tingkat output nasional hanya menunjukkan tingkat PDB yang
meningkat tetapi tidak diikuti dengan kesejahteraan masyarakatnya.
Di sisi lain, dilampirkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam
delapan tahun terakhir menunjukkan rata-rata 5,9 persen per tahun menurut data
BPS Nasional 2014 yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama
mengalami krisis ekonomi 16 tahun lalu. Rata - rata pertumbuhan ekonomi tersebut
didapat dari kontribusi berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pulau Jawa yang
merupakan salah satu dari berbagai daerah yang dimaksud mendominasi dalam
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 58,15 persen dari total pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 5,81 persen. Kontribusi kedua terbesar pertumbuhan
ekonomi Indonesia disumbang Pulau Sumatera sebesar 23,9 persen, kemudian
sisanya disumbangkan oleh pulau-pulau lainnya.
Berdasarkan dari data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur
menunjukkan bahwa kontribusi Jawa Timur dalam PDRB terhadap GDP sebesar
15,0% yang merupakan terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang berkontribusi
sebesar 16,6%.
Provinsi Jawa Timur sendiri terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29
Kabupaten dan 9 Kota. Dimana percepatan pertumbuhan daerah bisa dicapai
dengan memicu pusat - pusat pertumbuhan (growth poles) yang akan mendorong
pertumbuhan daerah-daerah sekitarnya. Pusat pertumbuhan diperlukan sebagai
perangsang bagi pertumbuhan daerah disekitarnya. Untuk menentukan daerah –
daerah mana saja yang menjadi daerah pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur
maka dilakukan analisis Tipologi Klassen.
Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran
tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi
Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu
pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Tujuan dari
analisis ini adalah untuk menentukan daerah Provinsi Jawa Timur manakah yang
termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and
high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah
berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relatif tertinggal (low
growth and low income) (Syafrizal, 1997).
Dari semua daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur kemudian
dikelompokkan dalam kuadran I hingga kuadran IV, dimana berdasarkan hasil dari
analisis tipologi klassen, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang,
Kota Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Probolingo, dan Kabupaten Bojonegoro
termasuk dalam kuadran I. Kuadran tersebut lalu dijadikan sebagai studi kasus
dalam penelitian ini.
Tahun 2010 hingga 2014 rata–rata tingkat pengangguran terbuka di delapan
kabupaten/kota terkait lebih tinggi dibandingkan dengan rata–rata tingkat
pengangguran terbuka Jawa Timur. Hal tersebut tentu menjadi permasalah dimana
masing – masing dari kedelapan wilayah tersebut diketahui telah menjadi kontributor
tertinggi dalam perolehan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Sedangkan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya diduga menjadi salah
satu faktor penentu dalam mempengaruhi tinggi rendahnya angka pengangguran di
suatu wilayah. Dalam teori Deviden Demografi atau bonus demografi suatu wilayah
harusnya akan menjadikan besarnya populasi penduduk sebagai kekuatan dari
wilayahnya ketika rata-rata populasi penduduk tersebut berada pada usia produktif
15-64 tahun. Karena pada usia produktif populasi penduduk dalam jumlah yang
besar dapat meningkatkan output produksi atau dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di wilayahnya. Namun menurut Nachrowi (2004) mengatakan bahwa
bertambahnya jumlah penduduk secara absolut tentunya akan berdampak pada
jumlah angkatan kerja di Indonesia. Juga tingginya populasi penduduk bahkan dapat
menjadikan beban tersendiri bagi masing-masing daerah karena lapangan pekerjaan
yang semakin terbatas dan tidak diimbangi dengan banyaknya penduduk yang
kemudian akan berdampak pada tingkat pengangguran.
Selain itu, tingkat upah juga diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat
terhadap tingkat pengangguran, terutama di ranah Jawa Timur. Menurut Sholeh
(2007) menyatakan bahwa upah minimum adalah sebuah kontroversi, bahwa upah
minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat
pendapatan "living wage", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan
mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat
mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama
yang low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan
mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi
konvensional.
Pada realitanya menurut Alghofari (2010) setiap kenaikan tingkat upah akan
diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan
bertambahnya pengangguran. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah
angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan,
maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan
efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang
berakibat pada tingginya pengangguran
Rata-rata tingkat upah minimum di delapan wilayah tersebut mengalami
perkembangan yang pesat di tiga tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh
pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan tiap tahun dan juga tuntutan
dari pihak buruh supaya upah mereka harus di sesuaikan dengan UU. No.13/2003
tentang Ketenagakerjaan. Disisi lain upah minimum yang tinggi dipandang sebagai
beban oleh pengusaha karena akan berakibat semakin tingginya harga per unit
barang, akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, sehingga harus
menurunkan jumlah produksinya. Untuk menutupinya produsen akan mengurangi
tenaga kerjanya dengan alasan tidak tercapainya target produksi sehingga
terjadilah pengangguran.
Selain banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, pengangguran juga
dikaitkan dengan faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia dari para
pekerja, salah satunya tingkat pendidikan yang melatarbelakanginya. Data dari
Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pekerja di 8
kabupaten/kota tersebut masih tergolong rendah, dimana tingkat pendidikan pekerja
sebagian besar masih banyak terdapat pada sekolah dasar. Hal itu menandakan jika
kualitas sumber daya manusia melalui tingkat pendidikannya di 8 Kabupaten/Kota
tersebut belum sebaik dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang diberikan
terhadap Provinsi Jawa Timur,
B. KAJIAN PUSTAKA
Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka
Adapun variabel - variabel yang diduga dapat mempengaruhi tingkat
pengangguran terbuka yakni variabel pertumbuhan penduduk, upah minimum,
PDRB, dan tingkat pendidikan sebagaimana berikut ini telah dikaji dalam
hubungannya dengan tingkat pengangguran terbuka. Efek pertumbuhan penduduk
terhadap tingkat pengangguran dari pasar tenaga kerja, menyimpulkan bahwa
pertumbuhan penduduk mempunyai implikasi yang penting bagi kesempatan kerja.
Menurut Oberai (dalam Ghofari, 2010) pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa
disertai dengan proporsi investasi yang lebih besar, mengakibatkan kurangnya
lapangan pekerjaan, meningkatnya pengangguran dan menghalangi transformasi
struktural dalam angkatan kerja.
Permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan jumlah usaha atau jasa
kerja yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam
definisi mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk
bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Jumlah dan kualitas
tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk,
struktur umur, tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja, tingkat partisipasi
angkatan kerja, tingkat penghasilan, pendidikan, produktifitas, dan sebagainya.
Dalam konteks pasar tenaga kerja kompetitif atau persaingan sempurna,
pengusaha dan tenaga kerja dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pasar
kerja, sehingga alokasi tenaga kerja dapat terjadi pada suatu ekuilibrium yang
efisien. Dalam pasar ini, dengan menggunakan pendekatan maksimisasi profit,
pengusaha akan mempekerjakan karyawannya sampai marginal cost mereka sama
dengan marginal revenue product of labour.
Sebagaimana dapat dijelaskan dalam kurva upah minimum di pasar
kompetitif atau pasar persaingan sempurna pada gambar 2.2 berikut:
Gambar 2.2 Kurva Upah Minimum di Pasar Kompetitif
Sumber: Pratomo dan Saputra (2011)
Gambar 2.2 menunjukkan kondisi keseimbangan harga dan tenaga kerja
dilihat dari model kompetitif. Kurva permintaan tenaga kerja digambarkan menurun
(downward sloping) menunjukkan marginal revenue product of labour (MRP). MRP
yang menurun ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap output (produktivitas)
akan meningkat pada tingkat yang lambat laun menurun (diminishing rate) ketika
tenaga kerja ditambah. Di sisi lain, kurva penawaran tenaga kerja adalah menaik
(upward sloping) menggambarkan alternatif-alternatif penerimaan yang diterima oleh
pekerja. Tingkat keseimbangan dari tingkat upah dan tenaga kerja ditunjukkan oleh
pertemuan antara kurva permintaan (D) dan kurva penawaran (S). Seperti yang
ditunjukkan oleh gambar 1, tingkat upah keseimbangan adalah W 0, sedangkan E0
keseimbangan tenaga kerja (Pratomo dan Saputra, 2011).
Di daerah atau negara yang mana kebijakan upah minimum diterapkan
secara penuh, maka kelebihan penawaran ini bisa digambarkan dengan
meningkatnya tingkat pengangguran. Tetapi untuk negara yang sedang
berkembang, dimana tidak tersedianya social benefit bagi penganggur dan juga
cukup besarnya sektor informal maka kondisi kelebihan penawaran tenaga kerja ini
tidak selalu menunjukkan pengangguran yang meningkat, tetapi berpindahnya
pekerja dari sektor formal (yang tercover oleh kebijakan upah minimum) ke sektor
informal (yang tidak tercover oleh kebijakan upah minimum). Kondisi tersebut
terdapat pada teori model dual sektor (Pratomo dan Saputra, 2011).
Menurut Kurniawan (2013) yang melakukan penelitian tentang “Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di
Propinsi Sumatera Utara” yang menjadi rujukan dan persamaan dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran
yang bersifat positif dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi. Dikatakan berpengaruh
positif sebab pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas
produksi, sehingga jumlah pengangguran tetap meningkat seiring pertumbuhan
ekonomi yang berlangsung. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang
meningkat tersebut berorientasi pada padat modal, dimana kegiatan produksi untuk
memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan
ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.
Penelitian Okun (1980) dalam Dornbusch (1992) di Amerika Serikat yang
dilatarbelakangi anggapan bahwa dari waktu ke waktu angkatan kerja mengalami
pertumbuhan sehingga pengangguran akan naik kecuali jika output riil maupun
kesempatan kerja mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Dalam bentuk
pertumbuhan, Okun membuktikan bahwa tingkat pengangguran akan turun sebesar
0,4 persen setiap laju pertumbuhan PDB riil sebesar 1 persen per tahun. Hukum
Okun ini merupakan hasil dari penelitian empiris sehingga hukum tersebut bukan
merupakan hukum yang tetap, karena angka estimasi atas hubungan antara trend
laju pertumbuhan output dan tingkat pengangguran akan berubah dari waktu ke
waktu.
Pengangguran juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia
melalui tingkat pendidikan yang melatarbelakangi akan tinggi rendahnya kualitas
pendidikan tenaga kerja. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan
kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang. Pengangguran juga mengakibatkan
pendapatan mereka berkurang. Pendapatan dalam hal ini merupakan faktor yang
dominan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya faktor
pendidikan akan menjadi faktor penting guna mendapatkan pendapatan yang layak.
Todaro (1994) menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar
penelitian dibidang ilmu ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negaranegara sedang berkembang, menitik beratkan pada keterkaitan antara pendidikan,
produktifitas tenaga kerja, dan tingkat output. Hal ini tidak mengherankan karena,
sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an adalah
mamaksimumkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, dampak pendidikan
atas distribusi pendapatan dan usaha menghilangkan kemiskinan absolut sebagian
besar telah dilupakan. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar.
Yang mana pendidikan mamainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan
sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan
kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.
Hipotesis
H1
: Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat
pengangguran terbuka
H2
: Upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran
terbuka
H3
: PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka
H4
: Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran
terbuka
C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan alat
Tipologi Klasen periode 2002-2014. Penelitian ini menggunakan metode data panel.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber yaitu,
Badan Pusat Statistik Daerah Jawa Timur dan Disnakertrans Jawa Timur. Berikut
Merupakan model dari penelitian ini :
Dimana
TPT
PP
UM
PDRB
PDD
it
β
=
+
+
+
+
: Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)
: Pertumbuhan Penduduk (X1)
: Upah Minimum (X2)
: Produk Domestik Regional Bruto (X3)
: Tingkat Pendidikan (X4)
: Subjek (Kabupaten/Kota) dan Periode waktu
: Koefisien
+
Varibel Dependen
Penelitian ini menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai
variabel dependennya. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Jawa Timur.
Variabel Independen
Pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini merupakan data yang tersedia di
website dan dokumentasi cetak BPS Jawa Timur.
Upah minimum yang dipakai menggunakan data logaritma Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK), dimana data berasal dari Disnakertrans Jawa Timur.
PDRB yang dipakai menggunakan logaritma dari PDRB harga konstan, data diambil
dari dokumentasi cetak BPS Jawa Timur.
Tingkat pendidikan diukur dari pendidikan terakhir, data diambil dari laporan tahunan
BPS Jawa Timur.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel
C
Pertumbuhan Penduduk
Koefisien
-0.866462
t-statistik
-0.042590
Probablilitas
0.9661
0.041166
1.003649
0.3182
Upah minimum
-8.330095
-5.245038
PDRB
4.890027
2.548184
Pendidikan
-0.068047
-2.474401
R-squared
0.667133
Adjusted R-squared
0.627334
F-statistik
16.76246
Prob (F-statistic)
0.00000
Sumber : hasil output eviews 2016 (diolah)
0.0000
0.0125
0.0152
Keputusan
Tidak
signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Model regresi data panel untuk tingkat pengangguran terbuka periode 20022014 berdasarkan perhitungan estimasi adalah sebagai berikut :
TPT = -0.866462 + 0.041166 (pertumbuhan penduduk) – 8.330095 (upah minimum)
+ 4.890027 (PDRB) – 0.068047 (pendidikan) + E
Hasil pengujian secara simultan menghasilkan F hitung sebesar 9.12 (Sig F
= 0.0000). Jadi F hitung lebih besar dari F tabel (16.76 > 9.12) dan Sig F lebih kecil
dari α 5%(0.0000<0.05). dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak yang berarti
bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel pertumbuhan penduduk, upah
minimum, PDRB, dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap
variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT). Maka model regresi bisa dipakai untuk
memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam
penelitian ini.
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menaerangkan variasi variabel dependen, sedangkan
sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai Adjusted R-square (R2)
memiliki nilai yang cukup tinggi sebesar 0.627334 mencerminkan bahwa variabel
independen dalam model mampu memberikan lebih dari separuh informasi yang
dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.
Uji Autokorelasi
Autokorelasi menunjukkan korelasi diantara anggota serangkaian observasi
yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi
perlu dilakukannya uji uji Durbin-Watson (DW-test).
Hasil uji uji Durbin-Watson (DW-test)
Autokorelasi
Positif
Tidak Dapat
Diputuskan
Bebas Autokorelasi
Tidak Dapat
Diputuskan
Autokorelasi
Negatif
1,925821
1,6016
1,7610
2,1832
2,2911
Observations
: 104
k
:4
Dl
: 1,6016
dU
: 1,7610
Durbin-Watson stat
: 1,925821
Sumber : hasil output eviews (2016)
Dari tabel di atas dapat terlihat nilai dari Durbin Watson sebesar 1.925821
yang terletak diantara DL dan DU. Dengan angka tersebut mengindikasikan bahwa
tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi atau bebas dari autokorelasi
Uji Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang
muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Uji
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji white heteroscedasticity yang
tersedia dalam program eviews. Pengujian hipotesis heteroskedastisitas dengan Ho
berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas dan H1 berarti ada masalah
heteroskedastisitas dalam model regresi. Jika p-value Obs*R-squared > a, maka H0
diterima.
Hasil Uji White
F-statistic
Obs*R-squared
3.123107
11.65292
Prob. F(4,99)
Prob. Chi-Square(4)
0.0183
0.0201
Scaled explained SS
9.644974
Sumber : hasil output eviews (2016)
Prob. Chi-Square(4)
0.0469
Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji white heterocedastisity dengan nilai
p-value Obs*R-square sebesar 0.0201, maka dapat dikatakan bahwa H0 diterima
atau dalam uji tersebut tidak terdapat heterokedastisitas dalam model karena pvalue Obs*R-square > α (0.01).
Jadi pada persamaan regresi data panel pada penelitian ini menggunakan
Cross section weight untuk memperbaiki hasil output sehingga dapat terhindar dari
adanya autorelasi dan heterokedastisitas.
Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran
Terbuka
Hasil analisa tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alghofari
(2010) yang berpendapat bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan
terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan pertumbuhan penduduk yang
terus menerus meningkat ini akan menimbulkan suatu masalah dalam
kependudukan, termasuk ketenagakerjaan, dan seperti yang diungkapkan Nachrowi
(2004) bahwa bertambahnya jumlah penduduk secara absolut tentunya akan
berdampak pada jumlah angkatan kerja di Indonesia. Juga tingginya populasi
penduduk bahkan dapat menjadikan beban tersendiri bagi masing-masing daerah
karena lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dan tidak diimbangi dengan
banyaknya penduduk yang kemudian akan berdampak pada tingkat pengangguran.
Upah minimum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
Hal tersebut mendukung beberapa penelitian terdahulu seperti pada
penelitian Pratomo dan Saputra (2011) yang mengatakan di daerah atau negara
yang mana kebijakan upah minimum diterapkan secara penuh, maka kelebihan
penawaran tingkat upah bisa digambarkan dengan meningkatnya tingkat
pengangguran. Tetapi untuk negara yang sedang berkembang, dimana tidak
tersedianya social benefit bagi penganggur dan juga cukup besarnya sektor informal
maka kondisi kelebihan penawaran tenaga kerja ini tidak selalu menunjukkan
pengangguran yang meningkat, tetapi berpindahnya pekerja dari sektor formal (yang
tercover oleh kebijakan upah minimum) ke sektor informal (yang tidak tercover oleh
kebijakan upah minimum). Kondisi tersebut terdapat pada teori model dual sektor.
Hal tersebut didukung dengan statistik tenaga kerja yang terserap di sektor informal
di 8 Kabupaten/Kota Jawa Timur rata-rata sekitar 70%, sedangkan sektor formal
hanya menyerap tenaga kerja rata-rata sekitar 30%.
PDRB berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
Didukung oleh hasil analisa penelitian ini mendukung penelitian terdahulu
oleh Nainggolan (2009) juga dari Teori Pertumbuhan Ekonomi yang menjadi rujukan
dan persamaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh
PDRB dan jumlah pengangguran yang bersifat positif. Terjadinya hubungan yang
positif antara PDRB dengan tingkat pengangguran ini banyak disebabkan oleh
meninkatnya PDRB di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang hanya didominasii oleh
sektor - sektor padat modal saja, bukan di sektor-sektor padat karya yang
notabenenya lebih membutuhkan banyak tenaga kerja.
Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran
Terbuka
Hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran juga bisa dijelaskan
dalam teori signaling and screening. Secara sederhada, teori ini menjelaskan bahwa
tingkat pendidikan bisa diasumsikan sebagai “kartu garansi” atau sebagai jaminan
oleh seseorang ketika orang tersebut akan melamar pekerjaan. Lebih lanjut, teori ini
memberikan asumsi dasar mengapa tingkat pendidikan mampu mempengaruhi
tingkat pengangguran. Asumsi dasar yang dikemukakan adalah: (1) pendidikan yang
lebih tinggi akan lebih baik apabila dibandingkan dengan pendidikan yang lebih
rendah, dan (2) tingkat pendidikan, daerah asal, dan usia akan mempengaruhi
tingkat kompetitif seseorang.
Adapun hasil analisis dalam penelitian ini mendukung apa yang dihasilkan
dalam penelitian Sirait (2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan
berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran di
Provinsi Bali. Meskipun pengaruhnya kecil (-0.229), namun dalam setahun dapat
mengurangi jumlah penganggur sebesar 229 jiwa.
E. PENUTUP
Kesimpulan
Dari analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan,
1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang tinggi menurunkan angka
pengangguran, hal itu dapat terjadi karena kelebihan penawaran tenaga
kerja, sebagai akibat dari tingginya UMK, membuat permintaan tenaga kerja
menjadi menurun di sektor formal, sehingga kelebihan penawaran tenaga
kerja tersebut berpindah ke sektor informal.
2. Selanjutnya, dengan semakin tingginya UMK tiap tahunnya, pertumbuhan
ekonomi yang tinggi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka, dimana
hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi lebih berorientasi pada
padat modal daripada padat karya dengan tujuan mendapatkan keuntungan
yang maksimal.
3. Disamping itu, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang maka
nilai waktunya menjadi semakin mahal, semakin tinggi pula kualitas sumber
daya yang diperoleh, sehingga mempermudah seoseorang tesebut dalam
mencari suatu pekerjaan, kemudian secara tidak langsung hal tersebut dapat
menekan angka pengangguran.
4. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, dimana
diasumsikan jumlah angkatan kerja juga bertambah, akan meningkatkan
tingkat pengangguran, hal tersebut dapat terjadi karena masih terbatasnya
lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga tidak dapat menampung
sebagian besar pertambahan penduduk tersebut.
Saran
Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan pada bagian kesimpulan di atas, maka
dapat diajukan saran sebagai berikut :
1. Seiring dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya,
diharapkan bagi pemerintah daerah untuk lebih memberikan porsi lebih
terhadap penyediaan lapangan pekerjaan sehingga kelebihan penduduk
tersebut dapat banyak tersaring dalam dunia pekerjaan.
2. Pengembangan kualitas tenaga kerja juga perlu diperhatikan terutama yang
berkaitan dengan pendidikan tenaga kerja, lebih memfasilitasi untuk
pelatihan-pelatihan kerja agar nantinya mampu bersaing dalam dunia kerja.
3. Sedangkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat diharapkan juga
agar upah minimum yang diterapkan tidak berdampak negatif, baik bagi
perusahaan yang menerapkan upah minimum atau juga bagi kondisi
kesejahteraan tenaga kerja di 8 Kabupaten/Kota terkait agar tetap terjaga.
4. Dengan tingginya juga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur diharapkan
untuk lebih mengalokasikan untuk perusahaan yang berorientasi pada padat
karya, sehingga permintaan akan tenaga kerja tidak menurun juga bisa terus
mendukung kesempatan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, dengan begitu
dapat menurunkan angka pengangguran.
DAFTAR PUSTAKA
Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 19802007. Jurnal Ilmiah Pengangguran, Vol. 1 (No. 2). Semarang: Universitas
Diponegoro
Alim, M. Arum. 2007. Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka Di Indonesia
Periode 1980-2007. Jurnal Ilmiah. Semarang: Universitas Negeri Semarang
Amir,
Amri. 2007. Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap
pengangguran di Indonesia. Jurnal Inflasi dan Pengangguran, Vol. 1, (No.1) :
4-9
Arfida, BR. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia: Jakarta
Arifin, Zainal. 2010. Analisis Perbandingan Perekonomian Pada Empat Koridor Di
Provinsi Jawa Timur. Humanity Journal, Vol. 5, (No. 2) : 161 - 167
Arsyad, Azhar. 1997. Media pengajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Atmanti, Dwi Hastarini. 2005. Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan.
Dinamika Pembangunan (online), Vol. 2, (No.1). Diakses pada tanggal 13
Maret 2016
Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2015. Analisa Penyusunan Kinerja Makro
Ekonomi dan Sosial Jawa Timur.
Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2015. Analisis Indikator Makro Propinsi Jawa
Timur.
Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. Jawa Timur Dalam Angka
Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur.
jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 10 Februari 2015
Borjas, George J. 2000. Labor Economics International Edition. Irwin McGraw – Hill,
USA.
Dornbusch dan Fischer. 1992. Makroekonomi, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS Edisi
Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Gujarati, DN & Dawn C. Porter. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2. 5th ed.
Jakarta : Salemba Empat.
Kaufman, Bruce E. dan Julie L. Hotchkiss. 1999. The Economics of Labour Markets,
Fifth Edition. The Dryden Press.
Kuncoro, Mudrajad. 2011. Metode Kuantitatif: Teori dan dan Aplikasi untuk Bisnis
dan Ekonomi. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Kurniawan, Roby. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011. Jurnal
Ilmiah. Malang
Mankiw. 2003. Teori Makro Ekonomi Terjemahan. Edisi Keenam. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama
Oppier, Hermin. 2014. Analisis Pengaruh dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Pengangguran di Kota Ambon. Jurnal Cita Ekonomika, Vol. 8, (No. 1)
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah
MinimumKabupaten/Kota di Jawa Timur. disnakertransduk.jatimprov.go.id.
Diakses 1 Maret 2015
Nachrowi. 2004. Teknik Pengambilan Keputusan. Jakarta: Gramedia Widiasarana
Nainggolan, Indra Oloan. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara. Tesis
Ketenagakerjaan
(tidak
dipublikasikan).
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7180. Diakses pada 1 Maret
2015. Medan.
Nanga, Muana, 2001. Makro Ekonomi, Masalah dan Kebijakan, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta
Pratomo, Devanto Shasta dan Putu Mahardika Adi Saputra. 2011. Kebijakan Upah
Minimum Untuk Perekonomian yang Berkeadilan Tinjauan UUD 1945,
Journal of Indonesian Applied Economics, Vol. 5, (No. 2) : 269-285. Malang:
Universitas Brawijaya
Saputri, Oktiviana Dwi. 2011. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Salatiga.
Vol. 1, (No.2). Semarang
Sholeh, Mimun. 2007. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori
Serta Beberapa Potretnya di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol.
4 (No. 1). Yogyakarta
Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.
Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sirait, Novlin. 2013. Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Jumlah
Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, Vol. 2,
(No. 2) : 108-118
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
Alfabet.
Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada
Sumarsono. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber
Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
Daya
Manusia
dan
Suparmoko, 1997. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Edisi Ketiga.
Yogyakarta: BPFE UGM
Syafii, M. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi loan to deposit ratio (studi
pada 10 bank terbesar di indonesia periode 2014). Jurnal Ilmiah. Malang
Syafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah
Indonesia Bagian Barat, Majalah Prisma . No.3 Maret 1997, hal 27-38,
LP3ES.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi Jilid 1.
Edisi 9. Jakarta: Erlangga
Wardhana, Dharendra. 2006. Pengangguran Struktural di Indonesia: Keterangan
dari Analisis SVAR dalam Keranka Hysteresis. Jurnal Ekonomi dan Bisnis,
Vol. 21, (No. 4)
Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. 3rd ed.
Yogyakarta : EKONISIA.
Wijaya, Radewa R.M. 2014. Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Populasi
Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Studi Kasus
Gerbangkertasusila Tahun 2007-2013). Jurnal Ilmiah. Malang
Fly UP