...

mengenali lokus diskriminasi dalam PBM 2 menteri

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

mengenali lokus diskriminasi dalam PBM 2 menteri
mengenali lokus diskriminasi
dalam PBM 2 menteri
Legal Review terhadap Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri No. 9/2006, No. 8/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadat
SETARA Institute, 23 September 2010
1
1
PENGANTAR
SETARA Institute memberikan perhatian seksama terhadap diskursus publik
berkaitan dengan perlu tidaknya revisi atau pencabutan produk hukum yang
dikeluarkan oleh Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI yang
mengatur tentang Rumah Ibadat. Keberadaan Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya ditulis Peraturan
Bersama 2 Menteri) ini dipersoalkan menyusul eskalasi berbagai peristiwa
pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang menimpa Umat
Kristiani. Aksi penyegelan pengrusakan rumah ibadat, penghalangan kegiatan
ibadat, dan kekerasan terhadap jemaat merupakan klimaks dari pemaksaan
penerapan produk hukum yang diskriminatif. Selain soal intoleransi warga
negara terhadap perbedaan, Peraturan Bersama 2 Menteri telah menjadi
landasan pikir, sikap, dan tindakan warga dan aparatus negara yang
melakukan tindakan kriminal dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia.
Perdebatan tentang urgensi dan signifikansi revisi atau pencabutan Peraturan
Bersama 2 Menteri mengalami polarisasi setidaknya dalam tiga kutub:
pertama, pihak-pihak yang menyatakan bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri
mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Konstitusi RI karena
membatasi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dan karena itu harus
dicabut; kedua, pihak yang menyatakan bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri
tidak bertentangan dengan Konstitusi RI dan karena itu tidak perlu dicabut;
dan ketiga, pihak yang menghendaki revisi atas Peraturan Bersama 2 Menteri,
dan menyatakan tetap dipertahankan.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang diwakili oleh sejumlah
menteri menganggap bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri tetap
dipertahankan dan tidak perlu revisi. Menteri Agama RI Suryadharma Ali dan
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi termasuk dua menteri SBY yang secara
tegas menyatakan menolak revisi peraturan ini. Sedangkan Menteri
Koordinator Politik Hukum dan Keamanaan Djoko Suyanto memilih
berkomentar diplomatis yang pada dasarnya berpandangan bahwa tidak
menutup kemungkinan sebuah peraturan itu direvisi, jika memang diperlukan.
2
SETARA Institute, sebagai salah satu organisasi hak asasi manusia yang dalam
tiga tahun terakhir memantau dan melaporkan Kondisi Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan di Indonesia, termasuk salah satu organisasi yang sejak awal
menilai bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri merupakan salah satu produk
hukum yang diskriminatif. Melalui legal review ini akan dipaparkan wajah
diskriminasi yang melekat dalam Peraturan Bersama 2 Menteri sehingga bisa
dikenali dan mendorong para pembentuk undang-undang dan para
penyelenggara negara pada umumnya mengambil sikap: menyusun legislasi
yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.
2
TENTANG DISKRIMINASI
Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 merupakan konsensus nasional yang
memuat visi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan karenanya
merupakan rujukan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain
sebagai konsensus nasional, UUD Negara RI 1945 juga merupakan landasan
hukum tertinggi penyelenggaraan negara termasuk menjadi acuan berbagai
produk peraturan perundang-undangan turunannya. UUD Negara RI 1945
secara tegas menjunjung tinggi kesetaraan dengan meletakkan prinsip non
diskriminasi dalam penyelenggaraan kehidupan warga negara. Konstitusi RI
berkomitmen untuk melindungi setiap warga negaranya dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, sebagaimana tercantum dalam Pasal
28 I (2).
Dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan,
Konstitusi RI juga menegaskan bahwa:
Pasal 28E UUD Negara RI 1945:
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara
dan meninggalkan-nya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 29 (2) UUD Negara RI 1945:
3
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
Prinsip non diskriminasi dalam Pasal 28 I (2), jaminan kebebasan dan
kesetaraan beragama/ berkeyakinan serta beribadat adalah bentuk penegasan
konsensus nasional bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama/
keyakinan dan menjalankan ibadat.
Diskriminasi, menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal
1 didefinisikan sebagai:
“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan
politik,
yang
berakibat
pengurangan,
penyimpangan
atau
penghapusan
pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya,
dan aspek kehidupan lainnya.”
Selain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sejumlah produk
perundang-undangan juga menegaskan jaminan kesetaraan, yaitu UU No. 7
Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi
Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan UU. No. 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis.
Lokus diskriminasi dalam disiplin hak asasi manusia bisa terletak dalam bentuk
tindakan, maksud/ tujuan, dan diskriminasi sebagai dampak. Diskriminasi
sebagai tindakan merupakan tindakan pembatasan, pelecehan,
pembedaan, pengucilan sebagai akibat dari pandangan dan pilihan menyikapi
perbedaan. Bentuk diskriminasi ini merupakan diskriminasi langsung.
Diskriminasi sebagai maksud/ tujuan, juga merupakan diskriminasi
langsung dalam bentuk tindakan yang diniatkan oleh pelakunya (atau oleh
pembentuk undang-undang dalam kontek produk hukum yang diskriminatif)
sebagai tindakan untuk menimbulkan akibat terdiskriminasikannya seseorang
atau kelompok. Diskriminasi sebagai dampak timbul dari pembedaan,
pembatasan atau pengucilan yang menunjuk pada akibat dari upaya-upaya
4
pengurangan dan penghapusan atas pengakuan, penikmatan dan penggunaan
hak asasi manusia.
Pengurangan terjadi apabila suatu kualifikasi atau persyaratan dilekatkan pada
suatu hak sehingga terjadi pembatasan pengakuan atas hak tersebut atau
kemampuan mempertahankannya. Sedangkan penghapusan adalah suatu
keadaan di mana terjadi pembatalan secara total atas hak-hak seseorang
melalui penolakan atas hak-hak tertentu, atau suatu keadaan di mana
mekanisme pendukung untuk pemenuhan atau mempertahankan hak-hak
tersebut tidak tersedia.
Untuk menguji apakah Peraturan Bersama 2 Menteri diskriminatif atau tidak,
dilakukan dalam tiga aras. Pertama, tujuan pembentukan Peraturan Bersama 2
Menteri. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisa
isi (content analysis) atas Peraturan Bersama 2 Menteri maupun melalui
analisa persepsi penggagas dan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan
tentang tujuan Peraturan Bersama 2 Menteri. Kedua, dampak yang
ditimbulkan akibat adanya Peraturan Bersama 2 Menteri. Metode kedua
dilakukan dengan merujuk pada fakta-fakta peristiwa yang telah dipantau
termasuk dan terutama peristiwa-peristiwa yang berhubungan langsung
dengan ‘korban’ diskriminasi. Ketiga, praktik legislasi dan kepatuhan pada tata
cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
3
LOKUS DISKRIMINASI
Peraturan Bersama 2 Menteri terdiri dari 30 pasal dengan mengacu pada 15
produk hukum sebagai landasan yuridis. Sebagaimana diketahui, sejarah
lahirnya Peraturan Bersama 2 Menteri bukan tanpa cacat. Klaim bahwa
Peraturan Bersama 2 Menteri ini merupakan konsensus bersama semua
agama adalah pengingkaran terhadap sejarah dan catatan kritis yang diajukan
oleh beberapa majelis agama-agama. Sekalipun secara formal kemudian
Peraturan Bersama 2 Menteri ini disahkan, pengabaian catatan-catatan
keberatan dari majelis agama-agama menjadi Peraturan Bersama 2 Menteri
secara substantif mengidap persoalan. Me review diskusi yang berkembang
dalam pembentukan Peraturan Bersama 2 Menteri nampak jelas niat
pembentukan peraturan ini adalah untuk membatasi kelompok lain.
5
Peraturan Bersama 2 Menteri dibentuk sebagai jawaban atas desakan
berbagai kalangan yang menolak dan mendesak pencabutan Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/BER/MDN-MAD/1969
tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin
Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama
oleh Pemeluk-pemeluknya. SKB ini dianggap bertentangan dengan UUD
Negara RI 1945. Namun demikian protes warga negara tetap dijawab dengan
membentuk Peraturan Bersama 2 Menteri yang diskriminatif. Meski
diskriminatif, majelis-majelis agama membiarkan dan memberikan kesempatan
bagaimana Peraturan Bersama 2 Menteri ini dijalankan.
Peraturan Bersama 2 Menteri mengandung cacat konstitusional karena
bertentangan dengan jaminan-jaminan kebebasan yang ada dalam Konstitusi
RI. Selain mengandung materi muatan yang diskriminatif, keberadaan
Peraturan Bersama 2 Menteri justru mereduksi norma yang ada dalam
Konstitusi. Sebagai sebuah produk hukum, PBM tidak dibenarkan
bertentangan dengan Konstitusi RI, karena Konstitusi RI merupakan landasan
konstitusional pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dalam
konteks Indonesia.
Tabel 1:
9 Lokus Diskriminasi dalam 6 Pasal Peraturan Bersama 2 Menteri
Kutipan Pasal dalam PBM No.
9 dan 8/ Tahun 2006
Lokus Diskriminasi
Pasal 13 (1):
Pendirian rumah ibadat didasarkan
pada keperluan nyata dan sungguhsungguh berdasarkan jumlah
penduduk bagi pelayanan umat
beragama yang bersangkutan di
wilayah kelurahan/desa
Diskriminasi dalam maksud/
tujuan, yaitu membatasi pendirian
rumah ibadat dengan melekatkan
kualifikasi tertentu “keperluan nyata
dan sungguh-sungguh” . Rumusan
ini sengaja dimaksudkan untuk
membatasi pendirian rumah ibadat.
Diskriminasi sebagai akibat
terjadi karena penerapan pasal ini
menyebabkan kesulitan pendirian
rumah ibadat
Pasal 13 (3): Diskriminasi dalam maksud/
Dalam hal keperluan nyata bagi tujuan terlihat sangat jelas dengan
pelayanan umat beragama di syarat dan kualifikasi yang lebih
sepsifik.
6
wilayah kelurahan/desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
terpenuhi, pertimbangan komposisi
jumlah penduduk digunakan batas
wilayah kecamatan atau
kabupaten/kota atau provinsi.
Pasal 14:
(1) Pendirian rumah ibadat wajib
memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis bangunan
gedung.
Diskriminasi sebagai akibat,
penerapan pasal ini menyulitkan
pendirian rumah ibadat
Diskriminasi sebagai akibat
muncul dari penetapan persyaratan
yang ditetapkan oleh Pasal 14 untuk
mendirikan rumah ibadat. Rumusan
klausul pada pasal ini berdampak
pada pengurangan penikmatan hak
asasi manusia, yaitu hak untuk
beribadat.
(2) Selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pendirian rumah ibadat harus
Bahkan rumusan pada ayat 2 huruf d
memenuhi persyaratan khusus
yang menyebutkan syarat
meliputi: “rekomendasi tertulis FKUB
a. daftar nama dan Kartu Tanda kabupaten/ kota” menunjukkan
Penduduk pengguna rumah Ibadan bahwa negara telah menyerahkan
paling sedikit 90 (sembilan puluh) otoritas administrasi pendirian
orang yang disahkan oleh pejabat rumah ibadat kepada forum atau
institusi non negara. Dalam
setempat sesuai dengan tingkat
praktiknya, FKUB justru merupakan
batas wilayah sebagaimana
pihak pertama yang menghalangdimaksud dalam pasal 13 ayat (3); halangi pendirian rumah ibadat.
b. dukungan masyarakat setempat
paling sedikit 60 (enam puluh) orang
yang disahkan oleh lurah/kepala
desa;
c. rekomendasi tertulis kepala kantor
departemen agama kabupaten/kota;
dan
d. rekomendasi tertulis FKUB
kabupaten/kota.
(3) Dalam hal persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terpenuhi sedangkan
persyaratan huruf b belum
terpenuhi, pemerintah daerah
berkewajiban memfasilitasi
7
tersediannya lokasi pembangunan
rumah Ibadat.
Pasal 17: Diskriminasi dalam maksud/
Pemerintah daerah memfasilitasi tujuan terlihat jelas dari
inkonsistensi pembentuk peraturan
penyediaan lokasi baru bagi
ini yang mencampuradukkan antara
bangunan gedung rumah ibadat pengaturan pendirian rumah ibadat
yang telah memiliki IMB yang dengan soal tata ruang. Jika ijin
dipindahkan karena perubahan mendirikan rumah ibadat adalah soal
rencana tata ruang wilayah. tata ruang maka seharusnya tidak
diperlukan adanya persetujuan
warga dengan bukti tanda tangan,
yang seharusnya dilakukan adalah
memeriksa perencanaan tata ruang
sebuah wilayah.
Pasal ini dibentuk untuk maksud/
tujuan menutupi niat diskriminatif
pembentuk peraturan dengan soal
tata ruang.
Pasal 18:
(1) Pemanfaatan bangunan gedung
bukan rumah ibadat sebagai rumah
ibadat sementara harus mendapat
surat keterangan pemberian izin
sementara dari bupati/walikota
dengan memenuhi persyaratan:
a. laik fungsi; dan
8
Diskriminasi sebagai dampak,
terlihat jelas dalam realisasi
peraturan ini. Nyaris tidak ada
rencana pendirian rumah ibadat
yang nyata-nyata menyalahi tata
ruang tapi tetap tidak memperoleh
ijin. Bahkan yang sudah
mengantongi ijin sekalipun tetap
tidak bisa mendirikan rumah ibadat.
Sementara dalil yang selalu
mengemuka adalah menyalahi tata
ruang.
Seluruh isi Pasal 18, 19, 20 yang
mengatur tentang Izin Sementara
Pemanfaatan Bangunan Gedung
mengandung muatan diskriminasi
dalam maksud/ tujuan
pembentuk peraturan ini. Jika
dirunut seluruh syarat itu, tergambar
betapa sulitnya bagi warga negara
untuk beribadat. Syarat ini sama
persis dengan syarat pendirian
b. pemeliharaan kerukunan umat rumah ibadat.
beragama serta ketentraman dan Diskriminasi sebagai akibat, sangat
ketertiban masyarakat. jelas tergambar dalam berbagai
peristiwa mutakhir di mana warga
(2) Persyaratan laik fungsi negara yang hendak melakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ibadat dihalang-halangi dan bahkan
huruf a mengacu pada peraturan dengan kekerasan.
perundang-undangan tentang
bangunan gedung.
(3) Persyaratan pemeliharaan
kerukunan umat beragama serta
ketentraman dan ketertiban
masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. izin tertulis pemilik bangunan;
b. rekomendasi tertulis lurah/kepala
desa;
c. pelaporan tetulis kepada FKUB
kabupaten/kota; dan
d. pelaporan tetulis kepada kepala
kantor departemen agama
kabupaten/kota.
Pasal 19:
(1) Surat keterangan pemberian izan
sementara pemanfaatan bangunan
gedung bukan rumah Ibadan oleh
bupati/walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
diterbitkan setelah
mempertimbangkan pendapat
tertulis kepala kantor departemen
agama kabupaten/kota dan FKUB
kabupaten/kota.
(2) Surat keterangan pemberian izan
sementara pemanfaatan bangunan
gedung bukan rumah Ibadan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku paling lama 2 (dua) tahun
9
Pasal 20:
(1) Penerbitan surat keterangan
pemberian izin sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) dapat dilimpahkan lepada
camat.
(2) Penerbitan surat keterangan
pemberian izan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan setelah
mempertimbangkan pendapat
tertulis kepala kantor departemen
agama kabupaten/kota dan FKUB
kabupaten/kota.
Pasal 20 (3) Pasal 20 (3) dalam praktiknya tidak
(3) Dalam hal penyelesaian bisa ditegakkan. Dalam hal perkara
pendirian rumah ibadat, putusan
perselisihan sebagaimana dimaksud
sebuah pengadilan tata usaha
pada ayat (2) tidak dicapai, negara pun tidak bisa dijalankan.
penyelesaian perselisihan dilakukan Dalam situasi yang demikian,
melalui Pengadilan setempat. diskriminasi sebagai akibat
dalam bentuk penghapusan telah
terjadi dan dialami oleh sejumlah
warga negara yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap atas perkara
pendirian rumah ibadat tapi tetap
tidak bisa mendirikan rumah ibadat.
Kondisi ini adalah suatu keadaan di
mana mekanisme pendukung
(pengadilan dan eksekusi putusan
pengadilan) untuk pemenuhan atau
mempertahankan hak-hak tersebut
tidak tersedia.
Wajah diskriminasi yang tergambar dalam 9 lokus di atas terjadi karena
kekeliruan paradigma para pembentuk peraturan ini. Dalam disiplin hak asasi
manusia, kebebasan beragama/ berkeyakinan dan beribadat merupakan
negative right yang menuntut negara tidak ikut campur dalam pemenuhan
jaminan kebebasan ini. Semakin negara menjauh dan membiarkan warga
beribadat menurut agama/ keyakinan masing-masing maka negara mencapai
10
derajat tinggi dalam memenuhi hak asasi manusia. Sebaliknya, semakin negara
ikut campur, bahkan mempersulit sebagaimana yang direpresentasikan
melalui Peraturan Bersama 2 Menteri, maka semakin buruk komitmen negara
terhadap hak asasi manusia.
Peraturan Bersama 2 Menteri secara pragmatis dianggap banyak kalangan
sebagai titik kompromi antara hak-hak individu versus hak-hak komunitas
(communitarian rights) untuk menciptakan kerukunan umat beragama, dan
dibenarkan dalam disiplin hak asasi manusia. Argumen yang sering digunakan
bahwa ibadat merupakan ekspresi keberagamaan seseorang yang bisa
dibatasi karena merupakan rumpun hak forum eksternum. Namun demikian,
selain terdapat pihak yang mengatakan bahwa ibadat merupakan satu
kesatuan dari hak beragama/ berkeyakinan, pembatasan sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Bersama 2 Menteri juga tetap tidak dibenarkan oleh
disiplin hak asasi manusia, bahkan oleh UUD Negara RI 1945. Menurut UUD
Negara RI 1945 pembatasan sah dilakukan jika dengan UU (bukan dengan
Peraturan Bersama 2 Menteri). Sementara pembatasan dalam disiplin hak
asasi manusia, hanya dimungkinkan jika dilakukan dengan UU, terhadap hak
yang bisa ditunda pemenuhannya, dilakukan sementara dan harus mendorong
pemajuannya secara reguler termasuk melaporkan kepada Dewan HAM PBB.
Diskriminasi dalam maksud/ tujuan dan diskriminasi sebagai dampak telah
terlihat dalam berbagai peristiwa dan implementasi Peraturan Bersama 2
Menteri ini. Pertimbangan kuantitatif jamaah dalam pendirian rumah ibadat,
jelas tidak sejalan dengan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Dalam
konteks Indonesia, di mana mayoritas warga beragama Islam, dapat dipahami
bahwa pengetatan aturan sebagaimana dalam Peraturan Bersama 2 Menteri
hanya dimaksudkan untuk membatasi hak warga negara lain yang berbeda
agama dan memberikan proteksi berlebihan bagi umat Islam. Peraturan
Bersama 2 Menteri hakikatnya unenforceable karena karakternya yang
diskriminatif. Produk hukum yang demikian, jika dibiarkan justru akan
menambah persoalan baru dan bahkan dimanfaatkan untuk melakukan
pelembagaan diskriminasi. Terbukti, dalam berbagai peristiwa, seluruh
tindakan persekusi yang berhubungan dengan rumah ibadat semuanya
berdalih karena adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bersama 2 Menteri.
Watak interventif negara di tengah kehidupan beragama/ berkeyakinan
seharusnya tidak dilakukan untuk melakukan pembatasan. Kehadiran yang
tepat bagi negara adalah menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan itu,
11
termasuk di dalamnya menjamin pemeluknya dalam menjalankan ibadatnya.
Karena itu yang diperlukan bukanlah produk-produk perundangan yang
restriktif, diskriminatif, dan represif tapi justru UU yang menjamin kebebasan
beragama/ berkeyakinan.
Terkait dengan peran FKUB, sebuah forum yang dibentuk untuk menjalankan
peraturan bersama tersebut, justru menjadi alat legitimasi pembatasan
pendirian rumah ibadat dan aktivitas beribadat umat dan jemaah dari
kelompok minoritas. Peraturan Bersama dan FKUB masih mengadopsi dan
berdasarkan pada paradigma mayoritas dan minoritas kuantitas jumlah
jemaah.
Peraturan Bersama 2 Menteri selain mengandung muatan yang diskriminatif,
dalam konteks kepatuhan pada tata cara pembentukan peraturan perundangundangan juga telah menunjukkan inkonsistensi. Landasan yuridis sebuah
produk hukum adalah produk peraturan perundang-undangan yang ada pada
hirarki lebih tinggi yang melimpahkan atau mendelegasikan pengaturan lebih
lanjut terhadap peraturan di bawahnya. Peraturan Bersama 2 Menteri tidak
memiliki landasan legal pada peraturan perundang-undangan yang ada di
atasnya. Dari 15 produk hukum yang menjadi landasan Peraturan Bersama 2
Menteri ini tidak memberikan landasan yang legitimate pembentukan
Peraturan Bersama 2 Menteri ini. UU HAM yang dirujuk misalnya, sebatas
manipulasi formil bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri dimaksudkan dalam
rangka menjabarkan jaminan hak asasi manusia.
Sebuah peraturan Menteri tidak dibenarkan memuat norma-norma baru selain
yang terdapat dalam undang-undang atau dalam Konstitusi RI. Pembentukan
norma baru hanya dibenarkan dilakukan melalui UU dan dibuat oleh DPR RI
dan Pemerintah. Mengkaji muatan yang dikandung oleh Peraturan Bersama 2
Menteri, nampak jelas bahwa pembatasan tentang pendirian rumah ibadat
bukanlah jabaran dari norma yang menjamin setiap warga negara dijamin
kemerdekaanya untuk beribadat. Bahkan bertentangan dengan norma yang
lebih tinggi.
Cacat formil lainnya adalah penggunaan Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri No.1/BER/MDN-MAD/1969 tentang Pelaksanaan
Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran
Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya
sebagai landasan yuridis, padahal pembentukan Peraturan Bersama 2 Menteri
ini merupakan revisi atau perubahan dari Keputusan Bersama tersebut.
12
Dengan karakter sebagaimana digambarkan di atas, Peraturan Bersama 2
Menteri ini dipastikan dan telah gagal mewujudkan tujuan pembentukannya
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama 2 Menteri ini tersebut,
yakni dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama. Kegagalan ini
merupakan bukti bahwa kerukunan tidak bisa didesain dan dipaksakan oleh
negara; tapi harus didorong menjadi kebutuhan setiap warga negara. Caranya,
dengan memberikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dan
beribadat sehingga masing-masing warga negara bisa menikmati hak-haknya
masing-masing. Dari situasi yang demikian maka dapat lahir kerukunan yang
genuine.
Menegakkan jaminan kebebasan bergama/ berkeyakinan tidak melulu soal
Peraturan Bersama 2 Menteri yang diskriminatif tapi yang paling fundamental
adalah menghapus sikap dan tindakan intoleran terhadap sesama warga
negara.
4
KESIMPULAN & REKOMENDASI
KESIMPULAN
1. Legal review yang menunjukkan 9 lokus diskriminasi dalam 7 Pasal
Peraturan Bersama 2 Menteri cukup menjadi argumen kuat untuk merevisi
peraturan ini.
2. Diskriminasi baik dalam maksud/ tujuan dan diskriminasi sebagai akibat,
nyata-nyata telah memicu kelompok-kelompok intoleran bertindak
diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok lain.
3. Peraturan Bersama 2 Menteri nyata-nyata telah menjadi produk hukum
yang unenforceable dan gagal memenuhi tujuan dasarnya yakni
membangun kerukunan antar umat beragama.
4. Jaminan Konstitusional kebebasan beragama/ berkeyakinan yang ada
dalam UUD Negara RI 1945 belum memiliki aturan operasional
penegakannya. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada justru
mengandung muatan diskriminatif. Kekosongan peraturan perundangundangan di bawah UUD Negara RI 1945 ini membuat penyelenggaraan
kehidupan bernegara nyaris tidak memiliki panduan utuh yang disepakati.
13
Menyusun sebuah perundang-undangan yang lebih operasional
merupakan kebutuhan nyata dalam rangka memastikan jaminan
konstitusional tersebut bisa ditegakkan.
REKOMENDASI
1. Pemerintah merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadat. Meskipun Peraturan ini bukan satu-satunya akar
masalah, tapi sambil menunggu payung hukum yang lebih kondusif,
peraturan ini dapat direvisi sebagai solusi ad hoc.
2. DPR RI dan Pemerintah mempercepat pembentukan UU jaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan (bukan RUU Kerukunan Umat
Beragama yang saat ini ada di Prolegnas 2009-2014) dengan mengadopsi
prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjadikannya payung bagi peraturan
perundang-undangan di bawahnya dalam rangka menjamin kebebasan
bergama/ berkeyakinan.
3. DPR RI membuka dialog yang seluas-luasnya dengan elemen masyarakat
sipil, pemuka agama, perguruan tinggi, dan warga negara pada umumnya
untuk memperoleh masukan dalam membantuk UU yang lebih konndusif
bagi penghapusan diskriminasi dan intoleransi agama/ keyakinan.[]
14
Fly UP