...

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA

by user

on
Category: Documents
10

views

Report

Comments

Transcript

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh :
Hans C. Tangkau
Universitas Sam Ratulangi Manado
ABSTRAK
Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan
merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan
membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak
pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara.
Kata Kunci : Pembuktian terbalik dan pidana korupsi
PENDAHULUAN
teknis
dan
konsep-konsep
yang
dirumuskan
untuk
membantu
mengklasifikasikan beraneka ragam
gejala dan kejadian dalam masyarakat.
Apabila hukum dimaknai sebagai
penempatan
hak
secara
wajar
(proporsional) maka yang terjadi adalah
penempatan hak-hak rakyat secara tidak
wajar dan pandang bulu. Perilaku yang
tidak semestinya ini diakibatkan oleh
aparat dan perangkat yang ada sehingga
kondisi yang terjadi dalam kehidupan
masyarakatpun menjadi tidak seimbang.
Kondisi hukum Indonesia secara
umum selalu' dicerminkan dari aparat.
dan perangkat hukum yang ada
meskipun secara sosiologis peran
rakyatlah yang dibutuhkan untuk
penegakannya. Tetapi konsep feodalisme
yang masih tertata rapi menyebabkan
aparat dan perangkat hukum menjadi
tolok ukur penegakannya. Ternyata
rakyat telah salah membuat pilihan,
menjadikan aparat penegak hukum dan
perangkat-nya sebagai acuan dalam
penegakan
hukum.
Akibatnya
kepercayaan rakyat pada 'hukum' secara
keseluruhan menjadi runtuh. Yang
Penilaian
masyarakat
dunia
terhadap tingkat korupsi di Indonesia
melalui
penelitian
tersebut
menunjuk-kan tingginya tingkat korupsi
di Indonesia . dibandingkan beberapa
negara di dunia. Kondisi inilah yang
menjadi fokus berbagai kalangan baik
masyarakat ataupun pemerintah dalam
upaya memberantas korupsi dari
berbagai perspektif. Salah satunya
adalah pemberantasan korupsi dengan
menegakkan hukum (dalam hal ini
melaksanakan peraturan yang berlaku).
Hukum sebagai satu aturan dan
rasa keadilan yang berkembang dan
menyatu dalam pola kehidupan sosial
kemasyarakatan sering mendapatkan
perlakuan yang tidak semestinya. Salah
satu fungsi utama dari hukum adalah
untuk mengurangi besarnya jumlah
variasi dan keanekaragaman tingkah
laku manusia menjadi suatu tatanan
yang jumlah dan bentuknya dapat
diterima. Untuk dapat menjalankan
tugasnya
dengan
baik,
hukum
diperlengkapi dengan sejumlah istilah
8
terjadi adalah perilaku main hakim
sendiri, ketidaktaatan pada aturan yang
berlaku diikuti oleh pembangkangan
sipil yang terjadi akhir-akhir ini.
Penyebab ketidakpercayaan rakyat
terhadap hukum antara lain: pertama,
adalah
independensi
badan-badan
peradilan. Kedua, politik hukum belum
berpihak pada independensi peradilan
sehingga rasa keadilan masyarakat
mengalami ketimpangan. Kepentingan
politik seringkali berdiri diatas segalanya
sehingga hukum hanya men-jadi alat
politik untuk kepentingan per-orangan
atau sekelompok orang. Pembelaan
kepentingan salah satu pihak yang
berkuasa di muka pengadilan dapat
dengan
mudah
mengalahkan
kepentingan rakyat: Ketika kepentingan
rakyat sering kali dikalahkan maka dapat
ditebak putusan yang diharapkan oleh
rakyat dapat adil akhirnya menyimpang
karena melayani kepentingan penguasa.
Ketiga, adanya praktek-praktek korup
yang terjadi dalam proses penyelesaian
suatu perkara.
Menurut hasil pra-penelitian ICW
yang memfokuskan pada pola-pola
penanganan korupsi di Mahkamah
Agung dapat menjadi tolok ukur bahwa
dalam proses penyelesaian perkara,
praktek korup terjadi antara pihak-pihak
yang terlibat dalam proses penyelesaian
perkara itu. Bagaimanapun penegakan
hukum harus dilakukan.
Konsep keadilan yang menyatu
dengan kehidupan masyarakat menjadi
prinsip yang harus ditegakkan untuk
mengembalikan kepercayaan rakyat.
Dengan kepercayaan itulah penegakan
hukum dapat berjalan dengan baik.
Krisis di segala bidang bukan disebabkan
oleh korupsi tetapi lemahnya penegakan
hukum. Artinya ketika penegakan
hukum dapat dilaksanakan maka kasus
korupsi akan dapat di atasi dan krisis
kepercayaan yang selama ini hilang
dapat di munculkan kembali. Te-tapi
dalam memberantas korupsi bukan
hanya masalah penegakan hukum, tetapi
persoalannya ialah membuat sistem itu
berjalan dan mengubah cara orang
berperilaku.
Ketika berbicara 'hukum', orang
cenderung mengupas beberapa aturan
yang ada selain melihat hukum yang
hidup dalam masyarakat. Namun saat ini
aturan tertulis (hukum positif) sering
dilirik
karena
dianggap
lebih
mencerminkan kepastian hukum. Begitu
pula dalam berbicara tentang korupsi,
orang akan cenderung menengok pada
aturan yang ada, meskipun aturan
ter-sebut jauh dari kesempurnaan. Selain
itu dalam penanganan kasus korupsi
yang dibutuhkan adalah keberanian
aparat
penegak
hukum
untuk
benar-benar menerapkan aturan yang
ada.
Perangkat
hukum
(peraturan
perundang-undangan) yang ada hanya
menjadi salah satu (bagian kecil) dari
penegakan hukum termasuk dalam hal
pemberantasan
korupsi.
Dengan
perangkat itulah aparat penegak hukum
'sudah
seharusnya'
bergerak
dan
melakukan langkah-langkah progresif
untuk
melaksanakan
komitmen
memberantas korupsi.
Undang-Undang berusaha dibuat
untuk mengatur masyarakat sehingga
apabila terjadi pelanggaran akan dapat
dikenakan hukuman tertentu yang
setimpal.
Namun
dalam
proses
pelaksanaannya tidak semulus yang kita
bayangkan karena masih terdapat
kekurangan. Baik dari faktor aturannya,
aparat penegaknya maupun karena
perkembangan
teknologi
sehingga
modus operand! korupsi lebih canggih
dari yang tertuang dalam aturan. Tapi
setidaknya untuk kurun waktu sekarang
9
aturan ini dapat kita jadikan acuan untuk
memberantas praktek korupsi. Supaya
lebih mudah dalam mengidentifikasi
persoalan korupsi maka pemahaman
terhadap aturan yang ada sangat
diperlukan
dengan
tidak
mengesampingkan
langkah-langkah
strategis yang harus ditempuh untuk
memberantasnya.
Untuk
mengidentifikasikan
apakah
suatu
perbuatan termasuk korupsi atau bukan,
haruslah dipahami beberapa hal yang
berhubungan dengan korupsi.
Pelaksanaan
Undang-Undang
Korupsi sering terhambat di lapangan.
Dengan dalih bukti yang tidak cukup
kejaksaan terlihat tidak serius menangani
kasus korupsi apalagi yang menyangkut
pejabat negara. Beberapa kasus korupsi
tidak
berhasil
diselesaikan
oleh
Kejaksaan Agung Padahal kalau kita
merujuk kembali.ke Undang-Undang
yang ada maka dengan kewenangan
yang luas bagi Kejaksaan Agung untuk
melakukan tindakan-tindakan hukum
terbadap seorang koruptor. Kejaksaan
Agung harus cepat mengambil sikap
dengan memprioritaskan kasus korupsi
dengan membuat BAP (Berita Acara
Pemeriksaan)
untuk
diajukan
ke
pengadilan dengan bukti-bukti yang
cukup (sedikit bukti sudah bisa diajukan
untuk mengajukan seseorang ke muka
pengadilan). Dengan bukti tersebut maka
seorang
tersangkalah
yang
akan
membuktikan bahwa dirinya tidak
melakukan korupsi.
Dari kesederhanaan proses inilah
sebenarnya ada harapan yang cukup
besar bagi kita untuk menegakkan atau
mengembalikan
supremasi
hukum
melalui penyelesaian kasus korupsi. Tapi
niat baik dibuatnya aturan ini tidak
disambut positif oleh pejabat yang
berwenang. Beberapa koruptor yang
diajukan ke muka pengadilan lolos
begitu saja karena intervensi pihak luar
ke proses penyelesaian perkara di pengadilan sangat besar. Berdasarkan
pengalaman
tersebut
maka
Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana
Korupsi
mengantisipasi
ketidakberdayaan aparat dan institusi
penegak hukum meskipun upaya berupa
pembuktian terbalik dalam tindak
pidana
korupsi
dianut
oleh
Undang-undang Korupsi.
KORUPSI
Secara harafiah, tindak pidana
korupsi berasal dari kata "tindak pidana"
dan kata "korupsi". Tindak pidana
merupakan Litilah teknis-yuridis dan
bahasa Belanda Strafbaarfeit" atau "delict"
dengan pengertian sebagai sebuah
perbuatan yang dilarang oleh peraluran
hukurn dan tentu saja dikenakan sanksi
pidaaa
bagi
siapa
saja
yang
melanggarnya.
Istilah korupsi berasal dari bahasa
Latin Corruptie. Corruptie Berasal dari:
kata corumpere yang berarti merusak atau
membuat menjadi busuk, membuat
menjadi
jelek,
membujuk
dan
menyesatkan dan sering digunakan
untuk istilah penyuapan dan sikap tidak
jujur.
Dari kata corrumpere inilah
kemudian diterima oleh ban.yak bahasa
di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris
menjadi
corruption
atau
corrupt,
sedangkan dalam .bahasa Belanda,
menjadi corruptie.
Dalam
Wordnet
Princenion
Education, korupsi , didefinisikan sebagai
"lack , of integrity or honesty (especially
susceptibility to bribery); use of a position
of-trust for dishonest gain." Selanjutnya,
dalam Kamus Collins Cobuild arti dari
kata corrupt adalah "someone who is
corrupt behaves in a way that is morally
wrong, especially by doing dishonesty or
illegal things in return for money or power."
10
1.
Sedangkan dalam Kamus Besar , Bahasa
Indonesia
korupsi
adalah
penyelewengan atau penyalahgunaan
uang negara (perusahaan dsb.) untuk
keuntungan pribadi atau orang lain;
Sementara itu Direktur Transparency
International India, secara lebih sederhana
men-definisikan korupsi sebagai "the use
of public office for private gain". Jadi segala
tindakan penggunaan barang publik
untuk kepentingan pribadi adalah
ter-masuk kategori korupsi.
Transparency International sen-din
sebagai lembaga internasional yang
sangat menaruh perhatian ter-hadap
korupsi di negara-negara di dunia dan
menyoroti korupsi yang dilakukan oleh
birokrasi,
mendefinisikan
korupsi
sebagai perilaku pejabat publik, baik
politikus maupun pegawai negeri yang
secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya
mereka yang dekat dengan dirinya,
dengan
cara
menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka.
Bank Dunia memberikan pula
definisi singkat mengenai korupsi yaitu
the abuse of public office yaitu
penyalahgunaan jabatan publik untuk
keuntungan pribadi.
Sejalan dengar., definisi Bank
Dunia,
Henry
Campbell,
Black
memberikan pengertian korupsi sebagai:
2.
3.
4.
"An
act
done
with/intent
to
give someone adventage, inconsistence
with official duty 'and the rights of
other. This act on official 'of fiduciary
person who unlawfully and wrongfully
uses his, station or character.; to
procure some benefit for himself or for
another person, contrary to duty and
the rights of others.
Pendapat dari beberapa pakar
mengenai korupsi juga dapat dijelaskan
antara lain:
11
Juniadi
Suwartojo
menyatakan
bahwa korupsi ialah tingkah laku
atau tindakan seseorang atau lebih
yang melanggar norma-norma yang
berlaku
dengan
menggunakan
dan/atau
menyalahgunakan
kekuasaan
atau
kesempatan
melalui
proses
pengadaan,
penetapan
pungutan
penerimaan
atau
pemberian fasilitas atau jasa lainnya
yang dilakukan pada kegiatan
penerimaan dan/atau pengeluaran
uang atau kekayaan, penyimpanan
uang atau kekayaan serta dalam
perizinan dan/atau jasa lainnya
dengan tujuan keuntungan pribadi
atau
golongannya
sehingga
langsung-atau
tidak
langsung
merugikan kepentingan dan/atau
keuangan negara/masyarakat.
Brooks
memberikan
pengertian
korupsi yaitu: "Dengan sengaja
melakukan
kesalahan
atau
melalaikan tugas yang diketahui
sebagai kewajiban, atau ;tanpa hak
menggunakan kekuasaan, dengan
tujuan memperoleh keuntungan
yang sedikit banyak bersifat pribadi."
Alfiler menyatakan bahwa korupsi
adalah "Purposive behavior which may
be deviation from, an expecied norm but
is undertake nevertheless with a view to
attain materials or other rewards."
Robert Klitgaard yang mengupas
korupsi dari perspektif administrasi
negara, mendefinisikan korupsi
sebagai
"Tingkah
laku
yang
menyimpang dari tugas-tugas resmi
sebuah jabatan negara karena
keuntungan status atau uang yang
menyangkut pribadi (perorangan,
keluarga dekat, kelompok sendiri);
atau
melanggar
aturan-aturan
pelaksanaan menyangkut tingkah
laku pribadi.
5.
6.
7.
Alatas
berpendapat
bahwa
terdapat tiga tipe fenomena yang
tercakup dalam istilah korupsi:
penyuapan (bribery), pemerasan
(exortion), dan nepotisme. Ketiga tipe
itu berbeda namun terdapat benang
merah yang menghubungkan ketiga
tipe korupsi itu yaitu penempatan
kepentingan-kepentingan publik di
bawah
tujuan-tujuan pribadi
dengan pelanggaran norma-norma
tugas dan kesejahteraan, yang
dibarengi dengan keserbarahasiaan,
pengkhianatan,
penipuan,
dan
pengabaian atas kepentingan publik.
Dalam masalah penyuapan sebagai
bagian korupsi, Noonan memberikan
deskripsi yang lebih jelas untuk
membedakan penyuapan dengan
pemberian hadiah. Hadiah yang sah
biasanya dapat dibedakan dengan
uang suap yang tidak sah. Hadiah
dapat diberikan secara terbuka. di
depan orang ramai sedangkan uang
suap tidak. Pembedaan ini dilakukan
karena orang biasanya berkelit ketika
dipaksa mengaku telah memberikan
suap kepada orang lain maka alasan
yang digunakan supaya lebih aman
adalah bahwa yang diberikan adalah
hadiah. Dalam melihat persoalan ini,
aparat penegak hukum harus jeli
untuk bisa mendefinisikan korupsi
secara luas.
Menurut Shleiter dan Vishnyi
korupsi
adalah
penjualan
barang-barang milik pemerintah oleh
pegawai negeri untuk keuntungan
pribadi. Sebagai contoh, pegawai
negeri sering menarik pungutan liar
dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau
pelarangan masuk bagi pesaing. Para
pegawai negeri itu memungut
bayaran untuk tugas pokoknya atau
untuk pemakaian barang-barang
milik pemerintah untuk kepentingan
8.
12
pribadinya. Untuk kasus seperti ini,
karena
korupsi
menyebabkan
ekonomi' biaya tinggi, korupsi
memiliki pengaruh yang negatif
terhadap perhimbuhan.
Glendoh
berpendapat
bahwa
korupsi direalisasi oleh aparat
birokrasi
dengan
perbuatan
menggunakan dana
kepunyaan
negara untuk kepentingan pribadi
yang seharusnya digunakan untuk
kepentingan umum. Korupsi tidak
selalu identik dengan penyakit
birokrasi pada instansi pemerintah
pada instansi swastapun sering
terjadi korupsi yang dilakukan oleh
birokrasinya, demikian juga, pada
instansi
koperasi.
Korupsi
merupakan perbuatan tidak jujur,
perbuatan yang merugikan dan
perbuatan yang merusak sendi-sendi
kehidupan instansi, lembaga, korps
dan tempat bekerja pada birokrat.
Dalam kaitan ini korupsi dapat
berpenampilan
dalam
berbagai
bentuk, antara lain kolusi, nepotisme,
uang pelancar, dan uang pelicin.
Menurut Glendoh, kolusi adalah
sebuah persetujuan rahasia diantara
dua orang atau lebih dengan tujuan
penipuan atau penggelapan melalui
persekongkolan antara beberapa
pihak untuk memperoleh berbagai
kemudahan
untuk
kepentingan
mereka
yang
melakukan
persekongkolan. Nepotisme adalah
kebijaksanaan
mendahulukan
saudara,
sanak
famili
serta
teman-teman.
Nepotisme
dapat
tumbuh subur di Indonesia karena
budaya partri-morvial yang lengket
sejak jaman dahulu. Sedangkan uang
pelancar sering timbul karena tata
cara kerja dan kebiasaan dalam
kantor-kantor pemerintah sangat
berbelit-belit dan berlambat-lambat,
se-hingga
keinginan
untuk
menghindari
kelambatan
ini
merangsang
pertumbuhan
kebiasaan-kebiasaan tidak jujur.
Uang pelicin merupakan bentuk
korupsi yang sudah umum terutama
dalam hubungan dengan hal-hal
pemberian surat keterangan, surat
izin dan sebagainya. Biasanya
orang-orang yang menyogok dalam
hal ini tidak menghendaki agar
peraturan- peraturan yang ada
di-langgar. Yang mereka inginkan
adalah supaya berkas-berkas surat
dan komunikasi cepat jalannya,
sehingga keputusan dapat diambil
dengan cepat pula
9. Menurut Silalahi korupsi bukan
hanya terjadi pad a aparatur
pemerintahan, korupsi di kalangan
pegawai swasta malah. jauh lebih
besar, seperti terjadinya kredit macet
di sejumlah bank swasta yang
disebabkan oleh adanya kolusi
antara
direktur
bank
dengan
pengusaha. Di samping itu korupsi
di kalangan aparatur negara tidak
semata-mata disebabkan oleh gaji
yang, kecil, sebab yang justru
melakukan
korupsi
secara
besar-besaran adalah mereka yang
bergaji besar akan tetapi tidak puas
dengan apa yang mereka terima
sehubungan dengan meningkatnya
kebutuhan.
10. Dalam kaitan ini Masood Ahmed
mengingatkan negara-negara miskin
bahwa korupsi merupakan perintang
utama
pertumbuhan
ekonomi,
karena korupsi membuat para
investor menyingkir. Bukti-bukti
yang berkembang menunjukkan,
korupsi
di negara-negara sedang
berkembang menjadi penghambat
utama investasi sektor swasta dan
bagaimana seharusnya jalan hidup
rakyat biasa.
11. Samuel Huntington mengatakan
seperti dikutip oleh Daniel Kaufman
and Paul Siegelbaun "corruption as a
necessary stage in the modernization
proses
including a change in the
basic values of a society, the
defferentiation between publik role, en
private interest, and a prol feracion of
laws witch increase opportunities for
corruption".
Nataniel Leff saw
corruption as" an
extralegal
institution used by individuals or
groups to gain influence over the
actions of the bureaucracy". (Korupsi
sebagai
tahap
yang
diperlukan
dalam
proses
modernisasi
termasuk perubahan
dalam nilai-nilai dasar dari suatu
masyarakat, perbedaan antara peran
publik dan kepentingan pribadi, dan
profesi
hukum
yang
dapat
meningkatkan
peluang
untuk
korupsi. Nataniel Leff mengatakan
kompoi sebagai suatu lembaga Eksfra
Legal digunakan oleh individu atau
kelompok
untuk
mendapatkan
pengaruh atas tindakan yang
dilakukan oleh birokrasi.
12. Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.
28
tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan
Negara
yang
Bersih dan Bebas dari Kolusi;
Korupsi, dan Nepotisme menyatakan
bahwa yang dimaksud : dengan
korupsi adalah tindak pidana
sebagaimana
dimaksud
dalam
ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai
tindak pidana korupsi.
Dewasa ini peraturan yang mengatur
mengenai tindak pidana korupsi
adalah Undang-undang No., 20
tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 31 tahun 1999
tentang
Pemberantasan
Tindak
13
position of public authority because of
private-regarding motives such as
wealth, power, or status".
Sejalan dengan pendapat-pendapat
di
atas
Fred
Bergsten,
Direktur
TnsitUutefor International Economics dari
Amerika Serikat berpendapat bahwa
korupsi tidak hanya bisa mengganggu
pertumbuhan negara yang bersangkutan,
tetapi juga bisa menjadi penghambat
upaya mewujudkan perdagangan bebas
dunia. Beigsien juga menegaskan bahwa
dari hasil penelitian terhadap 78 negara
maju dan berkembang diketahui adanya
korelasi langsung antara tingkat korupsi
dengan tingkat ''pertumbuhan ekonomi.
Semakin bersih suatu negara dari
korupsi, semakin tinggi pula peluang
negara itu untuk bisa menikmati
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Beberapa praktek 'korupsi yang disoroti
Bergsten yang cukup menonjol adalah
proses
tender
untuk
pengadaan
barang-barang
bagi
keperluan
pemerintah (government procurement)
yang tidak transparan dan suap dalam
kontrak-kontrak pemerintah.
Definisi ilmu sosial korupsi berada
dalam tiga jenis: fokus pada publik
(kantor), berfokus pada pasar atau pada
kepentingan umum. Definisi ini telah
dibentuk oleh disiplin melalui berbagai
disiplin: politik, ekonomi, sosial, dll.
Secara umum, definisi yang digunakan
oleh pakar terfokus pada jabatan publik
sebagai
"perangsang
(pembentuk
kebijakan resmi) melalui pertimbangan
yang tidak tepat (seperti penyuapan)
untuk melakukan pelanggaran hukum.
Perilaku yang menyimpang dari
tugas formal peran publik-swasta karena
(pribadi,
keluarga
dekat,
swasta)
berkaitan dengan uang atau status
keuntungan;
atau
melanggar
aturan-aturan terhadap pelaksanaan
jenis
swasta
mengenai
pengaruh
tertentu. Sebuah definisi yang sederhana
Pidana Korupsi. Peraturan tersebut
tidak mendefinisikan korupsi secara
eksplisit. Undang-undang No. 20
tahun 2001 hanya mengubah
sebagian dari ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang No. 31 tahun
1999.
Definisi
korupsi
dapat
ditafsirkan melalui ketentuan yang
termuat dalam Pasal 2 peraturan
yang lama, yang menyatakan bahwa
setiap orang yang secara melawan
hukum
melakukan
perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana.
Dapat dikatakan sebagai korupsi
apabila
memenuhi
keseluruhan
elemen-elemen sebagai berikut :
a. Perbuatan yang dilakukan untuk
memperkaya diri sendiri, orang
lain, atau korporasi yang
dilakukan
secara
melawan
hukum;
b. Perbuatan
tersebut
menimbulkan kerugian terhadap
keuangan
negara
atau
perekonomian negara;
c. Maka
terhadap
perbuatan
tersebut dikenakan pidana.
13. Menurut Wordnet Princeton Education
korupsi adalah lack of integrity or
honesty (especially susceptibility to
bribery); use of a position of trust for
dishonest gain).
14. Colin Nye mendefinisikan korupsi
sebagai berikut :
corruption is "behaviour that deviates
fronm the formal duties of a public role
(elective or appointive) because of
private-regarding,
(personal,
close
family, private clique) wealth or status
gains"
15. Mushtaq Khan
corruption is “behaviour that deviates
from the formal rules of conduct
governing the actions of someone in a
14
dan berguna bagi pembuat kebijakan
adalah "penyalahgunaan kekuasaan
publik untuk keuntungan pribadi",
sebagai-mana yang disampaikan oleh
Bank Dunia.
Konsepsi korupsi timbul ketika
adanya pemisahan antara kepentingan
keuangan pribadi dari seorang pejabat
dengan keuangan jabatannya. Prinsip
pemisahan ini berhubungan erat dengan
konsep demokrasi yang memandang
pejabat atau penguasa adalah orang yang
diberi kepercayaan otoritas/-wewenang)
oleh
rakyat.
Mereka
yang
menyalahgunakan wewenang dianggap
telah mengkhianati kepercayaan yang
diberikan kepadanya. Jika ia berkhianat
dalam masalah keuangan, ia disebut
telah melakukan tindak korupsi.
Berdasarkan
pemahaman
dan
dimensi baru mengenai kejahatan yang
memiliki
konteks
pembangunan
pengertian.
korupsi
tidak
lagi
diasosiasikan
dengan
penggelapan
keuangan
negara
saja.
Tindakan
penyuapan (bribery) dan penerimaan
komisi secara tidak sah (kickbacks) juga
dinilai sebagai sebuah kejahatan.
Penilaian
yang
sama
juga
di-berikan pada tindakan tercela dari
oknum pemerintah seperti tindak pidana
korupsi (bureaucratic corruption) yang
dikategorikan sebagai bentuk dari
offences beyond the reach of the law
(kejahatan-kejahatan
yang
tidak
ter-jangkau oleh hukum).
Banyak contoh diberikan untuk
kejahatan-kejahatan
semacam
itu,
misalnya pelanggaran pajak (tax evasion},
penipuan di bidang kredit (credit fraud),
penggelapan dan penyalahgunaan dana
masyarakat
(embezzlement
and
misapropriation of public funds), dari
berbagai tipologi kejahatan lainnya yang
disebut sebagai kejahatan . yang tak
terlihat (invisible crime), baik karena sulit
pembuktiannya
maupun
tingkat
profesionalitas
yang
tinggi
dari
pelakunya.
Pendapat lain mengatakan bahwa
korupsi yang terjadi di negara-negara
berkembang biasanya terjadi, karena ada
penyalahgunaan
kekuasaan
dan
wewenang yang dilakukan petugas atau
pejabat
negara.
Penyalahgunaan
kekuasaan dan wewenang dapat terjadi
di negara-negara berkembang. Sebab
pengertian demokrasi lebih banyak
ditafsirkan
dan
ditentukan
oleh
penguasa daripada ditafsirkan dan
ditentukan
oleh
pemikir
di
negara-negara berkembang tersebut.
Syed Hussain Alatas seorang ahli
sosiologi
korupsi,
membedakan
jenis-jenis korupsi menurut tipologinya
sebagai berikut:
1) Transactive corruption
Adanya kesepakatan timbal balik
antara pihak pemberi dan pihak
penerima demi keuntungan kedua
belah pihak dan dengan aktif
diusahakan tercapainya keuntungan
ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis
ini biasanya melibatkan dunia usaha
dan pemerintah atau masyarakat dan
pemerintah.
2) Exortive corruption
Jenis korupsi dimana pihak pemberi
dipaksa untuk menyuap guna
mencegah kerugian yang sedang
mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal
yang dihargainya.
3) Investive corruption
Pemberian barang atau jasa tanpa
ada pertalian langsung dengan
keuntungan
tertentu.
Selain
keuntungan yang dibayangkan akan
diperoleh di masa yang akan datang.
4) Nepotistic corruption
Menunjukkan yang tidak sah
terhadap teman atau sanak saudara
15
untuk memegang
jabatan dalam
pemerintahan atau tindakan yang
memberikan
perlakuan
yang
mengutamakan, dalam bentuk uang
atau bentuk-bentuk lain, kepada
mereka, secara bertentangan dengan
norma dan peraturan yang berlaku.
5) Defensive corruption
Perilaku korban korupsi dengan
pemerasan.
Korupsinya
adalah
dalam rangka mempertahankan diri.
6) Autogenic corruption
Korupsi yang tidak melibatkan orang
lain dan pelakunya hanya seorang
diri. Misalnya pembuatan laporan
keuangan
yang
tidak benar.
7) Supportive corruption
Tindakan-tindakan yang dilakukan
untuk melindungi atau memperkuat
korupsi yang sudah ada. Misalnya
menyewa preman untuk berbuat
jahat, menghambat pejabat yang
jujur dan cakap agar tidak
menduduki jabatan tertentu, dsb.
Jadi korupsi menurut Syed Hussein
Alatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih
dari
satu
orang. Inilah yang
membedakan dengan
pencurian
atau penggelapan.
b. Korupsi
umumnya
melibatkan
kerahasiaan, ketertutupan terutama
motif
yang
melatarbelakangi
dilakukannya perbuatan korupsi itu
sendiri.
c. Korupsi
melibatkan
elemen
kewajiban dan keuntungan timbal
balik. Kewajiban dan keuntungan itu
tidaklah selalu berbentuk uang.
d. Usaha untuk berlindung dibalik
pembenaran hukum.
e. Mereka terlibat korupsi adalah
mereka yang memiliki kekuasaan
atau wewenang dan mempengaruhi
keputusan-keputusan itu.
f.
Setiap
tindakan
korupsi
mengandung penipuan, biasanya
pada badan publik atau masyarakat
umum.
g. Setiap bentuk korupsi melibatkan
fungsi ganda yang kontradiktif dari
mereka yang melakukan tindakan
itu.
h. Korupsi
didasarkan
atas
niat
kesengajaan untuk menempatkan
kepentingan umum di bawah
kepentingan pribadi.
Sampai dengan dekade 70an,
penelitian mengenai korupsi belum
banyak dilakukan, hal ini diakui oleh
Gunnar Myrdal "Although corruption is
very much issue in the public debate in all
South Asian countries, ..., it is almost taboo as
a research loyic and is rarely mentioned in
scholarly discussions of the problems of
government usld planning ".
Pada dekade 90an bermunculan
penelitian empirik yang berkaitan
dengan korupsi. Mauro menganalisa satu
set data terbaru yang berisi indek
subyektif korupsi, besarnya red tape,
efisiensi sistem hukum, dan berbagai
kategori stabilitas politik negara-negara
secara cross section.
Menurut
analisanya,
korupsi
terbukti menurunkan investasi, oleh
karena itu menurunkan pertumbuhan
ekonomi.
Hailnya
adalah
kuat
mangontrol
endcgeiiitas
dengan
mempergunakan index ethnolinguistic
fractionalizatiun sebagai instrumer.
Shleifer dan Vishny (1993:63) dalam
tulisannya memaparkan dua proposisi
mengenai korupsi. Pertama, struktur
kelembagaan pemerintah dan proses
politik adalah sangat penting dalam
menentukan tingkat korupsi. Khususnya
pemerintahan yang lemah yang tidak
mengontrol badan-badannya mengalami
tingkat korupsi yang sangat tinggi.
Kedua, ilegalnya korupsi dan kebutuhan
akan kerahasiaan membuatnya makin
16
menyimpang dan mahal dibanding
pajak.
Hasilnya
dapat
dijelaskan
mengapa
di
beberapa
negara
berkembang korupsi sangatlah tinggi
intensitasnya,
dan
sangat
mahal
membebani pembangunan.
Busse menganalisa asosiasi antara
investasi luar negeri langsung dan
persepsi korupsi yang dialami oleh
investor
potensial.
Model
yang
dikembangkan adalah "Market Discipline
Corruption Model" (MDCM), dimana
didapati hubungan yang signifikan
antara terbongkamya korupsi dari
negara yang diteliti. Peramal untuk
MDCM sudah dikembangkan melalui
informasi yang di-dapat dari survei yang
melibatkan 53 orang yang terlibat dalam
bisnis internasional. Temuan survei
menegaskan ranking terakhir yang
dipublikasikan mengenai tingkat korupsi
di seluruh dunia. Juga, survey ini
mengungkapkan
hubungan
antara
ukuran bisnis, area fungsional, dan
negara dimana bisnis dijalankan dan
persepsi mengenai korupsi.
Glynn, dkk; menganalisa bahwa di
negara-negara yang tengah mengalami
masa transisi dari pemerintah otoriter
kepada demokrasi Han ekonomi pasar,
maka akibat-akibat korupsi dapat
menjadi lebih rumit. Korupsi telah
didesentralisasikan, snap yang tadinya
dibayarkan di tingkat federal, kami
dibayarkan kepada pejabat pemerintah
negara bagian.
Ackerman berpendapat bahwa
korupsi terjadi di perbatasan antara
sektor pemerintah dan sektor swasta.
Apabila seorang pejabat pemerintah
memiliki kekuasaan penuh terhadap
pendistribusian keuntungan atau biaya
kepada sektor swasta, maka terciptalah
suatu intensif untuk penyuapan. Jadi
korupsi
tergantung
besarnya
keuntungan dan biaya yang berada di
bawah pengendalian pejabat pemerintah.
Johnston
mengatakan
bahwa
korupsi
cenderung
menyertai
peru-bahan ekonomi dan politik yang
cepat. Definisi korupsi pada umumnya
se-bagai salah satu penyalahgunaan
peranan atau sumber daya publik atau
menggunakan bentuk-bentuk pengaruh
politik secara tidak sah oleh pihak publik
atau swasta.
Berbagai definisi yang men-jelaskan
dan menjabarkan makna korupsi dapat
kita temui. Dengan penekanan pada
studi masing-masing individu maka
korupsi menjadi bermakna luas dan
tidak hariya dari satu perspektif saja.
Setiap orang bebas memaknai korupsi.
Namun satu kata kunci yang bisa
menyatukan berbagai macam definisi itu
adalah bahwa korupsi adalah perbuatan
tercela dan harus diberantas.
Secara yuridis, pengertian korupsi
diuraikan
dalam
Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang menggunakan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971, memberikan
beberapa pengertian tindak pidana
korupsi sebagai berikut:
1) Pasal 2 menyatakan:
"setiap orang yang secara melawan
hukum
melakukan
perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau
perekonomian
negara"..
Dari
ketentuan Pasal 2 di atas maka
unsur-unsur tindak pidana korupsi
dirumuskan sebagai berikut :
- Perbuatan
memperkaya
diri
sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi.
Maksud
perbuatan
unsur
"memperkaya"
disini
dapat
ditafsirkan
dengan
suatu
17
perbuatan dimana si pelaku
bertambah kekayaan-nya sebagai
akibat dari perbuatan tersebut.
- Perbuatan dilakukan
dengan
melawan hukum.
Pengertian
unsur
"melawan
hukum" kita dapatkan dari
doktrin dan yurisprudensi yaitu
mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formil dan
perbuatan melawan hukum dalam
arti materiil, yaitu walau-pun
perbuatan tersebut tidak di-atur
dalam peraturan perundangundangan, tetapi jika perbuatan
tersebut dianggap tercela karena
tidak sesuai dengan rasa keadilan
atau' norma-norma kehidupan
sosial dalam masyarakat, maka
perbuatan
tersebut
dapat
dipidana. Merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara
Dalam penjelasan undang-undang
dikatakan
bahwa
keuangan
negara adalah seluruh kekayaan
negara dalam bentuk apapun,
yang dipisahkan atau tidak
dipisahkan,
termasuk
di
dalamnya segala bagian kekayaan
negara dan segala hak dari
kewajiban yang timbul karena :
a. berada dalam penguasaan,
pengurusan dan pertanggung
jawaban pejabat negara, baik
di tingkat pusat maupun
daerah, dan;
b. berada dalam pengurusan dan
pertanggungjawaban BUMN,
BUMD, yayasan, badan hukum
dan
perusahaan
yang
menyertakan modal negara,
atau
perusahaan
yang
menyertakan modal pihak
ketiga berdasarkan perjanjian
dengan negara.
Sedangkan perekonomian negara
adalah kehidupan perekonomian yang
disusun
sebagai
usaha
bersama
berdasarkan asas kekeluargaan ataupun
usaha masyarakat secara mandiri yang
berdasarkan pada kebijakan pemerintah,
baik di tingkat pusat maupun di daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ber-laku
yang bertujuan memberikan manfaat,
kemakmuran, dan kesejahteraan kepada
seluruh kehidupan masyarakat.
Kata "dapat" dalam unsur ini
menunjukkan bahwa tindak pidana
korupsi
merupakan
delik
formil,
di-mana adanya tindak pidana korupsi
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang sudah dirumuskan tanpa
timbulnya akibat dari perbuatan itu.
Unsur perbuatan yang di-maksud yaitu,
perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasl, dan
perbuatan yang dilakukan dengan
melawan hukum.
2) Pasal 3 menyatakan bahwa :
“Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada
padanya
karena
jabatan
atau
kedudukan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan yang ada
padanya
karena
jabatan
atau
kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara:
Unsur tindak pidana korupsi yang
terdapat dalam pasal ini adalah:
- Menyalahgunakan
kewenangan
kesempatan, atau sarana yang ada
padanya
karena
jabatan
atau
kedudukan.
Pada hakikatnya, jabatan dan
kedudukan ada pada se-orang pegawai
18
negeri. Oleh karena itu hanya pegawai
negeri yang dapat dikategorikan sebagai
subyek tindak pidana korupsi dalam
pasal ini, karena hanya pegawai
negerilah yang dapat menggunakan
jabatan atau kedudukannya untuk
menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan atau sarana tersebut.
Pengertian pegawai
negeri
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 meliputi:
1) pegawai
negeri
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang
tentang kepegawaian;
2) pegawai
negeri
sebagaimana
dimaksud
dalam
KUHP
(Ps.
92KUHP);
3) orang yang menerima gaji atau
upah dari keuangan negara atau
daerah;
4) orang yang menerima gaji atau
upah
dari
suatu korporasi
yang
menerima bantuan dari
keuangan negara atau daerah;
5) orang yang
menerima
gaji
atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas
dari negara atau masyarakat.
- Tujuan dari perbuatan tersebut
menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi
- Dari segi pembuktian maka unsur
menguntungkan
lebih
mudah
pembuktiannya
dari
pada
memperkaya, karena tidak perlu
dibuktikan apakah pelaku tindak
pidana korupsi menjadi kaya atau
bertambah kaya karenanya. Sehingga
konkritnya, perbuatan menguntungkan ini cukup membuat pelaku-nya
atau orang Iain atau kroni-nya atau
suatu korporasi memperoleh aspek
materiil maupun immateriil.
- Perbuatan tersebut dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara.
3) Pasal 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13. KUHP:
Pengertian
perbuatan
tindak
pidana korupsi lainnya telah diurai-kan
dalam
pasal-pasal
tersebut
yang
menunjukkan
perbuatannya
pada
pasal-pasal
Kitab
Undang-undang
Hukum
Pidana
yang
kemudian
diabsorbsi menjadi tindak pidana
korupsi.
Perbuatan tindak pidana korupsi
dalam pasal-pasal tersebut, dapat
dikelompokkan menjadi 4 yaitu:
a. Perbuatan
yang
merupakan
penyuapan (Pasal 209, Pasai 210, Pasal
413, Pasal 419, dan Pasal 420 ICUHP).
Ketentuan Pasal 209, Pasal 210, Pasal
418, Pasal 419, dan Pasai 420 KUHP
tersebut ditarik ke dalam Pasal 5, 641,
12, dan 13 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999.
Menurut doktrin bahwa ketentuan
Pasal 209 dan Pasal 210 dikategorikan
ke dalam penyuapan aktif, dr-n Ppsai
418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP ke
dalam penyuapan pasif. Ketentuan
Pasal 209 KUHP berpasangan dengan
Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP.
Sedangkan ketentuan Pasal 2010
KUHP berpasangan dengan Pasal 420
KUHP.
b. Perbuatan yang bersifat penggelapan
(Pasal .415, Pasal 416, dan Pasal 417
KUHP).
Pada dasarnya, penarikan perbuatan
yang bersifat penggelapan ke dalam
tindak pidana korupsi diinventarisir
dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999.
c. Penarikan perbuatan yang bersifat
kerakusan/serakah (Knevelarif) yaitu
Pasal 423 dan 425KUHP
Terhadap penarikan perbuatan yang
bersifat kerakusan diatur dalam Pasal
19
12 Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999.
d. Penarikan perbuatan yang berkorelasi
dengan
pemborongan, leveransir
dan
rekanan (Pasal 378,383 dan
435 KUHP).
Perbuatan ini diatur dalam Pasal 7 dan
12 Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999.
denda paling sedikit Rp 200.000.000,0.)
(dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Unsur-unsur pada pasal tersebut
adalah:
- setiap orang
- secara melawan hukum
- melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri
- dapat merugikan keuangan negara.
Maksud dari setiap orang adalah
para subyek hukum yang merupakan
pemangku
hak
dan
kewajiban
Sedangkan pengertian Keuangan Negara
dalam undang-undang ini adalah
Seluruh kekayaan negara dalam bentuk
apapun baik yang dipisahkan maupun
yang tidak dipisahkan, ter-masuk di
dalamnya segala bagian kekayaan negara
dan segala hak dan kewajiban yang
timbul karenanya:
a. Berada
dalam
penguasaan,
pengurusan, dan pertanggungjawaban
pejabat lembaga negara, baik di
tingkat pusat maupun di tingkat
daerah.
b. Berada
dalam
penguasaan,
pengurusan, dan pertanggungjawaban.
Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan
Hukum, dan Perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau
perusahaan yang menyertakan pihak
ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara.
Batasan mengenai perekonomian
negara
menurut
undang-undang
tersebut, sebagai berikut: kehidupan
buatan percobaan dalam tindak pidana
korupsi disamakan dengan delik selesai.
Demikian pula dengan per-buatan
pembantuan atau permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana korupsi,
mengingat sifat dari tindak pidana
korupsi itu, maka permufakatan jahat
4) Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal
15 dan Papal 16 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 :
Pasal 15 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 menyatakan bahwa:
"setiap orang yang melakukan
percobaan,
pembantuan,
atau
permufakatan
jahat
untuk
melakukan tindak pidana korupsi,
dipidana dengan pidana yang
sarana sebagaimana dimaksud
dalam nasal 2, pasal 3, pasal 5
sampai dengan pasal 14.
Jadi dalam Undang-undang ini,
perbuatan percobaan/poging sudah
diintrodusir sebagai tindak pidana
korupsi, oleh karena perbuatan korupsi
sangat merugikan keuangan negara atau
perekonomian
negara,
dan
juga
menghambat
pertumbuhan
dan
kelangsungan pembangunan nasional
yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga
per
kaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur; hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
20
untuk melakukan tindak pidana korupsi
meskipun masih merupakan tindakan
persiapan sudah dapat di-pidana penuh
sebagai suatu tindak pidana tersendiri.
Pasal 16 menyatakan bahwa:
"Setiap orang di luar Wilayah
Negara Republik Indonesia yang
memberikan bantuan, kesempatan,
sarana, atau keterangan untuk
terjadinya tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai
dengan Pasal 14".
Demikian pula mengingat tindak
pidana
korupsi
meskipun
masih
merupakan tindakan persiapan sudah
dapat dipidana penuh sebagai suatu
tindak pidana tersendiri.
Perbuatan memberikan bantuan,
kesempatan, sarana, atau keterangan
untuk terjadinya tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh orang di luar
Wilayah Indonesia adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sedangkan
tujuan pencantuman pidana korupsi
yang bersifat transnasional atau lintas
batas teritorial sehingga segala bentuk
transfer keuangan/harta kekayaan hasil
tindak pidana korupsi antar negara
dapat dicegah secara optimal dan efektif.
Undang-undang Nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan tindak
pidana
korupsi menentukan bahwa
korupsi adalah:
Setiap
orang
yang
secara
melawan
hukum
melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan
negara atau negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda
paling
sedikit
Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00
(satu
miliar
rupiah).
Unsur-unsur pada pasal tersebut
adalah :
- setiap orang
- secara melawan hukum
- melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri
- dapat merugikan keuangan negara
Maksud dari setiap orang adalah
para subyek hukum yang merupakan
pemangku
hak
dan
kewajiban.
Sedangkan pengertian Keuangan Negara
dalam undang-undang ini adalah
seluruh kekayaan negara dalam bentuk
apapun baik yang dipisahkan maupun
yang tidak dipisahkan, termasuk di
dalamnya segala bagian kekayaan negara
dan segala hak dan kewajiban yang
timbul karenanya :
a. Berada
dalam
penguasaan,
pengurusan, dan pertanggungjawaban
pejabat lembaga negara, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah.
b. Berada
dalam
penguasaan,
pengurusan, dan pertanggungjawaban
Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan
Hukum,
dan
Perusahaan
yang
menyertakan modal negara, atau
perusahaan yang menyertakan pihak
ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara.
Batasan mengenai perekonomian
negara
menurut
undang-undang
tersebut sebagai berikut : kehidupan
perkonomian yang disusun sebagai
usaha
bersama
berdasarkan
asas
kekeluargaan atau usaha masyarakat
secara mandiri yang didasarkan pada
kebijakan pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah sesuai
21
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang
bertujuan
memberikan
manfaat,
kemakmuran dan kesejahteraan kepada
seluruh kehidupan rakyat. (sesuai
dengan Perekonomian Negara dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun
1999).
Undang-undang
bermaksud
mengantisipasi
atas
penyimpangan
keuangan atau perekonomian negara
yang dirasa semakin canggih dan rumit.
Oleh karenanya tindak pidana korupsi
yang diatur dalam Undang-undang ini
dirumuskan seluas-luasnya sehingga
meliputi
perbuatan-perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi secara melawan
hukum. Dalam sistem hukum yang
berlaku di Indonesia, perangkat normatif
hukum
pidana
tersebut
selain
dikodifikasi
dalam
Kitab
Undang-undang
Hukum
Pidana
(KUHP), juga terdapat dalam, berbagai
peraturan perundang- undang-an yang
berlaku sebagai hukum positif. Salah
satu
undang-undang
yang
tidak
terkodifikasi dalam KUHP adalah
Undang-undang Nomor 3l tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Hdana
Korupsi yang kemudian dilakukan
perubahan melalui Undang-undang
Nomor 20 tahun 2001.
Salah satu agenda reformasi di
bidang
pemerintahan
adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas dari unsur korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam
konteks mewujudkan good government
dan dean governance ini kemudian
diimplementasikan ke dalam beberapa
peraturan perundang-undangan yang
salah satu-nya adalah Undang-Undang
No.
31
tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang kemudian dilakukan perubahan
melalui UU No. 20 tahun 2001.
Dalam konsideran menimbang
Undang-undang Nomor 20 tahun 2001
disebutkan bahwa tindak pidana korupsi
yang selama ini terjadi secara meluas
tidak hanya merugikan keuangan
negara,
tetapi
juga
merupakan
pelanggaran
terhadap
hak
sosial
ekonomi masyarakat secara luas,
se-hingga
tindak
pidana
korupsi
digolongkan sebagai kejahatan yang
pemberantasannya hams dilakukan
secara luar biasa. Dari konsideran
tersebut terlihat sifat khusus tindak
pidana korupsi terletak pada adanya
unsur kerugian keuangan negara, yang
bahkan dianggap sebagai pelanggaran
terhadap hal sosial ekonomi masyarakat.
Sebagaimana undang-undang lain yang
mengatur hukum pidana khusus, UU
No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun
7001 mengandung beberapa ketentuan
yang menyimpang dari ketentuan
hukum pidana umum yang terdapat
dalam KUHP. Sesuai adagium lex
specialist derogat legi generali, ketentuan
khusus dalam kedua undang-undang
tersebut mengesampingkan ketentuan
dalam paraturan perundang-undangan
lain yang bersifat umum.
Dalam konteks ini UU No. 31 tahun
1999 dan UU No. 20 tahun 2001 adalah
lex specialist dan KUHP adalah legi
generalinya. Menurut Nolte dalam Ket
Sirafrecht en de Ajzondeilijkc Vktten,
penyimpangan dalam hukum pidana
khusus terdiri dari dua macam, yaitu
penyimpangan secara tegas; tersurat
dalam
undang-undang
yang
bersangkutan secara expressisverbis dan
penyimpangan secara diam-diam.
Kekhususan dan penyimpangan
tersebut antara lain seperti terdapat
dalam beberapa pasal UU No. 31 tahun
1999 dan UU No. 20 tahun 2001, yaitu:
22
"Adanya perluasan pengertian pegawai
negeri yang diatur dalam pasal ;1 ayat 1
UU No. 31 tahun 1999, yaitu selain
seperti
yang
dimaksud
oleh
Undang-undang tentang Kepegawaian
dan KUHP, juga termasuk orang yang
menerima gaji atau upah dari keuangan
negara atau daerah atau dari suatu
korporasi yang menerima bantuan dari
keuangan negara atau daerah dan orang
yang menerima gaji dari korporasi lain
yang mempergunakan modal atau
fasilitas dari negara atau masyarakat".
Pemidanaan badan hukum atau
korporasi dimungkinkan dalam perkara
korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal
1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999. Hal ini
menyimpang dari ketentuan pidana
umum yang selalu menunjuk orang
sebagai subyek hukum. Hampir semua
perumusan delik dalam KUHP dimulai
dengan kata-kata "barang siapa" atau
dalam pasal dan 542 KUHP yang dimulai
dengan kata-kata "seorang ibu'' yang
menunjuk manusia sebagai subyek
hukum.
Dalam Pasal 15 UU No. 31 tahun
1999 disebutkan bahwa percobaan,
pembantuan
(medepleger)
manpun
permufakatan jahat dipidana sama
dengan pidana terhadap tindak pidana
korupsi. Hal ini menyimpang dari
ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan
Pasal 57 ayat (1) KUHP yang
menentukan hukuman maksimal bagi
percobaan dan pembantuan tindak
pidana, yaitu hukuman maksimal tindak
pidana yang bersangkutan dikurangi
sepertiganya.
Terdapat ,beberapa perbuatan yang
sudah terjaring dalam perumusan delik
lain
dalam
KUHP
maupun
Undang-Undang
Tindak
Pidana
Ekonomi dapat tercakup di dalam
perumusan delik dalam Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam Pasal 16 UU No. 31 tahun
1999 disebutkan setiap orang yang
ber-ada di luar wilayah Republik
Indonesia yang memberikan bantuan,
kesempatan, sarana atau keterangan
untuk terjadinya tindak pidana korupsi
dipidana dengan pidana yang sama
sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
Ketentuan dalam pasal tersebut selain
menyimpang dari ketentuan dalam
KUHP menyangkut hukuman terhadap
turut serta dalam tindak pidana
(medepleger), juga memungkinkan untuk
diberlakukannya
hukum
pidana
Indonesia di luar wilayah Indonesia.
Menurut ketentuan dalam Pasal 2 KUHP,
hukum pidana Indonesia berlaku bagi
setiap orang yang melakukan tindak
pidana di-seluruh wilayah Indonesia.
Dengan pengecualian berlaku bagi setiap
orang di luar wilayah Indonesia yang
berada
dalam
kapal
berbendera
Indonesia, se-bagaimana diatur dalam
Pasal 3 KUHP, dan berlaku bagi setiap
orang di luar wilayah Indonesia yang
/melakukan tindak pidana kejahatan
terhadap
keamanan
negara,
kejahatan-menyangkut
mala
uang
Indonesia dan; kejahatan pelayaran,
sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP.
Dalam Pasai 18 UU No. 31 tahun
1999 diatur mengenai pidana tambahan
selain pidana tambahan yang sudah
ditentukan dalam pasal 10 KUHP.
Pidana
tambahan
tersebut,
yaitu
perampasan barang bergerak yang
berwujud atau tidak berwujud dan
barang tidak bergerak yang digunakan
atau diperoleh dari tindak pidana
korupsi, termasuk perusahaan dan
barang
yang
menggantikan
barang-barang tersebut. Selain itu
ditentukan; mengenai pidana tambahan
yang
berupa
pembayaran
uang
pengganti, penutupan sebagian atau
seluruh perusahaan, dan pencabutan
23
seluruh atau sebagian hak tertentu dan
keuntungan
yang
diberikan
oleh
pemerintah.
Salah satu hal baru yang diatur
dalam UU No. 20 tahun 2001 adalah
mengenai gratifikasi yang diatur dalam
pasal 12 B undang-undang tersebut.
Menurut ketentuan dalam pasal ini
setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan
dengan jabatannya dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya.
Ancaman pidana terhadap pegawai
negeri yang terbukti menerima suap
tersebut adalah mulai dari pidana
sementara minimal empat tahun dan
maksimal 20 tahun penjara sampai
dengan pidana seumur hidup. Hal yang
menarik adalah ketentuan dalam pasal
tersebut tidak berlaku apabila pegawai
negeri penerima gratifikasi melaporkan
nya kepada Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dalam waktu
maksimal tiga puluh hari sebagaimana
diatur dalam, Pasal 12 C Undangundang ini. Sementara itu pengertian
gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B
adalah pemberian dalam arti luas yang
meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan fasilitas penginapan,
perjalanan
wisata,
pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang
diterima di dalam maupun di luar negeri
dengan: menggunakan maupun tanpa
sarana elektronik.
Hukum pidana formal adalah
serangkaian aturan hukum pidana yang
mengatur
bagaimana
cara
mempertahankan atau prosedur untuk
menuntut
kemuka
pengadilan
orang-orang yang disangka melakukan
per-buatan pidana (criminal procedure)
Se-bagaimana layaknya KUHP maupun
perundang-undangan
lain
yang
merupakan hukum pidana material, UU
No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun
2001 memerlukan hukum formal atau
hukum acara. Hukum acara ini
ber-fungsi untuk mengatur bagaimana
cara-nya hukum material tersebut
dipertahankan atau diterapkan dalam
hal terjadi tindak pidana korupsi yang
pada prinsipnya berisi ketentuan tentang
penyidikan,
penuntutan,
dan
pemeriksaan di sidang pengadilan.
Sepanjang menyangkut hukum
acara, Pasal 26 UU No. 31 tahun 1999
menentukan hukum acara yang dipakai
adalah hukum acara pidana yang
berlaku kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang
ini.:
Sebagaimana
diketahui, sejak tanggal 31 Desember
1981 hukum acara pidana umum yang
berlaku
di
Indonesia
adalah
Undang-undang No. 8 tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan
beberapa ketentuan mengenai hukum
acara pidana yang ditentukan lain
terdapat pada beberapa pasal dalam UU
No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20
tahiui.2001 yang antara lain mengatur
tentang:
a. Prioritas Fenyelesaian Perkara
Korupsi menurut: ketentuan dalam
Pasal 25 UU No. 31 tahun 1999
proses penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam perkara tindak pidana korupsi
didahulukan dari perkara lain guna
penyelesaian secepatnya. Prioritas
penyelesaian perkara pidana seperti
yang diatur dalam ketentuan ini tidak
dikenal dalam KUHAP,
kecuali
menyangkut hak tersangka untuk
segera mendapat pemeriksaan oleh
penyidik dan selanjutnya dapat
diajukan kepada penuntut umum
sebagaimana diatur dalam Pasal 50
ayat (1) KUHAP dan kewajiban Ketua
24
Pengadilan Negeri untuk menunjuk
hakim setelah Pengadilan Negeri
menerima surat pelimpahan perkara
yang bersangkutan (pasal 152 ayat (1)
KUHAP).
b. Perluasan Sumber Alat Bukti Petunjuk
Dalam Pasal 26 A UU No. 20 tahun
2001diatur
mengenai
perluas-an
sumber alat bukti petunjuk, yaitu
selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat
diperoleh melalui informasi yang
diucapkan, dikirim, diterima atau
disimpan secara elektronik dengan air
optik atau sejenisnya dan dokumen
yang berupa rekaman data yang dapat
dijabat, dibaca, atau didengar dengan
bantuan sarana lain atau tidak baik
yang tertuang di atas kertas dan benda
fisik lainnya maupun yang terekam
secara elektronik berupa tulisan,
suara, gambar, rancangan, foto, huruf,
tanda, angka atau perforasi yang
memiliki makna.
c. Keleluasaan Penyidik
Dalam
ketentuan
Pasal
30
Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo
UU No. 21 Tahun 2001, ditegaskan
bahwa penyidik dalam perkara
korupsi berhak untuk membuka,
memeriksa, dan menyita surat dan
kiriman melalui pos, telekomunikasi,
atau alat lainnya yang dicurigai
berhubungan dengan perkara tindak
pidana
korupsi
yang
sedang
di-periksa. Sedangkan menurut Pasal
47 ayat (1) KUHAP pemeriksaan dan
penyitaan surat dan kiriman tersebut
hanya dapat dilakukan dengan ijin
dari
Ketua
Pengadilan
Negeri
setempat.
d. Maksimalisasi Upaya Pengembalian
Kerugian Negara
Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 31
tahun 1999 disebutkan apa-bila hasil
penyidikan tidak memberikan cukup
bukti adanya tindak pidana korupsi
sedangkan secara nyata terdapat
kerugian negara, maka penyidik
menyerahkan hasil penyidikannya
kepada pengacara negara untuk
dilakukan gugatan secara perdata.
Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2)
disebutkan putusan bebas dalam
perkara korupsi tidak menghapuskan
hak untuk menuntut kerugian
terhadap keuangan negara. Kedua
ketentuan tersebut tidak dikenal
dalam hukum acara pidana biasa,
kecuali dalam Pasal 67 KUHAP yang
menyebutkan terdakwa atau penuntut
umum berhak untuk mengajukan
banding atas putusan pengadilan
tingkat pertama kecuali terhadap
putusan bebas, lepas dari segala
tuntutan hukum yang menyangkut
kurang tepatnya masalah penetapan
hukum dan putusan pengadilan
dalam acara cepat. Selain itu menurut
Pasal 100 ayat (1) KUKAP jika terjadi
penggabungan perkara perdata dan
perkara pidana, maka penggabungan
tersebut dengan sendirinya ter-jadi
dalam pemeriksaan tingkat banding;
Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan
(2) UU No, 31 tahun 1999 tersebut
tampaknya
dimaksud-kan untuk
memaksimalkan upaya pengembalian
kerugian negara akibat tindak pidana
korupsi bahkan terhadap tersangka
atau terdakwa yang pada saat proses
penyidikan
atau
persidangan
meninggal
dunia,
tetap
dapat
dilakukan gugatan perdata terhadap
ahli waris tersangka atau terdakwa
tersebut, sebagai-mana diatur dalam
Pasal 33 dan 34 Undang-undang No.
31 tahun 1999. Sedangkan menurut
ketentuan Pasal 76, 77, dan 78 KUHP,
yang menyebabkan tersangka atau
terdakwa lepas . dari segala tuntutan
hukum adalah ne bis in idem, tersangka
25
atau terdakwa meninggal dunia, dan
tindak pidana yang bersangkutan
sudah kadaluarsa.
e. Kewajiban Memberikan Kesaksian
Pasal 36 UU No. 31 tahun 1999
menyebutkan mengenai kewajiban
memberikan kesaksian ter-masuk bagi
mereka yang menurut pekerjaan,
harkat dan martabat atau jabatannya
diwajibkan
menyimpan
rahasia,
kecuali petugas agama yang menurut
keyakinannya
harus
menyimpan
rahasia.
Sedangkan
menurut
ketentuan KUHAP, yaitu dalam Pasal
170 ayat (1) bagi orang-orang tersebut
dapat meminta untuk dibebaskan
sebagai saksi dalam suatu perkara
pidana.
f. Pengadilan in absentia
Menurut pasal 38 UU No. 31 tahun
1999, jika terdakwa dalam perkara
korupsi telah dipanggil se-cara sah
tetapi tetap tidak hadir di sidang
pengadilan tanpa alasan yang sahi,
maka perkara dapat di-periksa dan
diputus
tanpa
kehadirannya
(pengadilan IK absentia). Sedangkar4
menurut hukum acara pidana biasa
sebagaimana diatur dalam Pasal 154
dan 196 KUHAP, hadirnya terdakwa
dalam persidangan dan pembacaan
putusan hakim merupakan suatu
keharusan, sehingga dalam pasal ini
juga diatur mulai dari pemanggilan
terdakwa secara sah sampai upaya
menghadirkan terdakwa secara paksa.
g. Pembuktian Terbalik
Selain penuntut umum yang wajib
membuktikan dakwaannya menurut
Pasal 38 B ayat (1) UU No 20 tahun
2001 terdakwa tindak pidana korupsi
wajib
membuktikan
sebaliknya
terhadap harta bend; miliknya yang
belum didakwakan tetapi juga diduga
berasal dan tindak pidana korupsi.
Sistem pembuktian terbalik seperti ini
tidak di kenal dalam proses perkara
pidana biasa, kewajiban pembuktian
dalam proses perkara pidana biasa se
penuhnya dibebankan kepada jaksa
selaku penuntut umum.
h. Peran Serta Masyarakat
Dalam Pasal 41 UU No. 31 tahun 1999
diatur
mengenai
peran
serta
masyarakat
dalam
membantu
pencegahan
dan
pemberantasan
tindak pidana korupsi. Peran serta
masyarakat tersebut antara lair
diimplementasikan dalam bentuk bak
untuk mencari, memperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana korupsi.
Jika dibandingkan dengan ketentuan
dalam Pasai 5 ayat (1) KUHAP,
hak-hak
tersebut
merupakan
kewenangan penyelidik yang dalam
hal ini adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia sebagai-mana
ditentukan oleh Pasal 4 KUHAP.
Sedangkan peran serta masyarakat,
yaitu setiap orang yang mengalami,
melihat, menyaksikan atau menjadi
korban tindak pidana berhak untuk
mengajukan laporan atau pengaduan
kepada penyelidik atau penyidik
secara
lisan
maupun
tertulis
sebagaimana diatur dalam Pasal 108
ayat (1) KUHAP.
Dalam waktu lebih dari 30 (tiga
puluh) tahun, Penyelenggara Negara
tidak dapat menjalankan tugas dan
fungsinya secara optimal, sehingga
penyelenggaraan negara tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi
karena adanya pemusatan kekuasaan,
wewenang, dan tanggung jawab pada
Presiden/Mandataris
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia. Di samping itu, masyarakat
pun belum sepenuhnya berperan serta
dalam menjalankan fungsi kontrol sosial
26
yang efektif terhadap penyelenggaraan
negara.
Pemusatan kekuasaan, wewenang,
dan tanggung jawab ter-sebut tidak
hanya berdampak negatif di bidang
politik, namun juga di bidang ekonomi
dan moneter, antara lain ter-jadinya
praktek penyelenggaraan negara yang
lebih menguntungkan kelompok tertentu
dan
memberi
peluang
terhadap
tumbuhnya
korupsi,
kolusi,
dan
nepotisme.
Tindak pidana korupsi, kolusi,
dan nepotisme tersebut tidak hanya
dilakukan oleh penyelenggara negara,
antar-penyelenggara negara, melainkan
juga penyelenggara negara dengan pihak
lain seperti keluarga, kroni, dan para
pengusaha,
sehingga
merusak
sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,
dan
bernegara,
serta
membahayakan eksistensi negara.
Dalam rangka penyelamatan dan
normalisasi kehidupan nasional sesuai
tuntutan reformasi diperlukan kesamaan
visi, persepsi, dan misi dari seluruh
Penyelenggara Negara dan <masyarakat.
Kesamaan visi, persepsi, dan misi
tersebut harus sejalan dengan tuntutan
hati nurani rakyat yang menghendaki
terwujudnya Penyelenggara Negara
yang mampu menjalankan tugas dan
fungsinya, yang dilaksanakan secara
efektif; efisien, bebas dari korupsi, kolusi,
dan
nepotisme,
sebagaimana
diamanatkan oleh Ketetapan Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia Nomor Xl/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Untuk
melaksanakan
amanat
ke-tetapan
MPR
di
atas
maka
diundangkanlah
Undang-Undang
Nomor
28
tahun
1999
tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dari
KKN yang berkaitan langsung atau tidak
langsung dengan penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi, kolusi
dan nepotisme yang khusus ditujukan
ke-pada para Penyelenggara Negara dan
pejabat lain yang memiliki fungsi
strategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Undang-undang ini merupakan
bagian atau subsistem dari peraturan
perundang-undangan yang berkaitan
dengan penegakan hukum terhadap
perbuatan
korupsi,
kolusi,
dan
nepotisme.
Sasaran
pokok
undang-undang
ini
adalah
para
Penyelenggara Negara. yang meliputi
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi
Negara, Pejabat Negara nada Lembaga
Tinggi Negara, Menteri, Gubernur,
Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat
lain yang memiliki fungsi strategis dalam
kaitannya dengan penyelenggaraan
negara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang "bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi. dan nepotisme,
dalam undang-undang ini ditetapkan
asas-asas
umum
penyelenggaraan
negara yang meliputi asas kepalsuan
hukum, asas tertib penyelenggaraan
negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas, dan asas akuntabilitas,
dapat adalah:
a. Asas kepastian hukum (supremacy of
law) adalah asas dalam negara hukum
yang
mengutamakan landasan
peraturan
perundang-undangan,
kepatutan,
dan keadilan dalam
setiap
warga.
Hukum
adalah
merupakan
penjaga
gawang
keberlangsungan
suatu negara
secara tertib dan lancar. Pada
27
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
hakikatnya
korupsi
dalam
pengadaan barang dan
jasa
merupakan
pelanggaran hukum
yang
berperan
dalam
upaya
pemberantasan
korupsi.
Dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
perbuatan atau tindakan administrasi
harus didasarkan pada atas aturan
atau prosedur yang berlaku.
Asas tertib penyelenggaraan negara
adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan,
keselarasan,
dan
keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara negara.
Asas kepentingan umum adalah asas
yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif.
Asas keterbukaan adalah asas yang
membuka
diri
terhadap
hak
masyarakat
untuk
memperoleh
informasi yang benar, jujur,
dan
tidak
diskriminatif
tentang
penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan, dari
rahasia negara.
Asas proporsionalitas adalah asas
yang mengutamakan keseimbangan
antara
hak
dan
kewajiban
penyelenggara negara.
Asas profesionalitas adalah asas yang
mengutamakan
keahlian
yang
berlandaskan
kode
etik
dan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Asas akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat atau;
Asas keterbukaan adalah asas yang
membuka
diri
terhadap
hak
masyarakat
untuk
memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif
tentang
penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.
i. Pembatasan
kekuasaan
adalah
pembatasan kekuasaan negara dan
organ-organ negara dengan cara
menerapkan
prinsip
pembagian
kekuasaan secara vertikal atau
perusahaan
kekuasaan
secara
horisontal. Setiap kekuasaan pasti ada
memiliki
kecenderugan
untuk
berkembang secara sewenang-wenang.
Dalam pengadaan barang dan jasa
birokrat cenderung menyalahgunakan
kekuasaan.
j. Asas akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa sedap kegiatan
dari hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang
kedaulatan
tertinggi
negara sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
k. Pembatasan
kekuasaan
adalah
pembatasan
kekuasaan negara
dan organ-organ negara dengan
cara menerapkan prinsip pembagian
kekuasaan secara vertikal atau
pemisahaan
kekuasaan
secara
horisontal. Setiap kekuasaan pasti ada
memiliki
kecenderungan
untuk
berkembang secara sewenang-wenang.
Dalam pengadaan barang dan jasa
birokrat cenderung menyalahgunakan
kekuasaan.
1. Asas peradilan bebas dan tidak
memihak "adalah peradilan bebas
dan tidak memihak adalah mutlak
harus ada dalam setiap negara
hokum".
28
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau
lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan merupakan suap dilakukan oleh
penerima gratifikasi ; (b) yang nilainya
kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh .juta
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi
tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum."
Ada beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di aras
dalam pandangan Liiik Mulyadi yaitu
Pertama, dikaji dari perumusan tindak
pidana (materiele feit) ketentuan tersebut
menimbulkan
kesalahan
dan
ketidak-jelatian norma asas beban
pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas
beban
pembuktian
terbalik
akan
diterapkan kepada penerima gratifikasi
berdasarkan Pasal 12B a}'at (1) huruf a
yang berbunyi "....yang nilainya Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau
lebih, pembuktian bahwa gratifikasi
tersebut
bukan
merupakan
suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi",
akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin
diterapkan kepada penerima gratifikasi
oleh karena ketentuan pasal tersebut
secara tegas mencantumkan redaksional,
"setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap apabila berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya", maka
adanya perumusan semua unsur inti
delik dicantumkan secara lengkap dan
jelas dalam suatu pasal membawa
implikasi yuridis adanya keharusan dan
kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk
membuktikan perumusan delik dalam
pasal yang bersangkutan. Tegasnya, asas
beban pembuktian terbalik ada dalam
tataran ketentuan UU dan tiada dalam
kebijakan aplikasinya akibat kebijakan
legislasi merumuskan delik salah susun,
karena seluruh bagian inti delik disebut
sehingga yang tersisa untuk dibuktikan
sebaliknya malah tidak ada: Kedua,
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
Pembuktian kasus korupsi baik di
Indonesia dan beberapa negara asing
memang dirasakan teramat pelik.
Khusus untuk Indonesia, kepelikan
tersebut
di
samping
proses
penegakkannya
juga
dikarenakan
kebijakan legislasi pembuatan U.U. yang
produknya masih dapat bersifat multi
interprestasi, sehingga relatif banyak
ditemukan be-berapa kelemahan di
dalamnya. Salah satu contoh dapat
dikemukakan di sini adalah UU Nomor
31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Dalam ketentuan UU
disebutkan tindak pidana korupsi
merupakan tindak pidana yang luar
biasa (extra ordinary crinte) sehingga
diperlukan tindakan }rang luar biasa pula
(extra ordinary measures). Salah satu upaya
yang dilakukan adalah dengan adanya
pengaturan mengenai beban pembuktian
terbalik.
Lilik Mulyadi mengemukakan
bahwa ada dilema bersifat krusial dalam
perundang-undangan Indonesia tentang
beban pembuktian terbalik. Pada
ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal
38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU
Nomor 20 Tahun 2001 diatur tentang
beban pembuktian terbalik. Benarkah
demikian dikaji dari aspek teoretis dan
praktik? Menurut penulis, tidak. Secara
tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan
perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal
12B UU 31/1999 Jo UU 20/2001.
Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi:
"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap apabila berhubungan dengan
jabatan-nya dan yang berlawanan dengan,
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp.
29
terdapat pula kesalahan dan kekeliruan
perumusan norma ketentuan Pasal 12B
UU Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang
redaksional "..dianggap pemberian suap".
Apabila suatu gratifikasi yang telah
diterima oleh pegawai negeri atau
penyelenggara negara gratifikasi tersebut
bukan dikategorisasikan "....dianggap
pemberian suap" akan tetapi sudah
termasuk
tindakan
"penyuapan".
Eksistensi asas beban pembuktian
terbalik sesuai norma hukum !pidana ada
bukan; ditujukan kepada gratifikasi
dengan redaksional "..dianggap SVGV"
akan tetapi ;.harus kepada dua ; unsur
rumusan sebagai bagian inti delik berupa
rumusan yang berhubungan dengan
jabatannya (in zijn bediming) dan yang
melakukan
pekerjaan
ini
yang
bertentangan dengan kewajiban (in stijd
met zijn -plicht). Ketiga, ;dikaji dari
per-spektif ketentuan sistem hukum
pidana khusus dihubungkan dengan
Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK
2003) yang diratifikasi Indonesia dengan
UU Nomor 7 Tahun 2006. Hakikatnya,
dari dimensi ini beban pembuktian
terbalik tersebut dilarang terhadap
kesalahan orang karena potensial akan
melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),
bertentangan dengan asas praduga tidak
ber-salah (presumption of innocence)
sehingga
menimbulkan
pergeseran
pembuktian menjadi asas praduga
bersalah (presumption of guilt) atau asas
praduga
korupsi
(presumption
of
corruption). Se-lain itu bersimpangan
dengan ketentuan hukum acara pidana
yang mensyaratkan terdakwa tidak
dibebankan
kewajiban
pembuktian
sebagaimana
ketentuan
Pasal
66
KUHAP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal
67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma
Mahkamah
Pidana
Internasional
(International Criminal Court/ICC), Pasal
11 ayat (l) Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia, Pasal 40 ayat (2b) butir (i)
Konvensi tentang Hak-Hak Anak,
Prinsip
36
ayat
(1)
kumpulan
prinsip-prinsip untuk perlindungan
semua orang dalam bentuk penahanan
apapun atau pemenjaraan, Resolusi
Majelis Umum PBB 43/1739 Desember
1988 dan Konvensi Internasional serta
asas legalitas.
Dari apa yang telah diuraikan di
atas maka sebenarnya beban pembuktian
terbalik dalam perundang-undangan
Indonesia "ada" ditataran kebijakan
legislasi akan tetapi '"tiada" dan "tidak
bisa" dilaksanakan dalam kebijakan
aplikasinya.
Penerapan pembuktian terbalik
terhadap tindak pidana korupsi memang
di satu pihak akan merugikan terdakwa,
karena hak-haknya kurang terlindungi,
tetapi di lain pihak hal ini akan
membawa
kebahagiaan
atau
kemanfaatan bagi banyak orang, karena
dapat mengurangi tindak pidana korupsi
yang telah begitu banyak merugikan
negara. Meskipun demikian, untuk dapat
menerapkan
pembuktian
terbalik
terhadap tindak pidana korupsi perlu
dikaji. terlebih dahulu, karena menurut
Topo Santoso, dalam hal ini terdapat
beberapa masalah, yaitu: "Pertama,
bagaimana
pihak
kejaksaan
membiasakan diri dari pola yang
sebelumnya. Kedua, apakah perangkat
penegak hukum sudah siap dengan itu
(pembuktan
terbalik),
mulai
dari
pengacaranya, hakimnya, jaksa penuntut
umumnya. Ketiga, jangan sampai
pembuktian terbalik ini justru menjadi
alat pemerasan baru, di mana semua
orang dapat saja disudutkan melakukan
korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan
merasa bersalah dengan menuduhkan
berbagai macam-macam korupsi. Orang
yang
dituduh
korupsi
disuruh
membuktikan bahwa ia tidak melakukan
30
korupsi, sehingga banyak sekali orang
yang akan "diperas" karena dituduh
melakukan korupsi."
Todung
Mulia
Lubis
mengemukakan bahwa penerapan asas
pembuktian terbalik ini tidak mudah,
karena selama ini laporan kekayaan
pejabat
tidak dibuat.
Jadi sulit
dipisahkan antara kekayaan pribadi
dengan kekayaan-kekayaan "haram"
yang
dia
peroleh.
Seharusnya
disyaratkan laporan kekayaan pejabat
sebelum menjabat dan diumumkan
kekayaannya setiap tahun, sehingga si
pejabat bisa di-investigasi.
Lilik
Mulyadi. 2000. Tindak Pidana
Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap
Proses Penyidikan, Penuntutan,
Paradilan serta Upaya Hukumnya
Menurut Undang-Undang No. 31
Tahun 1999. Citra Aditya Bhakti.
Bandung.
Poerwadarminta. 1999. Kamus Bahasa
Indonesia. Balai Pustaka.
Vito Tanzi. 1998. Corruption Around the
World: Causes, Consequences, Scope,
and Cures. IMF Staff Papers, Vol.
45, No. 4..
Yog' Suwamo dan Deny Junanto (KeHia
Tim Fencliti), A. Rina Herawati,
Widhi Nov^anto, Dadan Sidqul
Anwar dan Evy Trisulo, Anggota
Tim Peneliti) dalam rangka
penelitian
tentang
Strategi
pemberantasan Korupsi. Komisi
Pemberantasan Korupsi. 2006.
Identification of Gap between
Laws/Regulations of the Republic of
Indonesia and the United Nations
Convention Against Corruption.
Jakarta: KPK.
PENUTUP
Pembuktian terbalik merupakan
salah satu upaya yang dilakukan demi
penegakan hukum dalam tindak pidana
korupsi namun sistem ini masih
memiliki kelemahan antara lain dapat
menimbulkan pemerasan kepada pihak
tersangka. Penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas
presumption of innocent atau praduga
tak bersalah yang telah diakui secara
internasional dan diatur pula dalam
KUHAP, namun demi tegaknya hukum
di Indonesia dan sesuai dengan tujuan
hukum untuk mencapai kebahagiaan
sebanyak-banyaknya bagi masyarakat
banyak, maka hal tersebut dapat saja
di-terapkan terhadap perkara tindak
pidana korupsi.
Wasingatu Zakiah. 2001. 'Penegakan
Hukum Undang-Undang Korupsi.
Makalah. Jakarta
Dalam
Surastini
Fitriasih.
2003.
Perlindungan Saksi dan Korban
Sebagai Sarana Menuju Proses
Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan
Adil.
Makalah.
Pemantau
Peradilan. Com.
Silalahi. 1997. "ToA: Perlu Dibentuk Badan
Antikorupsi.
Kompas
Online,
http:.//w
ww-kompas.com/
9706/23/POLrnK/tak-htinl.
DAFTARPUSTAKA
Ferdinandus, Lefianna Hartati. 2006.
Korupsi
dan
Permasalahannya:
Singapura Sebagai Studi Kasus.
Singapura:
KBRI.www,
hukum-online.com. Akses tanggal
1 Maret 2010.
31
Fly UP