...

Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
Pemolisian
Konflik Keagamaan
di Indonesia
Rizal Panggabean
Ihsan Ali-Fauzi
P E M O L I SIA N KO N F L I K K E AG A M A A N
D I I N D O N E SIA
PEMOLISIAN
KONFLIK KEAGAMAAN
DI INDONESA
Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi
Rudi Harisyah Alam
Titik Firawati
Husni Mubarok
Siswo Mulyartono
Irsyad Rafsadi
Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina
Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), UGM
The Asia Foundation
Jakarta, 2014
PEMOLISIAN KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA
Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi
© PUSAD Paramadina
Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Cetakan I, Januari 2014
Rudi Harisyah Alam
Titik Firawati
Husni Mubarok
Siswo Mulyartono
Irsyad Rafsadi
Penyelaras Bahasa: Husni Mubarok
Pemeriksa Aksara: Saiful Rahman Barito, Siswo Mulyartono
Perancang Sampul & Tata Letak: Irsyad Rafsadi
Diterbitkan oleh
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)
Yayasan Wakaf Paramadina
bekerja sama dengan
Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK)
Universitas Gadjah Mada (UGM)
atas dukungan
The Asia Foundation
Alamat Penerbit:
Bona Indah Plaza Blok A2 NO. D12
Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta 12440
Telp. (021) 765 5253
http://paramadina-pusad.or.id
Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
Jakarta, PUSAD Paramadina 2014
vii + 368 hlm; 14 cm x 21 cm
ISBN 10: 978-979-772-042-1
Daftar Isi
Prakata dan Ucapan Terima Kasihiii
v
Daftar Singkatan
BAGIAN I - PENDAHULUAN
1 Mempelajari Pemolisian
Konflik Keagamaan di Indonesia
BAGIAN II - PEMOLISIAN KONFLIK SEKTARIAN
2
3
4
5
Pemolisian Konflik Sektarian
Anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan
Pemolisian Konflik Sektarian
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
Pemolisian Konflik Sektarian
Anti-Syiah di Sampang, Jawa Timur
Pemolisian Konflik Sektarian
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
ix
1
25
27
59
99
135
BAGIAN III - PEMOLISIAN KONFLIK TEMPAT IBADAT 169
6
7
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
HKBP Filadelfia, Tambun, Kab. Bekasi
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
GKI Yasmin, Bogor Barat, Kota Bogor
171
211
i
ii
Daftar Isi
8
9
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
BAGIAN IV - PENUTUP
10 11 Pelajaran dari Delapan Kasus:
Beberapa Kesimpulan
Belajar dari Pemolisian yang Baik:
Rekomendasi
241
271
305
307
321
Apendiks - Instrumen Pengumpulan Data
Bibliografi
Indeks
337
347
359
Tentang Penulis
365
Prakata dan Ucapan Terima Kasih
Ada perkembangan yang patut disyukuri tapi juga disayangkan
dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia akhirakhir ini. Di satu sisi, kekerasan kolektif antar-agama, seperti
yang terjadi di Ambon, Maluku Utara, dan Poso (Sulawesi Te­
ngah) sudah berhenti sejak sekitar sepuluh tahun lalu. Namun,
di sisi lain, beberapa laporan menunjukkan peningkatan insiden
konflik antar-agama, khususnya terkait tempat ibadat, dan kon­
flik sektarian intra-agama (Islam), khususnya terkait Jemaat Ah­
madiyah Indonesia (JAI) dan komunitas Syiah.
Meski cukup sering dibicarakan, masalah di atas jarang se­
kali ditinjau dari sisi pemolisian. Hal ini patut disayangkan,
karena sejak pemisahannya dari Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) pada 1999, Polri secara bertahap mengambil
alih tanggung jawab utama pemeliharaan keamanan dan ke­
tertiban masyarakat dari angkatan darat.
Inilah yang mendorong Pusat Studi Agama dan Demokrasi
(PUSAD), Yayasan Paramadina, melakukan riset dengan tema
“Pemolisian Konflik-konflik Keagamaan di Indonesia pasca-Orde
Baru.” Buku ini didasarkan atas riset itu, yang secara keseluruhan
berlangsung antara Januari 2012 dan September 2013.
iii
iv
Prakata dan Ucapan Terima Kasih
Banyak pihak turut membantu penyelesaian riset ini. Tan­
pa bantuan mereka, baik individu maupun lembaga, sulit di­
bayangkan bahwa riset ini bisa diselesaikan dengan baik dan
buku ini dapat ditulis dan diterbitkan.
Bersama ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih
pertama-tama kepada para narasumber – anggota kepolisian,
pemimpin politik di tingkat lokal, pemimpin agama atau or­
ganisasi massa, pengurus MUI dan FKUB, dan lainnya – yang
sudah bersedia kami wawancarai. Informasi yang mereka be­
rikan sangat bernilai, yang tanpanya sulit bagi kami menjawab
pertanyaan-pertanyaan riset ini.
Kami juga ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada
para asisten lapangan yang sangat membantu kelancaran r­i­
set kami: Muhammad Afdillah, Reynold Uran, Krist Ngga’a,
Muhammad Soleh Dahlan, dan Syafaat Mohamad. Secara tak
langsung, riset ini juga berhutang budi secara kelembagaan dan
individual kepada Kontras dan LBH di Jakarta; Magister Per­
damaian dan Resolusi Konflik (MPRK) dan Center for Religious
and Cross-Cultural Studies (CRCS), keduanya di UGM, Yog­
yakarta; dan Center for Marginalized Communities Studies
(CMARS) di Surabaya.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada Greg Fealy, Sidney
Jones, Zainal Abidin Bagir, Haris Azhar, dan Asfinawati. Ma­
sukan mereka pada berbagai tahap riset ini sangat membantu
kami mempertajam pertanyaan riset.
Akhirnya, apresiasi kami yang setinggi-tingginya ingin kami
sampaikan kepada Sandra Hamid dan teman-teman lain di The
Asia Foundation. Mereka tidak saja memberi bantuan finansial
bagi terlaksananya riset yang mendasari buku ini, tapi juga du­
kungan moral dan intelektual bagi upaya-upaya kami di dalam
mencari solusi-solusi kreatif atas masalah yang ada dan kadang
membuat kita putus asa.***
Jakarta, 25 Desember 2013
Tim Peneliti
Daftar Singkatan
Babinkamtibmas
Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
Baintelkam Badan Intelijen dan Keamanan
Bakorpakem Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan
Kepercayaan Masyarakat
BAPBerita Acara Pemeriksaan
BASSRA Badan Silaturahmi Ulama se-Madura
Binmas Pembinaan Masyarakat
BKOBawah Kendali Operasi
Brimob Brigade Mobil
DalmasPengendali Massa
DanramilKomandan Rayon Militer
Dewan Keluarga Masjid
DKM
DUHAM Deklarasi Universal tentang HAM
FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama1
FKUIForum Komunikasi Umat Islam
ForkamiForum Komunikasi Muslim Indonesia
FKUB dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
1
v
vi
Daftar Singkatan
ForpimdaForum Pimpinan Daerah
GakkumPenegakan Hukum
GKI Gereja Kristen Indonesia
HKBP Huria Kristen Batak Protestan
IMBIzin Mendirikan Bangunan
JAI Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Kabag Ops Kepala Bagian Operasional
KadesKepala Desa
KanitKepala Unit
Kanit Intelkam Kepala Unit Intelijen dan Keamanan
KasatKepala Satuan
Kesbangpolinmas Kesatuan Kebangsaan Politik dan
Perlindungan Masyarakat
KodimKomando Distrik Militer
KomindaKomunitas Intelijen Daerah
KUHAPKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lantas Lalu-Lintas
MAMahkamah Agung
MUI Majelis Ulama Indonesia
Muspida Musyawarah Pimpinan Daerah
Muspika Musyawarah Pimpinan Kecamatan
PakemPengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat
PBM Peraturan Bersama Menteri2
PDI-PPartai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
Pemda Pemerintahan Daerah
Pemkot Pemerintahan Kota
Perkap Peraturan Kapolri
Pilkada Pemilihan Kepala Daerah
PKPeninjauan Kembali
PKSPartai Keadilan Sejahtera
PNPengadilan Negeri
Polda Kepolisian Daerah
PolrestaKepolisian Resor Kota
2
Merujuk ke Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pen­
dirian Rumah Ibadat.
Daftar Singkatan
vii
PolwanPolisi Wanita
PolmasPemolisian Masyarakat
Polres Kepolisian Resor
Polri Kepolisian Republik Indonesia
Polsek Kepolisian Sektor
Protap Prosedur Tetap
PT TUN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri
PTUNPengadilan Tata Usaha Negeri
Pulbaket Pengumpulan Bahan dan Keterangan
RenpamRencana Pengamanan
Reskrim
Reserse Kriminal
SabharaSamapta Bhayangkara
Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja
SekdesSekretaris Desa
SKBSurat Keputusan Bersama3
Sprint Surat Perintah
SSKSatuan Setingkat Kompi
SSTSatuan Setingkat Pleton
TupoksiTugas Pokok dan Fungsi
Umumnya merujuk ke Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa
Agung dan Men­teri Dalam Negeri Republik Indonesia No.3.2008, KEP-033/A/
JA/6/2008, 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut,
Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
dan Warga Masyarakat. SKB juga merujuk ke Surat Keputusan Bersama yang
dikeluarkan oleh sejumlah Pemerintah Daerah di beberapa wilayah.
3
BAGIAN I
PENDAHULUAN
1Pendahuluan
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan
di Indonesia
Buku ini berawal dari riset mengenai pemolisian konflik-konflik
agama di Indonesia pasca-Orde Baru. Konflik-konflik agama di
sini dikhususkan dalam dua bentuknya yang paling menonjol beberapa tahun terakhir, yakni konflik sektarian (intra-agama), yang
diakibatkan oleh sikap anti-Ahmadiyah dan anti-Syiah, dan konflik
terkait tempat ibadat (antar-agama).
Ada dua pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam riset
ini. Pertama, mengapa pemolisian insiden konflik sektarian dan
tempat ibadat tidak efektif pada sebagian kasus dan efektif pada
sebagian kasus lainnya? Kedua, apa yang menjelaskan variasi dalam
keberhasilan dan kegagalan pemolisian insiden konflik sektarian
dan tempat ibadat tersebut?
Riset ini hendak menguji argumen bahwa variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada tiga variabel utama: variabel
struktural, variabel pengetahuan, dan variabel interaksi. Variabel
struktural yang diduga memengaruhi variasi tersebut terdiri dari
kerangka legal dan prosedural yang menjadi acuan polisi, karakter
organisasi polisi setempat, sumberdaya, budaya pemolisian, politik
lokal, dan tekanan opini publik. Variabel pengetahuan polisi terdiri
dari pemahaman terhadap kerangka legal dan prosedural, pemahaman terhadap isu-isu konflik, dan persepsi terhadap situasi konflik
1
2
Pendahuluan
yang dihadapi. Sementara itu, variabel interaksi adalah hubungan
dan interaksi antara pihak-pihak yang bertikai dan antara pihakpihak yang bertikai dengan polisi.
Bab ini akan menguraikan latar belakang mengapa riset (dan
buku) ini diperlukan, sejauh mana literatur yang ada sudah membicarakan masalah ini, dan bagaimana riset ini didesain dan dijalankan. Pada bagian akhir bab ini akan disajikan bagaimana hasil-hasil
riset akan dipresentasikan dalam buku.
Perlunya Mempelajari Pemolisian Konflik Agama
Ada perkembangan yang patut disyukuri tapi juga patut disayangkan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia pascaOrde Baru. Di satu sisi, kekerasan kolektif antar-agama, seperti yang
terjadi di Ambon, Maluku Utara, dan Poso sudah berhenti sejak
sekitar sepuluh tahun lalu. Namun, di sisi lain, beberapa laporan
menunjukkan peningkatan insiden konflik antar-agama berskala
rendah, yang terpenting di antaranya adalah konflik dan sengketa
terkait tempat ibadat: pembangunannya, penggunaannya, peruntukannya, dan lain-lain. Selain itu, laporan-laporan lembaga pemantau
hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk kebebasan beragama, juga
menunjukkan adanya peningkatan insiden konflik sektarian intraagama. Sebagian besarnya berbentuk aksi-aksi kekerasan ter­hadap
anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), komunitas Syiah, dan
sekte-sekte keagamaan lain.
Pertanyaannya: di tengah-tengah itu semua, bagaimana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memainkan fungsinya? Pertanyaan
ini harus disampaikan, karena sejak pemisahannya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1999, Polri secara
bertahap mengambil alih tanggung jawab utama pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat dari Angkatan Darat. Hal ini
dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara, Pasal 13, bahwa tugas pokok Polri adalah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan
hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ada bukti-bukti substantif yang menunjukkan kegagalan polisi
dalam menangani sengketa dan konflik terkait tempat ibadat dan
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
3
kekerasan sektarian. Karena masalah ini sensitif, polisi seringkali
tidak berani bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang jelas-jelas
melanggar hak kelompok tertentu untuk bebas beragama atau berkeyakinan atau tunduk kepada tekanan kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat (Asfinawati et al. 2008; Kontras 2012a; ICG
2008 dan 2012). Tetapi, meskipun kinerja polisi dalam segi ini cukup
jelas tercatat, variasi spasialnya masih perlu ditinjau dan dianalisis
lebih lanjut, karena contoh pemolisian yang sebaliknya bukan tidak
ada (Ali-Fauzi et al. 2009b).
Riset ini didorong oleh asumsi bahwa kinerja polisi dalam me­
nangani konflik-konflik agama, seperti juga dalam bidang-bidang
lainnya, tidak dapat diperlakukan secara terpisah semata-mata sebagai urusan polisi. Dengan kata lain, kegagalan atau keberhasilan
pemolisian harus dilihat dalam kaitannya dengan struktur kesempatan politik dan hambatan yang ada yang memengaruhi pemolisian. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa segi.
Pertama-pertama, polisi adalah aparat negara yang menegakkan
konstitusi dan menerima perintah dari pemimpin politik. Seperti
dikatakan Lipsky, “Polisi dapat dipandang sebagai ‘birokrat pada
tingkat-bawah’ (street-level bureaucrats) yang ‘mewakili’ pemerintah
di hadapan rakyat” (Lipsky 1970, dikutip dalam della Porta & Rei­
ter 1998: 1). Karena itu, kegagalan polisi dalam mengelola konflikkonflik agama juga harus dilihat sebagai ketidakmampuan atau
ketidakinginan negara dalam menangani masalah ini. Hal ini tercermin misalnya dari tersedia atau tidaknya kerangka legal berupa
peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama dan yang mengatur bagaimana lembaga dan aparat negara, termasuk polisi, bertindak dalam rangka menjamin dan melindungi
kebebasan itu. Itu juga tercermin dari dukungan nyata semua unsur
pemerintahan – baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif – dan
para elite politik terhadap pemolisian yang tegas dan tepat.
Lebih lanjut, sebagai bagian dari masyarakat, keberhasilan atau
kegagalan pemolisian juga harus dilihat dari sejauh mana para elite
dan anggota masyarakat, juga media massa, memberi dukungan
kepada pemolisian yang tepat dan tegas. Seperti disebutkan Schneider (2008: 134), “Polisi mencerminkan masyarakat di mana me­
reka bertugas.” Dalam konteks penanganan konflik-konflik agama
4
Pendahuluan
di Indonesia, polisi bekerja ditengah tantangan yang antara lain
dicirikan oleh makin berkurangnya penghargaan atas asas Bhinneka
Tunggal Ika yang selama ini dianggap menyimbolkan kemajemukan
dan toleransi (Muhtadi 2011; Salim HS 2011), adanya rongrongan
terhadap otoritas negara yang datang misalnya dari organisasiorganisasi garis-keras (Wilson 2008; Hadiwinata 2009; Jones 2013),
dan masalah-masalah dalam demokrasi di Indonesia seperti pilkada yang memberi ruang bagi para politisi untuk “menjual” agama
(ICG 2008; Bush 2008; Hamid 2012), dan lainnya.
Selain itu, kinerja pemolisian juga harus dilihat dari peran yang
dimainkan oleh para tokoh dan organisasi agama di dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Sejauh
ini, peran mereka tampak sangat lemah: mereka tidak berani, atau
tidak mau, menentang tegas tindakan yang membatasi dan melanggar asas kebebasan beragama, yang sudah memperoleh jaminan
penuh dari konstitusi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika
tokoh agama, baik secara terbuka maupun diam-diam, mendukung
atau merestui tindakan di atas (lihat misalnya Bruinessen 2013 dan
Ricklefs 2012). Perbandingan dengan sikap mereka menentang te­
rorisme dapat disebutkan sebagai contoh di sini: kekerasan teror
dikecam, tetapi kekerasan dalam konflik tempat ibadat dan sek­
tarian tidak. Tokoh-tokoh organisasi massa Islam seperti Nahdla­
tul Ulama (NU) dan Muhammadiyah secara terbuka menentang
teroris­me sebagai tindakan yang tidak selaras dengan Islam. Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan
terorisme, tapi ketegasan dan keberanian serupa tak tampak dalam
kaitannya dengan sengketa tempat ibadat dan konflik sektarian
(Ichwan 2013).
Sejauh mana pemolisian konflik-konflik agama di Indonesia
dalam dimensinya yang menyeluruh seperti disebutkan di atas sudah dipelajari? Harus disebutkan bahwa jawabannya belum ba­nyak
dan jauh dari memadai. Selama ini, sekalipun jumlahnya masih
cukup terbatas, studi-studi yang ada memfokuskan perhatian baik
hanya kepada konflik-konflik keagamaan maupun hanya kepada
reformasi kepolisian di era pasca-Orde Baru.
Harus diakui, sengketa atau konflik mengenai penggunaan atau
pembangunan tempat ibadat adalah salah satu jenis konflik yang in-
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
5
sidennya meningkat akhir-akhir ini di Indonesia. Dapat dikatakan,
konflik terkait tempat ibadat merupakan masalah yang paling pelik
da­l am hubungan antar-agama di Indonesia, setelah kekerasan
kolek­tif serupa yang pernah terjadi di Maluku, Maluku Utara, dan
Sulawesi Tengah berhenti.
Sebagai implikasinya, studi-studi tentang sengketa tempat ibadat juga meningkat. Studi atau setidaknya laporan umum menge­
nai jenis konflik ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga
yang memonitor situasi HAM di Indonesia, khususnya yang berhu­
bungan dengan kebebasan beragama, seperti Wahid Institute,
Setara Institute, dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya,
Universitas Gadjah Mada (CRCS-UGM) atau Human Rights Watch
(untuk laporan paling akhir dari lembaga-lembaga ini, lihat misalnya Cholil 2013; Naipospos 2013; Azhari 2012; dan HRW 2013). Di
luar itu, kajian yang sama juga dilakukan oleh pihak-pihak lain,
seperti akan disinggung lebih jauh di bawah.
Studi-studi di atas menggunakan perspektif yang berbeda-beda,
seperti HAM, regulasi negara dan regulasi sosial, dan hubungan
mayoritas dan minoritas. Salim (2011), misalnya, melakukan studi
kasus konflik tempat ibadat yang melibatkan dua gereja, GKI Yasmin di Bogor dan Paroki St. Joannes Baptista di Parung, dengan
memaparkan kronologi yang cukup detail dari kedua kasus itu dan
membahas peran pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) dan masyarakat dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara itu, studi Crouch (2010) membahas bagaimana Peraturan
Bersama Menteri (PBM), yang dikeluarkan pada 2006 untuk memperbaiki peraturan sebelumnya, memunculkan masalah-masalah
baru terkait pembangunan dan pemanfaatan tempat ibadat. Dia
juga menunjukkan bagaimana klausul-klausul dalam PBM dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghambat
pembangunan tempat ibadat baru atau merenovasi yang lama yang
sudah ada.
Karya-karya lain terkait konflik tempat ibadat memang sudah
menyinggung peran polisi, tetapi hanya selintas. Karya Asfinawati
et al. (2008), misalnya, antara lain mengkaji insiden konflik tempat
ibadat umat Kristen di sejumlah tempat di Indonesia, khususnya
Jawa Barat, dan menyoroti kegagalan aparat kepolisian dalam me-
6
Pendahuluan
lindungi kebebasan beragama kelompok-kelompok minoritas. Sementara itu, Ali-Fauzi et al. (2011) mengkaji beberapa kasus konflik
yang menyangkut gereja di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang
sebagian di antaranya sudah selesai tetapi sebagian lainnya masih
berlangsung, antara lain terkait dengan peran polisi.
Di tempat lain, Panggabean dan Ali-Fauzi (2011) dan Ali-Fauzi et
al. (2012), meski hanya selintas, sudah mulai membicarakan konflik
tempat ibadat dan menempatkannya dalam konteks perlin­dungan
terhadap kebebasan beragama. Peran yang dimainkan dua sektor, yaitu negara – khususnya polisi – dan masyarakat sipil, dalam
melindungi kebebasan beragama di Indonesia sangat ditekankan.
Sekalipun tidak didasarkan atas studi empiris yang sistematis, ke­
dua buku ini menekankan perlunya polisi yang efektif, yang bekerja
sama dengan organisasi masyarakat sipil, dalam memelihara perdamaian dan kebebasan beragama.
Selain terkait konflik tempat ibadat, studi-studi yang ada mengenai konflik-konflik keagamaan di Indonesia juga mempelajari konflik-konflik yang bersifat sektarian, yaitu yang melibatkan sekte-sekte yang berbeda di dalam agama tertentu, khususnya Islam. Insiden
yang paling sering terjadi dan diungkap oleh lembaga-lembaga
pemantau kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah serang­
an terhadap kelompok Ahmadiyah dan, belakangan, kelompok
Syiah, yang makin meningkat beberapa tahun terakhir (Cholil 2013;
Naipospos 2013; Azhari 2012; dan HRW 2013).
Di samping studi yang berbentuk laporan umum, studi-studi
cukup mendalam terkait masalah di atas juga sudah dilakukan. Sebagai contoh, tidak lama sesudah pemerintah mengeluarkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) yang “membekukan” kegiatan aliran
Ahmadiyah pada 9 Juni 2008, International Crisis Group (ICG)
mempelajari dan melaporkan bagaimana pada akhirnya SKB itu
keluar, sesudah berlangsungnya kontroversi cukup lama mengenai
eksistensi JAI. Menurut ICG (2008: 1), “SKB tersebut memperlihatkan bagaimana elemen radikal, yang tidak banyak mendapat
dukungan politik di Indonesia, telah mampu membangun kontak
di dalam pemerintah dan menggunakan teknik standar advokasi
masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.”
Studi-studi lain membahas “nasib” Jemaat Ahmadiyah di ting­
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
7
kat lokal. Hakim (2005), misalnya, mengkaji serangan terhadap
kaum Ahmadiyah di Lombok Timur yang terjadi pada September
2002. Menurutnya, kelompok Muslim yang menyerang komunitas
Ahmadiyah menganggap mereka menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, Ahmadiyah juga dituduh agresif
dalam dakwah mereka, sehingga menimbulkan kemarahan di masyarakat.
Selain di Lombok Timur, serangan terhadap kelompok Ahmadiyah juga terjadi di Lombok pada umumnya, dan di beberapa lokasi
di Jawa Barat, khususnya di Manir Lor, Kuningan. Salah satu studi
menonjol dalam hal ini adalah Asfinawati et al. (2008), yang antara
lain mempelajari beberapa kasus serangan terhadap kelompok Ahmadiyah ini di Jawa Barat. Menurut laporan investigasi ini, ada
pola tertentu di balik serangan-serangan ini, termasuk di antaranya
adalah adanya fatwa yang dikeluarkan ulama yang menganggap
sesat sekte, adanya preman Muslim yang digunakan menekan pe­
merintah supaya melarang sekte, dan tampak jelas kegagalan polisi
dalam mengambil tindakan tegas dalam melindungi sekte atau
aliran keagamaan minoritas. Dalam rangka menjamin kebebasan
beragama, para penulis buku ini menuntut supaya polisi bertindak
tegas melindungi kebebasan beragama, supaya pemerintah melin­
dungi korban – termasuk warga sekte yang mengungsi karena konflik, dan supaya undang-undang menyangkut kebebasan beragama
direformasi.
Terkait soal fatwa, studi Assyaukanie (2009) mengkaji hubungan
antara fatwa yang dikeluarkan lembaga otoritas agama tertinggi,
seperti MUI, dengan kekerasan sektarian di Indonesia. Menurut
kajian ini, fatwa memicu tindak kekerasan dan intoleran terhadap
sekte agama tertentu. Fatwa juga memberikan implikasi luas dalam
kehidupan beragama di Indonesia karena hal itu diinstitusionali­
sasikan ke dalam jaringan sosial keagamaan yang ada, antara lain
melalui Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Tapi studi ini
tidak membahas mengapa fakta yang sama tidak mengakibatkan
kekerasan di tempat-tempat yang lain.
Studi-studi lainnya menyoroti aspek perundang-undangan yang
berimplikasi pada pengabaian atas hak warga negara untuk bebas
beragama atau berkeyakinan. Sehubungan dengan upaya men-
8
Pendahuluan
ciptakan kerukunan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan,
salah satu tugas DPR adalah merumuskan dan menghasilkan UU
yang mampu melindungi dan menjamin kebebasan tersebut. Terkait
masalah ini, dalam salah satu studinya, Setara Institute berkesimpulan bahwa sejauh ini belum ada peraturan operasional dalam me­
nerjemahkan ketentuan-ketentuan mengenai kebebasan beragama
yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, RUU Jaminan
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang baru (dalam tahap pembicaraan di DPR periode 2009-2014) diharapkan menjadi RUU yang
tidak diskriminatif dan segregatif seperti RUU tahun 2003 (Hasani
et al. 2011: 53-64; lihat juga Crouch 2013).
Di luar itu, sejumlah studi mendalam khusus dilakukan terhadap pengaruh UU No. 1/PNPS 1965 tentang Penyalahgunaan dan/
atau Penodaan Agama, yang dipandang sebagai salah satu “biang
keladi” terjadinya aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan (lihat khususnya Crouch 2012, Bagir 2013;
dan Sihombing 2012). Studi juga dilakukan untuk menganalisis
mengapa upaya sejumlah kalangan untuk memohon agar UU di
atas ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir
dengan kegagalan. Menurut Margiyono et al., misalnya, kegagalan
ini disebabkan oleh tiga faktor: (1) keputusan MK lebih didasarkan
pada pertimbangan sosio-politis dan tekanan kelompok mayoritas;
(2) perspektif hakim yang konservatif; dan (3) para hakim MK tidak
memperhitungkan kenyataan sosiologis dan antropologis keragaman masyarakat Indonesia (Margiyono et al. 2010: 109-112).
Seperti tampak dari beberapa studi tentang konflik tempat ibadat dan konflik sektarian yang sudah dibahas di atas, perhatian
terhadap peran polisi dalam menangani konflik-konflik tersebut
belum memadai. Kesimpulan yang sama juga dapat kita tarik dari
kecenderungan umum studi-studi mengenai polisi di era pascaReformasi, yang kurang memberi perhatian pada peran Polri dalam
menangani konflik-konflik agama.
Hal ini tampak misalnya dalam studi ICG (2012) yang sangat informatif dan menarik mengenai “Akibat Fatal dari Pemolisian yang
Lemah,” yang didasarkan atas tiga kasus kemarahan masyarakat
terhadap anggota polisi di Buol (Sulawesi Tengah), Kampar (Riau),
dan Jeneponto (Sulawesi Selatan). Dalam studi ini, ICG antara lain
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
9
mengevaluasi program pemolisian masyarakat (Polmas), yang sa­
ngat dekat dengan isu konflik agama dalam masyarakat, dan yang
oleh Polri sendiri dianggap sebagai “pilar penting” dan menjadi
“andalan” dalam agenda reformasi kepolisian. Dalam evaluasinya,
misalnya, ICG menemukan bahwa implementasi Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur Polmas kurang optimal karena hasrat
polisi untuk mempelajari dan menghayati hal-hal baru dan penting
tergolong rendah. ICG mengutip seorang jenderal polisi yang me­
ngatakan bahwa petugas kepolisian “terlalu malas untuk membaca
buku panduan dan mereka akan bilang mereka belum pernah lihat
kalau ditanya, karena sebenarnya [mereka] tidak peduli” (dikutip
dalam ICG 2012: 7). Di samping itu, tidak ada kelas wajib yang
membahas mengenai pemolisian masyarakat di 26 Sekolah Polisi
Negara di Indonesia (ICG 2012: 7).
Studi lain dan lebih baru oleh Bambang Widodo Umar (2009),
tentang reformasi kepolisian, juga tidak membicarakan konflikkonflik agama, meskipun argumennya jelas terkait dengan masalah itu. Dia mengeritik kebijakan penempatan langsung Polri di
bawah presiden dan posisinya sebagai mitra kerja komisi-komisi
DPR, yang dapat membuka kemungkinan bagi intervensi politik
dari pengambil kebijakan dan mengancam kemandirian Polri. Dia
juga mengeritik kebijakan pengembangan satuan wilayah menjadi
“piramida-flat”, yang menjadikan polda sebagai “kesatuan induk
penuh”, karena hal ini dapat memperlambat proses pengambilan
keputusan penting. Perubahan ini juga dianggapnya tidak sejalan
dengan semangat demokrasi yang salah satu caranya diwujudkan
melalui kebijakan desentralisasi (Umar 2009: 4).
Dilihat dari kelangkaan ini, studi dan advokasi Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terkait peran
polisi dalam hal ini harus disebut sangat penting dan merupa­kan
terobosan. Pada 2012, Kontras (2012a) menerbitkan laporan hasil
pemantauannya terhadap peran polisi dalam melindungi hak-hak
beragama, berkeyakinan, dan beribadah kelompok minoritas di
Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pemantauan dilakukan sepanjang
Agustus dan September 2011, dengan fokus pada kasus JAI Manis
Lor, Kebayoran Lama, Cikeusik, dan Jemaat Kristen HKBP Ciketing,
GKI Taman Yasmin.
10
Pendahuluan
Dalam kesimpulannya, Kontras antara lain menyebutkan bahwa
Polri seringkali gamang dan tidak bisa bertindak tegas di antara
pilihan mengawal nilai-nilai konstitusi serta HAM dan menghadapi tekanan kelompok mayoritas dan kebijakan hukum yang ambigu. Polri juga dinilai kurang memprioritaskan mekanisme deteksi
dini dan kurang punya strategi menangani ujaran kebencian (hate
speech) dan kejahatan akibat kebencian (hate crimes).
Secara khusus Kontras menggarisbawahi ketidakpatuhan apa­
rat kepolisian di lapangan dalam menggunakan perangkat instrumen internal Polri. Kontras melihat ada banyak instrumen Polri
yang menyediakan landasan kuat bagi perlindungan kelompokkelompok minoritas, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun
2009 tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pe­
nyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia atau Peratu­
ran Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi
dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.
Laporan Kontras ini memberikan data dan wawasan yang ber­
guna di tengah sedikitnya literatur terkait pemolisian konflik agama. Meski masih terfokus pada kasus-kasus besar, laporan ini cukup seimbang di dalam melihat kinerja polisi yang beragam: ada
yang berhasil meredam gejolak penolakan seperti yang terlihat di
Manis Lor dan Kebayoran Lama, tapi ada juga yang gagal seperti
dalam penanganan atas kasus anti-JAI di Cikeusik, HKBP Ciketing
dan GKI Taman Yasmin.
Sebagai tindak lanjut dari laporan pemantauan, Kontras menerbitkan panduan bagi polisi dalam melindungi hak beragama dan
berkeyakinan kelompok minoritas (Kontras 2012b). Buku panduan
ini ditujukan bagi personel Polri agar mereka mempunyai wawasan
tentang kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah dari
perspektif HAM. Jaminan terhadap HAM yang dibahas di buku ini
tidak hanya bertolak dari prinsip universal seperti Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), tapi juga dari konstitusi Republik Indonesia dan kebijakan serta norma institusi Polri sendiri.
Panduan ini penting untuk memperkuat kapasitas Polri di bidang perlindungan hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah.
Selain berbagai jaminan terhadap hak berkeyakinan, beragama dan
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
11
beribadah, sejumlah wawasan yang penting diketahui polisi juga
dibahas dalam buku panduan ini: fungsi dan prinsip ideal pemolisian; praktik pemolisian di Indonesia terkait hak berkeyakinan,
beragama, dan beribadah; bentuk-bentuk pembatasan terhadap
keyakinan atau agama; syiar kebencian dan cara menangkalnya;
penggunaan represi dalam menghalau aksi kekerasan atas nama
agama; dan lainnya.
Panduan ini memperlihatkan bahwa norma dan perangkat hukum untuk membela keyakinan atau agama kelompok minoritas
sebenarnya sudah ada dan sangat kuat tertanam di Indonesia secara
umum dan pada institusi Polri secara khusus. Pertanyaannya me­
ngapa, terlepas dari itu, Polri masih tetap saja sering gamang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya melindungi hak berkeyakinan,
beragama, dan beribadah? Jangan-jangan ini memberi isyarat bahwa pada tingkat tertentu, perspektif HAM memiliki keterbatasan:
fakta bahwa seorang anggota Polri sudah mengetahui prinsip HAM
dalam konstitusi dan norma institusi Polri tidak serta-merta berarti
bahwa dia mau atau mampu menegakkannya. Dengan kata lain,
tidak ada hubungan langsung dan otomatis antara pengetahuan
seseorang dengan perilaku aktualnya. Ada faktor-faktor lain yang
menentukan apakah seseorang mau atau mampu menjalankan kewajiban yang sudah cukup diketahuinya dengan pasti.
Riset ini ingin mengisi kekurangan dan keterbatasan yang disisakan oleh studi-studi di atas, khususnya upaya-upaya terobosan
Kontras. Karena itu, fokus perhatian riset ini bukan hanya pada
pengetahuan polisi mengenai prinsip dan norma HAM, meskipun
jelas aspek ini sangat penting, tapi juga konteks menyeluruh yang
diduga berperan penting dalam pemolisian konflik agama. Dan
dengan sengaja melihat secara mendalam kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus positif, misalnya pemolisian konflik anti-Syiah
di Bangil dan anti-JAI di Manis Lor (lebih jauh lihat penjelasannya
di bawah), yang seringkali diabaikan dalam pemantauan kinerja
pemolisian, riset ini ingin menemukan lessons learned yang bisa jadi
dicontoh di tempat-tempat lain.
12
Pendahuluan
Konflik Agama dan Pemolisian Konflik Agama: Definisi dan
Konseptualisasi
Sebelum melangkah lebih jauh, ada dua konsep utama yang perlu
dijelaskan lebih detail dalam desain riset yang mendasari buku
ini, yakni: (1) konflik agama; dan (2) pemolisian konflik agama. Di
bawah ini disajikan diskusi mengenai keduanya.
Konflik Agama
Yang dimaksud dengan “konflik keagamaan” dalam riset ini ialah
“perseteruan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan
atau ungkapan keagamaan” (Alam 2009: 155; Ali-Fauzi, Alam, dan
Panggabean 2009: 9). Konflik agama dibagi ke dalam dua kategori
besar, yaitu konflik antar-agama dan konflik intra-agama. Dalam
riset ini, konflik antar-agama dibatasi pada konflik tempat ibadat.
Untuk konflik intra-agama, atau konflik sektarian, riset ini membatasi diri pada konflik sektarian di kalangan Muslim.
Konflik pembangunan tempat ibadat mencakup beberapa unsur
atau isu konflik, seperti PBM tentang pembangunan tempat ibadat
dan intimidasi. Politik identitas adalah salah satu konteks sosial
yang lebih luas dari konflik ini. Sementara itu, konflik sektarian
mencakup partikularisme keagamaan berbasis doktrin keagamaan,
perebutan pengikut, hubungan mayoritas dan minoritas, opini
legal-keagamaan atau fatwa, premanisme, dan intimidasi terhadap
sekte tertentu.
Bentuk konflik tempat ibadat dan sektarian bisa berupa (1) benturan bilateral, ketika dua kelompok bentrok dalam konflik terbuka, (2) serangan unilateral, ketika salah satu kelompok menyerang
kelompok lain, dan (3) kerusuhan terbuka dan lebih luas sehingga
mencakup seluruh kota dan melibatkan lebih banyak pihak. Bentrokan dapat melibatkan kelompok keagamaan versus kelompok
keagamaan atau kelompok keagamaan versus aparat keamanan
seperti polisi dan satuan pamong praja (polisi milik pemerintah
daerah). Penyerangan dapat terjadi terhadap orang atau sekelompok orang, terhadap properti dan tempat ibadat milik sekelompok
orang, dan penyerangan terhadap aparat dan properti milik pemerintah.
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
13
Dalam konflik tempat ibadat dan sektarian, penyerangan dapat
mencakup salah satu atau lebih dari beberapa bentuk kekerasan,
seperti intimidasi, penyisiran, pengusiran, penyanderaan, penculikan, penahanan, penganiayaan, penganiayaan sampai tewas,
pembunuhan, penembakan, penyitaan, penyegelan, perusakan, perusakan yang disertai penjarahan atau pembakaran (tempat ibadat
atau perumahan sekte tertentu), atau pengeboman.
Studi ini juga hendak memotret pola keterlibatan aparat keamanan dalam insiden konflik keagamaan. Pola tersebut meliputi: keha­
diran aparat keamanan, waktu (timing) kehadiran aparat keamanan,
unsur aparat keamanan yang terlibat, serta bentuk-bentuk tindakan
yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tindakan aparat keamanan
dapat dibedakan kepada berbagai jenis tindakan, yaitu membiarkan/mendiamkan massa, mengawal/menjaga massa, menenangkan massa, menghalau/membubarkan massa, melakukan penangkapan, dan tindakan lain dalam rangka penegakan hukum.
Pemolisian Konflik Agama
Riset mengenai pemolisian konflik agama ini mengadopsi dan
meng­adaptasi model penjelasan yang dikembangkan della Porta
dan Rieter (1998) untuk memahami mengapa cara penanganan
polisi dalam menangani suatu peristiwa protes atau konflik bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya atau dari satu tempat ke
tempat lainnya. Mengikuti definisi yang digunakan keduanya untuk pemolisian protes, yang dimaksud dengan “pemolisian konflik
agama” (the policing of religious conflict) dalam riset ini ialah “tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani suatu
peristiwa atau insiden konflik agama.”1
Dengan menggunakan model yang dikembangkan della Porta
dan Rieter, ada sejumlah faktor yang dapat disebut memiliki penga­
ruh penting pada cara polisi menangani insiden konflik agama,
yang pengaruh itu sendiri dipahami bekerja pada dua level. Pada
Belakangan, istilah pemolisian lebih sering digunakan karena istilah itu di­
pandang lebih netral dibandingkan istilah “represi” yang digunakan oleh
aktor-aktor konflik atau pemrotes di satu sisi, dan juga dibandingkan istilah
“penegakan hukum” yang biasa digunakan oleh negara dalam menghadapi
masyarakat atau pemrotes, kendati makna yang dimaksud dalam istilah-istilah
itu serupa.
1
14
Pendahuluan
level pertama, pemolisian dipengaruhi oleh (a) karakter kelembagaan kepolisian (b) budaya politik dan profesional kepolisian, (c)
konfigurasi kekuasaan politik, (d) opini publik, dan (e) interaksi
polisi dengan aktor-aktor konflik. Semua pengaruh ini kemudian
disaring, pada level kedua, oleh (f) pengetahuan aparat kepolisian, yang didefinisikan sebagai persepsi polisi terhadap realitas
eksternal, yang memengaruhi praktik konkret pemolisian konflik
di lapangan.
Faktor-faktor yang bekerja pada level pertama disebut sebagai
“stuktur kesempatan dan hambatan”, baik politik maupun budaya,
yang pengaruhnya terhadap aksi pemolisian di lapangan difasilitasi atau dimediasi oleh pengetahuan aparat kepolisian yang bekerja
pada level kedua. Jika diilustrasikan, maka skema hubungan tersebut tampak seperti berikut:
Gambar 1
Skema Hubungan Struktur, Pengetahuan
dan Tindakan Pemolisian
Struktur Kesempatan & Hambatan
Pengetahuan Aparat Kepolisian
Tindakan Pemolisian
1. Struktur Kesempatan dan Hambatan
Struktur kesempatan dan hambatan yang memengaruhi tindakan
pemolisian ada yang bersifat relatif stabil, ada pula yang volatile
atau mudah berubah. Struktur kesempatan dan hambatan yang
bersifat stabil mengacu pada (1) desain kelembagaan kepolisian
dan (2) struktur budaya kepolisian. Adapun struktur kesempatan
dan hambatan yang volatile mengacu pada (1) konfigurasi kekuasaan, (2) opini publik, dan (3) interaksi antara polisi dan aktor-aktor
konflik.
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
15
Salah satu komponen struktur kesempatan dan hambatan yang
relatif stabil adalah karakter kelembagaan kepolisian, yang dipengaruhi oleh (1) kerangka legal (antara lain legislasi yang mengatur hakhak konstitusional, termasuk kebebasan beragama, kewajiban polisi
dalam melindungi kebebasan beragama, dan sebagainya), struktur
organisasi kepolisian; (2) karakter organisasi kepolisian, terutama
terkait dengan tiga hal: derajat sentralisasi, tingkat akuntabilitas,
dan tingkat militerisasi. Selain variabel kelembagaan, struktur budaya juga menjadi variabel konteks yang relatif stabil. Struktur budaya ini mengacu pada budaya politik, khususnya konsepsi tentang
negara dan hak-hak konstitusional, maupun budaya profesional
kepolisian.
Struktur kesempatan dan hambatan yang tidak stabil, pertama,
mengacu pada konfigurasi kekuasaan yang menentukan posisi atau
kebijakan politik mengenai pemolisian. Dalam studi komparatif
di Italia dan Jerman, misalnya, della Porta (1995) memperlihatkan
bahwa pemolisian protes bersifat lebih “lunak” dan toleran ketika
pemerintahan dipegang oleh kubu kiri, sementara ketika pemerintahan dikuasai kubu kanan, strategi pemolisian protes yang dipilih
lebih “keras”.
Posisi dan kebijakan politik pemerintah sesungguhnya juga di­
pengaruhi oleh tekanan opini publik dari berbagai aktor, seperti
partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil,
dan – dalam kasus konflik agama – juga oleh kelompok atau organi­
sasi keagamaan. Terkait dengan pemolisian, opini publik biasanya
terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang menginginkan agar
pemerintah menggunakan strategi pemolisian yang lebih “keras”,
atau yang disebut della Porta dan Rieter sebagai “koalisi penegakan
hukum”, dan kubu yang menghendaki pemerintah menempuh
strategi yang lebih “lunak” yaitu “koalisi hak-hak sipil”.
Dalam konteks pemolisian di Indonesia, polarisasi semacam itu
lebih tepat digunakan untuk kasus-kasus konflik non-agama. Kubu
yang disebut sebagai “koalisi hak-hak sipil” lebih sering mengkritik
strategi pemolisian yang “keras”, dan sebaliknya menuntut pemolisian yang lebih “lunak” dalam penanganan kasus-kasus konflik
non-agama, seperti konflik pertanahan, konflik industri, dan lainnya. Akan tetapi, dalam konteks pemolisian konflik agama, polari-
16
Pendahuluan
sasi ini harus dipahami berbeda. Karena konflik agama umumnya
terjadi dalam bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, tuntutan penegakan
hukum biasanya justru disuarakan oleh kubu “koalisi hak-hak sipil”
yang memberi penekanan pada hak kebebasan beragama. Sementara pihak lawannya ialah kubu yang lebih cenderung membela
hak beragama kelompok mayoritas, yang mungkin kita bisa sebut
sebagai kubu “majoritarian.”
Dalam interaksi opini publik dan posisi atau kebijakan politik
pemerintah, della Porta dan Rieter menempatkan media sebagai
pihak ketiga, yang sebagian memainkan peran sebagai juru bicara
kubu “majoritarian” dan sebagian lainnya memosisikan diri se­
bagai juru bicara kubu “koalisi hak-hak sipil”. Media kadang juga
bertindak atas dasar “logikanya sendiri”. Hal yang penting disinggung terkait peran media ialah soal bias media dalam menciptakan
“bingkai tertentu” tentang satu peristiwa konflik atau protes. Bias
media bisa disebabkan posisi ideologisnya, bias personal aktoraktor media (editor atau jurnalisnya), atau pun kepentingan pragmatis-komersial.
Faktor yang juga berpengaruh terhadap pemolisian ialah interaksi antara polisi dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik.
Efek dari interaksi itu bisa memengaruhi strategi pemolisian pada
peristiwa tertentu, ataupun pada strategi pemolisian yang bersifat
jangka panjang. Yang terakhir ini, disebut della Porta dan Rieter,
sebagai “memori gajah” (the elephant’s memory), yaitu sejarah interaksi polisi dengan aktor-aktor konflik merupakan unsur penting
yang memengaruhi praktik pemolisian saat ini. Contoh dari efek
partikular dari interaksi itu ialah ketika suatu protes atau unjuk
rasa dipandang polisi sudah melampaui tenggat waktu yang diberikan, polisi biasanya mengubah strategi pemolisian persuasif
kepada taktik yang lebih keras berupa pembubaran atau penangkapan para demonstran.2 Adapun contoh efek dari interaksi jangka
2
Mengutip Monjardet (1990), della Porta dan Reiter menyebut setidaknya
ada tiga mekanisme dalam intervensi polisi yang mengakibatkan terjadinya
eskalasi: (1) dialektika sentralisasi dan otonomi dalam unit-unit kepolisian;
(2) kesulitan mengoordinasikan kelompok-kelompok yang berbeda; dan (3)
ketidakpastian mengenai tujuan intervensi (della Porta dan Rieter 1998: 21).
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
17
panjang antara polisi dan pemrotes atau aktor-aktor konflik ialah
ketika polisi memandang unit yang dimilikinya tidak lagi mampu
menangani jenis protes atau konflik tertentu, sehingga kemudian
polisi membentuk unit khusus untuk menangani tipe protes atau
konflik tertentu itu.
2. Pengetahuan Aparat Kepolisian
Seperti telah disebut, yang dimaksud pengetahuan aparat kepo­
lisian ialah persepsi polisi mengenai peran mereka dan realitas
eksternal yang mereka hadapi. Della Porta dan Reiter (1998) mengemukakan beberapa alasan mengapa istilah “pengetahuan” lebih
tepat untuk digunakan dibandingkan “kesan”.
Pertama, hal ini terkait dengan “diskresi besar” yang dimiliki
oleh individu-individu aparat kepolisian. Meski polisi dibekali
dengan sejumlah aturan dan pedoman bertindak, ketika melakukan intervensi, petugas kepolisian umumnya bertindak atas dasar
“penilaian mereka terhadap situasi”, dan baru kemudian atas dasar
“aturan dan regulasi”. Dengan demikian, persepsi petugas kepo­
lisian terhadap realitas eksternal tidak bersifat subordinat pada
aturan dan regulasi yang tertulis dalam buku-buku panduan, tetapi
memiliki peran yang sama pentingnya ketika polisi melaksanakan
tugas mereka.
Kedua, penggunaan istilah pengetahuan dinilai lebih tepat karena hal ini terkait dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan
yang harus dimiliki ketika melakukan pemolisian. Polisi tidak cukup hanya bertindak atas dasar kesan, stereotipe atau prasangka,
tetapi harus benar-benar memiliki pengetahuan yang mendalam
atas situasi yang dihadapi.
Ketiga, digunakannya istilah pengetahuan juga terkait dengan
sifat interkoneksi dari persepsi terhadap realitas eksternal. Misalnya, pembedaan yang dibuat polisi tentang “demonstran awam”
dan “demonstran profesional”. Pembedaan ini lahir dari proses
yang melibatkan tekanan institutional, perintah atasan, maupun
pengalaman masa lalu. Hal itu juga dipengaruhi oleh media, opini
publik, dan refleksi atas liputan media mengenai demonstrasi. De­
ngan menyebut “pengetahuan”, della Porta dan Rieter memaksudkan bahwa pengetahuan polisi menyerupai apa yang diformulasi-
18
Pendahuluan
kan oleh Berger dan Luckman (1966) sebagai “konstruksi realitas
eksternal”.
Hubungan dari seluruh faktor-faktor di atas dalam memenga­
ruhi tindakan pemolisian, juga variabel-variabel yang relevan untuk menentukan gaya pemolisian, dapat diilustrasikan dalam gambar 2 berikut ini:
Gambar 2
Model untuk Menjelaskan Gaya “Pemolisian Konflik”
Institusi-institusi
Strategi yang tersedia
Organisasi kepolisian
dan kekuasaan
Budaya Kepolisian
Koalisi penegakan
hukum
Koalisi perlindungan
hak-hak sipil
Opini publik
Pemerintah
Pengetahuan polisi
Aktor Konflik
Tindakan Pemolisian
Variabel dan Indikator Pemolisian Konflik Agama
Agar paparan dalam bab-bab berikut buku ini bisa diikuti dengan
baik, di bawah ini diberikan diskusi singkat mengenai sejumlah
variabel yang akan dieksplorasi lebih jauh dalam riset ini.
1. Insiden konflik
Insiden konflik akan dideskripsikan menurut sejumlah indikator
berikut: tanggal insiden, lokasi insiden, isu konflik (sektarian/
tempat ibadat), bentuk insiden (protes damai/penyerangan/perusakan), kronologi insiden, faktor pemicu, aktor yang terlibat dalam
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
19
konflik, alat/senjata yang digunakan, dampak kekerasan yang di­
timbulkan (korban jiwa/kerugian material), dan apakah insiden itu
merupakan konflik baru atau pengulangan konflik lama.
2. Tindakan pemolisian
Tindakan pemolisian akan dideskripsikan menurut tahapan tindakan (preemptif, pencegahan, penanggulangan, pascakonflik), meliputi aspek: fungsi intelejen, bimmas, humas, dalmas, dan reskrim;
sumber daya yang dikerahkan (unit, jumlah, tingkat); jenis tindakan (persuasi, represi, perlindungan terhadap sasaran/korban);
dan timing pemolisian.
3. Pengetahuan polisi
Pengetahuan polisi mengacu pada aspek-aspek berikut: (1) penge­
tahuan dan pemahaman petugas Polri terhadap kerangka legal
dan prosedural pemolisian konflik agama; (2) pemahaman petugas
Polri mengenai isu konflik tempat ibadat dan konflik sektarian; (3)
persepsi dan penilaian polisi terhadap tingkat ancaman/gangguan
kamtibmas yang dihadapi.
4. Kerangka legal-prosedural pemolisian dan karakter kelembagaan Polri
Kerangka legal dan prosedural pemolisian digali melalui reviu
ter­hadap: (1) kerangka legal berkaitan isu agama (regulasi tempat
ibadat, penyalahgunaan/penodaan agama, dan peran Polri dalam
perlindungan HAM/kebebasan beragama/kelompok minoritas
agama); (2) kerangka prosedural pemolisian yang dituangkan dalam
sejumlah Peraturan Kepala Polri (Perkap) dan Prosedur Tetap (Protap) yang mengatur soal fungsi dan mekanisme pulbaket, dumas,
dalmas, gankuat, ganunras, ganki, dsb.); dan 3) karakter kelembagaan Polri yang tercermin dalam sejumlah regulasi mengenai
susunan dan tata kerja Polri, baik tingkat polsek, polres maupun
polda.
5. Budaya kepolisian
Budaya kepolisian yang dimaksud dalam riset ini mengacu pada: (1)
budaya demokratis anggota Polri, dilihat dari segi persepsi mereka
mengenai demokrasi, HAM, kebebasan beragama, dan toleransi;
dan (2) budaya profesional Polri, yang dilihat dari segi persepsi
20
Pendahuluan
mereka mengenai peran Polri dalam sistem demokrasi, serta prasangka dan stereotipe petugas Polri terhadap aktor-aktor konflik
(baik pihak penyerang maupun korban).
6. Politik lokal
Politik lokal dimaksud sebagai: (1) kebijakan politik lokal (sebagaimana tertuang dalam Perda, Pergub/Kepgub, Perwako/Perbup, Kepwako/Kepbup) menyangkut regulasi pendirian tempat
ibadat; dan (2) sikap elite pemerintahan di tingkat lokal (Pemda,
DPRD) terhadap isu konflik yang berkembang.
7. Opini publik
Opini publik dimaksud sebagai pandangan atau sikap tokoh agama/ormas keagamaan, FKUB, aktivis LSM, pemberitaan media
menyangkut: (1) konflik tempat ibadat dan konflik sektarian yang
terjadi; dan (2) tindakan pemolisian konflik tempat ibadat dan konflik sektarian yang dilakukan petugas Polri.
8. Interaksi polisi dan aktor konflik
Interaksi antara polisi dan aktor konflik mengacu terdiri dari dua jenis: (1) tindakan dan intervensi yang dilakukan polisi terhadap konflik sektarian dan tempat ibadat; dan (2) tindakan yang dilakukan
terhadap pihak-pihak yang bertikai. Interaksi tersebut terjadi sebelum konflik dan kekerasan terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi.
Polisi mewakili kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan
memelihara ketertiban sebelum, ketika, dan setelah insiden konflik
sektarian dan tempat ibadat, terlepas dari keinginan pihak-pihak
yang bertikai.
Tentang Pemilihan Kasus dan Sumber Riset
Untuk memahami variasi di dalam pemolisian konflik agama, riset
ini menggunakan perspektif perbandingan dengan metode pemilihan kasus sebagai berikut:
1. Jumlah kasus yang akan dikaji ditetapkan sebanyak delapan
kasus. Jumlah ini sudah memungkinkan kami untuk menganalisis masalah pemolisian konflik keagamaan secara bervariasi dan mendalam.
2. Kedelapan kasus yang akan dikaji dibagi ke dalam dua ke-
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
21
lompok, berdasarkan informasi yang tersedia sebelum riset
menyeluruh dilakukan. Kedua kelompok itu adalah: empat
kasus di mana konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan
(pemolisian yang gagal), dan empat kasus di mana konflik
dapat dikelola sehingga tidak mengalami eskalasi menjadi kekerasan (pemolisian yang berhasil).
3. Dari empat kasus konflik yang tidak mengalami eskalasi menjadi kekerasan, seperti dijelaskan pada butir di atas, dipilih dua
kasus yang melibatkan konflik sektarian dan dua kasus lainnya
yang melibatkan konflik tempat ibadat. Prinsip yang sama juga
diterapkan untuk empat kasus konflik yang mengalami eskalasi menjadi kekerasan.
4. Dalam setiap kasus, riset akan difokuskan pada peran yang
dimainkan oleh aparat kepolisian, dengan mempertimbangkan
faktor-faktor yang turut membentuknya.
Dengan keempat dasar pemilihan di atas, riset ini mempelajari
dan membandingkan pemolisian konflik sektarian anti-JAI yang
dianggap berhasil dan gagal di Manis Lor (Kuningan) dan Cikeusik
(Pandeglang); konflik sektarian anti-Syiah di Bangil (Pasuruan) dan
Sampang (Madura); konflik antar-agama terkait gereja di Bekasi
(HKBP Filadelfia) dan Bogor (GKI Yasmin); dan konflik antar-agama terkait pembangunan musala atau masjid Nur Musafir di Batuplat (Kupang) dan Abdurrahman di Wolobheto (Ende).
Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan riset ini, kami menggunakan berbagai sumber. Sumber utama kami adalah wawancara
dengan para pemimpin dan anggota polisi setempat, pejabat pemda setempat, dan para elite dan anggota organisasi dan masyarakat
sipil setempat seperti FKUB, MUI, pemimpin agama dan pemuda.
Kami juga memanfaatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan
peristiwa konflik yang kami pelajari, yang sebagian besarnya tidak
diterbitkan, seperti notulensi rapat atau laporan hasil investigasi
kepada atasan, surat perintah kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan
(BAP), dan lainnya. Kami juga memanfaatkan liputan media massa,
slide-slide presentasi yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, dan dokumentasi video, baik yang sempat diunggah ke publik
maupun yang tidak. Dalam konteks yang lebih nasional dan untuk
keperluan perbandingan, kami tentu saja juga mempelajari ber­
22
Pendahuluan
bagai laporan konflik terkait agama, berbagai peraturan pemerintah yang terkait dengan tema ini, dan studi-studi mengenainya.
Dalam buku ini, agar paparan dan analisis yang kami sajikan
enak dibaca, sebagian besar sumber di atas kami tulis dalam bentuknya yang langsung dan singkat di dalam tubuh teks, dengan
berurutan merujuk ke nama penulis, tahun penerbitan dan – jika
diperlukan – nomor halaman (misalnya, Kontras 2012: 13). Sumber
yang diperoleh dari wawancara juga kami sebutkan dengan cara
ini, dengan menyebutkan nama narasumber atau inisialnya – jika
yang bersangkutan keberatan nama lengkapnya disebutkan – dan
tanggal wawancara. Sementara itu, karena penyebutannya memerlukan ruang tidak sedikit, sumber-sumber lainnya, seperti liputan
media massa dan sumber yang tidak diterbitkan, misalnya BAP,
kami sebutkan dalam bentuk catatan kaki.
Sistematika Buku
Buku ini kami bagi ke dalam empat bagian besar yang kami rinci
lagi ke dalam sebelas bab. Sesudah “Pendahuluan” di Bagian I ini,
Bagian II akan berisi paparan mengenai kasus-kasus konflik sekta­
rian dan terdiri dari empat bab: bab 2 dan 3 mengenai konflik antiAhmadiyah di Manis Lor (Kuningan) dan Cikeusik (Pandeglang);
dan bab 4 dan 5 mengenai konflik anti-Syiah di Sampang (Madura)
dan Bangil (Pasuruan).
Selanjutnya, pada Bagian III, kami akan memaparkan hasilhasil temuan riset ini mengenai kasus-kasus konflik antar-agama
yang terkait dengan pembangunan tempat ibadat, baik gereja atau
musala atau masjid. Semuanya terdiri dari empat bab: bab 6 dan 7
mengenai konflik terkait gereja HKBP Filadelfia (Kab. Bekasi) dan
GKI Yasmin (Kota Bogor); dan bab 8 dan 9 terkait musala atau masjid Nur Musafir (Kupang) dan Abdurrahman (Ende).
Akhirnya, pada Bagian IV kami menyajikan kesimpulan dan
rekomendasi studi ini. Pada bab X, kami menyajikan analisis atas
berbagai temuan dari riset mengenai seluruh kasus di atas. Dan
pada bab XI kami sajikan sejumlah rekomendasi masing-masing
kepada para pihak yang bertikai, polisi, pemerintah (khususnya
pemda), FKUB dan organisasi masyarakat sipil, dan media.
Sebagai tambahan, dalam lampiran, kami sertakan juga instru-
Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
23
men yang kami gunakan dalam riset pemolisian konflik agama
ini. Instrumen itu berisi daftar pertanyaan yang jawabannya kami
tanyakan terutama melalui wawancara dan sumber-sumber primer.
Tujuannya untuk memberi gambaran kepada pembaca bagaimana
dua pertanyaan pokok riset ini diturunkan ke dalam pertanyaanpertanyaan yang lebih teknis dan mendetail.***
BAGIAN II
PEMOLISIAN
KONFLIK SEKTARIAN
2
Pemolisian Konflik Sektarian
Anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan
Pendahuluan
Konflik yang melibatkan jemaat Ahmadiyah dengan para penentangnya di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Ku­
ningan, Propinsi Jawa Barat, memiliki riwayat yang cukup panjang.
Peristiwa terakhir, yang berlangsung pada 2010, mengulangi pola
yang terjadi dalam konflik-konflik sebelumnya.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, pada 2010, polisi menge­
rahkan kekuatan yang lebih besar, sesudah langkah-langkah persuasi dan negosiasi dilakukan. Tindakan polisi dalam kasus ter­
akhir memberikan pelajaran penting bahwa polisi bisa bertindak
tegas, terlepas dari kuatnya tekanan mayoritas yang menentang
Ahmadiyah. Keterbatasan, hambatan dan tantangan yang dihadapi
polisi, meski harus terus diperbaiki, bukan alasan bagi polisi untuk
tidak bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan. Ketika polisi tegas, kekerasan terbukti berhenti, seperti yang terjadi di Manis Lor
pada 2007 dan 2010.
Bab ini akan menyoroti peristiwa terakhir di atas dan bagaimana
polisi menjalankan fungsinya mencegah konflik bereskalasi menjadi kekerasan. Semuanya dibagi ke dalam lima bagian. Setelah
pada bagian kedua memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Kuningan dan Desa Manis Lor, khususnyu dari sisi agama,
27
28
Pemolisian Konflik Sektarian
pada bagian ketiga kami akan mengulas riwayat singkat konflik
Ahmadiyah di Manis Lor sampai 2010. Bagian keempat akan me­
ngulas bagaimana polisi menangani konflik tersebut dengan segala
kekuatan dan keterbatasannya. Bab ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.
Sekilas Demografi Keagamaan Manis Lor
Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Jawa Barat dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Perannya sebagai penghubung wilayah
Priangan Timur dengan Cirebon dan Jawa Tengah membuat kabupaten ini sangat strategis. Kabupaten Kuningan bisa diakses lewat
Majalengka dan Ciamis dari sebelah Barat dan Selatan atau lewat
Cirebon dari sebelah Utara. Di pertengahan jalan raya yang menghubungkan Cirebon dan Kuningan inilah terletak Desa Manis Lor,
Kecamatan Jalaksana.
Jumlah penduduk kabupaten Kuningan berdasarkan Sensus
Penduduk 2010 adalah sebanyak 1.037.558 jiwa (BPS Kabupaten
Kuningan 2010: 6). Mereka tersebar di 32 kecamatan, 15 kelurahan
dan 361 Desa. Sementara itu berdasarkan sensus yang sama, Desa
Manis Lor dihuni sebanyak 4.133 jiwa dari total penduduk Kecamatan Jalaksana sebanyak 45.257 jiwa (BPS Kabupaten Kuningan
2010: 7). Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan
berdasarkan agama yang dianut pada 2010 adalah sebagai berikut:
Islam, 1.003.709 orang; Katolik, 7.094 orang; Protestan, 1.711 orang;
Buddha, 375 orang; Hindu, 28 orang; dan lainnya, empat orang.1
Tidak ada angka pasti mengenai jumlah penganut Ahmadiyah
di Kabupaten Kuningan. Tetapi berbagai laporan dan narasumber menyebutkan bahwa jumlahnya lebih dari 3000 jiwa. Jumlah
ini kurang lebih sama dengan perkiraan penganut Ahmadiyah di
Manis Lor sendiri. Karena warga Ahmadi merupakan mayoritas di
tingkat desa, Kepala Desa Manis Lor hampir selalu dijabat wakil
Ahmadi.
Sekilas tidak ada perbedaan mencolok terkait okupasi atau kon­
disi sosial ekonomi warga Ahmadi dan non-Ahmadi di Manis Lor.
Hanya saja pemukiman warga Ahmadi lebih banyak terkonsentrasi
Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, dikutip dari Kuningan dalam
Angka (KDA) 2011 (2011: 75-76).
1
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
29
di bagian barat desa (sebelah kanan jalan raya jika dari arah Cirebon). Sementara itu, pemukiman non-Ahmadi (dan anti-Ahmadi)
sebagian besar terletak di bagian timur desa dan di sekitar masjid
utama desa, Al-Huda.
Dalam urusan keseharian seperti bertani dan berniaga, warga
Ahmadi maupun non-Ahmadi di Manis Lor berinteraksi seperti
biasa. Tetapi dalam urusan ibadah, warga Ahmadi memiliki tradisi
tersendiri yang salah satunya tak memungkinkan mereka bermakmum salat kepada non-Ahmadi. Hal itu mendorong mereka untuk
memiliki tempat ibadat sendiri.2
Jemaat Ahmadiyah Manis Lor mempunyai satu masjid utama
dan tujuh musala. Masjid pusat jemaat Ahmadiyah, An-Nur, terletak bersebelahan dengan rumah missi yang dihuni mubalig Ahmadiyah dan berdekatan dengan SMP Amal Bhakti yang sebagian
besar pengelolanya Ahmadi. Masjid dan musala warga Ahmadi
kerap menjadi sasaran perusakan massa dan penyegelan pemerintah selama sepuluh tahun terakhir.
Konflik Anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan
Paham Ahmadiyah diperkenalkan ke Manis Lor pada 1954 oleh
seorang mubalig Ahmadiyah bernama H. Basyari Hasan. Ajaran
Ahmadiyah diterima dengan baik oleh warga setempat. Kepala
desa dan sekretaris desa Manis Lor ketika itu, Bening dan Soekrono,
bahkan menjadi salah satu yang pertama kali berbaiat mengikuti
Ahmadiyah. Sejak itu penganut Ahmadiyah di Manis Lor terus meningkat hingga meliputi hampir seluruh penduduk desa. Karena
peran strategisnya, pada 20 Februari 1956, jemaat Ahmadiyah Manis Lor diresmikan sebagai pusat cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Kuningan.
Penyebaran paham Ahmadiyah di Manis Lor bukan tanpa hambatan dan tantangan. Kontras (2012a: 7) menyebutkan bahwa pada
1954, Bening, Ketua Jemaat Ahmadiyah Manis Lor, ditahan polisi
selama lima hari atas desakan ulama di Manis Lor yang menuduhnya merusak Islam dan memecah masyarakat. Kontras juga menyebutkan bahwa pada 1976 pernah terjadi penyerangan fisik terhadap
2
Lihat surat Jemaat Ahmadiyah Cabang Manis Lor Nomor 005/JAI/III/2011
tanggal 15 Maret 2011 perihal imam dan khatib shalat Jumat.
30
Pemolisian Konflik Sektarian
warga Ahmadiyah Manis Lor meski tidak dijelaskan secara rinci.
Tetapi di luar itu, untuk waktu yang cukup panjang, tidak ditemukan catatan ketegangan atau benturan menyangkut Ahmadiyah
di Manis Lor. Sebaliknya, warga Ahmadi dan warga non-Ahmadiyah banyak bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial. Hal itu
diakui Mustofa, Wakil Ketua JAI Kuningan (wawancara, 20 Februari 2013). Menurutnya, sebelum 2002, “jemaat Ahmadiyah amanaman saja. Dalam urusan sosial kemasyarakatan, warga bersatu
bergotong-royong membangun balai desa dan masjid desa.” Ketika
itu, pro-kontra publik tentang Ahmadiyah belum seramai sekarang.
Eskalasi Konflik 2002-2007
Ketenangan yang berlangsung cukup panjang di Manis Lor terusik
pada 2002.3 Kepala Desa sekaligus tokoh Ahmadiyah Manis Lor,
Yusuf Ahmadi (wawancara, 18 Februari 2013) menuturkan bahwa
suasana mulai berubah sesudah berlangsungnya seminar Lembaga
Penelitian & Pengkajian Islam (LPPI), pada 11 Agustus 2002, di Jakarta. Seminar yang juga diikuti sejumlah tokoh Muslim Kuningan,
termasuk dari Manis Lor, ini antara lain menyatakan kesesatan dan
tuntutan pembubaran Ahmadiyah. Sejak itulah mulai bermunculan
spanduk-spanduk di jalan utama desa Manis Lor yang mengecam
Ahmadiyah.
Sebulan sesudah pertemuan itu, tepatnya pada 14 September
2002, sejumlah tokoh Muslim, difasilitasi MUI Kuningan, bertemu mendesak pemerintah kabupaten untuk membekukan dan
membubarkan jemaat Ahmadiyah Manis Lor. Tuntutan mereka
dituang­kan ke dalam surat pernyataan atas nama MUI Kuningan
dan ditembuskan ke berbagai instansi pemerintahan di tingkat kabupaten, propinsi hingga nasional.4
Sementara itu, di tingkat lokal, ketegangan terus berlanjut. Bentuknya bervariasi dari pemasangan spanduk berisi hujatan se­perti
“Ahmadiyah kafir/sesat” hingga puncaknya perusakan musala
At-Taqwa dan Al-Hidayah dan sejumlah rumah milik jemaat Ahmadiyah pada 24 Oktober 2002. Pelaku perusakan diketahui masih
Beberapa sumber menyebut bahwa ketegangan sudah terjadi pada Ramadan
2001(1422 H) berawal dari perusakan masjid.
4
Lihat Surat Nomor 72/MUI- Kab/IX/2002 tertanggal 18 September 2002.
3
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
31
berasal dari dalam desa atau tetangga desa Manis Lor. Salah satu
kelompok yang gencar menentang keberadaan jemaat Ahmadiyah
di sana adalah Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL) Desa Manis Lor.5
Karena berbagai tekanan dan kecaman terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah itu, pemerintah Kabupaten melakukan pendekatan kepada pihak Ahmadiyah dan RUDAL. Pada 3 November 2002,
menjelang Ramadan 1423 H., pemerintah kabupaten Kuningan
mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan ajaran dan kegiatan Ahmadiyah (Kontras 2012a: 7). SKB ini
ditandatangani Bupati Kuningan, H. Arifin Setiamihardja, unsur
Mu­syawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, MUI Kuningan, serta sejumlah tokoh ormas Islam dan pimpinan pesantren
se-Kuningan.6
Keluarnya SKB diikuti oleh sekian insiden penyerangan dan
perusakan terhadap warga dan aset Ahmadiyah di Manis Lor se­
perti yang terjadi pada 10 November 2002 (5 Ramadan 1423 H)
atau seminggu setelah keluarnya SKB. Penyerangan dan perusakan
juga terjadi sepanjang Desember 2002, Januari 2003, hingga akhir
Desember 2003. Total tiga musala dan lebih dari 30 rumah warga
Ahmadiyah rusak akibat aksi-aksi tersebut. Yusuf Ahmadi menuturkan (wawancara, 18 Februari 2013) bahwa beberapa dari pelaku
perusakan itu sudah dilaporkan, bahkan ditangkap dan diserahkan
langsung kepada aparat kepolisian, namun tak pernah ditindak­
lanjuti dan kekerasan terus terjadi.
Tekanan terhadap warga Ahmadiyah ditambah oleh diskriminasi pemerintah lewat Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercaya­
Musala At-Taqwa dan Al-Hidayah terletak di bagian Timur desa yang
sebagian besar penduduknya adalah warga non-Ahmadi (Mustofa, Wakil
Ketua JAI Manis Lor, wawancara, 20 Februari 2013).
6
SKB ini dikeluarkan menjelang pemilihan Bupati 2003, di mana Bupati
Arifin Setiamihardja hendak mencalonkan diri kembali. Pihak-pihak yang
menandatangani SKB ini adalah Bupati Kuningan, Pimpinan DPRD Kuningan,
Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, KODIM 0615, Kapolres Kuningan,
Sekda Kabupaten Kuningan, Ketua FKPP Kuningan, Ketua MUI kabupaten
Kuningan, Ketua Muhammadiyah Kab Kuningan, Ketua NU Kabupaten
Kuningan, DPC GUPPI, DPD Nahdatul Anwar, Gerakan Anti Maksiat, PUI,
Robithah Ma’ahid Islamiyah, MDI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ihya,
Thoroqoh Idaroh Syu’biyah.
5
32
Pemolisian Konflik Sektarian
an Masyarakat (PAKEM). Dalam laporannya, Tim PAKEM mengeluarkan pernyataan bahwa “Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang
Manis Lor adalah bukan Islam,” “tidak mau menerima SKB 2002,”
dan meminta yang berwenang mengambil keputusan “untuk bertindak lebih represif sesuai langkah-langkah yang berlaku.” Yang
dimaksud tindakan represif di sini adalah menyidik penganut Ahmadiyah yang dianggap melanggar SKB (ditujukan kepada Polres
Kuningan), tidak melaksanakan perkawinan jemaat Ahmadiyah
(di­tujukan kepada Kantor Departemen Agama Kuningan), dan
tidak menerbitkan Kartu Tanda Penduduk kepada penganut Ahmadiyah (ditujukan kepada Camat Jalaksana).7
Selang beberapa bulan, pada Februari 2003, atas keberatan warga Ahmadiyah, Ditjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri meminta bupati di atas meninjau kembali SKB yang dianggap bukan
produk hukum karena turut didasarkan pada tanda tangan tokoh
ormas dan pimpinan pesantren.8 Meski demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah lewat Tim PAKEM sebelumnya
berdasarkan SKB tersebut tak pernah dianulir dan intimidasi terhadap Ahmadiyah terus berlanjut.
Mengetahui dasar hukumnya lemah, pada 20 Desember 2004,
Pemkab Kuningan kembali mengeluarkan SKB serupa yang dianggap lebih kuat legalitasnya. Seperti SKB sebelumnya, SKB kedua ini
juga berisi larangan terhadap ajaran dan kegiatan Ahmadiyah di
Kuningan, ditambah perintah pengawasan dan pembinaan kepada
instansi terkait. Bedanya, SKB kedua ini hanya ditandatangani oleh
unsur pemerintah, yaitu Bupati, H. Aang Hamid Suganda (yang
baru saja terpilih sebagai bupati pada 2003), Kepala Kejaksaan
Negeri, M. Syaeful, S.H., dan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kuningan, Drs. H. MA. Syarifuddin.9
Surat TIMPAKEM tertanggal 23 Desember 2002 dengan Nomor B-460/0.2.22/
Dsp.5/12/2002 ditujukan kepada Polres Kuningan, Nomor B-461/0.2.22/
Dsp.5/12/2002 kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Kuningan, dan Nomor B-462/0.2.22/Dsp.5/12/2002 kepada Camat Jalaksana.
8
Surat Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Depdagri No. 450/104/2003
tanggal 25 Februari 2003 yang ditujukan kepada Bupati Kuningan.
9
Lihat Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan
Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Kuningan ini bernomor 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, Nomor KEP-857/0.2.22/
7
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
33
Pasca-keluarnya SKB kedua ini, pemerintah melalui Satpol PP
menutup Masjid An-Nur dan tujuh musala Ahmadiyah pada 30 Juli
2005. Gedung pertemuan dan rumah missi milik jemaat Ahmadiyah juga ditutup. Pihak Ahmadiyah sempat mengajukan gugatan
terkait SKB ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun,
gugatan ditolak dengan alasan bukan kewenangan PTUN. Selama
beberapa bulan, warga beribadah berkelompok di rumah-rumah
penduduk. Setelah suasana berangsur tenang, warga Ahmadiyah
membuka sendiri masjid dan musala pada pertengahan 2006 (wa­
wancara, 20 Februari 2013).
Tidak ada reaksi langsung dari pihak anti-Ahmadiyah sampai
penghujung November 2007 ketika Komponen Muslim Kabupaten
Kuningan (KOMPAK) melayangkan surat kepada pengurus JAI
Manis Lor. Mereka menuntut pihak Ahmadiyah menanggalkan
pengakuan beragama Islam, menghentikan kegiatan, dan membongkar seluruh tempat kegiatannya. Jika tuntutan tersebut tidak
dipenuhi dalam tempo 15 hari, mereka menyatakan “siap melawan
tantangan Ahmadiyah dan siap menghentikan kegiatan Ahmadiyah sesuai perintah/bunyi SKB dengan gerakan jihad umat Islam
beserta komponennya.”10
Selain lewat surat, mereka juga menebar ancaman lewat spanDsp.5/12/2004 dan Nomor Kd.10.08/6/ST.03/1471/2004, tertanggal 20
Desember 2004.
10
Surat Komponen Muslim Kuningan Nomor 01/KM.KK/XI/2007 tanggal
19 November 2007 juga ditembuskan kepada pihak Muspida Kuningan dan
Muspika Jalaksana. Surat tersebut memuat pernyataan-pernyataan provokatif,
di antaranya seperti “Muslim yang tidak mengganyang Ahmadiyah berarti
mengalirkan dosa setiap hari”; “Pengikut, Pendukung dan Pembela Ahmadi­
yah halal darahnya”; dan “Lebih bahagia jadi Muslim penghuni penjara kelak
mati masuk sorga daripada jadi Muslim penghuni di luar penjara/di rumah
kelak mati belum tentu masuk sorga.” Surat ini ditandatangani oleh wakilwakil dari Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAH) Desa Manis Lor, Ketua Remaja
Masjid Al-Huda (RUDAL) Desa Manis Lor, Pengasuh Pondok Pesantren Al
Muttaqin Desa Manis Lor, Ketua Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Kabupaten
Kuningan, Ketua Ikatan Pencak Silat (IPS) Bima Suci Kabupaten Kuningan,
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Kuningan, Ketua Laskar Jihad
Kabupaten Kuningan, Ketua Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi
(GIBAS) Kabupaten Kuningan, Ketua Barisan Rakyat Kuningan (BARAK)
Kabupaten Kuningan, Ketua Gerakan Anti Maksiat (GAMAS) Kabupaten
Kuningan, serta sejumlah tokoh ulama dan pimpinan pesantren di Kabupaten
Kuningan.
34
Pemolisian Konflik Sektarian
duk-spanduk yang dipasang di sekitar jalan Desa Manis Lor. Spanduk RUDAL, misalnya, menyatakan, ”Ahmadiyah jelas aliran sesat
dan menyesatkan. Halal darah Ahmadiyah (agama), haram darah
Ahmadiyah (negara).” Spanduk lainnya dari KOMPAK berbunyi
“Aksi birokrasi mandul, aksi jihad muncul. Hindari anarki, pastikan Ahmadiyah habis. Ahmadiyah di dunia sengsara, di Akhirat
ke neraka.” Plang besar yang dipasang di jalan masuk ke Desa
Manis Lor terpampang SKB dan pernyataan GERAH, “Ahmadiyah
mutlak bukan Islam. Ajarannya sesat dan merusak Islam. Orang
Islam Mendukung Ahmadiyah = Murtad.” Belakangan Polres Ku­
ningan turut memasang spanduk di bawahnya yang bunyinya,
“Kita semua adalah saudara, hindari kekerasan dan main hakim
sendiri.”
Suasana makin tegang. Jajaran Muspida dan Muspika menemui
kedua belah pihak untuk mencari solusi. Tak lama setelah itu, pada
13 Desember 2007, Pemkab Kuningan memerintahkan Satpol PP
menutup tiga tempat ibadat dan satu gedung pertemuan milik Ahmadiyah.11 Setelah bernegosiasi dengan pihak Ahmadiyah, dengan
tekanan KOMPAK yang sudah mengumpulkan massa, Satpol PP
akhirnya menutup masjid An-Nur, dan dua musala, yaitu At-Takwa
dan Al-Hidayah.
Tidak puas dengan penutupan itu, pada 18 Desember 2007,
berbagai ormas yang tergabung dalam Gabungan Umat Islam
Indonesia (GUII) mengerahkan sekitar 700 massa ke Manis Lor.
Sasaran mereka adalah Masjid An-Nur. Di sana warga Ahmadiyah,
sebagian besar ibu-ibu, sudah duduk memenuhi jalan dan berdoa
bersama. Karena tak bisa menerobos barikade polisi dan berkalikali dihalau gas air mata, sejumlah massa masuk lewat gang-gang
kecil dan menyasar musala Ahmadiyah. Selain mengobrak-abrik
musala At-Taqwa dan Al-Hidayah, mereka juga merusak delapan
rumah warga Ahmadiyah dan melukai tujuh warga Ahmadiyah
yang berusaha mempertahankan musala.12
Surat perintah Nomor 300/4778/POL.PP./2007 ditandatangani Wakil Bupati
Kuningan, Aan Suharso.
12
Rincian kronologi peristiwa Desember 2007 bisa dilihat dalam penuturan
Muhammad Kodim, “Selasa yang Nestapa di Manis Lor”. http://isamujahid.
wordpress.com/manislor-menangis/ (diakses pada 18 Oktober 2012).
11
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
35
Insiden Desember 2007 ini menandai peningkatan gerakan antiAhmadiyah dari segi cakupan dan identitas aktor. Yusuf Ahmadi
(wawancara, 18 Februari 2013) menuturkan, sebelumnya aktor pe­
nentang berasal dari dalam Kuningan. Sejak 2007, aktor penentang
juga berdatangan dari luar Kuningan, sementara aktor lokal desa
Manis Lor semakin melemah. Kelompok penentang yang terlibat
pun tidak hanya berlatarbelakang keislaman saja, tapi juga kedaerahan seperti Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS)
sampai ke organisasi olahraga seperti Ikatan Pencak Silat (IPS) Bima
Suci.
Tetapi di samping peningkatan gerakan anti-Ahmadiyah, insiden 2007 juga menandai perubahan sikap polisi terhadap pelaku
konflik. Pertama, polisi mengerahkan kekuatannya dan sempat
membendung massa, meski gagal mengantisipasi aksi kekerasan
massa yang masuk lewat gang di sekitar desa. Kedua, pasca peristiwa, polisi menangkap dan memproses pelaku perusakan sampai
divonis di pengadilan.
Dalam peristiwa ini, enam terdakwa dijatuhi hukuman 1 bulan 25 hari penjara potong masa tahanan, lebih ringan lima hari
dari tuntutan jaksa, yaitu dua bulan penjara. Vonis tersebut hampir sama dengan masa penahanan para terdakwa sebelum proses
penga­dilan sehingga mereka bisa segera bebas tak lama setelah
putusan pengadilan dijatuhkan.13
Meski tak puas dengan putusan pengadilan tersebut, Yusuf
Ahmadi, (wawancara, 18 Februari 2013) mengakui bahwa dalam
peristiwa ini “kepolisian berani mengambil langkah yang mungkin
berat.” Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di mana laporanlaporan warga Ahmadiyah yang menjadi sasaran kekerasan tak
pernah diproses polisi dengan alasan ketiadaan bukti dan saksi.
Di tengah segala keterbatasannya, tindakan tegas polisi pada
insiden 2007 tersebut cukup berhasil meredam konflik. Perusakan
dan penganiayaan yang sebelumnya kerap terjadi seketika berhenti. Mengomentari hal ini, salah seorang anggota Polres (wawancara,
Ketika persidangan berlangsung, ratusan aktivis ormas Islam menggelar
aksi solidaritas di depan pengadilan. Lihat http://news.liputan6.com/
read/154907/terdakwa-perusakan-masjid-ahmadiyah-divonis-bersalah
(diakses pada 18 Oktober 2012).
13
36
Pemolisian Konflik Sektarian
19 Februari 2013) menyatakan, “mungkin orang takut juga kalau
dipenjara”. Setelah terbit SKB tiga menteri pada 2008, warga Ahmadiyah membuka kembali masjid dan musala yang ditutup sebelumnya. Spanduk-spanduk intimidatif termasuk plang SKB Bupati
juga diturunkan. Desa Manis Lor mengalami masa tenang sampai
muncul ketegangan dan mobilisasi besar-besaran pada 2010.
Insiden Juli 2010: Pengulangan Pola
Seperti insiden sebelumnya, peristiwa 2010 diawali dengan tuntutan ormas-ormas Islam supaya tempat ibadat Ahmadiyah di Manis
Lor ditutup. Mereka menyuarakan tuntutannya dalam demonstrasi
pada 2 Maret 2010 dan pertemuan pada tanggal 1 dan 14 Juni 2010
(Kontras 2012a: 10). Pertemuan 14 Juni 2010 dihadiri Muspida selain
MUI, ulama dan tokoh-tokoh ormas. Gelagat adanya pengerahan
massa ke Manis Lor sudah terdeteksi oleh Kapolres Kuningan,
AKBP Yoyoh Indayah yang kemudian menyampaikannya kepada
jemaat Ahmadiyah pada 17 Juni 2010.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, MUI Ku­ningan
membuat surat rekomendasi kepada Bupati untuk menutup sarana kegiatan Ahmadiyah.14 Ketika Pemda menyampaikan rencana penyegelan ini, pihak Ahmadiyah langsung menolak. Meski
demikian, Bupati tetap mengeluarkan surat perintah penyegelan
pada 25 Juli 2010. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa salah
satu dasar perintah penutupan Bupati adalah aspirasi ulama dan
tokoh ormas serta rekomendasi MUI. Tak tanggung-tanggung, Bu­
pati memerintahkan Satpol PP untuk menyegel delapan tempat
kegiatan Ahmadiyah.15
Upaya penyegelan dilakukan pada 26 Juli 2010 terhadap Mas14
Surat rekomendasi MUI Kuningan kepada Bupati tertanggal 24 Juni
2010 No 38/MUI-kab/VI/2010 ini turut ditandatangani Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Kuningan, Dewan Masjid Indonesia (DMI)
Kab. Kuningan, Gerakan Reformis Islam (GARIS) Kab. Kuningan, Pimpinan
Daerah Persatuan Islam (Persis), Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Forum
Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kab. Kuningan, Gerakan Anti Maksiat
(GAMAS) Kab. Kuningan, dan Persatuan Ummat Islam (PUI) Kab. Kuningan.
15
Surat Perintah Bupati Kuningan Nomor 451.2/2065/SAT.POL.PP tanggal
25 Juli ditandatangani Bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda. Lihat juga
Kontras, (2012a: 8).
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
37
jid An-Nur. Kepala Satpol PP Kuningan, Indra Purwanto, didampingi Kapolres Yoyoh Indayah, mendatangi jemaat Ahmadiyah
untuk menyampaikan rencana penyegelan dan kemungkinan ada­
nya pengerahan massa anti-Ahmadiyah. Pihak Ahmadiyah menolak rencana tersebut dan meminta agar diadakan dialog untuk
menghindari bentrokan. Kapolres, Yoyoh Indayah (wawancara, 6
Februari 2013) segera berkoordinasi dengan Bupati dan Muspida.
Dialog segera diagendakan pada malam hari itu juga di gedung
DPRD Kuningan namun kemudian gagal setelah wakil Ahmadiyah, Deden Sujana, memberitahu bahwa pihaknya urung hadir.16
Upaya penyegelan kembali dilakukan dua hari kemudian, pada
28 Juli 2010, sekitar pukul 06.30 WIB. Didampingi Polres Kuningan,
Satpol PP menyegel satu masjid dan empat musala Ahmadiyah tan­
pa menunggu persetujuan pihak Ahmadiyah. Tidak terima, warga
Ahmadiyah membuka palang dan segel yang telah dipasang dan
melempari petugas Satpol PP dengan batu. Upaya penyegelan
akhir­nya dihentikan (Kontras 2012a: 8; lihat juga Setara 2010: 7).
Hal ini memicu reaksi ormas-ormas yang memang sudah berniat mengerahkan massa ke Desa Manis Lor. Setelah penyegelan
gagal dilakukan, Kapolres Yoyoh Indayah (wawancara, 6 Februari
2013) menerima surat pemberitahuan kegiatan istigasah di Masjid
Al-Huda, Manis Lor, pada 29 Juli 2010. Rencana istigasah ini juga
sudah ramai diberitakan di media massa setempat. Salah seorang
anggota intel Polres (wawancara, 19 Februari 2013) menuturkan
bahwa ketika itu sempat beredar provokasi dan seruan mobilisasi
melalui SMS (short message service) dan telepon kepada para ulama
dan warga Kuningan.
Kapolsek Jalaksana, Kompol Rudi Rahmat (wawancara 21 Februari 2013) memperkirakan jumlah massa yang hadir pada istigasah
29 Juli 2010 adalah sekitar 1000 sampai 1.500 orang. Selain dari
dalam Kuningan, massa berasal dari Wilayah III Jawa Barat dan
Priangan. Sementara itu Kapolres, Yoyoh Indayah (wawancara 6
Februari 2013) menyebutkan massa berasal dari Cirebon, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Ormas-ormas yang terlibat antara lain
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon, GAMAS (Gerakan
Surat pemberitahuan ketidakhadiran dilayangkan secara tertulis dalam
surat. Lihat Kontras 2012a: 8-10 & 33 atau Setara 2010: 7.
16
38
Pemolisian Konflik Sektarian
Anti Maksiat), GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Alirat Sesat),
Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islam (HASMI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Forum Silaturahmi Kota
Wali (Foskawal) Cirebon, Gerakan Reformis Islam (GARIS) dan
Pasukan Siluman (Silaturahmi Antar Umat Manusia) (lihat Hasani
& Naipospos 2010; Setara Institute 2010: 130; dan Kontras 2012a: 9).
Dalam istigasah tersebut, tokoh ormas, kiyai, pesantren ber­
giliran menyampaikan orasi. Beberapa di antaranya berisi provokasi kepada massa untuk melakukan penyerangan terhadap
Ah­madiyah. Bupati, Aang Hamid Suganda dan Kapolres, Yoyoh
Indayah, sempat hadir memberikan imbauan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan.17
Tak puas dengan pernyataan Bupati, sekitar pukul 11.00 WIB
massa mulai bergerak ke arah Masjid An-Nur. Sementara itu, warga
Ahmadiyah sudah bersiap mempertahankan masjid dari serbuan
massa. Mereka menyiapkan batu dan memasang ban bekas di te­
ngah jalan. Pasukan Brimob Polda Jabar dan Kepolisian Kuningan
bersiaga di antara kedua pihak massa yang berhadap-hadapan.
Untuk menghindari terulangnya peristiwa 2007, Polisi berjaga di
setiap gang menuju musala-musala Ahmadiyah di desa Manis Lor
(Kompol Rudi Rahmat, Kapolsek Jalaksana, wawancara 21 Februari
2013). Kapolres Yoyoh Indayah memimpin langsung anggotanya di
lokasi kejadian.
Massa anti-Ahmadiyah terus merangsek masuk sehingga konfrontasi dengan aparat tak terhindarkan. Mereka melempari petugas dengan batu dan dibalas petugas dengan gas airmata. Barikade
aparat pun akhirnya bobol. Kedua pihak kemudian terlibat perang
batu tetapi tak sampai terjadi bentrokan fisik secara langsung atau
jarak dekat. Massa yang tinggal berhadap-hadapan dengan warga
Ahmadiyah terlihat mengacung-acungkan benda keras dan benda
tajam seperti batu, balok kayu dan samurai. Bentrokan mereda se­
lepas zuhur. Polisi kemudian mengumpulkan kekuatan dan akhir­
nya berhasil mengurai massa.18
Dalam peristiwa ini, lima orang terluka akibat lemparan batu,
17
18
Dokumentasi video Kapolres, “Ahmadiyah Kuningan (29-07-2010).wmv”
Dokumentasi video Kapolres. Lihat juga Kontras 2012a: 33.
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
39
seorang dari warga Ahmadiyah, seorang dari Brimob Cirebon, dan
tiga orang dari pihak penentang Ahmadiyah. Sementara itu sejumlah rumah milik jemaat Ahmadiyah rusak terkena lemparan batu
(Kontras 2012a: 8-10). Tidak ada pelaku perusakan yang ditangkap
atau di­proses secara hukum. Tetapi Kapolsek Jalaksana, Kompol
Rudi Rahmat, menuturkan (wawancara, 21 Februari 2013) bahwa
pasca peristiwa, Kapolres Yoyoh sempat mengumpulkan sejumlah
pimpinan ormas dan memperingatkan bahwa pihaknya tak segansegan membekuk mereka jika melakukan tindakan pidana.
Sejak itu sampai laporan ini ditulis, belum ada lagi konflik besarbesaran yang melibatkan pengerahan massa dan pengamanan kepolisian dalam jumlah besar. Meski demikian, hal itu tidak berarti
bahwa potensi konflik tidak ada sama sekali. Terlebih tindakan dan
kebijakan diskriminatif terhadap warga Ahmadiyah masih terus
terjadi hingga kini. Tuntutan pengosongan kolom agama dalam
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) warga Ahmadiyah, penolakan pencatatan pernikahan dan pengurusan ibadah haji, sampai penolakan pembangunan gedung perpustakaan sekolah adalah
beberapa di antaranya.
Serangkaian insiden di Manis Lor menunjukkan pola yang berulang. Tahapan-tahapan protes, tuntutan, ancaman, penyegelan,
pembukaan segel dan pengerahan massa bisa ditemukan dalam
hampir setiap peristiwa konflik. Beberapa di antaranya bertepatan
atau berdekatan dengan momen-momen seperti Ramadan atau
pemilihan kepala desa dan pemilihan Bupati. Yang membedakan
suatu konflik dari konflik sebelumnya adalah tingkatannya yang
terus mengalami eskalasi, dari konflik lokal desa, lintas desa, hingga lintas kabupaten. Dalam hal ini, kepolisian Kuningan belajar dari
pengalaman sebelumnya.
Dinamika Pemolisian Konflik Anti-Ahmadiyah Manis Lor
Karena riwayatnya yang panjang dan kerap berulang ini, konflik
Ahmadiyah selalu menjadi perhatian utama kepolisian Kuningan
meski sudah sekian kali berganti kepemimpinan. Bagian ini akan
mengulas bagaimana polisi menangani konflik Ahmadiyah pada
2010, dengan segala pengetahuan, budaya dan kerangka legalprosedural yang dimilikinya. Selain itu, politik lokal, opini publik,
40
Pemolisian Konflik Sektarian
dan interaksi polisi dengan aktor konflik juga akan disoroti dalam
kaitannya dengan tindakan pemolisian.
Tindakan Pemolisian
Sebulan sebelum peristiwa 29 Juli 2010, Polres Kuningan sudah
mendeteksi potensi gangguan keamanan. Polres hadir dalam pertemuan Juni 2010 ketika sejumlah ormas mendesak pemerintah Kabupaten Kuningan menutup sarana kegiatan Ahmadiyah. Kapolres
Yoyoh Indayah (wawancara, 6 Februari 2013) bahkan mendapat
informasi dari kelompok anti Ahmadiyah sendiri yang mengirim
surat pemberitahuan rencana istigasah di Masjid Al-Huda, Manis
lor (lihat juga Kontras 2012a: 30). Mengetahui adanya kemungkinan
datangnya massa dari luar Kuningan, intelijen Polres Kuningan
(wawancara, 19 Februari 2013) melakukan koordinasi lintas daerah
untuk memperkirakan jumlah massa.
Kapolres, Yoyoh Indayah, mengaku selalu berkoordinasi de­
ngan Polda. Setiap laporan perkembangan situasi yang dikirim
ke Polda selalu dia sertai dengan permintaan back-up dari Polres
sekitar dan Polda, khususnya Brimob detasemen C, Cirebon.
Menurutnya, Polda cukup sigap dalam menanggapi laporan serta
memberikan arahan dan bantuan. Kapolda Jawa Barat, Brigjen Pol
Sutarman, dalam kunjungan ke Polres Kuningan pada 28 Juli 2010,
menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas kepada siapa
pun yang melakukan perusakan dan penganiayaan.19
Kepolisian sudah bersiaga di Manis Lor sejak 26 Juli 2010, ketika
ada upaya penyegelan oleh Satpol PP. Tercatat 250 anggota Polres
Kuningan dibantu satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob
Polda Jawa Barat dan satu Satuan Setingkat Pleton (SST) anggota
Kodim dan Dishub Kuningan bersiaga di Manis Lor.20 Semua bergabung di bawah arahan Kapolres Yoyoh (Rudi Rahmat, wawancara 19 Februari 2013).
19
“Kapolda Jamin Keamanan Kuningan,” Radar Cirebon, 29 Juli 2010, http://
radarcirebon.com/2010/07/29/kapolda-jamin-keamanan-kuningan/ (diakses
pada 15 Oktober 2012).
20
“Pengamanan Rencana Penyegelan Tempat ibadat Ahmadiyah”, Polres
Kuningan, 27 Juli 2010. http://polreskuningan.wordpress.com/2010/07/27/
(diakses pada 15 Oktober 2012).
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
41
Selain mengerahkan kekuatan, polisi melakukan tindakan
pen­cegahan dengan mempersuasi pihak-pihak yang berkonflik.
Kontras melaporkan bahwa Nur Rohim, Sekretaris JAI Manis Lor,
beberapa kali didatangi aparat kepolisian yang meminta pihaknya
agar menghindari bentrokan (Kontras 2012a: 31). Persuasi juga dilakukan kepada ormas anti-Ahmadiyah sejak pertemuan Juni 2010
sampai pada saat istigasah 29 Juli 2010. Dalam istigasah tersebut
Kapolres Yoyoh Indayah sempat mengimbau ribuan anggota ormas Islam yang hadir agar tidak melakukan tindakan melanggar
hukum.21
Setelah upaya persuasi tak berhasil, Dalmas Polres Kuningan
dan Sat Brimob Polda Jawa Barat melakukan upaya antisipasi.
Mereka membentuk barikade berlapis di jalan utama menuju desa
Manis Lor. Sementara itu anggota Polres lainnya sudah berjaga di
setiap jalan gang menuju pemukiman warga Ahmadiyah Manis Lor
(Kompol Rudi Rahmat, wawancara, 19 Februari 2013). Tambahan
pasukan dari Dalmas Polres Kuningan dan satu SSK Brimob Polres
Cirebon didatangkan setelah massa penentang Ahmadiyah me­
nerobos barikade Brimob (Kontras 2012a: 32).
Kapolres, Yoyoh Indayah, (diskusi, 6 Februari 2013) menuturkan
bahwa pada saat istigasah 29 Juli 2010, jumlah kekuatan anggota­
nya kira-kira sebanyak 900 personil. Setelah datang bantuan, total
anggota kepolisian yang bersiaga di Manis Lor mencapai sekitar
1.500 personil. 700 personil di antaranya berasal dari Polres Ku­
ningan. Sisanya adalah bantuan personil dari Polda Jawa Barat dan
Polres-polres sekitar Kuningan. Jumlah tersebut kira-kira berimbang dengan jumlah massa anti-Ahmadiyah yang datang ke Manis
Lor.22
Dokumentasi video Kapolres berjudul “Ahmadiyah Kuningan (29-07-2010).
wmv.” Lihat juga “Hujan Batu Warnai Penyerangan Jemaat Ahmadiyah
di Kuningan,” Tempo Interaktif, 28 Juli 2010. http://www.tempo.co/read/
news/2010/07/28/178266946/Hujan-Batu-Warnai-Penyegelan-MasjidAhmadiyah-di-Manis-Lor (diakses pada 14 Oktober 2011).
22
Dalam dokumentasi video Kapolres berjudul “Antisipasi Ahmadiyah (3007-2010).wmv.” Kapolres merinci satuan-satuan yang diturunkan ke Manis
Lor, yaitu Anggota Polres Kuningan 600 personil, Brimob Polres Kuningan 5
Kompi, Dalmas Polda Jabar 1 kompi, Dalmas Polres Kab Cirebon 2 peleton,
Dalmas Polres Kota Cirebon 1 peleton, dan Dalmas Polres Majalengka 1
peleton. Dalam video terlihat juga ada sejumlah anggota Kodim yang ikut
21
42
Pemolisian Konflik Sektarian
Tanggapan terhadap kekuatan dan tindakan polisi pada saat itu
beragam. Nur Rohim, Sekretaris Umum JAI Manis Lor, se­perti dikutip Kontras, mengatakan bahwa polisi sempat mengaku kewalahan, malah menekan Ahmadiyah, dan khawatir tak bisa menangani
(Kontras 2012a: 31). Sementara itu, Yusuf Ahmadi dan Mustofa,
pengurus JAI Manis Lor, (wawancara 18 dan 20 Februari 2013),
menganggap personil polisi yang diturunkan sudah memadai. Yusuf Ahmadi, bahkan menganggapnya sebagai pengerahan pasukan
terbesar di Jawa Barat. Deden Sujana, yang dalam peristiwa itu
bertindak sebagai juru bicara JAI Manis Lor, (perbincangan pribadi,
24 Maret 2013) setuju bahwa kinerja polisi dalam peristiwa di Manis
Lor baik.23
Dokumentasi video dan berbagai keterangan memang menunjukkan bahwa kepolisian sudah menjalankan fungsinya, dari mulai
upaya persuasif sampai upaya represif seperti menguraikan massa
dengan gas air mata.24 Tindakan represif semacam ini dalam konflik
bernuansa agama biasanya adalah pilihan terakhir dan dihindari
karena dianggap bisa berbalik membahayakan personil polisi (I
Nyo­man Oka, Kasat Binmas Polres Kuningan, wawancara 19 Februari 2013). Di banyak kasus, polisi lebih memilih langkah mudah,
yaitu dengan mengevakuasi sasaran konflik. Prinsipnya keselamatan jiwa lebih didahulukan dibanding harta.
Pilihan evakuasi atau bahkan relokasi Ahmadiyah sebagai sasaran konflik tak pernah menjadi isu di Kabupaten Kuningan. Warga Ahmadiyah Manis Lor yang jumlahnya ribuan, diakui salah
seorang anggota Intel Polres, tak mungkin bisa dievakuasi (wa­
wancara 19 Februari 2013). Apakah opsi evakuasi akan dipilih seandainya jumlah warga Ahmadiyah di Manis Lor sedikit? Kapolres
Yoyoh Indayah (diskusi, 6 Februari 2013) mengatakan, sekalipun
ada evakuasi, polisi harus tetap mengamankan dan tak bisa lepas
tangan. “Yang harus diamankan itu jiwa raga dan harta benda.”
bersiaga, tetapi hanya di ring paling luar.
23
Dikutip dari https://twitter.com/dedensujana/status/315651732833181696
(diakses pada 24 Maret 2013).
24
Dokumentasi video Kapolres berjudul “Ahmadiyah Kuningan (29-07-2010).
wmv.” Lihat juga Kontras 2012: 31-33).
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
43
Pengetahuan Polisi
Prinsip dan ketentuan terkait perlindungan minoritas dan Hak
Asasi Manusia (HAM) di kepolisian tertuang dalam Peraturan Kepala Polri No. 8 Tahun 2009. Semua anggota Polres dan Polsek yang
sempat kami wawancarai mengaku tidak mengetahui perkap tersebut secara rinci. Meski demikian, secara umum mereka menyatakan
bahwa aksi kekerasan dan pelanggaran HAM tidak bisa dibiarkan.
Mereka juga sepakat bahwa di era demokrasi seperti sekarang, persoalan HAM harus benar-benar diperhatikan.
Pernyataan Kapolres dan Kapolda di media massa cukup jelas
memberikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk beragama
dan berkeyakinan, serta dan menindak tegas pelanggar hukum.
Kapolda misalnya memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan
membiarkan masyarakat main hakim sendiri sehingga yang kuat
menindas yang lemah.25 Sementara itu Kapolres Yoyoh Indayah
menyatakan bahwa dia akan memberikan perlindungan kepada
semua warga masyarakat yang membutuhkan, terlepas dari keyakinannya (Kontras 2012a: 34).
Kapolres Yoyoh Indayah mengakui (diskusi, 6 Februari 2013)
bahwa sikap imparsialnya sering disalahpahami pihak penentang Ahmadiyah. Dalam sebuah pertemuan, seseorang pernah
menuduhnya “memanjakan Ahmadiyah.” Dia langsung membantah dan memberikan penjelasan sebagai berikut:
Saya tak pernah memanjakan siapa pun. Kewajiban saya
adalah mengamankan dan menyelamatkan semua warga
masyarakat. Tidak ada ketentuan saya memanjakan Ahmadiyah atau Anda. Siapa pun pada saat itu yang menjadi sasaran
ketidakamanan, penyerangan, dan sebagainya, merekalah
yang diamankan. Ahmadiyah diamankan karena ada indikasi pernyataan-pernyataan yang mengancam keselamatan
Ahmadiyah. Makanya kita bersiaga di pemukiman Ahmadiyah Manis Lor. Kalau kita mengamankan di tempat lain, itu
sama saja bohong. Begitu juga dengan isu lain seperti demo
25
“Kapolda Jamin Keamanan Kuningan,” Radar Cirebon, 29 Juli 2010, http://
radarcirebon.com/2010/07/29/kapolda-jamin-keamanan-kuningan/ (diakses
pada 15 Oktober 2012).
44
Pemolisian Konflik Sektarian
buruh atau BBM. Polisi berada di tengah-tengah. Seandainya
ada pemberitahuan ke Polres bahwa akan ada massa yang
melakukan aksi di Pemda, saya akan melakukan pengamanan di Pemda yang jadi sasarannya (terlepas dari pendapat
pribadi soal buruh dan BBM). Demikian juga dengan rumah
Anda. Dulu rumah Anda hampir saya amankan karena ada
sebagian orang yang tak suka dengan Anda mau berdemo ke
rumah Anda. Tapi saat itu saya bisa mengeremnya dan tidak
terjadi.26
Kapolres Yoyoh Indayah (wawancara, 6 Februari 2013) berusaha
agar prinsip tidak berpihak (netral) dan tidak pandang bulu (imparsial) tersebut juga dipegang oleh anak buahnya,
Saya selalu menyampaikan hal itu (prinsip netralitas) ke
anggota ketika apel. Pokoknya tugas kita mengamankan dan
menyelamatkan seluruh warga masyarakat, siapa pun itu.
Semua adalah umat Tuhan. Semua punya hak hidup. Kita
berpegang pada UU No. 2 (2002) bahwa tugas kita melin­
dungi, mengamankan, dan menyelamatkan seluruh warga
masyarakat.
Senada dengan Kapolres, I Nyoman Oka, (wawancara 19 Feb­
ruari 2013) menyatakan, bukan wewenang polisi untuk menentu­
kan benar atau tidaknya suatu keyakinan seseorang maupun
kelompok. Untuk itu menurutnya polisi harus berkoordinasi
dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Kementrian Agama
dan Kementerian dalam Negeri. Sementara itu Kapolsek Jalaksana
(wawancara, 21 Februari 2013) mengatakan bahwa polisi tidak bisa
melarang orang untuk meninggalkan keyakinannya, apalagi jika
dibenturkan dengan prinsip HAM. Bisa disimpulkan bahwa, dalam
konflik agama, polisi tahu bagaimana bertindak netral tetapi fungsinya terbatas hanya pada aspek pengamanan.
Repotnya banyak aturan pemerintah yang membingungkan,
mulai dari SKB daerah dan Menteri hingga level undang-undang.
Sebagai contoh, UU No.1/PNPS/1965 disebut-sebut dalam salah
satu posting blog Polres Kuningan yang disalin dari berita dari
Kapolres Yoyoh Indayah tidak merinci nama orang, nama tempat dan tanggal
percakapan tersebut.
26
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
45
Radar Cirebon. Di sana dikutip pernyataan Ketua MUI, H. Hafidin Achmad yang menyatakan bahwa “hukum positif tentang
penodaan ajaran Islam itu sudah jelas tertuang dalam UU No 1/
PNPS/1965.” Karena itu pihaknya membantah telah melanggar
HAM dan justru menuduh “kalangan yang mendukung Ahmadiyah belum mempelajari UU HAM secara lengkap.”27
Sikap pribadi anggota polisi terhadap Ahmadiyah sendiri beragam. Seorang anggota intelijen Polres Kuningan (wawancara,
19 Februari 2013) mengaku pernah melakukan observasi dengan
membaur bersama jemaat Ahmadiyah. Dia tidak menemukan
“ajaran menyimpang” seperti yang selama ini dituduhkan: “Ahmadiyah mengaku Islam. Adzan-nya sama, kitab sucinya al-Quran,
kadang ditanya soal tadzkiroh juga tak tahu. Membuktikannya
susah. Tapi ormas menuntut banyak. Kita cuma antisipasi.”
Narasumber lain dari Polres Kuningan (wawancara, 19 Februari
2013) menganggap bahwa Ahmadiyah bukan Islam “yang sebenar­
nya”. Menurutnya, “sebagai seorang Muslim, saya tahu itu me­
nyalahi Islam. Agama Islam yang sebenarnya bukan seperti itu”.
Ketika keyakinan pribadi dihadapkan dengan prinsip HAM,
seorang narasumber dari Polsek Jalaksana (wawancara, 21 Februari 2013) menyatakan: “Sebagai Muslim, saya tahu (Ahmadiyah)
itu menyalahi. Agama Islam yang sebenarnya tak seperti itu. Tapi
melarang orang berkeyakinan itu susah dan tidak diperbolehkan.
Apalagi ada prinsip HAM.” Dia kemudian melanjutkan bahwa tindakan kekerasan tidak diperbolehkan sambil menyebut hadis Nabi
Muhammad SAW tentang kewajiban mengubah kemunkaran.
Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri
Dalam peristiwa penyerangan 2010, Kapolres Yoyoh Indayah berpegang pada prinsip umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres menggarisbawahi pasal
13 tentang tugas pokok Polri dan pasal 14 (1), khususnya butir (e)
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan (i)
melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
Polres Kuningan, “Ajak Kembali ke Ajaran yang Benar,” 13 Juni 2008, http://
polreskuningan.wordpress.com/2008/06/13/ajak-kembali-ke-ajaran-yangbenar/ (diakses pada 15 Oktober 2012).
27
46
Pemolisian Konflik Sektarian
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia. Kapolres juga berpegang pada pasal 15 bahwa
dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Polri berwenang membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum.28
Dasar itulah yang digunakan Polres Kuningan agar konflik tidak bereskalasi menjadi kekerasan. I Nyoman Oka dari Polres Ku­
ningan (wawancara, 19 Februari 2013) menyebutkan, konflik yang
terjadi di Manis Lor pada Juli 2010 sudah masuk ke tahapan preventif. Itulah sebabnya Polres menurunkan pasukan dalam jumlah
yang banyak.
Tindakan tersebut dilakukan bukan tanpa tantangan. Seorang
anggota Polres (wawancara, 19 Februari 2013) menyebutkan bahwa
anggota kepolisian se-kabupaten Kuningan hanya 700 personil
dari yang idealnya 1400 personil. Sementara itu, di tingkat Polsek
Jalaksana yang membawahi dua kecamatan dan 25 desa, anggota
kepolisian masih jauh dari cukup, hanya ada 21 personil dari yang
idealnya 96 personil (Rudi Rahmat, wawancara, 21 Februari 2013).
Karena pengamanan pada peristiwa Juli 2010 dilakukan oleh
ribuan personil selama beberapa hari, dana operasional menjadi
persoalan tersendiri. Kapolres, Yoyoh Indayah (seminar, 6 Februari
2013) menyebutkan bahwa biaya pengamanan Juli 2010 memang
tak bisa ter-cover semua oleh anggaran ops kepolisian. Tetapi
menurutnya hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk mengendurkan pe­ngamanan: “Pokoknya ambil langkah dulu, urusan lain
belakang­an. Pokoknya jangan menganggap enteng. Kalau bisa
jumlah ang­gota dua kali lipat dari yang akan kita amankan. Kalau
ada kekurangan (dana) kita tinggal melapor ke Polda. Kalau Polda
tak bisa, kita ke Mabes.”
Untuk mengakali keterbatasan dana, Polres mendapat bantuan
dari Pemkab Kuningan. Sementara untuk konsumsi personil, Polres
sampai mengebon dari beberapa rumah makan. “Alhamdulilah
masyarakat percaya, kebetulan ada juga anggota (kepolisian) yang
punya rumah makan.” Semuanya dilunasi dengan mencicil setiap
28
Slide Presentasi Yoyoh Indayah (6 Februari 2013).
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
47
bulan dari anggaran untuk ops (Yoyoh Indayah, wawancara, 6 Februari 2013).
Hambatan lain yang dikeluhkan anggota Polres Kuningan yang
kami wawancarai adalah ketidakjelasan aturan pemerintah terkait
Ahmadiyah. Salahseorang anggota intelijen Polres Kuningan (wawancara 19 Feb) menuturkan, konflik terus terjadi karena tidak ada
aturan yang jelas dari pemerintah pusat. Aturan yang ada menurutnya masih mengambang. Hal itu rentan dimanfaatkan pihak-pihak
tertentu, baik untuk kepentingan politik atau lainnya.
Kapolres Yoyoh Indayah (diskusi, 6 Februari 2013) menganggap
dalam masalah agama, beda tafsir aturan itu biasa. Polisi menurutnya hanya berjaga-jaga agar perbedaan penafsiran tak jadi ben­turan.
Polisi juga melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tak mudah
terprovokasi. Urusan aliran dan keyakinan, polisi menyerahkan ke
MUI dan Bakorpakem. Dia juga tidak memandang Polri memerlukan aturan khusus untuk menangani konflik agama: “Sama saja, tak
perlu aturan tambahan, nanti malah banyak bikin aturan tak ada
aplikasinya. Yang penting SOP nya saja yang diperjelas. Syukurlah
sekarang sudah ada UU No. 7 tentang penanganan konflik.”
Di tengah berbagai hambatan dan tantangan di atas, Polres Ku­
ningan bisa mencegah terjadinya konflik kekerasan. Ketika ditanya
mengapa di tempat lain polisi tidak berhasil mencegah terjadinya
kekerasan, Kapolsek, Rudi Rahmat (wawancara, 21 Februari 2013)
enggan berkomentar. Dia hanya menyebutkan bahwa di Kuningan,
koordinasi Polsek dan Polres berjalan baik, penggalangan ke masyarakat dilakukan, intelijen dan pimpinan tidak menganggap enteng potensi konflik sekecil apa pun, dan polisi bersiaga di berbagai
titik sejak jauh-jauh hari. Anggota kepolisian lainnya (wawancara,
19 Februari 2013) menyebutkan, “masing-masing wilayah berbeda.
Di sini kita lebih baik mendahului daripada kecolongan. Di sini potensi gangguan sekecil apa pun dilaporkan.”
Budaya Kepolisian
Pernyataan-pernyataan yang disampaikan anggota Polres Ku­
ningan yang kami wawancara tentang demokrasi, HAM, kebebas­
an beragama, dan toleransi menunjukkan gambaran yang beragam.
Tapi sebagian besar menyatakan bahwa sementara polisi dituntut
48
Pemolisian Konflik Sektarian
untuk menghormati prinsip HAM dalam setiap tindakan, prinsip
HAM juga-lah yang membatasi polisi (membuat ragu-ragu) dalam
bertindak. Seorang anggota intelijen Polres Kuningan (wawancara,
19 Februari 2013) mengeluhkan:
Dulu kalau polisi melakukan interogasi bisa dengan memukul dan sebagainya. Polisi sekarang lebih hati-hati, kalau
orang tak suka, mengadu di pengadilan, polisi bisa kena.
Sedikit-sedikit HAM. Padahal banyak rekan polisi yang jadi
korban, tak ada yang turun. Di Poso, tak ada yang turun. Padahal kita juga manusia, berhak hidup, berhak sehat. Peristiwa Juli 2010 itu korbannya polisi, beberapa orang masuk
rumah sakit. Tak ada yang diekspos. Kalau warga sipil baru
luka gores saja wartawan sudah berdatangan. Tapi tidak apaapa begitulah tugasnya, kita sudah biasa.
Selain isu HAM, isu agama juga membuat anggota Polri ekstra
hati-hati. Polisi memandang konflik yang melibatkan isu agama
lebih sensitif dibandingkan konflik jenis lainnya. Bripka Lukman
(wawancara 19 Februari) menuturkan, “dibanding konflik lain,
konflik SARA lebih susah.” Baginya, keributan lain (non-agama)
bisa sekali selesai. Tapi konflik SARA dampaknya besar sehingga
perlu penanganan khusus. Dia menontohkan peristiwa Situbondo
1996 di mana letupan kecil bisa menyebar ke mana-mana.
Kewaspadaan itu membuat polisi menghindari tindakan represif dalam isu agama. Hal ini terlihat dalam penuturan I nyoman
Oka, Kasat Binmas Polres Kuningan (wawancara, 19 Februari 2013):
Secara pribadi, tindakan yang diutamakan adalah menyelamatkan keseluruhan agar jangan sampai berkembang. Polisi
babak belur karena kedua pihak melawan polisi. Nanti polisi
kena HAM. Akar permasalahannya belum tuntas polisi sudah diprotes. Upaya represif itu dihindari jangan sampai
terjadi. Menangkap orang juga perlu bukti dan saksi yang
memberikan keterangan. Ada asas praduga tak bersalah. Kalau salah langkah polisi bisa kena pra-peradilan. Karena itu
perhatian utama harusnya ada di wilayah preemptif, ibaratnya jarum jatuh pun polisi harus tahu.
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
49
Karena alasan itulah, Polres Kuningan berusaha agar bisa sedekat mungkin dengan masyarakat. Oka menyebutkan (wawancara, 19 Februari 2013), Polres Kuningan saat ini antara lain menye­
lenggarakan program “Da’i Kamtibmas” bekerja sama dengan
ormas, MUI dan Kemenag. Seminggu sekali setiap Kamis, da’i-da’i
di setiap kecamatan bergantian memberikan ceramah. Pesertanya
anggota polisi dan PNS. Biasanya acara dilanjutkan dengan yasinan
dan ditutup dengan pemberian santunan kepada anak yatim.29
Khusus terkait pihak yang berkonflik, dalam hal ini polisi me­
lakukan “penggalangan” kepada ormas penentang dan “pembinaan” kepada pihak Ahmadiyah. Seorang anggota Polsek Jalaksana menuturkan (wawancara, 21 Februari 2013): “Memang secara
agama, Ahmadiyah sudah melanggar, dosa. Tapi ini negara hukum,
ormas tak bisa melakukan tindakan sendiri. Untuk itu kita melakukan penggalangan kepada ormas dan pembinaan kepada pihak
yang dipermasalahkan.”
Sejumlah anggota polisi memang masih tampak mempunyai
prasangka atau stereotip terhadap Ahmadiyah. Ungkapan-ungkapan seperti “Ahmadiyah pintar bersilat lidah” atau “Ahmadiyah
menyusahkan tapi tetap harus dilindungi,” sempat kami dengar
dari anggota kepolisian yang kami wawancarai.
Bisa dikatakan bahwa pandangan keagamaan polisi tak jauh
beda dengan pandangan mayoritas. Tetapi tuntutan tugas dan ke­
adaan menuntut mereka untuk melindungi warga Ahmadiyah.
Seorang narasumber dari Polres bahkan mengatakan bahwa hal
itu dilakukannya dengan berat hati (wawancara, 19 Februari 2013):
“Bukan berarti kita membiarkan Ahmadiyah bebas melakukan kegiatan. Kita hanya bisa mencegah. Bupati saja tak bisa, tak berani,
karena kewenangannya di pusat. Gubernur saja cuma keluar Pergub, aplikasinya tak ada. Mereka tetap melakukan kegiatan”.
29
Salah satu kegiatan rohani Polres Kuningan juga adalah membaca asmaul
husna (99 nama Tuhan dalam agama Islam) setiap apel pagi. Lihat “Sholawatan
di Masjid Al Aman Polres Kuningan,” 7 Februari 2011, http://polreskuningan.
wordpress.com/category/sejuta-kawan/ (diakses pada 20 Oktober 2012)
dan “Pengajian Kamis-an dan Asmaul Husna,” 9 Februari 2009, http://
polreskuningan.wordpress.com/2009/01/09/pengajian-kamis-an-danasmaul-husna/ (diakses pada 20 Oktober 2012).
50
Pemolisian Konflik Sektarian
Politik Lokal
Sudah menjadi kewajiban polisi untuk mengamankan kebijakan
pemerintah yang idealnya adalah untuk kepentingan masyarakat
banyak. Tetapi tak jarang kebijakan pemerintah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam kasus Ahmadiyah, Yusuf Ahmadi
(wawancara, 18 Februari 2013) menganggap kebijakan-kebijakan
pemerintah sarat dengan kepentingan politis. Hal ini menurutnya
terlihat dari SKB yang dikeluarkan menjelang pemilihan Bupati
2003. Dalam kampanye Pilkada 2008, calon bupati Kuningan, Aang
Hamid Suganda, misalnya, berjanji akan menutup tempat kegiatan
Ahmadiyah jika dia terpilih untuk kedua kalinya sebagai bupati
Kuningan (Bagir et al. 2011: 45).
Momen-momen seperti Pilkada sangat riskan dimanfaatkan
orang-orang yang berkepentingan dengan “menjual” isu Ahmadiyah. Seorang narasumber dari JAI Manis Lor (wawancara,
18 Februari 2013), menduga ketegangan terjadi karena “ada pihak
yang mengajukan ‘THR’ tapi tidak dikabulkan. Orientasinya bukan
akidah lagi tapi uang.” Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan THR dan pihak-pihak yang mengajukan tersebut.
Sikap DPRD dalam hal ini tak jauh berbeda dari bupati. Pada 26
Juli 2010, DPRD mengadakan rapat bersama bupati dan Muspida
di ruang sidang utama DPRD. Ketika suasana sedang gentinggentingnya, pertemuan itu memutuskan bahwa DPRD bersama
ormas, pemda dan Bakorpakem akan pergi ke Jakarta untuk meminta kejelasan kepada menteri dan presiden. Mereka juga bersepakat untuk membentuk tim khusus yang akan melaporkan hasil
pemantauan terhadap Ahmadiyah Kuningan kepada menteri dan
presiden.30 Salah satu anggota DPRD, Nana Rusdiana adalah ketua
Barisan Rakyat Kuningan (BARAK) yang getol menyuarakan anti
Ahmadiyah.
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kuningan juga tak bisa
berbuat banyak. Seperti disinggung sebelumnya, Kemenag ikut
menandatani Surat Keputusan Bersama (SKB) 2005 bersama Bupati
dan Kajari Kuningan. Muhammad Nurdin, penyelenggara Syariah
“Desa Manis Lor Masih Tegang,” Radar Cirebon, 28 Juli 2010, http://
radarcirebon.com/2010/07/28/desa-manis-lor-masih-tegang/ (diakses pada
15 Oktober 2012).
30
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
51
Kemenag Kabupaten Kuningan (wawancara, 21 Februari 2013) me­
ngaku bahwa pihaknya hanya melakukan “pembinaan” terhadap
Ahmadiyah. Kemenag mempunyai daftar warga Ahmadiyah yang
“kembali ke Islam.” Nurdin juga mengakui bahwa Kemenag masih
memberlakukan pelarangan pencatatan pernikahan untuk warga
Ahmadiyah.
Kebijakan pemerintah daerah Kuningan terkait Ahmadiyah ini
mempersulit tugas Polri dalam menjaga keamanan di Kuningan.
Akibat SKB bupati, misalnya, Polres beberapa kali harus berhadaphadapan dengan massa dari kedua belah pihak ketika mengawal
Satpol PP menyegel tempat ibadat Ahmadiyah. Yoyoh Indayah,
(wawancara, 6 Februari 2013) mengeluh sering bergerak sendiri
karena selama dirinya menjabat Kapolres Kuningan, tugas instansiinstansi lain tidak berjalan. Alasannya tak ada “bensin.”
Opini Publik
Kebijakan pemerintah terkait Ahmadiyah di kabupaten Kuningan
banyak dipengaruhi tekanan MUI, FKUB, ulama dan tokoh ormas.
MUI Kuningan, sebagaimana fatwa MUI pusat, juga memfatwakan
bahwa Ahmadiyah “sesat menyesatkan.” Selain mengeluarkan
fatwa, MUI bersama ulama dan tokoh ormas Islam mengeluarkan rekomendasi penyegelan aset-aset warga Ahmadiyah kepada
Bupati. Bagi MUI Kuningan, “penyegelan adalah langkah kecil
dan kebijakan yang bijaksana mengingat Jemaat Ahmadiyah tidak
melaksanakan butir-butir dalam SKB.”31 MUI mengaku tidak bertanggungjawab jika ormas Islam melakukan gerakan sendiri seandainya penyegelan gagal dilakukan.32
Tapi rupanya MUI cukup bertanggungjawab. KH Achidin
Noor, Ketua II MUI Kuningan sekaligus Ketua FKUB Kuningan,
(wawancara, 19 Februari 2013) menyatakan bahwa pihaknya sudah
mengadvokasi secara tidak langsung ketika ada enam orang yang
31
Surat rekomendasi MUI Nomor 38/MUI.Kab/VII/2010. Lihat juga hasil
pemantauan Komnas HAM di http://www.komnasham.go.id/pemantauandan-penyelidikan/298-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-Manis Lor (diakses
pada 15 Oktober 2010).
32
“Desa Manis Lor Masih Tegang,” Radar Cirebon, 28 Juli 2010, http://
radarcirebon.com/2010/07/28/desa-manis-lor-masih-tegang/ (diakses pada
15 Oktober 2012).
52
Pemolisian Konflik Sektarian
ditangkap polisi dan diadili di pengadilan. Achidin tidak menjelas­
kan peristiwanya secara rinci dan hanya menyebutkan bahwa ketika itu MUI menjadi saksi ahli. Tetapi dari jumlah enam orang tadi,
bisa diketahui bahwa ini terkait dengan peristiwa penyerangan
2007. Dia mengatakan:
Kita berkomunikasi dengan hakim supaya tak ada persoalan baru ketika diputus. Ketika itu ada deal-deal dan selesai,
tak berbuntut panjang. MUI kadang diseret-seret ormas untuk ikutan tapi MUI tak mau. Kalau mau demo dan lainlain tanggung jawab sendiri, lapor polisi. Kalau ada apa-apa
nanti MUI yang bela. Kalau MUI ikut juga nanti siapa yang
membela?
Bagi Eman Sulaeman, Sekretaris Dewan Syuro FPI Kuningan
(wawancara, 20 Februari 2013), “MUI itu ibarat orang tua.” MUI
selalu dimintai pendapat jika ada gerakan: “Ketua MUI bilang sekarang kalau ada kemunkaran dan kezaliman nyanggakeun (silakan
serahkan saja kepada kalian). Kalau perlu bantuan tinggal bilang.
Mereka tak pernah turun langsung karena sudah tua-tua. Itu guru
kita semua. Kita tak bisa bertentangan dengan MUI.”
Karena banyak pengurus MUI duduk di FKUB, persoalan “aliran sesat dan menyesatkan” menjadi perhatian utama FKUB Ku­
ningan selain persoalan “tempat ibadat liar.” FKUB Kuningan terdiri dari 17 anggota, satu Katolik, satu Protestan, satu Buddha,
satu Konghucu, dan 13 Islam, salah satunya berasal dari organisasi
GARIS. Menurut Achidin, (wawancara, 19 Februari 2013), sejak
berdiri, FKUB Kuningan belum pernah mengeluarkan rekomendasi
pendirian tempat ibadat. Tapi pihaknya telah beberapa kali memberikan peringatan terkait “tempat ibadat liar” dan “aliran sesat.”
Terkait persoalan Ahmadiyah, Achidin menyatakan bahwa umat
agama lain tak boleh ikut campur karena ini urusan internal umat
Islam.33
Ormas Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) setali tiga uang dengan MUI. Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama (PCNU) dan PD Muhammadiyah turut menandatangani
Hasil Pertemuan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Kemen­
terian Agama di Wisma Permata, 18 November 2010.
33
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
53
SKB 2002 dan rekomendasi MUI kepada Bupati pada 2010. Ketua
PCNU Kuningan, KH. Mahmud Solehudin, bahkan hadir dan berorasi pada saat istigasah 29 Juli 2010.34 Yang agak berbeda adalah
sikap angkatan muda di kedua organisasi tersebut. Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), misalnya lebih peduli
terhadap Ahmadiyah. JIMM bersama lembaga-lembaga lain turut
mendampingi pihak Ahmadiyah pada peristiwa 2007.
Media massa dalam hal ini tak banyak membantu dan kadang
malah memperpanas suasana, dari mulai media lokal hingga na­
sional. Media online seperti mediaumat.com misalnya menurunkan
berita “Ahmadiyah Picu Konflik Manis Lor.”35 Media nasional se­
perti pernah menurunkan berita “warga Ahmadiyah mengamuk.”36
Tapi ada juga media-media yang relatif datar dan memberitakan
langkah-langkah polisi seperti Radar Cirebon dan Tempo.
Organisasi kemasyarakatan yang lebih menonjol adalah orga­
nisasi yang berpihak ke kelompok penyerang atau bahkan menjadi
kelompok penyerang itu sendiri. Tetapi tak sedikit juga lembagalembaga swadaya masyarakat yang berpihak kepada Ahmadiyah.
Pada peristiwa 2002, misalnya, pihak Ahmadiyah sudah berkomunikasi dengan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub)
yang berpusat di Jawa Barat.
Pada peristiwa 2007, lebih banyak lagi lembaga advokasi yang
terlibat dan turun langsung ke Manis Lor. Beberapa diantaranya
seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Desantara
Depok, Fahmina Cirebon, PBHI Bandung, dan JIMM. Mereka tergabung dalam Jaringan Kerja Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Selain mereka, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) juga
Lihat surat rekomendasi MUI Nomor 38/MUI.Kab/VII/2010. Lihat juga
“Penutupan Tempat ibadat Ahmadiyah Kembali Ricuh,” Pikiran Rakyat, 29 Juli
2010, http://www.pikiran-rakyat.com/node/118828 (diakses pada 15 Oktober
2012.
35
“Ahmadiyah Picu Konflik Manis Lor,” Mediaumat, 21 Oktober 2010, http://
mediaumat.com/fokus/1989-42-ahmadiyah-picu-konflik-manis-lor.html
(diakses pada 15 Oktober 2012).
36
“Ricuh Penyegelan: Jemaat Ahmadiyah Mengamuk,” Metrotvnews, http://
metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/07/28/110025/
(diakses pada 15 Oktober 2012).
34
54
Pemolisian Konflik Sektarian
pernah mengirim surat kepada Kapolres Kuningan agar menindak
surat ancaman yang dilayangkan Komponen Muslim Kuningan.
Di tengah berbagai desakan masyarakat, Kapolsek Jalaksana
tetap percaya diri. Dia yakin bahwa tidak semua umat Islam turut
menentang atau menyerang. Menurutnya, kalau semua umat Islam
menyerang, jumlah yang datang ke Manis Lor harusnya jutaan.
“Tak semuanya umat Muslim membenci Ahmadiyah. Buktinya
pada peristiwa 2010, yang berdemo hanya sekitar 1500 orang. Kalau
berbicara umat Islam, umat Islam yang mana? Umat Islam ada jutaan” (wawancara, 21 Februari 2013). Meski demikan, pihaknya tetap
waspada dan tidak menyepelekan sedikit pun ancaman keamanan.
Kapolsek Jalaksana, Rudi Rahmat (wawancara, 21 Februari
2013) melanjutkan bahwa pihaknya memang dekat dan mendengar
pandangan pihak anti-Ahmadiyah. Tetapi, polisi di bawah pimpinan Kapolres tetap berpegang pada aturan. Pesan yang disampaikan Kapolres terhadap kelompok anti-Ahmadiyah tegas dan jelas.
Kapolsek mengingat,
Waktu 2010, polisi berhadap-hadapan sampai ada yang luka.
Setelah itu kapolres Bu Yoyoh langsung mengambil sikap.
Karena itu saya anggap Bu Yoyoh berhasil. Beliau panggil
semua LSM ke Polres, dari mulai FPI, Gibas, Gamas, dan
lain-lain, untuk memberikan ultimatum. Kapolres kira-kira
bilang, kalau terjadi sesuatu, saya tahu Anda ketuanya yang
akan saya tangkap. Boleh memprotes tapi jangan pakai
kekerasan. Menganiaya dan membunuh itu melanggar undang-undang. Kalau ada apa-apa koordinasi dengan kita dan
musyawarah dengan Pemda. Sejak itu sampai sekarang tak
ada lagi bentrokan fisik, hanya laporan-laporan protes dan
keberatan, seperti soal pembangunan perpustakaan sekolah
dan kegiatan-kegiatan massal di Manis Lor.
Interaksi Polisi dan Aktor-aktor Konflik
Ketegasan tersebut membuat Kapolres, Yoyoh Indayah tak begitu
disukai FPI. Menurut Eman Sulaeman, salah seorang pimpinan FPI
Kuningan, Kapolres sekarang lebih baik dari Kapolres sebelumnya, Yoyoh Indayah, dalam urusan Ahmadiyah. Alasan Sulaeman,
“pang­kat boleh sama, tapi pemikiran laki-laki dan perempuan
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
55
beda. Perempuan tingkat emosinya tinggi. Laki-laki kalau memutuskan lebih matang. Kalau perempuan labil” (wawancara 20 Februari 2013). Kapolres sekarang belum memiliki rekor penanganan
konflik besar-besaran seperti yang terjadi pada 2007 dan 2010.
Tetapi FPI dekat dengan Polres dan selalu memberi info kepada
polisi untuk menindak “kemaksiatan.” Eman Sulaeman, mengakui
bahwa untuk urusan perjudian dan kemaksiatan, sejauh ini polisi
bisa diandalkan. Hanya saja soal Ahmadiyah, dia mengakui polisi
belum berhasil. Tapi, lanjutnya, FPI bisa memaklumi polisi karena
banyak hambatan dalam membubarkan Ahmadiyah di Kuningan.
Menurutnya, pemerintah pusat saja tak bisa membubarkan apalagi
Kabupaten (wawancara, 20 Februari 2013).
Seorang anggota intel Polres Kuningan (wawancara, 19 Feb­
ruari 2013) mengatakan bahwa kedekatan polisi dengan FPI adalah
dalam rangka menjaga suasana aman dan kondusif di Kuningan.
Kedekatan ini, diakuinya, berguna untuk meredam konflik menjadi
kekerasan yang menimbulkan banyak korban. Kapolsek Jalaksana
(wawancara, 21 Februari 2013), mengatakan, jika hubungan polisi
dengan warga baik, warga akan lebih dulu merasa segan terhadap
polisi ketika akan berbuat yang aneh-aneh. Sementara itu, bagi
Eman Sulaeman, pihaknya bermitra dengan polisi dalam “mencegah kemungkaran dan kemaksiatan” (wawancara, 20 Februari
2013).
Polisi memang bisa meredam kekerasan, tapi bukan tanpa ada
yang dikorbankan. Sebagai contoh, menjelang lebaran 2012, ber­
edar isu bahwa pihak Ahmadiyah akan mengadakan pertemuan
tingkat nasional. Kapolsek Jalaksana langsung mengecek ke lokasi
dan menemukan tenda yang dipasang untuk acara halal bi halal.
Ketika itu Kapolsek, atas arahan Kapolres, meminta agar tenda
diturunkan dan acaranya diadakan di luar Kuningan secara sembunyi-sembunyi. Pihak Ahmadiyah kemudian menurunkan sendiri
tendanya (wawancara, 21 Februari 2013). Ketegangan memang bisa
dihindari tapi akibatnya warga Ahmadiyah sulit beraktivitas.
Ongkos lainnya adalah kecemasan dan kegelisahan yang dialami warga Ahmadiyah Manis Lor. Pasca peristiwa 2007 dan 2010,
polisi sangat sigap dan kerap menurunkan personilnya ke Manis
Lor sekecil apa pun potensi ketegangannya. Sedemikian siaganya
56
Pemolisian Konflik Sektarian
polisi, sampai Yusuf Ahmadi (wawancara, 18 Februari 2013) sempat
meminta polisi agar tidak stand-by di desa karena membuat warga
cemas. Yusuf Ahmadi meminta agar pasukan dan perlengkapan
polisi disiagakan di Mapolsek karena lokasinya memang tak begitu
jauh dari Desa Manis Lor. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pihak Ahmadiyah susah payah meminta perhatian
dan perlindungan polisi.
Kesimpulan dan Penutup
Konflik sektarian terkait Ahmadiyah di Manis Lor memiliki riwayat
yang cukup panjang. Letupan-letupan kecil terjadi ketika Jemaat
Ahmadiyah Manis Lor berdiri di tahun 1950-an dan di masa Orde
Baru ketika MUI mengeluarkan fatwa terkait Ahmadiyah pada
1980-an. Di luar itu, jemaat Ahmadiyah mengalami masa tenang
yang cukup panjang sampai kemudian pecah pasca-Orde Baru,
tepatnya sejak 2001. Berawal dari perusakan, pembakaran dan
penganiayaan yang dilakukan warga anti-Ahmadiyah di dalam
dan sekitar Manis Lor, konflik berkembang melibatkan aktor lintas
kecamatan hingga lintas kabupaten.
Peristiwa penyerangan 2007 menandai dua perkembangan pen­
ting dalam konflik Ahmadiyah Manis Lor. Selain melibatkan aktor
yang lebih luas, lintas kabupaten dan lintas latar belakang, peristiwa 2007 juga menandai perubahan sikap polisi yang lebih tegas
dengan menangkap dan memproses enam pelaku penyerangan
sampai divonis di pengadilan dengan hukuman penjara 1 bulan 25
hari. Meski pihak Ahmadiyah merasa tak puas dengan hukuman
tersebut, tindakan tersebut terbukti menghasilkan efek jera dan deterrence terhadap para pelaku perusakan. Sejak 2007 aksi perusakan
diam-diam yang kerap terjadi sebelumnya segera berhenti.
Peristiwa 2010 mengulangi pola yang terjadi dalam konflikkonflik sebelumnya, mulai dari protes, tuntutan, ancaman, penye­
gelan, penyerangan, dan seterusnya terulang kembali. Belajar dari
pengala­man sebelumnya, polisi mengerahkan kekuatan yang lebih
besar. Lolosnya massa penyerang lewat jalan-jalan kecil yang kemudian melakukan perusakan pada peristiwa 2007 diantisipasi
polisi pada peristiwa 2010 dengan mengerahkan personilnya untuk berjaga di seluruh gang di sekitar desa Manis Lor. Bentrokan
Anti-Ahmadiyah Manis Lor, Kuningan
57
akhir­nya bisa dicegah dan korban luka berhasil diminimalisasi.
Tidak ada orang yang diproses secara hukum dalam peristiwa ini.
Tapi pasca peristiwa, Kapolres memperingatkan sejumlah pemuka
ormas bahwa Polres tidak akan segan-segan menindak jika mereka
melakukan tindakan melanggar hukum.
Peristiwa penyerangan 2010 adalah konflik terakhir yang melibatkan massa dan pengamanan kepolisian yang besar-besaran sampai laporan ini ditulis pada akhir 2013. Meski demikian, potensi
konflik bukan tidak ada sama sekali. Kebijakan diskriminatif terhadap warga Ahmadiyah masih terus terjadi hingga kini. Sampai
laporan ini ditulis, warga Ahmadiyah belum mendapat kejelasan
tentang E-KTP mereka. Warga Ahmadiyah juga masih kesulitan
melakukan pencatatan pernikahan dan pengurusan ibadah haji.
Tindakan polisi dalam konflik Ahmadiyah di Manis Lor memberikan pelajaran penting bahwa polisi bisa bertindak tegas,
terlepas kuatnya tekanan kelompok mayoritas. Keterbatasan,
hambatan dan tantangan yang dihadapi polisi, meski harus terus
diperbaiki, bukan alasan polisi tidak bertindak tegas terhadap
pelaku kekerasan. Ketika polisi tegas, kekerasan terbukti berhenti,
seperti yang terjadi di Manis Lor pada 2007 dan 2010. Belajar dari
pengalaman dari tempat lain, polisi di Manis Lor mengaku bahwa
opsi relokasi bukan solusi.
Jika polisi bisa belajar dari kesalahannya, seharusnya pemerin­
tah juga. Upaya-upaya penyegelan tempat ibadat seperti yang
dilakukan sejak 2002 terbukti tidak membantu meredakan ketegangan. Keterbatasan anggaran pemerintah bukan alasan untuk lepas
tangan. Lembaga-lembaga seperti FKUB, Kemenag dan Kesbang
tentunya bukan “pemadam kebakaran” yang baru repot setelah
konflik membesar.
Terakhir polisi harus diperkuat dan didukung untuk bisa menjalankan tugasnya tanpa turut pada desakan mayoritas. LSM-LSM
yang menyuarakan kebebasan beragama dan perlindungan HAM
tidak boleh kalah oleh organisasi-organisasi intoleran seperti FPI
dalam mendekati polisi. Petugas kepolisian yang berprestasi dalam
mengelola konflik keagamaan harus diberikan apresiasi agar menjadi contoh bagi petugas Polri di daerah lain.***
3
Pemolisian Konflik Sektarian
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
Pendahuluan
Pada 6 Februari 2011, nama “Cikeusik”, suatu kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten, mendadak menjadi sumber pemberitaan media nasional dan internasional. Ini bermula dari penolakan
sejumlah kalangan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia
(JAI) di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik,
yang dipimpin Mubalig Ismail Suparman. Polisi sudah tahu sejak
awal tentang adanya ketegangan, tetapi gagal mencegah konflik supaya tidak bereskalasi menjadi kekerasan. Akibatnya, tiga anggota
Ahmadiyah meninggal dunia dan lainnya luka-luka.
Strategi pemolisian yang kurang tepat, fungsi intelijen yang berjalan kurang baik, dan tidak adanya kepercayaan dari pihak-pihak
bertikai terhadap polisi dalam menangani konflik merupakan faktor penting penyebab terjadinya kekerasan. Selain itu, minimnya
dukungan tokoh masyarakat dan agama, serta unsur pemerin­tah­
an, membuat tindakan pemolisian konflik sektarian di Cikeusik
semakin berat.
Bab ini memaparkan, mengulas dan menganalisis tindakan pe­
molisian konflik anti-Ahmadiyah di Cikeusik di atas. Ada lima bagian pembahasan dalam bab ini. Sesudah pendahuluan ini, bagian
kedua menggambarkan kondisi umum Kecamatan Cikeusik dan
59
60
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
Kabupaten Pandeglang. Bagian ketiga membahas secara ringkas sejarah masuknya Ahmadiyah di Cikeusik, awal mula konflik, upaya
mobilisasi anti-Ahmadiyah, dan insiden kekerasan pada 6 Februari
2011. Bagian empat membahas dinamika pemolisian konflik antiAhmadiyah di Cikeusik, berturut-turut dilihat dari segi tindakan
pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal-prosedural pemolisian dan karakter kelembagaan Polri, budaya kepolisian, politik
lokal, opini publik, dan interaksi polisi dan aktor-aktor konflik.
Selanjutnya, bagian lima, bab ini akan ditutup dengan pembahasan
mengenai penyebab kegagalan tindakan pemolisian konflik antiAhmadiyah di Cikeusik dan beberapa pelajaran penting yang bisa
diambil untuk memperbaiki tindakan pemolisian konflik sektarian.
Sekilas Demografi Cikeusik dan Pandeglang
Kabupaten Pandeglang terletak di sebelah barat daya Propinsi
Banten. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di
sebelah utara, Kabupaten Lebak di sebelah timur, Samudera Hindia
di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. Luas wilayah
Kabupaten Pandeglang adalah 274.689,91 Ha atau 2.747 Km2 dan
terbagi ke dalam 35 kecamatan, 322 desa dan 13 kelurahan.1
Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berdasarkan sensus penduduk pada Mei 2010 adalah 1.149.610 orang.
Dilihat dari segi agama, jumlah penduduk yang memeluk agama
Islam sebanyak 1.154.375, Protestan 2.344, Katolik 258, Buddha
2.353, dan Hindu 1.552 warga. Dari data tersebut, jelas bahwa kaum
Muslim mendominasi Pandeglang. Hal ini juga tampak dari jumlah
tempat ibadat yang ada di sana, yang terdiri dari: masjid, 1.730;
musala/langgar, 2.246; tiga gereja Protestan; dan satu vihara (Tim
Kementrian Agama Propinsi Banten 2010).
Tidak ada data pasti mengenai berapa jumlah penganut Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang. Tetapi ada dua kecamatan di
Kabupaten Pandeglang yang sering dikaitkan dengan JAI, yaitu
Kecamatan Cisata dan Cikeusik. Sampai saat ini kurang lebih ada
empat kepala keluarga yang menganut Ahmadiyah di Cisata. Sedangkan di Cikeusik, Jemaat Ahmadiyah ada dua puluh lima angKabupaten Pandeglang, Gambaran Umum, http://www.pandeglangkab.
go.id (diakses 5 April 2013).
1
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
61
gota dan semuanya sudah pindah akibat insiden kekerasan pada
6 Februari 2011 (Yusuf Baihaki, Bendahara MUI Pandeglang dan
anggota FKUB Pandeglang, wawancara, 11 Februari 2013).
Kecamatan Cikeusik berbatasan dengan Kabupaten Lebak di
bagian timur, Kecamatan Angsana dan Munjul di bagian utara, dan
Kecamatan Cibaliung dan Cibatu di bagian barat. Di bagian selatan,
Kecamatan Cikeusik berbatasan dengan laut Jawa. Kecamatan
Cikeusik terdiri dari empat belas desa. Salah satunya adalah Desa
Umbulan, lokasi kekerasan anti-Ahmadiyah (Yayan Sofyan, Sekretaris Kecamatan Cikeusik, wawancara, 14 Februari 2013).
Mayoritas penduduk Cikeusik bertani. Sekitar 1950-an banyak
penduduk dari Cirebon, Jawa Barat, menempati wilayah Cikeusik.
Perpindahan ini mengakibatkan penduduk Cikeusik, saat ini,
merupakan percampuran antara penduduk lokal (sunda Banten)
dan Cirebon. Dari segi keagamaan, mayoritas penduduk memeluk
agama Islam. Hampir setiap desa di Cikeusik memiliki pondok
pesantren, rerata kurang lebih memiliki sepuluh pesantren (Yayan
Sofyan, wawancara, 14 Februari 2013).
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik: Konflik, Sengketa, Masalah
Keberadaan Ahmadiyah di Cikeusik tidak bisa dilepaskan dari
JAI Cabang Kabupaten Rangkasbitung, Banten, yang berdiri pada
Juli 1958. Dari cabang ini berdiri cabang-cabang lain seperti Cilegon dan Serang. Basiumawijaya menjadi tokoh penting dalam
pendirian cabang-cabang itu dan persebaran Ahmadiyah di Banten.
Sekitar 1989, bendera dakwah Ahmadiyah di Banten dipegang
Khairudin Barus. Melalui Komite Tablig Banten (KTB), lembaga
dakwah yang diinisiasinya, tiap cabang Ahmadiyah di Banten memiliki wilayah tablig yang harus dikelola intensif. Salah satu yang
disasar KTB adalah Cikeusik, yang merupakan binaan Jemaat Kebayoran. Pada 1990-an, Khaerudin dan anggota Jamaat Kebayoran
berdakwah di Cikeusik (Rahman 2013: 10-17). Salah satu warga Desa
Umbulan (R, wawancara, 28 Februari 2013) menuturkan penga­
lamannya diajak Khaerudin masuk menjadi Jemaat Ahmadiyah:
Sekitar 1991, Khaerudin Barus mengajak saya dan warga
lainnya berkunjung ke Parung, Pusat Jemaat Ahmadiyah,
dengan menggunakan bus. Salah satu yang ikut dalam rom-
62
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
bongan itu adalah Matori, orangtua Suparman yang merupakan Ketua Ahmadiyah Cikeusik. Sebagian warga yang
ikut mungkin sudah tahu, sedang yang lainnya, termasuk
saya, tidak tahu tujuan ke Parung untuk apa. Ketika sudah
di Parung kami semua dikenalkan tentang ajaran Ahmadiyah. Sebagian warga yang ikut tahu tentang Ahmadiyah dan
sebagian yang lain belum tahu, termasuk saya. Saya sendiri
mengenal Khaerudin Barus sebagai tukang tanah yang kaya,
bukan sebagai pendakwah dari Ahmadiyah. Setelah dikenalkan tentang Ahmadiyah kita diajak masuk ke Ahmadiyah
dengan cara baiat. Sebagian warga mau dibaiat dan masuk
Ahmadiyah, lainnya belum siap, termasuk saya dan Matori.
Pada 1992, Suparman masuk menjadi jemaat. Awalnya, dia
menentang. Dia, yang nyantri di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar, sempat berdebat dengan Khaerudin. Namun, belakangan,
Suparman tertarik dengan Ahmadiyah dan dibaiat sebagai anggota. Setelah masuk, dia memutuskan untuk belajar di Kampus
Mubarak, Bogor. Belakangan, dia dan Khaerudin menyebarkan
Ahmadiyah di Cikeusik (Rahman 2013:19).
Kehadiran Ahmadiyah bukan tanpa penolakan dari para pemuka agama setempat. Sekitar 1992, beberapa ulama dan aparat desa
menuduh Suparman menggangu keamanan dan melaporkannya ke
Koramil (Komando Rayon Militer) Cikeusik. Akibatnya, Suparman
diminta menghentikan aktivitas dakwah. Tapi Suparman mengabaikan permintaan tersebut. Bahkan dia sempat beberapa kali
berdebat soal agama dengan Koramil Cikeusik.
Menurut satu versi, pada suatu malam, lima tentara Koramil
mendatangi rumah Suparman. Mereka memintanya menghentikan
dakwah. Karena tetap menolak, akhirnya pihak Koramil memukuli
Suparman di depan pos ronda dekat jembatan Cibaliung (Rahman
2013: 20-21). Karena peristiwa ini, Khaerudin memutuskan untuk
menghentikan sementara kegiatan dakwah. Dia mengajak Suparman pindah ke Jakarta dan menitipkannya ke Kampus Mubarok,
Bogor. Pada 1994, dia membawa Suparman berdakwah di Filipina
(Rahman 2013:22 ). Sejak itu, sebagian warga Cikeusik yang sudah
masuk Ahmadiyah keluar dan sebagian yang lain tetap menjadi
anggota Ahmadiyah, tanpa mengajak orang lain (R, warga Desa
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
63
Umbulan, wawancara, 28 Februari 2013).
Pada 2005, Suparman kembali ke Indonesia, tapi tidak ke Ci­
keusik. Dari 2005 hingga 2009, dia aktif di Cabang Ahmadiyah
Balikpapan, Jakarta Pusat. Meski aktif di Jakarta, dia sering datang
ke Cikeusik mengunjungi orangtuanya. Baru belakangan, Agustus
2009, dia resmi diangkat sebagai mubalig untuk wilayah Cikeusik
dan sekitarnya (Rahman 2013:22 ). Menurut AS (anggota Ahmadiyah, wawancara, 11 Mei 2013), Suparman mulai menempati rumah
di Peundeuy, Umbulan, Cikeusik, pada April 2010. Rumah itu digunakan sebagai pusat kegiatan Ahmadiyah atau sering disebut
“rumah missi”.
Ketika Suparman mengaktifkan kembali JAI di Cikeusik, penolakan pun muncul. Penolakan mengencang ketika dia menempati
rumah missi:
Aktivitas Suparman di rumah itu membuat ulama setempat
marah. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya
beberapa kali mendatangi rumah Suparman dan meminta­nya
untuk melakukan ibadah bersama dengan warga lainnya.
Saya sering mengingatkan Suparman agar jangan melakukan
salat Jumat di tempat itu. Kalau di luar salat Jumat, silahkan
saja. Ketika saya berkata seperti itu, yang ada hanya berdebat. Suparman jago berdebat soal agama (A, Sekretaris Desa
Umbulan, wawancara, 14 Februari 2013).
Para ulama semakin marah ketika beredar isu bahwa Suparman akan membangun tempat kegiatan Ahmadiyah terbesar di
Indonesia. Suparman juga diduga mengajak warga untuk masuk ke
Ahmadiyah dengan imbalan materi. Ini menguatirkan para ulama,
karena sebagian warga Cikeusik tergolong miskin (R, warga Desa
Umbulan, wawancara, 28 Februari 2013). Terkait ini, salah satu
anggota Ahmadiyah Cikeusik (AS, wawancara, 11 Mei 2013) menolaknya sebagai tidak benar. Dia juga membantah isu bahwa Ahmadiyah Cikeusik tertutup. Menurutnya, mereka bergaul dengan
warga setempat, ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti
kerja bakti.
Usaha menyelesaikan konflik Ahmadiyah Cikeusik dilakukan
oleh kepala desa setempat. Tetapi, alih-alih memfasilitasi secara
64
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
netral antara pihak Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah, kepala desa
justru memperkeruh konflik. Sebab, dia meminta Suparman untuk
membubarkan Ahmadiyah dan ikut memprovokasi warga untuk
tujuan yang sama.
Pada April 2010, misalnya, Lurah Johar, Kades itu, menyampaikan ceramah di acara hajatan warga dengan mengatakan agar
warga jangan sebut dirinya Lurah Johar jika dia tidak mampu
membubarkan Ahmadiyah. Pada waktu dan tempat berbeda, lurah
mengatakan bahwa Ahmadiyah harus bubar karena sudah merusak masyarakat.2 Terkait sikap dan keterlibatan kepala desa ini, Sekdes Umbulan (wawancara, 14 Februari 2013) berkomentar, “se­bagai
aparat pemerintahan, seharusnya lurah netral, tidak berpihak.
Tetapi karena lurah jabatan politis, maka [dia] tunduk oleh tuntuan
massa. Lurah Johar sering ditegur oleh warga yang anti-Ahmadiyah: kapan membubarkan Ahmadiyah Cikeusik, Pak Lurah?”
Usaha provokasi juga dilakukan para anti-Ahmadiyah di acara pengajian. Salah satu ulama Umbulan, yang juga Ketua MUI
Cikeusik, mengatakan bahwa dia selalu mengingatkan masyarakat
agar tidak mengikuti Ahmadiyah karena ajaran itu sesat dan menyesatkan. Dia juga menunjukan bukti kesesatan Ahmadiyah di forum pengajian, misalnya bahwa Ahmadiyah tidak mengakui Nabi
Muhammad sebagai nabi terakhir, bahwa Mirza Ghulam Ahmad
adalah nabi, dan bahwa Tadzkirah adalah kitab suci Ahmadiyah.
Menurutnya, ajaran Ahmadiyah menyimpang dari Ahlussunah Wal
Jamaah yang sudah dianut warga (AM, wawancara, 27 Februari
2013). Hal ini diperkuat pengalaman seorang warga (R, wawancara, 28 Februari 2013), yang menyatakan: “Saya pernah mengikuti
tabligh akbar di salah satu kecamatan Pandeglang. Isi ceramah menyoal kesesatan Ahmadiyah. Penceramah juga mengatakan bahwa
darah anggota Jemaat Ahmadiyah halal untuk ditumpahkan.”
Pada Agustus 2010, Suparman dipanggil secara pribadi oleh
Kades Umbulan. Suparman datang ditemani Atep Suratep. Pertemuan berlangsung selama satu jam, tetapi tidak menghasilkan
apa-apa. Dalam pertemuan tersebut, Suparman menjelaskan, dia
mubalig Ahmadiyah dan Atep Suratep sekretarisnya. Kades sempat
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suparman atas Perkara Pidana
Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 24 Februari 2011), hal. 4.
2
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
65
meminta Suparman untuk keluar dari Ahmadiyah. Tetapi saran itu
ditolak.3
Merasa secara personal gagal menekan Suparman, Kades
akhir­nya melibatkan unsur pemerintahan setempat untuk membubarkan Ahmadiyah. Upaya ini dimulai pada September 2010,
ketika Kades memanggil Suparman secara resmi ke kantor desa.
Pertemuan dihadiri Suparman, Kades dan beberapa pejabat Desa
Cikeusik. Kades kembali menyarankan agar Suparman keluar dari
Ahmadiyah. Namun Suparman tetap menolak.
Pada bulan yang sama, pihak kelurahan melaporkan persoalan
ini ke kecamatan Cikeusik. Pihak kecamatan menindaklanjutinya
dengan memanggil Suparman dan Atep ke kantor kecamatan.4
Beberapa kali Suparman bertemu dengan pihak kecamatan. Inti
pertemuan itu adalah meminta Suparman keluar dari Ahmadiyah.
Suparman pun kembali menolak permintaan itu.
Menurut Sekdes (wawancara, 14 Februari 2013), alasan Suparman menolak permintaan itu adalah karena JAI diakui secara sah
oleh pemerintah atau memiliki badan hukum. Bahkan Suparman
pernah menunjukan bukti itu di forum pertemuan. Suparman juga
percaya bahwa Ahmadiyah tidak “sesat” dan “menyesatkan” se­
perti tuduhan MUI dan ulama setempat. Suparman sering berdebat
dengan MUI dan ulama setempat untuk membuktikan bahwa Ahmadiyah adalah bagian Islam dan tidak sesat.
Sekitar Oktober 2010, pihak kecamatan memutuskan untuk
menghubungi Bakorpakem (Badan Kordinasi Pengawas Aliran
dan Kepercayaan Masyarakat) Pandeglang. Selanjutnya, pihak
Bakorpakem melakukan pertemuan di kantor kecamatan Cikeusik
dengan Suparman. Pertemuan juga dihadiri kades, sekretaris kecamatan, MUI Pandeglang dan Cikeusik, dan para ulama di wilayah
Cikeusik. Seperti pertemuan sebelumnya, Suparman diminta keluar dari Ahmadiyah, dan Suparman tetap menolak.5
Upaya menekan JAI Cikeusik juga dilakukan unsur-unsur lain.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Johar atas Perkara Pidana Penge­
royokan dan atau Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 22 Februari 2011), hal. 6.
4
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Johar,” hal. 6.
5
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Johar,” hal. 6.
3
66
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
Di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten
Raya, Pandeglang, sejumlah mahasiswa yang berasal dari Cikeusik
melakukan aksi menuntut agar Atep Suratep, yang kebetulan anggota civitas akademika, dikeluarkan dari kampus. Jika tuntutan ini
tidak dipenuhi, mereka sendiri yang akan keluar (ABD, wawancara, warga Cikeusik, 14 Februari 2013).
Sekitar November 2010, Kiyai Muhamad beserta 15 rekannya
melakukan demonstrasi anti-Ahmadiyah atas nama Gerakan Muslim Cikeusik (GMC) di Mapolsek Cikeusik. Usaha ini berawal dari
usulan Majelis Ta’lim Kampung Cikareo, Desa Cikawaris.6 Bahkan
pada bulan itu, ada selebaran dari GMC yang berisi tuduhan “ke­
sesatan” Ahmadiyah.
Pertemuan antara Suparman dan pihak anti-Ahmadiyah kembali diadakan pada 18 November 2010. Karena situasi Cikeusik
tidak kondusif, pertemuan dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari)
Pandeglang. Suparman, Atep dan beberapa anggota Ahmadiyah
lainnya (Deden Sujana, Hasan Basri, Dade Sulaiman dan sebagai­
nya) datang ke kantor kejari, namun hanya Suparman dan Atep
yang diperbolehkan masuk ke ruangan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Suparman diminta menandatangani surat pernyataan berisi: (a) menghentikan segala aktivitas Jemaat Ahmadiyah
Cikeusik; (b) berbaur dengan masyarakat; (c) membubarkan diri.
Suparman pun menolak tuntutan itu dan membuat pernyataan sen­
diri yang berisi: (a) siap menaati SKB (Surat Keputusan Bersama)
Tiga Menteri tahun 2008; dan (b) siap berbaur dengan masyarakat
dalam bidang sosial. Pernyataan yang dibuat Suparman akhirnya
disepakati dalam pertemuan itu.7
Meskipun sudah dibuat keputusan, pihak-pihak yang menginginkan Suparman keluar dari Ahmadiyah, seperti Kades Umbulan dan MUI Cikeusik, tidak puas dengan hasil tersebut. Bagi
mereka isi kesepakatan tetap saja membolehkan keberadaan AhBerita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Saksi Hasanudin atas Perkara Pidana
Pengeroyokan dan atau Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 07 Februari
2011), hal. 1-5. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Usep
Sugandi atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan” (Serang:
Polda Banten, 11 Februari 2011), hal. 1-4.
7
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suparman,” hal. 5.
6
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
67
madiyah di Cikeusik. Mereka ingin Ahmadiyah dibubarkan dan
Suparman dan pengikutnya bertobat. Jika Suparman tetap tidak
mau bertobat, dia harus pergi dari Cikeusik (wawancara AM, Ketua
MUI Cikeusik, 27 Februari 2013).
Akhirnya, mereka memutuskan untuk membicarakan keputusan itu bersama warga di pengajian Kecamatan Cikeusik. Mereka juga minta supaya K.H. Ujang Muhamad Arif ikut membantu
meng­atasi Ahmadiyah di Cikeusik.8 Selain karismatik dan berpengaruh di Pandeglang dan Rangkas Bitung, K.H. Ujang juga dikenal
berperan besar dalam pembubaran aliran yang dianggap sesat di
Kecamatan Cibitung, Pandeglang.9
K.H. Ujang mulai dihubungi pada pertengahan Januari 2011. Ketika itu, Sofwan, guru Madrasah Tsanawiyah (MTS) Hunibera, Ci­
keruh Wetan, menemui Kiyai Baghawi, Sekretaris II MUI Cikeusik.
Dia meminta Baghawi menghubungi K.H. Ujang, mengundangnya
sebagai pembicara tablig akbar di Ranca Senang, dengan tujuan
menekan Suparman. Baghawi langsung menghubungi K.H. Ujang,
yang menyatakan kesanggupannya, meski kapan acaranya berlangsung masih harus menunggu kesepakatan warga Cikeusik.10
K.H. Ujang lalu mencoba mencari dukungan dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) ke para kiyai. Dari pertengahan hingga
27 Januari, dia menyebarkan SMS yang berisi: “Asl., Tolong dikompakeun ulama, kiyai, santri, jawara, masyarakat untuk ngagempur Ahmadiyah di Cikeusik. Upami aya sms ti abdi supaya turun sebarkeun (K.H
Ujang Cgls).”11 Terjemahan SMS dalam bahasa Sunda itu kira-kira
berbunyi: “Asl., Tolong dikompakkan ulama, kiyai, santri, jawara,
masyarakat untuk menggempur Ahmadiyah di Cikeusik. Kalau
ada SMS dari saya sebarkan (K.H. Ujang Cigeulis).”
Di sisi lain, setelah menghubungi K.H. Ujang, Sofwan langsung
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Johar,” hal. 7-8.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Tersangka KH. Ujang Muhamad Arif
bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan”
(Serang: Polda Banten, 17 Februari 2011), hal. 2.
10
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Sofwan,” hal. 3.
11
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Tersangka KH. Ujang Muhamad Arif
bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan”
(Serang: Polda Banten, 16 Februari 2011), hal. 5.
8
9
68
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
mengumpulkan tokoh masyarakat, salah satunya Kiyai Muhamad,
pemimpin GMC. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa
tablig akbar akan dilaksanakan pada 6 Februari 2011, pukul 09.00.
Kemudian, Sofwan menghubungi K.H. Ujang terkait hasil musyawarah. Dua hari sesudah itu, K.H. Ujang memberitahu Sofwan
agar acara diarahkan langsung ke pokok persoalan, yaitu pembubaran12 dengan pengerahan masa tanpa tabligh akbar. Sofwan
menyepakatinya.13
Rencana pembubaran Ahmadiyah makin melibatkan banyak
aktor di luar Cikeusik ketika Sodikin, pedagang di Pandeglang,
memberitahu Kiyai Babay. Kiyai Babay adalah kiyai muda dari
Kecamatan Pagelaran, Pandeglang yang sudah dikenal di kalangan
masyarakat Cikeusik dan dekat dengan K.H. Ujang. Pada 27 Januari 2011, pukul 20.00, Sodikin datang ke rumah Kiyai Babay. Dalam
pertemuan itu, Sodikin mengusulkan untuk menghubungi Idris,
jawara dari Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
Tidak lama kemudian Idris bersama Roy datang ke rumah Kiyai
Babay. Sesudah itu, Sodikin bersama Kiyai Babay, Idris dan Roy
membicarakan rencana pembubaran Ahmadiyah.14
Pada 28 Januari 2011, K.H. Ujang kembali mengirimkan SMS
ke para kiyai, santri dan masyarakat. Isinya: “Assalamualikum,
undangan kepada kiyai, tokoh agama, santri, masyarakat, pembubaran Ahmadiyah di Cikeusik hari Minggu 6 Februari/3 Maulud
(K.H. Ujang Cgls). Sebarkan! Jangan dikirim polisi.” Sebagian besar
orang yang menerima SMS itu menyanggupi menghadiri undangan. Oleh karena itu, K.H. Ujang memperkirakan bahwa jumlah
massa akan sekitar seribu orang.15
SMS yang diterima kiyai, santri dan masyarakat juga dikirim
ulang ke orang lain yang mereka kenal, entah dengan format yang
Tidak disebutkan dengan cara apa (damai atau keras) pembubaran Ahmadi­
yah Cikeusik akan dilakukan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III, “Tersangka
KH. Ujang Muhamad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengeroyokan
dan atau Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 5 Maret 2011), hal. 2.
13
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Sofwan,” hal. 3.
14
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Saksi Ahmad Bai Mahdi alias Kiyai
Babay atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan” (Serang:
Polda Banten, 21 Februari 2011), hal. 6-7.
15
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Tersangka KH. Ujang,” hal. 5-6.
12
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
69
sama atau beda. Seorang warga Desa Umbulan (R, wawancara, 28
Februari 2013) menceritkan:
Saya memeroleh SMS pembubaran Ahmadiyah Cikeusik dari
teman, kiyai setempat dan nomor yang tidak dikenal. Karena
saya setuju dengan pembubaran Ahmadiyah maka saya kirim
ulang ke beberapa nomor yang ada di handphone saya. Bahkan
saya membeli beberapa kartu baru untuk menyebarkannya.
Saya mengirimkan format SMS yang sama dan berbeda. Dengan format berbeda, misalnya saya mengatakan kalau anda
tidak mau Ahmadiyah ada di Pandeglang maka harus datang
ke acara pembubaran Ahmadiyah Cikeusik pada Ming­
gu, 6 Februari 2011. Hampir seluruh masyarakat Cikeusik
mendapat SMS pembubaran dan mereka juga menyebarkan
sms itu.
K.H. Ujang juga meminta dukungan anggota FPI dari Pontang,
Serang, yaitu Ustad TB. Sidiq. Sebelumnya, dia bertemu dengan
Kiyai Sobri, Sekjen FPI Pusat, pada acara Maulid Nabi di Cibulakan.
Dalam pertemuan itu, dia memberi tahu bahwa akan ada pembubaran Ahmadiyah di Cikeusik pada Minggu, 6 Februari 2011, pukul
09.00 atau 10.00.16
Pada 29 Januari 2011, Kiyai Babay mengundang Idris ke rumah­
nya. Idris datang bersama Pandi, Pai dan Roy. Mereka membicarakan rencana pembubaran dan memutuskan, pada hari itu juga,
untuk bertemu AA alias Deden. Di rumah AA, mereka berkumpul dengan tiga puluh orang lainnya dan membicarakan rencana
pembubaran. Pertemuan juga menyepakati agar masyarakat Pa­
nimbang, Pagelaran, dan Menes, Kabupaten Pandeglang, diminta
berkumpul pa­da 6 Februari 2011, pukul 06.30 di Panimbang.17
Rencana pembubaran Ahmadiyah akhirnya diketahui pihak Ahmadiyah. Pada 2 Februari 2011, Atep Suratep memberitahu polisi,
TNI, dan Kesbang setempat terkait isu ini. Pada 4 Februari 2011,
Atep juga memberitahu hal ini kepada Hasan Basri (Mubalig AhBerita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Tersangka KH. Ujang,” hal. 3.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka Idris atas Perkara Pidana
Pengeroyokan dan atau Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 17 Februari
2011), hal. 3.
16
17
70
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
madiyah Banten) dan Dade Sulaiman (Ketua Administrasi Jemaat
Ahmadiyah Rangkas Bitung dan Cikeusik). Pada hari yang sama,
Atep Suratep memberitahu Suparman.18
Pada 4 Februari 2011, Kiyai Babay kembali mengundang Idris ke
rumahnya. Pertemuan juga dihadiri K.H. Ujang dan Sodikin. Pertemuan memutuskan bahwa pembubaran Ahmadiyah di Cikeusik
atas nama masyarakat Pandeglang dan menggunakan pita biru
se­bagai pembeda antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Kemu­
dian, pada hari itu juga, mereka mendatangi rumah AA untuk mem­
beritahu hasil pertemuan.19
Kedudukan para kiyai di Pandeglang yang sangat dihormati
masyarakat, ditambah jumlah pesantren yang sangat banyak, khususnya di Cikeusik, memudahkan penggalangan dukungan bagi
pembubaran Ahmadiyah. Menjelang hari pembubaran, K.H. Ujang
membagi tugas kepada para kiyai dan menentukan titik kumpul
massa. Massa yang datang dari arah Cibaliung, Labuan, Mandalawangi, Cimanggu Cibitung, Sumur berkumpul di Masjid Babakan
di bawah pimpinan K.H Ujang, Kiyai Pei, Kiyai Nahwan, dan Kiyai
Babay. Massa dari Munjul dan Cikeusik kumpul di Masjid Cangkore dan dipimpin oleh Kiyai Baghowi, Sofwan dan Lurah Desa
Umbulan. Sedangkan massa dari Malimping dan Cisemut berkumpul di pertigaan Umbulan dan dipimpin oleh Ustad Endang.20
Pada 5 Februari 2011, pukul 03.00, Kapolsek dan Danramil
Cikeusik mendatangi rumah Suparman untuk memberikan surat
panggilan ke Mapolsek Cikeusik terkait status keimigrasian istri
Suparman, Haina Toang Aquino. Karena alasan itu, Suparman
beserta istri dan satu anaknya, juga Atep Suratep berada di Mapolsek Cikeusik hingga jam 10.00. Selanjutnya, mereka dipindahkan
ke Mapolres Pandeglang. Pada saat yang sama, Suparman memberitahu Mulyadi dan Tarno, anggota Ahmadi Cikeusik, soal isu
Atep Suratep tidak menggunakan kata “pembubaran” tetapi “penyerangan”
terhadap Ahmadiyah Cikeusik ketika mengabarkan kepada para koleganya.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Atep Suratep atas Perkara Pidana
Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 24 Februari 2011), hal. 6.
19
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, Saksi Ahmad Bai Mahdi alias Kiyai Babay
atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan” (Serang: Polda
Banten, 18 Februari 2011), hal. 3.
20
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Tersangka KH. Ujang,” hal. 7.
18
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
71
penyerangan dan menyuruh mereka mengungsikan barang-barang
berharga.21 Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 16.30, Idris
bersama teman-temannya datang ke rumah Kiyai Babay. Tujuannya
agar mereka bisa berangkat bersama-sama ke tempat Ahmadiyah
Cikeusik.22
Malam harinya, pukul 20.00, seorang Ahmadi mengabarkan
Deden Sujana bahwa Suparman sedang berada di Polres Pandeg­
lang dan bahwa rumah missi dalam keadaan kosong. Atas infor­
masi itu, dia memutuskan pergi ke Cikeusik dan menengok Suparman.23 Pada pukul 22.00, dia menghubungi dua Ahmadi, Danang
dan Maulana, untuk menemaninya. 24 Tak lama kemudian, bebe­
rapa Ahmadi dari Jakarta, Roni Pasaroni, Bebi, Arif Rahman Hakim, Warsono, dan Irwan ikut bersama Deden. Ahmadi lainnya
yang berasal dari Bogor (Candra, Masihudin, Ferdias) dan Serang
(Arif Rahman Ahmadi, Alfi, Yus Asaf, Afif, Yudi) juga ikut. De­
ngan demikian rombongan Ahmadi yang ke Cikeusik berjumlah 17
orang dan menggunakan dua mobil.25
Pada 6 Februari 2011, sekitar pukul 07.00, K.H. Ujang bersama
T.B Sidiq, Sodikin dan beberapa orang lain berangkat menuju salah
satu titik kumpul, Masjid Babakan Cibaliung. 26 Massa yang di­
pimpin Kiyai Babay, Idris dan AA juga bergabung di situ.27 Ratusan
massa pun berkumpul dan pita biru dibagikan. Kemudian mereka
bersama-sama jalan menuju titik kumpul lain, Masjid Cangkore,
dengan menggunakan motor dan mobil pribadi.28
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suparman,” hal. 4.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka Idris,” hal. 3.
23
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka H. Ir. Deden Sujana atas Perkara
Pidana Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 17 Februari 2011), hal. 4.
24
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Danang atas Perkara Pidana
Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 3 Maret 2011), hal. 2. Lihat juga, Berita
Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka H. Ir. Deden Sujana,” hal. 4.
25
Rombongan Jakarta ikut ke Cikeusik karena Deden Sujana sudah meng­
hubungi Bebi. Rombongan Bogor ikut ke Cikeusik karena Tubagus Candra
dihubungi oleh Roni Pasaroni. Rombongan Serang ikut karena dihubungi
Imron Saleh, Ahmadi dari Serang (lihat lengkapnya dalam Rahman 2013: 30-32).
26
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Tersangka KH. Ujang,” hal. 5.
27
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka Idris,” hal. 4.
28
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Saksi Ahmad BaiMahdi,” hal. 3.
21
22
72
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
Pada waktu yang sama, rombongan Deden Sujana tiba di rumah
Suparman. Ahmadi yang sebelumnya sudah ada di rumah Suparman menyambut mereka. Deden memperkenalkan diri kepada
tuan rumah dengan mengatakan bahwa kedatangan rombongan
atas perintah Amir Nasional, tetapi hal ini jangan sampai terdengar
oleh mereka. Dia juga mengatakan bahwa rumah Suparman adalah
aset yang harus dipertahankan. Selain itu, dia mengatakan bahwa
dia akan berada di posisi paling depan, sedang yang lain memosisikan diri sesuai ketrampilannya masing-masing. Dia juga sempat
mengimbau warga Ahmadi yang ada di tempat itu agar tidak keluar jika tidak terjadi apa-apa.29
Kedatangan rombongan di atas diketahui beberapa warga setempat. Tentang hal ini, salah seorang warga bercerita (R, wawancara, 28 Februari 2013):
Hari minggu pagi, sekitar pukul 07.00, saya lihat ada dua
mobil di rumah Suparman. Saya merasa aneh dan takut karena pada hari itu ada pembubaran Ahmadiyah dan Suparman
sudah diamankan di kantor polisi, tetapi ada tamu di rumah
Suparman. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mi­
salnya perkelahian, saya mengungsikan anggota keluarga
saya. Saya sempat bertemu Suprapto, Babinmas Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik. Saya mengatakan kepada beliau
bahwa ada tamu di rumah Suparman dengan menggunakan
dua kendaraan mobil.
Atas dasar pemberitahuan itu, Suprapto mencari Kades Umbulan, Johar. Mereka lalu mendatangi rumah Suparman dan meminta
rombongan Ahmadiyah meninggalkan rumah karena ada rencana
pembubaran. Tapi saran ini tidak dituruti.30 Tidak lama kemudian,
Suprapto bersama Kanit Reskrim Polsek Cikeusik, Hasan, mendatangi lagi rumah Suparman untuk bertemu Deden. Hasan pun
memberitahu Deden perihal situasi Cikeusik dan menyuruhnya
meninggalkan rumah. Tapi Deden memilih tetap berada di rumah
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Arif Rahman Ahmadi atas Perkara
Pidana Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 8 Maret 2011), hal. 6.
30
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suprapto atas Perkara Pidana
Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011), hal. 3.
29
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
73
itu.31
Sekitar pukul 10.00, ratusan massa anti-Ahmadiyah sudah memadati Masjid Cangkore dan pertigaan Umbulan. Massa menjadi
ribuan ketika kelompok K.H Ujang sampai di Masjid Cangkore.
Tidak lama kemudian ada instruksi yang mengatakan, “Ayo maju
... maju serang, Ahmadiyah sudah menantang, disuruh pulang
sama polisi tidak mau.” Sekitar pukul 10.30, Kiyai Babay menyuruh
massa maju mendatangi rumah Suparman yang berjarak sekitar
ratusan meter dari Masjid Cangkore.32
Ketika para penentang mendatangi rumah Suparman, Idris dan
beberapa temannya di posisi paling depan. Ketika sudah dekat
dari pelataran rumah Suparman, dia meneriakan kata-kata kafir
dan menyuruh polisi minggir. Polisi sempat menghadang Idris dan
teman-temannya di pelataran rumah Suparman, tapi hadangan
itu ditembus. Salah satu dari mereka mengambil batu di pelataran rumah Suparman. Lainnya terus mendekati rumah Suparman
sambil meneriakkan kata-kata seperti “Singkirkan dan bubarkan
Ahmadiyah dari Pandeglang.”33
Dalam situasi di atas, beberapa Ahmadi sudah ada di luar.
Deden Sujana memukul Idris. Lalu, beberapa anti-Ahmadiyah
mengeroyok Deden dan seseorang memukulnya dengan batu.
Akhirnya, beberapa Ahmadi terlibat dalam peristiwa itu. Bambu
dan batu yang ada di pelataran rumah Suparman digunakan kedua
belah pihak. Deden dan Ahmadi lainnya sempat membuat Idris dan
teman-temannya mundur dari pelataran rumah. Idris dan beberapa
temannya mengeluarkan golok dan menyuruh massa yang ada di
jembatan Cibaliung untuk maju. Maka massa di jembatan ikut maju
dan melempari rumah Suparman.34
Karena jumlah mereka tidak sebanding dengan massa anti-Ahmadiyah, para Ahmadi tidak mampu bertahan dan mulai menjauh
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Saksi Hasanudin atas Perkara Pidana
Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011), hal. 3.
32
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka Idris,” hal. 4.
33
Bagian-bagian ini juga didokumentasikan dalam video berjudul “AntiAhmadiyah: Violence in Cikeusik, Banten, Indonesia,” http://www.youtube.
com/watch?v=iLb9VSI9BCw (diakses 12 November 2012).
34
Lihat video “Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik.”
31
74
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
dari rumah Suparman. Massa mencari dan mengejar para Ahmadi
yang coba menyelamatkan diri. Massa menghakimi Deden dan
Ahmadi lainnya di belakang rumah dengan menggunakan golok,
kayu dan balok.35 Salah satu warga Desa Umbulan (R, wawancara,
28 Februari 2013), yang menyaksikan kejadian itu, bercerita:
Kekuatan anti-Ahmadiyah makin besar ketika ribuan massa
datang dari arah sebaliknya, masjid Desa Ranca Senang, Kecamatan Cikeusik. Dengan kedatangan mereka, jumlahnya
menjadi dua hingga tiga ribu massa. Massa makin marah
ketika mendengar kabar bahwa Sarta, warga Desa Umbulan, dibacok orang yang diduga Ahmadi. Massa melempari
rumah Suparman, merobohkan atap rumah dan parabola,
merusak dan membakar dua mobil dan satu motor milik
Ahmadi. Sebagian Ahmadi lari ke sungai Cibaliung dan yang
tidak bisa berenang berhasil ditangkap oleh massa. Mereka
dihajar dengan menggunakan golok, kayu dan batu. Kemudian, mereka dibawa ke massa anti-Ahmadiyah yang ada di
sekitar rumah Suparman. Di tempat itu, mereka ditendang
dan dihajar dengan kayu, golok, dan batu.
Tidak semua Ahmadi dikeroyok massa. Menurut salah satu pejabat kelurahan Desa Umbulan (D, wawancara, 27 Februari 2013),
beberapa Ahmadi bisa kabur:
Para Ahmadi yang tidak lari ke arah sungai, ada yang lolos.
Entah lari ke mana. Lainnya, ada yang tertangkap oleh petugas kelurahan dan dibawa ke kecamatan Cikeusik. Massa
mengejar dan melakukan sweeping ke rumah-rumah warga.
Ahmadi yang dibawa kantor kecamatan pun hampir diamuk
massa. Untungnya, polisi segera mengevakuasi.
Salah satu Ahmadi yang selamat (Y, wawancara, 22 Desember
2013) mengatakan, dia lari ke arah sungai Cibaliung dan bersembunyi di semak sungai selama beberapa jam. Dia sempat lari ke
sawah ketika massa anti-Ahmadiyah sudah tidak memadati pinggiran sungai. Tak lama sesudah itu, seorang anak kecil menghampirinya dan menyuruhnya bersembunyi di rumah salah satu warga
35
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka H. Ir. Deden Sujana,” hal. 5.
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
75
Ahmadi yang belum mengungsi. Esok harinya, dengan perasaan
trauma, dia pulang ke Serang menggunakan kendaraan umum.
Di perjalanan hampir setiap penumpang membicarakan peristiwa
Cikeusik. Bahkan, menurutnya, beberapa penumpang membicarakan bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan kekerasan.
Peristiwa di atas mengakibatkan tiga Ahmadi meninggal dunia
(Roni Pasaroni, Warsono, dan Tubagus Candra) dan lainnya lukaluka. Selain itu, semua anggota JAI Cikeusik pergi dari Cikeusik
karena diusir. Massa anti-Ahmadiyah juga mengancam akan membunuh Suparman jika dia ada di Cikeusik. Mereka boleh tinggal
lagi di Cikeusik jika keluar dari Ahmadiyah (R, warga Desa Umbulan, wawancara, 28 Februari 2011). Rumah dan sawah milik JAI
ditinggalkan begitu saja, tidak diurus (A, pejabat Desa Umbulan,
wawancara, 14 Februari 2011). Para Ahmadi juga mengalami kesulitan administrasi kependudukan. Seorang Ahmadi Cikeusik (AS,
wawancara, 11 Mei 2013) mengaku sulit mengurus surat pindah
karena aparat desa setempat tidak mau melayani permintaan itu.
Dinamika Pemolisian Konflik Anti-Ahmadiyah di Cikeusik
Tindakan Pemolisian
Polisi sudah mengetahui bahwa ada ketegangan menyangkut isu
Ahmadiyah. Polsek Cikeusik menerima laporan tentang kegiatan
Suparman di rumah missi dan tahu ada suara penolakan dari beberapa warga setempat. Ketika mulai tahu, polisi melakukan pengawasan, persuasi, mendatangi ke pihak-pihak yang bertikai:
Sebelum Suparman mengaktifkan JAI Cikeusik, warga Ahmadiyah beribadah dengan warga lainnya di masjid sekitar. Tetapi ketika Suparman mulai aktif dan menggunakan
rumahnya sebagai tempat ibadat, beberapa warga mulai
mengeluh. Supaya situasi tetap aman, polisi Cikeusik sering
mampir ke tempat Suparman dan mengingatkan dia untuk
membaur dengan masyarakat dalam urusan keagamaan.
Di luar urusan itu, misalnya kerja bakti, warga Ahmadiyah
tidak ada masalah. Polisi juga mengingatkan warga yang
keberatan dengan aktivitas keagamaan Suparman agar tidak
76
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
main hakim sendiri (A, Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 213).
Polisi juga memantau perkembangan konflik dengan mengikuti serangkaian dialog antara Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah
yang diadakan di kantor kecamatan dan Kejari Pandeglang. Pada
pertemuan 18 November 2010 di Kejari Pandeglang, Satuan Intel Kapolres Pandeglang mengeluarkan informasi khusus tentang
pembinaan kerukunan beragama dan sosialisasi Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Mendagri nomor 8 tahun 2006 (Rapat Kerja
DPR RI 2011). Kapolsek Cikeusik juga sempat membacakan hasil
pertemuan tersebut di pengajian warga Cikeusik. Selain itu, dia
mengimbau agar warga bersabar dan tenang dalam menghadapi
persoalan Ahmadiyah Cikeusik.36
Namun, imbauan polisi tak didengar oleh pihak anti-Ahmadiyah. Mereka merencanakan pembubaran Ahmadiyah dengan tidak melibatkan unsur pemerintah, tapi dengan pengerahan massa
dalam jumlah yang banyak. Mereka bahkan tidak melapor ke polisi
terkait rencana pembubaran dan menutupi informasi rencana pembubaran.
Ketika polisi akhirnya tahu tentang rencana pembubaran Ahmadiyah itu, polisi mengambil beberapa langkah seperti lidik intelijen, melakukan kordinasi dengan satuan kepolisian, melakukan
persuasi dengan pihak anti-Ahmadiyah agar mengurungkan rencana pembubaran. Pada 1 Januari 2011, Kanit Intel Polsek Cikeusik
membuat laporan No. Pol: R/LI-01/II/2011/PULBAKET, berisi
informasi rencana pembubaran Ahmadiyah Cikeusik yang akan
dilakukan tokoh masyarakat dan agama Cikeusik.37
Pada 2 Januari 2011, Kapolsek mengumpulkan para kanit untuk
melakukan pendalaman dan memerintahkan agar BabinkantibBerita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Johar,” hal. 7.
Wakapolda Banten, “Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pan­
deglang Tanggal 6 Februari 2011,” bahan presentasi disampaikan dalam acara
Pendidikan, Pelatihan, dan Seminar “Penanggulangan Tindakan Anarki:
Penanganan Konflik Sosial oleh Polri Sesuai dengan Prinsip dan Standar
HAM,” diselenggarakan Ditbangpes Sespimti Polri, bekerja sama dengan
Yayasan Lembaga Hukum Indonesia dan The Asia Foundation, di Lembang,
28 November 2013.
36
37
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
77
mas mengimbau masyarakat supaya tidak bertindak anarkis. 38
Atas instruksi ini, Intel Cikeusik mendatangi para kiyai dan masyarakat untuk mencari informasi. Menurut Kanit Intel Polsek
Cikeusik (wawancara, 16 Februari 2013), hampir semua kiyai dan
masyarakat yang dia temui mendapatkan SMS ajakan pembubaran.
Tetapi, menurut dia, pihak-pihak yang sudah ditemui tidak memberi kepastian apakah akan ikut acara pembubaran atau tidak. Dia
juga membuat laporan khusus ke Polres Pandeglang terkait situasi
Cikeusik.
Pada 3 Februari 2011, Satuan Intel Polres mengeluarkan informasi khusus tentang rencana pembubaran Ahmadiyah. Informasi
khusus juga berisi tentang situasi warga Ahmadiyah Cikeusik yang
masih dalam keadaan aman berdasarkan informasi dari kepala
de­sa setempat (Rapat Kerja DPR RI 2011). Pada hari yang sama,
sekitar pukul 10.00, Intelkam Polres Pandeglang menyamar menjadi santri dan menelpon Kiyai Muhamad guna memastikan rencana pembubaran. Kiyai Muhamad membenarkan bahwa akan ada
pembubaran tetapi sedang menunggu dukungan. Polisi sempat
melarang kegiatan itu. Alasannya agar Cikeusik aman. Tetapi Kiyai
Muhamad menolak karena menganggap Ahmadiyah sesat.39
Pada 4 Februari 2011, pukul 08.00-12.00, Polres Pandeglang mengadakan gelar operasional (GO) bulanan yang dihadiri para Kabag, Kasat, dan Kapolsek jajaran Polres Pandeglang. Kegiatan ini
membahas informasi rencana pembubaran Ahmadiyah Cikeusik
dan rencana pengamanan pelantikan bupati dan wakil bupati Pandeglang. Sekitar pukul 15.00-20.00, Polres Pandeglang mengadakan
rapat kordinasi penanganan Ahmadiyah Cikeusik dengan Muspida
di Aula Kodim 0601 Pandeglang. Rapat dihadiri Kapolres, Kajari,
Dandim 0601, Kasi Intel Kodim 0601, Kasat Intel, Kasat Reskrim,
dan Kesbang Linmas Pandeglang. Rapat menghasilkan keputusan
bahwa Suparman dan Atep Suratep harus segera dievakuasi.40
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Mad Supur atas Perkara Pidana
Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011), hal. 2-5.
39
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Yayat Supriyatna atas Perkara Pidana
Pengeroyokan dan atau Penghasutan” (Serang: Polda Banten,13 Februari 2011),
hal. 3-4.
40
Wakapolda Banten, “Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab.
38
78
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
Bagi Polisi evakuasi adalah pilihan pencegahan dan penanggulangan paling mudah. Pengerahan kekuatan kepolisian tidak
menjamin kekerasan bisa dihindari. Prioritas polisi adalah perlin­
dungan jiwa, selama bisa dipindah, pindah saja (Kabag Ops Polres
Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013). Evakuasi juga bertujuan meredakan konflik yang semakin menguat ke arah gangguan
keamanan dan ketertiban. Karena polisi gagal meyakinkan para
anti-Ahmadiyah agar tidak melakukan pembubaran. Polisi juga belum tahu berapa jumlah massa yang akan membubarkan Ahmadiyah. Bahkan polisi menyimpulkan bahwa pembubaran tidak akan
terjadi karena tidak mendapat dukungan. 41
Polisi menganggap sasaran pembubaran adalah Suparman dan
Atep Suratep. Karena itu prioritas utama evakuasi adalah mereka
berdua (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 2013).
Polisi memperkirakan jika keduanya bisa dievakuasi maka pembubaran tidak akan dilaksanakan, atau tetap dilaksanakan dengan
jumlah massa sedikit. Jika berhasil mengevakuasi keduanya, tugas
polisi mengamankan pembubaran tidak terlalu berat. Hasil kalkulasi tersebut mengakibatkan penugasan jumlah personil disesuaikan dengan tugasnya yaitu mengamankan rumah Suparman.
Upaya evakuasi tidak mudah dilakukan polisi. Polisi takut dianggap melanggar HAM jika melakukan evakuasi paksa. Polisi
juga takut Suparman dan Atep Suratep menolak dievakuasi kalau
menjelaskan alasan mengapa mereka harus dievakuasi. Atas usulan
Kanit Intel Polsek Cikeusik, polisi memanggil istri Suparman terkait status keimigrasian. Strategi evakuasi tersebut bertujuan agar
Suparman dan Atep Suratep bisa ikut ke Polsek Cikeusik (Kanit
Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 2013).
Pada 5 Februari 2011, pukul 03.00, polisi melakukan evakuasi
terhadap Suparman dan Atep Suratep dengan menggunakan surat
pemanggilan terhadap istri Suparman. Sekitar pukul 10.00, mereka
dipindah ke Polres Pandeglang. Sebelumnya, sekitar pukul 08.00,
Pandeglang.”
41
“Tujuh Polisi Divonis Tak Disiplin Terkait Bentrokan Cikeusik,” Republika,
28 Februari 2011, http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/
hukum/11/02/28/166575-tujuh-polisi-divonis-tak-disiplin-terkait-bentrokancikeusik (diakses 12 November 2012).
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
79
Suparman sempat memerintahkan Atep untuk membuat surat
permohonan perlindungan kepada Polsek Cikeusik. Meski dibuat,
surat itu diberikan tanpa tanda terima. Ketika Suparman sampai
di Polres Pandeglang, polisi menjelaskan: “Pak Suparman jangan
berburuk sangka kepada kami. Pak Suparman dan keluarga di­
amankan karena besok akan ada isu penyerangan. Daripada nanti
korban jiwa, lebih baik korban harta, karena harta bisa dicari.” 42
Polisi juga sempat memberitahu para kiyai bahwa Suparman sudah diamankan ke Polres Pandeglang (Kanit Intel Polsek Cikeusik,
wawancara, 16 Februari 2013). Tapi ini tidak menyurutkan para
kiyai untuk melakukan pembubaran Ahmadiyah. Merasa proses
evakuasi Suparman berjalan lancar, polisi menurunkan tingkat
kewaspadaan dan menganggap bahwa situasi telah kondusif dan
massa tidak akan datang atau datang dengan massa yang sedikit.43
Keberhasilan mengevakuasi Suparman dan Atep mungkin
membuat polisi berbusung dada karena menganggap telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu memprioritaskan jiwa
ketimbang harta. Tetapi, bagi Suparman dan Atep, ini menurunkan
tingkat kepercayaan mereka terkait komitmen polisi melindungi
warga. Rasa kurang percaya mereka juga diperparah oleh tidak
ada­nya personil polisi yang menjaga rumah mereka ketika mereka
dievakuasi. Karena itu, mereka berkordinasi dengan ahmadi lainnya supaya mendatangi rumah Suparman untuk menjaga rumah
itu.
Kekhawatiran pihak Ahmadi terhadap keamanan rumah Suparman bukan tanpa alasan. Selain kurang percaya kepada polisi, ini
juga tumbuh karena maraknya perusakan terhadap aset Ahmadiyah di tempat-tempat lain dan aparat keamanan diam saja. Para
Ahmadi yang datang ke Cikeusik tidak mau aset jamaah dirusak
seperti di tempat lain (WR, Mubalig JAI, wawancara, 22 Desember
2013).
Meski polisi sudah mengevakuasi Suparman dan menyebarkan
berita evakuasi ke para kiyai, polisi tetap berusaha mengamankan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suparman,” hal. 4.
Wakapolda Banten, “Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pan­
deglang.”
42
43
80
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
rumah Suparman. Pada 5 Februari 2011, sekitar pukul 24.00, Yayat
Supriyatna bersama Tim Kominda (Komunitas Intel Daerah) mendatangi rumah K.H. Ujang untuk menanyakan kepastian pembubaran Ahmadiyah. Mereka memperoleh jawaban bahwa pembubaran tetap dilaksanakan tetapi hanya dilakukan oleh masyarakat
Cikeusik. Mereka sempat melarang tetapi K.H. Ujang malah membantah.44
Pada 6 Februari 2011, pukul 03.00, Kapolres Pandeglang memimpin apel di Mapolres Pandeglang terkait pengamanan pembubaran. Sekitar pukul 04.00, 33 anggota Satuan Sabhara Polres
Pandeglang (terdiri dari 26 anggota Dalmas, Kasat Sabhara, Kanit
Turjawali, PS. Kanit I Dalmas, PS. Kasubnit I Dalmas, dua pengen­
dara mobil Dalmas, dan satu pengendara mobil kasat) diterjun­
kan ke rumah Suparman.45 Sekitar pukul 07.00, salah satu anggota
Reskrim, Suprapto, jalan menuju rumah.46 Pada saat yang sama,
Kapolsek Cikeusik melakukan pengarahan kepada 18 anggotanya
yang akan diterjunkan ke rumah Suparman. Kapolsek mengimbau,
jika masih ada, Jemaat Ahmadiyah di rumah harus dievakuasi. 47
Prediksi polisi terhadap situasi di hari pembubaran terbukti
meleset. Evakuasi tidak memengaruhi rencana pembubaran. Massa
anti-Ahmadiyah mulai berangkat menuju Cikeusik, berkumpul
dari satu titik ke titik kumpul yang sudah ditentukan K.H. Ujang.
Jumlah para anti-Ahmadiyah yang diprediksi polisi kurang dari
300 orang dan hanya berasal dari Cikeusik terbukti salah.48 Massa
anti-Ahmadiyah berjumlah ribuan, datang dari luar dan dalam
Cikeusik.
Situasi makin jauh dari prediksi ketika keberadaan rombong­
an JAI di rumah Suparman baru terdeteksi menjelang para antiAhmadiyah berkumpul. Suprapto, yang lebih dulu berangkat ke
rumah Suparman, mengetahui adanya rombongan Ahmadiyah itu
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Yayat Supriyatna,” hal. 3-4.
Kepala Kepolisian Resort Pandeglang, “Lampiran Sprin Kapolres Pan­
deglang No: Sprin/286/II/2011” (Pandeglang: 4 Februari 2011).
46
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suprapto,” hal. 3.
47
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Mad Supur,” hal. 5.
48
Wakapolda Banten, “Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pan­
deglang.”
44
45
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
81
dari Rasna, tetangga Suparman. Sarannya, agar mereka meninggalkan rumah Suparman, tidak dituruti.49 Suprapto akhirnya melaporkan hal tersebut ke Kanit Reskrim.
Tidak lama kemudian, sekitar pukul 09.30, Kanit Reskrim mendatangi rombongan di rumah Suparman. Berikut ini transkripsi
dialog pertemuan Kanit Reskrim (KR) yaitu Hasan, Deden Sujana
(DS) dan Ahmadi lainnya (AL), yang berhasil diperoleh dari skripsi
Mawahibur Rahman (2013: 43-46) dan sebagiannya didokumentasikan dalam video yang beredar luas:
KR: Intinya sih gini.... Kita hanya mengantisipasi karena gosipnya ada beberapa rombongan yang mau mampir kesini. Saran dari saya sih ... ya saya sih berharap tidak terjadi,
jangan­kan korban jiwa, materipun jangan sampai.
DS: Saya kebetulan ketua kamnas (Keamanan Nasional)
Ahmadiyah, ingin meninjau lokasi di sini, yang saya dengar
rumah ini ingin diobrak-abrik oleh orang-orang yang ingin
merusak tatanan negara. Organisasi berkedok agama yang
gak jelas maksudnya apa. Kalau Ahmadiyah bapak tahu-lah,
kapan sih kita pernah bikin ribut.... Kalau mereka bapak bisa
lihat, teriak Allahu Akbar nimpuk, teriak Allahu akbar bakar.
KR: Berbicara Allah, berbicara Allah tetapi tetap anarkis.
DS: Jadi saya sebagai ketua keamanan, datang ke sini ingin
meninjau keadaan di sini, karena kami mendengar di sini
para Ahmadi sudah dizolimi, ada konspirasi dari ormasormas berkedok agama seperti itu dan beberapa aparat desa.
Apa sih masalahnya...? Kenapa mereka harus membenci
Ahmadiyah. Ya kalau mereka gak suka dialog lah.... Jangan
membakar, memaki, mengusir, melempar. Ini negara hukum.
Mari kita tegakkan hukum sama. Lagipula ada SKB Tiga
Menteri, keadaan masalah agama itu masalah pemerintah
pusat, bukan pemerintah daerah. Seperti lurah ikut-ikut,
Muspika ikut-ikut. Gak boleh dong.... Ibaratnya Pak Parman
(Suparman) mau diterkam harimau, bukan Pak Parman yang
ditembak, harimaunya yang diusir.
49
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suprapto,” hal. 3.
82
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
KR: Kalau bicara Muspika ... ada pengajian hari minggu, kita
sudah menghalau meraka. Bahkan mereka GMC mendoktrin, memberi target kepada Muspika agar satu bulan harus
bubar (jemaat), padahal tidak bisa begitu.... Akhirnya kita
rapat dengan pihak Pak Parman, dengan pihak desa, sampai
kecamatan, sampai empat kali kalo gak salah. Sampai kita
laporkan ke Muspida, bahkan Muspida sudah pada turun
ke sini. Kita tidak memihak, tidak pro Ahmadiyah, tidak pro
GMC. Kita kamtibmas dan harkamtibmas kita kan sebagai
polisi. Jangan sampai dengan seperti ini, seolah-olah ada
pertumpahan darah dsb. Intinya sih yang diinginkan GMC,
Ahmadiyah tolong berbaur dengan kami, yang paling mencolok adalah keluarga Pak Suparman tidak mau sembahyang
Jumat berjamaah di masjid. Kalau luar hari Jumat silakansilakan saja.
DS: Gini Pak kalau kita bicara akidah....
KS: Betul....
DS: Islam ini udah jelas ada beberapa puluh golongan di dunia ini kan.... Jadi kalau masalah akidah, marilah kita dialog,
masalah tafsir kan saling berbeda. Seperti Syiah dan Sunni
saling bom-boman masjid. Kita kan sedih, sesama Islam.
Masjid itu dibom, keesokannya masjid ini dibom. Malu kita
kan Pak, masa Indonesia mau seperti itu.
KR: Itu yang ditumpangi kan orang yang tidak bertanggungjawab.
DS: Oleh karena itu saya berterima kasih kalau bapak bisa
berdiri di semua golongan. Karena kita capek melihat orang
anarkis.
KR: Kita juga tidak tahu mana yang paling bener.
DS: Jadi kedatangan kami ke sini adalah untuk meninjau,
sama sekali tidak ada niat balas dendam. Tapi kalau mereka
mulai memukul, tidak mungkin kita diam aja. Masa kita
dipukulin, mobil kita dibakar, kita diam saja?
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
83
KR:50 Gini Pak, saya sudah monitor dari Cibaliung dan Cigeulis. Ada segelintir orang naik kendaraan roda dua dan
roda empat, makanya kami mendahului agar tidak kedahu­
luan oleh mereka. Kami dari Polres termasuk Dalmas telah
merapat ke sini. Tapi perkiraan kalau mereka melihat orang
kita yang banyak mereka tidak jadi. Tapi namanya antisipasi,
kita tidak tahu.... Ya, kalau yang datang segelintir orang,
kalau yang datang meratus atau meribu? Kita juga namanya
manusia, kalau bisa ya bertahan, kalau tidak ya apa boleh
buat. Ya, misalnya, kalau saya mah, sampai kapan pun tidak
akan berangkat dari sini, tahu-tahu kepala kita terlempar. Ya
namanya manusia yang baiknya sedikit, yang jahatnya ba­
nyak. Makanya kita lihat situasi, kalau kira -kira membahaya­
kan lebih baik menghindar, intinya sih itu saja.
DS: Kalau misalnya Bapak tidak mampu, lepaskan saja Pak.
Biarkan bentrokan saja. Biar seru Pak, ya nggak? Habis mau
bagaimana, masa kita diam saja? … Jadi kalau memang kirakira …
AL: Kami siap Pak, tiap hari kami...
KR: Saya sangat tidak mengharapkan untuk seperti itu.
DS: Kalau misalkan kira-kira Bapak bilang wah kepolisian
tidak sanggup, lepasin aja Pak, lepasin aja, paling juga banjir
darah, seru ‘kan, ya nggak Pak?
Selanjutnya, Kanit Reskrim keluar dari rumah Suparman dan
pada saat bersamaan, semua pasukan dari Polres Pandeglang dan
Polsek Cikeusik tiba dilokasi. Pada saat itu, jumlah keseluruhan
polisi yang ada di lokasi sebanyak 59 personel. Kanit Reskrim langsung melapor ke Kapolsek, Kasat Intel dan Kasat Samapta terkait
rombongan Deden.51 Polisi yang ada di tempat juga mulai berjagajaga di sekitar pelataran rumah Suparman dan jembatan sungai
Cibaliung. Dua mobil Dalmas juga bersiaga di depan rumah SuMulai bagian ini dan selanjutnya, dialog bisa juga dilihat di video “Dialog
Polisi dan Jemaat Ahmadiyah Sebelum Tragedi Cikeusik,” http://www.
youtube.com/watch?v=Ojex2RC1kY8 (diakses 12 November 2012).
51
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Mad Supur,” hal. 3.
50
84
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
parman sebelum salah satu mobil dipindahkan ke jembatan Cibaliung.52 Polisi juga sempat mengamankan satu tombak yang ada
di rumah Suparman (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 15
Februari 2013).
Pada saat-saat genting itu, pimpinan polisi yang paling berwenang, Kapolres Pandeglang, tidak ada di tempat. Ini membuat
pengendalian penanganan konflik tidak jelas. Informasi tentang
situasi konflik pada hari pembubaran juga tidak tersampaikan secara utuh kepada pimpinan, baik di level Polres Pandeglang maupun Polda Banten. Akibatnya, tidak ada instruksi dari pimpinan
bagaimana menghadapi situasi di luar dugaan polisi.53 Hal tersebut
juga membuat penempatan pasukan di lapangan tidak terukur dan
terarah dengan baik.
Akhirnya, Kapolsek bermaksud mendatangi Deden. Tetapi niat
ini gagal karena massa anti-Ahmadiyah sudah datang dari arah
jembatan,54 dan evakuasi paksa tidak dimungkinkan karena polisi
takut dianggap melanggar HAM. Pasukan Dalmas yang ada di jembatan sempat menghadang massa, tapi massa menentang dan memaki polisi yang dianggap membela Ahmadiyah. Hadangan polisi
di jembatan bisa ditembus massa dan mereka mendekati rumah Suparman (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 2013).
Massa anti-Ahmadiyah yang sudah memasuki pelataran rumah
Suparman sempat dihadang Kapolsek dan beberapa anggota polisi.
Polisi minta mereka menahan diri, tapi massa bersikeras mendekati
rumah Suparman. Ketika perkelahian mulai terjadi, polisi berusaha
melerai. Karena tidak berhasil, polisi akhirnya menjauhi lokasi ketika massa anti-Ahmadiyah dan Ahmadiyah saling lempar batu.55
Ketika massa berhasil memukul mundur para Ahmadi dan me­
rusak rumah Suparman, polisi kembali mendekati rumah itu.56
Polisi tidak melakukan represi, tetapi mengevakuasi korban yang
Video “Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik.”
“Polda Banten akui tak dapat Informasi Lengkap,” http://www.hukum
online.com/berita/baca/lt4d58ed8dd9b72/kapolda-banten-akui-tak-dapatinformasi-lengkap (diakses 12 November 2012).
54
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Mad Supur,” hal. 3.
55
Video “Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik.”
56
Video “Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik.”
52
53
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
85
sudah jatuh. Ini karena polisi takut massa berbalik menyerang po­
lisi (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda
Banten, wawancara, 23 Mei 2013).
Beberapa orang Ahmadi yang berusaha melarikan diri ditangkap massa dan dibawa ke kantor Kecamatan. Polisi lalu mengevakuasi mereka.57 Dalam suasana ini, evakuasi adalah tindakan
yang dapat dilakukan polisi dan merupakan bagian dari prioritas
polisi, yaitu perlindungan nyawa (Kabag Ops Polres Pandeglang,
wawancara, 13 Februari 2013).
Menurut polisi, tidak ada tindakan pembiaran dalam me­nangani
konflik Cikeusik. Mereka sebisa mungkin meminimalisasi korban
dan mengamankan mereka dengan mobil Dalmas. Korban yang
meninggal adalah para Ahmadi yang lari ke sungai, dan polisi tidak
tahu ada Ahmadi yang dikeroyok di dekat sungai. Jumlah aparat
terbatas dan makin berkurang karena harus mendampingi korban
yang selamat. Polisi sempat melerai ketika korban yang sudah
meninggal terus dianiaya. Mobil polisi sudah penuh mengangkut
korban yang selamat dan polisi sempat kewalahan mencari mobil
untuk mengangkut korban yang sudah meninggal. Selain evakuasi,
polisi merekam kejadian dengan handphone supaya bisa mengidentifikasi pelaku kekerasan (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara,
16 Februari 2013).
Polisi sempat menurunkan pasukan dari Polda Banten untuk
membantu personil yang ada. Mereka terdiri dari 68 personil Ditsabhara, 9 personil Ditintelkam, 10 personil Ditreskrimum, 100
personil Satbrimob, 8 personil Biddokkes, 13 personil Bidropam,
30 personil Dalmas Resort Cilegon, dan 35 personil Dalmas Resort
Lebak. Polda Banten juga menerjunkan kekuatan tambahan, yakni
75 personil Satbrimob untuk menanggulangi, melokalisasi, dan
melakukan identifikasi saksi-saksi, pelaku, dan barang bukti sesudah peristiwa kekerasan.58
Tapi kapan persisnya pasukan dari Polda Banten diturunkan?
Riset ini menemukan data-data yang berbeda. Komnas HAM meBerita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Saksi Hasanudin,” hal. 4.
Wakapolda Banten, “Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pan­
deglang.”
57
58
86
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
nyebutkan bahwa sekitar pukul 09.30, 115 pasukan dari Polda Ban­
ten mulai diterjunkan, sebagai tindak lanjut dari laporan Kapolres
Pandeglang terkait informasi massa anti-Ahmadiyah yang semakin
banyak dan menuju rumah Suparman. Kapolres Pandeglang pada
saat itu masih di jalan menuju Cikeusik, meminta bantuan personil
ke Kapolda melalui telepon (Tim Komnas HAM 2011: 64). Tapi in­
formasi lain menyebutkan bahwa pada pukul 11.20, Kapolda Ban­
ten, melalui handphone, berkordinasi dengan Kapolres Pandeglang
dan memerintahkan Karoops untuk mem-back up Polres Pandeg­
lang dengan menyiapkan personil back up dari Polda Banten. Ke­
mudian Karoops mengirimkan berita ke Dir Opsnal supaya secepat
mungkin datang ke Cikeusik. Pada pukul 11.30, Kapolda Banten,
Dir Sabhara, Dir Reskrim, dan Kasat Brimob menuju Cikeusik.59
Terlepas dari perbedaan waktu kedatangan bantuan di atas, satu
fakta jelas tidak bisa dibantah: mereka datang terlambat. Butuh
waktu sekitar delapan jam dari Serang ke Cikeusik. Mengapa pasukan tidak diterjunkan jauh hari sebelumnya? Sebab, menurut polisi, ketika Suparman sudah diamankan di Polres, Kapolres meng­
anggap situasi sudah bisa dikendalikan. Anggapan ini terbukti
keliru. Situasi berubah ketika massa anti-Ahmadiyah datang dalam
jumlah yang banyak, di luar perkiraan. Selain itu, ada rombongan
Ahmadiyah dari luar Cikeusik berjumlah 17 orang dan tidak mau
dievakuasi (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan
Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013).
Akibat peristiwa pembubaran Ahmadiyah, Polda Banten menetapkan empat materi pokok dalam penanganan dan proses hukum:
(a) Penegakan Hukum terkait keberadaan PP No 2/2003, untuk
aparat yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas; (b) Penegakan
Hukum terkait PERKAP No 7 Tahun 2006 tentang kode etik kepolisian; (c) Penegakan hukum terhadap anggota yang melanggar
pidana dalam penanganan kasus Cikeusik; (d) dan Penegakan
hukum terhadap masyarakat yang melakukan pidana. Polisi juga
menetapkan dua belas warga non-Ahmadi dan satu Ahmadi se­
bagai tersangka (Komnas Ham 2011:76-78).
Wakapolda Banten, “Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pan­
deglang.”
59
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
87
Pengetahuan Polisi
Sesudah Orde Baru bubar, cara-cara pemolisian demokratik sudah
tertuang misalnya dalam Peraturan Kepala (Perkap) Polri No. 8
Tahun 2009. Peraturan ini berisi soal implementasi prinsip dan
standar hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan tugas
kepolisian Indonesia. Sejauh mana polisi mengetahui aturan-aturan
ini dan yang lainnya?
Salah satu informan polisi mengatakan, dia kurang tahu tentang
isi peraturan itu. Namun dia mengatakan bahwa polisi berpegang
kepada prinsip-prinsip HAM dengan asas praduga tak bersalah
dan persamaan di depan hukum. Dia juga sempat mengatakan,
“aturan sebaik apa pun bersifat situasional; aturan gampang
dibuat, tetapi pelaksanaannya sulit, jadinya polemik” (Kasat Intel
Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013).
Informan lain mengatakan, dia tidak tahu sama sekali tentang
Perkap Polri No. 8 Tahun 2009. Namun, dia menegaskan, “dalam
penanganan konflik SARA, prinsip HAM harus dijunjung tinggi,
bukan soal kepercayaannya (seseorang) seperti apa. Jangan karena
Ahmadiyah sesat lalu artinya mereka boleh dibunuh, polisi ada Tupoksinya” (Kabag Ops Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari
2013).
Sejauh mana polisi mengetahui UU No. 1/PNPS/1965 tentang
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang sering dirujuk
kelompok anti-Ahmadiyah untuk melegitimasi tindakannya? Polisi
yang menangani kasus Cikeusik umumnya tidak tahu peraturan
itu. Tetapi ketika ditanya soal penodaan dan penyalahgunaan agama, salah satu informan mengatakan bahwa ajaran Ahmadiyah
adalah salah satu bentuk penodaan itu. Sebab, katanya, Ahmadiyah
meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan Tadzkirah
adalah kitab suci (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013).
Bagi polisi, konflik sektarian terjadi karena masyarakat tidak
senang dengan keberadaan aliran Ahmadiyah di Kampung Peun­
deuy, Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik.60 Selain itu, para kiyai
menganggap Suparman tidak menaati perjanjian yang sudah ditan60
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Saksi Hasanudin,” hal. 2-5.
88
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
datangani. Konflik juga terjadi karena baik Ahmadiyah dan nonAhmadiyah saling beda tafsir di dalam memahami Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri 2008. Bagi Ahmadiyah, SKB
diangggap tidak melarang keberadaan Ahmadiyah. Sedangkan
para anti-Ahmadiyah menafsirkan SKB sebagai peraturan yang
melarang baik aktivitas dan keberadaan Ahmadiyah (Kasat Intel
Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013).
Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri
Tindakan polisi dinilai tidak tepat ketika menangani konflik Ahmadiyah di Cikeusik. Polisi tidak menggunakan instrumen legal
formal dan instrumen internal kepolisian yang ada. Aparat polisi
yang diturunkan tidak menggunakan pedoman seperti Perkap No.
16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa, Perkap No. 1 Tahun
2009 tentang penggunaan kekuatan dan Perkap No. 1 Tahun 2010
tentang penanggulangan anarki.61
Meski demikian, pada 4 Februari 2011, Kapolres Pandeglang
AKBP Alex Fauzi Rasad menerbitkan surat perintah kepada tiga
puluh tiga personel Sat Sabhara/anggota Dalmas melalui surat
perintah nomor: Sprin/286/II/2011 untuk pengamanan rumah dan
harta benda milik Suparman.62 Pada 5 Februari 2011, Kapolsek juga
menerbitkan surat perintah kepada 18 anggotanya melalui surat
perintah nomor: Sprin/02/II/2011 untuk mengamankan rumah
Suparman.63
Dalam menangani konflik Ahmadiyah di Cikeusik, polisi telah
menghindari penegakan hukum. Polisi lebih menekankan komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Polisi juga mengembalikan
konflik ke aturan yang berlaku (Kadit III Intelkam Sub Bidang So­
sial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013). Tetapi,
ketika konflik bereskalasi menjadi kekerasan, polisi menerapkan
hukum dalam menangani konflik.
Wakapolda Banten, “Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pandeglang.”
62
Kepala Kepolisian Resort Pandeglang, “Surat Perintah Nomor: Sprin/286/
II/2011” (Pandeglang: 4 Februari 2011).
63
Kepala Kepolisian Sektor Cikeusik, “Surat Perintah Nomor: Sprin/02/
II/2011” (Cikeusik: 5 Februari 2011).
61
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
89
Menurut polisi, konflik Ahmadiyah tidak mungkin ditangani
dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan. Sebab, baik pihak Ahmadiyah maupun para penentangnya bersikeras dengan
pendirian masing-masing. Solusinya dengan peraturan pemerintah, tetapi aturan yang ada pun tidak tegas. SKB Tiga Menteri masih bisa ditafsirkan secara berbeda oleh pihak-pihak yang bertikai.
Polisi hanya berwenang menjaga keamanan dan ketertiban serta
mengawal peraturan yang ada (Kabag Ops Polres Pandeglang,
wawancara, 13 Februari 2013).
Budaya kepolisian
Ketika seorang informan ditanya tentang demokrasi, HAM, dan to­
leransi, dia mengatakan kurang mengerti tentang hal-hal itu. Tetapi
dia mengatakan bahwa polisi kini tidak bisa bertindak sewenangwenang. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk dilindungi.
Dia juga mengatakan, peran polisi menjaga keamanan dan ketertiban dengan bertindak secara netral (Kanit Intel Polsek Pandeglang,
wawancara, 15 Februari 2013).
Salah satu informan polisi mengatakan bahwa konflik yang
me­libatkan agama lebih sensitif dan harus ditangani secara hatihati. Kalau polisi salah menangani, dia bisa dihukum oleh negara
dan masyarakat (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keaga­
maan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013). Meski demikian,
penanganan konflik Ahmadiyah di Cikeusik dilakukan sama se­
perti pe­nanganan konflik-konflik lain, yaitu dengan menggunakan
pendekatan preemptif, preventif, represif, penegakan hukum, dan
pemulihan. Semua pendekatan ini telah digunakan Polri dalam
menangani konflik Cikeusik, kecuali represi (wawancara Kabag
Ops Polres Pandeglang, 13 Februari 2013).
Para kiyai yang menentang keberadaan Ahmadiyah di Cikeusik
menyatakan bahwa mereka membela ahlussunnah wal jamaah. Sejauh mana polisi terpengaruh oleh hal ini? Salah satu informan
polisi mengatakan bahwa dia pengikut Islam ahlussunnah. Meskipun demikian, sebagai polisi dia mengatakan bahwa dirinya harus bertindak netral. Jika kelompok mayoritas menekan minoritas,
polisi akan menyerahkannya kepada aturan yang berlaku. Fungsi
polisi adalah menjaga keamanan sesuai aturan yang ada, bukan
90
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
menentukan apakah suatu keyakinan benar atau salah (Kadit III
Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013).
Apakah mungkin kota yang dikenal dengan julukan “seribu
ulama” dan “sejuta santri” bisa hidup berdampingan dengan kelompok yang mereka anggap sesat? Informan polisi mengatakannya “sangat mustahil.” Di Pandeglang sangat jarang ditemukan
tokoh masyarakat atau ulama yang memiliki pandangan tidak sem­
pit. Kalau kelompok minoritas ingin hidup di Pandeglang, mereka
harus mengadakan kegiatan di luar Pandeglang. Jika tidak, mereka
bisa diusir seperti Ahmadiyah dan aliran Ustad Juned, yang salah
satu ajarannya adalah meninggalkan shalat Jumat (Kabag Ops Pol­
res Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013).
Politik Lokal
Konflik Ahmadiyah di Cikeusik menjadi komoditas politik keti­
ka Kabupaten Pandeglang sedang mengadakan pemilihan kepala
daerah pada 2010. Pada massa kampanye, salah satu calon kepala
daerah sempat menjanjikan bahwa jika dia terpilih, dia akan membubarkan Ahmadiyah di Cikeusik. Dia juga mengatakan bahwa
hanya dirinya yang sanggup melakukannya (anggota Ahmadiyah
Cikeusik, wawancara, 11 Mei 2013).
Selain itu, pada saat pemilihan Kepala Desa Umbulan, semua
calon menjanjikan pembubaran Ahmadiyah. Belakangan, se­sudah
menang, pejabat terpilih, yaitu Johar, terus melakukan provoka­si
pembubaran Ahmadiyah (anggota Ahmadiyah Cikeu­sik, wawancara, 11 Mei 2013).
Pernyataan pemerintah daerah dalam menyikapi penyerangan
terhadap Ahmadiyah di Cikeusik juga sangat berpihak. Serupa
dengan pandangan para kiyai anti-Ahmadiyah, Gubernur Banten,
Ratu Atut Chosiyah, berharap agar Jemaat Ahmadiyah kembali
mengikuti ajaran Islam yang benar.64 Bahkan, pemerintahan daerah
Propinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan surat
peraturan pelarangan Ahmadiyah.65
“Gubernur: Semoga Jemaah Ahmadiyah Insaf,” kompas.com (diakses 15
Oktober 2012).
65
Lihat Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011, “Larangan Aktivitas
64
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
91
Opini Publik
Dinamika konflik Ahmadiyah di Cikeusik yang berhubungan de­
ngan sikap pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari opini publik.
Opini publik terkait Ahmadiyah dibentuk oleh MUI, ormas Islam
(NU, Muhammadiyah dan lain-lain), kelompok anti-Ahmadiyah,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media.
Sikap MUI Cikeusik terhadap kelompok Ahmadiyah tidak berbeda dari MUI Pusat yang memandang mereka “sesat dan menyesatkan”. MUI Cikeusik juga berusaha membujuk Suparman dan
anggotanya agar keluar dari Ahmadiyah. Tidak hanya itu, MUI
Cikeusik juga menyerukan kepada masyarakat setempat agar tidak
mengikuti ajaran Ahmadiyah. Ajakan membubarkan Ahmadiyah
juga MUI Cikeusik sampaikan kepada tokoh masyarakat dan ulama
setempat (Ketua MUI Cikeusik, wawancara, 27 Februari 2013).
Terkait MUI, informan polisi mengatakan bahwa polisi sering
meminta masukan kepada MUI untuk urusan agama (Kasat Intel
Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013). Informan lain
mengatakan, meski fatwa MUI dijadikan dasar dalam menangani
konflik Ahmadiyah, tapi polisi sebagai fungsi pengaman bertindak netral, melindungi semua warga Indonesia (Kanit Intel Polsek
Cikeusik, wawancara, 15 Februari 2013). MUI dianggap sebagai
lembaga yang berwenang dalam menentukan benar atau salahnya
suatu keyakinan. Sebab, MUI adalah kumpulan ulama yang me­
ngetahui agama (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013).
Selain MUI Cikeusik, FKUB Pandeglang juga ikut berperan da­
l­am konflik Ahmadiyah. FKUB Pandeglang bekerja sama dengan
MUI, Kejari dan Polisi Pandeglang melakukan “pembinaan” terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah yang ada di wilayahnya. Misalnya
dengan mendatangi dan melakukan dialog keagamaan (Anggota
FKUB Pandeglang, wawancara, 11 Februari 2013).
Meski secara organisasi NU tidak terlibat dalam penyerangan
Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indo­
n­esia (JAI) di Wilayah Propinsi Banten” (Serang: Gubernur Banten, 1 Maret
2011). Lihat juga Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011, “La­
rangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang” (Pandeglang: Pj
Bupati Pandeglang, 21 Februari 2011).
92
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, sejumlah ulama NU mengiku­
ti ajakan K.H. Ujang untuk membubarkan Ahmadiyah. NU lebih
terlibat di dalam penanganan Ahmadiyah di Kampung Cisereh
Kecamatan Cisata. Di wilayah itu, NU berkolaborasi dengan MUI
melakukan upaya pembinaan agar anggota Ahmadiyah bertobat
(Tim Komnas HAM 2011: 62-63).
Tapi tidak semua ulama di Cikeusik setuju dengan pembubaran
Ahmadiyah di Cikeusik. Salah satu ulama Pandeglang, yang juga
anak Ketua MUI Pandeglang, mengatakan bahwa dia tidak setuju
dengan pembubaran Ahmadiyah, apalagi dengan cara kekerasan.
“Masalah keyakinan urusan pribadi; orang tidak berhak mengganggu keyakinan orang lain,” katanya (wawancara, 14 Februari
2013). Sayangnya suara seperti ini tidak terlalu terdengar pada saat
konflik terjadi. Masyarakat Cikeusik lebih banyak dibisiki tentang
kesesatan Ahmadiyah dan perlunya membubarkan Ahmadiyah di
Cikeusik.
Pada awal mula konflik, tidak ada pemberitaan dari media.
Pemberitaan konflik Ahmadiyah Cikeusik ramai ketika konflik
bereskalasi menjadi kekerasan. Ada polarisasi dalam pemberitaan
media terkait peristiwa kekerasan anti-Ahmadiyah. Sebagian media memberitakan persitiwa itu sebagai “bentrokan”, tapi sebagian
lainnya menyebutnya “penyerangan”.66 Masing-masing penyebutan punya dasar dalam menilai peristiwa: penyebutan “bentrokan”
didasari alasan bahwa pihak-pihak yang bertikai sama-sama menggunakan kekerasan, misalnya.
Cara pemberitaan yang berbeda-beda tersebut ikut memengaruhi publik dan pemerintah dalam menyikapi peristiwa. Misalnya,
dengan menyebut peristiwa itu sebagai “bentrokan”, maka publik
cenderung memandang peristiwa itu sebagai hal yang sewajarnya
terjadi karena pihak-pihak yang bertikai sama-sama menggunakan
cara-cara kekerasan. Penyebutan “bentrokan” juga dipakai dalam
proses persidangan peristiwa Cikeusik.
66
Andreas Harsono, “Indonesia’s Religious Violence: The Reluctance of
Reporters to Tell the Story,” http://www.hrw.org/news/2011/09/16/
indonesia-s-religious-violence-reluctance-reporters-tell-story (diakses 15
Oktober 2013).
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
93
Interaksi antara Polisi dan Aktor-aktor Konflik
Konflik Ahmadiyah di Cikeusik merupakan konflik yang terjadi
secara berulang, yaitu antara 1992 dan 2011. Konflik yang terjadi
pada 2011 melibatkan mobilisasi massa dalam jumlah yang sangat
banyak dan merupakan peristiwa baru. Menurut pihak Ahmadiyah, konflik terjadi berulang kali karena ada beberapa pihak baik
dari masyarakat dan pejabat pemerintahan yang tidak suka dengan
keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik (Anggota Ahmadiyah
Cikeusik, wawancara, 11 Mei 2013).
Tidak ada keterangan yang pasti tentang penanganan polisi
terkait konflik Ahmadiyah pada 1992. Tapi pada awal-awal konflik
2011, polisi mampu meredam konflik, yakni ketika terjadi mobili­
sasi anti-Ahmadiyah di bawah bendera GMC pimpinan Kiyai Muhammad. Setidaknya tuntutan GMC bisa disalurkan oleh polisi
melalui forum Muspida yang kemudian menghasilkan kesepakatan
tertulis antara Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah. Ketika konflik
mulai melibatkan massa di luar Cikeusik, yakni saat mobilisasi antiAhmadiyah dipimpin oleh K.H. Ujang pada 6 Februari 2011, polisi
hanya mampu mengamankan Suparman, istri dan anaknya, serta
Atep Suratep, tapi gagal meredam mobilisasi yang berujung pada
tewasnya tiga warga Ahmadiyah.
Polisi pada dasarnya mengikuti perkembangan konflik Ahmadiyah. Misalnya, polisi selalu terlibat ketika ada pertemuan-pertemuan terkait Ahmadiyah. Informan MUI mengatakan, ketika MUI
bertemu dengan para ulama setempat guna membahas Ahmadiyah
di Cikeusik, polisi ikut terlibat di dalamnya (AM, wawancara, 27
Februari 2013). Selain mengikuti pertemuan MUI, polisi juga bertemu dan berkordinasi dengan pemerintahan daerah untuk membahas masalah Ahmadiyah, misalnya dalam Muspika dan Muspida
(Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 15 Februari 2013).
Menurut pihak Ahmadiyah, tindakan polisi dalam menangani
Ahmadiyah sangat tidak memadai. Pihak Ahmadiyah yang sudah
mengetahui bahwa akan ada pembubaran mengatakan bahwa polisi cenderung memihak kepada kelompok anti-Ahmadiyah. Buktinya, polisi gagal mencegah kekerasan. Kekurangan personil dianggap tidak bisa menjadi alasan. Bahkan polisi yang berjaga di lokasi
kejadian tidak serius untuk menghalangi terobosan massa. Pihak
94
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
Ahmadiyah juga mengatakan bahwa polisi hanya mengevakuasi
korban sesudah diamuk massa (anggota Ahmadiyah Cikeusik, wa­
wancara, 11 Mei 2013).
Tapi kekecewaan terhadap kinerja polisi juga diutarakan pihak
anti-Ahmadiyah. Salah satu warga Desa Umbulan yang mengaku
setuju terhadap pembubaran Ahmadiyah menganggap tindakan
polisi terlalu mementingkan Ahmadiyah. Polisi bahkan melarang
rencana pembubaran. Karena itu, para ulama yang mendukung
pembubaran tidak menginformasikan polisi tentang rencana pembubaran (R, wawancara, 28 Februari 2013).
Aktor utama yang teribat dalam mobilisasi anti-Ahmadiyah
adalah para ulama, pejabat pemerintahan (Kades Umbulan), jawa­
ra, dan santri yang di dalam stratifikasi sosial masyarakat Cikeusik
memiliki pengaruh besar. Mereka menggunakan pengaruh me­
reka untuk menggalang dukungan dan memobilisasi massa dalam
peristiwa 6 Februari 2011. Secara personal, polisi sudah mengenal
sebagian dari mereka, terutama kelompok GMC (Kanit Intel Polsek
Cikeusik, wawancara, 13 Februari 2013). Tapi tidak ada hubungan
kelembagaan ormas atau keluarga antara polisi dan kelompok antiAhmadiyah di Cikeusik.
Upaya penegakan hukum dilakukan polisi setelah peristiwa
terjadi. Polisi menahan beberapa orang dan memeriksa beberapa
saksi. Setelah itu, semua berkas kepolisian dilimpahkan ke Penga­
dilan Negeri Banten. Pengadilan memutuskan vonis bersalah terhadap para anti-Ahmadiyah: K.H. Ujang Muhamad Arif (6 bulan
penjara), Kiyai Endang (6 bulan penjara), K.H Muhamad Munir (6
bulan penjara), Idris (5 bulan 15 hari), Muhamad (6 bulan penjara),
Ujang (6 bulan penjara), Saad Baharudin (6 bulan penjara), Adam
Damini (6 bulan penjara), Yusuf Abidin (6 bulan penjara), Yusri (6
bulan penjara), Muhamad Rohidin (6 bulan penjara), dan Dani (3
bulan penjara dan biaya perkara Rp 2.000). Dari pihak Ahmadiyah,
pengadilan memutuskan Deden Sujana divonis 6 bulan kurungan
dikurangi masa penahanan. Polisi juga menindak para anggotanya
yang dianggap tidak menjalankan tugas secara benar. Misalnya
dengan memutasi, menunda kenaikan pangkat bahkan pengurung­
an di tahanan (Wakapolda Banten, “Kajian Penanganan Kejadian di
Cikeusik, Kab. Pan­deglang”).
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
95
Kesimpulan dan Penutup
Kekerasan anti-Ahmadiyah di Cikeusik merupakan contoh dari tindakan pemolisian yang gagal dalam menangani konflik sekta­rian.
Kegagalan bukan mengindikasikan polisi tidak bekerja, karena
Polisi sudah melakukan upaya preemtif dan preventif sebelum
peristiwa terjadi. Kegagalan ini hasil strategi pemolisan yang tidak
optimal dan tidak sesuai dengan Perkap Nomor 09 Tahun 2008
tentang Penanganan Unjuk Rasa, Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkap Nomor 01 Tahun 2009
tentang Penggunaan Kekuatan, serta Protap Nomor 01 Tahun 2010
tentang Penanggulangan Anarki.
Ketika konflik baru terjadi, polisi sudah mendeteksi adanya
ancaman ketertiban dan keamanan. Polisi memilih strategi komuni­
kasi dengan pihak Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah supaya, meminjam bahasa polisi, AG (Ancaman Gangguan) tidak berubah
menjadi GN (Ganguan Nyata). Polisi mengimbau pihak-pihak yang
bertikai untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tidak bertindak
di luar hukum. Polisi juga mendatangi dan memfasilitasi kedua
belah pihak untuk berdialog. Bahkan polisi menyosialisasikan hasil
kesepakatan kedua belah pihak ke forum pengajian. Namun, usaha
ini tetap tidak mampu meredam konflik.
Polisi tahu bahwa masyarakat yang anti-Ahmadiyah merencanakan pembubaran secara sepihak, tanpa melapor ke polisi
dan unsur pemerintahan lain. Mengantisipasi hal tersebut, polisi
memilih mempertahankan strategi komunikasi dengan pihak antiAhmadiyah seperti pada awal konflik. Polisi, dalam hal ini intelijen,
mengumpulkan informasi, menghubungi dan mendatangi mobili­
sator anti-Ahmadiyah supaya membatalkan pembubaran. Tapi
polisi gagal meyakinkan mereka dan gagal mengestimasi berapa
jumlah massa mereka.
Persuasi polisi yang tidak tegas membuat para penentang Ahmadiyah tetap melakukan pembubaran. Ketika mendekati penggerak massa anti-Ahmadiyah, tidak ada peringatan dan ancaman
yang tegas dari polisi. Sesuai Perkap Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Penanganan Unjuk Rasa, polisi pada dasarnya bisa melarang secara paksa kegiatan pembubaran karena rencana kegiatan tidak
dilaporkan dan tidak menuruti saran polisi. Ini bisa jadi polisi takut
96
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
menghadapi tekanan massa anti-Ahmadiyah dan terlalu hati-hati.
Situasi itu membuat polisi memilih strategi berbeda ketika me­
nangani pihak Ahmadiyah. Polisi memilih evakuasi tokoh kunci
Ahmadiyah Cikeusik, Suparman dan Atep Suratep. Keberhasilan
evakuasi memengaruhi polisi dalam memprediksi situasi hari
pembubaran: massa anti-Ahmadiyah tidak akan datang; kalau pun
datang, jumlahnya relatif sedikit, sebab Suparman sudah dievakuasi. Prediksi tersebut memengaruhi jumlah dan tujuan penugasan
personil polisi. Hanya 59 personil polisi ditugaskan untuk meng­
amankan rumah Suparman dan evakuasi anggota Ahmadiyah
Cikeusik jika masih ada di rumah itu.
Polisi nampaknya tidak sadar bahwa pihak-pihak yang bertikai
kurang memiliki kepercayaan terhadap polisi dalam menangani
konflik. Bagi para anti-Ahmadiyah, evakuasi tidak menjamin Ahmadiyah Cikeusik bubar atau Suparman “tobat”. Pembubaran te­
tap dilaksanakan bahkan dengan pengerahan massa yang sangat
banyak. Bagi Ahmadiyah, penugasan polisi dalam mengamankan
rumah Suparman tidak menjamin rumah akan utuh seperti semula.
Ahmadiyah pun menyuruh anggotanya baik dari Cikeusik dan luar
Cikeusik untuk meninjau dan mengamankan rumah Suparman
yang merupakan aset JAI.
Strategi pemolisian yang tidak optimal dan kurangnya rasa percaya terhadap polisi membuat prediksi polisi pada hari pembubaran salah. Pihak-pihak yang bertikai akhirnya memilih caranya
masing-masing dalam menyelesaikan konflik. Konflik pun ber­
eskalasi menjadi kekerasan. Sesuai Perkap 01 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan, dan Protap 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, polisi seharusnya bisa melakukan represi untuk
menghentikan eskalasi kekerasan. Karena takut massa anti-Ahmadiyah menyerang, yang dilakuakn polisi hanya evakuasi korban
dan memberikan peringatan lisan kepada massa.
Tindakan pemolisian pada hari pembubaran juga jauh dari
memadai karena pimpinan polisi, dalam hal ini Kapolres Pandeg­
lang dan Kapolda Banten, tidak ada di tempat kejadian. Ketiadaan
pimpinan membuat pengendalian dan penanggung jawab pe­
nanganan konflik tidak jelas. Informasi tentang situasi konflik pada
hari pembubaran juga tidak tersampaikan secara utuh kepada
Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
97
pimpinan. Akibatnya, tidak ada instruksi dari pimpinan bagaimana
menghadapi situasi di luar dugaan polisi. Hal tersebut juga membuat penempatan pasukan di lapangan tidak terukur dan terarah
seperti diatur Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengen­dalian Massa. .
Tindakan pemolisian di Cikeusik tidak berjalan dengan baik
juga karena pengaruh di luar polisi, seperti tokoh agama dan pejabat pemerintahan setempat. Tokoh agama dan masyarakat yang
anti-Ahmadiyah serta lurah Desa Umbulan ikut memprovokasi
dan memobilisasi warga untuk membubarkan Ahmadiyah. Bahkan mereka memberikan informasi palsu ke polisi terkait rencana
pembubaran. Ada tokoh agama dan masyarakat serta pejabat pe­
me­rintahan yang tidak setuju membubarkan Ahmadiyah, tapi suara
mereka tidak terdengar di ruang publik. Opini publik lebih banyak
mengarah pada pembubaran Ahmadiyah. Akibatnya, polisi merasa
sendirian dan semakin berat dalam menangani konflik.
Model pemolisian di Cikeusik tidak bisa digunakan dalam me­
nangani konflik sektarian di tempat-tempat lain. Seandainya pun
prediksi polisi tepat tentang hari pembubaran, evakuasi terhadap
kelompok yang ditentang belum tentu meredakan konflik. Strategi
evakuasi di Cikeusik menunjukan bahwa strategi ini tidak menjamin konflik tidak bereskalasi menjadi kekerasan. Evakuasi juga
merupakan startegi yang tidak netral dalam penanganan konflik
dan tidak peka terhadap jaminan kebebasan beragama dan perlin­
dungan dari rasa takut.
Agar peristiwa Cikeusik tidak terulang, polisi harus melakukan
beberapa langkah. Pertama, membangun kepercayaan masyarakat.
Polisi harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa penciptaan ke­
tertiban dan keamanan yang dilakukan polisi berdasarkan prinsip
netralitas dan sesuai hukum yang berlaku. Polisi juga harus meyakinkan masyarakat bahwa tanpa adanya kerja sama dari masyarakat dalam menangani konflik, ketertiban dan keamanan tidak bisa
terwujud.
Kedua, polisi harus membenahi prosedur penanganan konflik
sektarian, baik dalam level preemtif, preventif, maupun penegakan
hukum. Pembenahan bisa dilakukan dengan membuat Protap atau
Perkap khusus penanganan konflik agama. Protap dan Perkap yang
98
Pemolisian Konflik Keagamaan Sektarian
sudah ada memang mengatur mekanisme polisi dalam menangani
konflik. Tetapi ketika dihadapkan konflik agama, polisi terlalu
berhati-hati dalam menangani konflik. Sikap hati-hati polisi memiliki efek negatif: polisi menjadi ragu dan takut ketika menangani
konflik. Dengan adannya Protap dan Perkap khusus penganan konflik agama, efek negatif dari sikap hati-hati polisi bisa dikurangi.
Protap dan Perkap tersebut harus ditopang undang-undang baru
terkait masalah konflik agama di Indonesia. Undang-undang itu,
misalnya tentang syiar kebencian atau hate speech. Mobilisasi kekerasan agama terjadi karena diawali dengan syiar kebencian. Polri
perlu mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memikirkan, merumuskan, dan membuat undang-undang itu.***
4
Pemolisian Konflik Sektarian
Anti-Syiah di Sampang, Jawa Timur
Pendahuluan
Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapat perhatian
besar pada tingkat nasional bahkan internasional karena beberapa
insiden konflik yang melibatkan kelompok besar Sunni dan sekelompok kecil penganut Syiah, salah satu aliran di dalam agama
Islam. Dua insiden yang menarik perhatian besar itu terjadi pada 29
Desember 2011 dan disusul dengan peristiwa yang lebih besar pada
26 Agustus 2012. Tetapi, ketidakselarasan antara kedua kelompok
telah berlangsung lama, paling tidak sejak 2006. Sebagai konflik
sektarian intra-Muslim, insiden di dua kecamatan Sampang, yaitu
Omben dan Karang Penang, memiliki dampak yang signifikan ka­
rena ada korban jiwa, pembakaran puluhan rumah, dan pengungsian warga Syiah dari kampung halaman mereka.
Riset ini menunjukkan bahwa dilihat dari prosesnya, fungsi
pemolisian di Sampang pada umumnya berjalan dalam berbagai
tahapan konflik yang berlangsung lama. Namun, dilihat dari hasilnya, pemolisian konflik ini tidak selalu berhasil. Jatuhnya korban
jiwa menunjukkan kegagalan polisi mencegah ketegangan menjadi
kekerasan terbuka.
Bagian-bagian pokok bab ini akan membahas dua hal, yaitu konflik sektarian Sunni-Syiah di Sampang, dan aspek-aspek pemolisian
99
100
Pemolisian Konflik Sektarian
konflik tersebut. Di bawah ini aspek-aspek pemolisian tersebut akan
dibahas satu persatu setelah deskripsi singkat formasi dan perkembangan konflik dimaksud. Di bagian akhir, akan diterakan beberapa
kesimpulan riset.
Sekilas Geografi dan Demografi Sampang, Jawa Timur
Sampang terletak di Madura, Jawa Timur, berjarak 110 km dari
Surabaya, ibukota Jawa Timur. Kabupaten ini terdiri dari empat
belas kecamatan. Berdasarkan Sensus 2010, total penduduknya berjumlah 877.772 orang.
Konflik Sunni-Syiah yang dibahas di sini terjadi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Omben yang berpenduduk 77.396 jiwa,
dan Karang Penang yang berpenduduk 66.639. Kedua kecamatan
ini berada di wilayah Barat Kabupaten Sampang. Semua penduduk
di kedua kecamatan beragama Islam, dengan mengikuti tradisi
Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana halnya sebagian besar warga
Sampang dan Madura pada umumnya.1
Lebih lanjut, konflik yang paling keras terjadi di dua desa, yaitu
Desa Karang Gayam (Omben) dan Desa Blu’uran (Karang Penang).
Desa Blu’uran berpenduduk 14,664 jiwa pada 2011, dan Karang
Gayam 5.158 jiwa. Di dua desa ini, perhatian lebih khusus perlu
diberikan kepada dua dusun, yaitu Dusun Nangkernang (Karang
Gayam, Omben) dan dusun Gading Laok (Blu’uran, Karang Pe­
nang). Kedua dusun ini belum dilalui jalan yang beraspal. Kalau
musim hujan tiba, perjalanan ke desa dan dusun di atas lebih sulit
lagi karena jalan setapak yang licin.
Seperti halnya kecamatan lain di Indonesia, Kecamatan Omben
dan Karang Penang memiliki polisi setingkat Polisi sektor atau
Polsek. Anggota Polsek di dua kecamatan berjumlah dua puluhan
petugas, dipimpin seorang kepala atau Kapolsek.
Sunni-Syiah di Sampang: Konflik, Sengketa, Masalah
Masyarakat di Omben dan Karang Penang, seperti masyarakat
Sampang pada umumnya, memiliki kohesi sosial tinggi. Kegiatan
ekonomi utama di masyarakat kedua kecamatan adalah pertanian.
1
BPS Sampang, Sampang dalam Angka 2012, hal. 84.
Anti-Syiah di Sampang, Madura
101
Tidak ada industri di kedua kecamatan.2 Masyarakat memiliki lembaga gerjih yang berfungsi sebagai mekanisme tolong menolong
(dalam acara keluarga dan desa) dan solidaritas. Banyak ke­luarga
be­sar membentuk satu kelompok perumahan taneyan lanjhang (hala­
man panjang) dengan kandang sapi atau kambing, dikelilingi lahan pertanian tempat mereka menanam jagung, cabai, padi, atau
tembakau, tergantung musim dan kondisi lahan. Bangunan yang
menonjol adalah musala, masjid, dan pesantren. Para kyai sebagai
figur sosial sangat berpengaruh karena peran mereka dalam ritual
keagamaan seperti maulid atau peringatan hari lahir Nabi Muhammad, dan kehidupan masyarakat lainnya. Peran status sangat pen­
ting, khususnya kiyai, yang hubungannya dengan para santri bersifat hirarkis a la hubungan patron dengan klien. Para kiyai tergabung
ke dalam berbagai asosiasi dan organisasi seperti NU, Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Badan Musyawarah Ulama se-Madura (BASSRA),
dan Forum Musyawarah Ulama (FMU).
Paparan di atas menunjukkan ada banyak alat kendali dan kontrol sosial di masyarakat yang membantu, menopang, dan melegitimasi kohesi tersebut, baik yang bersumber dari agama maupun
adat istiadat. Akan tetapi, kohesi sosial yang tinggi di Sampang
juga mengandung bibit disintegrasi sosial. Usaha mempertahankan
tradisi dan kohesi sosial seringkali berbentuk agresi seperti carok.
Yang melanggar norma dan tradisi secara terbuka, disebut dengan
tengkah, juga dapat dibalas dengan tindakan kekerasan dan caracara lain di luar yang diberikan adat istiadat Sampang.
Kemunculan Syiah dan konflik yang kemudian terjadi dengan
masyarakat mayoritas Sunni perlu diletakkan di dalam konteks
masyarakat dengan tradisi dan norma yang kuat seperti digambarkan di atas. Begitu pula, pemolisian terhadap konflik Sunni-Syiah
di Sampang, dan kendala yang dihadapi polisi, perlu dipahami
berdasarkan latar belakang masyarakat setempat di Sampang, khususnya di Omben dan Karang Penang.
Polisi, sebagai bagian dari negara, sering meminta bantuan kiyai
karena pengaruh dan akses mereka kepada masyarakat. Dalam
rangka membina keamanan dan ketertiban, mengurangi tindakan
2
BPS Sampang, Sampang dalam Angka 2012, hal. 221.
102
Pemolisian Konflik Sektarian
pidana, dan sosialisasi kegiatan polisi, polisi memerlukan kiyai.
Polisi juga memandang peran kiyai sebagai pemimpin informal di
masyarakat, sehingga hubungan dan kerja sama dengan mereka
dianggap akan berdampak langsung terhadap jaringan pengikut
dan pengaruh pemimpin tersebut. “Kalau kiyai sudah ngomong,
biasanya keadaan cepat bisa teredam,” demikian kata Kombes
Kadarusman, perwira Polda Jawa Timur dalam suatu kesempatan.3 Dengan kata lain, kiyai adalah mitra polisi dalam membina
keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, seperti tampak
dari kasus konflik antara kelompok Sunni dan Syiah, langkah polisi
bisa “mati” atau terbatas jika kiyai sebagai kelas sosial menjadi
bagian dari pihak-pihak yang bertikai, dalam konflik sensitif yang
harus ditangani polisi sebagai aparat negara yang paling bertanggungjawab dalam hal keamanan dan pemeliharaannya.
Di bawah ini, konflik Sunni-Syiah di Sampang akan dipaparkan
dengan membaginya kepada beberapa periode.
Konflik Sunni-Syiah 1980-2003
Pada tahun 1980-an, Makmun, seorang kiyai di Omben, Sampang,
tertarik kepada Syiah yang ketika itu sedang terkenal karena Re­
volusi Ayatullah Khomeini di Iran pada tahun 1979 yang menumbangkan rezim diktator Shah Iran. Apakah kemudian Kiyai Makmun menjadi penganut aliran Syiah? Ini masih diperdebatkan.
Tetapi, pihak-pihak yang menganggap Kiyai Makmun menganut
Syiah, seperti tetangga, keluarga, dan teman dekatnya, sepakat dia
tidak secara terbuka mengamalkannya, dan tidak juga mendakwahkannya kepada masyarakat di luar anak-anaknya yang sebagian juga mengikutinya. Kiyai Makmun memiliki beberapa putra
dan putri, termasuk Iklil al-Milal, Ali Murtado alias Tajul Muluk
(lahir 1973), dan Rois al-Hukama.
Pada akhir 1980-an, Kiyai Makmun mengirim dua anaknya,
Tajul Muluk dan Rois al-Hukama, belajar di Yayasan Pesantren
Islam (YAPI), Bangil, Pasuruan. Didirikan pada 1976, ini adalah
Disampaikan dalam Diskusi Terbatas (FGD) bertema “Peran Polisi dan
Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,” diselenggarakan
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja
sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The
Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.
3
Anti-Syiah di Sampang, Madura
103
lembaga pendidikan milik Syiah yang terkenal dan berpengaruh
(Zulkif­li 2009: 62). Tajul Muluk nyantri di YAPI dari 1987 hingga
1991. Langkah ini tidak disetujui sebagian keluarga besar Kiyai
Makmun, termasuk Kiyai Karrar, yang menentang pengiriman
kedua anak Kiyai Makmun ke pesantren Syiah dan terus berusaha
supaya mereka kembali ke Madura dan belajar di pesantren Kiyai
Karrar. Kiyai Karrar adalah paman Tajul Muluk.
Akhirnya, setelah tamat dari pesantren YAPI, Tajul Muluk sempat sekolah di pesantren Kiyai Karrar, selama beberapa bulan di
tahun 1993. Dia akhirnya dikirim ke Saudi Arabia untuk belajar
Sunni, tetapi juga tidak berjalan sesuai rencana. Tajul Muluk malah
menjadi tenaga kerja, tetapi sambil belajar dan bergaul dengan beberapa ulama Syiah di Saudi Arabia, khususnya Muhammad Liwa’
Mahdi, di Qatif, Saudi Arabia (Tajul Muluk, wawancara, 27 Maret
2013).
Pada 1999, Tajul Muluk pulang dari Saudi Arabia dan kembali
Omben. Tajul dibantu adiknya mengurus madrasah ayah mereka.
Dia mulai mengajarkan keyakinan dan praktik keagamaan Syiah
kepada keluarganya dan tetangganya. Tetapi, selain itu, dia juga
mulai melihat beberapa kebiasaan setempat yang menurutnya tidak tepat. Dia menjadi semacam pembaru sosial-keagamaan di masyarakatnya. Dia mengajak warga meningkatkan keamanan ternak
dari pencurian dengan mengadakan ronda. Bersama orangtua dan
saudara-saudaranya, Tajul Muluk menekankan pentingnya pendidikan, dan mengajak supaya rajin menabung antara lain supaya keluarga dapat menyekolahkan anak-anak mereka setinggi mungkin
dan tidak harus di madrasah yang diajar ustad yang kurang kompeten karena “hanya lulusan madrasah” (Tajul Muluk, wawancara,
27 Maret 2013).
Di Sampang ada keharusan kultural bagi setiap keluarga untuk
mengadakan perayaaan Maulid atau peringatan hari lahir Nabi
Muhammad. Adalah suatu kebanggaan bila keluarga dapat melaksanakan perayaan ini. Dalam perayaan ini, disediakan makanan untuk yang datang, dengan menu ayam, daging kambing, atau daging
sapi, selain nasi dan lauk lainnya. Tradisi Maulid menjadi semacam
pesta komunal dari rumah-ke-rumah selama sebulan penuh. Kiyai
akan diundang, dan dia datang bersama istri dan anaknya. Kiyai
104
Pemolisian Konflik Sektarian
akan memberikan ceramah keagamaan. Ketika acara selesai, keluarga yang mengundang akan memberikan amplop berisi uang
kepada kiyai, yang jumlahnya bervariasi tergantung keadaan ekonomi si keluarga tersebut, tetapi berkisar antara Rp 150.000 sampai
500.000. Dalam jumlah yang lebih sedikit, amplop juga diberikan
kepada istri kiyai dan anak(-anak)-nya yang ikut datang. Kadangkadang, pengunjung lain juga ikut “nyalami” atau berjabat tangan
Kiyai sambil menyerahkan amplop berisi uang.4
Jadi, selain menyangkut praktik keagamaan yang sudah melembaga, ada aspek material dari perayaan Maulid. Atau, dalam pengamatan seorang perwira polisi di Polres Sampang, ada sisi ekonomi
dalam pertentangan Tajul Muluk dengan Kiyai-kiyai di Omben. Bukan dalam acara Maulid saja warga menyerahkan uang kepada Kiyai, tetapi dalam acara lain, termasuk ketika meninggalkan Ma­dura
untuk bekerja di Jawa dan tempat lain (Kasat Intel Polres Sampang,
wawancara, 7 Februari 2013). Dari sini muncul ucapan, de­ngan
nada menyindir, bahwa Bulan Maulid adalah masa panen para Kiyai di Sampang dan di Madura umumnya. Tidak jarang, keluarga
harus menjual ternak, menggadaikan barang berharga, atau berutang karena harus melaksanakan maulid. Tajul Muluk mengatakan,
kalau mengadakan maulid jangan memberikan uang kepada kiyai.
Seharusnya, kiyai yang memberikan uang kepada warga yang ratarata miskin. Selain itu, tidak kalah pentingnya, Tajul memperkenalkan kebiasaan baru, yaitu maulid yang dilaksanakan sekali di satu
tempat, yaitu masjid. Ini, menurut Tajul, akan sangat mengurangi
beban keluarga dan memungkinkan mereka menabung untuk, antara lain, pendidikan anak-anak (wawancara, 27 Maret 2013).
Di masyarakat Muslim lain di luar Madura, seperti di Jawa, maulid dari
rumah ke rumah seperti ini sudah tidak menjadi tradisi. Perayaan maulid
paling-paling diadakan sekali, di masjid, dan dihadiri semua warga, ketika
ustad atau kiyai juga akan memberikan ceramah dan akan mendapatkan
honorarium. Tetapi, di beberapa tempat di Aceh, acara seperti di Madura
masih ada: dalam sehari kita bisa mengunjungi beberapa perayaan maulid
yang di setiap acara disediakan makan siang. Dalam komunitas Kristen, acara
Natalan pada umumnya juga diadakan di satu tempat, kecuali di komunitaskomunitas Kristen tertentu, seperti di Tentena, Poso, Sulawesi Tengah, ketika
natalan berlangsung selama Desember dan diadakan dari rumah ke rumah,
dengan makan, menyanyi, dan mendengarkan khotbah pendeta.
4
Anti-Syiah di Sampang, Madura
105
Konflik Sunni-Syiah 2004-2010
Sejak 2004 Tajul lebih terbuka dalam melaksanakan dan mengamalkan paham Syiahnya. Warga yang bukan keluarga langsung pun
mulai masuk ke dalam jaringannya. Sedikit demi sedikit, pengikutnya bertambah dari 30 keluarga di tahun 2004 menjadi 120 keluarga
di tahun 2011. Dalam pandangan pihak yang menentang Tajul, ini
pertumbuhan pengikut yang cepat, dan, kalau tidak dihentikan,
akan semakin cepat lagi. Sebab, Tajul dan pengikut-pengikutnya
terus mengirim anak-anak mereka ke pesantren-pesantren Syiah
di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Santri yang mengaji di pesantren
warisan orangtuanya juga semakin ramai. Selain itu, masjid mulai
direhabilitasi dan diperlebar, dan ruang kelas madrasah ditambah,
hal yang juga diprotes warga yang menentang Tajul dan kelompoknya. Beberapa kali bahan bangunan untuk rehabilitasi masjid
dan tempat pengajian yang akan memasuki dusun Nangkernang,
Karang Gayam, diblokade penentang sehingga tertahan dan baru
bisa diselesaikan lewat intervensi polisi.
Beberapa kiyai, termasuk Kiyai Karrar, mulai menentang Tajul
dan ketidakselarasan mulai menjadi konflik terbuka. Beberapa kali
diadakan pertemuan antara Tajul dan para kiyai yang menentang
mereka dan menuduh mereka menganut paham yang menyimpang. Usaha menyelesaikan masalah ini di dalam tubuh keluarga
besar Kiyai Makmun dan Kiyai Karrar, yang dikenal dengan keluarga keturunan Batu Ampar, juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Konflik yang lebih besar dapat dihindari hanya karena para
penentang Tajul masih merasa segan dengan Kiyai Makmun, tokoh
agama karismatik, alim, dan bagian penting dari jaringan keluarga
kiyai di Sampang. Seorang santri Kiyai Makmun yang sekarang
menjadi kiyai dan tokoh NU Sampang, mengatakan “seandainya
boleh menyembah selain Allah, orang akan menyembah Kiyai Makmun” (Kiyai Abdul Mannan, wawancara, 30 April 2013).
Kiyai Makmun wafat pada 2006 dan konflik memasuki tahap
baru, karena Tajul tidak hanya kehilangan ayah tetapi juga pelin­
dung. Dia ingin menyelenggarakan perayaan maulid, bersamaan
dengan peringatan 40 hari wafat ayahnya. Lebih dari itu, dia ingin
memeriahkan acara dengan mengundang beberapa kiyai dan habib
Syiah dari luar Sampang seperti Bangkalan dan Sumenep. Bahkan,
106
Pemolisian Konflik Sektarian
sebelum acara, beredar kabar bahwa 12 mubalig Syiah dari Kuwait
akan datang ke acara maulid Tajul Muluk. Bentrokan hampir terjadi
ketika kedua belah pihak, kelompok Tajul dan para penentangnya, bertengkar mulut sambil memegang clurit dan parang. Polisi
melakukan intervensi, dan dalam rangka mencegah benturan, acara
maulid dibatalkan (Tajul Muluk, wawancara, 1 Mei 2013).
Kiyai Karrar mulai memperluas konflik dengan membawa masalah Syiah ke jaringan ulama yang lebih luas di Madura, termasuk
BASSRA. Pada 20 Februari 2006, beberapa ulama dari empat kabupaten di Madura mengundang Tajul menghadiri pertemuan. Para
kiyai ingin menanyakan beberapa hal tentang tuduhan bahwa dia
mengajarkan paham Syiah yang dinilai sesat. Tajul diminta mening­
galkan Syiah dan kembali ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di­
sepakati bahwa Tajul akan memberikan respon dalam seminggu,
dan respon yang diharapkan adalah kembali ke Ahlussunnah wal
Jamaah. Kemudian, pada 26 Februari, ketika Tajul tidak memberikan respon yang diminta para kiyai, Forum Musyawarah Ulama
Pamekasan dan Sampang mengadakan pertemuan di Pamekasan.
Tajul kembali diminta meninggalkan ajaran Syiah dan kembali ke
Sunni, “untuk menghindari benturan fisik dan pemahaman.” Pada
saat yang sama, para kiyai menilai Tajul tetap menolak menerima
usulan mereka. Pernyataan yang dikeluarkan pada pertemuan ini
juga meminta MUI seluruh Madura supaya mengeluarkan fatwa
bersama mengenai bahaya aliran-aliran sesat, “termasuk Syiah.”
Beberapa anggota polisi, termasuk Kapolsek Omben, mengikuti
pertemuan ini dalam rangka mengamankan dan mengawasi (Kapolsek Om­ben, wawancara; Tajul Muluk, wawancara).
Ketegangan meningkat lagi pada 2009. Pada 26 Oktober, pe­
merintah daerah, MUI Sampang, Kantor Kementerian Agama Sampang, wakil NU, Bakorpakem, bertemu di Sampang. Maksud pertemuan adalah mencari solusi terhadap masalah Syiah di Karang
Gayam, Omben, Sampang. Dalam pernyataan yang dikeluarkan
setelah pertemuan, Tajul diminta menghentikan dakwah dan ibadah Syiah. Disebutkan bahwa Tajul menyetujui permintaan tersebut, dan bersedia berhadapan dengan hukum apabila dia terus
mengamalkan Syiah. Bakorpakem, MUI, dan NU akan memantau
dan mengawasi para pengikut Syiah. Lembaga-lembaga ini juga
Anti-Syiah di Sampang, Madura
107
berjanji mempertahankan ketertiban selama Tajul mematuhi ke­
sepakatan. Dia diminta menandatangani “kesepakatan” tersebut.
Ketua MUI, ketua NU, kepala kantor Depag, Ketua DPRD, kepala
Bakesbangpol, dan wakil-wakil ulama ikut menandatangani ke­
sepakatan sebagai saksi.5
Beberapa pertemuan di atas, beserta kesepakatan yang dicapai,
dimaksudkan untuk menekan Tajul dan pengikut-pengikutnya.
Adalah menarik melihat pihak-pihak yang menekan, sedikit ba­
nyaknya, percaya bahwa pendekatan dan cara semacam ini akan
berhasil. Tetapi, yang lebih menarik lagi, adalah ketika kesepakatan
yang didesakkan itu di kemudian hari dijadikan pijakan dan pembenar bagi tindakan konfrontasi berikutnya.
Tentu saja, Tajul tidak secara sungguh-sungguh ingin mematuhi
kesepakatan dan menandatanganinya. Dia mengaku, polisi memintanya supaya menandatangani saja kesepakatan itu walaupun
tidak setuju, karena di kemudian hari Tajul bisa mengatakan bahwa
dia menandatanganinya di bawah tekanan. Selain itu, Tajul juga
merasa bahwa dia bisa menerima ungkapan “kembali kepada Ahlussunnah wal jamaah” tanpa ada kata “mazhab” di depan “Ahlussunnah wal jamaah”, karena menurutnya Syiah adalah ahlussunnah
wal jamaah juga (wawancara, 27 Maret 2013).
Konflik Sunni-Syiah 2011-2013
Suasana hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai sudah melewati tahap yang memungkinkan mereka bekerja sama
dan melakukan kompromi. Kedua belah pihak bersikukuh pada
pendapat masing-masing. Dalam kata-kata kepala Kesbanglinmas
Sampang, “Yang mayoritas minta 100, yang minoritas minta 100 –
sama-sama ingin mendapatkan 100” (wawancara, 7 Februari 2013).
Yang satu tidak ingin kebiasaan, adat, pengaruh, dan pengikutnya
terganggu, yang lain tidak ingin hak dan kebebasannya diganggu,
karena mengamalkan keyakinan dan praktik keagamaan yang dipandang baru dan berbeda. Karena tidak ada yang mau surut dari
posisi masing-masing, cara-cara sepihak yang bermusuhan semakin sering dilakukan.
Fotokopi kesepakatan ini, dan beberapa kesepakatan sebelumnya, ada di
arsip peneliti.
5
108
Pemolisian Konflik Sektarian
Dalam konteks ini, pemerintah bersikap minimalis. “HAM yang
universal,” kata seorang pejabat pemda, “belum bisa diterima di
sana.” Dia mengaku pernah berbicara kepada beberapa kiyai tentang tekanan-tekanan terhadap pemerintah daerah dari luar Sampang yang meminta perlindungan kepada warga Syiah, termasuk
dari perlakuan tidak manusiawi, penjarahan harta, dan penelantaran hak-hak hidup mereka. Tetapi itu semua tidak diterima.
“Apakah saya harus berhadap-hadapan dengan kiyai? Apakah
pemerintah lebih baik berhadap-hadapan dengan kiyai?” (Kepala
Kesbanglinmas, wawancara, 7 Februari 2013). Dengan kata lain,
pihak pemda dihadapkan kepada kekuatan kiyai yang lebih besar,
yang menyebabkan mereka tidak bisa menerapkan “HAM yang
universal.”
Menurut beberapa pejabat pemda, termasuk bupati dalam bebe­
rapa ceramahnya, dominasi kiyai dalam masyarakat mayoritas
Sunni di Sampang ini adalah “kearifan lokal” yang tidak dapat di­
abaikan dan, lebih dari itu, harus dijadikan rujukan dan titik tolak.
Tuntutan supaya anak-anak keluarga Syiah tidak disekolahkan ke
YAPI dan pesantren Syiah lainnya di Jawa adalah tuntutan yang
“seharusnya didengarkan, walaupun hukum memperbolehkan”
mereka sekolah di mana mereka suka. Sebab, para kiyai “sudah punya gambaran: Satu Tajul Muluk saja sudah bikin kisruh seperti ini.
Sepuluh tahun yang akan datang, orang-orang yang disekolahkan
ke YAPI dan ke Pekalongan ini, kalau pulang, akan jadi apa?” (Kapolsek Omben, wawancara). Tajul Muluk dan komunitas Syiah di
Omben melawan kearifan lokal yang bertentangan dengan hukum
tersebut dan me­ngalami akibatnya. Pemda menerima dan tunduk,
dan memberikan penjelasan tambahan berupa sterotip negatif:
Orang Madura kalau sudah marah, tidak takut kepada aparat.
Pada tahun 2011, ada beberapa insiden penting yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai. Pada 4 April tahun ini, Tajul
akan mengadakan perayaan Maulid. Seperti biasa, ketegangan di
Karang Gayam dan Blu’uran meruncing setiap perayaan Maulid.
Ratusan orang bersenjata tajam mendatangi Tajul menuntutnya
membatalkan niatnya mengadakan Maulid. Alasan mereka, Tajul
sudah sepakat (maksudnya kesepakatan yang dibuat pada 26 Oktober 2009) menghentikan kegiatan dan dakwah Syiah dan bersedia
Anti-Syiah di Sampang, Madura
109
diadili kalau melanggar kesepakatan. Karena kuatir dengan keselamatan Tajul, polisi memaksanya berlindung di Mapolres Sampang.
Inilah awal proses yang berlangsung beberapa bulan dan berakhir
dengan relokasi tajul Muluk ke Malang di bulan Juli 2011 selama
setahun, atas biaya pemerintah daerah dan propinsi.
Walaupun direlokasi di Malang, Tajul beberapa kali pulang ke
kampungnya. Dia pulang pergi Malang-Sampang dengan alasan
mengunjungi istrinya dan ziarah ke makam ayahnya. Tapi, setiap
kali Tajul pulang, yang berlangsung selama beberapa hari sampai
dua minggu, dia mengadakan pengajian dan pertemuan dengan
pengikut-pengikutnya. Pertengahan Desember 2011, salah satu
rumah yang sering dikunjungi Tajul di Karang Gayam dibakar
warga penentang di malam hari. Penghuni rumah selamat dan ke­
rusakan minimal. Tapi, insiden ini disusul dengan peristiwa pembakaran yang lebih besar dan menarik perhatian lebih luas.
Pada 29 Desember 2011, konflik Sunni-Syiah di Sampang memuncak, dengan sasaran penyerangan yang terarah, terkoordinasi, dan relatif terbatas. Mula-mula, sekitar pukul 09.30 pagi, yang
dibakar adalah rumah Tajul, di Dusun Nangkernang, Desa Karang
Gayam, Kecamatan Omben. Penyerang membakar rumah, tiga ruang kelas, musala, lima kamar tempat tidur santri dan gurunya, dua
kamar mandi, dua belas komputer, satu antena parabola, satu kios,
dan satu kandang sapi. Kemudian kelompok penyerang bergerak
ke sasaran berikut, rumah Iklil al-Milal, abang Tajul, di Dusun
Gading Laok, Desa Blu’uran, Kecamatan karang Penang, berjarak
kurang lebih lima kilometer dari rumah Tajul. Di tengah hari itu
penyerang membakar rumah, kamar mandi (tidak menyatu dengan
rumah induk), tumpukan kayu olahan untuk bahan bangunan. Tiga
pohon mangga turut menjadi korban karena ditebang dan dirubuhkan. Akhirnya, penyerang menuju sasaran terakhir, rumah Ustad
Saiful Ulum, ipar Tajul Muluk, di Dusun Solong Daya, Desa Karang
Gayam, Kecamatan Omben, kurang lebih berjarak lima kilometer
dari rumah Iklil al-Milal. Kurang lebih pukul 03.00 sore, penyerang
membakar rumah Saiful Ulum, dapurnya, dan kamar mandinya.
Musala juga dibakar. Setelah serangan ke tiga lokasi berbeda dan
relatif berjauhan ini dilakukan, para penyerang berhenti.
Suasana cemas dan kuatir melanda warga Syiah sehingga me­
110
Pemolisian Konflik Sektarian
reka berkumpul mengelompok setelah pembakaran. Berdasarkan
pertimbangan keamanan mereka jika ada serangan lebih lanjut, ke­
terbatasan sanitasi dan akomodasi di rumah yang dijadikan tempat
mereka berkelompok, polisi kemudian mengungsikan sebanyak
250 warga Syiah ke GOR Sampang, selama dua minggu, sebelum
akhirnya mereka dipulangkan kembali ke kampung halaman me­
reka.
Polisi menangkap satu pelaku pembakaran, memprosesnya dan
mengajukannya ke pengadilan. Musikrah, pelaku tersebut, divonis
kurang dari empat bulan dan langsung bebas. Polisi juga menangkap satu pelaku lainnya bernama Saripin. Tetapi, karena protes
keras dari kiyai dan masyarakat, orang ini dilepas tanpa diproses.
Tajul Muluk, yang paling banyak dirugikan dalam serangan ini,
ditangkap, diadili, dan dihukum dua tahun penjara. Ketika dia naik
banding, hukuman menjadi lebih besar sehingga menjadi empat
tahun. Alasannya, dia menyebarkan aliran sesat dan menimbulkan
keresahan di masyarakat.
Pada pertengahan 2012, anak-anak keluarga Syiah pulang ke
Omben dalam rangka libur puasa. Bagi polisi, itu urusan orangtua
dan anak-anaknya. Tetapi, bagi warga Sunni, itu memicu beberapa
persoalan yang, menurut mereka, sudah selesai berdasarkan “kesepakatan-kesepakatan” yang telah dibuat selama ini. Persoalan
pertama adalah bahwa kelompok Syiah terus melakukan kaderisasi
dengan mengirim anak-anak mereka ke pesantren Syiah di Jawa
Timur dan Jawa Tengah. Padahal, masyarakat Sunni ingin supaya
anak-anak dari keluarga Syiah disekolahkan di pesantren Sunni di
Sampang dan sekitarnya. Masyarakat Sunni merasa, dalam katakata seorang kiyai dari MUI Sampang, “apa artinya Tajul dihukum
dan dipenjara kalau nanti akan lahir seratus Tajul baru, mungkin
lebih ahli dari Tajul” ketika anak-anak itu lulus pesantren sepuluh
tahun yang akan datang (Sekretaris MUI Sampang, wawancara, 25
Februari 2013).
Dalam konteks permusuhan yang sudah berkembang, kelompok
penentang Tajul menyebutnya telah melakukan tengkah, arti­nya
tingkah, tetapi dalam konteks Madura berarti melakukan tindakan
yang melanggar norma dan kode kehormatan yang bisa menimbulkan tindakan balas dendam dan pembunuhan. Tengkah dimaksud
Anti-Syiah di Sampang, Madura
111
adalah “mengembangkan sesuatu yang baru di tempat yang 99,99
persen adalah orang Sunni” (Kepala Kesbanglinmas Sampang, wa­
wancara, 7 Februari 2013). Komunitas Syiah di Sampang makin
lama dipandang sebagai penyakit yang harus dihilangkan, atau,
dalam kata-kata seorang tokoh MUI Sampang, kalau ada orang
yang sakit diabetes parah, maka bagian yang sakit tersebut harus
diamputasi – “kalau tidak dipotong akan menjalar ke mana-mana.
Apa akan dibiarkan?” (Sekretaris MUI Sampang, wawancara, 25
Februari 2013).
Karenanya, pagi hari tanggal 26 Agustus 2012, seminggu setelah
Hari Raya Idul Fitri, warga Sunni di tempat yang sama, mengha­
langi keberangkatan para santri dari keluarga Syiah tersebut. Per­
tengkaran timbul di antara kedua kelompok masyarakat yang sudah lama bermusuhan. Ketika semakin banyak orang berkumpul,
kekerasan tidak bisa dihindarkan. Beberapa anggota Polri yang ber­
asal dari Polsek Omben tidak dapat berbuat apa-apa. Perkelahian
terjadi dengan menggunakan parang, clurit, pentungan, batu, dan
bondet (bom rakitan yang digunakan nelayan untuk menangkap
ikan). Satu orang warga Syiah bernama Chamamah tewas dan puluhan lainnya luka-luka dari kedua kubu yang berkelahi. Beberapa
polisi termasuk Kapolsek Omben luka-luka terkena lemparan batu.
Sebanyak 26 rumah warga Syiah dibakar di Dusun Gading Laok,
Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang; dan 23 rumah warga
Syiah dibakar di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben. (Rumah-rumah tersebut terbuat dari bambu dan
jerami sehingga dapat terbakar dengan mudah.) Sore hari itu juga,
warga Syiah mengungsi ke Gedung Olah Raga Sampang dan kemudian, pada 20 Juni 2013, dipindahkan lagi ke rumah susun sewa
(Rusunawa) Puspo Argo, Sidoarjo.
Setelah kerusuhan, polisi menetapkan enam tersangka yang
kemudian diadili dengan hasil bervariasi: seorang tersangka, Mukhsin, dihukum 10 bulan karena pengeroyokan; Mat Safi dihukum satu
tahun enam bulan, karena penganiayaan; Saniwan delapan bulan,
karena pengeroyokan; Saripin delapan bulan, karena pengeroyokan;
dan Hadiri empat tahun, karena pengeroyokan. Sedangkan Roisul
Hukama, adik Tajul Muluk yang memiliki peran istimewa dalam
konflik ini (lihat lebih jauh di bawah), yang semula dituntut dua ta-
112
Pemolisian Konflik Sektarian
hun penjara, diputuskan tidak bersalah – satu putusan yang dinilai
mencederai rasa keadilan di masyarakat.6
Dinamika Pemolisian Konflik
Tindakan Pemolisian
Dalam durasi konflik yang lama, petugas Polri di wilayah Polres
Sampang umumnya dan Polsek Omben mengalami pergantian,
khususnya pada level manajer dan pimpinan. Tetapi, ada beberapa
catatan penting di balik pergantian tersebut. Kapolres Sampang
dijabat perwira yang sama sejak sebelum insiden Desember 2011
hingga insiden-insiden sesudahnya sampai 2013. Kapolsek Omben
dan Karang Penang sudah menjabat di Polsek masing-masing ketika
insiden Desember 2011 terjadi dan mereka tetap di lokasi ketika
insiden Agustus 2012 terjadi dan sesudahnya. Anggota Polres Sampang yang juga mengikuti konflik sejak dahulu, yaitu Kompol M.
Jusuf, berdinas di Sampang sejak pertama sampai sekarang dengan
jabatan bervariasi termasuk kasat Bimas (ketika insiden Desember
2011) dan Kabag Perencanaan (pada insiden Agustus 2012). Di Pol­
sek Omben, sebagaian besar petugasnya juga sudah lama bertugas
di Omben, dan setelah insiden Desember 2011 anggotanya di­tambah
tiga orang lagi, menjadi 23 petugas.
Dengan demikian, Polsek Omben dan Polres Sampang memiliki
pengetahuan memadai mengenai konflik. Bahkan, Polda meminta
beberapa pejabat, seperti Kapolres, Kapolsek Omben, untuk tetap
berada di tempat menangani konflik Sunni-Syiah. Polda juga memperkuat Polres Sampang dengan mengirim Kasat Intelkam yang
baru setelah insiden Desember 2011 dan tetap berada di sana paling
tidak sampai 2013, ketika laporan ini ditulis.
Pada insiden 29 Desember 2011, polisi, khususnya di Polsek
Omben memiliki informasi tentang mobilisasi dan pengumpulan
massa dari kedua belah pihak. Ini diakui baik oleh Polisi (Kapolsek
Omben, wawancara, 28 Maret 2013) maupun lembaga swadaya
6
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, “Putusan Bebas bagi Pelaku
Kerusuhan Sampang Mencederai Rasa Keadilan Masyarakat, http://www.
ylbhi.or.id/2013/05/putusan-bebas-bagi-pelaku-kerusuhan-sampang-men
cederai-rasa-keadilan-masyarakat/ (diakses 13 Nopember 2013).
Anti-Syiah di Sampang, Madura
113
masyarakat yang memonitor konflik Sampang.7 Sehari sebelum
insiden, Kapolsek Omben memanggil Iklil al-Milal, salah seorang
pimpinan Syiah di Omben yang juga abang Tajul Muluk, ke Polsek dan memberikan informasi tentang kemungkinan adanya serangan besok harinya. Di pagi hari tanggal 29 Desember, ketika
massa dari kedua pihak mulai berkumpul, Iklil menelepon Polsek
membenar­kan bahwa “ancaman sebagaimana diinformasikan oleh
Polisi benar adanya.” 8
Akan tetapi, pengetahuan dan informasi tersebut tidak dengan
sendirinya disertai dengan mengambil langkah-langkah pencegahan kekerasan yang memadai. Polisi sendiri mengakui bahwa petugas yang hadir di tempat menjelang dan ketika insiden terjadi pada
tanggal 29 Desember sangat sedikit. Menurut laporan Center for
Marginalized Communities Studies (CMARS), “Personil polisi yang
diturunkan di lapangan kapasitasnya tidak cukup untuk meng­
hentikan aksi kekerasan. Bahkan, polisi yang sudah ada di lokasi
kejadian, hanya melihat saja proses pembakaran rumah dan musala
berlangsung.” 9 Di awal kejadian, hanya dua aparat, satu polisi dan
satu tentara, yang ada di tempat.10 Mereka tidak akan bisa menangkal apa-apa.
Jumlah polisi baru bertambah ketika dan setelah pembakaran
rumah terjadi pada 29 Desember 2011. Selain aparat dari Polsek
Omben, dari Polres Sampang juga datang, dipimpin Kapolres.
Polisi menenangkan massa, mengurai kerumunan, dan membujuk
warga yang membawa clurit dan senjata tajam supaya tenang dan
menjauh. Beberapa hari setelah insiden, polisi kembali ke Omben
melakukan razia senjata tajam, dan berhasil mengambil 23 clurit
dan pedang. Tindakan ini diprotes warga Syiah dengan alasan
7
Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Negara Gagal
Melindungi Jamaah Syiah Sampang,” Syahadah 16, Januari 2012, hal. 4.
8
Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Pengungsi Syiah
Dipaksa-Pulangkan tanpa Jaminan Keamanan,” Syahadah 16, Januari 2012, hal.
5.
9
Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Negara Gagal
Melindungi Jamaah Syiah Sampang,” Syahadah 16, Januari 2012, hal. 4.
10
Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Pengungsi Syiah
Dipaksa-Pulangkan tanpa Jaminan Keamanan,” Syahadah 16, Januari 2012, hal.
5.
114
Pemolisian Konflik Sektarian
mereka memerlukan senjata itu dalam rangka membela diri. Tetapi
justru ini yang dikuatirkan polisi: warga Syiah tidur berkelompok
dengan pedang dan clurit terhunus. Tetapi, polisi tidak melakukan
razia yang sama terhadap warga Sunni.
Dalam keadaan normal dan yang memerlukan pengamanan
biasa, Polsek memainkan peran yang lebih besar. Menurut seorang
aparat Polda, ketika keadaan sudah tegang, Polres akan terlibat,
dan ketika insiden serangan atau bentrokan terjadi, Polda akan
akan turun.11 Ketika tugas pengamanan berlangsung, yang diturunkan berasal dari beberapa unit, seperti intel, sabhara, samapta.
Dalam keadaan tegang, brimob dari Polres Sampang akan diturunkan. Menurut kebiasaan di Sampang, TNI dari Koramil (dan
dari Kodim, tergantung keadaan) akan ikut bersama polisi. Dalam
Insiden 29 Desember 2011, pada pukul 09.30 ada dua aparat (satu
militer, satu polisi) ketika pembakaran mulai; satu jam kemudian,
10.30, “baru 25 anggota Brimob bersenjata lengkap datang ke lokasi kejadian. Sayangnya, mereka juga tidak melakukan tindakan pencegahan apa pun, bahkan sebagian asyik duduk-duduk di
musala dekat madrasah.”12
Polisi mengerahkan pasukan yang lebih besar pada pasca-insiden. Sebanyak 435 aparat dikirim ke lokasi konflik. Jumlah sebanyak itu terdiri dari 175 anggota polisi dari Polres Sampang, 50
Sabhara dari Polda Jatim, 150 pasukan Brimob, 30 polisi Bawah
Kendali Operasi dari Polres Pamekasan, dan 30 tentara dari Kodim
Sampang. Polisi menyebut pengerahan ini sebagai “tindakan preventif”, maksudnya mencegah supaya insiden seperti yang terjadi
29 Desember 2011 tak terulang. Polisi dan tentara kemudian meng­
evakuasi warga Syiah (mula-mula ke Kantor Kecamatan kemudian
ke Gelanggang Olah Raga Sampang), dan menjaga warga Syiah
11
Disampaikan dalam Diskusi Terbatas (FGD) bertema “Peran Polisi dan
Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,” diselenggarakan
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja
sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The
Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.
12
Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Pengungsi Syiah
Dipaksa-Pulangkan tanpa Jaminan Keamanan,” Syahadah 16, Januari 2012, hal.
5.
Anti-Syiah di Sampang, Madura
115
yang tidak ikut mengungsi.13
Pada peristiwa 26 Agustus 2012, polisi mengakui personil yang
dikirim tidak memadai karena beberapa alasan. Pertama, suasana
Lebaran Ketupat membuat polisi cukup sibuk dengan kegiatan rutin
pengamanan sehingga kekuatan Polsek yang terdiri dari 23 petugas menyebar. Alasan lain adalah jarak yang relatif jauh dan tidak
bisa dilalui kendaraan roda empat, dan lokasi kejadian yang cukup
luas. Warga yang berkumpul juga menyebar di beberapa tempat.
Berbeda dari pemukiman penduduk di desa-desa Jawa umum­nya,
pemukiman di Omben tidak terlokalisasi di satu tem­pat, tetapi menyebar mengikuti sebaran areal kebun dan sawah. Jarak dari rumah
tokoh Syiah yang satu ke rumah tokoh Syiah yang lain bisa berjarak
2-5 kilometer. Tapi, alasan yang paling tepat adalah, karena insiden konflik yang berlangsung cepat menyebabkan pengumpulan
massa yang juga cepat, termasuk dengan bantuan mobilisasi lewat
pengeras suara di masjid-masjid dan peredaran rumor. Sehingga,
dalam tempo tiga jam warga dari Kecamatan Omben dan Karang
Penang yang berkumpul sudah ribuan orang – “kalau lima ribuan
orang, ada,” kata polisi.14 Ketika massa sudah ribuan, tidak ada
kekuatan polisi yang memadai yang dapat dikirim.15
Tentu saja, setelah pembakaran terjadi di siang hari, jumlah polisi bertambah, ketika bantuan dari Polda Jawa Timur mulai datang.
Tapi, menjelang sore itu, tantangan yang dihadapi sudah berubah,
Presentasi perwira Polda Jawa Timur dalam acara Pendidikan, Pelatihan, dan
Seminar bertema “Penanggulangan Tindakan Anarki: Penanganan Konflik
Sosial oleh Polri Sesuai dengan Prinsip dan Standar HAM,” diselenggarakan
Ditbangpes Sespimti Polri bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Hukum
Indonesia dan The Asia Foundation, di Lembang, 28 November 2013.
14
Disampaikan dalam Diskusi Terbatas (FGD) bertema “Peran Polisi dan
Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,” diselenggarakan
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja
sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The
Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.
15
Disimpulkan dari paparan perwira Polda Jawa Timur dalam acara Pen­
didikan, Pelatihan, dan Seminar bertema “Penanggulangan Tindakan Anarki:
Penanganan Konflik Sosial oleh Polri Sesuai dengan Prinsip dan Standar
HAM,” diselenggarakan Ditbangpes Sespimti Polri bekerja sama dengan
Yayasan Lembaga Hukum Indonesia dan The Asia Foundation, di Lembang,
28 November 2013.
13
116
Pemolisian Konflik Sektarian
dari pencegahan dan penangan konflik ke penanggulangan pascainsiden. Pada pasca-insiden, aparat keamanan yang diturunkan
cukup besar: 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Satuan Brimob
Polda Jawa Timur, 2 SSK dari Sabhara Polda Jawa Timur, 1 SST
Sabhara dari Polres Pamekasan, dan 3 SSK tentara dari Batalion
Rider Kodam Brawijaya. Serupa insiden 29 Desember 2011, aparat
keamanan dapat dikirim kalau ada kekerasan terbuka yang besar.
Polisi dan tentara yang kalau dijumlahkan bisa lebih dari seribu
personil ini tidak digunakan sebelum kejadian.
Dalam insiden 26 Agustus 2012, beberapa tindakan pemolisian
yang dilakukan adalah datang, mencatat, mendokumentasikan,
dan melakukan persuasi. Tindakan represi tidak dilakukan walaupun perkelahian, pembakaran, dan pembunuhan telah terjadi.
Suasana konflik, dan perimbangan kekuatan yang timpang antara
polisi dan massa, tidak memungkinkan represi. Polisi kuatir kekerasan akan lebih luas, dan polisi sendiri dapat menjadi korban
serangan massa kalau mereka menggunakan represi.
Pada insiden 26 Agustus 2012, polisi kembali menggunakan
evakuasi sebagai langkah penanganan pasca-insiden. Warga Syiah
diungsikan lebih dulu ke kantor kecamatan dan kemudian, pada
sore hari itu juga, ke GOR Sampang. Setelah lebih dari 60 rumah
warga Syiah dibakar, mereka tak punya tempat tinggal lagi sehingga terpaksa mengungsi. Rumah sebanyak itu berhasil dibakar
kelompok anti-Syiah karena polisi tidak memiliki kekuatan yang
memadai yang dapat membendung atau menangkal aksi massa.
Selain itu, polisi memandang lebih mudah melindungi tokoh dan
pengikut Syiah pada masa pasca-konflik jika mereka dikumpulkan
di satu tempat di Sampang.16
Pada periode pasca-konflik, Polri melakukan tindakan pene­
gakan hukum terhadap enam tersangka. Seperti disebutkan di atas,
ini termasuk pembebasan terhadap Roisul Hukama, yang dianggap
banyak pihak telah mencederai rasa keadilan.
16
Disampaikan seorang perwira Polri dalam Diskusi Terbatas (FGD) bertema
“Peran Polisi dan Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,”
diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan
Paramadina, bekerja sama dengan Center for Marginalized Communities
Studies (CMARS) dan The Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.
Anti-Syiah di Sampang, Madura
117
Pengetahuan Polisi
Polisi di Sampang menganut pokok-pokok konstitusi tentang demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi.
Pengetahuan mereka di bidang-bidang ini tidak rinci, hanya bersifat umum. Polisi berpandangan bahwa masalah keyakinan merupakan hak warga negara yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam
pandangan Kasat Intel Polres Sampang, dalam hal keyakinan “kita
tidak bisa menolak siapa pun karena diatur dalam UUD 45” dan
Tajul Muluk menjalankan apa yang dia yakini. “Mau menyembah
batu sembarang pun tidak masalah,” tambahnya. Perbedaan dalam
ritual ibadah antara kalangan Sunni dan Syiah, seperti tata cara
meletakkan tangan ketika solat, tidak bisa disalahkan karena masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri di balik perbedaan
tersebut. Selain itu, orang juga berhak tinggal di rumahnya sendiri,
di atas tanahnya sendiri. Tugas polisi adalah memelihara keamanan
masyarakat (wawancara, 1 Mei 2013).
Akan tetapi, pertentangan antara kelompok Syiah dan Sunni
tidak semata-mata soal keyakinan dan ibadah. Pertentangan di
bidang ini dapat berlangsung dengan gangguan minimal terhadap
keamanan – “tidak begitu signifikan.” Konflik Sunni-Syiah di Om­
ben meluas dan mengalami eskalasi karena prilaku dari pihak-pihak
yang berkonflik. Dua kakak beradik, yaitu Tajul Muluk dan Roisul
Hukama, yang dulunya sepaham, kemudian berpisah karena beberapa alasan, seperti masalah finansial, iri hati karena perempuan,
atau sebab lain. Perpisahan ini menyebabkan kelompok Tajul Muluk
kekurangan pendukung karena sebelumnya Rois adalah pembela
dan pelindung abangnya. Selain itu, setelah keluar dari Syiah, Rois,
melalui pengajian-pengajian di berbagai tempat dan lewat pengeras
suara di masjid, menyebarkan apa yang menurutnya kesalahan dan
kekeliruan Tajul dan pengikutnya di bidang keyakinan dan ibadah
keagamaan. Pertentangan ini berujung dengan insiden 29 Desember
2011.
Konteks masyarakat setempat juga memengaruhi kinerja dan
tugas polisi. Apa yang seharusnya, dan menurut praktik di ber­
bagai masyarakat, merupakan hak dan kebebasan di bidang ibadah
dan keyakinan, di wilayah konflik di Sampang tidak demikian. Beberapa polisi dan pejabat pemerintah Sampang yang diwawancarai
118
Pemolisian Konflik Sektarian
membicarakan konteks masyarakat setempat ini dengan merujuk
kepada beberapa hal. Pertama, sumberdaya manusia di lokasi konflik di Omben dan Karang Penang yang belum dapat menerima hak
dan kebebasan yang diatur Undang-undang tersebut. Ini kenyataan
penting yang memengaruhi tugas polisi. Dalam kata-kata seorang
perwira polisi, intinya adalah bahwa “toleransi bermasyarakat,
toleransi beragama, toleransi berkeyakinan” tidak ada (Kasat Intel
Polres Sampang, wawancara, 1 Mei 2013).
Yang lebih penting lagi, polisi dan pemerintah daerah memperlakukan kenyataan ini sebagai parameter yang tidak dapat diganggu-gugat, semacam kerangka baja yang menjadi kendala kinerja
polisi dan pemda di Sampang. Menurut seorang perwira di Polres
Sampang, tindakan kelompok Sunni yang menentang Syiah bertentangan dengan undang-undang. Tetapi, di Sampang, tindakan me­
lawan undang-undang tersebut tidak bisa diapa-apakan. “Kembali
kepada sumberdaya manusianya tadi, Mas,” kata polisi, “kembali
kepada kultur.” Masyarakat setempat hanya mendapatkan ilmu
pengetahuan dari pondok, hanyalah masalah agama. “Ini tidak
salah. Tetapi, pelaksanaannya kadang-kadang tidak pas, menurut
saya” (Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 1 Mei 2013). “Kalau
di tempat saya, di Sidoarjo, di perumahan saya, ada bermacam-macam aliran” dan mereka dapat hidup berdampingan, kata anggota
Polri ini membandingkan.
Kadang-kadang, seperti disebutkan di bagian lain tulisan ini,
aparat polisi dan pemda menyebut parameter lokal ini sebagai
“kearifan lokal”. Dalam pemahaman Polri di Sampang, dan di Jawa
Timur secara keseluruhan, kearifan lokal ini adalah determinan
utama. Penegakan hukum Polri, menurut Kapolda Jawa Timur,
“merupakan jalan terakhir setelah solusi melalui kearifan lokal tidak tercapai.”17
Penegakan hukum adalah jalan terakhir. Ini adalah unsur utama
Kata Sambutan Kapolda Jawa Timur dalam acara Diskusi Terbatas (FGD)
bertema “Peran Polisi dan Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan
Beragama,” diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD),
Yayasan Paramadina, bekerja sama dengan Center for Marginalized Com­
munities Studies (CMARS) dan The Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari
2013.
17
Anti-Syiah di Sampang, Madura
119
mentalitas dan persepsi-diri aparat Polri sebagai penegak hukum
di Sampang. Hal ini, seharusnya, bertentangan dengan pandangan
polisi tentang kebebasan berkeyakinan sebagai hak yang harus dilindungi. Tetapi, Polisi tidak dapat memberikan perlindungan melalui penegakan hukum karena kuatnya “kearifan lokal” tersebut.
Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri
Polisi menyadari tugas pokok dan fungsi mereka sebagaimana
disebutkan dalam Undang-undang Polri – seperti memelihara keamanan, melindungi warga negara, dan menegakkan hukum. Pada
saat yang sama, polisi juga menyadari bahwa tatanan perundangundangan kontemporer sebenarnya menempatkan polisi tidak
sebagai penanggungjawab utama dalam penanganan konflik sosial. UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
menempatkan pemerintah daerah sebagai, dalam istilah Kasat Intel
Polres Sampang, “leading sector dalam penanganan konflik sosial.”
Begitu pula, Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 menekankan apa yang
disebut perwira dari Polda Jawa Timur sebagai “sinergi pemda dan
aparat, termasuk Polisi dan TNI” dalam menangani konflik sosial.
Akan tetapi, dalam praktiknya, polisi merasa sendirian, baik
dalam melaksanakan konstitusi maupun dalam menanggung akibat kegagalan. Pemda Sampang “cuek saja dalam penanganan konflik di Sampang,” kata seorang perwira Polri.18
Kurangnya perhatian ini terkait pula dengan pemilihan kepala
daerah di Sampang yang dilangsungkan pada 2012. Pada saat yang
sama, pilkada juga menjadi panggung yang mengangkat konflik
Sunni-Syiah sebagai topik kampanye. Bupati petahana, Noer Tjah­
ya, dalam beberapa kesempatan secara terbuka menunjukkan ketidaksenangannya kepada warga Syiah, yang menurutnya harus
kembali ke Sunni atau diusir dari Sampang. Tetapi, calon-calon
Bupati yang menantang petahana juga menentang Syiah dan memihak Sunni.
Disampaikan dalam acara Diskusi Terbatas (FGD) bertema “Peran Polisi dan
Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,” diselenggarakan
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja
sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The
Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.
18
120
Pemolisian Konflik Sektarian
Polda Jawa Timur secara khusus memerhatikan masalah konflik
di masyarakat melalui program yang disebut “Jawa Timur Dalam
Satu Genggaman”. Dalam program yang dimulai pertengahan Juli
2012 ini, sebanyak 8000 desa di Jawa Timur, yang masing-masing
ditempati satu petugas polisi, akan dihubungkan melalui laman
atau website yang dikelola Babinkamtibmas. Babinkamtibmas di
desa-desa melalukan patroli, memantau tindakan kriminalitas, dan
menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
pemuda, dan tokoh adat. Insiden konflik dan tindak pidana yang
terjadi di daerah – termasuk daerah terpencil, dapat diketahui pim­
pinan polisi dalam waktu singkat. “Dalam hitungan menit kita bisa
menangani satu kasus atau kejadian” kata Kapolda Jawa Timur Irjen
Pol Hadiatmoko.19 Sistem ini menjadi bagian dari Sentra Pelayanan
Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim. Program “Jawa Timur Satu
Genggaman” ini juga merupakan respon terhadap permasalahan di
daerah, termasuk Sampang. Kendati demikian, kenyataan bahwa
insiden 26 Agustus 2012 tetap terjadi tanpa dapat dicegah menunjukkan salah satu keterbatasan program besar ini.
Budaya Kepolisian
Walaupun mayoritas absolut polisi di Sampang adalah Muslim,
mereka berusaha menjaga jarak dengan pihak-pihak yang bertikai.
Tetapi, polisi juga menekankan kekhususan masyarakat Sampang
di bidang penghormatan kepada kiyai – yang mereka sebut sebagai
“kearifan lokal”. Dalam masalah maulid, polisi juga mengamati
perbedaan antara maulid dari rumah ke rumah sebulan penuh di
Sampang dan acara maulid di Jawa Timur (tempat asal beberapa
polisi) yang diadakan sekali dan di masjid. Begitu juga, polisi membandingkan toleransi yang kurang di Sampang dan yang relatif
lebih bagus di tempat lain, termasuk di Surabaya dan Sidoarjo.
Seorang perwira polisi mengatakan bahwa di kampungnya di
Surabaya, di kompleks Angkatan Laut, ada macam-macam suku
seperti Ambon, Papua, Manado, Jawa, dan lain-lain. Begitu juga
ada banyak agama di lingkungan tersebut. “Belum lagi yang aliranaliran Kejawen.” Ada pura, ada gereja, dan ada Masjid NU maupun
“Kapolri: Harus Dikontrol Program Jatim Dalam Satu Genggaman,” http://
infopoljatim.com/ (diakses pada 24 Mei 2013).
19
Anti-Syiah di Sampang, Madura
121
Masjid Muhammadiyah. “Kalau Natal ya ikut Natalan; ada perayaan Buddha ya ikut makan. Pokoknya diundang makan ya ikut
makan-makan” katanya, tertawa. “Saya tidak begitu kaget dengan
perbedaan. Tetapi, untuk di lingkungan ini (Omben), hal seperti itu
sangat sensitif” (wawancara Kapolsek Omben, 6 Februari 2013 dan
28 Maret 2013). Seorang perwira lain mengatakan bahwa di kampungnya, di Sidoarjo, ada Muslim yang berjenggot dan bercelana
panjang sampai mata kaki, bersembahyang dengan Muslim lain
yang berbeda dengan mereka; kalau sembahyang taraweh menggunakan jumlah rakaat yang berbeda, ada yang ikut witir ada yang
tidak. Ada perbedaan tetapi bisa saling menerima. “No problem,
nggak ada urusan,” katanya, karena sumberdaya manusianya lebih
toleran. Tetapi “di sini kulturnya berbeda” (Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 1 Mei 2013).
Dalam hal keyakinan, polisi tidak bisa mengatur atau menolak
siapa pun karena Undang-undang Dasar 1945 menjamin kebebasan
berkeyakinan. Kata Kasat Intel Polres Sampang (wawancara, 1 Mei
2013): “Tajul Muluk dan warga Syiah menjalankan apa yang mereka
yakini. Keluarga bebas menyekolahkan anak-anak mereka termasuk
ke pesantren Syiah dan itu hak mereka yang tidak bisa dilarang atau
dicampuri polisi. Begitu pula, ketika pihak-pihak di masyarakat
berbeda pendapat mengenai tradisi maulidan, polisi tidak bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.” Bahkan, secara
pribadi beberapa perwira polisi di Sampang tidak menutup-nutupi
pandangan pribadi mereka bahwa beberapa inovasi yang dilakukan Tajul sebenarnya baik dan bagus. Sayangnya, hal yang bagus
itu disampaikan dengan konfrontatif dan kasar, di lingkungan dan
audiens yang tidak toleran terhadap inovasi tersebut.
Dengan demikian, sebagian dari masalahnya ada pada pihakpihak yang bertikai di masyarakat Sampang mengenai berbagai
isu sengketa di atas. Warga Syiah hendak mengirim kembali anakanak mereka ke pesantren Syiah di Jawa tetapi ditentang warga
Sunni dan meminta mereka kembali pulang dengan paksaan dan
intimidasi. Dalam tradisi Maulidan, kiyai berkunjung dari satu
acara ke acara lain dan mendapat salaman berisi uang dari yang
mengundang dan tamu-tamu. Tetapi, menurut Tajul Muluk, hal itu
tidak boleh karena justru kiyai-lah yang seharusnya memberi uang
122
Pemolisian Konflik Sektarian
ke masyarakat miskin. Kedua belah pihak tidak hanya bersikukuh
dengan pandangan masing-masing tetapi juga siap berkonfrontasi membelanya. Toleransi beragama dan berkeyakinan tidak ada
(Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 1 Mei 2013).
Polisi memandang konflik Sunni-Syiah di Sampang sebagai
konflik yang lebih sensitif dibanding, misalnya, konflik sumberdaya alam dan perbatasan, dan karenanya penanganannya harus
hati-hati. Polisi tidak ingin dinilai memihak salah satu pihak yang
bertikai. Pihak-pihak yang bertikai juga memiliki pembenaran
keagamaan dan kultural untuk membela diri, yang menyebabkan
pihak-pihak yang bertikai berani menentang aparat. Sebagai contoh, pihak yang menentang Syiah memandang Tajul Muluk dan
pengikutnya telah melakukan tengkah yang berdasarkan norma budaya setempat dapat menjadi alasan bagi agresi dan tindakan membalas dendam termasuk dengan carok. “Ini sudah masalah tengkah,
Pak, sampeyan jangan ikut-ikut” kata mereka kepada Polisi pada
insiden 26 Agustus 2012. Dalam insiden 29 Desember 2011, ratusan
warga yang memegang parang dan pedang terhunus memaksa
Kapolres dan Komandan Kodim mundur dan berbalik arah ketika
menuju lokasi konflik. “Kultur memengaruhi pikiran dan tingkah
laku orang,” kata Kapolsek Omben (wawancara, 6 Februari 2013)
dan kultur Madura yang khas memengaruhi tidak hanya pikiran
dan tingkah laku warga Omben dan Karang Gayam, tetapi juga
pemolisian di sana.
Kedua belah pihak yang berkonflik kesulitan hidup berdam­
pingan secara damai karena perbedaan paham dan praktik keagamaan memiliki dampak terhadap hubungan kekerabatan dan
kehidupan sosial pada umumnya. Kalender keluarga dan masyarakat yang penting, seperti Maulidan, khitanan, pernikahan, dan
warisan menjadi kontroversial dan bermusuhan, terutama karena
apa yang disebut Kapolsek Omben sebagai “ungkapan-ungkapan
kasar” seperti “haram”, “kafir”, “neraka”, dan lain-lain. Tentu saja,
insiden kekerasan pada 29 Desember 2011 dan 26 Agustus 2012,
khususnya yang terakhir, turut mempersulit rekonsiliasi kelompok
Sunni dan Syiah yang hidup di kampung-kampung yang sama dan
masih terikat hubungan kekerabatan.
Setelah insiden 29 Desember 2011, polisi dan pihak-pihak yang
Anti-Syiah di Sampang, Madura
123
bertikai pernah mencoba pembauran. Menurut Kapolsek Omben,
pendekatan dan imbauan supaya melakukan “pembauran” dan
“kesetaraan” ini sudah dilakukan sebelum insiden 29 Desember.
Yang dimaksud dengan pembauran adalah warga Sunni dan Syiah
bersama-sama sembahyang di masjid yang sama. Ketika salat, “ada
yang tangannya lurus ada yang sedekap,” kata Kapolsek Omben,
merujuk kepada perbedaan dalam posisi kedua tangan ketika salat.
“Itu terjadi pada tenggang waktu antara pembakaran pertama dan
pembakaran kedua.” Akan tetapi, pendekatan pembauran dan kesetaraan ini, yang menurut Kapolsek Omben “diambil dari konsepkonsep yang universal,” ditentang “kearifan lokal” atau kiyai-kiyai.
“Kalau konsep-konsep universal itu yang kita dengung-dengungkan dan kita sosialisasikan, kearifan lokal menolaknya” (wawancara, 6 Februari 2013).
Opini Publik
MUI Sampang mulai terlibat dalam konflik di Omben dan Karang
Penang sejak 2006, setelah Kiyai Makmun wafat dan konflik semakin terbuka ketika Tajul Muluk ingin mengadakan Maulid bersama
di satu masjid. Sejak itu, MUI setempat memihak kelompok Sunni
dan menentang Tajul Muluk dan pengikut-pengikutnya. Dalam pandangan MUI Sampang, inilah posisi yang seharusnya mereka ambil.
Dalam beberapa pertemuan, MUI Sampang pernah mengusaha­kan
jalan keluar yang menurut mereka paling tepat, yaitu kembalinya
Tajul Muluk dan pengikut-pengikutnya kepada mazhab Sunni.
Tetapi upaya di atas tidak berhasil. MUI dan jaringan ulama
Madura BASSRA, yang anggotanya dalam banyak hal tumpang
tindih, tidak hanya menetapkan kesesatan Tajul Muluk dan warga
Syiah Sampang. Mereka juga aktif melobi MUI Jawa Timur dan MUI
Pusat supaya melakukan hal serupa. Mereka berhasil dalam kaitannya dengan MUI Jawa Timur yang pada Februari 2012 mengeluarkan fatwa sesat Syiah, tetapi mereka gagal dalam kaitannya dengan
MUI Pusat.
MUI, demikian pula BASSRA dan NU Sampang, tidak memainkan peran dalam mengurangi polarisasi di masyarakat – yang memang sudah terpolarisasi ketika mereka secara formal ikut campur.
Ulama juga tidak memainkan peran menjembatani (bridging) ketika
124
Pemolisian Konflik Sektarian
konflik terjadi, karena mereka sudah menjadi bagian dari pihakpihak yang bertikai, yaitu pihak Sunni. Ulama menyua­rakan, mewakili, dan mengejar kepentingan pihak Sunni.
Polisi dan Pemda Sampang, yang dalam banyak kesempatan
mengandalkan ulama dan kiyai untuk membina masyarakat, tidak
bisa memainkan peran serupa dalam kaitannya dengan konflik
Sunni-Syiah. Mereka tak dapat menjadi aktor rekonsiliasi, tidak bisa
menjembatani unsur-unsur umat Islam yang bertikai, dan menjadi
bagian dari persoalan. Inilah beberapa kelemahan mendasar di
kalangan ulama di Sampang sejauh ini, dilihat dari pemolisian dan
resolusi konflik.
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sampang praktis tidak ada. Bagi sebagian pihak, ini bagian dari keistimewaan
Sampang. Bupati Noer Tjahja mengatakan, selama dia menjadi
Bupati, dia tak akan meresmikan berdirinya FKUB di Sampang.
Menurutnya, ini selaras dengan keinginan ulama. Bupati tidak ingin FKUB ada di Sampang karena salah satu fungsi FKUB adalah
memberikan rekomendasi pembangunan tempat ibadat. “Ini yang
tidak saya sukai, dan tidak disukai masyarakat Sampang,” katanya.
Dia bersedia mempertaruhkan jabatannya, dan dicopot sebagai bupati, tetapi “sampai kapan pun, selama saya jadi Bupati Sampang,”
FKUB tidak akan dibentuk. Di Bangkalan ada gereja, di Pamekasan
ada gereja yang lumayan besar, dan di Sumenep ada lebih dari satu
gereja, tetapi tidak di Sampang. Bupati menegaskan, “Biarkanlah
Sampang ini unik dengan kearifan lokalnya,” termasuk dengan
ciri hanya ada satu tempat ibadat, yaitu masjid.20 Adalah menarik
mendapatkan Bupati menyampaikan pernyataan semacam ini di
siang bolong, dalam acara publik, di pendopo Kantor Bupati, walau
pun ada konteks pilkada Sampang yang akan diadakan “pada tanggal 12 bulan 12 tahun 12, kalau kiamat tidak terjadi. Kalau kia­mat,
pilkada di akhirat.”
Dokumen video ini, “Ceramah Noer Tjahya di Pendopo Kabupaten,” tersedia
di http://www.youtube.com/watch?v=jTn7Kzijz2g (diakses pada 24 Mei
2012). Hal yang sama disampaikan Bupati dalam berbagai kesempatan di
tahun 2012 menjelang pilkada, dengan maksud mencari dukungan dan simpati
pemilih. Noer Tjahja kalah dan menempati urutan ketiga dari lima calon pada
pemilu Desember 1212.
20
Anti-Syiah di Sampang, Madura
125
Peristiwa ini menunjukkan kendala pemolisian konflik SunniSyiah dan usaha-usaha rekonsiliasi yang bersumber dari bupati
dan khususnya kekuatan ulama dan kiyai sebagai bagian dari pihak
yang menentang Syiah. Salah satu upaya rekonsiliasi ini dilakukan
Universitas Muhammadiyah Malang, di bawah pimpinan Syamsul
Arifin (yang kebetulan kelahiran Sampang), yang berhenti karena
tidak mendapatkan dukungan dari “kearifan lokal”. Begitu pula,
lembaga-lembaga yang membela hak asasi manusia, seperti Kontras
dari Jakarta dan Center for Marginalized Communities (CMARS)
dari Surabaya, atau lembaga yang mengadvokasi komunitas Syiah
seperti Ahlul Bait Indonesia (ABI), kesulitan di lapangan karena dihadapkan kepada kekuatan para kiyai yang, menurut seorang pejabat
pemda, “keras wataknya.” Kearifan lokal sebagai unsur utama opini
publik menjadi ketidakarifan dalam konteks penyelesaian konflik.
Ketika usaha-usaha rekonsiliasi di tingkat bawah berlangsung di
tempat pengungsian di Sidoarjo, kearifan lokal ini pula yang menjadi sandungan utama rekonsiliasi.
Politik Lokal
Seperti sudah disebutkan di atas, Bupati Sampang Noer Tjahja
(Februari 2008-Februari 2013) tidak pernah mentup-nutupi pan­
dangannya tentang Syiah sebagai aliran sesat. Dia menyampaikannya secara publik. Lebih dari itu, dia ingin supaya mereka diusir
dari Sampang. Menurutnya, Sampang mayoritas, “99,99 persen,”
Sunni, yang dipimpin para ulama dan kiyai. Dalam pertemuan di
Pendopo Bupati yang dihadiri para ulama, dia meminta TNI dan
polisi supaya mengusir Syiah dari Sampang supaya yang mayoritas
“tidak terkontaminasi.” Bupati juga menyampaikan hal yang sama,
yaitu bahwa Syiah adalah sesat dan harus diusir dari Sampang dan
Ma­dura, dalam beberapa kesempatan lain, seperti pada acara Maulid di Omben dan pada acara Musrembang di Omben.21
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang juga memihak mayoritas anti-Syiah. Sebagai contoh, dalam pertemuan
di Mapolres Sampang pada 26 Oktober 2009, Ketua DPRD Sampang bersama aparat pemda seperti Kementerian Agama Sampang,
Bakesbangpol Sampang, menjadi saksi ketika Tajul Muluk untuk
21
Video “Ceramah Noer Tjahya di Pendopo Kabupaten.”
126
Pemolisian Konflik Sektarian
kesekian kalinya ditekan supaya menandatangani Surat Pernyataan. Di dalamnya Tajul Muluk “sepakat” menghentikan”ritual, dakwah, dan penyebaran” aliran Syiah “karena sudah meresahkan masyarakat”. Jika Tajul Muluk menaati kesepakatan ini, maka “Pakem,
MUI, NU, dan LSM siap untuk meredam gejolak masyarakat baik
yang bersifat dialogis atau anarkis.” Turut menandatangani sebagai
saksi adalah pimpinan MUI dan NU Sampang.22
Peran yang dimainkan Kantor Kementerian Agama Sampang
juga terbatas, dan cenderung memihak salah satu dari pihak-pihak
yang bertikai, yaitu kalangan anti-Syiah. Polisi ingin supaya Kemenag memainkan peran besar dalam mengelola konflik SunniSyiah karena masalah agama dan pembinaan umat beragama
merupakan bagian dari yurisdiksi Kemenag. Akan tetapi, dengan
alasan anggaran, Kemenag Sampang tidak banyak memainkan
peran, kecuali setelah insiden 26 Agustus 2012, dan itu pun tidak
berlangsung lama (pejabat Kantor Kemenag, wawancara, 1 Mei
2013). Perlu diketahui, Menteri Agama RI, dalam kunjungan kilat
ke tempat pengungsian Syiah di GOR Sampang setelah insiden 26
Agustus 2012, mengatakan bahwa konflik di Sampang bukan konflik agama. Walaupun tampak tidak tepat dilihat dari perjalanan
konflik, tujuan pernyataan Menteri ini adalah menunjukkan bahwa
masalah dimaksud berada di luar yurisdiksi kementerian yang dia
pimpin, dan karenanya bukan urusan kemenag.
Peran yang dimainkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, di Sampang bukan peran yang netral dan imparsial. Sebaliknya,
mereka memihak salah satu pihak yang berkonflik, yaitu kelompok
Sunni yang lebih kuat. Selain itu, mereka juga tidak memberikan
perlakuan yang sama kepada pihak-pihak yang bertikai. Muasal
pendekatan ini adalah karena Pemerintah Daerah mengikuti aspirasi “kearifan lokal”. Seperti disebut seorang pejabat pemda,
kearifan lokal itu tertanam pada kultur, yaitu kultur Madura yang
tunduk dan taat pada kiyai. “Bukan saya yang tunduk dan taat
kepada kiyai, tetapi masyarakat di wilayah konflik,” katanya. Akan
tetapi, dia merasa tidak ada pilihan lain selain mengikuti kearifan
lokal itu. “Apakah kultur bisa diubah secara mendadak?” Sebagai
implikasinya, kalau kearifan lokal menentang suatu pendekatan
22
Fotokopi “Surat Pernyataan” ada di arsip peneliti.
Anti-Syiah di Sampang, Madura
127
dan cara penanganan konflik, maka pendekatan itu harus dihin­dari.
“Apakah sesuatu yang ditolak akan diteruskan?” Kalau ada konflik
antara kearifan lokal dan pendekatan hak asasi manusia, yang dipilih adalah yang pertama. “Dasar pikiran saya, kearifan lokal adalah
sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh hak” (Kakesbangpol Sampang, wawancara, 30 April 2013).
Kondisi ini menyebabkan polisi, beserta unsur-unsur lain yang
ingin mempertahankan jalan tengah (middle ground) menghadapi
kesulitan, baik karena kurangnya dukungan maupun karena ancaman dituduh memihak kelompok Syiah yang dalam konteks lokal
tidak populer atau bahkan berbahaya. Dalam kata-kata seorang pejabat pemda, kalau kiyai tidak menerima, maka tidak ada gunanya
berbicara tentang HAM, hak hidup, hak berbicara, hak beragama.
Memilih HAM, katanya, “akan menimbulkan pertumpahan darah
lagi” (Kakesbangpol Sampang, wawancara, 30 April 2013).
Pihak Polres di Sampang melihat persoalan lain. Mereka merasa
koordinasi dengan pemerintah daerah Sampang tidak berjalan,
khususnya sebelum insiden 26 Agustus 2012. Menurut seorang perwira di Polres Sampang, “ada miss” – maksudnya miskomunikasi
– antara pihak Polres dan Pemda. “Seandainya koordinasi berjalan,
tidak usah 100 persen, 80 persen saja, insiden tanggal 26 Agustus
dapat dihindari,” ujarnya. Salah satu situasi yang mempersulit
koordinasi aparat kepolisian dengan pemda adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sampang yang berlangsung pada 2012 (Kasat
Intelkam Sampang, wawancara, 7 Februari 2013).
Yang dimaksud dengan koordinasi dari sudut pandang polisi
adalah, pertama, polisi dan pemda bekerja sama dalam arti bekerja
ber­sama-sama, gabungan, tetapi pemda dan bukan polisi yang menjadi “leading sector”, sesuai dengan Undang-undang Pe­nanganan
Konflik Sosial. Kedua, pemda memberikan bantuan bagi operasi
polisi di lapangan – termasuk dana. Sebab, dalam anggaran Polres,
penanganan konflik Sunni-Syiah di Sampang adalah operasi rutin
yang didanai dengan anggaran rutin Polres, bukan operasi khusus.
Selain dana, air dan sanitasi di lokasi konflik yang airnya sulit dan
kualitas airnya buruk juga diperlukan aparat polri dan TNI yang
bertugas di lapangan setelah insiden Desember 2011 dan Agustus
2012. Ketiga, Pemda menahan diri dari tindakan memperparah si­
128
Pemolisian Konflik Sektarian
tuasi dan emosi pihak-pihak yang berkonflik konflik, khususnya
dalam konteks Pilkada. Polisi menyesalkan “statemen-statemen
negatif yang membuat panas situasi” sehingga tinggal menunggu
waktu meletusnya konflik terbuka di Omben (Kasat Intelkam Sampang, wawancara, 7 Februari 2013).
Salah satu tindakan yang sangat disesali aparat keamanan, baik
polisi maupun TNI, adalah ucapan bupati yang meminta polisi dan
militer mengusir Syiah dari Sampang. Kapolsek Omben menga­
takan “benar-benar di luar dugaan kita bupati menyampaikan se­
perti itu – polisi kaget, aparat kaget” (wawancara, 28 Maret 2013).
Polisi dan aparat pemda berusaha keras supaya rekaman dan video
acara yang dihadiri aparat pemda, polisi, dan TNI ini tidak menyebar. Tetapi, itu tidak ada gunanya, karena seperti disebutkan di atas,
bupati mengulangi hasutan itu berkali-kali. Pada masa kampanye,
semua kandidat bupati Sampang menentang Syiah (wawancara
polisi yang mengikuti acara dimaksud).23
Interaksi Polisi dengan Aktor Konflik
Seperti tampak dalam uraian di atas, formasi konflik Sunni-Syiah
berlangsung dalam periode yang relatif lama, sejak 2004. Pihak
yang satu, disebut kelompok Sunni, terdiri dari kiyai, ulama dari
NU, MUI, dan BASSRA, pemda, dan blatter – istilah lokal untuk
preman. Pihak kedua adalah kelompok Syiah, yang dipimpin Tajul
Muluk.
Dalam proses formasi konflik yang lama tersebut, polisi di Polsek Omben berinteraksi dengan pihak-pihak yang bertikai dengan
tujuan utama memelihara keamanan dan ketertiban. Polisi hadir
dalam hampir setiap pertemuan kiyai dan ulama, baik ketika Tajul
Muluk dan wakil-wakil dari komunitas Syiah hadir dalam pertemuan itu maupun ketika mereka tidak hadir. Alasan polisi dalam
menghadiri pertemuan ini adalah untuk memantau dan memoni23
Noer Tjahja sekarang tinggal di Surabaya dan tidak bersedia diwawancarai
ketika dihubungi untuk keperluan riset ini pada 29 Maret 2013. Seandainya
dia, sebagai bupati petahana, berharap tindakan diskriminatifnya dapat
meningkatkan perolehan suara, maka tujuan ini terbukti tidak tercapai.
Terlepas dari apa yang sudah dilakukannya, dia kalah dalam Pilkada, urutan
ketiga dari lima kandidat. Di wilayah pemilihan Omben pun perolehan
suaranya bukan yang terbesar.
Anti-Syiah di Sampang, Madura
129
tor. Selain menghadiri pertemuan, polisi memfasilitasi pertemuan
dengan pihak-pihak yang bertikai. Polisi juga berusaha menjalin
hubungan personal dengan tokoh-tokoh dari kedua pihak yang
bertikai.
Insiden konflik Sunni-Syiah terjadi berulang kali, walaupun tidak terjadi sepanjang tahun. Salah satu masa konflik yang pen­ting
adalah bulan Maulid. Setiap tahun polisi dapat mencegah ke­kerasan
terbuka pada peristiwa Maulid termasuk di awal tahun 2011. Insiden 29 Desember 2011 yang kemudian disusul dengan insiden
26 Agustus 2012, adalah puncak-puncak insiden dan karenanya
mendapat perhatian yang luas dari media, berbeda dari insideninsiden sebelumnya dalam sejarah konflik yang relatif lama. Tanpa
peran polisi dalam mengamankan pihak-pihak yang bertikai, benturan kekerasan niscaya lebih sering lagi terjadi.
Setelah melewati formasi konflik yang lama, baik kelompok
Sunni maupun Syiah sama-sama mengantisipasi konflik dan kekerasan yang lebih besar. Kedua pihak menggunakan taktik yang
konfrontatif pada umumnya. Serangan verbal, olok-olok, saling
menghina, sama-sama digunakan kedua pihak. Kedua pihak juga
menggunakan pengeras suara di masjid untuk menyampaikan
serangan dan sindiran verbal. Polisi berkali-kali meminta supaya
kedua pihak mengurangi penggunaan pengeras suara masjid untuk
menyampaikan pesan-pesan yang bermusuhan. Kadang-kadang
berhasil, tetapi seringkali kedua pihak tidak mematuhi imbauan
polisi. Kedua pihak juga mempersenjatai diri, khususnya senjata
tajam yang paling banyak digunakan di sana, yaitu clurit dan parang.24 Senjata tajam ini digunakan dalam insiden Desember 2011
dan Agustus 2012, selain bom Molotov. Bahkan, dalam insiden 26
Agustus bahan peledak juga digunakan, kemungkinan besar oleh
warga Syiah. Tindakan membakar perumahan warga Syiah menyebabkan mereka kehilangan rumah dan di sore hari itu pilihan
mengungsi tidak bisa dihindari.
Dalam dua insiden kekerasan pertama dan kedua, polisi men­
dapat informasi tentang konflik yang diperkirakan akan mengala­
mi eskalasi. Polisi merespon dengan mengirim petugas ke lokasi
Dardiri, “Api Kebencian Berkobar di Sampang,” Syahadah 16 (Januari 2012),
hal. 14.
24
130
Pemolisian Konflik Sektarian
sehingga polisi sudah ada di tempat ketika konflik pecah. Akan
tetapi, polisi dan anggota TNI yang datang berjumlah sangat tidak
memadai, yaitu dua hingga empat petugas. Kehadiran aparat yang
lebih banyak terjadi ketika bentrokan sudah berlangsung dan lebih
banyak lagi sesudahnya.25
Pada insiden 29 Desember 2011 dan 26 Agustus 2012, polisi ber­
usaha membujuk supaya pihak-pihak yang bertikai tidak melakukan kekerasan, walaupun usaha ini gagal. Menurut laporan saksi
mata, ketika pembakaran berlangsung, polisi yang ada mengambil
gambar pembakaran dengan kamera handphone dan sebagian du­
duk-duduk membiarkan massa penyerang, yaitu kelompok Sunni,
membakar rumah dan gubuk yang memang mudah terbakar. De­
ngan demikian, kekuatan anggota polri dan TNI yang berada di
tempat kejadian tidak memadai untuk mencegah eskalasi menjadi
kekerasan terbuka. Ini menyebabkan munculnya penilaian, khususnya dari kelompok Syiah, bahwa Polisi cenderung memihak
penyerang baik dalam insiden pertama dan kedua.26
Polisi mengakui petugas yang ada memang tidak memadai.
Bahkan, menurut Kapolsek Omben dan Kasat intel Polres Sampang,
berapa petugas pun dikirim tak akan memadai jika kedua pihak memang ingin terus bertikai dan mengabaikan imbauan petugas polisi
supaya menahan diri (Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 7
Februari 2012; Kapolsek Omben, wawancara, 28 Maret 2012). Akan
tetapi, logika ini bisa dibalik: Seribu aparat Polri dan TNI yang ada
di tempat sebelum kekerasan dan mobilisasi besar-besaran terjadi
dapat meredam keinginan bertikai dan memberikan kredibilitas
terhadap imbauan polisi supaya massa menahan diri. Faktanya,
sebanyak seribu pasukan baru tersedia di sore hari, setelah pembakaran berlangsung dan baru berhenti menjelang magrib.
Setelah insiden 29 Desember 2011, Kapolres Sampang mengeluarkan instruksi yang mencakup beberapa kegiatan pemolisian.
Kegiatan di atas dimaksudkan sebagai pencegahan, “supaya konflik tidak terjadi lagi,” apalagi Tajul sudah diproses secara hukum.
Kegiatan dimaksud adalah Patroli keliling desa-desa yang dilanda
Johan Avie dan Khoirul Mustamir, “Tragedi Syawal Berdarah,” Syahadah 24
(September 2012), hal. 1-5.
26
Ibid.
25
Anti-Syiah di Sampang, Madura
131
konflik Sunni-Syiah – disebut “Patroli Monalisa”, singkatan “mondok silaturrahmi di desa”. Polisi melakukan bimbingan masyarakat,
menghadiri pengajian dan salat Jumat di beberapa masjid di Omben
dan Karang Penang, baik masjid Syiah maupun Sunni. Kalau ada
polisi yang bisa berkhotbah, dia akan mengisi khotbah Jumat. Kalau
tidak, polisi meminta waktu sesudah salat supaya dapat memberikan imbauan dan penjelasan kepada jamaah Jumat. Kadang-kadang
ustad dan penceramah dari luar Sampang juga dilibatkan. Polisi
menyebutnya program “Jumling” atau Jumat Keliling. Akhirnya,
polisi memberikan bantuan kepada kelompok Sunni dan Syiah
berupa sembako, air bersih, kambing, khitanan massal pulus sarung,
kopiah dan uang kepada anak-anak, dan bantuan lain dalam rangka
menjalin hubungan dengan masyarakat.
Fakta bahwa setelah insiden pertama dan kedua tidak ada pejabat Polri di Sampang yang diganti atau dicopot, menurut polisi,
menjadi bukti bahwa Polres Sampang telah melaksanakan tugas
dengan benar. Banyak pihak pada awalnya menilai kinerja polisi di
Sampang dengan negatif. Presiden juga menyatakan bahwa petugas
intel kecolongan. Polisi di Sampang tidak sepakat dengan penilaian
ini. Bahkan, menurut Kasat Intel Polres Sampang, yang dilakukan
polisi “sudah melebihi batas kewenangan kepolisian” dan “melebihi kewenangan yang dilakukan pemerintah daerah.” Kunjungan
Komisi III DPR RI dan Komnas HAM ke Sampang pasca kejadian
26 Agustus 2012 juga, menurut polisi, menyimpulkan bahwa Polres
Sampang telah melaksanakan tugasnya dengan benar.
Kesimpulan dan Penutup
Penelitian ini menunjukkan beberapa hal menyangkut pemolisian
konflik sektarian Sunni-Syiah di Sampang. Pertama, dilihat dari
prosesnya, fungsi pemolisian di Sampang pada umumnya berjalan
dalam berbagai tahapan konflik Sunni-Syiah yang berlangsung
lama. Penggerak utama bekerjanya fungsi pemolisian adalah tugas
dan mandat polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban
di masyarakat. Ketika polisi melakukan tindakan, seperti melakukan pengumpulan informasi, menghadiri pertemuan pihak-pihak
yang bertikai, membatasi kebebasan bergerak pemimpin komunitas
Syiah, mengungsikan warga Syiah ke GOR Sampang, alasan yang
digunakan adalah memelihara keamanan dan ketertiban. Selain
132
Pemolisian Konflik Sektarian
itu, polisi menempatkan diri di luar pihak-pihak yang bertikai, dan
menjaga jarak yang sama dengan pihak-pihak yang bertikai.
Kedua, dilihat dari hasilnya, pemolisian konflik sektarian Sunni-Syiah tidak selalu berhasil. Dua insiden yang paling banyak
mendapat sorotan, yaitu insiden yang terjadi pada 29 Desember
2011 dan 26 Agustus 2012, menunjukkan kegagalan polisi mencegah ketegangan menjadi kekerasan terbuka yang melibatkan kedua
pihak yang bertikai sehingga menimbulkan korban, baik manusia
maupun harta benda.
Ketiga, pilihan strategi pihak-pihak yang bertikai, yaitu penggunaan kekerasan dalam agresi komunal, adalah salah satu faktor
di balik kegagalan polisi dalam insiden-insiden kekerasan SunniSyiah. Determinasi pihak-pihak yang bertikai menimbulkan beberapa hal yang merintangi kinerja polisi. Salah satu di antaranya
adalah mobilisasi massa dalam jumlah yang jauh melampaui kapasitas polisi setempat. Walaupun bantuan dan tambahan kekuatan
polisi datang, bantuan tersebut datang terlambat sehingga tidak
berfungsi sebagai penangkal. Selain itu, peran serta pemimpin ke­
agamaan yang solid sebagai bagian dari pihak-pihak yang bertikai
juga mempersempit ruang tengah, di antara pihak-pihak yang
bertikai, yang menjadi pijakan Polisi dalam melakukan intervensi.
Otoritas keagamaan kiyai dan massa pengikut mereka hanya dapat
menerima solusi yang menunjukkan dominasi mereka, atau, alternatifnya, penggunaan agresi karena mereka yakin itu akan efektif
karena jumlah mereka jauh lebih besar. Akhirnya, kelompok Syiah
yang jumlahnya jauh lebih sedikit tidak ingin melakukan kompromi yang menyebabkan mereka merasa kalah dan terhina.
Dalam kondisi seperti itu, polisi menilai penggunaan kekerasan
dan represi, termasuk kekerasan senjata, bukan pilihan, baik karena
kekuatan mereka yang tidak memadai maupun karena estimasi
mereka bahwa penggunaan kekerasan akan memperparah keadaan
melalui eskalasi konflik yang lebih keras, ketika keselamatan aparat
menjadi terancam. Selaras dengan ini, tindakan seperti melepaskan
tembakan peringatan, atau penggunaan senjata melumpuhkan
pihak-pihak yang bertarung, tidak pernah dilakukan polisi dalam
konflik Sunni-Syiah di Sampang, termasuk dalam insiden terbesar,
26 Agustus 2012. Yang banyak dilakukan polisi adalah melakukan
Anti-Syiah di Sampang, Madura
133
persuasi, melokalisasi, meminta mundur pihak-pihak yang sudah
stand-off, dan tindakan-tindakan lunak lainnya. Pemolisian yang
menghindari penggunaan represi semacam ini memang menyebabkan pihak yang kuat dapat merealisasikan keinginannya, yaitu
membakar sebanyak mungkin rumah supaya penghuninya terusir,
karena mereka yakin polisi tidak akan mengambil tindakan represi.
Tentu saja, mengirim polisi dari berbagai unit termasuk beberapa satuan setingkat kompi (SSK) Brimob diturunkan dalam
insiden 26 Agustus 2012. Tetapi jumlah polisi yang banyak, yang
diperkirakan berjumlah total seribu personil, baru tercapai sesudah
kekerasan mencapai puncaknya. Kegunaannya sebagai penangkal
sudah kehilangan momentum. Senjata yang dibawa ratusan Brimob, misalnya, tak digunakan. Sebelum kekerasan terjadi di pagi
hari, jumlah polisi sangat terbatas – awalnya hanya dari lingkungan
Polsek terkait, itu pun tidak dapat dikerahkan semua karena di hari
Lebaran Ketupat (hari ketujuh setelah Idul Fitri) itu sebagian anggota Polsek bertugas menjaga beberapa lokasi keramaian.
Bagaimana jika seribu polisi berada di lokasi ketika ketegangan
memuncak, misalnya pada pukul 09.00 pagi di hari penting tersebut? Apakah polisi sebanyak itu dapat mencegah pembakaran puluhan rumah warga Syiah dan mencegah kematian seorang warga?
Kemungkinan besar bisa. Akan tetapi, pengerahan polisi dalam
jumlah sebanyak itu memerlukan proses pengerahan bertingkat
dari Polsek, Polres, dan Polda, sesuai dengan tuntutan eskalasi
dan peralihan kendali penanganan dari level yang lebih rendah ke
level yang lebih tinggi. Ketika level kendali operasi sudah sampai
di Polda, beberapa masalah tambahan sudah muncul, yang terpenting di antaranya adalah ketegangan telah berubah menjadi
kekerasan, dan tidak cukup waktu mencapai lokasi atau tempat kejadian perkara – di pelosok Kecamatan Omben dan Karang Penang.
Karenanya, polisi menekankan arti penting pencegahan. Dalam
pengertian ini, polisi bekerja bersama-sama dengan pihak-pihak
terkait, khususnya pemerintah daerah, pihak yang menurut polisi
memegang kendali utama dalam penanganan konflik sosial. Polisi
berkali-kali mengeluhkan lemahnya peran pemerintah daerah pada
tahap pencegahan, sehingga polisi merasa bekerja sendiri dan harus
memegang kendali karena keharusan memelihara keamanan dan
134
Pemolisian Konflik Sektarian
ketertiban. Polisi juga menyayangkan tindakan Bupati Sampang
yang dalam beberapa kesempatan tidak meredakan ketegangan
tetapi memperparahnya. Pemilihan strategi agresi dan dominasi,
kelemahan pemerintah dalam tahap pencegahan, ketiadaan kekuatan penangkal polisi yang memadai pada tahap kritis transisi dari
ketegangan ke kekerasan, dan pengerahan pasukan polisi yang
banyak pada tahap penanggulangan pasca konflik – inilah beberapa
ciri negatif di balik insiden kekerasan Sunni-Syiah di Sampang.***
5
Pemolisian Konflik Sektarian
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
Pengantar
Konflik antara kelompok Yayasan Pesantren Islam (YAPI/Syiah)
dan kelompok Ahlu Sunnah Wal Jamaah (Aswaja/Sunni) terjadi
cukup lama dan cenderung selalu dimulai dari serangan kelompok
Aswaja. Menariknya, perseteruan ini—meski pernah mengalami
eskalasi—tidak berakhir dengan kekerasan seserius kasus antara
Syiah dan Sunni di Sampang. Strategi pemolisian yang mengedepankan taktik pengerahan kekuatan yang dikombinasikan dengan
persuasi, pengetahuan lokal serta komitmen aparat kepolisian yang
setia pada konstitusi, perkap dan protap, dan prinsip netralitas
berperan sentral dalam mencegah konflik kekerasan di Bangil. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan bersumber dari kesediaan
kedua pihak yang bertikai untuk bekerja sama dengan polisi dan
para pihak di luar keduanya mendukung sepenuhnya tindakan
pemolisian.
Bab ini akan dibagi menjadi lima bagian. Pertama adalah pe­
ngan­tar yang berisi argumen utama dan struktur organisasi laporan
secara keseluruhan. Bagian kedua mempresentasikan data sosial
keagamaan di Bangil. Pada bagian ketiga, kami menggambarkan
konflik antara YAPI dan Aswaja dengan fokus peristiwa unjuk rasa
20 April 2007 dan insiden caci-maki yang berujung pada bentrok
fisik 15 Februari 2011.
135
136
Pemolisian Konflik Sektarian
Bagian keempat mendiskusikan dinamika pemolisian konflik
sektarian, berturut-turut dilihat dari tindakan pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal-prosedural pemolisian dan karakter
kelemba­gaan Polri, budaya kepolisian, politik lokal, opini publik,
dan interaksi polisi dan aktor konflik. Pada bagian kelima, kami
menyimpulkan pelajaran penting dan menjadikannya sebagai prospek kinerja kepolisian di masa mendatang serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat tindakan pemolisian yang sudah ada.
Selintas Geografi dan Demografi Pasuruan
Dilihat dari segi agama, penduduk di Kabupaten Pasuruan majemuk dengan Islam sebagai agama yang dipeluk sebagian besar
masyarakat setempat. Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah
penganut ma­sing-masing agama/keyakinan adalah sebagai berikut: Islam, 1.458.440; Hindu, 15.955 orang; Kristen Protestan, 7.651;
Katolik, 1.913 orang; Buddha, 411 orang; Khong Hu Chu, 55 orang;
dan lainnya, 36 orang. Di luar itu, ada 843 orang yang tidak menjawab dan 27.164 orang yang tidak ditanya.
Dari total 1.512.468 penduduk Kabupaten Pasuruan, 2.698 orang
tinggal di Desa Kenep, Kecamatan Beji, dan 4.836 orang hidup di
Desa Bendomungal, Kecamatan Bangil. Kedua desa merupakan lokasi masing-masing pondok pesantren putra dan putri YAPI berada
yang menjadi TKP selama ini.
Mengenai pemeluk Syiah di Indonesia dan di Bangil, data spesifik yang menyebutkan jumlah pemeluk ajaran ini tidak tersedia.
Perhitungan kasar jumlah pemeluk Syiah secara nasional menyebutkan, antara lain: 500.000, 2.500.000, hingga 5.000.000. Data dari
Pew Forum on Religion and Public Life (2009), lembaga riset independen dari Amerika Serikat yang mendalami isu-isu agama yang
bersinggungan dengan urusan publik, menunjukkan bahwa jumlah
pengikut Syiah kurang 1% dari jumlah keseluruhan pemeluk Islam
di Indonesia yang mencapai 203 juta orang.
Konflik, Sengketa, dan Masalah
Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap dinamika konflik
sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah di Bangil, gambaran
konflik dapat dibagi menjadi dua insiden mencolok yang terjadi di
antara kedua pihak: insiden pertama, insiden unjuk rasa (20 April
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
137
2007); dan insiden kedua, insiden caci-maki dan bentrok fisik (15
Februari 2011). Kedua insiden dianggap mencolok dilihat dari segi
jumlah demonstran untuk kejadian pertama atau korban/kerusakan akibat dari bentrok fisik untuk kejadian kedua.
Insiden Pertama: Insiden Unjuk Rasa (20 April 2007)
Hubungan konfliktual antara warga Sunni dan Syiah di Bangil terjadi sejak awal tahun 2007 yang dimulai dengan lemparan batu ke
rumah Habib Ali Ridho, pengasuh pondok pesantren putri YAPI.
Peristiwa itu terjadi pada bulan Januari 2007 pukul 22.00 dan dilakukan oleh orang tak dikenal. Aktivitas pondok pesantren YAPI
tetap diusik hingga terjadi peristiwa pertama yang cukup menyita
perhatian banyak orang dalam sejarah konflik di sana. Peristiwa
yang dimaksud adalah aksi unjuk rasa menentang ajaran Syiah
pada tanggal 20 April 2007.
Berlangsungnya unjuk rasa besar-besaran bukan tanpa pencegahan. Aparat kepolisian berupaya sekuat mungkin menghindarinya
dengan pendekatan persuasif di forum-forum warga. Gelagat bahwa akan terjadi demonstrasi anti-Syiah sudah polisi rasakan kirakira sebulan sebelumnya. Oleh karena itu, polisi segera menggagas
pertemuan dengan berbagai pihak baik yang berkonflik maupun
yang peduli dengan keamanan di Bangil.
Tercatat sudah tiga kali pertemuan diadakan, dan semua rapat
dilakukan atas anjuran intelkam. Pertemuan pertama tanggal 21
Maret 2007 melibatkan tokoh agama/ormas Islam se-Kabupaten
Pasuruan dan Muspida Plus. Bertempat di Pendopo Kabupaten
Pasuruan, seluruh peserta pertemuan sepakat untuk mewujudkan
kerukunan bersama di masyarakat, tapi hasil kesepakatan hanya
berlaku sementara.
Pertemuan kedua antara Kapolres Pasuruan dan PC NU Kecamatan Bangil digelar pada tanggal 7 April 2007. Agenda pertemuan
yang dirancang untuk membicarakan upaya menjaga kehidupan
beragama berakhir tanpa kesepakatan. Peserta pertemuan bersikukuh dengan pandangannya masing-masing.
Pertemuan ketiga diadakan pada tanggal 19 April 2007 di Mapolres Pasuruan. Hadir di sana ialah Muspida Plus, tokoh agama
se-Kabupaten Pasuruan (termasuk kelompok Syiah), dan Korlap
138
Pemolisian Konflik Sektarian
Himpunan Pemuda Aswaja Bangil (Hamas). Pertemuan yang tadinya dirancang untuk membicarakan upaya mencegah kemungkinan terburuk demonstrasi anti-Syiah berakhir dengan kegagalan sehingga unjuk rasa tetap dilakukan esok harinya, 20 April
2007. Aparat kepolisian, termasuk kapolres, mengawal langsung
demons­trasi yang digelar hari itu antara lain lengkap dengan tali
pengikat agar pengunjuk rasa berjalan tertib.
Usai sholat Jumat, warga masyarakat yang berjumlah sekitar
1.000 orang berkumpul terlebih dahulu di Alun-Alun Bangil de­
ngan Kejaksaan Negeri Bangil sebagai tempat gelar aksi terakhir.
Tuntutan mereka: pembubaran Syiah. Bermula dari Alun-Alun
Bangil, mereka berjalan menuju kantor Ponpes YAPI, SD Plus Mu­
tiara Ilmi yang berafiliasi dengan Syiah, menyuarakan aspirasinya
di sebuah stasiun radio swasta Bangil, dan akhirnya berhenti di
kantor Kejaksaan Negeri Bangil. Pemrotes yang sebagian besar
dari kalangan NU meneriakkan ketidaksukaannya terhadap ajaran
Syiah.
Selama demonstrasi anti-Syiah berlangsung, alat berkonflik
yang digunakan hanya poster, spanduk, dan orasi yang syarat
dengan pesan-pesan kasar dan permusuhan. Poster dan spanduk
itu berbunyi, antara lain: “Usir penganut ajaran Syiah dari Kota
Bangil”, “Jangan kotori Kota Bangil dengan ajaran menyesatkan”,
“Syiah=Yahudi”, “Mut`ah=Zina”, “Syiah telah menghalalkan zina”,
atau “Syiah Jancwook”. Di samping itu, pekik salah satu pendemo
dalam orasinya: “Pemerintah harus segera membubarkan ajaran
Syiah yang menyesatkan. Bersihkan Kota Bangil dari kaum Syiah”.
Meski tegang, situasi tidak sampai tereskalasi menjadi konflik terbuka. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan yang tercatat dari aksi
demonstrasi tersebut.
Langkah-langkah antisipatif yang gagal sebelum 20 April tidak
membuat aparat kepolisian Pasuruan berkecil hati. Tugas pokoknya
tetap dilakukan sesaat sebelum pengunjuk rasa memulai aksinya.
Sejumlah polisi dengan senjata lengkap juga berjaga-jaga sembari
Kapolres Pasuruan berunding dengan atau membujuk pengunjuk
rasa untuk mengurungkan niatnya tapi tidak berhasil. Demonstrasi
jalan terus. Para demonstran membanjiri jalan utama SurabayaBanyuwangi dan cukup mengganggu mobilitas warga yang meng-
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
139
gunakan jalan utama tersebut. Kemacetan pun tidak terelakkan.
Menurut catatan kepolisian, tindakan anarkis pertama setelah
peristiwa demonstrasi 20 April adalah sweeping yang dilakukan
segerombolan jamaah pengajian berjumlah sekitar 200 orang pada
tanggal 27 November 2007. Mereka baru saja selesai mengikuti
acara pengajian di Majelis Roudlotussalaf di rumah Habib Umar
Assegaf kira-kira jam 23.30. Massa menyisir Musala Jumhur milik
Syiah dan mendatangi serta melempari rumah warga Syiah. Meski
tidak ada korban jiwa, tindakan mereka telah menebar rasa takut
di kalangan masyarakat Syiah dan menimbulkan kerusakan kecil.
Sesudah kejadian ini, polisi tidak tinggal diam. Besoknya, tanggal 28 November 2007, Kapolres mengadakan pertemuan dengan
PC NU Pasuruan, Muspida, tokoh masyarakat, MUI, Departemen
Agama, dan Bakorpakem untuk meredam konflik antara Sunni
dengan Syiah. Tetapi, menurut catatan kepolisian, hasil pertemuan
belum sepenuhnya dapat menyelesaikan pokok persoalan karena
ajaran Syiah perlu dipelajari lebih dalam. Dua hari kemudian, Kapolres mengadakan pertemuan lagi dengan PC NU Pasuruan, Muspida, MUI, Departemen Agama, Bakorpakem, dan tokoh Syiah dan
menyerukan agar para pihak menjaga umatnya masing-masing
untuk menciptakan kamtibmas di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Aksi pelemparan masih saja terjadi. Pada tanggal 24 Januari
2009, kurang lebih jam 00.00 kaca depan rumah Nuhhabsi—seorang
warga Syiah—dilempari orang tak dikenal dan pecah. Enam bulan
kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2009 jam 00.30, aksi pelemparan berulang dan kali ini terhadap kompleks ponpes putri YAPI.
Seperti kasus-kasus pelemparan sebelumnya, pelaku tidak berhasil diidentifikasi sehingga aparat kepolisian mengalami kesulitan
melakukan penangkapan. Kendati demikian, mereka tetap awas
dengan situasi tegang yang sewaktu-waktu bisa meletup di antara
kedua pihak.
Tujuh bulan kemudian, tepatnya tanggal 16 Agustus 2009 kirakira jam 00.30, aksi teror terjadi lagi. Sekelompok orang tak dikenal yang berjumlah kurang-lebih 60 orang berboncengan dengan
sepeda motor mengusik kembali ketenangan warga Syiah. Mereka
melempar air mineral dengan kemasan gelas ke arah pos satpam
dan ponpes putra YAPI. Sepanjang tahun 2010, aksi provokasi yang
140
Pemolisian Konflik Sektarian
dilancarkan orang-orang tak bertanggung jawab terhadap kelompok Syiah tidak terdengar sesanter tahun-tahun sebelumnya. Menurut data polisi, satu pun kasus tidak ada dalam catatan me­reka.
Namun, aparat kepolisian tetap gencar berkoordinasi dan atau
menggalang dukungan banyak pihak. Sejak Juli 2010 hingga Ja­
nuari 2011, polisi secara konsisten melakukan pendekatan dengan
berbagai pihak, tidak terbatas pada dua pihak yang berseteru. Berdasarkan catatan mereka, sudah berkali-kali langkah seperti ini
diambil dengan berbagai macam bentuk, mulai dari koordinasi/
rapat, silaturahmi, kampanye kamtibmas di acara-acara agama,
kampanye kewajiban menaati lalu lintas dengan pembagian helm
SNI gratis dan pelayanan SIM komunitas kepada kelompok Aswaja, hingga mendirikan Forum Bersama dan Forum Komunikasi
Orga­nisasi Kemasyarakatan Islam.
Keadaan damai yang sementara waktu dinikmati warga Syiah
dan masyarakat Bangil kembali terusik pada tanggal 14 Februari
2011. Pada tanggal tersebut sekitar jam 02.30 kompleks ponpes
perempuan YAPI menjadi target pengrusakan. Pelemparan tidak
sampai menimbulkan korban jiwa tapi merusak properti ponpes.
Kaca-kaca jendela rusak. Pelakunya orang tak dikenal. Belajar dari
kasus serangan yang baru saja terjadi di Bangil dan juga di tempattempat lain seperti Cikeusik dan Temanggung, polisi tidak ingin
kecolongan. Mereka menyiagakan diri di ponpes putra YAPI pada
15 Februari 2011 pagi hari setelah mendapatkan informasi bahwa
kelompok Aswaja berbondong-bondong akan menghadiri pengajian di Singosari, Malang.
Insiden Kedua: 15 Februari 2011
Sikap tidak suka terhadap kelompok Syiah tetap ada hingga menyulut peristiwa kedua pada tanggal 15 Februari 2011. Peristiwa ke­
dua berawal dari aksi saling mencemooh ketika rombongan Aswaja
pergi ke dan kembali dari pengajian di Singosari, Malang. Sebelum
berakhir pada bentrok fisik, perselisihan diwarnai dengan serangan
batu secara sepihak oleh kelompok Aswaja terhadap santri putra
YAPI yang sedang bermain bola di halaman pondok pesantren.
Isu konflik, menurut Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti ketika mengomentari insiden 15 Februari, merujuk pada seseorang/
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
141
sekelompok orang yang tidak menyukai YAPI tanpa provokasi dari
pimpinan Aswaja.
Seperti yang disebutkan, serangan terhadap ponpes perempuan
YAPI dilakukan orang tak dikenal pada 14 Februari 2011. Kedua
ponpes kira-kira berjarak 4 km satu dari yang lainnya. Tidak ada
korban jiwa dalam insiden pelemparan itu. Aksi serangan tidak
juga berakhir pada eskalasi—seperti yang sudah disebutkan sebelumnya kejadian pelemparan baik dengan batu atau telor sebetulnya sudah kerap terjadi di malam hari sejak tahun 2007.
Pada 15 Februari 2011, tanpa direncanakan sebelumnya oleh
kelompok Aswaja, caci-maki yang berakhir dengan kontak fisik
terjadi dan kali ini ponpes putra YAPI menjadi sasarannya. Sekitar
jam 14.15 WIB, kira-kira 75 hingga 100 orang dari kelompok Aswaja
berkonvoi dengan kurang lebih 50 sepeda motor usai mengikuti
pengajian di Singosari. Penceramah sempat menyinggung aliran
Syiah tapi tidak memprovokasi jamaah untuk menyerang kelompok tersebut.
Sewaktu melintasi ponpes putra YAPI di Desa Kenep, Kecamatan
Beji, mereka mengumpat “Syiah jancuk”. Santri yang mendengarnya ketika sedang bermain futsal di dalam kompleks pesantren
tidak terima dan balas mengejek. Tersulut balasan ejekan itu, konvoi Aswaja menerobos masuk halaman ponpes sambil melempar
batu. Massa santri YAPI semakin banyak sekitar 300 orang sehingga
menekan penyerang dan membuat mereka buru-buru mundur keluar dari kompleks ponpes.
Bentrok fisik mereda sekitar jam 15.00 WIB. Situasi kembali
aman berkat kesigapan aparat keamanan. Misalnya, polisi preman
yang telah disiagakan di lokasi ponpes memberikan tembakan
peringatan ke udara untuk membubarkan massa penyerang. Tembakan peringatan itu sudah cukup membuat massa lari ketakutan.
Polisi-polisi dari unit lain pun turut serta menjalankan masingmasing tugasnya di lapangan. Kapolres yang kebetulan melewati
TKP menyempatkan diri untuk melerai kedua kelompok. Sebelumnya, tawaran pengamanan dari polisi sempat ditolak pengurus
YAPI dengan alasan dapat menambah kekhawatiran santri dan
orang tua mereka.
Bagian berikut ini adalah detik-detik terjadinya bentrok fisik
142
Pemolisian Konflik Sektarian
antara pihak Aswaja dan santri YAPI pada hari Selasa, 15 Februari
2011:
• Pukul 14.05: Konvoi sepeda motor dengan pengendara yang
mengenakan baju koko dan peci datang dari arah Pandaan.
• Pukul 14.15: Sambil mencaci maki, mereka menerobos masuk
ke area ponpes lewat pintu gerbang utama, melempari batu,
dan menyerang petugas pos jaga. Kaca-kaca pos jaga dan ruang
tamu ponpes pecah berantakan. Menghindari kerusakan lebih
parah, santri YAPI berusaha menghalau mereka. • Pukul 14.20: Bentrok fisik dan saling lempar di antara keduanya
tak terhindarkan. Akibatnya, santri dan karyawan YAPI menjadi korban. Karena mendapatkan perlawanan dari santri YAPI,
kelompok penyerang keluar dan bentrok berpindah di luar
halaman ponpes. Dari kelompok penyerang juga jatuh korban.
Di saat yang sama terdengar bunyi tembakan peringatan dari
polisi.
• Pukul 14.30: Bala bantuan polisi dari Polsek Beji dan Polres Pasuruan membantu memegang kembali keamanan. Di saat yang
sama, pendukung ponpes dari daerah lain mulai berdatangan.
Segera setelah Kapolda Jatim sampai di TKP, pertemuan langsung dilakukan dengan Muspida dan pengurus YAPI.
• Pukul 15.00: Seluruh korban luka dari YAPI dilarikan ke RSI
Masyitoh Bangil untuk menjalani visum dan perawatan sedang­
kan satu dari mereka dibawa ke Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya.
Akibat kejadian 15 Februari cukup berat: sembilan santri dan
dua petugas pos jaga YAPI terluka, beberapa fasilitas ponpes rusak
termasuk pos jaga satpam rusak berat terkena lemparan batu, dan
dua orang dari kelompok penyerang terluka (Kabagops Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Senjata yang digunakan untuk
menyerang di TKP berhasil teridentifikasi, antara lain: pentungan,
batu kerikil, dan batu bata yang ada di sekitar Ponpes YAPI. Tidak
ada korban tewas dalam insiden itu. YAPI telah berulang kali mengalami serangan skala kecil terhitung semenjak tahun 2007, kecuali
insiden 15 Februari termasuk konflik skala lebih besar.
Selain pengamanan di hari kejadian, polisi memproses enam ter-
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
143
sangka secara hukum, menerjunkan sejumlah personel keamanan
di beberapa wilayah yang dianggap masih rawan, dan melakukan
persuasi dengan berbagai pihak mulai dari rapat/pertemuan bersama, menghadiri haul, bersilaturahmi baik dengan pengurus Aswaja
maupun YAPI, hingga berkontribusi mendirikan Forum Bersama
dan Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Islam.
Dinamika Pemolisian Konflik Bangil
Tindakan Pemolisian
Konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di Bangil menjadi perhatian publik sejak tahun 2007 setelah aksi demonstrasi anti-Syiah
tanggal 20 April 2007. Selama itu pula, aparat kepolisian setempat
mengikuti perkembangan konflik dan hadir secara fisik dalam
berbagai forum pertemuan bahkan jauh-jauh hari sebelum aksi
demonstrasi berlangsung. Dari empat tindakan pemolisian yang
utama: pre-emptif untuk petugas intel, pencegahan ketika telah
terjadi pengerahan massa, penanggulangan saat terjadi peristiwa,
dan proses hukum dan penanganan pasca bentrok/konflik, keempatnya relevan dan berjalan relatif baik dalam kasus pemolisian
konflik sektarian di Bangil.
Unit intel telah mengetahui adanya ketegangan beberapa ming­
gu sebelum aksi unjuk rasa anti-Syiah 20 April dan beberapa hari
sebelum insiden perselisihan 15 Februari 2011. Dalam hal aksi de­
monstrasi, Polres Pasuruan, berdasarkan rekomendasi intel, mengadakan tiga kali pertemuan dengan sejumlah pihak untuk mencegah
hal-hal yang tidak diinginkan apalagi setelah mengetahui adanya
ketegangan. Pertemuan-pertemuan yang dimaksud secara berurutan terjadi pada 21 Maret 2007, 7 April 2007, dan 19 April 2007. Dari
tiga pertemuan, dua pertemuan terakhir gagal menghasilkan ke­
sepakatan sehingga demonstrasi tetap digelar pada tanggal 20 April.
Pada 21 Maret 2007, polres bertemu dengan tokoh agama/ormas
Islam se-Kabupaten Pasuruan dan Muspida Plus tokoh masyarakat
di pendopo Kabupaten Pasuruan untuk menyepakati pentingnya
menciptakan kerukunan bersama, tapi hasilnya hanya bersifat
sementara. Pada 7 April 2007, kapolres bertemu dengan PC NU
Kecamatan Bangil dan gagal mencapai kesepakatan dalam hal men­
jaga kerukunan karena masing-masing pihak bersikukuh dengan
144
Pemolisian Konflik Sektarian
argumennya. Pada 19 April 2007, pertemuan di Mapolres Pasuruan
yang dihadiri Muspida plus tokoh masyarakat, tokoh agama seKabupaten Pasuruan (termasuk dari kelompok Syiah), dan korlap
Himpunan Pemuda Ahlussunnah (Hamas) Bangil tidak berhasil
mencapai kesepakatan untuk mengantisipasi hal-hal buruk sehingga demonstrasi tetap berjalan keesokan harinya.
Dalam hal insiden 15 Februari, Polres Pasuruan menawarkan
pengamanan untuk YAPI setelah pelemparan semalam sebelumnya di ponpes putri. Namun, tawaran tersebut ditolak pengurus
YAPI dengan alasan dapat menambah ketegangan atau kerisauan
santri dan orang tua mereka (Ustadz Muhsin Asegaf, wawancara,
27 Maret 2013; Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013).1 Meski
demikian, polisi tetap mengirimkan dan menempatkan enam personel berbaju preman dari polsek (termasuk intel dan sabhara)
di sekitar pesantren untuk berjaga-jaga mencegah kemungkinan
terburuk yang bisa terjadi kapan saja. Polisi memiliki alasan tersen­
diri dengan tawaran pengamanan itu. Salah satunya adalah mereka
khawatir konflik kekerasan di Cikeusik dan Temanggung yang
telah terjadi beberapa hari sebelumnya akan terjadi juga di Bangil.
Mengenai pengamanan lebih jauh, langkah ini tampaknya telah
menjadi “kebiasaan” polisi setempat. Di acara perayaan hari besar
keagamaan, seperti Maulid Nabi dan haul seorang habib, petugas
kepolisian ditempatkan di beberapa lokasi yang dekat dari tempat
acara, seperti balai desa dan rumah-rumah anggota polisi, agar
mudah dikerahkan jika terjadi sesuatu (Jajak Herawan, wawancara,
27 Maret 2013). Jumlahnya bervariasi (pernah satu peleton polisi
ditempatkan di balai desa) dan satuan yang dilibatkan termasuk
sabhara, intel, dan kadang-kadang brimob.
Selama masa konflik, perubahan personel di tubuh Polres
Pasuruan pernah terjadi, tapi polres memiliki beberapa personel
yang tidak dirotasi atau dimutasi seperti Kabagops Jajak Herawan.
Beliau telah bertugas di sana sejak tahun 1993 sekaligus dipercayai
untuk mengurusi konflik itu. Beberapa tahun terakhir, beliau men“Ponpes di Pasuruan Diserang Massa: Kapolda Jatim: Tawaran Pengamanan
Polisi Ditolak Ponpes,” Detik Surabaya, 15 Februari 2011, http://surabaya.
detik.com/read/2011/02/15/202509/1571605/475/kapolda-jatim-tawaranpengamanan-polisiditolak-ponpes (diakses pada 24 November 2012).
1
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
145
jadi komunikator antara pihak kepolisian dan terutama kelompok
Syiah. Keberadaan dan pengalamannya dalam waktu lama sebagai
penghubung memberikan dampak positif bagi kinerja pemolisian
Polres Pasuruan yang dinilai berhasil menjaga keamanan dari
ancaman konflik sektarian. Seperti disebutkan laporan ICG (2012)
“[d]an anggota-anggota Polri yang bekerja di lapangan dan punya
komitmen untuk menjalin hubungan baik tidak membawa banyak
pengaruh karena seringnya dilakukan rotasi.” Hal ini ditegaskan
pandangan lain yang juga diungkap ICG (2012), yang menyatakan
bahwa “rotasi merusak keberlangsungan inovasi apa saja yang pernah dilakukan oleh anggota Polri.”
Berkaitan dengan tindakan pencegahan ketika telah terjadi pe­
ngerahan massa, aparat kepolisian siap dengan segala informasi
dan koordinasi baik selama peristiwa unjuk rasa anti-Syiah 20 April
dan bentrok 15 Februari. Pada peristiwa pertama, mereka telah
mengetahui adanya mobilisasi massa dari pertemuan-pertemuan
sebelumnya yang gagal mencapai kesepakatan.
Sementara itu, pada peristiwa kedua, mereka sudah tahu bahwa
kelompok Aswaja akan datang ke pengajian di Singosari dan pulang menjelang sore itu juga dengan informasi datangnya dari
personel polsek—satu unit terdiri dari enam orang polisi—yang
menghubungi polres dan memberitahukan kemungkinan adanya
konflik terbuka hari itu dan dari pihak YAPI. Saling mengolok
antara kelompok Aswaja dan YAPI yang terjadi ketika kelompok
Aswaja berangkat ke pengajian menjadi indikator awal munculnya
ketegangan, dan situasi ini dipahami dengan baik oleh polisi.
Dalam rangka penanggulangan saat peristiwa terjadi pada kasus demonstrasi 20 April, Kapolres Pasuruan Boy Rafli Amar dan
Wakil Bupati Pasuruan Muzammil Syafi’i berupaya membujuk
pemrotes, tapi upaya itu gagal. Polisi lalu mengirimkan 400 petugas
bersenjata dan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk berjagajaga selama demonstrasi berjalan.
Sedangkan dalam peristiwa 15 Februari, sebanyak dua kompi
pasukan diterjunkan ke lapangan dari Polsek Bangil dan Beji, Polres
Pasuruan, dan Polda Jatim (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret
146
Pemolisian Konflik Sektarian
2013). Selain itu, yang diturunkan juga intel, tidak berseragam.2
Begitu para anggota kepolisian sampai di lokasi, mereka melakukan serangkaian tindakan pemolisian: petugas intel melepaskan
tembakan ke udara untuk membubarkan kelompok penyerang;
Kasat Binmas bersama Kasat Sabhara dan anggotanya mengimbau
santri untuk masuk ke masjid dan ruang kelas sambil menghalau
kelompok Aswaja untuk kembali ke Bangil; Kasat Reskrim melakukan olah TKP, menangkap tiga orang tersangka (tiga tersangka lain
ditangkap kemudian; total pelaku ada enam orang), mengidentifikasi saksi-saksi, mencari dan mengumpulkan barang bukti, dan
mengamankan TKP; Kasat Lantas beserta anggotanya melakukan
pengaturan arus lalu lintas. Hari itu juga, polisi mengkroscek peristiwa bentrok tersebut kepada pimpinan Aswaja, dan ia menegaskan
tidak memerintahkan anggota untuk menyerang Ponpes YAPI.
Di samping itu, kapolres dan kapolsek turut membantu tindakan pemolisian di lapangan. Peristiwa terjadi berbarengan de­
ngan kedatangan Kapolres Pasuruan di TKP dan langsung ikut
melerai dua kelompok yang saling melempar batu. Lalu, beliau
me­merintahkan Kabagops dan KA SPKT (Kepala Sentra Pelayanan
Kepolisian Terpadu) untuk mendatangi TKP dengan menyertakan
satu SSK (Satuan Setingkat Kompi/180-250 orang) Kompi Siaga
Polres, satu SST (Satuan Setingkat Peleton/30-50 orang) Sabhara
Polres, dan anggota polsek terdekat yaitu Polsek Bangil dan Polsek
Beji yang berjumlah 160 personel. Kapolres juga meminta bantuan
pasukan dari Satuan Brimob Polda Jatim dan dari Direktorat Sabha­
ra Polda Jatim yaitu dua SSK Brimobda Jatim, satu SSK Sabhara
Polda Jatim, dua unit Detasemen Tangkal Brimobda Jatim, satu SST
Gegana Brimobda Jatim, dua unit Rantis, dan satu unit watercanon.
Tidak lupa juga Kapolres Pasuruan melaporkan kepada Kapolda
Jatim perkembangan situasi di lapangan. Beliau juga berkoordinasi
dengan Muspida, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, antara lain:
“Kasus Lama, Seharusnya Polisi Tahu Penyerang Ponpes Al Ma’hadul,”
Detik.com, 15 Februari 2011, http://www.yiela.com/view/1619912/kasuslama-seharusnya-polisi-tahu-penyerang-ponpes-al-ma-hadul (diakses pada
14 November 2012); “Kronologi Penyerangan YAPI,” 16 Februari 2011, http://
www.yapibangil.org/Berita-YAPI/kronologi-penyerangan-yapi.html (diakses
pada 9 November 2012).
2
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
147
Ketua PCNU K.H. Sonhaji, Ketua MUI K.H. Nurul Huda, dan tokoh
budaya sekaligus agama K.H. Khoiron Syakur, untuk hadir ke TKP
serta melaksanakan rapat merumuskan langkah-langkah persuasif
berikutnya. Di saat yang sama, Kapolsek Beji berpartisipasi aktif
dalam mengidentifikasi serta menolong korban dan kemudian
membawanya ke rumah sakit dengan didampingi anggota reskrim
sekaligus untuk memintakan Visum et Repertum (VER). Pada pukul
17.00 WIB, Kapolda Jatim tiba di lokasi.
Pasca kejadian, polisi melakukan tiga tindakan penting. Per­tama,
polisi menerapkan penegakan hukum mulai dari memproses laporan dugaan tindak pidana dalam bentuk aksi kekerasan terhadap
orang atau properti yang diatur dalam pasal 170 KUHP, melakukan
olah TKP, memeriksa para saksi, menahan enam orang tersangka,
menyusun berkas perkara, hingga melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 24 Feb­ruari
2011. Proses ini berjalan rapi dan relatif cepat dan tepat—hanya
sembilan hari setelah insiden. Kedua, polisi melakukan pengamanan di empat tempat yang diduga rawan gangguan: penempatan
petugas yang menjalankan fungsi penjagaan dan pe­ngamatan di
ponpes putra dan putri YAPI; petugas yang menjalankan fungsi
penjagaan di Mapolres Pasuruan; dan petugas patroli di sekitar
tempat kejadian terakhir.
Ketiga, polisi terus membuka komunikasi, khususnya me­nye­
lenggarakan pertemuan bersama, kepada kedua kelompok yang
berkonflik dan pihak-pihak lain yang berpengaruh di masyarakat sejak 15 Februari malam hingga minggu-minggu setelahnya
(catatan polisi menunjukkan pertemuan itu sampai 22 Maret 2011).
Peserta pertemuan bervariasi, antara lain: tokoh agama dari kedua
kelompok, tokoh dari NU, Muhammadiyah, MUI, FKUB, pimpinan
ponpes, tokoh masyarakat, dan wali murid santri. Polisi pun bersosialisasi dan terus mengampanyekan hidup aman dan damai di
masyarakat di acara-acara haul dan silaturahmi dengan pimpinan
ponpes setempat. Salah satu pertemuan yang dihadiri Kapolda Jatim beserta Muspida, tokoh agama, dan tokoh masyarakat pada 15
Februari malam pada intinya sepakat agar polisi memproses perkara sesuai hukum, masyarakat menjaga keamanan, tokoh agama
mengontrol umatnya, dan media turut menyebarkan perdamaian.
148
Pemolisian Konflik Sektarian
Sebagai kesimpulan, semua tindakan pemolisian yang utama
(pre-emptif untuk petugas intel, pencegahan ketika telah terjadi
pengerahan massa, penanggulangan saat terjadi peristiwa, dan
proses hukum dan penanganan pasca bentrok) dilaksanakan de­
ngan baik. Maksudnya, tindakan-tindakan tersebut terkoordinasi
rapi antara unit yang satu dengan yang lainnya dan jumlah pasukan yang diterjunkan tidak berlebihan dan tidak juga terlalu
sedikit. Khususnya komunikasi dan persuasi dengan tokoh dan
warga, polisi menggunakan pendekatan negosiasi dan diplomasi
dengan kesiagaan pasukan yang memadai. Kinerja Polres Kabupa­
ten Pasuruan semacam ini dapat menjadi model peran Polri dalam
menangani konflik sektarian.
Pengetahuan Polisi
Pengetahuan polisi mengedepankan arti penting aspek kognisi
ketika ia mendapatkan dan memproses informasi yang berkaitan
dengan aturan legal dan prosedural pemolisian konflik agama dan
berkaitan juga dengan konflik agama yang sedang terjadi. Polisi di
Kabupaten Pasuruan memiliki pengetahuan yang memadai menge­
nai keduanya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu,
pengetahuan terhadap situasi konflik mampu mereka gunakan
dengan baik untuk menentukan seberapa serius situasi tersebut
mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Bangil.
Dalam konteks konflik sektarian, masing-masing kerangka legal
dan prosedural yang dimaksud adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Peraturan
Kepala Polri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan
Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta protap-protapnya. Aparat
kepolisian mengetahui UU, perkap, dan protap itu (Jajak Herawan,
wawancara, 27 Maret 2013). Aparat kepolisian juga tahu dan memahami bahwa hak yang melekat pada setiap individu tak bisa
dikurangi, dikekang, atau bahkan dicabut. Hak yang dimaksud
merujuk pada hak kebebasan dalam beragama dan beribadah se­
suai agama dan kepercayaan dan hak kebebasan dalam meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nurani
sehingga “[berdasarkan konstitusi] negara tidak dapat melarang
Syiah menganut kepercayaan mereka” (Kabagops Jajak Herawan,
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
149
wawancara, 27 Maret 2013).
Dalam hal HAM yang secara eksplisit tertulis dalam Perkap
8/2009, petugas polisi setempat memahami bahwa tugas mereka
melindungi dan menjamin hak atas kebebasan pribadi, hak atas
rasa aman, dan hak khusus kelompok minoritas dan menjalankan
tugas ini dengan sebaik-baiknya. Materi mengenai HAM, demokrasi, atau kebebasan beragama, kata Jajak, biasanya disampaikan
pada saat apel pagi dan acara pimpinan. Dan, ia menegaskan: “Kita
kan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Kita wajib melindungi siapa pun. Pembunuh dan pelacur saja
kita lindungi”.
Sehubungan dengan pemahaman polisi mengenai konflik sektarian di Bangil, aparat kepolisian memiliki pengetahuan lokal yang
memadai, apalagi Polres Pasuruan memiliki beberapa personel
yang sudah bertugas lama. Salah satunya adalah Jajak Herawan
yang kemudian diberi tanggung jawab menjadi jembatan komunikasi antara pihak kepolisian dengan terutama kelompok YAPI.
Berdasarkan pemahamannya, konflik melibatkan antara kelom­
pok YAPI (Syiah) dan Aswaja (Sunni). Tidak sekali ini Aswaja terlibat dalam kampanye sentimen anti-Syiah. Menurutnya, konflik
kedua pihak terjadi karena salah satu kelompok tidak menyukai
kelompok lain. Polisi dalam berbagai kesempatan meminta supaya kedua kelompok sama-sama menahan diri dan bersikap toleran (Jajak Herawan, wawancara 27 Maret 2013). Di tengah-tengah
perselisihan bernuansa agama semacam ini, polisi setempat menyadari penuh posisi dan tugasnya bahwa tugas polisi tidak ditentukan identitas agama mereka tapi ditempatkan pada tanggung
jawab yang selaras dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi. “Kita
bertugas mengamankan. Kita kan banyak Muslim yang NU. NU
‘ndeles’. Takutnya kita terprovokasi. Kita khawatir juga karena ba­
nyak yang fanatik. Jangan sampai ada anggota yang terpengaruh.
Mereka juga mendengarkan pengajian dari Aswaja. Kita tidak ada
urusan dengan pengajian, tapi urusan kita adalah pengamanan”
(Jajak Herawan, wawancara 27 Maret 2013).
Mengenai implikasi konflik terhadap tingkat ancaman, aparat
kepolisian sejak dini sudah memahami gelagat di masyarakat yang
sangat mungkin bisa berubah dari ketegangan menjadi bentrok
150
Pemolisian Konflik Sektarian
fisik dan, oleh karenanya, siap dengan segala antisipasinya. Untuk
peristiwa demonstrasi 20 April, polisi terus mengedepankan persuasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan
atas kerukunan umat di Bangil. Begitu semua pendekatan persuasif
gagal, termasuk negosiasi di hari H, polisi menerjunkan 400 perso­
nel lengkap dengan senjata dan satu unit mobil pemadam kebakaran guna mengawal demonstran yang diperkirakan sebelumnya
akan mencapai ribuan orang.
Untuk insiden 15 Februari, polisi pun sudah memperkirakan
adanya ketegangan sejak mengetahui rencana kelompok Aswaja
menghadiri pengajian di Singosari. Polisi semakin yakin pengamanan ekstra sangat diperlukan pasca insiden penyerangan ke
ponpes putri YAPI semalam sebelumnya ditambah pula dengan
terjadinya peristiwa Cikeusik dan Temanggung beberapa hari sebelumnya. Untuk keperluan penjagaan, polsek menurunkan satu
unit personel kepolisian yang terdiri dari enam orang polisi berbaju
preman, termasuk dari intel dan sabhara. Mereka berjaga-jaga di
sekitar kompleks Ponpes YAPI.
Bekerja sesuai protap tetap aparat kepolisian tunjukkan dengan
baik sesudah kelompok penyerang melarikan diri. Mereka terus
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung,
pelayan, dan pengayom masyarakat meski krisis untuk sementara
waktu telah berakhir. Selain memproses unsur pidana dari tinda­
kan tersangka, polisi berjaga-jaga di empat lokasi yang dianggap
rawan: pondok putra dan putri YAPI, Mapolres Pasuruan, dan patroli di sekitar TKP. Di samping itu, polisi terus melakukan persuasi
dan komunikasi terhadap kedua kelompok yang berseteru, elit lokal, serta warga masyarakat melalui pertemuan bersama. Menurut
Jajak Herawan, tindakan pemolisian yang telah diambil sudah tepat
(wawancara, 27 Maret 2013).
Tingkat keberhasilan tindakan pemolisian di Bangil dipengaruhi dua faktor, faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang
mendukung keberhasilan tindakan pemolisian adalah du­kungan
positif dari pihak-pihak lain di luar kelompok yang berkonflik
seperti NU, MUI, media massa, pemda, DPRD, FKUB, organisasi
pemuda/LSM. Faktor lainnya terletak pada kerja sama kelompok
Aswaja dan YAPI dengan polisi. Mereka dalam level tertentu berse-
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
151
dia bekerja sama dengan polisi. Salah satu faktor yang menghambat
tindakan pemolisian adalah ceramah-ceramah agama yang menyebarkan kebencian. Ceramah semacam ini bisa membakar emosi dan
memobilisasi massa dengan mudah. Maka dari itu, polisi di sana
dalam kesempatan bersilaturahmi selalu meminta agar penceramah tidak menyelipkan pesan-pesan provokatif ketika berceramah.
Kadang-kadang permintaan polisi berhasil tapi kadang-kadang
juga gagal meski ustadz sudah berjanji untuk tidak melakukannya.
Kesimpulannya, jajaran Polres Kabupaten Pasuruan dan di ba­
wahnya mempunyai pemahaman yang baik mengenai acuan legal
dan protap yang harus mereka pegang selama menjalankan tugasnya. Mereka tunduk pada konstitusi negara dan segala konsekuensi
yang terkandung di dalamnya, termasuk kewajiban menjamin dan
melindungi hak memilih, meyakini, dan mengekspresikan suatu
agama atau keyakinan tertentu. Selain acuan legal dan protap, pe­
ngetahuan lokal yang memadai mengenai konflik membuat polisi
mudah memperhitungkan antara tindakan pemolisian dan tingkat
ancaman. Keberhasilan pemolisian juga tak terlepas dari kerja sama
pemerintah dan pihak-pihak di luar pemerintah. Di samping itu,
pihak yang berkonflik juga tidak punya banyak pilihan selain mematuhi hukum.
Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri
Kerangka legal mengacu pada kerangka hukum pemolisian yang
berkenaan dengan isu agama, seperti UU yang mengatur penyalahgunaan atau penodaan agama, peraturan yang menjabarkan tanggung jawab Polri dalam menjamin dan melindungi kebebasan ber­
agama di Indonesia, tidak terkecuali di Bangil, sedangkan kerangka
prosedural pemolisian berkaitan dengan perkap dan protap.
Kerangka legal yang mengatur isu penodaan agama adalah UU
No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama. UU ini oleh banyak kalangan diyakini sebagai alat hukum
untuk membenarkan kekerasan terhadap kelompok agama lain,
khususnya kelompok minoritas, dan sulit direvisi karena Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil keputusan hukum merasa
perlu mengambil “jalan tengah”. Dengan kata lain, MK merasa
perlu mengakomodasi fakta kehidupan beragama di dalam negeri
152
Pemolisian Konflik Sektarian
yang tidak lain mengacu pada nilai-nilai agama Islam–agama kelompok mayoritas di Indonesia (Muktiono 2012; Margiyono, dkk.
2010). Pihak-pihak, termasuk mantan Presiden Abdurrahman Wahid sendiri, telah berupaya meminta MK untuk meninjau ulang UU
tersebut pada 9 Februari 2010, tapi MK dalam keputusannya pada
19 April 2010 mengatakan UU tersebut konstitusional (Marshall
dan Shea 2011, 159).
Di saat banyak pihak menggunakan UU di atas untuk meng­
adili kelompok-kelompok yang dituduh sesat dan menyesatkan
masyarakat, polisi di Pasuruan konsisten dan berkomitmen dengan
rujukan hukum tertinggi di Indonesia. Menurut penjelasan Jajak
Herawan, polisi bekerja menangani konflik berbasis agama dengan berlandaskan konstitusi negara (wawancara, 27 Maret 2013).
Konstitusi bangsa Indonesia mengatakan bahwa negara sekalipun
tidak bisa melarang seseorang menganut apa pun kepercayan yang
diyakininya. Konsistensi dan komitmen aparat penegak hukum di
Pasuruan dengan konstitusi negara sebagai hukum tertinggi menjadi satu contoh sangat baik bagaimana polisi mendasarkan visi dan
misinya dalam menangani konflik sektarian.
Selain kerangka legal yang mengatur urusan agama, institusi ke­polisian menggunakan perkap dan protap sebagai kerangka
prosedural pemolisian di lapangan. Kapolres dapat membuat protap khusus yang selaras dengan ketentuan UU. Salah satu contoh
tindakan polisi berdasarkan protap adalah sewaktu pengamanan
pasca insiden 15 Februari sesuai dengan Protap Kapolres Nomor:
Protap/ /III/2011 Tanggal Maret 2011. Menurut protap ini, petugas melakukan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut:
1. Saat tidak ada kegiatan pengajian: (a) di ponpes putri YAPI, ditempatkan satu SSR (Satuan Setingkat Regu/20 orang) Sabhara
Polsek rayon untuk penjagaan 24 jam, dua anggota intelkam
dan dua anggota buser melakukan pengamatan serta satu SSR
Sabhara Polres Patroli; (b) di ponpes putra YAPI, ditempatkan
satu SSR Sabhara Polsek rayon untuk penjagaan 24 jam, dua
anggota intelkam, dan dua anggota buser melakukan pengamatan serta satu SSR Sabhara Polres Patroli; (c) kendaraan pat­
roli ditempatkan di depan ponpes.
2. Saat ada kegiatan pengajian: (a) di ponpes putri YAPI ditempat-
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
153
kan satu SST (Satuan Setingkat Peleton/30-50 orang) Brimob,
satu SSR Sabhara Polsek rayon untuk penjagaan 24 jam, dua
anggota intelkam, dan dua anggota buser melakukan pengamatan; (b) di ponpes putra YAPI, ditempatkan satu SST Brimob,
satu SSR Sabhara Polsek rayon untuk penjagaan 24 jam, dua
anggota intelkam, dan dua anggota buser melakukan pengamatan; (c) kendaraan Brimob dan patroli ditempatkan di depan
ponpes; (d) satu SST Sabhara; (e) satu SST Brimob.
Kesimpulannya, aparat kepolisian di Pasuruan melandaskan
tugas pokoknya pada konstitusi negara/UUD 1945 dan didukung
dengan protap. Polisi dapat memegang teguh keduanya setiap kali
melakukan tindakan pemolisian dalam konflik antara Sunni dan
Syiah terlepas dari atau dengan mengenyampingkan ketentuan
lain seperti UU No. 1/PNPS/1965 dan fatwa MUI Jawa Timur yang
mengecap Syiah sesat.
Budaya Kepolisian
Budaya kepolisian yang dibahas di sini mengacu pada dua macam
budaya, yakni budaya demokratis Polri dan budaya profesional
Polri. Budaya yang pertama artinya cara pandang anggota kepolisian di polres Pasuruan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan
demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi.
Sementara itu, budaya profesional yakni cara pandang mengenai
peran mereka dalam sistem masyarakat Indonesia yang semakin
demokratis dan cara pandang terhadap aktor-aktor yang berselisih
di Bangil selama ini.
Secara umum, persepsi atau budaya aparat Polri terhadap isu
demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi
suportif. Apalagi di masa transisi demokrasi seperti ini, mereka
memandang isu-isu tersebut tidak bisa dikesampingkan, dan polisi
perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem masyarakat
yang tadinya tertutup sekarang menjadi lebih demokratis. Buktinya, Polri mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia–yang prinsip di dalamnya juga berkaitan dengan kebebasan
dan toleransi antar-umat beragama–ke dalam perkap maupun protap. Kata Wakapolri Nanan Soekarna: “[Arti pemolisian demokratis
adalah bahwa aparat kepolisian] tunduk pada prinsip-prinsip de-
154
Pemolisian Konflik Sektarian
mokrasi dan good governance serta melakukan pemolisian modern
(community policing)”.3
Gagasan bahwa “polisi tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi
dan good governance serta melakukan pemolisian modern” yang
dicitakan tersebut sering bertentangan dengan fakta yang terjadi di
masyarakat. Persoalan masyarakat yang dianggap “sensitif” dalam
banyak hal membuat sikap polisi mendua (cenderung selalu sigap
dan tegas menindak pelanggar hukum dalam menangani kasuskasus kriminal; cenderung selalu ragu dalam kasus sensitif). Dalam
beberapa kasus terakhir, mereka malah sering memihak kelompok
(mayoritas) yang sudah jelas melanggar prinsip-prinsip demokrasi
dan good governance (lihat Kontras 2012a).
Dalam konteks konflik antara Sunni dan Syiah di Bangil yang
terjadi sebaliknya. Persepsi polisi di sana terhadap perannya dalam
kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis positif. Situasi seperti ini memungkinkan banyak pihak berpendapat
sebebasnya dan tidak jarang menggunakan kuasanya untuk me­
mengaruhi suatu kebijakan, termasuk kebijakan hukum. Tidak sedikit kebijakan atau produk hukum di Indonesia diyakini menjadi
sumber masalah, khususnya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pe­
nyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama untuk isu sektarianisme
dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri untuk isu pendirian
tempat ibadat. Walaupun demikian, aparat kepolisian setempat
tetap memegang teguh pada prinsip umum demokrasi dan HAM
yang termaktub dalam UUD 1945.
Persepsi polisi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik
di Bangil adalah bahwa mereka percaya kedua kelompok dapat
hidup berdampingan meski berbeda keyakinan—berbeda tidak
harus hidup terpisah (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013).
Untuk menghindari bias yang bisa memperumit masalah, aparat
polisi bertindak menangani apa yang menjadi masalah (pemolisian
Wakapolri berkesempatan menyampaikan gagasan pemolisian demokratis
dalam kuliah umum yang berjudul “Democratic Policing: Penerapan Pe­
molisian Demokratis; Program Perpolisian Masyarakat,” diselenggarakan oleh
Polri di Departemen Kriminologi FISIP UI pada Maret 2012. Lihat “Bahas Polisi
Demokrasi, UI Hadirkan Wakapolri,” Okezone, 21 Maret 2012, http://kampus.
okezone.com/read/2012/03/21/373/597643/bahas-polisi-demokrasi-uihadirkan-wakapolri (diakses pada 6 Desember 2012).
3
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
155
berbasis pemecahan masalah)—tidak menangani apa yang menjadi
kepentingan salah satu pihak yang bertikai. Dalam arti lain, sikap
petugas kepolisian menjunjung tinggi prinsip netralitas. Pernyataan
Kapolda Jawa Timur Badrodin Haiti ketika menangani kasus Bangil
mencerminkan hal ini: “Tidak diminta pun, akan tetap saya tindak
pelakunya,” katanya dengan nada keras sewaktu merespon salah
satu pengurus YAPI yang mendesak agar pelakunya ditangkap.4
Polisi di sana betul-betul paham bahwa gerak-gerik polisi bisa
menyiratkan pesan tertentu kepada publik sehingga polisi berhatihati dalam bersikap untuk menghindari bias. Meski di bawah ba­
yang-bayang tekanan mayoritas, mereka tetap teguh berpendirian
bahwa sikap berpihak hanya akan memperumit situasi konflik
daripada memudahkannya. Maka, kata Jajak, yang dilakukan polisi
antara lain: memberikan keamanan bagi kedua pihak ketika ada
kegiatan keagamaan dan polisi menjaga jarak dari masing-ma­
sing kelompok dan tidak ingin tampil seakan memihak salah satu­
nya. Ketika diundang, misalnya, polisi sebagai wakil dari aparat
keamanan tidak memberi kata sambutan tapi TNI (koramil atau
kodim). Kadang-kadang polisi sengaja datang terlambat untuk
menghindari tampil memberikan kata sambutan di awal pertemuan supaya tidak dituduh memihak salah satu kelompok.
Secara umum, polisi mengetahui apa yang harus dilakukan se­
suai dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, kebebasan beragama, dan toleransi, dan secara khusus mengupayakan perlindungan
bagi kelompok-kelompok yang mereka nilai akan berbenturan
karena berbeda keyakinan. Di samping itu, budaya kepolisian di
sana juga profesional. Satu sikap yang secara kuat mengindikasikan profesionalisme itu adalah mereka bekerja berdasarkan prinsip
netralitas dan pemecahan masalah. Di bawah ini tampak dengan
jelas bahwa polisi di Pasuruan dapat bertindak sesuai pemahaman
mereka tentang HAM dan demokrasi berkat dukungan dari lingkungan pemolisian yang lebih luas.
4
“Pesantren di Pasuruan Diserang, Ulama-Polisi Bergerak Cepat,” Antara, 16
Februari 2011, http://www.yiela.com/view/1620367/pesantren-di-pasuruandiserang-ulama-polisi-bergerak-cepat (diakses pada 14 November 2012).
156
Pemolisian Konflik Sektarian
Politik Lokal
Politik lokal merujuk kepada kebijakan politik di level propinsi
dan kota/kabupaten yang mengatur hal-hal yang berkaitan de­
ngan praktik ajaran agama/kepercayaan dan sikap para pengambil
kebijakan di level lokal (pemda dan DPRD) berkaitan dengan isu
konflik yang berkembang. Kebijakan tertulis pemerintah daerah
Jawa Timur berpegang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No.
55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur yang pada pokoknya mengawasi
dan membina “aliran sesat” dan aliran disebut sesat mengacu pada
kategori yang ditentukan MUI atau majelis agama semacamnya.
Selain itu, sikap bupati dan DPRD Pasuruan cenderung mendukung usaha yang bertujuan membangun perdamaian di Pasuruan.
Dalam hal ini, mereka sejalan dengan kepentingan polisi setempat yang juga sama-sama menjaga keamanan demi perdamaian
di Pasuruan. Meski ada Peraturan Gubernur dan desakan fatwa
pelarangan Syiah, peraturan daerah dan desakan fatwa ini tidak
memengaruhi tugas dan tanggung jawab polisi dalam melindungi
hak masyarakat dalam berkeyakinan atau melindungi kelompok
minoritas (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013).
Kampanye kelompok Aswaja yang terakhir adalah memasang
spanduk di beberapa tempat di Bangil sebelum akhirnya diturun­
kan pemerintah daerah. Isi spanduk mengutip fatwa MUI Jawa
Timur yang menyatakan Syiah sesat dan menyesatkan. Perlu dike­
tahui bahwa MUI Jawa Timur menjadi satu-satunya MUI di Indonesia yang mengeluarkan fatwa pelarangan ajaran Syiah.5 Polisi
menyayangkan keluarnya fatwa, dan meminta Kesbangpol dan
Linmas Pasuruan menurunkan spanduk yang memuat fatwa MUI
Jatim anti-Syiah di Alun-Alun Bangil, dan akhirnya dilaksanakan
(Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). “Boleh-boleh saja
memasang spanduk, tetapi jangan sampai ada pihak-pihak yang
terganggu atau gelisah terkait spanduk itu,” kata Bupati Pasuruan
Dade Angga.6 Begitu spanduk provokatif itu terpasang, Forum
Sebuah studi menemukan bahwa fatwa memiliki peran negatif dalam
memprovokasi intoleransi dan kekerasan agama di Indonesia. Untuk ke­
terangan lebih lanjut, lihat Assyaukanie (2009).
6
“Spanduk Fatwa MUI Soal Syiah, Mengusik Warga Pasuruan,” wartapasuruan.
5
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
157
Pimpinan Daerah (Forpimda) dan ormas berkoordinasi mengendalikan keadaan dan spanduk pengganggu tersebut akhirnya diturunkan pemda.
Membandingkan sikap bupati Pasuruan dari bupati Sampang
yang sama-sama dihadapkan pada konflik antara masyarakat
Sunni dan Syiah, sikap bupati Pasuruan seperti yang digambarkan
di atas jelas dan tegas dalam menghadapi segala bentuk kekerasan
walaupun atas nama agama. Berbeda dari sikapnya, Bupati Sampang Noer Tjahja beberapa kali memberikan pidato yang berisi
pesan-pesan untuk membenci warga Syiah di sana—beberapa di
antaranya meminta Polri dan TNI supaya mengusir Syiah dari
Sampang—dan pesan-pesan yang mengancam kemajemukan di
tanah air.
Selain di Forpimda, bupati Pasuruan menunjukkan komitmen
untuk menciptakan perdamaian di wilayahnya dengan berpartisipasi di forum-forum lainnya yang diadakan sebelum aksi unjuk
rasa 20 April 2007, yaitu: pertemuan 21 Maret 2007 antara pihak
Polres dan tokoh agama/ormas Islam se-Kabupaten Pasuruan
beserta Muspida plus tokoh masyarakat di pendopo Kabupaten
Pasuruan yang menyepakati pentingnya menciptakan kerukunan
bersama dan pertemuan 19 April 2007 antara polisi dan Muspida
plus tokoh masyarakat, tokoh agama se-Kabupaten Pasuruan, dan
Hamas walaupun pertemuan ini gagal mengurungkan niat masyarakat yang ingin unjuk rasa. Polisi akhirnya mengawal unjuk
rasa ini dengan ketat di jalan-jalan Pasuruan.
Salah satu contoh pertemuan pasca kejadian 15 Februari 2011
yang dihadiri bupati bersama dengan jajaran Muspida, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh YAPI, dan tokoh Aswaja (tidak hadir)
dalam Forum Bersama dan menghasilkan kesepakatan penting dan
menarik adalah pertemuan tanggal 3 Maret 2011 dengan 11 butir
kesepakatan sebagai berikut:
a. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kon­
di­s i yang diharapkan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Oleh karena itu semua harus berpartisipasi aktif.
com, 9 Mei 2012, http://www.wartapasuruan.com/2012/05/09/spandukfatwa-mui-soal-syiah-mengusik-warga-pasuruan/ (diakses pada 23 November
2012).
158
Pemolisian Konflik Sektarian
b. Setiap kegiatan masyarakat, baik pribadi/kelompok, tanpa
terkecuali harus perhatikan aspek keamanan, ketenteraman,
dan ketertiban umum.
c. Penggunaan pengeras suara dalam kegiatan pengajian vo­
lume tidak berlebihan agar tidak menggangu ketenteraman
lingkungan sekitar.
d. Materi pengajian dilarang menyinggung, menghujat, memfitnah kelompok, paham, atau agama lain.
e. Cara penyampaian ceramah agama tidak provokatif dan
atau menghasut pihak lain.
f. Tidak memaksakan keyakinan sudah dianut dengan cara
apa pun kepada orang lain yang sudah memiliki keyakinan
tersendiri.
g. Dilarang melakukan pawai, konvoi atau arak–arakan de­
ngan membawa tongkat, atribut yang menurut pertimbang­
an aparat berpotensi mengganggu keamanan.
h. Apabila terjadi perbedaan paham atau salah pengertian,
mengutamakan penyelesaian dengan cara dialog dengan
mengedepankan persaudaraan, menghindarai kekerasan,
dan meminta difasilitasi Forum Bersama bila dipandang
perlu.
i. Penutupan jalan untuk suatu di luar fungsinya harus men­
dapat izin kepolisian setelah mendapat rekomendasi dari
pejabat lingkungan setempat.
j. Pengawasan terhadap pelaksanaan bersama ini dilakukan
oleh Forum Bersama dengan kewenangan melakukan teguran, memperingatkan, menghentikan kegiatan dimaksud.
k. Apabila dalam kegiatan pengajian terdapat pelanggaran
hukum, maka masing–masing pihak sepakat untuk menye­
rahkan pada proses hukum yang berlaku.
Tidak hanya bupati yang mendukung di dalam upaya perwujudan perdamaian tapi juga DPRD Pasuruan. “Saya berharap semua
pihak tetap berpikir tenang, tidak gelisah namun tetap kritis, agar
kita semua tidak mudah diadu domba dan terprovokasi,” kata
Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPRD RI dari Fraksi Par-
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
159
tai Golkar.7 Komentar anggota DPRD ini seirama dengan ketua
DPRD Pasuruan Irsyad Yusuf. Di dalam pertemuan yang dihadiri
Forpimda dan ormas seperti yang disebutkan di atas, Irsyad Yusuf
menyatakan persetujuannya terhadap 11 butir kesepakatan yang
berhasil dibuat. “Kalau dewan mengikuti saja. Intinya kan, menjaga
kondusifitas daerah,” katanya.8
Berbeda dari hasil analisis pihak kepolisian, Menteri Agama
Suryadharma Ali mengatakan: “Saya dapat info bahwa peristiwa
di Pasuruan itu hanya tawuran biasa saja yang terjadi di antara
santri”.9 Pandangan semacam ini tidak selaras dengan keadaan di
Pasuruan. Selain itu, pandangan yang sama menunjukkan sikap
menyangkal kenyataan dalam rangka cuci tangan dan menghindari
tanggung jawab.
Sebagai kesimpulan, pemolisian menjadi positif karena khususnya sikap bupati, wakil bupati, dan DPRD yang sehat. Pimpinan
daerah aktif menghadiri rapat koordinasi dengan polisi dan tegas
menghimbau supaya masyarakat menyampaikan aspirasi dengan
cara baik-baik atau pihak DPRD memberikan pesan-pesan positif
dan mendukung Forum Bersama. Mereka kompak untuk Pasuruan
yang aman dan damai. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55
Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur dan fatwa MUI Jawa Timur tidak
memengaruhi keputusan bupati dan DPRD. Dalam kondisi semacam ini, polisi dapat bekerja sesuai konstitusi dan menopang kebebasan beragama/berkeyakinan di Pasuruan terlepas dari peraturan
gubernur atau fatwa MUI Jawa Timur.
7
“Pesantren di Pasuruan Diserang, Ulama-Polisi Bergerak Cepat,” Antara, 16
Februari 2011, http://www.yiela.com/view/1620367/pesantren-di-pasuruandiserang-ulama-polisi-bergerak-cepat (diakses pada 14 November 2012).
8
“Spanduk Fatwa ‘Syiah Sesat’ Beredar, Forminda Rapatkan Barisan,”
beritajatim.com, 9 Mei 2012, http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/
Peristiwa/2012-05-09/134979/Spanduk_Fatwa_%27Syiah_Sesat%27_Beredar,_
Forminda_Rapatkan_Barisan (diakses pada 2 Desember 2012).
9
“Menag: Insiden Pasuruan Hanya Tawuran,” Liputan6.com, 16 Februari 2011,
http://www.yiela.com/view/1621245/menag-insiden-pasuruan-hanyatawuran- (diakses pada 14 November 2012).
160
Pemolisian Konflik Sektarian
Opini Publik
Opini publik dalam konteks konflik sektarian di Bangil dikaitkan
dengan pandangan tokoh-tokoh agama/ormas keagamaan, perwakilan FKUB, organisasi pemuda, dan media lokal terhadap isu
konflik sektarian serta kaitannya dengan tindakan pemolisian.
Opini mengenai kedua isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Pasuruan pada umumnya positif, seperti tampak dalam
pernyataan para pihak di media massa, hasil wawancara, atau datadata tertulis yang tim peneliti himpun selama di lapangan.
Pandangan ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama/ormas keagamaan setempat terhadap hubungan Syiah dan Sunni cenderung
toleran. Para pemuka agama di luar YAPI dan Aswaja, contohnya,
ikut menghadiri pertemuan pada 15 Februari malam yang salah
satu kesepakatannya adalah bahwa pihak-pihak yang berselisih
menyerahkan situasi kepada polisi. Ulama-ulama dari Pesantren
Sidogiri, Kecamatan Kraton, juga berpartisipasi dalam pertemuan
yang digelar pada 16 Februari 2011. Wakil MUI Pasuruan pun hadir
dalam Forum Bersama pada 3 Maret 2011. Kedua pertemuan ini
pada intinya meminta agar semua komponen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang berseteru, menjaga perdamaian di
Pasuruan.
Tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah turut serta menyejukkan
suasana yang ricuh. Ketua NU Pusat K.H. Hasyim Muzadi, misalnya, menghubungi Kapolwil Malang Syafrizal Ahiar untuk mengatasi keadaan di Bangil pada saat protes anti-Syiah tanggal 20 April
2007. Tokoh-tokoh dari kedua ormas terlibat pula dalam rapat tertutup dengan Muspida sehari setelah peristiwa 15 Februari 2011.10
Langkah ini bertujuan mengupayakan situasi aman dan tenteram di
Pasuruan. Selain itu, Muhammadiyah dan NU bersikap kooperatif
dengan polisi dan pemerintah daerah, menurunkan ketegangan
di masyarakat, dan menjaga jarak dari kelompok Aswaja (Sekretaris FKUB Pasuruan, wawancara, 1 Maret 2013; Ustadz Muhsin
Assegaf, wawancara, 27 Maret 2013). Menurut kedua responden,
pihak Syiah pada umumnya memandang NU dan Muhammadiyah
“Pesantren di Pasuruan Diserang, Ulama-Polisi Bergerak Cepat,” Antara, 16
Februari 2011, http://www.yiela.com/view/1620367/pesantren-di-pasuruandiserang-ulama-polisi-bergerak-cepat (diakses pada 14 November 2012).
10
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
161
berada di luar Aswaja yang intoleran.
Respon MUI Pusat juga positif terhadap peristiwa tersebut. “Ja­
ngan ada kekerasan, perbedaan harus dipecahkan melalui dialog,
bukan dengan saling serang, apalagi perbedaan di antara sesama
Muslim,” kata Ketua MUI Pusat K.H. Ma’ruf Amin.11 Sedangkan
MUI Pasuruan pada umumnya bersikap kooperatif, mengikuti po­
lisi dan pemda dalam rangka memelihara suasana damai. Sebagai
pribadi, beberapa ulama di Pasuruan, termasuk di dalam MUI,
menganggap Syiah dan beberapa aliran atau gerakan Islam seperti
Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia adalah aliran sesat, tetapi
sebagai lembaga dan dalam kehidupan publik di Pasuruan, pihak
ulama menunjukkan sikap toleran terhadap Syiah, yang kehadirannya paling terasa di kabupaten tersebut (Ketua MUI Pasuruan,
wawancara, 1 Maret 2013).
Selain tokoh-tokoh ulama dan ormas, sikap aktivis kelompok
pemuda dan LSM di Bangil pro-perdamaian. Misalnya, seperti
yang dikatakan Ketua Pemuda Ansor Bangil, Samsul Hidayat:
“Kita mengutuk keras aksi penyerangan itu meskipun dengan dalih apapun. Kalau beda aliran atau paham, juga tidak dibenarkan.
Karena Islam tidak mengajarkan kekerasan”.12 Pernyataan senada
juga disampaikan Bambang Ju, perwakilan dari Gerakan Indonesia
Bersatu yang nasionalis, dalam orasinya menegaskan: “Kita tidak
menuntut aparat, tapi kewajiban kita menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.13 Orasi itu disampaikan saat aksi
damai di depan Ponpes YAPI dan Polres Pasuruan sehari pasca
kejadian.
Opini kelompok lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam
“MUI Sesalkan Penyerangan Pesantren Yapi,” Kompas, 16 Februari 2011,
http://www.yiela.com/view/1620660/mui-sesalkan-penyerangan-pesantrenyapi (diakses pada 14 November 2012).
12
“Ponpes di Pasuruan Diserang Massa: Ansor Desak Polisi Tangkap Aktor
Utama Penyerangan,” detikSurabaya, 15 Februari 2011, http://surabaya.detik.
com/read/2011/02/15/211137/1571612/475/ansor-desak-polisi-tangkapaktor-utama-penyerangan (diakses pada 23 November 2012).
13
“Ponpes di Pasuruan Diserang: Prihatin Aksi Kekerasan, Massa GIB akan
Demo Polres Pasuruan,” detikSurabaya, 16 Februari 2011, http://surabaya.
detik.com/read/2011/02/16/161706/1572174/475/prihatin-aksi-kekerasanmassa-gib-akan-demo-polres-pasuruan (diakses pada 23 November 2012).
11
162
Pemolisian Konflik Sektarian
memengaruhi kerukunan warga di Pasuruan adalah opini dari
FKUB Pasuruan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris
FKUB Pasuruan (1 Maret 2013), mereka bersikap kooperatif dengan
polisi dan pemda dan selalu menyuarakan semangat toleransi di
tengah perbedaan. Hubungan FKUB dengan pimpinan YAPI juga
baik. Tidak ketinggalan pula media melalui pemberitaan-pemberi­
taannya memberikan dukungan positif. Pemda dan polisi juga meminta media supaya tidak memanas-manasi situasi.
Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, semua pandangan
publik terhadap perselisihan antara Sunni dan Syiah dan tindakan
pemolisian di Bangil konstruktif. Yang dimaksud dengan publik
mengarah pada ulama-ulama lokal, NU Pusat dan Daerah, Muhammadiyah setempat, MUI Pusat dan Pasuruan, FKUB Pasuruan, Pemuda Ansor Bangil, Gerakan Indonesia Bersatu, dan media
massa. Beberapa di antaranya saling berkoordinasi dan tidak segan
menyerahkan persoalan sepenuhnya kepada polisi. Hubungan dan
kepercayaan antara mereka dan polisi baik.
Interaksi antara Polisi dan Aktor Konflik
Interaksi polisi dengan aktor-aktor yang berkonflik tergambarkan
dari tindakan dan intervensi atau reaksi polisi terhadap konflik.
Dalam kasus Bangil, reaksi polisi terhadap konflik menunjukkan
mereka memahami mengapa konflik terjadi dan mengetahui kronologi peristiwa yang melibatkan kedua komunitas itu dengan
baik. Secara ringkas, polisi menggambarkan konflik sektarian yang
dialami YAPI telah terjadi berulang kali. Bentuk yang paling sering
adalah (a) saling mengolok ketika berpapasan, (b) ujaran kebencian
dalam ceramah-ceramah keagamaan, (c) lemparan, dan (d) perkelahian (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Konflik berulang
karena salah satu pihak, Aswaja, terus melakukan ceramah yang
provokatif dan intimidatif terhadap Syiah (Ustadz Muhsin Asegaf,
wawancara, 27 Maret 2013).
Agar tidak memburuk, polisi melakukan serangkaian usaha
untuk menangani konflik tersebut. Beberapa di antaranya adalah
berkoordinasi dengan Muspida dan TNI, mengadakan pertemuan
dengan pihak-pihak yang bertikai, termasuk memelihara kontak
dengan kelompok Aswaja dengan membagikan helm SNI gratis ke-
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
163
pada mereka dan memberikan pelayanan SIM komunitas. Khusus
untuk insiden 15 Februari 2011, polisi melakukan tindakan pemolisian dari yang sifatnya persuasif hingga legal. Insiden pada tanggal
itu tereskalasi beberapa saat tapi tidak sampai berubah menjadi
kekerasan dalam skala luas karena sudah diantisipasi polisi dengan
menempatkan petugas di lokasi, mengirimkan personel tambahan dengan segera, dan menghentikan bentrokan (Jajak Herawan,
wawancara, 27 Maret 2013).
Selain reaksi polisi terhadap konflik, interaksi tersebut juga
dapat dilihat dari tindakan polisi terhadap aktor-aktor konflik selama sebelum, ketika, dan setelah konflik kekerasan terjadi. Interaksi yang terjadi di antara polisi dan korban dan polisi dan pelaku
sebatas manifestasi dari tugas dan tanggung jawab polisi di Bangil.
Berdasarkan penuturan pihak korban, polisi mendengar bahwa kelompok Aswaja akan menghadiri pengajian di Singosari tapi tidak
menduga akan pecah bentrokan di ponpes pada tanggal 15 Februari
itu. Mereka berangkat beramai-ramai ke Singosari melalui jalan
lain, tidak lewat ponpes putra YAPI di Beji (Ustadz Muhsin Asegaf,
wawancara, 27 Maret 2013; Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret
2013). Pihak korban juga telah melaporkan kepada polisi bahwa
YAPI mendapatkan intimidasi berulang kali.
Polisi meresponnya dengan menawarkan pengawalan berseragam tapi ditolak pihak pesantren karena dapat mengganggu
ketenangan siswa dan orang tuanya sehingga polisi kemudian
memberikan pengawalan minimal dengan petugas tak berseragam
(Ustadz Muhsin Asegaf, wawancara, 27 Maret 2013; Jajak Herawan,
wawancara, 27 Maret 2013). Berdasarkan pengalaman korban,
mereka mengetahui kehadiran petugas polisi sebelum, ketika, dan
sesudah konflik terjadi. Contohnya, polisi unit intel menembakkan
senjatanya ke udara untuk membubarkan massa penyerang yang
menerobos masuk ke area ponpes. Pihak korban menilai bahwa
polisi berhasil mencegah konflik tidak menjadi kekerasan yang
lebih luas juga berkat kerja sama yang dilakukan polisi dengan
unsur-unsur pemerintah dan masyarakat.
Selama menangani kasus Bangil, polisi tidak membela YAPI dan
polisi juga tidak memiliki hubungan khusus dan menguntungkan
dengan Aswaja. Malah, polisi sempat mereka tuduh berpihak pada
164
Pemolisian Konflik Sektarian
YAPI karena memberikan pengamanan yang berlebihan--tuduhan
yang menurut polisi tidak benar (Jajak Herawan, wawancara, 27
Maret 2013). Nama kelompok ini muncul untuk pertama kalinya
sesudah disebutkan juru bicara YAPI, Muhammad Alwi, pasca
perusakan ponpes putri Al Ma’hadul Islam pada tahun 2007 mengingat pelakunya menggunakan atribut dan menunjukkan identitas
Aswaja Bangil.14 Kasus itu sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian.15
Anggota kelompok pengajian Aswaja berjumlah relatif kecil.
Mereka bersifat radikal dan berasal dari berbagai latar belakang
yang tidak semuanya berasal dari NU (Ustadz Muhsin Asegaf,
wawancara, 27 Maret 2013; Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret
2013).16 Aswaja terlibat dalam insiden-insiden konflik sebelumnya
yang pada umumnya berbentuk lemparan dan intimidasi, baik
insiden tahun 2007 maupun sesudahnya (Ustadz Muhsin Asegaf,
wawancara, 27 Maret 2013). Serangan pertama yang mereka lakukan pada tahun 2007 mengakibatkan kerusakan kecil di ponpes
putri YAPI. Mereka cenderung mengggunakan taktik-taktik agresif
atau konfrontatif dalam berkonflik, seperti mengintimidasi, meng­
olok, melempar, dan merusak properti ponpes (Ustadz Muhsin
Asegaf, wawancara, 27 Maret 2013).17 Aswaja menjadi bagian dari
sejarah konflik sektarian di Bangil selama ini.
Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa reaksi
polisi terhadap konflik menunjukkan bahwa polisi memiliki penge­
“Ponpes Yapi Sebelumnya Sudah Pernah Diserang 2007 Lalu, Namun Polisi
Lakukan Pembiaran,” Republika, 16 Feburari 2011, http://www.rimanews.com/
read/20110216/16884/ponpes-yapi-sebelumnya-sudah-pernah-diserang-2007lalu-namun-polisi-lakukan (diakses pada 15 November 2012).
15
“Ponpes Yapi Sebelumnya Sudah Pernah Diserang 2007 Lalu, Namun Polisi
Lakukan Pembiaran,” Republika, 16 Feburari 2011, http://www.rimanews.com/
read/20110216/16884/ponpes-yapi-sebelumnya-sudah-pernah-diserang-2007lalu-namun-polisi-lakukan (diakses pada 15 November 2012).
16
“Penyerangan Yapi karena Perbedaan Madzhab,” Antara, 16 Februari 2011,
http://www.yiela.com/view/1620547/penyerangan-yapi-karena-perbedaanmadzhab (diakses pada 14 November 2012).
17
“Ponpes Yapi Sebelumnya Sudah Pernah Diserang 2007 Lalu, Namun Polisi
Lakukan Pembiaran,” Republika, 16 Feburari 2011, http://www.rimanews.com/
read/20110216/16884/ponpes-yapi-sebelumnya-sudah-pernah-diserang-2007lalu-namun-polisi-lakukan (diakses pada 15 November 2012).
14
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
165
tahuan yang baik mengenai dinamika konflik. Intervensi yang
di­a mbil polisi pun taktis menyesuaikan situasi yang dihadapi
sebelum, selama, dan setelah konflik berlalu. Polisi bekerja sesuai
dengan protap ketika menghadapi korban dan pelaku. Pendekatan pemolisian kepada keduanya terfokus pada tugasnya sebagai
polisi. Mereka memproses setiap laporan dari pihak korban dan
melakukan penindakan seperlunya, mendekati kedua pihak yang
bertikai secara persuasif, dan tentu saja tidak berat sebelah.
Kesimpulan dan Penutup
Tindakan pemolisian dalam konflik yang melibatkan kelompok
YAPI (Syiah) dan Aswaja (Sunni) di Bangil berhasil. Polisi berhasil
meredam provokasi sepihak kelompok anti-Syiah, yang dilakukan
berulang kali dan mencapai puncaknya pada aksi yang diawali
dengan cemoohan dan berakhir dengan bentrok fisik oleh kelompok Aswaja, sehingga keadaannya tidak bereskalasi menjadi lebih
parah. Keberhasilan ini terletak pada beberapa strategi pemolisian
dan komitmen penting yang polisi pegang teguh selama menja­
lankan kewajibannya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom
masyarakat.
Strategi pemolisian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Pertama, petugas kepolisian selalu melakukan komunikasi/
koordinasi dan kerja sama. Komunikasi dan kerja sama terusmenerus (meski kemungkinan hasilnya tidak sesuai harapan seperti
menjelang demonstrasi besar-besaran pada 20 April 2007) dilakukan
sebelum, ketika, dan setelah insiden berlangsung. Bentuk komunikasi dan kerja sama pada umumnya adalah negosiasi, audiensi,
silaturahmi/haul, rapat, dan forum bersama.
Dengan strategi koordinasi dan kerja sama, polisi tidak bekerja
sendirian, dan yang paling penting strategi ini memberikan pesan
jelas bahwa konflik sektarian di Bangil adalah masalah bersama
yang menjadi tanggung jawab bersama pula bagi semua pihak untuk menyelesaikannya. Kedua, penempatan petugas dalam waktu
lama, tidak merotasinya atau memutasinya. Dengan pendekatan
“go native”, pengetahuan lokal dan inovasi pemecahan masalah
yang telah dikembangkan petugas yang bersangkutan semakin
kaya dan bisa bertahan lama—apalagi diserahi tanggung jawab
166
Pemolisian Konflik Sektarian
khusus sebagai komunikator antara pihak kepolisian dengan masyarakat seperti pengalaman Jajak Herawan yang telah bekerja di
Polres Bangil dengan komunitas Syiah sejak 1993.
Prestasi baik aparat kepolisian Pasuruan dalam menangani konflik tersebut tidak terlepas dari sejumlah komitmen penting yang
mereka pegang selama ini. Mendasarkan tugas dan tanggung jawab
pada konstitusi negara, bukan produk hukum lain, adalah komitmen yang bagi mereka harga mati. Bekerja dengan mengedepankan
protap yang mengatur tugas mereka dalam konteks pemolisian
konflik agama (dan peka terhadap efek menular dari konflik yang
terjadi di tempat-tempat lain) menjadi keunggulan kinerja mereka.
Komitmen lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga
prinsip netralitas. Dalam suasana hubungan mayoritas dan minoritas yang bergejolak, mereka sadar betul bahwa aksi atau pernyataan
yang tidak proporsional sangat mungkin ditangkap salah satu pihak yang bertikai sebagai aksi atau pernyataan yang berat sebelah.
Oleh karenanya, mereka menjaga jarak dari keduanya.
Pelajaran penting lain: strategi pemolisian akan menjadi lebih
ringan dan mudah jika pihak-pihak yang bertikai, dalam hal ini
kelompok YAPI dan Aswaja, bersedia bekerja sama. Keduanya,
de­ngan level tertentu, bisa bekerja sama dengan polisi. Di samping itu, eksistensi dan peran positif dari pihak-pihak lain dalam
mengawal perkembangan konflik yang ada berkontribusi terhadap
pewujudan suasana yang lebih kondusif. Di Bangil dan Pasuruan,
ada ba­nyak pihak yang telah memainkan fungsi itu, yaitu: media
massa, FKUB, DPRD tingkat II, pemerintah daerah, tokoh agama atau organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan
MUI, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Muspida, organisasi
pemuda Pemuda Ansor dan Gerakan Indonesia Bersatu.
Cerita sukses di atas menandakan prospek pemolisian yang
positif dalam konflik sektarian—isu sensitif yang biasanya polisi
lemah/gagal menanganinya—di Indonesia. Sebagai rekomendasi,
pemolisian di Bangil tetap mempertahankan strategi pemolisian
dan komitmen yang sudah mereka terapkan sejauh ini dan memperkuatnya dengan pengetahuan konflik beserta resolusinya. Aspek-aspek konflik (efek menular dari konflik, fase-fase konflik, dll.)
dan penyelesaiannya (keterampilan komunikasi efektif, negosiasi,
Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan
167
fasilitasi, pemecahan masalah, dsb.) menjadi sangat relevan dan
penting, meski tidak yang paling utama, dalam tugas polisi sebagai
penegak hukum. Di samping itu, polisi tidak bisa bekerja sendiri
dan tidak seharusnya bekerja sendirian terlebih dalam konflik bernuansa agama yang mudah membangkitkan amarah dan menda­
tangkan massa dalam jumlah besar. Semakin luas jaringan dan kerja
sama—termasuk dengan pihak-pihak yang bermusuhan—melalui
komunikasi dan kerja sama yang terbangun, semakin mudah dan
ringan tugas polisi dalam mengatasi konflik sektarian.***
BAGIAN III
PEMOLISIAN
KONFLIK TEMPAT IBADAT
6
Pemolisian Konflik Tempat ibadat
HKBP Filadelfia, Tambun, Kabupaten Bekasi
Pendahuluan
Konflik tempat ibadat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Fi­
ladelfia di Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten
Bekasi telah berlangsung sejak 2007. Hingga hasil riset ini dilaporkan pada November 2013, belum terlihat tanda-tanda bahwa konflik tersebut akan berakhir. Pihak HKBP Filadelfia tetap bersikeras
menggunakan lokasi tanah mereka untuk tempat ibadat, sementara
warga setempat tetap melakukan penolakan.
Meski sempat beberapa kali terjadi ketegangan dan kericuhan
antara warga setempat dan jemaat HKBP, sejauh ini aparat keamanan berhasil mencegah ketegangan itu berubah menjadi bentrokan
terbuka dan meluas. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dinilai
sebagai faktor penting yang menyumbang pada situasi keamanan
di lapangan yang relatif tetap terkendali.
Pertama, tindakan preventif yang secara konsisten dilakukan
aparat keamanan. Hingga penelitian ini dilakukan, sudah lebih
dari 1 tahun sekitar 200 anggota polisi dikerahkan menjaga keamanan di lokasi setiap hari Minggu. Unsur aparat keamanan yang
dikerahkan merupakan gabungan dari unsur Kepolisian Sektor
Tambun, Kepolisian Resor Kabupaten Bekasi, unsur Sabhara dan
Brimob dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dan unsur TNI
171
172
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
dari Komando Rayon Militer (Koramil) 02 Cikarang. Selain itu,
meski tidak selalu hadir, sejumlah aparat dari Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Pemda Kabupaten Bekasi turut dikerahkan. Kedua,
pendekatan persuasif yang dikedepankan dalam tindak pemolisian
konflik tempat ibadat HKBP Filadelfia. Dalam melakukan kegiatan
pengamanan, pimpinan Polri setempat menetapkan kebijakan untuk tidak membekali petugas baik dengan senjata api maupun pentungan. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota dari Satpol PP.
Ketiga, aparat keamanan berusaha menempatkan diri pada posisi
netral, tidak memihak salah satu pihak yang bertikai, walaupun
usaha tersebut dinilai tidak selalu berhasil.
Dari segi penyelesaian konflik, pihak Polri sendiri memandang
tugas utama mereka hanya dalam hal pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat. Polisi memandang bahwa pihak yang
memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik tempat ibadat
ini adalah pemerintah daerah dan FKUB. Oleh sebab itu, kebijakan
yang ditetapkan pemerintah (khususnya pemerintah daerah dalam
kasus ini), menjadi kerangka yang membatasi tindak pemolisian
yang dilakukan aparat kepolisian. Hingga saat penelitian ini dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bekasi belum mencabut SK Bupati
tentang penyegelan lokasi tanah rencana pendirian gereja HKBP.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyediakan
tempat ibadat sementara bagi jemaat HKBP Filadelfia di Gedung
Guru di Komplek Metland Tambun. Sejalan dengan kebijakan itu,
aparat kepolisian berupaya melakukan persuasi kepada jemaat
HKBP Filadelfia agar menggunakan fasilitas tempat ibadat sementara yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut.
Paparan dan analisis mengenai sengketa di atas, dalam bab ini,
akan dibagi ke dalam lima bagian. Setelah pengantar di bagian pertama ini, bagian kedua mempresentasikan data sosial keagamaan di
Bekasi. Bagian ketiga menggambarkan sengketa dari tiga pe­riode.
Bagian keempat mendiskusikan dinamika pemolisian sengketa gereja dilihat dari tindakan pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka
legal-prosedural pemolisian dan karakter kelembagaan Polri, budaya kepolisian, politik lokal, opini publik, dan interaksi polisi dan
aktor konflik. Akhirnya, bagian kelima menyimpulkan sejumlah
kesimpulan dan pelajaran penting.
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
173
Demografi Keagamaan Bekasi
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk
Kabupaten Bekasi sebanyak 2.630.401 jiwa. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 2.508.492 (95,37 persen) beragama Islam, 80.636 (3,07
persen) Kristen, 19.594 (0,74 persen) Katolik, 11.769 (0,45 persen)
Buddha, 1.920 (0,07 persen) Hindu, 475 (0,02 persen) Kong Hu
Cu, dan 312 (0,01 persen) lainnya. Sisanya, 7.053 (0,27 persen)
tidak menjawab dan 150 (0,01 persen) tidak ditanyakan. Jumlah
penduduk dari segi jenis kelamin hampir seimbang: laki-laki 51,2
persen dan perempuan 48,8 persen.
Adapun total jumlah tempat ibadat, menurut data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi (2013), berjumlah 4.427 buah.
Sebanyak 4.387 buah adalah tempat ibadat Muslim, terdiri dari
1.450 masjid, 1.654 mushola dan 1.283 langgar. Selain itu, ada 13 gereja Kristen, 11 gereja Katolik, 1 pura, dan 15 vihara. Sementara itu,
di Kecamatan Tambun Utara, ada 65 masjid dan 105 mushola, dan
tidak ada tempat ibadat komunitas agama lain.
Lokasi rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia terletak di
Kampung Jalen RT 01/09 Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun
Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat. Kampung Jalen
(Dusun III) adalah salah satu dari tiga dusun yang berada di Desa
Jejalen Jaya. Dua dusun lainnya ialah Kampung Gondrong dan
Kampung Kebon. Memiliki luas wilayah 276.224 hektar, Desa Jejalen Jaya terbagi ke dalam 15 RW dan 84 RT.
Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan Desa Jejalen
Jaya, per Januari 2013 jumlah total penduduk desa itu sebanyak
16.251 jiwa, dengan komposisi hampir seimbang antara laki-laki
(8.401 jiwa) dan perempuan (8.120 jiwa). Jumlah Kepala Keluarga
sebanyak 4.727 KK. Mayoritas penduduk Desa Jejalen Jaya adalah
Muslim, yang mencapai 96,1 persen dari jumlah total penduduk
desa. Sisanya terdiri dari beberapa komunitas agama lain, yakni
Kristen (2,4 persen), Katolik (0,7 persen), Hindu (0,5 persen), dan
Buddha (0,3 persen).
Dari segi tingkat pendidikan, lebih dari separuh penduduk Desa
Jejalen Jaya adalah lulusan sekolah dasar dan hampir seperempatnya adalah lulusan sekolah menengah pertama. Bila dijumlahkan,
penduduk dengan latar belakang jenjang pendidikan SD dan SMP
174
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
di Desa Jejalen Jaya mencapai sekitar 82 persen dari jumlah total
penduduk.
Konflik Tempat ibadat HKBP Filadelfia
Senin 24 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 WIB puluhan jemaat
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia menuju lokasi
rencana pembangunan gereja mereka di Kampung Jalen RT. 01/09
Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
Mereka hendak melaksanakan perayaan malam Natal. Baru sampai
sekitar 300 meter sebelum lokasi, jemaat HKBP Filadelfia telah
dihadang oleh ratusan warga setempat yang tampaknya telah berkumpul sejak sore. Di lokasi sekitar 200 aparat keamanan gabung­
an telah bersiaga melakukan pengamanan. Pimpinan dan jemaat
HKBP Filadelfia sempat menemui aparat keamanan dan perwa­
kilan warga untuk meminta agar jemaat HKBP Filadelfia dilin­
dungi haknya untuk beribadat di lokasi tanah milik mereka. Ketika
negoisasi masih berlangsung, kericuhan mulai terjadi. Terjadi aksi
saling dorong antara warga dan jemaat HKBP. Warga yang sudah
emosi pun mulai melempari jemaat HKBP dengan berbagai benda,
seperti air comberan dan telur busuk. Guna menghindari bentrokan
lebih jauh, aparat keamanan berupaya menjauhkan jemaat HKBP
dari warga. Akhirnya jemaat HKBP pun membubarkan diri.
Peristiwa di atas adalah salah satu episode dari rangkaian konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun antara jemaat HKBP
Filadelfia dan warga Desa Jejalen Jaya. Pokok pertikaian terkait
dengan penolakan warga setempat terhadap rencana jemaat HKBP
Filadelfia membangun gereja di tanah yang terletak di Kampung
Jalen RT. 01/09 Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Dengan mempertimbangkan dinamika dari segi
frekuensi, bentuk, intensitas dan taktik yang digunakan, perkembangan konflik tempat ibadat jemaat HKBP Filadelfia dapat dibagi
ke dalam tiga periode: (1) 2000-2006, (2) 2007-2009, dan (3) 20102012.
Periode 2000-2006
Sejak April 2000 sejumlah keluarga Batak penganut Kristen yang
tinggal di sejumlah desa yang berdekatan di wilayah Kecamatan
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
175
Tambun Utara dan Kecamatan Tambun Selatan membentuk kong­
regasi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia.1 Saat itu
HKBP Filadelfia berada di bawah Resort Duren Jaya Distrik XIX
Jakarta – 2. Pimpinan jemaat HKBP Filadelfia saat itu ialah Pendeta
Elmun Rumahorbo, S.Th., bertempat tinggal di Perumahan Villa
Bekasi Indah 2 Blok C5 N0. 35. Rumah itu sekaligus menjadi sekretariat HKBP Filadelfia dan kadang-kadang juga digunakan untuk
tempat kebaktian.
Pada 2003 HKBP Filadelfia membeli tanah kavling di Perumahan Vila Bekasi Indah 2, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan. Mereka membangun ruko di atas tanah tersebut, lalu menggunakannya sebagai tempat ibadat.2 Suatu kali, ketika jemaat HKBP
sedang mengadakan kebaktian, mereka didatangi sejumlah warga
yang menolak penggunaan ruko sebagai tempat ibadat. Akhirnya
jemaat HKBP tidak lagi menggunakan ruko tersebut dan kegiatan
ibadat berlangsung dari rumah ke rumah di lingkungan Blok C
Perumahan Vila Bekasi Indah 2, Desa Sumber Jaya, Kecamatan
Tambun Selatan.
Minggu 2 April 2006, ketika jemaat HKBP Filadelfia sedang
mengadakan ibadat Minggu di rumah Pendeta Elmun Rumahorbo,
S.Th, mereka didatangi sejumlah warga. Warga meminta jemaat
HKBP tidak lagi melaksanakan kebaktian di rumah-rumah di lingkungan Blok C Perumahan Vila Bekasi Indah 2, Desa Sumber Jaya,
Kecamatan Tambun Selatan. Setelah didesak warga, Pendeta Elmun
Rumahorbo, S.Th akhirnya menandatangai surat bermaterai yang
berisi pernyataan bahwa jemaat HKBP Filadelfia tidak lagi akan
mengadakan kebaktian di Perumahan Vila Bekasi Indah 2, khususnya di lingkungan Blok C.3 Karena penolakan ini, jemaat HKBP Fil1
Jemaat HKBP Filadelfia tinggal di beberapa desa yang berdekatan di kawasan
itu, meliputi Desa Sumber Jaya, Desa Satria Jaya, Desa Mangun Jaya (yang
ketiganya terletak di Kecamatan Tambun Selatan) dan Desa Jejalen Jaya
(Kecamatan Tambun Utara).
2
Ruko tersebut memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10095 dan No.
10096 tertanggal 21 Oktober 2003.
3
Salah satu sumber menyebutkan bahwa penolakan warga itu dipicu oleh
kekesalan warga terhadap kegiatan ibadat jemaat HKBP yang dinilai telah
mengganggu ketentraman di lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satu
insiden pemicunya ialah ketika kendaraan salah seorang warga tidak dapat
176
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
adelfia berupaya mencari lokasi untuk membangun gereja mereka.
Pada Juni 2006 HKBP Filadelfia telah mendapat lokasi tanah untuk kepentingan pembangunan gereja mereka. Tanah seluas 1.088
meter persegi dibeli oleh jemaat HKBP Filadelfia dari Ibu Sumiyati.
Tanah itu berlokasi di Kampung Jalen RT. 01/09 Desa Jejalen Jaya.
Berbeda dari perumahan Vila Bekasi Indah 2 yang secara administratif masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Tambun Selatan,
Desa Jejalen Jaya sudah termasuk dalam wilayah Kecamatan Tambun Utara.
Meski pembelian tanah di Desa Jejalen Jaya untuk pembangun­
an gereja HKBP Filadelfia baru terlaksana pada 2006, namun kabar
mengenai rencana pendirian gereja itu tampaknya telah beredar di
kalangan warga sejak akhir 2005. Hal ini terlihat dari surat yang
dikirim tokoh agama setempat, H. Naimun, atas nama Forum Ma­
jelis Taklim Desa Jejalen Jaya, kepada Kepala Desa yang berisi penolakan atas rencana tersebut.4
Periode 2007-2009
Meski ada keberatan dari warga setempat, pihak HKBP Filadelfia
tetap melanjutkan rencana pendirian gereja di lokasi yang telah
mereka beli. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9
dan No. 8 Tahun 2006, yang dikeluarkan pada 21 Maret 2006, pihak
HKBP Filadelfia mulai mengupayakan dukungan dari masyarakat
masuk karena terhalang oleh kendaraan jemaat HKBP yang sedang parkir di
pinggir jalan. Ketika warga itu mencoba menegur, menurut sumber tersebut,
jemaat HKBP malah bereaksi dengan sikap yang dipersepsi warga sebagai sikap
yang kasar dan arogan. Akhirnya warga bereaksi dengan melakukan penolakan
kegiatan ibadat jemaat HKBP di lingkungan perumahan tersebut.
4
Surat dengan nomor 01/FMT-JLJ/2005 tertanggal 26 Desember 2005 itu
dilampiri tandatangan 312 jemaah yang merupakan warga Desa Jejalen Jaya
(Lihat “Inilah Kronologi Lengkap Kasus HKBP Filadelfia Versi Warga Jejalen
Jaya,” http://www.suara-islam.com, Senin 7 Mei 2012, diakses 8 Februari
2013). Belakangan H. Naimun juga menulis surat terbuka berjudul “Untuk
Semua Warga Kampung Yang Fikirannya Tidak Kampungan,” yang beredar
di kalangan warga Desa Jejalen Jaya. Sebagian isi surat Ust. Naimun itu
dikutip dalam laporan sejumlah media online (lihat “Inilah Surat Kyai Pemicu
Penolakan Gereja HKBP Filadelfia,” http://www.beritasatu.com, 18 Mei 2012,
diakses 5 Maret 2013; “The Battle Over Bekasi’s HKBP Filadelfia Church”,
http://www.thejakartaglobe.com , 19 Mei, 2012, diakses 28 Januari 2013).
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
177
setempat bagi rencana pembangunan gereja mereka. Salah satu
persyaratan pendirian tempat ibadat yang disebut dalam Peraturan
Bersama tersebut ialah panitia pembangunan harus memperoleh
minimal dukungan dari 90 warga calon pengguna tempat ibadat
dan dukungan dari 60 warga setempat. Syarat lainnya ialah panitia
harus memperoleh rekomendasi dari FKUB tingkat kabupaten/
kota dan Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota di
wilayah setempat. Atas dasar itu, pemerintah daerah (kabupaten/
kota) baru dapat mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
untuk rumah ibadah.
Proses pencarian dukungan untuk pembangunan gereja dilaku­
kan HKBP Filadelfia pada 2007. Sikap H. Sukardi HN, Kepala Desa
Jejalen Jaya saat itu, terhadap rencana tersebut cenderung positif
karena justru berupaya memfasilitasi proses tersebut. Ia menga­
takan bahwa sebagai aparatur pemerintah, ia berkewajiban untuk
memfasilitasi kebutuhan warga akan tempat ibadat. Ia tidak mempersoalkan aspek keyakinan dari jemaat HKBP Filadelfia. Itulah sebabnya ia meminta beberapa ketua RW untuk memfasilitasi proses
pencarian dukungan atau persetujuan dari warga.5 Pada 11 Oktober
2007 Kepala Desa Jejalen Jaya mengeluarkan surat izin/persetujuan
pembangunan gereja HKBP Filadelfia di RT 01/09 Dusun III Desa
Jejalen Jaya kepada Panitia Pembangunan.6 Alasan pemberian izin
ialah karena Kepala Desa menilai persyaratan dukungan warga
sebagaimana diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 telah terpenuhi.7 Berbekal surat dari Kepala Desa Jejalen Jaya, panitia pembangunan gereja HKBP Fildelfia mengajukan surat permohonan
rekomendasi pendirian gereja ke Camat Tambun Utara.8
5
H. Sukardi HN, Kepala Desa Jejalen Jaya periode 2002-2007 dan 2007-2012,
wawancara, 17 Februari 2013.
6
Surat tersebut bernomor 451.2/09/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007. Surat
ini diberikan sebagai jawaban terhadap surat permohonan HKBP nomor 01/
SPI/H6/R5/DXIX/2007.
7
Sebelumnya pada 25 September 2007. Kepala Desa Jejalen Jaya saat itu, H.
Sukardi HN, mengesahkan dan menandatangani daftar 117 nama anggota
jemaat Gereja HKBP Filadelfia yang bertempat tinggal di Desa Jejalen Jaya
Kecamatan Tambun Utara.
8
Surat tersebut bernomor 03/SPI/H6/R5/DXIX/2007 tertanggal 29 Oktober
2007 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Gereja HKBP Filadelfia
di RT. 01RW. 09 Dusun III Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara,
178
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Tidak seperti di tingkat desa, upaya pengurusan izin bagi pembangunan tempat ibadat HKBP Filadelfia di tingkat kecamatan ke
atas justru semakin mendapat hambatan. Beberapa kali pertemuan
yang diadakan pemerintah tingkat kecamatan justru membalik kemajuan dalam upaya penggalangan dukungan bagi pembangunan
gereja HKBP Filadelfia.
Pertemuan pada Jumat 13 Desember 2007 menghasilkan tuntutan dilakukannya verifikasi terhadap kebenaran tandatangan
warga yang mendukung rencana pembangunan gereja HKBP Fi­
ladelfia di Kampung Jalen Desa Jejalen Jaya.9 Lalu, pertemuan pada
18 Februari 2008, yang diadakan Pemerintah Kecamatan Tambun
Utara, membahas soal permohonan rekomendasi untuk pendirian
gereja HKBP Filadelfia. Pertemuan ini mengundang warga yang
telah menandatangani pernyataan setuju dengan rencana pendirian
gereja HKBP Filadelfia di RT. 01/09 Dusun III Ds. Jejalen Jaya guna
klarifikasi. Namun, mereka tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Sementara itu, warga yang hadir umumnya menyatakan penolakan
terhadap rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia di desa mereka.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut muncul pengakuan sebagian
warga yang sebelumnya menandatangani surat persetujuan, tetapi
mengaku tidak tahu bahwa tandatangan mereka diminta untuk ke­
perluan rencana pembangunan gereja.10 Terakhir, pertemuan yang
dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Tambun Utara di Aula Kantor
Desa Jejalen Jaya pada Rabu 5 Maret 2008. Dengan alasan adanya
penolakan dari sebagian warga, seperti yang tertuang dalam surat
Kabupaten Bekasi.
9
Pertemuan ini dihadiri perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan
tokoh pemuda dengan dihadiri unsur Muspika Tambun Utara, Kepala KUA
Kec. Tambun Utara, dan aparat pemerintahan Desa. Menindaklanjuti hasil
pertemuan tersebut, pada 14 Januari 2008 Camat Tambun Utara mengeluarkan
SK nomor: 452.2/Kep.11-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pendataan/
Pengecekan Data atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia yang
melaksanakan tugas ke wilayah Desa Jejalen Jaya dan sekitarnya. Pelaksana
Harian Tim dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Tambun Utara dan Kepala
Seksi Ekonomi dan Kemasyarakatan Kecamatan Tambun Utara.
10
Pertemuan ini diadakan di Aula Rapat Kantor Desa Jejalenjaya Kecamatan
Tambun Utara, dihadiri Muspika dan dinas terkait Kecamatan Tambun Utara,
aparat pemerintahan Desa Jejalen Jaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pemuda, dan sebagian warga Desa Jejalen Jaya.
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
179
pernyataan FKUI dan surat pernyataan dari beberapa majelis taklim di Desa Jejalen Jaya, pada akhirnya pertemuan ini menghasil­
kan berita acara yang berisi penolakan atas rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia di RT. 01/09 Dusun III (Kp. Jalen) Desa Jejalen
Jaya Kecamatan Tambun Utara.11
Sementara itu, warga Desa Jejalen Jaya yang menolak rencana
pembangunan gereja HKBP Filadelfia terus melakukan konsolidasi.
Mereka mendeklarasikan Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI)
Jejalen Jaya di Masjid At-Taqwa Kampung Jalen pada Jumat 22 Februari 2008. Nesan SE terpilih sebagai Ketua FKUI.12 Nesan adalah
salah seorang mantan calon kepala desa yang akhirnya dikalahkan
oleh Sukardi dalam pemilihan kepala desa pada 2007. Pada satu
aksi FKUI, ia sempat merobek surat Bupati karena ia menganggap jemaat HKBP Filadelfia tidak menghargai surat Bupati tentang
pelarangan kegiatan ibadat.13
Meski gelombang penolakan semakin menguat, pada 2 April
2008 panitia pembangunan gereja HKBP Filadelfia Desa Jejalen Jaya
Kecamatan Tambun Utara tetap mengajukan surat permohonan
rekomendasi pembangunan gereja HKBP Filadelfia ke FKUB Kabupaten Bekasi, Kantor Kementerian (dhl. Departemen) Agama Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kantor Kemen­
terian Agama Kabupaten Bekasi baru memberi jawaban lebih dari
setahun kemudian, yakni pada 18 Agustus 2009. Isi jawaban tersebut ialah bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi belum dapat mengeluarkan rekomendasi bagi rencana pembangunan
Pertemuan ini dihadiri unsur Muspika Kecamatan Tambun Utara, aparat
pemerintah Desa Jejalen Jaya, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagian
masyarakat Desa Jejalen Jaya yang memenuhi lapangan desa. Namun, pihak
HKBP Filadelfia tidak menghadiri pertemuan ini.
12
Keesokan harinya FKUI Jejalen Jaya atas nama umat Islam se-Desa Jejalen
Jaya menyampaikan surat pernyataan penolakan atas rencana pendirian gereja
HKBP Filadelfia kepada Kepala Desa Jejalen Jaya. Penolakan itu dituangkan
dalam surat pernyataan Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Desa Jejalen
Jaya Nomor 01/FKUI-JJ/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 perihal pernyataan
penolakan rencana pendirian gereja. Surat ini dijadikan sebagai salah satu
dasar keputusan yang menghasilkan penolakan atas rencana pendirian gereja
HKBP Filadelfia pada pertemuan 5 Maret 2012 di atas.
13
Lihat Ali-Fauzi et al. 2011: 102.
11
180
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
gereja HKBP Filadelfia.14 Sementara itu, FKUB Kabupaten Bekasi,
hingga penelitian ini dilakukan, belum pernah memberikan jawaban tertulis atas permohonan rekomendasi dari HKBP Filadelfia.
Sekitar Oktober 2009, pimpinan dan jemaat HKBP Filadelfia
mengadakan pertemuan membahas jawaban Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Bekasi perihal permohonan rekomendasi pembangunan gereja. Mereka akhirnya memutuskan tetap mengguna­
kan tanah kosong milik mereka di Kampung Jalen RT. 01/09 Desa
Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi sebagai
tempat melaksanakan kegiatan ibadat. Pihak HKBP pun mulai
melakukan pengurugan, pembuatan pondasi dan pembangunan
bedeng di lokasi.
Jumat 25 Desember 2009 menjadi salah satu momen penting da­
lam rangkaian episode konflik tempat ibadat antara jemaat HKBP
Filadelfia dan warga setempat. Pada tanggal inilah jemaat HKBP
untuk pertama kali melaksanakan kegiatan ibadat di tanah kosong milik mereka tersebut. Momen ini juga sekaligus menandai
berubahnya protes warga dari sebelumnya berbentuk petisi atau
pernyataan sikap menjadi aksi kolektif demonstrasi dan—dalam
perkembangan selanjutnya—aksi-aksi disruptif seperti blokade
dalam rangka menentang rencana pembangunan gereja dan kegiatan kebaktian jemaat HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya. 15
Jawaban dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi kepada Panitia
Pembangunan Gereja HKBP Filadelfia disampaikan melalui surat nomor
d.10.16/II/1473/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 yang antara lain berisi:
“Demi terciptanya suasana kehidupan beragama yang kondusif, Kantor
Departemen Agama Kab. Bekasi belum dapat memberikan rekomendasi
pembangunan gereja tersebut. Untuk itu kami sarankan agar saudara terlebih
dahulu melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat/tokoh
masyarakat/tokoh agama dan pemerintah setempat.”
15
Pada 25 Desember 2009 pukul 08.30 s.d. 10.50 sekitar 250-300 orang warga
berkumpul memprotes kegiatan ibadat jemaat HKBP. Pemrotes meng­
atasnamakan warga dari Kp. Jalen RW 04, 08, 09, 10 dan 12 Desa Jejalen Jaya
Kecamatan Tambun Utara pimpinan Ustad Naimun (tokoh masyarakat),
Aseng (Ketua Karang Taruna), dan Ustad Ikrom (Ketua FKUI). Penolakan
tersebut dilakukan dengan cara protes di depan pintu gerbang lokasi pem­
bangunan gereja HKBP Filadelfia sambil meneriakkan salawat dan takbir serta
menyerukan untuk menutup kegiatan kebaktian dan pembangunan gereja
tersebut. Pukul 10.00 berlangsung pertemuan dan musyawarah yang dihadiri
oleh Ustad Naimun, Aseng, Ustad Ikrom dengan pengurus HKBP Filadelfia
14
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
181
Minggu 27 Desember 2009 jemaat HKBP Filadelfia kembali melakukan kegiatan ibadat di lokasi tersebut. Warga setempat pun kembali berunjuk rasa menuntut agar kegiatan kebaktian tidak dilaksanakan di lokasi yang dipersoalkan.16
Di tengah meningkatnya aksi penolakan warga terhadap renca­
na pembangunan gereja HKBP Filadelfia, pada 31 Desember 2009
Bupati Bekasi mengeluarkan surat penghentian kegiatan pem­
bangunan dan kegiatan ibadah gereja HKBP Filadelfia.17 Munculnya kebijakan ini menandai satu episode penting lainnya yang akan
memengaruhi rangkaian dan dimensi konflik tempat ibadat HKBP
Filadelfia pada periode berikutnya.
Periode 2010-2012
Pada pagi hari Minggu, 3 Januari 2010, jemaat HKBP Filadelfia
kembali hendak melaksanakan ibadat di tanah kosong milik me­
reka. Namun, sekitar 300 warga di bawah pimpinan H. Naimun
telah menduduki lokasi, sehingga jemaat HKBP tidak dapat melaksanakan kebaktian di lokasi. Setelah difasilitasi pemerintah desa,
Hutasoit, Simanjuntak dan Pendeta Palti H. Panjaitan dan difasilitasi Muspika,
aparat Kecamatan, dan aparat Desa, antara lain Kapolresta Bekasi (saat itu)
Kombes Pol Drs. Herry Wibowo, MH.
16
Sekitar pukul 09.15 WIB ±100 orang massa yang mayoritas ibu-ibu dan
berasal dari lingkungan warga setempat dengan pimpinan Ustad Naimun
telah berunjuk rasa di depan pintu bedeng yang dimanfaatkan untuk tempat
ibadat jemaat HKBP Filadelfia. Mereka menuntut agar kegiatan kebaktian
dihentikan serta pembangunan gereja yang tidak sesuai prosedur (tidak
memiliki IMB) untuk segera dibongkar. Pukul 10.00 WIB para pengunjuk rasa
membubarkan diri dengan tertib.
17
Surat tersebut bernomor 300/675/Kesbangpollinmas/09 tertanggal 31
Desember 2009 perihal penghentian kegiatan pembangunan dan kegiatan
ibadah jemaat HKBP. Berdasarkan Pasal 13, 14, 16 dan 18 Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang
pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadat, Pasal
3 Peraturan Daerah Kab. Bekasi No. 7 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB), Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta kepada jemaat
HKBP Filadelfia untuk: (1) Menghentikan kegiatan pembangunan gereja HKBP
Filadelfia yang terletak di RT 01/09 Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun
Utara Kabupaten Bekasi, dan (2)Tidak memanfaatkan bangunan gedung untuk
kegiatan ibadat sebelum dilakukan pemrosesan perizinan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
182
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
akhirnya jemaat HKBP melaksanakan kegiatan ibadat di Balai Desa
Jejalen Jaya. Karena kegiatan ibadat di Balai Desa kemudian juga dipersoalkan warga,18 pada Minggu 10 Januari 2010 jemaat HKBP Fi­
ladelfia kembali menggelar kebaktian di tanah mereka. Mengetahui
kegiatan ibadat jemaat HKBP masih berlangsung, sejumlah tokoh
masyarakat yang saat itu tengah menghadiri acara tablig akbar di
Masjid Madinatul Munawwaroh datang ke lokasi. Di depan lokasi
mereka berorasi meminta dihentikannya kegiatan di lokasi tersebut. Sejumlah tokoh pemerintahan, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Kesbangpol
Linmas dan Kabag Binamitra Polres Bekasi, juga berada di lokasi.
Pada 12 Januari 2010 Tim Penertiban Bangunan Pemerintah Kab.
Bekasi melakukan penyegelan lokasi pembangunan gereja HKBP
Filadelfia di Kampung Jalen RT 001/009 Dusun III Desa Jejalen Jaya
Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Alasan penyegelan
ialah demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta untuk menegakkan peraturan (Perda No. 7 Tahun 1996 tentang IMB).
Akibat penyegelan ini, setiap Minggu sejak 17 Januari 2010 jemaat
HKBP Filadelfia menggelar kebaktian di pinggir jalan di depan lokasi tanah mereka yang telah disegel.
Jemaat HKBP melakukan upaya perlawanan hukum terhadap
kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut. Dimulai dengan
mendaftarkan gugatan hukum pada Maret 2010 ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, dilanjutkan dengan peninjauan lokasi oleh Majelis PTUN pada 14 Juni 2010, persidangan di
PTUN Bandung pada Juli 2010, dan akhirnya keluar putusan PTUN
Bandung yang memenangkan pihak penggugat (jemaat HKBP
Filadelfia). 19 Menanggapi keluarnya putusan PTUN Bandung,
Dalam pertemuan yang diadakan antara Kepala Desa dan warga di di Aula
Desa Jejalen Jaya pada 8 Januari 2010, warga juga menolak jika Balai Desa
dijadikan tempat beribadah oleh jemaat HKBP. Selain itu, warga juga menolak
kegiatan kebaktian di lokasi rencana pendirian gereja.
19
Putusan PTUN Bandung Nomor 42/G/2010/PTUN-BDG tanggal 2 Sep­
tember 2010 dengan amar putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan batal surat
Bupati Bekasi nomor 300/675/Kesbangpol. Linmas tanggal 31 Desember
2009 Perihal Penghentikan Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadat,
(2) Memerintahkan kepada Bupati Bekasi mencabut surat nomor 300/675/
Kesbangpol. Linmas tanggal 31 Desember 2009 Perihal Penghentikan Kegiatan
Pembangunan dan Kegiatan Ibadat, dan (3) Memerintahkan kepada Bupati
18
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
183
Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi TUN Jakarta pada 15 November 2010. Namun, upaya ban­
ding itu kandas karena pada pada 30 Maret 2011 PT TUN Jakarta
mengeluarkan putusan banding yang menguatkan putusan PTUN
Bandung.20
Selama periode 2010-2011 jemaat HKBP tetap dapat melaksana­
kan kegiatan ibadat mereka kendati kegiatan itu terpaksa dilakukan
di luar pagar lokasi tanah mereka yang disegel dan sempat diwarnai berbagai protes dari warga. Penolakan dari warga setempat umumnya dilakukan dalam bentuk surat pernyataan yang dilayangkan ke berbagai pihak terkait. Protes dalam bentuk aksi unjuk rasa,
berdasarkan data yang berhasil dihimpun, tercatat hanya terjadi
pada 3 dan 10 Januari 2010, 20 dan 28 Juni 2010. Sejauh ini aksi-aksi
tersebut tidak melibatkan kekerasan.21
Namun, memasuki tahun 2012, konflik menyangkut lokasi pembangunan tempat ibadat HKBP Filadelfia mengalami peningkatan,
baik dari segi frekuensi maupun intensitas. Selain itu, taktik disrupsi (disruption) mulai dipakai warga dalam menjalankan aksi protesnya. Disrupsi merupakan aksi kolektif yang cenderung agresif,
namun belum mengarah pada tindak kekerasan terhadap sasaran.
Tujuan utama penggunaan taktik disrupsi ialah mengganggu kegiatan atau kepentingan pihak lawan sehingga pihak lawan tidak
untuk memproses permohonan izin untuk mendirikan tempat ibadat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
20
Putusan PT TUN Jakarta Nomor 225/B/2010/PT.TUN/JKT yang amar
putusannya berbunyi Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung nomor: 42/G/2010/PTUN-BDG tanggal 2 September 2010.
21
Pada Minggu 20 Juni 2010, sebelum jemaat HKBP melaksanakan kebaktian,
sekitar 100 orang warga Desa Jejalen Jaya pimpinan Ustad Naimun berunjuk
rasa di depan lokasi pembangunan gereja HKBP Filadelfia. Tuntutan me­
reka ialah: (1) Menolak kegiatan kebaktian yang dilakukan oleh jemaat
HKBP Filadelfia, (2) Pencabutan rekomendasi Kepala Desa Jejalen Jaya atas
pembangunan gereja HKBP Filadelfia, dan (3) Meminta Kepala Desa Jejalen
Jaya agar mengklarifikasi pernyataan ke PTUN yang menyebutkan bahwa
masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kegiatan kebaktian/
pembangunan gereja HKBP Filadelfia hanya sebanyak 5 orang. Lalu pada
Senin 28 Juni 2010, warga juga melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Desa
Jejalen Jaya dengan tuntutan agar Kepala Desa Jejalen Jaya mencabut surat
rekomendasi bagi pendirian gereja HKBP Filadelfia yang pernah dikeluarkan
sebelumnya.
184
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
dapat merealisasikan kegiatan atau kepentingannya.
Selama 2012 terjadi setidaknya 20 insiden protes, meningkat
tajam dari periode sebelumnya yang tercatat hanya ada 1 insiden
pada 2011 dan 12 insiden pada 2010. Sementara itu, dari segi jumlah
pelaku, insiden protes pada 2012 melibatkan massa dalam jumlah
ratusan, dengan kisaran antara 100 hingga 600 orang. Adapun pada
periode sebelumnya, jumlah pemrotes dalam berbagai aksi umumnya berjumlah puluhan, kendati ada 2 insiden di akhir 2009 dan
awal 2010 yang telah melibatkan jumlah pemrotes yang mencapai
ratusan.
Perkembangan baru lainnya pada periode ini ialah penggunaan
taktik disrupsi oleh kelompok pemrotes. Di antara taktik disrupsi
yang digunakan ialah menggelar acara pengajian atau kegiatan kerja bakti disertai pemutaran lagu-lagu keagamaan melalui pengeras
suara di lokasi yang berdampingan dengan tempat jemaat HKBP
Filadeflia biasa melaksanakan kegiatan kebaktian. Selain itu, taktik pendudukan lokasi dan penghadangan atau penutupan akses
semakin sering digunakan.22Akibat penggunaan taktik disrupsi
ini, beberapa kali sempat terjadi ketegangan dan kericuhan antara
warga dan jemaat HKBP, seperti insiden 26 Februari 2012,23 4 Maret
22
Salah satu sumber menyebutkan bahwa penggunaan taktik disrupsi ini
dimulai sejak 22 Januari 2012. Sekitar 20 orang warga di bawah pimpinan H.
Naimun melakukan kerja bakti dengan memutar lagu-lagu Islami di samping
lokasi yang biasa digunakan jemaat HKBP Filadelfia melaksanakan kebaktian.
Informasi lainnya menyebutkan kegiatan kerja bakti ini telah dilakukan sejak
1 Januari 2012.
23
Konsentrasi massa yang menolak rencana pembangunan Gereja HKBP
Filadelfia tetap bertahan dan berdasar informasi dari berbagai sumber ada
sedikit “adu mulut” antara koordinator lapangan demo penolakan dengan
salah seorang jemaat. Keadaan masih terkendali, tidak ada upaya anarkis.
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
185
2012,24 15 April 2012,25 dan 6 Mei 2012.26
Insiden konflik terakhir pada tahun ini terjadi menjelang pera­
yaan Natal 24-25 Desember 2012. Ketika jemaat HKBP Filadelfia
hendak menuju tanah milik mereka guna melakukan ibadat dalam
rangka perayaan malam Natal, ratusan warga telah menghadang
sekitar 300 meter dari lokasi. Setelah negosiasi antara warga dan
pihak jemaat HKBP Filadelfia mengalami kebuntuan, jemaat HKBP
terpaksa membubarkan diri. Keesokan paginya insiden serupa terulang. Jemaat HKBP tetap tidak dapat beribadat merayakan Natal
di lokasi tanah milik mereka. Dan, akhirnya mereka pergi menuju
Mapolsek Tambun, dan beribadat di sana. Siang harinya mereka
berangkat menuju Istana Merdeka, bergabung dengan jemaat GKI
Yasmin, menggelar perayaan Natal di seberang Istana Merdeka.
Dinamika Pemolisian Konflik Tempat ibadat HKBP Filadelfia
Tindakan Pemolisian
Pukul 08.30 WIB pada saat warga Ds. Jejalenjaya sedang melaksanakan kerja
bakti di tanah milik Bapak Ramin yang lokasinya berada di samping rencana
pembangunan gereja HKBP Philadelfia. Warga membakar sampah di belakang
tempat khutbah jemaat gereja HKBP Philadelfia. Sdr. Samosir (jemaat gereja
dan anggota Densus 88 Mabes Polri berpangkat Inspektur Dua) menegur Sdr.
Abdul Azis (anak Ust. Naimun) agar tidak membakar sampah di belakang
tempat khutbah, maka terjadilah cekcok mulut sehingga beberapa warga yang
ikut kerja bakti mendekat. Karena Sdr. Samosir panik, ia lalu mengeluarkan
senjata api sambil berteriak “Saya Anggota” (Selanjutnya kejadian tersebut
telah ditangani oleh Sie Propam Polresta Bekasi dan telah dilimpahkan ke
Propam Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilimpahkan ke Propam Mabes
Polri mengingat Ipda Samosir adalah anggota Densus 88 Mabes Polri).
25
Jemaat HKBP Filadelfia kembali akan menggelar ibadah di depan pagar calon
gereja. Mereka dihadang warga 200 meter menuju lokasi. Dalam insiden ini
Abdul Azis, anak Naimun, pemimpin penentang, mengancam pembunuhan
terhadap pendeta Palti H. Panjaitan (Video: Ancaman untuk pendeta Palti #3).
26
Pukul 08.00 WIB ibu-ibu dari majelis ta’lim menduduki lokasi rencana
pembangunan gereja HKBP Filadelfia dan sebagian warga yang berjumlah
±500 orang melakukan penghadangan di pertigaan rumah Guru Nora di RT
02/04 (300 meter sebelum tanah milik HKBP) terhadap sekitar 40-an jemaat
HKBP Philadelfia yang tetap akan melaksanakan kebaktian di Desa Jejalen Jaya.
Karena situasi yang tidak memungkinkan jemaat melaksanakan kebaktian di
lokasi tanah milik mereka, akhirnya jemaat HKBP Filadelfia dikawal aparat
kemanan kembali menuju Perumahan Villa Bekasi Indah 2.
24
186
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Keterlibatan aparat Polri dalam penanganan kasus konflik tempat
ibadat jemaat HKBP Filadelfia telah berlangsung cukup lama. Jenis
tindakan, level dan kesatuan yang dilibatkan, dan jumlah aparat
yang diterjunkan bervariasi mengikuti dinamika konflik yang terjadi.
Dari segi kesatuan, penanganan konflik melibatkan hampir seluruh kesatuan dan unit yang ada, seperti intelijen dan keamanan (intelkam), reserse kriminal (reskrim), binmas (pembinaan masyarakat), sabhara, lalu lintas (lantas) dan layanan kesehatan. Hal itu
demikian karena berbagai fungsi itu dipandang saling mendukung
dalam pelaksanaan operasi pengamanan yang dilakukan aparat
kepolisian, seperti dalam penanganan protes atau konflik.
Dalam riset ini, istilah pemolisian konflik agama digunakan
untuk menyebut serangkaian tindakan aparat kepolisian dalam
menangani konflik agama. Dari segi jenisnya, tindakan pemolisian
konflik dapat dibagi ke dalam: intelijen, mediasi, dan pengamanan.
(1) Intelijen
Tugas utama intelijen ialah melakukan pengumpulan bahan dan
keterangan (pulbaket) yang berguna untuk mendeteksi potensi
ancaman, tantangan dan gangguan bagi keamanan dan ketertiban
masyarakat. Mengingat sifat kegiatannya yang cenderung tertutup
dan rahasia, tidak banyak hal yang bisa digali dari kegiatan intelijen
terkait dengan konflik tempat ibadat jemaat HKBP Filadelfia. Namun, ada sejumlah hal yang penting dicatat.
Pertama, meski Polri memiliki personil tersendiri yang secara
resmi ditugaskan untuk kegiatan intelijen yang secara struktur
organisasi berada di bawah satuan intelijen (untuk tingkat Polres)
atau unit intelijen (untuk tingkat Polsek), namun fungsi intelijen
pada dasarnya dapat diemban oleh seluruh petugas Polri. Se­perti
dikemukakan Kasubag Humas Polresta Bekasi AKP Bambang Wahyudi, “Seorang anggota Polri dari unit Binmas (Pembinaan Masyarakat) dapat juga menjalankan tugas menghimpun berbagai
informasi yang diperlukan bagi kepentingan tugas kepolisian”
(wawancara, 12 Februari 2013).
Kedua, sejalan dengan perkembangan pesat di bidang teknologi
dan informasi, koordinasi dan komunikasi hasil intelijen juga dapat
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
187
dilakukan secara lebih cepat. Menurut keterangan salah seorang
petugas intelijen di Polresta Bekasi (wawancara Mapolresta Bekasi,
14 Februari 2013), kini petugas intelijen memanfaatkan komunikasi BBM (Blackberry Messenger) untuk mengomunikasikan ke­
giatan intelijen mereka sehingga informasi intelijen dapat lebih
cepat tersedia. Meski demikian, petugas intelijen tetap diwajibkan
membuat laporan tertulis dari kegiatan mereka.
Ketiga, petugas intelijen bekerja setiap hari dalam mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan dari masyarakat. Ketika konflik sudah menjadi rutin dan berlangsung bertahun-tahun,
seperti dalam kasus HKBP, informasi intelijen itu kemudian digunakan sebagai dasar acuan bagi penyusuan rencana pengamanan
(renpam) rutin yang akan dilakukan. Renpam dibuat oleh Bagian
Operasional (Bagops) Polresta Bekasi pada hari Jumat atau Sabtu,
kemudian didistribusikan ke Polsek dan juga ke satuan dan institusi keamanan pendukung lainnya, seperti Sabhara Polda Metro
Jaya, Brigade Mobil (Brimob), Koramil TNI dan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pengamanan rutin dilakukan setiap Minggu,
yaitu hari ketika jemaat HKBP Filadelfia hendak menggunakan
tanah mereka sebagai tempat ibadat, sekaligus menjadi hari puncak
mobilisasi warga yang melakukan penentangan terhadap aktivitas
jemaat HKBP tersebut (wawancara Kapolsek Tambun Komisaris
Polisi Andri Ananta Yudhistira, 3 Februari 2013).
(2) Negosiasi dan Mediasi
Negosiasi dan mediasi adalah jenis lain keterlibatan aparat Polri
dalam penanganan konflik gereja HKBP Filadelfia, baik di la­pangan
maupun melalui berbagai forum pertemuan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, keterlibatan aparat Polri dalam proses mediasi
sudah terjadi sejak Pemerintah Kecamatan Tambun Utara menggelar beberapa kali pertemuan untuk membahas konflik tempat
ibadat HKBP.27 Pada tahap ini, unsur Polri yang terlibat berasal dari
Kepolisian Sektor (Polsek) Tambun. Kanit Intel Polsek Tambun,
yang saat itu dijabat Ajun Insepktur Satu (Aiptu) Arif Ismari, dan
27
Beberapa kali rapat pembahasan soal rencana pembangunan tempat
ibadat HKBP Filadelfia yang digelar Pemerintah Kecamatan Tambun Utara
berlangsung pada 14 Desember 2007, 18 Februari 2008 dan 5 Maret 2008.
Mengenai rapat-rapat ini, lihat uraian pada bagian sebelumnya.
188
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Kapospol Tambun Utara, yang saat itu dijabat Aiptu Harmoyo,
tercatat dalam daftar hadir maupun berita acara salah satu rapat
tersebut.28 Selain itu, ketika Pemerintah Kecamatan Tambun Utara
membentuk Tim Pendataaan/Pengecekan Data Rencana Pendirian
Gereja HKBP Filadelfia yang diketuai oleh Camat Tambun Utara,
yang saat itu dijabat A. Junaedi Rakhman, SE, unsur aparat keamanan juga dilibatkan sebagai wakil ketua tim tersebut: Kapolsek
Tambun sebagai Wakil Ketua I dan Danramil 02 Tambun sebagai
Wakil Ketua II.29
Keterlibatan unsur Polres pada level Polresta tampaknya baru
terjadi ketika konflik telah mengalami peningkatan, terutama sejak
pihak jemaat HKBP Filadelfia memutuskan untuk tetap menggunakan lahan kosong milik mereka sebagai lokasi ibadat pada 25
Desember 2009 yang kemudian memicu terjadinya aksi-aksi mobili­
sasi dari pihak warga yang menolak. Unsur kepolisian dari tingkat
Polresta Bekasi yang menjadi mediator dalam beberapa pertemuan
antara jemaat HKBP dan pihak warga diwakili oleh Kapolresta
Bekasi, yang saat itu dijabat Komisaris Besar Polisi Drs. Herry Wibowo, M.H., dan Kabag. Bina Mitra Polresta Bekasi, yang saat itu
dijabat oleh Komisaris Polisi YS Muryono (yang saat penelitian ini
dilakukan telah beralih jabatan menjadi Kepala Bagian Operasional
Polresta Bekasi).
Aparat Polri juga terlibat dalam proses negosiasi dan mediasi
yang berlangsung di lokasi konflik. Dalam konflik gereja HKBP
Filadelfia, sejumlah aparat Polisi Wanita (Polwan) terlihat dikerahkan sebagai bagian dari tim negosiator guna menghadapi kedua
belah pihak yang bertikai. Jumlah tim negosiator berjumlah sekitar
10 orang dan berasal dari lintas satuan, seperti Satlantas dan SatLihat Berita Acara Musyawarah Pembahasan Permohonan Izin Rencana
Pendirian Tempat ibadat (Gereja HKBP Filadelfia) Desa Jejalen Jaya Kecamatan
Tambun Utara tanggal 5 Maret 2008. Unsur aparat keamanan lain yang juga
terlibat dalam proses awal rapat-rapat terkait kontroversi rencana pem­
bangunan tempat ibadat HKBP Filadelfia berasal dari Komando Rayon Militer
(Koramil) 02 Tambun, yang diwakili oleh Kapten ARM Kayat yang menjabat
sebagai Danramil 02 Tambun saat itu.
29
Lihat Surat Keputusan Camat Tambun Utara No. 452.2/Kep. 11-1/2008
tertanggal 14 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pendataan/Pengecekan
Data Rencana Pendirian Gereja HKBP Filadelfia Pada Desa Jejalen Jaya
Kecamatan Tambun Utara.
28
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
189
binmas. Salah satu alasan pengerahan Polwan ialah karena warga
yang melakukan aksi unjuk rasa menentang rencana pendirian
gereja HKBP Filadelfia sebagian besar berasal dari kalangan ibuibu. Demikian pula di pihak jemaat HKBP Filadelfia, jumlah jemaat
perempuan cukup signifikan.
Tim negosiator bekerja untuk melakukan persuasi kepada jemaat
HKBP Filadelfia untuk tidak melaksanakan ibadat di lokasi tanah
yang dipersoalkan oleh warga. Jemaat HKBP disarankan untuk
melaksanakan kebaktian di tempat yang telah disediakan Pemerin­
tah Kabupaten Bekasi sebagai tempat ibadat sementara, yaitu di
Gedung Guru Lt. 3 Komplek Metland Tambun Kabupaten Bekasi.
Lokasi ini berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi tanah milik jemaat
HKBP di Desa Jejalen Jaya. Jika upaya persuasi gagal, dan pihak
HKBP Filadelfia tetap bersikeras hendak menggelar acara kebaktian
di lokasi tanah milik mereka, aparat kepolisian pada akhirnya akan
membiarkan jemaat pergi menuju lokasi tanah mereka sambil tetap
melakukan pengamanan (wawancara Kasubag Humas Polresta
Bekasi, AKP Bambang Wahyudi, 12 Februari 2013). Namun, penga­
manan yang dilakukan tidak dalam bentuk penghalauan massa
sehingga jemaat HKBP dapat melaksanakan ibadat di lokasi tanah
mereka. Hal inilah yang dikritik oleh pihak HKBP Fildelfia bahwa
polisi tidak menjalankan tugas mereka untuk melindungi warga
untuk melaksanakan aktivitas ibadat (wawancara pimpinan jemaat
HKBP Filadelfia, Pendeta Palti H. Panjaitan, 12 Februari 2013).
(3) Pengamanan
Kegiatan pengamanan dalam penanganan konflik tempat ibadat
jemaat HKBP Filadelfia dilakukan aparat kepolisian sejak konflik
mengalami eskalasi, yaitu sejak Jumat 25 Desember 2009. Ini adalah
hari ketika jemaat HKBP Filadelfia memutuskan untuk pertama kali
menggunakan tanah milik mereka di Desa Jejalen Jaya Kecamatan
Tambun Utara sebagai tempat melaksanakan kebaktian dalam
rangka perayaan Natal. Keputusan itu sendiri diambil setelah pihak
HKBP Filadelfia menerima jawaban dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi yang menyatakan belum dapat mengeluarkan rekomendasi bagi pembangunan gereja HKBP Filadelfia di lokasi yang dimohonkan. Mengingat jumlah warga yang melakukan
protes, yakni berkisar antara 250-300 orang, serta kehadiran Kapol-
190
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
resta Bekasi di lokasi, pasukan yang dikerahkan dapat dipastikan
tidak lagi hanya dari tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) Tambun,
tetapi juga telah melibatkan aparat Polri dari tingkat Kepolisian
Resor Kota (Polresta) Bekasi.
Jumlah pasukan yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan bervariasi mengikuti dinamika konflik yang terjadi di lapangan.
Untuk pengamanan yang hanya melibatkan petugas Polri dari level
Polsek, jumlah aparat yang dikerahkan sekitar 40-60 orang. Untuk
pengamanan yang melibatkan personil gabungan, jumlahnya bisa
mencapai sekitar 460 personil, terdiri atas 1 pleton aparat Polsek,
2 pleton pasukan Dalmas Polres, 2 SSK Sabhara Polda Metro Jaya,
1 SSK Brimbob, 1 pleton TNI, dan 1 pleton Satpol PP. Adapun untuk pengamanan rutin sejak awal 2013, jumlah yang dikerahkan
sekitar 250 personil, dengan komposisi: 1 pleton aparat Polsek, 1
SSK aparat Polresta Bekasi, 2 SSK pasukan Sabhara Polda Metro
Jaya, dan 1 pleton pasukan Brimob. Jumlah ini belum termasuk 1
pleton aparat TNI dan 1 regu aparat Satpol PP Kabupaten Bekasi
(Kapolsek Tambun, Kompol Andri Ananta Yudhistira, wawancara
20 Februari 2013).
Pengerahan pasukan dalam jumlah yang cukup banyak itu dilakukan karena pihak Polri tidak mau mengambil risiko kegagalan
mengantisipasi ketegangan yang mengalami eskalasi menjadi kekerasan. Selain itu, hal itu juga dilakukan karena pertimbangan jarak tempuh dan kondisi jalan yang macet yang menyulitkan aparat
keamanan melakukan mobilisasi pasukan secara mendadak. Oleh
sebab itu, mereka lebih memilih menyiagakan jumlah pasukan
yang memadai.
Kegiatan pengamanan rutin dilakukan aparat Polri setiap hari
Minggu dan hal ini telah berlangsung sejak 2012, terutama sejak
ketegangan mengalami eskalasi. Menurut keterangan Kapolsek
Tambun, sudah hampir seluruh personil Polsek Tambun terkena
giliran bertugas dalam pengamanan di lokasi, demikian pula aparat
Polri dari Polresta Tambun. Sama halnya, seluruh detasemen Brimob (baik Detasemen A, B maupun C) sudah pernah mengirimkan
pasukan sebagai pendukung (wawancara, 10 Februari 2013).
Kegiatan pengamanan rutin dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengamanan (Renpam) yang dibuat oleh Bagian Operasional
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
191
(Bagops) Polresta Bekasi. Untuk pengamanan pada hari Minggu
Renpam biasanya sudah dikirim pada hari Jumat oleh Polresta
Bekasi ke pihak-pihak terkait, seperti Polsek Tambun, Koramil 02
Cikarang, Polda Metro Jaya dan Satpol PP Kabupaten Bekasi.
Renpam dibuat berdasarkan analisis terhadap hasil pengumpulan
informasi yang berlangsung selama Senin-Jumat (wawancara Kapolsek Tambun, 10 Februari 2013).
Pada mulanya penggelaran pasukan dalam rangka pengamanan
dilakukan di depan lokasi tanah rencana pembangunan gereja
HKBP Filadelfia. Namun, karena selalu terjadi aksi penentangan
oleh warga, yang beberapa kali diwarnai kericuhan, bahkan pelemparan kepada jemaat HKBP Filadelfia, akhirnya pihak Polri memutuskan untuk memperlebar jarak sekat pengamanan antara warga
dan jemaat. Ketika penelitian ini dilakukan, penggelaran pasukan
dilakukan di depan Perumahan Vila Bekasi Indah 2 yang berjarak
sekitar 900 meter dari lokasi tanah yang biasa digunakan jemaat
HKBP untuk beribadat. Lokasi itu dipilih sebagai lokasi penggelaran pasukan karena jemaat HKBP, sebelum hendak menuju lokasi
tanah mereka untuk melakukan kebaktian, biasanya berkumpul
terlebih dahulu di Sekretariat HKBP Filadelfia yang berlokasi di
Blok C Perumahan tersebut.
Sebelum pukul 8 pagi,aparat keamanan dari berbagai unsur
biasanya sudah tiba di lokasi pengamanan. Kemudian, pada pukul 8, dilakukan Apel Pengarahan Pasukan (APP) dipimpin oleh
Kapolsek Tambun sebagai Kepala Pengamanan Objek (Ka Pam
Objek), dengan terlebih dahulu dilakukan briefing dengan aparat
berpangkat perwira yang bertugas memimpin pasukan masingmasing. Karena aparat bertugas sebagian selalu berganti, dalam
APP biasanya Ka Pam Objek menginformasikan kembali status terakhir yang tengah dihadapi. Di antara hal yang disampaikan ialah
tentang status lokasi tanah yang masih dalam status di­segel oleh
Pemerintah Kabupaten Bekasi, tentang perlunya aparat mengedepankan pendekatan persuasif baik kepada warga maupun jemaat
HKBP guna menghindari eskalasi konflik, serta instruksi kepada
aparat keamanan untuk tidak membawa senjata api. Bagi aparat
yang membawa senjata api, biasanya mereka diminta untuk menyerahkannya terlebih dahulu ke petugas Propam. Aparat Satpol
192
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
PP yang bertugas juga tidak dibekali dengan senjata, termasuk
pentungan. Menurut Deni, Kasi Pengamanan Satpol PP, hal ini
dilakukan guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan
di lapangan (wawancara, 7 Februari 2013). Dalam beberapa kasus
pengamanan, tampak pula kehadiran aparat dari Satuan Brimob
bersenjata lengkap dan menggunakan kendaraan sepeda motor.
Namun, biasanya pasukan Brimob ditempatkan di posisi paling
belakang dari lapisan pengamanan.
Setelah kegiatan apel pasukan yang berlangsung sekitar 15 menit berakhir, aparat kemanan menyebar ke beberapa titik di sekitar
Perumahan Vila Bekasi Indah 2. Tim negosiator beserta Kapolsek
Tambun biasanya menuju Sektretariat HKBP Filadelfia untuk me­
nemui pimpinan jemaat HKBP Filadelfia. Mereka berusaha membujuk agar pimpinan jemaat HKBP Filadelfia tidak melaksanakan
kebaktian di depan tanah milik mereka, tetapi memanfaatkan fasilitas tempat ibadat sementara yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Lt. 3 Komplek Metland Tambun.
Namun, ketika penelitian ini berlangsung, pihak aparat kemanan
beberapa kali gagal menemui pimpinan jemaat, baik karena pimpinan jemaat sedang sakit atau memimpin jemaat untuk beribadat di
depan istana negara bersama jemaat dari GKI Yasmin.
Secara umum taktik pemolisian yang digunakan aparat keamanan dalam menangani konflik tempat ibadat jemaat HKBP
Filadelfia bersifat persuasif. Hal ini termasuk ketika polisi menghadapi warga penentang yang mulai melakukan aksi disruptif
seperti pelemparan dengan menggunakan berbagai benda seperti
air comberan, kotoran hewan dan sebagainya. Ketika massa terus
mendesak ke arah jemaat dan sekat yang dibuat antara warga dan
jemaat tidak lagi dapat dipertahankan, biasanya polisi cenderung
mengambil tindakan untuk menjauhkan pihak jemaat dari warga
dan menggiring mereka kembali ke Perumahan Vila Bekasi Indah 2.
Kapolsek Tambun mengatakan bahwa pendekatan persuasif
ini tetap diambil, bahkan kendati warga sudah mulai melakukan
aksi-aksi disruptif (yang belum dapat dikategorikan sebagai tindak
kekerasan, tetapi mulai menjurus ke arah kekerasan), karena pihak
aparat keamanan tidak ingin memicu konflik yang lebih besar.
Meski pendekatan persuasif ini mungkin telah memberi kontribusi
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
193
pada konflik yang tidak meluas dan mengalami eksalasi menjadi
kekerasan, tetapi hal ini dikritik pihak jemaat HKBP dan sejumlah
LSM sebagai tindakan tidak tegas, bahkan tindakan pembiaran,
yang dilakukan polisi dalam menghadapi warga yang intoleran.
Hal ini, dalam pandangan jemaat HKBP dan sejumlah LSM, memperlihatkan kegagalan aparat keamanan dalam melindungi dan
menjamin hak jemaat HKBP Filadelfia untuk melaksanakan ibadat.
Pengetahuan Polisi
Dalam riset ini, yang dimaksud dengan pengetahuan aparat kepolisian ialah persepsi polisi mengenai peran mereka dan realitas
eksternal yang mereka hadapi. Pengetahuan mendalam tentang
regulasi terkait konflik yang dihadapi maupun regulasi cara bertindak tampaknya tidak dimiliki oleh seluruh aparat kepolisian.
Untuk aparat polisi pada level bawah-perwira, pengetahuan yang
mereka miliki bersifat umum dan praktis karena mereka bertindak
terutama atas dasar instruksi pimpinan atau komandan pasukan.
Pengetahuan yang bersifat instruktif itu diperoleh terutama melalui
kegiatan apel rutin di markas atau, dalam hal operasi pengamanan
lapangan, melalui kegiatan Acara Pimpinan Pasukan (APP) sebelum dimulainya operasi pengamanan. Pengetahuan yang lebih luas
dan dalam mengenai berbagai aturan terkait konflik yang dihadapi
serta cara bertindak dalam menangani konflik tersebut tampaknya
hanya dimiliki oleh polisi pada level perwira. Kendati demikian,
belum diketahui seberapa luas dan mendalam pengetahuan yang
dimiliki oleh aparat kepolisian pada level perwira tersebut.
Dari wawancara dengan sejumlah perwira polisi, hal yang se­
ring dilontarkan mengenai peran diri mereka dalam penanganan
konflik ialah mengenai peran pengamanan. Seperti dikemukakan
Kapolsek Tambun, “Fungsi utama kami adalah melakukan peng­
amanan, mencegah konflik agar tidak meluas dan mengalami eskalasi menjadi kekerasan, serta mencegah jatuhnya korban. Kami
tidak turut campur dalam soal konflik tempat ibadatnya sendiri.
Itu adalah wewenang pemerintah daerah” (wawancara, 3 Februari
2013).
Persepsi polisi terhadap realitas eksternal merupakan komponen penting lainnya dari pengetahuan polisi. Seperti dikatakan
194
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
della Porta dan Rieter (1998), meski polisi dibekali dengan sejumlah
aturan dan pedoman bertindak, ketika melakukan intervensi, polisi
umumnya bertindak atas dasar ‘penilaian mereka terhadap situasi’, dan baru kemudian atas dasar ‘aturan dan regulasi’.” Dengan
demikian, dalam pandangan della Porta dan Rieter (1998), persepsi
polisi terhadap realitas eksternal tidak bersifat subordinat pada
aturan dan regulasi yang tertulis dalam buku-buku panduan, tetapi
memiliki peran yang sama pentingnya ketika polisi melaksanakan
tugas mereka.
Ada sejumlah faktor yang membentuk persepsi polisi terhadap
realitas eksternal. Beberapa di antaranya yang penting ialah informasi yang diperoleh aparat kepolisian dari hasil kegiatan intelijen
mengenai kasus yang dihadapi, informasi yang diperoleh mengenai kasus-kasus serupa yang terjadi di tempat lain, serta pengalaman pemolisian yang dialami selama ini. Sebagian informasi yang
diperoleh mungkin valid, namun sebagian informasi lainnya boleh
jadi tidak.30
Riset ini memperlihatkan bahwa kendati persepsi atas realitas
eksternal dan penilaian terhadap situasi yang dihadapi memiliki
arti yang penting bagi tindak pemolisian, kerangka aturan dan
kebijakan pemerintah tetap menyediakan batasan (boundaries) atau
hambatan (constraints) bagi opsi tindakan yang mungkin diambil
aparat kepolisian. Seperti diungkapkan Kapolsek Tambun, “Salah
satu tugas kami, sebagai aparat keamanan, ialah mengamankan
kebijakan pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah.” De­
ngan demikian, sulit membayangkan bahwa aparat kepolisian akan
meng­ambil tindakan yang secara nyata bertentangan dengan regulasi atau kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, meski kebijakan tersebut, misalnya, cacat dari segi hukum. Dalam kasus
tempat ibadat HKBP Filadelfia, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang menyegel tanah yang rencananya akan dibangun
Dalam sebuah percakapan, misalnya, Wakapolresta Bekasi yang saat riset ini
dilakukan dijabat oleh AKBP Haryanta, mengatakan dengan nada bertanya,
“Mengapa selalu gereja HKBP yang bermasalah? Coba lihat kasus Ciketing.
Belakangan juga muncul kasus di [Kecamatan] Setu. Lalu ada kasus Yasmin di
Bogor. Ada apa sebenarnya?” (wawancara, 27 Januari 2013). Mengasosiasikan
kasus Ciketing dan Setu dengan HKBP memang tidak keliru, tetapi mengait­
kan kasus GKI Yasmin Bogor dengan HKBP tentu saja suatu kesalahan.
30
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
195
tempat ibadat oleh jemaat HKBP telah dikalahkan oleh putusan
PTUN Bandung, yang kemudian diperkuat oleh putusan PT TUN
Jakarta. Namun, karena sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi yang
hingga penelitian ini dilakukan tetap belum mematuhi putusan
tersebut dan belum mencabut SK penyegelan maupun membuka
segel di lokasi rencana pendirian tempat ibadat HKBP, aparat kepolisian pun masih tetap berpegang pada kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bekasi tersebut. Dengan kata lain, kecil kemungkinan,
jika bukan mustahil, polisi akanmengambil tindakan secara sepihak
membuka segel lokasi meski kebijakan penyegelan oleh pemerintah
daerah itu cacat secara hukum.
Kerangka Legal-Prosedural dan Karakteristik Kelembagaan
Acuan utama kerangka legal aparat kepolisian dalam menangani
konflik ialah UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa di antara tugas Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat. Aparat Polri tidak mengacu pada UU No. 7 Tahun
2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial karena konflik tempat ibadat jemaat HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya Kecamatan
Tambun Utara Kabupaten Bekasi belum dilihat sebagai suatu peristiwa konflik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2012
tersebut (wawancara Wakapolresta Bekasi saat itu, AKBP Haryanta,
3 Februari 2013). Tindakan kepolisian yang dilakukan masih dikate­
gorikan sebagai kegiatan kepolisian, yang dibedakan dari operasi
kepolisian.31
Dalam penanganan konflik tempat ibadat HKBP Filadelfia, kegiatan pengamanan berada di bawah kendali Kepolisian Resort
Kota (Polresta) Kabupaten Bekasi, dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tambun bertindak sebagai pengendali lapangan
“Kegiatan kepolisian” ialah “penyelenggaraan operasional sehari-hari dalam
rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat
melalui kegiatan pre-emtif, preventif dan represif” (Pasal 7 Peraturan Kapolri
No. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian). Adapun “operasi
kepolisian” ialah “penyelenggaraan operasional Polri yang dilaksanakan
berdasarkan penilaian situasi untuk menanggulangi gangguan nyata yang
tidak efektif ditangani melalui kegiatan kepolisian” (Pasal 13 Peraturan Kapolri
No. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian).
31
196
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
atau Kepala Pengamanan Objek (Ka Pam Objek).32 Adapun rencana
peng­amanan (Ren Pam) disusun oleh Bagian Operasional (Bagops)
Polresta Bekasi. Selain menurunkan personil Polri dari Polresta
Bekasi maupun Polsek Tambun, kegiatan pengamanan di Desa Jejalen Jaya juga melibatkan dukungan pasukan BKO (Bawah Kendali Operasi) yang didatangkan dari unsur Sabhara Polda Metro Jaya
maupun Detasemen Brigade Mobil (Brimob). Pasukan pengamanan
masih ditambah dari unsur TNI yang berasal dari Komando Rayon
Militer (Koramil) 02 Cikarang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemda Kabupaten Bekasi.
Budaya Polisi
Dalam berbagai riset mengenai polisi, budaya polisi dipandang
sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tindak pemolisian.
Mengikuti della Porta dan Reiter (1998), budaya polisi dipahami
baik sebagai budaya politik polisi, khususnya konsepsi mereka
mengenai negara dan hak-hak konstitusional, maupun sebagai budaya profesional polisi. Dalam riset ini, budaya polisi mengacu
pada pandangan aparat Polri mengenai HAM, khususnya kebebasan beragama dan beribadat, serta pandangan mereka mengenai
konflik tempat ibadat dan peran Polri dalam menanganinya.
Dalam wawancara dengan sejumlah anggota Polri terungkap
bahwa Polri mengakui kebebasan beragama dan beribadat sebagai
salah satu butir HAM yang dijamin oleh konstitusi dan undangundang. Terkait dengan HAM, Polri memiliki Peraturan Kapolri
No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak
Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.33 Kapolsek Tambun mengungkapkan, “Perkap
Bagian operasional (Bagops) merupakan unsur pembantu pimpinan di tingkat
Polres yang bertugas “merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi
kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah,
menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan
pengamanan markas” (tentang Bagops, lihat Pasal 16-18 Peraturan Kapolri
No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat
Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor).
33
Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri itu disebutkan bahwa instrumen
perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam
melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi antara lain
32
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
197
tersebut bersama peraturan-peraturan lainnya mengenai prosedur
pengamanan telah disosialisasikan kepada seluruh anggota. Ter­
utama melalui pengarahan pada setiap kegiatan apel pasukan.”
Secara pribadi, beberapa personil polisi mengatakan mereka
sendiri tidak merasa ada persoalan dengan kehadiran tempat
ibadat agama lain. “Di dekat rumah saya bahkan ada tempat ibadat agama lain. Setiap minggu mereka melaksanakan kebaktian.
Saya pribadi tidak menganggap hal itu sebagai masalah,” ungkap
seorang perwira polisi. Seorang anggota Polri lainnya yang berasal
dari Yogyakarta mengatakan,
Masalah [konflik tempat ibadat] ini saya kira lebih banyak
terkait dengan soal kultur. Di tempat asal saya [Yogjakarta],
tidak ada orang yang mempersoalkan masalah perbedaan
keyakinan ataupun tempat ibadat. Bahkan ketika suatu komunitas agama hendak membangun tempat ibadat, komunitas dari agama lainnya seringkali turut membantu. Mungkin
di Bekasi ini kulturnya beda, sehingga hal-hal seperti ini
[pembangunan tempat ibadat] menjadi masalah.
Ada dua hal yang menonjol dalam persepsi Polri mengenai
pe­ran mereka dalam penanganan konflik agama. Pertama, Polri
memahamiperannya terutama sebagai pemelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Polri hanya fokus pada aspek pengamanan saja, tidak terlibat mengurusi soal keyakinan,”
ungkap seorang polisi. Menyangkut tugas Polri melindungi hak
beribadat warga, seorang perwira Polri mengatakan, “Hal itu bukan dipahami dalam arti Polri mempersilakan siapa pun yang hen“hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya”
(butir d). Ayat (2) Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa bagian dari HAM
yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (nonderogable rights) antara lain adalah “hak beragama” (butir d). Selanjutnya
Pasal 6 Peraturan itu menyebutkan bahwa HAM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri meliputi:
“hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai
keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama
masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarga negaraan tanpa
diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI”
(butir b); “hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang
cacat, orientasi seksual” (butir d).
198
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
dak beribadat di manapun, lalu kemudian Polri menjaganya. Kalau
seperti itu, bisa-bisa kami yang menjadi sasaran amuk massa. Peran
yang dilakukan Polri ialah ketika ada ketegangan menyangkut soal
tempat ibadat, petugas Polri hadir di lokasi untuk mencegah terjadinya bentrokan.”Kedua, Polri memandang dirinya harus berpe­
ran sebagai pihak yang netral atau tidak memihak pada salah satu
pihak yang bertikai. Seorang anggota Polri mengemukakan,“Meski
kami memiliki keyakinan agama sendiri, ketika kami menangani
konflik agama, kami tetap NKRI” (wawancara, 12 Februari 2013).
Kendati polisi mengaku bahwa mereka mengambil sikap untuk
tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai, polisi tetap
dipersepsikan tidak netral oleh kedua belah pihak. Oleh warga
yang menolak kehadiran tempat ibadat HKBP Filadelfia, polisi
dianggap membela pihak HKBP Filadelfia dengan membiarkan
mereka melakukan aktivitas ibadat di lokasi yang belum ada izin
penggunaan sebagai tempat ibadat. “Pada mulanya kami, polisi, dianggap membela pihak HKBP. Kami menjadi sasaran makian, kecaman, dan bahkan aksi-aksi pelemparan. Tetapi kami tetap bertindak
persuasif. Kini masyarakat sudah lebih memahami bahwa kehadiran kami bukanlah untuk membela jemaat HKBP, tetapi sematamata untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban msyarakat,”
ungkap Kapolsek Tambun (wawancara, 3 Februari 2013).
Sebaliknya, oleh pihak HKBP, polisi dipandang cenderung memihak kepada kelompok mayoritas. Polisi tidak sungguh-sungguh
dalam menjamin hak beribadat jemaat HKBP. Polisi dipandang
me­l akukan pembiaran, khususnya ketika membiarkan massa
melakukan aksi-aksi yang menggangu aktivitas ibadat jemaat HKBP
serta melakukan tindakan-tindakan yang telah menjurus kepada
kekerasan, seperti pelemparan. Selain dipandang tidak netral,
beberapa perwira polisi juga dinilai bersikap intoleran. Namun,
sebagian aparat kepolisian juga dinilai pihak HKBP sebenarnya
telah mencoba berusaha menjaga terjadinya bentrokan. “Saya sampai kasihan melihat Kapolsek Tambun berlari kesana ke sini untuk
menenangkan massa, sementara polisi lainnya hanya diam saja,”
kata Pendeta Palti H. Panjaitan (wawancara, 12 Februari 2013).
Menyangkut pembangunan tempat ibadat, Polri menilai hal itu
sebagai domain kewenangan instansi lain. Selain itu, ada prosedur
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
199
yang harus ditempuh oleh pihak yang berkepentingan. Prosedur
dimaksud ialah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemerliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian
Tempat ibadat.34 Terkait dengan kasus HKBP Filadelfia, Wakapolresta Bekasi AKBP Haryanta mengatakan, “Pihak HKBP kan belum
memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan tempat ibadat. Mereka belum mendapat rekomendasi dari
Kantor Kemenag dan FKUB, yang menjadi salah satu syarat untuk
memperoleh IMB. Mereka baru mendapat ijin lingkungan. Itupun
kemudian dipersoalkan masyarakat karena sebagian masyarakat
menilai ada manipulasi dalam proses pengumpulan tanda tangan
dukungan dari masyarakat.” Ketika ditanya jika memang benar
ada manipulasi dalam pengumpulan dukungan dari masyarakat
sekitar, mengapa hal itu tidak diproses sebagai tindak pidana penipuan, AKBP Haryanta mengatakan, “Hal itu sebenar­nya bisa saja
dilakukan. Tapi kami tidak ingin mengedepankan aspek pidana.
Kami ingin agar persoalan ini diselesaikan melalui musyarawah
hingga tuntas” (wawancara, 3 Februari 2013).
Politik Lokal
Dalam kasus HKBP Filadelfia, terlihat perbedaan sikap antara apa­
rat pada level pemerintahan desa dan level di atasnya. Pada tingkat
desa, Kepala Desa dan beberapa aparat di bawahnya memperliPersyaratan pendirian tempat ibadat diatur dalam Pasal 14 Peraturan
Bersama itu yang berbunyi: (1) Pendirian tempat ibadat harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknisbangunan gedung. (2) Selain
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian tempat
ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan
Kartu Tanda Penduduk pengguna tempat ibadat paling sedikit 90 (Sembilan
puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat
batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan
masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan
oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen
agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah
berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan tempat ibadat.
34
200
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
hatkan sikap positif dalam upaya memfasilitasi rencana pendirian
bangunan gereja HKBP Filadelfia. Sebaliknya, proses pengurusan
izin tempat ibadat mengalami kendala ketika proses itu telah naik
ke tingkat kecamatan dan kabupaten.
Ketika ditanya mengenai hal ini, Sukardi HN, yang menjabat
sebagai kepala desa selama dua periode (2002-2007 dan 2007-2012),
mengemukakan, “Meski saya adalah seorang Muslim, tugas saya
sebagai kepala desa kan memfasilitasi kebutuhan warga saya akan
tempat ibadat. Saya tidak mempersoalkan masalah keyakinan karena itu kan urusan pribadi-pribadi.” Sukardi melihat kehadiran agama lain sebenarnya tidak harus dilihat sebagai ancaman. “Menurut
saya sih, kalau ustadnya benar, kehadiran agama lain justru memperkuat agama kita. Kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang
mendorong kita untuk berkompetisi melakukan kebaikan,” ungkap
Sukardi (wawancara, 17 Februari 2013).
Atas dasar sikap itu, sebagai Kepala Desa saat itu, Sukardi me­
merintahkan Ketua RW 09 Bongkon, dengan dibantu beberapa
ketua RT, memfasilitasi pencarian dukungan dari warga setempat.
Dari prosesitu, diperoleh daftar masyarakat yang tidak keberatan
dengan rencana pendirian gereja HKBP sebanyak 257 orang. Daftar
itu selanjutnya disahkan Kepala Desa. Selain itu, Kepala Desa juga
memeriksa daftar calon pengguna tempat ibadat yang diajukan
HKBP Filadelfia. Setelah melakukan pengecekan, lalu ia mengesahkan daftar calon pengguna yang memang bermukim di lingkungan
Desa Jejalen Jaya berjumlah 117 orang. Selanjutnya Kepala Desa
mengeluarkan surat mengenai ijin persetujuan pendirian gedung
gereja HKBP Filadelfia dengan surat No. 451.2/09/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007.
Sukardi menolak informasi yang menyebutkan bahwa ia tidak
mengecek daftar penduduk. “Saya tidak asal tanda tangan. Saya
cek satu per satu. Kan saya kenal dengan warga saya,” kata Sukardi.
Ia juga menolak informasi yang mengatakan bahwa telah terjadi
manipulasi tanda tangan dukungan warga atau bahwa warga telah
disodorkan blangko kosong. “Warga telah diberitahu bahwa formulir itu untuk keperluan rencana pendirian gereja,” ungkapnya.
Memang saat itu, menurutnya, ada satu warga yang tidak tanda
tangan. Menurut Sukardi, warga itu mengatakan, “Pokoknya saya
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
201
ikut Pak RW aja. Pak RW aja yang tanda tangan.” Inilah, menurut
Sukardi, yang kemudian dijadikan bukti oleh warga yang menentang bahwa telah terjadi manipulasi tanda tangan(wawancara, 17
Februari 2013).
Isu adanya manipulasi tanda tangan dukungan warga inilah, di
samping adanya penolakan yang dilakukan sebagian warga lainnya, yang justru menjadi pertimbangan utama pemerintah tingkat
selanjutnya, baik Pemerintah Kecamatan Tambun Utara, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk tidak memproses permohonan rekomendasi
pendirian gereja yang diajukan HKBP Filadelfia. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Bekasi malah mengeluarkan surat keputusan mengenai penyegelan lokasi rencana pendirian gereja pada 31 Desember
2009 (mengenai proses ini, lihat bagian deskripsi konflik).
Keputusan penyegelan lokasi rencana pendirian gereja HKBP
oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, meski telah dikalahkan secara
hukum oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ban­
dung, yang diperkuat oleh putusan PT TUN Jakarta, tetap belum
dibatalkan hingga saat penelitian ini dilakukan. Mengenai soal
putusan PTUN tersebut, Kepala Kesbangpollinmas Pemda Kab.
Bekasi Drs. Hasan Basri mengatakan bahwa Pemkab Bekasi menghormati putusan PTUN soal harus dibukanya segel di lokasi tersebut. Hal itu telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi putusan PTUN
itu kepada warga setempat. Namun, kata Hasan, penolakan warga
ternyata masih sangat besar. “Pemerintah tidak ingin mencabut kebijakan penyegelan itu jika kemudian hal itu malah memicu konflik
yang lebih besar,” katanya (wawancara, 11 Februari 2013).
Namun, menyangkut penggunaan lokasi tersebut sebagai tempat ibadat, Hasan meminta agar pihak HKBP juga mengikuti pro­
sedur yang berlaku untuk pembangunan tempat ibadat. Karena,
menurutnya, hingga saat ini pihak HKBP belum memiliki IMB tempat ibadat, termasuk sejumlah persyaratan yang dibutuhkan seperti
rekomendasi FKUB dan Kantor Kemenag Kab. Bekasi. “Pengikut
HKBP yang terdaftar sebagai warga Desa Jejalen Jaya hanya 3
orang. Kebanyakan calon pengguna tempat ibadat justru berasal
dari desa tetangganya,” kata Hasan (wawancara, 11 Februari 2013).
Kebijakan penyegelan yang diambil Pemda Kabupaten Bekasi
202
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
tetap menjadi pertimbangan Polri dalam melakukan tugas pengamanan. Dalam kegiatan apel pengarahan pasukan dalam rangka
pengamanan konflik tempat ibadat jemaat HKBP Filadelfia, pimpinan pasukan senantiasa memberikan arahan bahwa lokasi tanah
milik jemaat HKBP hingga saat itu masih disegel oleh Pemda Kabupaten Bekasi. Sebaliknya informasi mengenai putusan PTUN Ban­
dung maupun PT TUN Jakarta yang menganggap ilegal kebijakan
penyegalan itu — sepanjang yang kami ketahui dari observasi lapangan — tidak pernah disampaikan dalam acara apel pengarahan
pasukan.
Meski aparat kepolisian sudah pasti tidak akan mengambil tindakan yang bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah
(dalam kasus ini Pemerintah Kabupaten Bekasi), bukan berarti
polisi sepenuhnya ‘nyaman’ dengan situasi tersebut. Dalam ber­
bagai percakapan dengan sejumlah perwira polisi terungkap bahwa mereka memandang pemerintah daerah belum maksimal dalam
upaya menyelesaikan konflik yang terjadi, padahal kewenangan
untuk itu berada di tangan pemerintah (daerah). AKBP Haryanta,
Wakil Kapolresta Bekasi saat itu, mengibaratkan apa yang dilakukan polisi saat ini hanya seperti tindakan “mencegah bara api yang
ada agar tidak membesar”, sementara Polri sendiri tidak dapat
memadamkan bara api itu. Hal itu karena Polri tidak memiliki kewenangan untuk memadamkan bara api tersebut. “Yang memiliki
alat pemadam kebakaran sekaligus yang memiliki kewenangan
untuk menggunakan alat itu adalah pemerintah (daerah), bukan
polisi. Tugas polisi hanyalah menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat; berupaya mencegah agar ketegangan yang terjadi
tidak meluas atau meningkat menjadi bentrokan atau kekerasan,”
katanya (wawancara, 10 Februari 2013).
Opini Publik
FKUB Kabupaten Bekasi dibentuk pada 10 Juli 2007, untuk ke­
pengurusan periode 2007-2012. Untuk periode 2012-2017, FKUB
diketuai Sulaeman Zachawerus.35 Adapun sekretarisnya adalah
Sulaiman Zachawerus adalah Ketua Garda Umat Islam Kota Bekasi (GA­
MIS). Lahir di Jakarta pada 25 April 1948, dari orang tua yang berasal dari
Ternate-Halmahera, Maluku Utara. Ia aktif dalam berbagai upaya menentang
kristenisasi di Kota dan Kabupaten Bekasi. http://www.voa-islam.com/read/
35
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
203
Sudarno Sumodimedjo, dari unsur Muhammadiyah Kab Bekasi.
Menurut Sudarno, FKUB berkali-kali turun ke Ds. Jejalen Jaya ketika ketegangan antara warga setempat dan jemaat HKBP terjadi.
Selain itu, FKUB, bersama pihak-pihak lainnya seperti Pemda
dan Kepolisian, juga telah mencoba melakukan dialog dan fasilitasi dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Namun hingga
kini belum membuahkan hasil. Menurut Sudarno, permasalahan
HKBP di Bekasi terkait dengan problem asimilasi dan akulturasi.
“Berdasarkan hasil operasi lilin yang dilakukan pada 2012, diketahui ada 123 titik lokasi yang dijadikan tempat ibadat, baik berupa
rumah maupun ruko. Bahkan di komplek perumahan yang sama
di mana terdapat jemaat HKBP, ada sebuah rumah yang digunakan
sebagai tempat kebaktian jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI), tapi
sejauh ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat,” ungkap Sudarno.
Menurut Sudarno, interaksi sosial jemaat HKBP dan warga setempat kurang baik, sehingga masalah kebaktian dan tempat ibadat jemaat HKBP menjadi turut dipersoalkan (wawancara, 4 Maret 2013).
Terkait dengan permohonan rekomendasi pendirian tempat
ibadat yang diajukan HKBP Filadelfia, Sudarno mengemukakan
bahwa FKUB hingga saat ini belum memberikan jawaban tertulis
karena pada prinsipnya FKUB tidak ingin membuat jawaban yang
menghalangi proses pendirian tempat ibadat. “Namun, kenyataan
di lapangan, penolakan terhadap rencana pendirian gereja HKBP
sangat besar,” ungkap Sudarno. Selain itu, sebagian warga mempersoalkan proses HKBP dalam memperoleh persetujuan dari warga setempat. “Sebagian warga mengaku tidak tahu bahwa tanda
tangan yang diminta kepada mereka adalah untuk kepentingan
pendirian tempat ibadat. Mereka mengaku diinformasikan bahwa
tanda tangan mereka diperlukan untuk memperoleh KTP gratis
dan bantuan,” kata Sudarno.
Menurut Sudarno, sejalan dengan sikap Pemda, FKUB sebenar­
nya telah memberi saran agar HKBP menerima opsi tempat ibadat sementara yang ditawarkan pemerintah, sambil menunggu
upclose/2010/06/24/6120/kh-sulaiman-zachawerus-gerombolan-kristenmembuat-kisruh/ ; “Ribuan Umat Islam Bekasi Akan Turun Ke Jalan Tolak
Kristenisasi,” 29 Desember 2012, lihat http://www.islampos.com/ribuanumat-islam-bekasi-akan-turun-ke-jalan-tolak-kristenisasi-35478/
204
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
proses pencarian lokasi yang lebih tepat. Karena, jika ingin tetap
memaksakan mendirikan gereja di lokasi yang saat ini dipersoalkan, hal itu tetap belum memungkinkan hingga saat ini. Sementara
itu, Pdt Adrian Matkussa mengatakan bahwa pihak HKBP sendiri
cende­rung mengabaikan saran FKUB. “Mereka ingin berjalan dengan cara sendiri, ya terserah. Yang pasti, kami telah memberi ber­
bagai saran penyelesaian terkait masalah tersebut. Kami juga telah
berkali-kali memfasilitasi pertemuan jemaat HKBP dan warga, tapi
beberapa kali pihak HKBP malah tidak menghadiri upaya fasilitasi
tersebut,” ujar Matkussa (wawancara, 4 Maret 2013).
Selain sebagai wakil Kristen di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Adrian Matkussa adalah Ketua Forum Persekutuan Gereja se-Kabupaten Bekasi, yang mewadahi sebanyak 42 denominasi
Kristen. Forum Persekutuan Gereja se-Kabupaten Bekasi ini berbe­
da dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), yang di dalamnya HKBP ikut bergabung. Pdt Adrian Matkussa mengatakan, “PGI
selama ini tidak pernah berkomunikasi atau meminta pandangan
dari dirinya terkait permasalahan tempat ibadat HKBP di Desa
Jejalen Jaya.”
Menurut Adrian, pengikut HKBP telah ada di wilayah itu sejak
1990-an. Mereka sempat membangun ruko di Perumahan Villa 2
untuk digunakan sebagai tempat ibadat. Tapi kemudian ditolak
warga. Lalu mereka sempat mengadakan acara kebaktian di rumah
Tigor Tampubolon, juga di Perumahan Vila 2. Pada mulanya ibadat
mereka tidak dipersoalkan. Tapi suatu kali pernah terjadi keributan
antara jemaat dan warga menyangkut parkir kendaraan. Ketika
seorang warga hendak memarkir mobil dan terhalangi oleh motor
jemaat, ia meminta motor dipindahkan, tetapi jemaat HKBP malah
marah. “Inilah yang memicu penolakan kegiatan ibadat HKBP di
rumah salah seorang jemaat mereka di Perumahan Vila 2,” ungkap
Adrian.
Menurut Adrian, permasalahan HKBP sebenarnya sederhana,
yaitu HKBP dipandang tidak menghargai warga setempat. “Di berbagai forum rapat, ust Naimun cs selalu mengatakan bahwa HKBP
tidak menghargai mereka,” kata Pdt. Adrian. HKBP hanya melakukan pendekatan ke kepala desa, tapi tidak melakukan pendekatan
kepada masyarakat. “Mereka mungkin telah mendatangi masyara-
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
205
kat, tapi kelihatannya baru sebagian saja yang didekati,” ungkap
Adrian. Adrian sendiri mengaku bahwa ketika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat bagi pembangunan gerejanya, ia
melakukan pendekatan selama bertahun-tahun kepada berbagai
tokoh masyarakat. “Bayangkan, saya berusaha mendekati masyarakat sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun, baru saya bisa membangun
gereja saya [di Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan],”
ungkap Adrian. Kini gereja Setia Allah pimpinan Adrian Matkussa
merupakan satu-satunya gereja yang telah memiliki IMB tempat
ibadat di Kecamatan Tambun Selatan.
Mengenai peran aparat kepolisian, baik Sudarno maupun Ad­
rian Matkussa melihat aparat kepolisian telah bekerja maksimal
dalam menangani konflik tempat ibadat HKBP Filadelfia. “Setiap Minggu, selama lebih dari setahun, aparat kepolisian terus
mengerahkan pasukan untuk mencegah terjadinya bentrokan. Bisa
dibayangkan, berapa banyak biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh kawan-kawan dari kepolisian,” ungkap Sudarno.
Pandangan negatif terhadap kinerja kepolisian datang dari
kalangan LSM. Kontras, misalnya, memandang bahwa aparat
kepolisian hanya diam dan membiarkan massa melakukan penye­
rangan terhadap jemaat HKBP sehingga jemaat HKBP tidak dapat
beribadah di lokasi tanah milik mereka sendiri. Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar mengatakan, “Setiap ibadah hari Minggu
sejumlah anggota Polsek Tambun bahkan Kapolsek Tambun turut
hadir di tempat kejadian perkara. Tetapi mereka hanya diam saja
dan membiarkan.” Selain itu, polisi juga dinilai tidak netral. Polisi
dinilai lebih melindungi kelompok-kelompok kuat dan mayoritas.
“Polisi tidak berada dalam posisi yang netral untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu, polisi seolah takut dan diam saja,” kata
Haris seperti dikutip dalam Tempo.co (“Kontras: Polisi Titik Lemah
Kekerasan HKBP Filadelfia,” Minggu 6 Mei 2012; http://www.
tempo.co/read/news/2012/05/06/214402025; diakses 8 Februari
2013).
Interaksi Polisi dengan Aktor Konflik
Konflik tempat ibadat jemaat HKBP Filadelfia telah berlangsung
206
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
selama bertahun-tahun. Lamanya durasi konflik dan pengalaman
interaksi polisi dengan aktor-aktor konflik turut memengaruhi di­
namika tindak pemolisian yang dilakukan aparat kepolisian.
Ketika konflik mulai mengalami eskalasi pada akhir 2009, kegiatan pengamanan masih dilakukan di sekitar lokasi objek seng­
keta. Namun karena ketegangan dan kericuhan antara jemaat
HKBP yang melaksanakan ibadat di lokasi tanah mereka dengan
masyarakat sekitar yang menolak semakin lama semakin intens,
maka aparat kepolisian mengambil tindakan untuk memperlebar
sekat atau jarak antara kedua belah pihak yang berkonflik.
Tindakan tersebut diambil terutama ketika eskalasi konflik menjadi semakin besar pada 2012. Penempatan pasukan pengamanan
bergeser menjadi ke depan Perumahan Vila Bekasi Indah 2, yang
berjarak sekitar 900 meter dari lokasi tanah yang biasa dijadikan
tempat ibadat oleh jemaat HKBP. Menurut keterangan sejumlah
perwira, hal itu dilakukan karena Perumahan Vila Bekasi Indah 2
di mana terdapat sektretariat sekaligus rumah tinggal pimpinan
jemaat HKBP menjadi lokasi transit jemaat HKBP sebelum menuju
ke lokasi tanah tempat ibadat. Selain itu, dipilihnya Perumahan Vila
Bekasi Indah 2 sebagai lokus penempatan pasukan karena wilayah
itu sudah termasuk dalam wilayah Desa Satria Jaya Kecamatan
Tambun Selatan, sedangkan massa penentang umunya berasal dari
Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara. “Dengan begitu warga
tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan aksi penolakan
mereka hingga ke lokasi ini,” ungkap Kapolsek Tambun.
Polisi sendiri mengaku bahwa kehadiran mereka bukan untuk
menghadang atau menghalangi jemaat HKBP yang hendak beribadat, melainkan melakukan persuasi agar jemaat HKBP mau menggunakan fasilitas tempat ibadat sementara yang disediakan Peme­
rintah Kabupaten Bekasi di Gedung Guru di Komplek Metland
Tambun. “Jika jemaat HKBP tetap memaksa untuk menuju lokasi
tanah mereka, polisi tidak akan menghalangi.” Hal yang dilakukan
polisi biasanya adalah mengiringi jemaat HKBP menuju lokasi. Namun ketika masyarakat melakukan penghadangan sebelum sampai
di lokasi, polisi juga tidak melakukan tindakan pembubaran massa.
Polisi berupaya memediasi negosiasi antara massa yang menentang
dan pihak jemaat HKBP Filadelfia. Ketika negosiasi mengalami
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
207
kebuntuan dan kericuhan mulai terjadi, polisi biasanya berusaha
menjauhkan jemaat HKBP dari massa dan menggiring kembali
jemaat ke Perumahan Vila Bekasi Indah 2.Menurut keterangan
seorang perwira polisi, mereka tidak mau mengambil langkah pembubaran massa karena menghindari terjadinya bentrokan.
Saat penelitian dilakukan, komunikasi antara aparat kepolisian dan pimpinan HKBP Filadelfia terlihat memburuk. “Biasanya
kami selalu berkomunikasi [dengan Pendeta Palti]. Kalau hendak
melakukan aktivitas ibadat, biasanya Pak Pendeta menginformasikan kepada kami via sms. Tapi sudah beberapa minggu terakhir komunikasi kami terputus. Kami beberapa kali mencoba mendatangi
rumah Pak Pendeta, tapi kami tidak pernah lagi dibukakan pintu.
SMS kami juga tidak pernah lagi dijawab,” kata Kapolsek Tambun
(wawancara, 20 Februari 2013).
Perkembangan terakhir memperlihatkan Polri mulai mengambil
langkah hukum terhadap kedua belah pihak aktor konflik. Sekitar
November 2012, polisi melakukan pemanggilan terhadap Abdul Aziz,
anak H. Naimun, sebagai saksi. Baik Abdul Aziz maupun H. Naimun merupakan tokoh setempat yang memimpin penolakan warga
terhadap rencana pendirian bangunan gereja HKBP Filadelfia. Pada
pemanggilan kedua, Abdul Aziz telah ditetapkan sebagai tersangka
terkait dugaan tindak pengancaman pembunuhan terhadap Pdt Palti
H. Panjaitan (Voice of al-Islam, 5 Januari 2013).
Pada Maret 2013, polisi juga mulai melakukan proses hukum
terhadap Pdt. Palti H. Panjaitan, yang dilaporkan oleh Abdul Aziz
ke Polresta Bekasi atas dugaan kasus pemukulan terhadap dirinya
pada insiden 24 Desember 2012.
Kesimpulan, Prospek dan Rekomendasi
Riset ini memperlihatkan bahwa dalam menangani konflik pembangunan tempat ibadat HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, aparat kepolisian cende­
rung memfokuskan peran mereka sebagai pemelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian juga berupaya untuk
tidak memihak pada salah satu dari pihak yang bertikai, baik pihak
HKBP Filadelfia ataupun pihak warga yang menolak rencana pembangunan tempat ibadat HKBP Filadelfia.
208
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Aparat kepolisian juga terlihat bersikap sangat hati-hati. Alasan
utamanya tampaknya ialah karena konflik ini melibatkan sentimen keagamaan. Hal ini ditunjukkan oleh keputusan untuk menyiagakan pasukan dalam jumlah yang cukup banyak, sekitar 200
orang, setiap hari Minggu guna mengantisipasi terjadinya bentrok
antara jemaat HKBP dan warga setempat yang melakukan penolakan. Kegiatan pengamanan setiap hari Minggu ini telah berlangsung lebih dari setahun. Penyiagaan pasukan dalam jumlah yang
memadai di lokasi didasari atas pertimbangan terkait jumlah massa
yang akan dihadapi serta jarak dan kondisi akses ke lokasi yang
tidak memungkinkan untuk melakukan mobilisasi pasukan dalam
waktu cepat.
Kehati-hatian itu juga terlihat dari keputusan pimpinan Polri
untuk tidak membekali petugas lapangan yang dikerahkan de­
ngan peralatan senjata api maupun pentungan. Ini dilakukan guna
menghindari kemungkinan terjadinya penggunaan senjata yang
berlebihan, selain untuk mennghindari terciptanya situasi tegang
di lokasi pengamanan. Meski sempat terjadi beberapa kali insiden
ketegangan dan kericuhan antara warga dan jemaat HKBP Filadelfia, sejauh ini aparat kepolisian berhasil mencegah jatuhnya korban
jiwa maupun kerusakan properti, seperti yang sering terjadi dalam
beberapa kasus konflik keagamaan lainnya.
Riset ini juga memperlihatkan bahwa peran aparat keamanan,
khususnya kepolisian, dalam penanganan konflik bersifat terbatas.
Hal ini karena aparat kepolisian memandang tugas utama mereka
adalah melakukan pengamanan guna mencegah terjadinya bentrokan atau kekerasan, sementara tugas penyelesaian konflik tempat
ibadat itu sendiri merupakan kewenangan pemerintah, dalam kasus ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Hal lain yang perlu digarisbawahi ialah kebijakan pemerintah
daerah sebagai faktor penting yang menjadi constraint bagi tindak
pemolisian yang dilakukan aparat kepolisian. Meski aparat kepolisian memiliki keleluasaan dalam menentukan taktik pemolisian
yang dilakukan, secara keseluruhan tindak pemolisian itu tidak
akan bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Dalam kasus konflik tempat ibadat HKBP Filadelfia, kebijakan penyegelan tanah miliki HKBP Filadelfia oleh
HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi
209
Pemda Kabupaten Bekasi, meski telah dianggap batal demi hukum
oleh putusan PTUN Bandung, yang diperkuat putusan PT TUN Jakarta, tetap dijadikan pedoman umum bagi aparat kepolisian untuk
melaksanakan kegiatan pengamanan di lokasi konflik.
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menawarkan fasilitas tempat ibadat sementara bagi jemaat HKBP Filadelfia. Pertama, Gedung Guru yang terletak di Komplek Metland Tambun. Kedua,
gereja Jemaat Setia Allah di Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan. Hingga saat ini pihak HKBP Filadelfia masih menolak tawaran kedua tempat alternatif itu. Aparat kepolisian sendiri
cenderung mendukung solusi penyelesaian yang ditawarkan Pe­
merintah Kabupaten Bekasi. Tawaran untuk beribadat di tempat
yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bekasi inilah yang juga
selalu disampaikan aparat kepolisian ketika melakukan persuasi
kepada pihak HKBP Filadelfia.
Sejauh ini aparat kepolisian berhasil mencegah terjadinya bentrokan atau kekerasan dalam konflik antara warga dan jemaat
HKBP Filadelfia namun sebagian pihak, termasuk para pegiat
HAM dan pihak HKBP sendiri, memandang aparat kepolisian gagal dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak beribadat
warga. Aparat kepolisian dinilai tidak mampu memberi jaminan
keamanan dan perlindungan bagi jemaat HKBP dan juga dinilai
cenderung membiarkan aksi-aksi disruptif warga yang menyebabkan jemaat tidak dapat menjalankan hak beribadat di lokasi tanah
milik mereka di Desa Jejalen Jaya.***
7
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
GKI Yasmin, Bogor Barat, Kota Bogor
Pendahuluan
Konflik pendirian gereja GKI Yasmin adalah satu di antara konflik
tempat ibadat yang belum selesai hingga riset ini dilaporkan. Se­
panjang konflik, sejumlah ketegangan antara jemaat gereja de­ngan
massa penentang sempat memanas. Tetapi, ketegangan di lokasi
bakal pos gereja itu umumnya berlangsung tanpa kekerasan. Kedua
belah pihak menahan diri menggunakan kekerasan terutama mempertimbangkan kehadiran polisi di lokasi setiap kali insiden terjadi.
Sekalipun demikian, kehadiran polisi tersebut bukan tanpa ca­
tatan. Oleh kedua belah pihak, polisi dinilai tidak netral. Menurut
pihak GKI Yasmin, polisi lebih sering mengakomodasi tuntutan
para penentang daripada melindungi hak-hak jemaatnya. Sementara itu, dalam pandangan massa penentang, polisi tidak bisa tegas
terhadap keberadaan gereja yang mereka anggap tidak sesuai de­
ngan ketentuan.
Bab ini akan dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama, pe­
ngan­tar, berisi argumen dan struktur tulisan. Bagian kedua memaparkan data sosial keagamaan di Kota Bogor. Bagian ketiga,
membagi inti konflik GKI Yasmin ke dalam tiga fase: fase awal
(awal 2002-April 2010), fase kedua (April 2010-Maret 2011) dan
fase ketiga (Maret 2011-Desember 2012). Bagian keempat mendis-
211
212
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
kusikan dinamika pemolisian konflik GKI Yasmin dilihat dari tindakan pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal-prosedural
pemolisian, karakter kelembagaan Polri, budaya kepolisian, politik
lokal, opini publik, dan interaksi polisi dan aktor konflik. Akhirnya,
bagian kelima memaparkan pelajaran dari konflik tempat ibadat
ini dan menyajikan beberapa rekomendasi untuk pemolisian yang
lebih baik di masa depan.
Sekilas tentang GKI Yasmin dan Demografi Kota Bogor
GKI Yasmin terletak di Komplek Taman Yasmin, Kelurahan Curug
Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut
sensus kependudukan tahun 2010, penduduk Kota Bogor berjumlah 950 ribu jiwa (BPS Kota Bogor 2011: xxi).
Berdasarkan agama yang dianut, 90 persen penduduk kota Bogor memeluk agama Islam. Sisanya, penganut agama Kristen (5%),
Katolik (3%), Hindu (1%) dan Buddha (1%). Adapun jumlah tempat
ibadat di Kota Bogor terdiri dari: masjid (615 buah), musala (566
buah), gereja Kristen (19 buah), gereja Katolik (8 buah), pura (3
buah) dan vihara (9 buah) (BPS Kota Bogor 2011: 38).
GKI Yasmin merupakan gereja bakal pos sinode Gereja Kristen
Indonesia (GKI)—salah satu denonimasi Persekutuan Gereja-gereja
Indonesia (PGI)—di Kota Bogor. GKI Yasmin menginduk ke GKI
Pengadilan. Sebagai gereja baru, GKI Yasmin diharapkan dapat menampung jemaah GKI yang berdomisili di sekitar kelurahan Curug
Mekar dan sekitarnya, yang tak lagi bisa ditampung gereja induk di
jalan Pengadilan.
Panitia pembangunan memilih Komplek Taman Yasmin sebagai
lokasi baru karena jumlah jemaat GKI di sekitar komplek relatif
banyak. Terletak di kelurahan Curug Mekar, kecamatan Bogor Ba­
rat, Komplek Taman Yasmin yang dikembangkan PT Inti Innovaco
sejak tahun 1994 ini dianggap tempat yang paling strategis untuk
pendirian gereja kedua GKI di Kota Bogor.1
Konflik, Sengketa, dan Masalah GKI Yasmin
Untuk memudahkan pemahaman mengenai konflik GKI Yasmin,
“Taman Yasmin,” http://intiinnovaco.co.id/taman-yasmin/, Intiinnovaco.
co.id (diakses pada 22 Mei 2013).
1
GKI Yasmin, Kota Bogor
213
bagian ini membagi ketegangan ke dalam tiga fase. Fase pertama
(awal 2002-April 2010), proses awal pendirian gereja hingga memperoleh IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Fase ini ditutup dengan
keputusan Pemkot (Pemerintah Kota) menggembok dan menyegel
gerbang calon gereja. Fase kedua (April 2010-Maret 2011), jemaat
GKI Yasmin mulai beribadah di depan gerbang gereja yang disegel.
Pada fase ini, ketegangan di lokasi gereja mulai meningkat. Warga
sekitar dan para pendukungnya merespon aktivitas ibadah tersebut
dengan sejumlah aksi, seperti demonstrasi dan tabligh akbar. Dan,
pada fase ketiga (Maret 2011-Desember 2012), ketegangan antara
jemaat GKI Yasmin dan massa penentangnya semakin memanas,
khususnya pada saat jemaat GKI Yasmin akan melaksanakan ibadah jelang Natal tahun 2012. Pada fase ini pihak penentang berupaya membubarkan aktivitas ibadah di sekitar lokasi Komplek
Taman Yasmin.
Fase Pertama (Awal 2002-April 2010)
Fase ini bisa bisa ditelusuri dari awal jemaat GKI Pengadilan,
Bogor, memutuskan untuk mendirikan gereja baru. Sekitar tahun
2001, keinginan tersebut mulai direalisasi dengan mencari lokasi
yang paling mungkin. Karena tanah fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) di dalam Komplek Taman Yasmin sudah
dipakai bangunan masjid, panitia membeli tanah satu kavling di Taman Yasmin sektor III, persis di depan jalan utama Yasmin. Panitia
membeli tanah 1.721 m² itu dari PT Inti Innovaco secara bertahap.2
Setelah melunasi tanah, panitia pembangunan gereja GKI Yasmin kemudian mengajukan perizinan pembangunan gereja kepada Pemerintah Kota. Panitia mulai mensosialisasi rencana pem­
bangunan gereja kepada warga sekitar Komplek Taman Yasmin
sejak 10 Maret 2002. Sekitar 170 orang menghadiri acara tersebut
dan menandatangani surat pernyataan tidak keberatan pem­ba­
ngunan gereja. Setahun kemudian, 1 Maret 2003, penitia kembali
mengadakan acara silaturahmi dengan tokoh pemuda untuk membicarakan rencana lanjutan pembangunan gereja (Tim GKI Yasmin
2010: 4).
“Sejarah Masalah GKI Yasmin (Jayadi Damanik)” http://www.youtube.com/
watch?v=OnCflQAMSKY, Youtube.com, (diakses pada 21 Mei 2013).
2
214
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Selasa, 25 Oktober 2005, panitia mengajukan surat permohonan rekomendasi pembangunan gereja kepada Walikota. Sambil
menunggu jawaban Walikota, panitia kembali mengadakan so­
sialisasi kepada warga Curug Mekar tiga bulan berikutnya (08 Ja­
nuari 2006). Dalam pertemuan itu, 42 orang warga Curug Mekar
membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan tidak keberatan
atas pembangunan gereja di kelurahan Curug Mekar. Empat hari
kemudian (12 Januari 2006), panitia kembali mengadakan acara
sosialisasi pembangunan gereja dengan warga. Kali ini pertemuan
dihadiri 71 orang dari RW 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 kelurahan Curug Mekar. Selain warga, hadir pula ketua RW, ketua RT, pengurus
DKM masjid dan tokoh masyarakat. Dua hari berikutnya, 14 Ja­
nuari 2006, 25 orang warga Curug Mekar menandatangani surat
pernyataan tidak keberatan pembangunan gereja. Panitia mengadakan sosialisasi tahap akhir pada 15 Januari 2006 kepada sekitar 40
orang penduduk sektor III/RW VIII kelurahan Curug Mekar (Tim
GKI Yasmin 2010: 4-6).
Selanjutnya, secara berututan, panitia mendapat surat rekomendasi pendirian gereja dari Pemkot, dalam hal ini Walikota (15
Februari 2006), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota (03
Maret 2006), Kantor Pertanahan Kota Bogor (14 Maret 2006), Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor (15 Maret 2006), Dinas
Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor (12 April 2006), dan Dinas
Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (30 Mei 2006). Akhirnya,
Walikota Bogor menandatangani Surat Keputusan tentang Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), pada hari Kamis, 13 Juli 2006. Dua
bulan kemudian, 19 Agustus 2006, panitia mengadakan acara peletakan batu pertama yang dihadiri pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), pejabat
kelurahan dan masyarakat. Meski tidak hadir, Walikota Bogor saat
itu menyampaikan sambutan yang dibacakan asistennya (Tim GKI
Yasmin 2010: 6-9).
Sebenarnya, warga yang keberatan pendirian gereja sudah muncul pada saat sosialisasi sebelum IMB gereja keluar. Ketua salah
satu Rukun Tetangga (RT) di sekitar Komplek Taman Yasmin menyatakan, sebagaimana dituturkan Ketua RW 08 (wawancara, 5 Juli
2010), “Atas nama iman, saya keberatan atas rencana pendirian ge-
GKI Yasmin, Kota Bogor
215
reja itu.” Suara keberatan ini kemudian menjadi embrio penolakan
warga lain dan kemudian bergabung dalam organisasi Forkami
(Forum Komunikasi Muslim Indonesia).3 Pada masa itu, sejumlah
organisasi Islam di Bogor gencar demonstrasi untuk sejumlah isu,
seperti pembubaran Ahmadiyah dan menolak pembangunan gereja
HKBP Bincarung, Bogor. Mereka juga menyuarakan penentangan
terhadap rencana pembangunan gereja GKI Yasmin dalam aksi-aksi
tersebut.4 Pemkot merespon aksi massa itu dengan mengeluarkan
surat pembekuan IMB gereja (14 Februari 2008) (Tim GKI Yasmin
2010: 12).
Atas keputusan tersebut, pihak GKI Yasmin keberatan dan
meng­gugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung.
Setelah melalui serangkaian persidangan, PTUN Bandung menga­
bulkan gugatan pihak GKI Yasmin terhadap kebijakan Pemkot
tersebut pada 04 September 2008.5 Berdasar putusan ini SK pembekuan IMB tidak sah dan dengan sendirinya IMB gereja berlaku
secara hukum. Pemkot Bogor kemudian mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTTUN) Jakarta. Setelah
melalui tahap persidangan, PTTUN Jakarta kembali menguatkan
keputusan PTUN Bandung. Tidak puas dengan putusan tersebut,
Pemkot Bogor kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke
Mahkamah Agung (MA).6
Atas dasar keputusan pengadilan itu, panitia GKI Yasmin kembali melanjutkan pembangunan. Di tengah-tengah pembangunan
(25 April 2009), sekelompok massa melakukan aksi penolakan di
depan lokasi gereja. Setelah adu mulut, massa masuk ke dalam area
3
“Kronologi Singkat soal GKI Yasmin Bogor,” Forkami.com 07 Januari 2012,
http://www.forkami.com/berita-149-kronologi-singkat-soal-gki-yasminbogor.html (diakses pada 15 januari 2013).
4
“Sejarah Masalah GKI Yasmin (Jayadi Damanik)” http://www.youtube.com/
watch?v=OnCflQAMSKY, Youtube.com, (diakses pada 21 Mei 2013).
5
Tim GKI Yasmin 2010: 15. Lihat juga Pemkot Bogor (2011) dan “Kronologi
Singkat soal GKI Yasmin Bogor,” Forkami.com, 07 Januari 2012, http://www.
forkami.com/berita-149-kronologi-singkat-soal-gki-yasmin-bogor.html
(diakses pada 15 januari 2013).
6
Tim GKI Yasmin 2010: 15. Lihat juga Pemkot Bogor (2011) dan “Kronologi
Singkat soal GKI Yasmin Bogor,” Forkami.com, 07 Januari 2012, http://www.
forkami.com/berita-149-kronologi-singkat-soal-gki-yasmin-bogor.html
(diakses pada 15 januari 2013).
216
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
gereja. Polisi, yang berada di lokasi, berusaha menghentikan penye­
rang. Namun, polisi gagal menghadang massa, yang tetap masuk
untuk memaksa agar pekerja menghentikan pembangunan gereja.
Dalam insiden ini, H. Ujang Suja’i, kuasa hukum GKI Yasmin, menjadi korban pemukulan. Ujang melaporkan pelaku ke Kepolisian
Resort Kota (Polresta) Bogor. Namun, sampai laporan ini ditulis,
tidak ada informasi mengenai kelanjutan kasus tersebut.
Pada 4 Januari 2010, panitia sempat melanjutkan pembangunan
gereja. Tetapi, protes kembali terulang dan panitia menerima sejumlah ancaman. Demi keselamatan, empat hari kemudian, 8 Januari
2010, panitia menghentikan pembangunan. Sampai saat itu, panitia
GKI Yasmin sudah membangun pagar sekeliling batas tanah gereja.
Di dalamnya, panitia membuat bedeng, tempat menyimpan bahanbahan bangunan dan tempat tinggal pekerja (Tim GKI Yasmin 2010:
15). Kelak, mereka menggunakan bedeng tersebut sebagai tempat
ibadat sementara.7
Kamis, 11 Maret 2010, melalui anggota Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP), Pemkot memasang kertas bertuliskan “disegel” di
pagar pintu gerbang. Pemkot menyegel atas dasar Perda no. 14 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Menara. Jemaah GKI Yasmin
menilai segel itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Lagi pula,
pengadilan sudah menyatakan IMB gereja sah. Atas dasar putusan
pengadilan, jemaah GKI Yasmin mengabaikan kertas segel dan
akan menggunakan bangunan sementara (bedeng) sebagai tempat
beribadat (11 April 2010). Mereka kemudian mengirim surat pemberitahuan perihal rencana ibadah kepada Walikota, Kapolresta,
dan Kodim dengan harapan mendapat perlindungan (Tim GKI
Yasmin 2010: 17).
Alih-alih mendapat perlindungan, jemaah GKI Yasmin malah
gagal beribadat di bedeng tersebut. Sabtu, 10 April 2010, sehari sebelum jemaah GKI Yasmin menggelar ibadat, Satpol PP mengganti
kertas segel sekaligus gembok milik GKI dengan gembok milik
Pemkot. Sejak saat itu, GKI Yasmin memutuskan untuk beribadah
di depan gerbang gereja sampai Pemkot bersedia membuka dan
“Jemaat GKI Yasmin Beribadat di Dalam,” Radar Bogor, 20 Desember 2010,
http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=65732 (diakses
pada 17 Mei 2013).
7
GKI Yasmin, Kota Bogor
217
membolehkan menggunakan gereja (Bona Sigalingging, jurubicara
GKI Yasmin, wawancara, 12 Mei 2013).
Fase Kedua (April 2010–Maret 2011)
Peristiwa penyegelan dan penggembokan gerbang geraja menjadi
tanda fase kedua konflik GKI Yasmin dimulai. Pada fase ini, jemaat
GKI Yasmin beribadah di depan gerbang gereja sebagai protes
ter­hadap kebijakan pemerintah itu. Pihak GKI Yasmin meyakini
penyegelan dan penggembokan gerbang tersebut bertentangan dengan keputusan pengadilan. Setiap kali ibadat di sana, panitia selalu menyisakan waktu untuk jemaat atau aktivis HAM dan lintas
iman berorasi menuntut agar gerbang dibuka (Bona Sigalingging,
wawancara 12 Mei 2013). Di pihak lain, Forkami memobilisasi
massa menentang aktivitas ibadah jemaah GKI Yasmin di trotoar
seberang jemaat GKI Yasmin. Tidak hanya warga Curug Mekar, sejumlah organisasi di luar Curug Mekar juga menyatakan penolakan
atas rencana pembangunan gereja di Taman Yasmin.
Hingga Desember 2010, GKI Yasmin beribadah di depan gerbang gereja tanpa hambatan. Mereka hanya menyayangkan keputusan Polresta Bogor yang memarkir mobil polisi, termasuk mobil
water cannon, persis di trotoar tempat mereka beribadat. Mereka
tidak dapat menggunakan trotoar sebagai tempat ibadat. Sebagian
jemaah terpaksa beribadat di sela-sela mobil-mobil polisi itu (Bona
Sigalingging, wawancara, 12 Mei 2013).
Pemkot Bogor sempat membuka gembok dan segel pada tanggal 27 Agustus 2010. Sebelum membuka gembok, Satpol PP juga
menyerahkan berita acara pembukaan gembok dan segel tersebut.
Sebagaimana tertulis dalam berita acara, Pemkot Bogor membuka
gembok atas dasar pertimbangan bahwa “bangunan Gereja Kristen
Indonesia tersebut telah memenuhi kewajibannya dengan mengantongi IMB Nomor 645.8-372 Tahun 2006 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, sesuai putusan pengadilan tata usaha negara Bandung
nomor 41/G/2008/PTUN-BDG perihal Pembatalan Surat Kepala
Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208DTKP tanggal 14 Februari 2008 tentang Pembekuan Izin.” Massa
Forkami protes dan menuntut walikota memasang kembali segel
dan gembok. Kurang dari 24 jam, Satpol PP kembali memasang
218
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
gembok dan segel dengan pengawalan polisi.8
Ketegangan antara GKI Yasmin dan massa Forkami di lokasi
gereja memanas pada 19 Desember 2010. Saat itu, jemaat GKI Yasmin membuka segel dan gembok sendiri. Setelah terbuka, mereka
menyusun kursi dan perlengkapan ibadat di bedeng yang sempat
mereka bangun. Mereka membuka gembok gerbang didampingi
Bondan Gunawan, tokoh lintas iman dan mantan Menteri Sekretaris Negara masa presiden Abdurahman Wahid. Bondan ikut
membantu jemaat GKI Yasmin karena menurutnya pemerintah
tidak seharusnya menutup tempat ibadat apa pun alasannya.9
Keesokan harinya (20 Desember 2010), massa Fokami dan Forum Umat Islam (FUI) mendatangi kantor Walikota Bogor. Mereka
mempertanyakan pembukaan segel dan gembok gerbang gereja.
Pemkot Bogor, diwakili Bambang Gunawan, menyatakan tidak
ada perintah membuka segel dan gembok. Bambang meyakinkan
massa pemrotes bahwa pelakunya bukan orang dari Pemkot Bogor.
Sore itu juga, Pemkot kembali memasang segel dan gembok atas
dasar Perda no. 7 tahun 2006 mengenai Bangunan Gedung. Kali
ini, papan segel dilengkapi dengan ancaman pidana bagi siapa saja
yang memutus, membuang atau merusak segel.10
Ketegangan antara GKI Yasmin dan massa penentangnya berlanjut. Jemaat GKI Yasmin ingin beribadat Natal di dalam gereja
pada Sabtu (25/12/2010). Gerbang gereja masih digembok, mereka
memutuskan beribadat di depan gereja. Mereka tidak dapat beribadah di gerbang gereja karena massa Forkami sudah lebih dulu
berkumpul di lokasi. Tak hanya berkumpul, masa Forkami berorasi
menggunakan pengeras suara. Mereka menuntut agar Satpol PP
dan polisi membubarkan aktivitas jemaat GKI Yasmin. Mereka
“Pokok Pikiran GKI Yasmin,” Kabarinews.com, 13 Desember 2011, http://
kabarinews.com/pokok-pikiran-gki-yasmin/37640, (diakses pada 17 Mei
2013).
9
“Jemaat Buka Paksa GKI Taman Yasmin,” Okezone.com, 19 Desember 2010,
http://news.okezone.com/read/2010/12/19/338/404900/redirect (diakses
pada 22 Mei 2013).
10
“Setelah dibuka Paksa Jemaat, Gereja Yasmin Disegel Lagi,” VOA Islam, 21 Desember 2010, http://www.voa-islam.com/news/indonesia/
2010/12/21/12416/setelah-dibuka-paksa-jemaat-gereja-yasmin-bogor-disegellagi/ (diakses pada 22 Mei 2013).
8
GKI Yasmin, Kota Bogor
219
hanya terpaut sekitar 2 meter. Beruntung, di tengah-tengah antara
kedua belah pihak, polisi membentuk barikade. Setelah negosiasi
antara polisi, Pemkot, dan wakil GKI Yasmin, polisi mempersilakan
jemaat GKI Yasmin beribadah selama 30 menit. Kemudian, kedua
belah pihak membubarkan diri di bawah pengawasan ketat kepolisian.11
Untuk mengantisipasi insiden lebih luas, Komando Distrik Militer (Kodim) 0606, Kota Bogor, berinisiatif mengundang perwakilan
Pemkot, GKI Yasmin dan massa Forkami pada Jumat (31/12/2010).
Dalam pertemuan tersebut para pihak menyepakati untuk menaati
apa pun hasil keputusan MA. Sementara pihak GKI Yasmin tidak
mengadakan ibadah di trotoar jalan hingga putusan MA keluar.
Atas dasar kesepakatan tersebut, GKI Yasmin beribadah di gedung
Harmoni, sekitar 100 meter dari lokasi gereja.
Tanpa diketahui pihak GKI Yasmin, MA ternyata sudah mengeluarkan putusan sejak tanggal 9 Desember 2010. MA menolak Pe­
ninjauan Kembali yang diajukan Pemkot atas putusan PTUN dan
PTTUN. Dalam putusannya, MA memerintahkan pencabutan surat
pembekuan IMB gereja tahun 2008.12 Meski keputusan ini sudah
keluar, Pemkot Bogor tidak kunjung membuka gembok dan segel
gerbang gereja. Jemaat GKI Yasmin kembali menggelar ibadah di
trotoar depan gerbang gereja sebagai bentuk protes kepada pe­
merintah yang tidak kunjung membuka gerbang gereja (Tim GKI
Yasmin 2011: 4).
Fase Ketiga (Maret 2011–Desember 2012)
Pada fase ketiga, keputusan MA direspon berbeda oleh Pemkot
Bogor. Mengacu pada surat putusan MA tersebut, Pemkot mencabut surat pembekuan IMB gereja tahun 2008 (8 Maret 2011). Atas
dasar surat ini, IMB gereja berlaku secara hukum. Namun, tiga hari
kemudian (11 Maret 2011), Pemkot mengeluarkan surat baru yang
isinya bukan lagi membekukan, melainkan pencabutan IMB gereja
“Polisi Barikade GKI Taman Yasmin,” Antaranews.com, 26 Desember 2010,
http://www.antaranews.com/berita/1293302681/polisi-berikade-gki-tamanyasmin (diakses pada 22 Mei 2013).
12
Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009,”
09 Desember 2009.
11
220
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
tahun 2006. Pemkot Bogor beralasan bahwa keputusan tersebut diambil atas dasar resistensi warga, stabilitas keamanan, dan adanya
indikasi pemalsuan tanda tangan dalam proses izin gereja. Menurut
pihak GKI Yasmin, kedua surat tersebut dikirim ke pihak mereka
secara bersamaan.
Soal pemalsuan tanda tangan dalam proses sosialisasi 2006 menjadi titik tengkar utama konflik pada fase ini. Kasus pemalsuan
sendiri sudah berjalan sejak Januari 2010. Kala itu, Forkami me­
laporkan sejumlah warga, termasuk Munir Karta, mantan ketua
RT 07/03, Curug Mekar. Dia diduga memalsukan tanda tangan
warga untuk memuluskan IMB gereja GKI Yasmin. Pengadilan
Negeri (PN) Kota Bogor menjatuhkan vonis bersalah terhadap Munir dalam kasus tersebut (Kamis, 20/01/2011), namun kasus ini kini
masih dalam proses banding.13
Pemkot Bogor meyakini bahwa surat pernyataan tidak keberatan warga yang diajukan untuk memperoleh IMB gereja cacat
hukum. Menurut Kabag Hukum Pemkot Bogor karena IMB gereja
yang diperoleh atas dasar berkas cacat hukum, maka IMB gereja
dengan sendirinya cacat hukum. “Ibaratnya Anda kuliah IAIN
Jakarta. Kemudian Anda lulus. Tapi belakangan ketahuan bahwa
KTP Anda palsu. Bukankah dengan sendirinya surat kelulusan
Anda tidak sah karena syaratnya cacat?” tuturnya. Itulah sebabnya,
Pemkot Bogor mengeluarkan surat pencabutan IMB gereja GKI Yasmin (Kabag Hukum Pemkot Bogor, wawancara, 14 Februari 2013).
Di lain pihak, Bona Sigalingging menolak alasan tersebut karena
tiga alasan. Pertama, kasus ini baru diungkap awal tahun 2010,
setelah PTUN Bandung mengeluarkan putusan bahwa IMB gereja
sah. Kedua, jika benar ada pemalsuan tanda tangan, berkas tersebut
tidak pernah menjadi lampiran syarat pengajuan IMB gereja. Ketiga, Lurah Ateng, Kepala Kelurahan Curug Mekar pada masa itu,
menyatakan bahwa berkas asli pernyataan dan tandatangan yang
diindikasi ada pemalsuan tersebut dia pegang hingga tahun 2010.
Sementara, pengajuan IMB gereja diajukan panitia pada tahun 2005.
Jadi, jelas berkas tersebut tidak pernah dilampirkan dalam surat
“Kronologi Singkat soal GKI Yasmin Bogor,” Forkami.com, 07 Januari 2012,
http://www.forkami.com/berita-149-kronologi-singkat-soal-gki-yasminbogor.html (diakses pada 15 januari 2013).
13
GKI Yasmin, Kota Bogor
221
pengajuan IMB gereja (wawancara, 11 April 2013).
Sementara itu, Pemkot Bogor bersikukuh dengan keputusannya mencabut IMB gereja. Jika keberatan atas keputusan Pemkot
itu, sebagaimana fatwa MA, Pemkot mempersilakan pihak GKI
Yasmin mengajukan kembali gugatan melalui pengadilan (Kabag
Hukum Pemkot Bogor, wawancara, 14 Februari 2013). Di lain pihak,
Bona menyatakan bahwa fatwa MA berbunyi jika keberatan dapat
me­ngajukan gugatan kembali. Kata “dapat” menurut Bona bukan
keharusan. Sementara, pada poin lainnya, fatwa MA menggunakan
kata “berkewajiban” kepada Pemkot untuk mematuhi keputusan
pengadilan, jelas merupakan keharusan (wawancara, 11 April 2013).
Di dalam surat keputusan pencabutan IMB gereja, Pemkot juga
menyertakan kompensasi berupa pengembalian seluruh biaya perizinan yang telah dikeluarkan, membeli tanah dan bangunan GKI
Pengadilan di Jl. KH Abdullah bin Nuh, memfasilitasi lokasi baru
sebagai alternatif, dan menyediakan tempat sementara, gedung
Harmoni, sebagai tempat peribadatan jemaat GKI Yasmin. Selain
itu, Pemkot juga membentuk tim Mediasi dan tim Persiapan Relokasi.14
Pihak GKI Yasmin menolak usulan Pemkot tersebut karena dua
alasan. Pertama, model penyelesaian serupa pernah dilakukan da­
lam kasus HKBP Ciketing, Bekasi. Alih-alih menyelesaikan, relokasi
malah menambah masalah baru. Sampai sekarang, HKBP Ciketing
terlunta-lunta. Bangunan yang dijanjikan pemerintah tidak pernah
ada. Pihak GKI Yasmin tidak mau karena tidak ada jaminan bahwa
usulan tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Mereka menilai, jika IMB gereja yang mengikat secara hukum saja bisa dicabut
dengan tanpa memperhatikan keputusan MA, apalagi yang han“Permasalahan Pembangunan Gereja GKI Yasmin Kota Bogor,” Kotabogor.
go.id, http://kotabogor.go.id/index.php?option=com_content&task=view&
id=8201 (diakses pada 24 Mei 2013). Tim Mediasi bertugas mengupayakan
agar pihak GKI Yasmin mau memindahkan lokasi ibadah yang selama ini
di trotoar ke gedung Harmoni. Sementara, tim Persiapan Relokasi bertuga
mempersiapkan kemungkinan relokasi. Empat tempat yang sudah disediakan
sebagai alternatif: (1) Bangunan bekas kantor KPU Kota Bogor di Jl. Siliwangi;
(2) Bangunan rumah di Jl. Kapten Muslihat Bogor; (3) Bangunan kantor Satuan
Polisi Pamong Praja di Jl. Pajajaran; dan (4) Bangunan gedung di Jl. Raya
Kedung Halang, Kota Bogor.
14
222
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
ya dijanjikan. Kedua, keputusan MA tidak untuk dinegosiasikan.
Pemerintah, sebagaimana surat Ombudsman RI, wajib mematuhi
keputusan itu. Bagi GKI Yasmin, membekukan IMB gereja saja
keliru, apalagi pencabutannya (Bona Sigalingging, wawancara, 11
April 2013).
Situasi ini mempertajam ketegangan pada saat jemaat GKI Yasmin hendak beribadah di depan gereja. Misalnya insiden pada
Minggu 13 Maret 2011. Dua hari sebelumnya, polisi melayangkan
surat kepada pihak GKI Yasmin, mengimbauan agar mereka tidak
melaksanakan ibadah di trotoar depan gerbang gereja demi keamanan dan ketertiban. Pihak GKI Yasmin membalas surat tersebut
dan meminta agar polisi mengamankan rencana ibadah mereka di
depan gerbang gereja. Sejak Sabtu malam, polisi minta agar lokasi
depan gerbang gereja dikosongkan dari pihak GKI Yasmin maupun para penentangnya. Sebagian jemaat GKI Yasmin bertahan di
depan lokasi. Polisi sempat akan membawa seorang jemaat yang
bertahan di sana, namun batal setelah tim kuasa hukum GKI Yasmin mempertanyakan dasar tindakannya (Tim GKI Yasmin 2011: 6).
Minggu pagi, polisi telah bersiaga di sekitar lokasi. Sekitar pukul 06:30, polisi memaksa jemaat gereja, yang masih berada di
depan gerbang, menjauh dari lokasi itu. Kemudian, polisi memblokir kedua ujung jalan raya KH Abdullah bin Nuh. Pada saat
yang sama, massa Forkami melakukan aksi sekitar 200 meter dari
lokasi gereja. Mereka meminta polisi dan Satpol PP membubarkan
aktivitas ibadah jemaat GKI Yasmin. Akhirnya, jemaat GKI Yasmin
memutuskan beribadah di salah satu rumah jemaat di Komplek Taman Yasmin (Tim GKI Yasmin 2011: 6).
Ketegangan lain yang juga panas adalah insiden pada Minggu,
9 Oktober 2011. Seperti minggu sebelumnya, jemaat GKI Yasmin
beribadah di depan gerbang gereja. Kali ini, Satpol PP berusaha
lebih tegas dengan membubarkan jemaat GKI Yasmin di lokasi itu.
Satpol PP menilai jemaah GKI Yasmin melanggar Perda ketertiban
umum. Akibatnya, aksi saling dorong antara jemaat GKI Yasmin
dengan Satpol PP tidak dapat dihindari. Kepala Satpol PP jatuh
pingsang dalam insiden ini. Buntutnya, kedua belah pihak (GKI
Yasmin dan Kasatpol PP) saling melaporkan dengan tuduhan per-
GKI Yasmin, Kota Bogor
223
buatan tidak menyenangkan.15
Insiden paling keras terjadi pada Minggu 22 Januari 2012. Hari
itu, jemaat GKI Yasmin kembali akan mengadakan ibadat. Karena
tidak bisa lagi beribadah di depan gerbang gereja, mereka memutus­
kan beribadah di salah satu rumah di Komplek Taman Yasmin. Satpol PP datang ke rumah tersebut untuk menghentikan peribadatan
untuk menghindari bentrok fisik. Namun, jemaat GKI Yasmin tetap
melaksanakan ibadah. Setelah Satpol PP gagal mengevakuasi jemaat
GKI Yasmin, massa Forkami dan Garis yang sudah berada di luar
komplek merangsek masuk. Mereka berhasil menembus barikade
polisi. Mereka mengepung rumah yang dipakai beribadah. Polisi
kemudian mengevakuasi dan mengawal jemaat GKI Yasmin keluar
dari komplek.16
Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa konflik GKI Yasmin
murni masalah hukum, nuansa agama sepanjang konflik ini tidak
bisa dipungkiri. Narasi “pemurtadan” atau “kristenisasi” mewarnai gerakan kelompok penentang sepanjang konflik. Misalnya,
pada hari Minggu 2 Januari 2011, Forum Umat Islam (FUI) Bogor
menggelar aksi damai umat Islam di lapangan samping gedung
Radar Bogor, lokasi yang persis seberang tanah GKI Yasmin. Se­
bagaimana tertera pada pamflet undangan, FUI mengangkat tema
“Umat Bersatu Tolak Pemurtadan.” Tak hanya aksi damai, dalam
satu kesempatan, Ahmad Iman, salah satu pemimpin unjuk rasa,
menyatakan bahwa di sekitar wilayah Komplek Taman Yasmin
sudah ada beberapa titik simpul kristenisasi. Tokoh pemuda Curug
mekar juga mengakui, sebagaimana diketahuinya dari sejumlah
kiyai di Bogor, gereja GKI Yasmin akan menjadi pusat kristenisasi
di Kota Bogor (AS, wawancara, 25 April 2013).
15
“Kronologi Bentrok Versi Jemaat GKI Yasmin,” News.viva.co.id, 09 Oktober
2011, http://metro.news.viva.co.id/news/read/253975-kronologi-bentrokanversi-jemaat-gki-yasmin (diakses pada 24 Mei 2013).
16
“GKI Yasmin Services Disrupted Again,” Thejakartapost.com, 22 Januari 2012,
http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/22/gki-yasmin-servicesdisrupted-again.html (diakses pada 24 Mei 2013). Atau lihat juga, “Rumah
Jemaat GKI di Perubahan Yasmin Dikepung Massa,” Tempo.co, 22 Januari 2012,
http://www.tempo.co/read/news/2012/01/22/083378905/Rumah-JemaatGKI-di-Perumahan-Yasmin-Dikepung-Massa (diakses pada 24 Mei 2013).
224
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Dinamika Pemolisian Konflik GKI Yasmin
Uraian di atas memperlihatkan bahwa inti dan penyelesaian konflik
GKI Yasmin ada di tangan pemerintah. Langkah pemerintah membekukan IMB gereja, menggembok gerbang gereja, dan mencabut
IMB gereja tahun 2006 mengakibatkan ketegangan kedua belah pihak memanas. Massa dari kedua belah pihak bersitegang di lokasi
gereja dan ketegangan itu menjadi regular setiap hari Minggu sejak
April 2010 sampai Desember 2012. Lalu di mana peran polisi?
Tindakan Pemolisian
Polisi, sebagaimana dituturkan Kabag Ops Polresta Bogor, hadir di
lokasi konflik GKI Yasmin tidak untuk menyelesaikan inti konflik,
melainkan antisipasi ekses. Polisi lebih banyak mengendepankan
fungsi penyadaran dan pendewasaan kepada masyarakat, khususnya kepada kedua belah pihak, daripada tindakan represif. Polisi
selalu mengingatkan akibat yang harus ditanggung kedua belah
pihak jika melakukan tindakan anarkis. Polisi fokus pada upaya
pencegahan terjadinya bentrok fisik antara kedua belah pihak.
Dalam konteks ini, polisi memfungsikan Babinkamtibmas dari
beberapa simpul Polsek, khususnya Polsek Bogor Barat dan Tanah
Sareal, bekerja untuk berkomunikasi dengan kedua belah pihak
(Kabag Ops Polresta Bogor, wawancara, 13 Maret 2013).
Dalam kasus ini, polisi mengetahui ketegangan antara GKI Yasmin dan kelompok penentang sejak awal konflik ini berlangsung.
Polisi unit intelejen, baik di tingkat Polres maupun Polsek, mencatat
dan melaporkan semua informasi konflik ini kepada pimpinan.
Unit intelejen juga membantu memetakkan simpul mana saja pendukung kedua belah pihak, siapa tim inti dari kedua belah pihak,
siapa para pendukungnya, dan datang dari mana saja mereka. Data
ini menjadi bahan kajian pimpinan Polres untuk membuat Renpam
(Rencana Pengamanan) dalam kegiatan pada minggu berikutnya
(anggota intel Polresta Bogor, wawancara, 13 Maret 2013).
Polisi mengklaim pendekatan tersebut (intelijien dan babinkam­
tibmas) relatif berhasil. Sepanjang konflik ini berlangsung, polisi
tidak menemukan massa dari kedua belah pihak membawa senjata,
apalagi menggunakannya untuk melukai pihak lawan. Sejauh ketegangan diungkapkan dengan kata-kata, dan tidak ada pihak yang
GKI Yasmin, Kota Bogor
225
merasa dirugikan, polisi tidak akan menggunakan pendekatan rep­
resif. Polisi mendekati kedua belah pihak dengan cara persuasi dan
dialog (Kabag Ops Polresta Bogor, wawancara, 13 Maret 2013).
Ketika massa dari kedua belah pihak sudah saling berhadapan
di lokasi kejadian, polisi menurunkan anggotanya bervariasi tergantung laporan dari unit intelijen. Di bawah kendali Polres, pasukan yang diturunkan melibatkan aparat Polsek dan Polres (berasal
dari lintas satuan, mencakup intel, binmas, Polwan, reskrim, lantas
dalmas, raimas), dengan dukungan pasukan BKO dari Polda Jabar
(Sabhara), Brigade Mobil (Brimob), serta petugas Satpol PP (Kabag
Ops Polresta Bogor, wawancara, 13 Maret 2013).
Jumlah personil polisi, sepanjang konflik ini, beragam tergantung fase konfliknya. Pada fase awal jemaat GKI Yasmin beribadah
di trotoar, Polreta Bogor rata-rata menurunkan 150-200 personil.
Jumlah ini bertambah ketika eskalasi semakin meningkat menjadi
sekitar 600 personil.17 Ketika eskalasi memuncak pada saat insiden
Natal tahun 2011 dan awal tahun 2012, polisi menurunkan sekitar
1.000 personil untuk mengantisipasi bentrok fisik (Kanit Reskrim
Polsek Bogor Barat, wawancara, 25 Februari 2013).
Setiap kali kegiatan pengamanan di lokasi konflik (sepanjang
jl. KH Abdullah bin Nuh), polisi menempatkan anggota pada pospos tertentu. Polisi mengerahkan tim negosiator. Tim ini bertugas
melakukan pendekatan untuk meminimalisasi kemungkinan bentrok fisik. Tim negosiasi ini bekerja sama dengan tim negosiasi
Satpol PP. Polisi umumnya memosisikan diri di belakang tim negosiasi Satpol PP. Tapi dalam beberapa kesempatan, polisi bisa
berseberangan dengan pandangan Satpol PP. Misalnya, dalam satu
insiden, Sapol PP menyesalkan polisi mengizinkan jemaat GKI
Yasmin beribadah karena melanggar Perda ketertiban umum. Sementara polisi memandang kegiatan seperti beribadah di mana pun
tidak bisa dilarang atas nama konstitusi.18
“Forum Peduli Kasus Gereja Yasmin Datangi Mabes Polri,” BBC Indonesia, 25 Januari 2012, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/01/120125_gerejayasminkepolisi.shtml (diakses pada 27 Mei 2013).
18
“Jemaat GKI Yasmin Beribadah, Polisi Tutup Jalan,” Tempo.co, 16 Oktober
2011, http://www.tempo.co/read/news/2011/10/16/057361608/JemaatGKI-Yasmin-Ibadah-Polisi-Tutup-Jalan (diakses pada 24 mei 2013).
17
226
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Jika situasi semakin panas, polisi memilih mengevakuasi pihak
yang paling tidak diuntungkan, dalam hal ini jemaat GKI Yasmin.
Di situasi ini polisi tidak mengambil tindakan represif dalam rangka menghindari masalah yang lebih besar. Tindakan represif dalam
kasus sesensitif kasus GKI Yasmin, menurut polisi, tidak bisa menyelesaikan masalah. Kedua belah pihak mengklaim benar secara
hukum. Jika polisi mengambil langkah represif kepada salah satu
pihak, polisi bisa dianggap melanggar hukum. Lagi pula, tindakan
represif menyulitkan polisi memosisikan diri saat negosiasi untuk
menghindari kekerasan setiap kali insiden terjadi (wawancara Kabag Ops Polresta Bogor, 13 Maret 2013, dan dengan Kanit Reskrim,
Polsek Bogor Barat, 25 Februari 2013).
Dari segi kepemimpinan, pemolisian di bawah kepemimpinan
AKBP Wibowo (2010-2011) berbeda dengan model kepemim­pinan
AKBP Hilman (2011-2012). Kedua Kapolresta ini menghadapi situasi yang berbeda. Pada masa AKBP Wibowo, massa penentang gereja tidak melakukan aksi langsung di hadapan jemaat GKI Yasmin.
Pada periode itu, massa penentang sibuk meng­usut kemungkinan
ada pemalsuan tanda tangan. Mereka juga sibuk mengikuti dan
membawa saksi ke persidangan kasus tersebut. Meski begitu, polisi
tetap bersiaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Polisi
menyiagakan anggotanya di lokasi untuk meng­antisipasi berbagai
kemungkinan (wawancara Kanit Reskrim, Polsek Bogor Barat, 25
Februari 2013).
Pihak GKI Yasmin menilai kinerja polisi pada masa AKBP Wibowo negatif. Alih-alih memberi rasa aman, polisi terkesan menghambat peribadatan. Pada masa itu, polisi memarkir mobil, mulai
dari truk sampai mobil water cannon, persis di trotoar tempat jemaat
GKI Yasmin beribadah. Akibatanya, sebagian jemaat beribadah di
sela-sela mobil polisi itu (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei
2013). Selain itu, di bawah kepemimpinan AKBP Wibowo, polisi
dinilai minim komunikasi. Ini tampak dari insiden hari Minggu 15
Februari 2011, ketika jemaat GKI Yasmin menggelar ibadah di te­
ngah jalan, yang sudah steril dari kendaraan sejak hari Sabtu. Tanpa
komunikasi dengan jemaat GKI, polisi membuka jalan raya bagi
kendaraan umum. Jemaat berlarian menyelamatkan diri ke trotoar
kendaraan umum.
GKI Yasmin, Kota Bogor
227
AKBP Hilman menjadi Kapolresta baru pada saat ketegangan
antara GKI Yasmin dan penentangnya memuncak. Saat AKBP Hilman dilantik, Pemkot Bogor baru saja mencabut IMB gereja (11
Maret 2011). Massa Forkami menganggap gereja GKI Yasmin kini
ilegal. Karenanya, mereka menganggap ibadah di depan gereja pun
ilegal. Setiap kali jemaah GKI beribadah, Forkami memobilisasi
massa dengan maksud membubarkannya. Dalam situasi itu, AKBP
Hilman justru mengurangi anggota polisi tim penindakan. Dia
lebih banyak mengedepankan tim negosiasi. AKBP Hilman juga,
dalam kesaksian Bona, sempat menyerukan kepada siapa saja yang
bukan jemaat GKI Yasmin agar mundur. Sayang, lanjut Bona, sikap
ini hanya sekali terjadi sepanjang konflik terjadi (wawancara Bona
Sigalingging, 12 Mei 2013).
Dilihat dari sudut pemolisian, karenanya, polisi sudah bekerja
sebagaimana seharusnya: hadir di lokasi untuk mengantisipasi
kemungkinan bentrok. Sekalipun demikian, jemaat GKI Yasmin
mencatat bahwa polisi tidak netral. Polisi dinilai tidak menjalankan
konstitusi dari sisi melindungi warga negara menjalankan ibadah.
Sepanjang insiden, polisi berusaha mengakomodasi kemungkinan
jemaat GKI dapat beribadah. Namun, atas desakan para penentang,
polisi hanya bisa melindungi jemaat GKI beribadah hanya beberapa
menit saja. Setelah itu, polisi akan meminta jemaat GKI meninggalkan lokasi atasnama keamanan (wawancara Bona Sigalingging, 12
Mei 20130).
Dari segi penegakan hukum, sepanjang konflik GKI Yasmin
terjadi, polisi hanya serius menangani kasus dugaan pemalsuan
tanda tangan yang diadukan Forkami, kelompok penentang gereja.
Kasus ini sampai ke pengadilan. Sementara itu, kasus lain seperti
pemukulan terhadap H. Ujang Sujai tahun 2009, atau insiden saling
dorong yang berujung saling melaporkan antara jemaat GKI de­
ngan kepala Satpol PP, tidak dibawa sampai ke tingkat pengadilan
(wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013).
Pengetahuan Polisi
Pengetahuan polisi di sini mengacu pada aspek-aspek berikut: (1)
pengetahuan dan pemahaman petugas Polri terhadap kerangka
legal dan prosedural pemolisian konflik agama; (2) pemahaman
228
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
petugas Polri mengenai isu konflik tempat ibadat dan konflik sektarian; (3) persepsi dan penilaian polisi terhadap tingkat ancaman/
gangguan kamtibmas yang dihadapi.
Dilihat dari kerangka di atas, polisi yang terlibat dalam pe­
nanganan kasus GKI Yasmin relatif mengetahui dan memperhatikan
aspek HAM (hak-hak asasi manusia). Meski tidak mendalam, se­­tiap
polisi pernah melihat dan membaca Perkap mengenai implementasi HAM. Polisi mengklaim bahwa mereka mengacu Perkap HAM
dalam setiap penyusunan rencana pengamanan. Di lapangam,
pimpinan Polresta selalu menyampaikan pentingnya berpegang
pada prinsip HAM dalam melaksanakan kegiatan pengamanan di
Komplek Yasmin (wawancara Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, 25
Februari 2013, dan Wakapolsek Bogor Barat, 13 Maret 2013).
Menurut polisi, polisi tidak pernah melarang warga negara,
da­lam hal ini jemaat GKI Yasmin, beribadah. Dalam salah satu
insiden, misalnya, Satpol PP kecewa kepada Kapolreta Bogor yang
membiarkan jemaat GKI Yasmin beribadah. Kapolresta beralasan
bahwa mereka tidak boleh dan tidak bisa melarang warga negara
beribadah. Mereka hadir agar untuk menghindari bentrok fisik antara kedua belah pihak di lokasi. Hanya saja, demi keamanan, polisi
mengimbau agar pelaksanaan ibadah dilangsungkan di gedung
Harmoni, yang sudah disediakan pemerintah. Bagi polisi, imbauan
ini sama sekali tidak melanggar HAM. Malah, bagi polisi, kese­
diaan jemaat GKI Yasmin beribadah di gedung Harmoni memudahkan polisi menjaga keamanan (wawancara Wakapolsek Bogor
Barat, 13 Maret 2013).
Terkait sengketa gereja, polisi cukup tahu mengenai sumber
ketegangan dalam konflik ini. Polisi mengetahui argumen hukum
kedua belah pihak, GKI Yasmin maupun Forkami. GKI Yasmin
bersandar putusan MA mengenai IMB gereja yang sah. Sementara,
Forkami memegang keputusan Pemkot yang telah mencabut IMB
tahun 2006. Polisi tahu bahwa posisisnya tidak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Malah, salah seorang polisi mengatakan
“Sekarang kita tinggal menunggu keputusan dari atas (Tuhan) dan
meluluhkan hati kedua belah pihak sehingga masalahnya selesai”
(wawancara Wakapolsek Bogor Barat, 13 Maret 2013).
Polisi sedari awal telah memetakkan siapa dan dari mana saja
GKI Yasmin, Kota Bogor
229
dukungan kepada kedua belah pihak berasal. Atas dasar pemetaan
tersebut, polisi tahu persis pendukung kelompok penentang gereja
berasal dari luar Kota Bogor. Mereka kemudian mendekati pihak
yang berpotensi anarkis dan segera memulangkan mereka (wawan­
cara Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, 25 Februari 2013). Berbeda
dari pengakuan polisi, jemaat GKI Yasmin justru selalu melihat
para pendukung kelompok penentang dari luar kota Bogor berada
di lokasi (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013).
Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri
Kerangka legal dan prosedural pemolisian dalam riset ini merujuk
kepada: (1) kerangka legal berkaitan isu agama (regulasi tempat
ibadat, penyalahgunaan/penodaan agama, dan peran Polri dalam
perlindungan HAM/kebebasan beragama/kelompok minoritas
agama); (2) kerangka prosedural pemolisian yang dituangkan
dalam sejumlah Peraturan Kepala Polri dan Prosedur Tetap (Protap) yang mengatur soal fungsi dan mekanisme pulbaket, dumas,
dalmas, gankuat, ganunras, ganki, dsb.); dan (3) karakter kelembagaan Polri yang tercermin dalam sejumlah regulasi mengenai
susunan dan tata kerja Polri, baik tingkat polsek, polres maupun
polda.
Dalam kasus ini, polisi melihat kasus ini sebagai konflik sosial
keagamaan lainnya. Atas dasar UU yang berlaku, polisi hadir di
lokasi insiden konflik. UU tersebut sudah cukup menjadi landasan
polisi untuk mengatasi dan mengantisipasi ketegangan kelompok
masyarakat yang melibatkan lebih banyak massa. Menurut polisi,
sejauh ini, polisi tidak membutuhkan aturan khusus untuk mena­
ngani konflik khusus keagamaan. Meski lebih sensitif dibanding
konflik lainnya, regulasi yang ada (UU Kepolisian no. 2 tahun 2002)
sudah dianggap memadai (wawancara Wakapolsek Bogor Barat, 13
Maret 2013).
Polisi yang menjadi narasumber baik di level Polresta Bogor
maupun Polsek Bogor Barat mengetahui Perkap no. 08 tahun 2009.
Pada level perwira, mereka mengetahui lebih detail mengenai
HAM sebagaimana diatur dalam Perkap tersebut. Mereka misalnya mengetahui bahwa ibadah adalah aktivitas yang merupakan
hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, pada level di
230
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
bawahnya, mereka hanya mengetahui HAM dalam arti luas (wa­
wancara Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, 25 Februari 2013).
Selama ini, untuk menangani kasus GKI Yasmin, polisi tidak
pernah menggunakan pendekatan adat. Jika pendekatan adat yang
dimaksud adalah dialog dengan bahasa Sunda, bahasa yang umum
digunakan massa penentang, sering dilakukan. Tetapi, jika adat
yang dimaksud adalah kerangka hukum non-formal, tidak pernah.
Semua pendekatan memiliki landasan hukum. Jika kasusnya terkait sengketa tanah, polisi seringkali menggunakan cara-cara adat.
Tetapi, untuk kasus GKI Yasmin, polisi tidak bisa bertindak tanpa
mengacu pada kerangka legal yang berlaku, karena ini masalah
yang sensitif (wawancara Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, 25
Februari 2013).
Budaya Kepolisian
Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan setiap penduduk untuk
berpendapat dan menyampaikan pendapatnya itu di muka umum.
Dalam konteks ini, polisi berusaha agar perbedaan pendapat tidak
disampaikan dengan cara yang melanggar UU, apalagi mengarah
pada tindak pidana. Sekalipun demikian, polisi bertindak hati-hati.
Mereka tidak mengambil langkah hukum (represif) sepanjang
kasus GKI Yasmin berlangsung. Keputusan polisi, khususnya Polresta Bogor, ini karena dua hal. Pertama, polisi ingin memberikan
pendewasaan kepada masyatakat untuk menyampaikan pendapat
secara damai. Kedua, polisi harus menghindari eskalasi lebih besar yang bisa mengakibatkan jatuh korban. Bila keadaan semakin
buruk, polisi akan mengambil langkah evakuasi pihak mana yang
paling mungkin untuk dievakuasi. Strategi ini berlaku bukan hanya
untuk konflik keagamaan, tetapi konflik sosial lainnya (wawancara
Kabag Ops Polresta Bogor, 13 Maret 2013).
Agar persuasi berjalan dengan baik, polisi berusaha menjalin
hubungan baik dengan kedua belah pihak. Mereka mengklaim
cukup dekat dengan jemaat GKI Yasmin, sebagaimana mereka juga
menjalin kedekatan dengan kelompok penentang. Pendekatan terus mereka lakukan untuk memudahkan komunikasi dalam rangka
tindakan preemtif. Komunikasi dengan kedua belah pihak juga
membuka peluang untuk mengetahui kekuatan dari kedua belah
GKI Yasmin, Kota Bogor
231
pihak agar polisi bisa ukur kemampuan mengatasinya di lapangan
(wawancara Kabag Ops Polresta Bogor, 13 Maret 2013).
Polisi memandang bahwa konflik keagamaan ini rumit dan sen­
sitif karena terkait perkara yang abstrak. Polisi mengakui bahwa
konflik keagamaan lebih rumit dibanding konflik tanah atau konflik sosial lainnya. Dalam konflik keagamaan, polisi tidak bisa
menyelesaikan inti konflik keagamaan, termasuk sengketa tempat
ibadat. Polisi di Polresta Bogor menyadari bahwa mereka tidak berwenang menjadi penilai benar atau salah. Meski sengketa tempat
ibadat relatif kelihatan di mana batasnya, polisi tetap tidak bisa masuk untuk menyelesaikannya. Bagi mereka, penyelesaian hukum
kasus ini ada di pengadilan, bukan di tangan polisi (wawancara
Kabag Ops Polserta Bogor, 13 Maret 2013).
Politik Lokal
Apakah ada keterkaitan antara kasus GKI Yasmin dengan pemilihan kepada daerah? Tidak ada bukti yang cukup untuk menjelaskan keterkaitannya. Kabag Hukum Pemkot Bogor menilai bahwa
tidak ada hubungan antara kasus ini dengan pilkada. Menurutnya,
kasus GKI Yasmin murni masalah hukum (wawancara Boris Darusman, 14 Februari 2013).
Di lain pihak, jurubicara GKI Yasmin menilai bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa keduanya saling terkaitan. Langkah
pembekuan IMB diambil setelah ada demonstrasi yang cukup besar menentang Ahmadiyah dan dua gereja: HKBP Bincarung dan
GKI Yasmin. Menurutnya, tampak sekali bahwa Walikota tunduk
terhadap keinginan para pemrotes. Patut diduga, menurutnya, ada
keterkaitan dengan pilkada. Berdasarkan urutan waktu, surat pembekuan IMB keluar tahun 2008, setahun sebelum pilkada di mana
Diani Budiarto terpilih kembali, yang juga didukung partai Islam
Parkai Keadilan Sejahtera (PKS) (wawancara Bona Sigalingging, 12
Mei 2013).
Dinamika politik lokal lain dalam kasus ini adalah eskalasi konflik GKI Yasmin bertalu beriringan dengan kebijakan pemerintah
Kota Bogor dalam merespon setiap perkembangan. Dilihat dari segi
alurnya, ada pergeseran kebijakan Pemkot Bogor atas kasus GKI
Yasmin. Sikap dan keputusan Walikota seringkali diambil setelah
232
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
aksi massa. Misalnya, walikota mengeluarkan surat pembekuan
IMB gereja tahun 2008 setelah aksi massa menuntut pencabutan
IMB. Atas desakan warga pula Pemkot menyegel dan menggembok
gerbang gereja tahun 2010. Pemkot sempat membuka segel dan
gerbang gereja pada 27 Agustus 2010. Namun itu hanya bertahan
24 jam, karena Pemkot kembali menyegel dan menggembok gereja
atas dasar “keresahan” masyarakat.
Beberapa bulan kemudian, MA menolak kasasi yang diajukan
Pemkot Bogor. Pemkot akhirnya mencabut surat pembekuan tahun
2008 untuk memenuhi keputusan MA pada 08 Maret 2011. Namun,
Pemkot kembali mengeluarkan surat pencabutan IMB secara permanen (11/03/2011). Selain argumen ketertiban dan keamanan masyarakat, Pemkot mengeluarkan keputusan ini karena ada indikasi
pemalsuan tanda tangan untuk proses perizinan IMB gereja.
Kebijakan Pemkot mencabut IMB gereja secara permanen semakin menguatkan kelompok penentang menolak pembangunan gereja. Pencabutan IMB gereja juga menjadi alasan massa penentang
membubarkan aktivitas ibadah jemaat GKI Yasmin. Melalui Kabag
Hukum, Pemkot menyatakan tidak pernah melarang kegiatan ibadah GKI Yasmin. Pemkot menegaskan, tidak benar jika pencabutan
IMB gereja ditafsirkan melarang ibadah. Menurutnya, pemerintah
mengimbau agar jemaat GKI Yasmin beribadah di tempat yang
lebih nyaman, yang telah disediakan pemerintah (wawancara Boris
Darusman, 14 Februari 2013).
Imbauan itu diimplementasikan melalui intruksi kepada Satpol PP bahwa tidak boleh ada aktivitas jemaat GKI Yasmin di Jl.
KH Abdullah Bin Nuh demi menjaga keamanan dan ketertiban
umum. Satpol PP menerjemahkan instruksi ini dengan mengerahkan kekuatan untuk membubarkan ibadah jemaat GKI Yasmin di
trotoar dan memaksa mereka pindah ke gedung Harmoni. Bagi
pihak GKI Yasmin, tidak ada argumen hukum apapun yang dapat
membubarkan aktivitas ibadah warga negara. Itulah sebabnya,
bagi mereka, Pemkot telah melanggar hak dasar mereka beribadah
(wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013).
Yang penting dicatat adalah sikap Diani Budiarto, Walikota Bogor (2008-2013). Dia bersikukuh dengan keputusannya, meskipun
Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), salah satu partai
GKI Yasmin, Kota Bogor
233
pengusungnya menjadi walikota, menganggapnya tidak patuh
pada putusan MA, mengabaikan rekomendasi Ombudsman RI dan
melanggar HAM. PDIP resmi mencabut dukungan terhadap Diani.
Hanya saja, pencabutan dukungan PDIP ini tidak berpengaruh apaapa kepada kebijakan yang diambil Walikota Diani dalam kasus
GKI Yasmin. Diani masih memperoleh dukungan di DPRD dari
para kader PKS dan Golkar.
Dinamika politik lokal di atas memengaruhi tindakan pemolisian. Eskalasi seringkali meningkat setelah Pemkot mengeluarkan
kebijakan. Misalnya, setelah Pemkot menyegel dan menggembok
gerbang gereja, ketegangan kedua belah pihak meningkat. Jemaat
GKI Yasmin bertahan beribadah di depan trotoar, sementara massa
Forkami semakin keras menentang aktivitas ibadah tersebut karena
gerbangnya sudah disegel Pemkot. Dalam konteks ini, polisi menurunkan anggota lebih banyak daripada kegiatan pengamanan sebelumnya.
Kebijakan Pemkot mencabut IMB gereja, contoh lain, juga meng­
akibatkan eskalasi lebih besar lagi. Akibat kebijakan ini, secara demografi, dukungan terhadap kedua belah pihak meluas. Sementara
jemaat GKI Yasmin memperoleh dukungan dari lembaga lintasiman di Jakarta dan anggota DPR RI tertentu, Forkami mendapat
dukungan massa dari organisasi di luar Kota Bogor. Polisi menurunkan anggota lebih banyak lagi untuk mengantisipasi kemungkinan bentrok fisik dalam setiap insiden. Polisi hadir sebagai
kekuatan penyeimbang kedua belah pihak. Menurut polisi, apapun
kebijakan Pemkot Bogor, polisi harus memastikan tidak terjadi
kontak fisik di antara warga negara yang sedang berbeda pendapat.
Opini Publik
Opini publik terkait kasus GKI Yasmin beragam. Khatib Suriyah
PCNU Kota Bogor, K.H. Asep Zulfikor meminta agar Forkami
mematuhi putusan MA dengan lapang dada. “Kalau tidak mau,”
lanjutnya, “ya di hutan aja.” Bersama tokoh Islam lainnya, melalui
organisasi Forum Masyarakat Bogor Barat Cinta Damai (FMBBCD),
K.H. Asep mengajak Forkami berdialog. Namun, upaya dialog
yang digagas KH Asep tidak kunjung terjadi.19 Hal senada juga
19
“Rawan Bentrok, Dialog GKI Yasmin batal Digelar,” Tempo.co, 20 November
234
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
di­sampaikan K.H Said Aqil Sirodj, Ketua Umum PBNU. Dia menghimbau agar persoalan GKI Yasmin memperoleh solusi permanen.
Dia mendukung agar yang sudah ditetapkan benar secara hukum
dipatuhi bersama.20
Nusron Wahid, Ketua GP Ansor, mengungkapkan pandangan
serupa. Dia mengatakan bahwa jemaat GKI Yasmin sudah memiliki
kekuatan hukum untuk membangun gereja dan beribadah di sana.
Keputusan MA sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Keputusan
hukum, lanjutnya, tidak bisa dikalahkan oleh hanya 100-200 tanda
tangan. Keputusan hukum, menurutnya, berada di atas semua go­
longan di masyarakat. Nusron mengingatkan bahwa walikota bisa
saja dilengserkan karena tidak mematuhi keputusan MA. Jika masalahnya ini berlarut, Nusron khawatir wibawa negara merosot di
mata masyarakat.21
Dukungan lain terhadap GKI Yasmin juga datang dari sejumlah
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kebebasan beragama, hukum dan HAM. Secara individual, misalnya,
Todung Mulya Lubis, Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia, sampai mengirim surat ke Presiden Yudhoyono untuk
membantu perizinan pembangunan gereja yang sudah diputus
MA. Presiden diminta menyelesaikan masalah GKI Yasmin untuk
menjaga wibawa pemerintah dan menjaga keutuhan bangsa. Todung mengapresiasi Presiden yang mengantarkan transisi menuju
masyarakat demokratis. Namun, kasus GKI Yasmin ini menjadi
ironi jika Presiden tidak dapat menyelesaikannya. Kasus ini terjadi
krikil tajam dalam penegakkan hak asasi manusia di Indonesia.22
Beberapa lembaga lintas-iman dari Jakarta turut mendampingi
2011, http://www.tempo.co/read/news/2011/11/20/083367502/RawanBentrok-Dialog-GKI-Yasmin-Batal-Digelar (diakses pada 27 Mei 2013).
20
“Tarik Ulur GKI Yasmin,” Icrp-online.org, 16 November 2011, http://icrponline.org/112011/post-779.html (diakses pada 27 mei 2013).
21
“Nusron Wahid: Negara Kehilangan Wibawa,” NU.or.id, 26 Juli 2011, http://
www.nu.or.id­/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,33161-lang,id-c,wa­rta-t,
Nusron+Wahid++Negara+Kehilangan+Wibawa-.phpx (diakses pada 27 Mei
2013).
22
“Bela GKI, Todung Mulya Lubis Surati Presiden,” Tempo.co, 13 November
2011, http://www.tempo.co/read/news/2011/11/13/083366314/Bela-GKITodung-Mulya-Lubis-Surati-Presiden (diakses pada 27 Mei 2013).
GKI Yasmin, Kota Bogor
235
aktivitas setiap kali jemaat GKI Yasmin melaksanakan ibadah. Tidak hanya lembaga, dukungan individual juga datang dari sejumlah tokoh seperti Sinta Nuriyah Wahid, Todung Mulya Lubis, Eva
Kusuma Sundari, dan Lily Wahid. Dalam beberapa ke­sempatan,
lembaga atau individu yang mendampingi itu ikut serta berorasi sebelum bubar agar mereka tetap semangat untuk memperjuangkan
haknya membangun gereja atas dasar keputusan MA.
Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR RI asal PDIPerjuangan, mengatakan bahwa kasus GKI Yasmin bukan sekadar
memperjuangkan hak mereka membangun gereja. Lebih jauh,
menurut Eva, kasus ini menjadi momentum untuk menunjukkan
mispersepsi sekelompok orang mengenai Islam dan konstitusi yang
menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Eva menyayangkan
sebagian orang di masyarakat dan sejumlah anggota DPR yang
telah merenggut hak kelompok minoritas. Dia meyakini bahwa kasus ini cukup kuat bagi Presiden untuk menunjukkan wibawanya
menegakkan HAM di Indonesia.23
Ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, menyatakan
bahwa ini masalah negara yang tidak hadir dalam penegakkan
hukum. Menurutnya, negara harus menyelesaikan masalah secara
serius. Dia mengatakan bahwa kasus ini sama sekali bukan masalah
agama antara Islam dan Kristen. Dia tidak mau terjebak pada isu
apakah membela pihak mana karena masalahnya ada di negara
yang tidak cukup berwibawa menegakkan hukum.24
Sementara itu, Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi mediator
untuk menyelesaiakan kasus GKI Yasmin. Namun, dia mengingatkan mediasi bisa dilakukan hanya jika masyarakat Bogor memerlukannya. Menurutnya, tempat ibadat itu tempat di mana agama
menjaga kedamaian. Karena tempat kedamaian, lanjutnya, tempat
ibadat tidak usah harus berpaku pada jalan ini atau jalan itu. Jika
tempat ibadat menimbulkan ketidakdamaian, hal itu harus di­
23
“Eva Kusuma Sundari: Defending Pluralism,” Thejakartapost.com, 23 April
2012, http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/23/eva-kusumasundari-defending-pluralism.html (diakses pada 27 mei 2013).
24
“Din: Presiden jangan Diam Soal Kasus Yasmin,” Liputan6.com, 12 Februari
2012, http://news.liputan6.com/read/376947/din-presiden-jangan-diamsoal-kasus-yasmin (diakses pada 27 Mei 2013).
236
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
evaluasi.25
Ma’ruf Amin, Ketua MUI, menyatakan bahwa pencabutan IMB
gereja GKI Yasmin sudah benar. Dia merujuk pada laporan Wali­
kota Bogor dan MUI Kota Bogor yang menyebutkan ada pemalsuan
tanda tangan untuk memperoleh IMB gereja. Dia menyarankan
agar penyelesaian kasus ini dikembalikan ke Peraturan Bersama
Menteri (PBM) tahun 2006. PBM hakikatnya adalah kesepakatan
majelis-majelis agama yang sifatnya mengikat semua majelis. Karena itu, Ma’ruf mengimbau untuk mengembalikan penyelesaian
persoalan ini ke MUI Kota Bogor dan Walikota Bogor.26
FKUB, menurut Sekretaris FKUB Kota Bogor, Ade Sarmili, pada
dasarnya mendukung rencana Pemkot Bogor merelokasi GKI Yasmin. Menurutnya, Pemkot sudah berbaik hati menyediakan anggaran sekitar tiga milyar rupiah untuk proses relokasi. Pemkot
siap menanggung segala kerugian dan biaya proses pengajuan
IMB sebelumnya. Selain itu, Pemkot juga telah mengusulkan dan
menyediakan tiga lokasi alternatif disertai dengan IMB gereja baru.
Menurutnya, Pemkot tidak pernah menawarkan hal ini kepada
penduduk Muslim sepanjang sejarah Kota Bogor. Meskipun begitu,
FKUB tetap akan mengacu pada PBM tahun 2006 sebelum mengeluarkan rekomendasi. FKUB akan mengecek apakah di lokasi baru
ada protes atau keserahan masyarakat atau tidak (wawancara Ade
Sarmili, Sekretaris FKUB Kota Bogor, 18 Februari 2012).
Interaksi Polisi dan Aktor Konflik
Komunikasi polisi dengan kedua belah pihak berlangsung tanpa
hambatan. Selain unit intel dan Babinkamtibmas, pimpinan polresta juga relatif dekat dengan kedua belah pihak. Setiap kali pergantian pimpinan Polresta Bogor, mereka mengadakan sosialisasi dan
menghadirkan terutama pihak-pihak yang bertikai. Jalur komunikasi semacam ini memudahkan polisi bekerja sama dengan para
“JK Siap Mediasi GKI Yasmin,” Kompas.com, 21 Februari 2012, http://
nasional.kompas.com/read/2012/02/21/13564381/JK.Siap.Mediasi.GKI.
Yasmin (diakses pada 27 Desember 2013).
26
“KH Maruf Amin: Tawaran Walikota Bogor Relokasi GKI Yasmin Sudah
Tepat,” Voa-Islam.com, 20 Januari 2012, http://m.voa-islam.com/news/
indonesiana/2012/01/20/17473/kh-maruf-amintawaran-walikota-bogorrelokasi-gki-yasmin-sudah-tepat/ (diakses pada 27 mei 2013).
25
GKI Yasmin, Kota Bogor
237
pihak untuk tidak terpancing dan menggunakan kekerasan sebagai
cara penyelesaian.
Komunikasi ini mendapat respon yang beragam. Bagi pihak GKI
Yasmin, pada awalnya hubungan baik ini berguna agar aksi ibadah
di depan gerbang gereja mendapat perlindungan aparat. Namun,
belakangan mereka memutuskan tidak lagi memberitahu polisi
karena memberitahu dan tidak sama saja hasilnya: mereka tidak
dapat beribadah di depan gerbang gereja. Mereka juga tidak memercayai polisi. Mereka menduga, setiap kali mengkomunikasikan
rencana ibadah, setiap kali itu pula kelompok penentang tahu di
mana ibadah akan dilakukan. Alih-alih melindungi, mereka menilai
polisi menjadi intel untuk kelompok penentang (wawancara Bona
Sigalingging, 12 Mei 2012).
Meski kecewa dengan pola pemolisian konflik di lapangan, pihak GKI Yasmin tetap memercayakan proses hukum dan keamanan
kepada polisi. Pihak GKI Yasmin juga sempat menaruh kepercaya­
an kepada AKBP Hilman yang pada masa awal kepemimpinannya
memberi rasa aman. AKBP Hilam pernah bertindak tegas kepada
para penentang. AKBP Hilman juga membuat jarak antara jemaat
GKI yang beribadah dan penentang dengan membuat barikade
pasukan.
Di mata jemaat GKI Yasmin, polisi cenderung bekerja sama de­
ngan kelompok penentang untuk mengusir mereka. Suatu kali po­
lisi mengabari mereka melalui telepon bahwa ada massa dari luar
Bogor masuk ke Bogor. “Jika ingin menghindari eskalasi, kenapa
polisi malah mengawal massa itu?” tanya Bona Sigalingging. Dia
menambahkan, “intel polsek, intel polres dan intel BIN menghubunginya, berbicara mengenai Pancasila, tetapi mereka tetap saja
membiarkan aksi massa yang mengintimidasi mereka setiap kali
beribadah di lapangan” (wawancara, 12 Mei 2013).
Di sisi lain, beberapa massa Forkami mengekspresikan kekecewaannya kepada polisi. Mereka menilai polisi tidak tegas terhadap
jemaat GKI Yasmin. Bagi mereka, aktivitas ibadah GKI Yasmin
ilegal. Mereka menyatakan, “Jika polisi tidak mampu, biar kami
saja yang bubarkan.” Mereka juga seringkali mempertanyakan
keyakinan polisi. “Jika Muslim, kenapa membiarkan jemaah GKI
Yasmin beribadah?” Namun, tidak semua mereka yang selama ini
238
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
menentang menilai polisi secara negatif. Ada yang menilai polisi
sudah bekerja dengan baik, selalu hadir di lokasi lebih awal daripada mereka, dengan pasukan lengkap. Menurutnya, polisi pasti
ingin yang terbaik untuk Bogor (AS, wawancara, 25 April 2013).
Kesimpulan dan Penutup
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa polisi dalam kasus ini sudah menjalankan tugasnya sebagaimana ditegaskan da­
lam kerangka legal formal yang berlaku. Keputusan melakukan
pendekatan kepada kedua belah pihak dan pengerahan pasukan
yang cukup mendorong pihak-pihak yang betikai tidak mengambil langkah kekerasan sebagai strategi aksi, khususnya dari massa
penentang. Secara umum, dari segi ketiadaan aksi kekerasan dalam
konflik ini, tindakan polisi Polresta Bogor bisa dikatakan berhasil.
Polisi sudah menjalankan upaya preemptif dengan mengerahkan unit intel dan babinkamtibmas untuk mendekati simpul massa
utama kedua belah pihak. Anggota yang dikerahkan cukup untuk
mengimbangi jumlah massa dari kedua belah pihak. Polisi berhasil membujuk kedua belah pihak, khususnya massa penentang,
untuk tidak membawa senjata tajam apalagi menggunakannya.
Tetapi polisi juga menyiapkan anggota untuk melakukan tindakan
represif jika diperlukan. Polisi juga menindaklanjuti laporan warga
sepanjang kasus ini. Dalam catatan kami, polisi hanya memproses
satu dari beberapa laporan dugaan tindak pidana.
Namun demikian, peran polisi dalam kasus ini bukan tanpa
catatan. Di mata kelompok minoritas, dalam hal ini GKI Yasmin,
polisi cenderung mengakomodasi tuntutan massa penentang daripada melindungi jemaat GKI Yasmin. Dalam banyak kesempatan,
polisi seringkali meminta agar jemaat tidak beribadah di lokasi
gereja. Jika mengacu pada regulasi yang ada, baik konstitusi maupun Perkap mengenai implementasi HAM, polisi seharusnya melindungi warga negara menjalankan haknya menjalankan ibadah
dari ancaman pihak-pihak lain. Betul bahwa polisi tidak melarang
beribadah, tetapi polisi hanya dapat melindungi jemaat GKI Yasmin beribadah tidak lebih dari 10 menit. Tak hanya itu, jemaat GKI
Yasmin mengaku tidak dapat beribadah di rumah di sekitar lokasi
gereja.
GKI Yasmin, Kota Bogor
239
Pemaparan pemolisian kasus GKI Yasmin ini memperlihatkan
bahwa pemolisian konflik tempat ibadat tidak sekeras konflik sektarian karena dua hal. Pertama, sengketa tempat ibadat umumnya,
sebagaimana kasus GKI Yasmin, masuk ke ranah hukum. Kedua
belah pihak sadar poisisi mereka di hadapan hukum. Situasi ini
memudahkan polisi mengingatkan dan menyadarkan para pihak
mengenai sangsi hukum jika ada di antara mereka yang mencoba
melakukan tindakan kekerasan.
Kedua, kelompok penentang cukup jelas membedakan antara
masalah tempat ibadat dan keyakinan keagamaan. Dalam beberapa
kesempatan, misalanya, wakil kelompok penentang menyatakan
bah­wa mereka tidak membenci agama Kristen. Bagi mereka, kon­flik
GKI Yasmin murni masalah hukum. Sekalipun narasi kristenisasi
tidak bisa dihindari dalam kasus ini, mereka berusaha memperlihatkan di hadapan publik bahwa mereka menghormati agama lain.
Persepsi ini memudahkan polisi bernogosiasi kepada kedua belah
pihak untuk tidak menggunakan tindakan yang melanggar hukum
dalam menyuarakan pendapatnya.
Karena itu, di masa yang akan datang, polisi harus memperta­
hankan keyakinan untuk tidak menganggap remeh potensi konflik
yang dipicu tempat ibadat. Melalui unit intelijen, polisi harus meningkatkan kewaspadaan dini. Sedapat mungkin, polisi berperan
sebagai mediator yang meredam konflik sejak awal potensi konflik
ini berkembang, khususnya sebelum masuk ke wilayah hukum.
Karena itu, dibutuhkan keterampilan polisi mengenali konflik keagamaan dan keterampilan memediasi para pihak yang bertikai.
Dilihat dari regulasi, peran polisi dalam konteks sengketa tempat
ibadat terbatas. Persoalan tempat ibadat memang bukan domain
kepolisian. Konflik tempat ibadat merupakan domain pe­merintah,
dalam hal ini pemerintah daerah. Polisi hanya bisa menekan agar
ekses konflik tidak melebar, apalagi sampai jatuh korban jiwa.
Dalam hal ini, keputusan pemerintah yang bijak dan sesuai de­
ngan ketentuan hukum memudahkan polisi menjalankan tugasnya.
Sebaliknya, pemolisian akan menjadi lebih rumit jika keputusan
pemerintah tidak tegas dalam kasus tempat ibadat seeprti kasus
GKI Yasmin.***
8
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
Pengantar
Sengketa masjid antara warga Muslim dan Kristen Protestan di
Batuplat terjadi cukup lama. Menariknya, perselisihan ini, meski
pernah mengalami gejolak beberapa kali, tidak berakhir dengan kekerasan. Strategi pemolisian yang mengedepankan taktik pengerahan kekuatan yang dikombinasikan dengan persuasi, ditambah
keteguhan pada tanggung jawab Polri sebagai aparat, berperan sentral dalam menghindari konflik kekerasan di Batuplat. Sedangkan
faktor pendukung keberhasilan bersumber dari kesediaan kedua
pihak yang bertikai untuk menahan diri dan pihak-pihak di luar
keduanya yang cenderung mendukung langkah-langkah damai.
Paparan dan analisis mengenai sengketa di atas, dalam bab ini,
akan dibagi ke dalam lima bagian. Setelah pengantar di bagian pertama ini, bagian kedua mempresentasikan data sosial keagamaan
di Batuplat. Bagian ketiga menggambarkan sengketa masjid dalam
tiga fase: fase tanpa gejolak (Maret 2003-September 2008), fase de­
ngan gejolak rendah (Oktober 2008-Juni 2011), dan fase dengan
gejolak tinggi (Juli 2011-September 2012). Bagian keempat mendiskusikan dinamika pemolisian sengketa masjid dilihat dari tindakan
pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal-prosedural pemolisian dan karakter kelembagaan Polri, budaya kepolisian, politik
241
242
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
lokal, opini publik, dan interaksi polisi dan aktor konflik. Akhirnya,
bagian kelima menyimpulkan sejumlah pelajaran penting dan menjadikannya sebagai prospek kinerja kepolisian serta memberikan
rekomendasi untuk memperkuat tindakan pemolisian yang sudah
ada.
Data Sosial Keagamaan Batuplat
Kota Kupang merupakan satu-satunya wilayah yang berstatus kota
dari total 21 kabupaten atau kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT) dengan jumlah penduduk 339.197 jiwa. Luas Kota Kupang
mencapai 165,3 km2 dan memiliki enam kecamatan: Kelapa Lima,
Kota Lama, Alak, Oebobo, Maulafa, dan Kota Raja. Kelurahan Batuplat terletak di Kecamatan Alak.
Sementara itu, data jumlah penduduk berdasarkan agama secara berurutan di Kota Kupang, Kecamatan Alak, dan Kelurahan
Batuplat adalah sebagai berikut (BPS Kota Kupang 2012). Di Kota
Kupang: Kristen 210.471 orang; Katolik 73.908; Islam 48.547; Hindu
6.221; dan Buddha 50 orang. Di Kecamatan Alak: Kristen 36.960
orang; Islam 9.661; Katolik 4.474; Hindu 719; Buddha 20 orang. Sedang di Kelurahan Batuplat: Kristen 2.715 orang; Katolik 336; Islam
210; Hindu 5; dan dan tak seorang pun beragama Buddha.
Sebagaimana data jumlah penduduk di atas, penduduk Batuplat
yang beragama Kristen Protestan dan Katolik lebih banyak daripada yang beragama Islam, Hindu, dan Buddha. Hal ini tercermin
dari jumlah tempat ibadat umat Kristen dan Katolik yang lebih
dominan daripada tempat ibadat umat agama lain. Di sini hanya
ada tiga gereja Pantekosta dan satu gereja Katolik (kapela), satu gereja Kristen Protestan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) cabang
pembantu Rehobot, dan tidak ada tempat ibadat agama lainnya.
Dilihat dari sukunya, masyarakat Batuplat sebagian besar ber­
asal dari suku Timor. Ada pendatang dari luar NTT tapi sedikit.
Rata-rata mereka berasal dari Jawa. Kemajemukan hingga di level
keluarga di Batuplat merupakan hal yang lumrah. Kawin-mawin
antar-agama atau antar-suku dalam satu keluarga sudah membudaya di Batuplat dan di seluruh NTT pada umumnya.
Dalam hal khususnya kawin-mawin antar-agama, tradisi kemajemukan di atas telah terbukti menciptakan ikatan kewargaan
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
243
yang kuat melalui apa yang dikenal sebagai “kumpul keluarga”.
Maksudnya, masyarakat Batuplat, apa pun agamanya, berbagi rasa
kebahagiaan dan tanggung jawab dengan tetangga yang sedang
hajatan (pernikahan, lulus sekolah, sunatan) dengan cara menyumbang sejumlah uang. Tetangga yang menerima sumbangan mencatat nama-nama penyumbang beserta jumlah sumbangan, dan
buku catatan ini akan dia bawa terus sebagai pengingat bahwa dia
akan membalasnya suatu saat orang tersebut sedang hajatan. Sudah
bertahun-tahun lamanya praktik kumpul keluarga berjalan.
Penduduk Kristen Batuplat biasanya memilih bekerja di sektor formal baik mereka yang berstatus PNS di kantor-kantor pe­
merintahan, sebagai polisi dan tentara, atau pegawai bank. Jenisjenis pekerjaan seperti ini juga menjadi tren pilihan bagi penduduk
Muslim asli, sedangkan penduduk Muslim pendatang bekerja
di sektor informal seperti membangun bisnis mebel atau kayu,
mendirikan CV, sebagai pemborong dan kontraktor.
Setiap tahun penduduk asli berbondong-bondong mengharap
bekerja dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena pekerjaan
ini mereka anggap sebagai jaminan masa depan yang lebih pasti da­
ripada pekerjaan-pekerjaan lain di luar menjadi PNS. Konsekuen­
sinya, daya serap tenaga kerja penduduk asli di sektor informal
menjadi berkurang. Di samping itu, birokrat PNS di kantor-kantor
pemerintahan kota dihadapkan pada persoalan kompetisi berbasis etnis antara etnis Rote dan Timor, sedangkan di kantor-kantor
pemerintahan propinsi dihadapkan pada persoalan kompetisi berbasis agama antara Kristen dan Katolik.
Konflik, Sengketa, dan Masalah seputar Masjid Nur Musafir1
Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap dinamika konflik
pembangunan Masjid Nur Musafir, gambaran konflik dapat dibagi
menjadi tiga fase menurut intensitas gejolak yang terjadi di antara
kedua pihak: fase pertama, fase tanpa gejolak (Maret2003-September 2008); fase kedua, fase gejolak rendah (Oktober 2008-Juni 2011);
dan fase ketiga, fase gejolak tinggi (Juli 2011-September 2012).
1
Didasarkan atas kronologi yang disusun Uran (2013) dan dokumen resmi
berjudul “Kronologi Rencana Pembangunan Masjid di Kelurahan Batuplat”
dari Kelurahan Batuplat.
244
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Fase Pertama: Tanpa Gejolak (Maret 2003-September 2008)
Periode konflik yang terjadi dari Maret 2003 hingga September
2008 pertama kali dimulai dari keinginan 30 orang dewasa Muslim Batuplat untuk memiliki tempat ibadat yang lebih lapang dan
dekat rumah mereka (Amir Pattiraja, ketua panitia pembangunan
masjid, wawancara, 8 Januari 2013). Karena dianggap tidak lagi
memadai mengingat jamaah bertambah banyak dan letaknya agak
jauh dari rumah mereka, tanah dengan rumah darurat di atasnya
yang berukuran 48 m2 dan selama ini dijadikan tempat salat tarawih
berjamaah kemudian diwakafkan Haryono Soesanto (biasa dipanggil Mas Ono) untuk pembanungan tempat ibadat. Tapi, kebutuhan
akan tempat ibadat yang berlokasi di RT. 08/RW. 03 itu direspon
dengan surat protes warga Batuplat tertanggal 17 Mei 2003 yang
ditujukan kepada Lurah Batuplat. Penolakan tersebut dikarenakan mereka merasa letak pembangunan terlalu dekat dengan
rumah warga dan peternakan babi dan menegaskan agar panitia
memenuhi semua prosedur pembangunan tempat ibadat.
Sejak itu, surat bernada protes dan dukungan pembangunan
dari berbagai pihak serta respon dari kelurahan terhadap protes
tersebut mewarnai perkembangan konflik. Tidak hanya warga,
Karang Taruna Paskha secara resmi juga mengirimkan surat pada
tanggal 7 Februari 2005 kepada pihak kelurahan supaya proses
pembangunan dihentikan dan mencari tahu informasi yang meng­
atur pendirian tempat ibadat. Surat ini kemudian direspon Ketua
Golkar Kelurahan Batuplat pada tanggal 2 Maret 2005 dengan menyatakan dukungannya pada proses pembangunan masjid di lokasi
lama untuk kerukunan antar-umat beragama dan yang sesuai de­
ngan prosedur.
PLT Lurah Batuplat Regina Kobi memanggil penanggung ja­
wab pembangunan untuk dimintai keterangan sebelum akhirnya
pada tanggal 27 Agustus 2008 memutuskan untuk menangguhkan
proses pembangunan masjid. Pertemuan antara pihak kelurahan
dengan pihak panitia pembangunan terjadi setelah pihak pertama
mendapatkan laporan lisan dan tertulis dari pemuda karang taruna
dan warga. Pasca penangguhan, Lurah Batuplat melakukan konsultasi dengan walikota. Tidak hanya kelurahan yang menghimbau
supaya pembangunan ditangguhkan, Dinas Tata Kota dan Per-
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
245
tamanan Kota Kupang juga menegur panitia agar pembangunan
dihentikan.
Pada 17 September 2008, walikota bersama dengan peserta rapat
yang diundang waktu itu (umat Muslim Batuplat, Kepala Kantor
Agama Kota Kupang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala
Bagian Sosial, Kepala Kesbang Linmas, Asisten II, Camat Alak, dan
Lurah Batuplat) menyepakati hal-hal sebagai berikut: lokasi baru
masjid perlu dicari setelah lokasi lama dianggap tidak memadai
karena terlalu berdekatan dengan rumah warga, menghindari konflik dan saling menghargai, lokasi lama tetap menjadi milik umat
Muslim dan bisa dialihfungsikan menjadi selain tempat ibadat,
umat Muslim dan pemerintah bekerja sama menyiapkan lokasi
baru seluas 800 hingga 1.000 m2.
Fase Kedua: Gejolak Rendah (Oktober 2008-Juni 2011)
Menindaklanjuti kesepakatan bulan September 2008, panitia mencari lokasi lain yang dianggap lebih aman dan nyaman bagi semua
pihak dan akhirnya mendapatkannya 600 m dari lokasi semula,
tepatnya di RT. 17 RW. 07. Tanah seluas 1.000 m2 adalah tanah hasil
hibah dari pemerintah kota yang dibeli dari pemilik Yayasan Nur
Musafir sekaligus anggota panitia pembangunan masjid, Mas Ono.
Namun, pembangunan masjid yang sudah mendapat restu dari
walikota dan mengantongi surat rekomendasi dari FKUB Kota dan
surat IMB (yang prosesnya sulit dan bertahun-tahun) itu diprotes
dengan tuduhan melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat
Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri 2006.
Tuduhan pelanggaran ketentuan yang dirasakan warga masyarakat sekitar pembangunan masjid itu mencakup antara lain:
ada warga yang merasa panitia pembangunan meminta tanda
tangan dukungan tanpa menjelaskan maksudnya, panitia meminta
tanda tangan sambil menyodorkan daging korban, tanda tangan
yang ada di daftar dukungan adalah tanda tangan yang terkumpul
untuk pembangunan masjid di lokasi lama, beberapa yang memberikan tanda tangan sudah meninggal dunia. Semua tuduhan ini
dibantah oleh panitia pembangunan masjid (Mas Ono, wawancara,
9 Januari 2013).
Di tengah-tengah protes, ada sejumlah warga atau pemuda
246
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Kristen dengan lapang dada menyambut keinginan warga Muslim
untuk mendirikan tempat ibadat. Salah satunya, Johannes Sembulu
(wawancara, 9 Januari 2013), menuturkan:
Waktu itu saya sebagai warga/tetangga (tidak sebagai kasos­
pol) memberikan dukungan. Kita diminta memberi dukung­
an. Kita siap memberi dukungan. Jadi, kita sebagai warga,
seperti yang saya bilang tadi, kita namanya manusia saling
toleransi, kerja sama yang baik. Kan lebih bagus. […] Apalagi
kita bertetangga, tidak mungkin kita ke mana. Kita butuh sa­
ling membantu kan?”
Pada periode ini, hubungan kedua kelompok sempat diwarnai
ketegangan meski tidak sampai berubah menjadi aksi kekerasan
yang menelan korban jiwa atau perusakan properti dalam skala
besar. Di pihak warga Muslim, gangguan itu berupa perusakan
properti milik masjid dan milik individual, seperti pencoretan papan nama masjid pada 12 Mei 2009 malam hari, pencabutan papan
nama lokasi masjid pada 13 Mei 2009 malam hari, dan pelemparan
rumah salah satu panitia pembangunan.
Merespon laporan dari panitia pembangunan masjid, rapat yang
melibatkan berbagai pihak diadakan untuk meredam ketegangan
dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pada 13 Mei 2009, Lurah Batuplat bertemu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM), Ketua RT. (16, 17, 18), Ketua RW. (07, 08), dan babinkam­
tibmas Polresta di sebuah rapat yang diselenggarakan di kantor
kelurahan. Hasilnya: pemimpin masyarakat terus-menerus memberikan pemahaman kepada warganya bahwa toleransi beragama
itu penting dan mendukung pembangunan masjid asal sesuai ketentuan.
Pada 16 Mei 2009, Lurah Batuplat kembali mengadakan rapat
di kelurahan. Rapat ini dihadiri, antara lain, Ketua RT./RW., Ketua
dan Sekretaris LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Camat Alak,
babinkamtibas Polresta, karang taruna, dan unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hasil rapat: mengecam orang yang
telah merusak properti masjid, memberikan pemahaman pentingnya hidup rukun, mendukung pembangunan sepanjang sesuai
pro­sedur, dan menghimbau supaya warga non-Batuplat tidak men-
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
247
campuri urusan di Batuplat.2
Ketegangan antara masyarakat Kristen dan Muslim Batuplat
disayangkan mengingat hubungan kedua belah pihak relatif harmonis. Ketika masing-masing membangun tempat ibadat (warga
Kristen sedang membangun Gereja Masehi Injil Timor [GMIT]
cabang pembantu Rehobot dan di saat yang sama warga Muslim
membangun masjid di lokasi baru yang cukup dekat dengan gereja itu), keduanya telah sepakat membentuk panitia gabungan
– maksudnya, warga Muslim membantu membangun gereja dan
sebaliknya. Akhirnya, bangunan gereja sudah selesai lebih dahulu
dan warga Muslim menghadiri peresmian gereja. Semuanya baikbaik saja sebelum kemudian pembangunan masjid dipersoalkan sejumlah warga, termasuk mereka yang tidak berdomisili di Batuplat.
Persoalan ini merusak hubungan kedua warga.
Protes menentang pembangunan masjid terus berjalan hingga
menjelang upacara peletakan batu pertama. Warga Batuplat yang
menjadi jamaah GMIT yang dipimpin Pendeta Judith NunuhituFolabessy (pendeta yang melayani gereja Kristen di Kelurahan
Manulai II, kelurahan yang berbatasan langsung dengan kelurahan Batuplat) juga bertanya-tanya pada sang pendeta. Meragukan
apakah proses pembangunan sudah sesuai prosedur atau belum,
pemuda dan pendeta secara kebetulan bertemu dan bertanya pada
pihak kelurahan yang waktu itu ditemui langsung oleh Ketua LPM
al­marhum Edu Adoe. Almarhum dengan nada mengusir me­nyuruh
pendeta memeriksa semua dokumen di kantor walikota.
Ketika Ketua Karang Taruna Buce Rairutu bertemu Ketua LPM
dan Lurah Batuplat pada 2 Juni 2011, dia menyatakan penolakan
keterlibatannya dalam panitia pembangunan masjid sebagai seksi
keamanan. Dua belas hari kemudian, pemuda karang taruna bertemu dengan camat untuk melihat langsung lokasi masjid, yang
disusul dengan pertemuan bersama lurah dan camat. Pada saat itu,
pemuda juga menyatakan keinginan mereka untuk bertemu walikota. Didampingi Camat Alak dan Lurah Batuplat, pemuda me­
nemui walikota dan menghasilkan keputusan bahwa waktu pelak2
Informasi proses, hasil, dan peserta rapat secara detail dapat dilihat di
dokumen “Notulen Rapat untuk Mengantisipasi Gejolak Kamtibmas di
Kelurahan Batuplat” tertanggal 16 Mei 2009 beserta daftar hadirnya”.
248
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
sanaan peletakan batu pertama tetap dijadualkan seperti semula.
Perlu dicatat bahwa panitia pembangunan masjid telah mengurus dan memperoleh surat-surat penting yang dibutuhkan. Surat
rekomendasi dari FKUB keluar pada 4 Juni 2010. Dan, surat IMB
yang setelah sekian lamanya diproses akhirnya keluar pada tanggal
15 Juni 2011. Proses mendapatkan surat IMB tidak semudah yang
dibayangkan karena benturan-benturan sikap yang muncul di masyarakat, seperti perseteruan antara Ketua DPRD Kota (penentang
pembangunan) dan Walikota Kupang (pendukung pembangunan)
dan protes warga sekitar yang tidak menyetujui pembangunan
masjid.
Proses pembangunan masjid secara resmi dimulai pada 25 Juni
2011 dan dihadiri Walikota Kupang bersama dengan jajaran Muspida Kota Kupang dan aparat kepolisian. Acara peresmian sempat
diwarnai adu mulut antara pihak pemrotes yang sebagian besar
pemuda selain warga dengan aparat keamanan. Sejak saat itu,
suasana menjadi tegang. Salah satu langkah antisipatif dilakukan
Polresta Kupang saat itu, untuk mengontrol keadaan, yakni dengan
memerintahkan agar polisi tetap berjaga-jaga di sebuah pos polisi
yang letaknya tidak jauh dari lokasi pembangunan.
Fase Ketiga: Gejolak Tinggi (Juli 2011-September 2012)
Situasi konflik semakin panas menjelang pemilihan walikota pada
1 Mei 2012. Bagi pihak-pihak yang bersaing untuk memperebutkan
posisi strategis ini, konflik tempat ibadat merupakan momentum
untuk mendulang suara kemenangan sebanyak mungkin. Persaingan memperebutkan kursi nomor satu di Kota Kupang antara
Walikota Daniel Adoe (2005-2012) dan Ketua DPRD Viktor Lerik
(2009-2011) berlangsung sengit. Hal ini ditambah pula oleh sejarah hubungan personal di antara keduanya yang kurang harmonis. Persaingan di antara keduanya tidak hanya persaingan untuk
mendapatkan kedudukan semata tapi juga melibatkan sentimen
pribadi.
Mengenai pembangunan Masjid Nur Musafir, sikap kedua
elite politik berseberangan. Walikota beserta jajaran pemerintah di
bawahnya menganggap bahwa proses pembangunan masjid sudah
sesuai prosedur sehingga boleh jalan terus, sedang Ketua DPRD
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
249
menghimbau penghentian sementara pembangunan masjid hingga
panitia melengkapi ketentuan yang semestinya. Sepanjang Juli
2011, misalnya, Viktor Lerik dan Daniel Adoe saling berbalas surat
atas nama masing-masing institusi dalam rangka mempertahankan
sikap mereka.3 Saat diwawancarai oleh beberapa media massa, ke­
duanya menunjukkan perseteruan itu secara blak-blakan. Bukan rahasia lagi mereka berkonflik. Merasa bahwa sejumlah politisi “menyelam di air keruh” hingga bisa memperparah sengketa, Ketua
MUI Propinsi Abdul Kadir Makarim sempat memberi sinyal, pada
saat diskusi di kantor Timor Express pada 27 Agustus 2011, supaya
proses pembangunan masjid ditunda.4 Hasil akhir pemilukada
sendiri di luar dugaan: Daniel Adoe tidak terpilih, sedangkan Viktor Lerik batal mencalonkan diri setelah dipecat sebagai anggota/
kader Partai Golkar karena dianggap melanggar aturan partai.
Panitia pembangunan dan pemrotes saling mengancam dan
terancam. Jika sebelumnya, pada 2009, warga masyarakat dari ke­
lompok minoritas merasa terancam setelah mengalami kerugian
material akibat perusakan properti milik masjid dan milik pribadi,
maka warga masyarakat dari kelompok mayoritas juga mengalami
hal yang sama pada 2011. Pada bulan Juli, aktivis pemuda Gerakan
Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) diculik dan diancam dibunuh oleh orang tak dikenal. Rumah Pendeta Judith juga sempat
disambangi oleh orang tak dikenal (Pendeta Judith, wawancara, 24
September 2009).
Situasi lain yang menunjukkan konflik mengalami eskalasi bisa
dilihat dari taktik berkonflik pihak-pihak yang berselisih yang semakin meningkat. Contoh taktik yang semakin meningkat adalah
pemuda Kristen se-Kota Kupang beramai-ramai mendatangi kantor walikota untuk menolak pembangunan masjid pada 8 Juli 2011,
3
Surat Permohonan DPRD Kota No. DPRD.170/295/KK/2011 Tanggal 25 Juli
2011 berisi balasan terhadap surat keputusan walikota tertanggal 12 Juli 2011,
Surat Keputusan Walikota Daniel Adoe No. BKBPPM.451.2/213/2011 Tanggal
12 Juli 2011 berisi balasan terhadap surat himbauan DPRD Kota tertanggal 1
Juli 2011, dan Surat Permohonan DPRD Kota No. DPRD.170/257/KK/2011
Tanggal 1 Juli 2011 berisi himbauan agar walikota menghentikan sementara
pembangunan masjid.
4
Timor Express, “MUI Minta Tunda Pembangungan Masjid Batuplat,” 29
Agustus 2011.
250
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
dan aksi mereka dijaga ketat oleh polisi yang jumlahnya cukup
banyak. Penjagaan ketat yang semacamnya juga dilakukan selama
upacara peletakan batu pertama pembangunan masjid.
Menimbang situasi yang sedang bergejolak waktu itu, pihak
FKUB Propinsi tidak tinggal diam. Pada 10 Agustus 2011, mereka
mengundang pihak-pihak yang berkepentingan atas sengketa pembangunan masjid: FKUB Propinsi, Badan Kesbangpol dan Linmas
Propinsi, pemerintah kota, dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Rapat bertempat di Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas
Propinsi. Sejumlah poin penting rapat yang disepakati adalah pro­
ses pembangunan masjid sementara dihentikan sambil melakukan
diskusi antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk mencari
solusi yang terbaik.
Ketegangan di Batuplat rupanya menarik perhatian Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden kemudian mengutus Tim
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke Kelurahan Batuplat pada 13-14 Agustus 2011. Tim dipimpin Sekretaris Wantimpres
Bidang Hubungan Antaragama Prof. Masykuri Abdillah dan bertanggung jawab untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di
sana. Namun, hasil penyelidikan yang dilakukan selama dua hari
itu cukup disayangkan tidak pernah diterima pemerintah NTT atau
struktur administrasi di bawahnya.
Ketegangan antara warga Kristen dan Muslim Batuplat juga
menarik perhatian media massa. Media-media lokal seperti Timor
Express dan Pos Kupang mengulas berita jauh lebih berimbang ke­
timbang media-media lain seperti media online Voice of Al Islam
(VoA) yang cenderung membela warga Muslim dan memojokkan
warga Kristen. Nada dalam berita-berita yang ditampilkan media
terakhir cukup provokatif. Contohnya, kata “menjegal” mereka
gunakan untuk menggambarkan protes warga Kristen terhadap
pembangunan masjid. Dalam hal ini, peran mereka lebih banyak
memperkeruh masalah daripada menjernihkannya.
Pada akhirnya, proses pembangunan masjid secara resmi dihentikan berdasarkan surat keputusan dari walikota baru, Jonas Salean,
tertanggal 12 September 2012.5 Menindaklanjuti hasil pertemuan
5
Surat Keputusan Walikota Jonas Salean No. BKBPPM. 645/038/2012 Tanggal
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
251
dengan Ketua Sinode GMIT Eben Nuban Timopada 8 Agustus 2011,
walikota lama membentuk Tim Pencari Fakta tanggal 19 Agustus
2011.6 Sekitar setahun bekerja, Tim Pencari Fakta menemukan halhal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
10 dari 65 orang pendukung menarik dukungannya dan surat rekomendasi didapat dari Ketua FKUB Kota Hendrik Malelak tidak melalui rapat FKUB sehingga pembangunan masjid perlu dihentikan
sementara sampai panitia melengkapi semua syarat pembangunan.
Sejak surat resmi penghentian pembangunan keluar, warga
Muslim tidak menyerah. Mereka berhasil mendapatkan tanda
ta­n gan pengganti orang-orang yang sebelumnya menarik diri
sehingga memungkinkan pembangunan masjid terus dilakukan
meski berjalan secara tertutup dan pelan-pelan (Mas Ono dan Ahmad, panitia pembangunan masjid, wawancara, 21 Juni 2013). Panitia mempekerjakan warga lokal yang bekerja setiap hari Minggu.
Hari biasa mereka datang tapi tidak bekerja. Cara yang ditempuh
ini – mempekerjakan warga lokal dan bekerja hanya di hari Minggu
– menjadi strategi panitia supaya situasi tetap aman. Sempat terjadi
gangguan di awal pembangunan tapi bisa diatasi. Masyarakat setempat, termasuk yang memprotes, kadang-kadang bertegur sapa
dan berbincang-bincang sejenak di lokasi pembangunan ketika
dalam perjalanan dari atau ke gereja.
Dinamika Pemolisian Konflik Tempat ibadat
Tindakan Pemolisian
Seperti sudah disebutkan, sengketa pembangunan Masjid Nur
12 September 2012 tentang keputusan penghentian sementara hingga panitia
memenuhi semua prosedur yang berlaku berdasarkan Laporan Hasil Tim
Pencari Fakta Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat.
6
Dari “Daftar Susunan Keanggotaan Tim Pencari Fakta Permasalahan Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat Kota Kupang”, tim ini beranggotakan
40 orang dari latar belakang berbeda-beda dengan Kapolresta Kupang sebagai
ketua, Kejari Kupang sebagai wakil, dan Kabag Kesbangpol dan Linmas Kota
Kupang sebagai sektretaris. Untuk mengetahui hasil temuan Tim Pencari Fakta
lebih lanjut, lihat Laporan Hasil Tim Pencari Fakta Pembangunan Masjid Nur
Musafir Batuplat terlampir. Pembentukan Tim Pencari Fakta berdasar pada
Surat Keputusan Walikota Daniel Adoe No. 109/KEP/HK/2011 Tanggal 19
Agustus 2011 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta Pembangunan Masjid
Nur Musafir Batuplat.
252
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Musafir telah muncul sejak tahun 2003. Sejak itu, aparat kepolisian
mengikuti perkembangannya, dan setidaknya keterlibatan polisi
secara fisik sudah tercatat sejak 2009. Dari empat tindakan pemolisian yang utama (preemptif untuk petugas intel, pencegahan ketika
telah terjadi pengerahan massa, penanggulangan saat terjadi peristiwa, dan proses hukum dan penanganan pasca bentrok/konflik),
tindakan preemptif dan pencegahan (meski sebetulnya tidak terjadi
pengerahan massa) paling relevan dengan kasus pemolisian konflik
tempat ibadat di Batuplat.
Para petugas intel telah mengetahui konflik Batuplat jauh-jauh
hari sebelum acara peletakan batu pertama dan melakukan pengamanan tertutup. Mereka berkoordinasi dengan petugas babinkamtibmas yang cukup aktif mengikuti pertemuan warga atau personel
polisi yang datang ke rapat FKUB. Dalam satu rapat FKUB Propinsi, polisi yang tergabung di dalam Kominda turut hadir.7 Rapat ini
diselenggarakan di Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi
pada 10 Agustus 2011. Dari Kominda yang datang enam orang: satu
dari Polda NTT, dua dari Polresta, dua dari Korem, dan satu dari
BIN. Selain Kominda, yang hadir ialah dari unsur FKUB Propinsi,
Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi, dan pemerintah kota.
Di rapat itu, salah satu wakil dari Polda NTT memberikan sumbangan pemikiran berisi tiga butir. Pertama, polisi siap menjaga
pada saat pembangunan masjid, tetapi setelah selesai dikerjakan
apakah masyarakat yang menolak pembangunan masjid tersebut
dapat menerima dan tidak melakukan tindakan yang akan me­
nimbulkan konflik antar-agama. Jadi, kembali kepada hati nurani
setiap orang. Kedua, polisi melakukan kampanye ke-Bhinneka-an
sehingga masyarakat/akar rumput dapat menerima keragaman
bangsa ini sebagai suatu kelebihan sehingga dapat tercipta kebersamaan dan kerukunan antar-umat beragama. Dan ketiga, polisi
bertanya, jika dibentuk tim investigasi, hasil dari kerja tim tersebut
mau diapakan.8
Penting dicatat, di tubuh Polresta Kupang, khususnya unit intelkam, beberapa bulan sebelum masuk tahun 2013 telah terjadi
7
8
Lihat dokumen “Notulen Rapat FKUB Propinsi tertanggal 10 Agustus 2011.”
Lihat dokumen “Notulen Rapat FKUB Propinsi tertanggal 10 Agustus 2011.”
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
253
pergantian kasat intelkam yang baru bernama Samuel Simanjuntak.
Dia menginformasikan hal-hal penting sehubungan dengan tindak­
an pengamanan di lapangan. Aksi protes warga, seperti yang dia
sampaikan, berupa aksi damai dan tidak ada indikasi yang meng­
arah pada pelanggaran pidana. Selain itu, kalkulasi tindakan untuk
merespon ancaman dan dampak respon yang mungkin muncul
didasarkan pada berbagai macam laporan yang diterima unit intelkam, termasuk laporan pulbaket. Transfer informasi mengenai
perkembangan konflik sejauh ini telah ia terima dan terus mengikuti perkembangan situasi di Batuplat.
Dalam kasus Batuplat, pengerahan massa di saat upacara peletakan batu pertama tidak terjadi walaupun ada adu mulut anta­
ra petugas keamanan dan pemrotes yang sebagian besar adalah
pemuda. Namun, polisi melakukan serangkaian tindakan pemolisian yang diperlukan sehingga situasi panas yang sedang terjadi
tidak memburuk. Pengamanan terbuka dilakukan unit sabhara
untuk mengamankan obyek fisik yang disengketakan dan pengamanan juga dilakukan pos polisi (Calvin, wawancara, 11 Januari
2013). Selain berkoordinasi dengan dandim, kapolresta menyiapkan segala sesuatunya untuk pengamanan terbuka.
Yang diperbantukan dari polresta adalah unit sabhara, sedangkan dari polres dan polsek adalah unit intelkam dan buser. Polres
dan polsek menurunkan unit intel ke lapangan selama sekitar satu
bulan pasca-peletakan batu pertama dan ditarik kembali setelah
kondisi dinilai aman. Ketiga unit ini berjaga-jaga 24 jam di pos polisi yang letaknya bersebelahan dengan lokasi pembangunan masjid.
Sudah tiga tahun pos tersebut berfungsi sebagai pos polisi yang sebelumnya adalah kantor polsek Kupang Barat. Bagi yang berjaga di
pos polisi, mereka mendapatkan pengarahan langsung dari polsek
(Johannes Mbulu, wawancara, 9 Januari 2013).
Pada saat peletakan batu pertama, polisi sudah ada di tempat sebelum peristiwa adu mulut (Johannes Mbulu, wawancara, 9 Januari
2013). Mereka mendengarkan apa yang menjadi kemauan pemrotes
dan menyerahkan pada pihak yang di atas untuk pe­nanganan
lebih lanjut. Pendemo tidak dibawa pergi. Polisi hanya meminta
keterang­an mengenai apa yang sudah terjadi, berapa banyak orang
yang datang ke lokasi, siapa mereka, dari mana asalnya, dan lain-
254
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
lain. Usai polisi memberikan pengertian, situasi menjadi tenang
dan aman. Waktu itu polisi menyarankan sebaiknya rasa tidak
puas dibawa ke DPRD atau walikota, tidak ke lokasi pembangunan
masjid.
Polisi mengambil “tindakan ancang-ancang” untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan ancang-ancang itu
terlihat sewaktu, misalnya, mengamankan acara peletakan batu
pertama dan tetap berjaga-jaga setelahnya atau pun merespon
panggilan masyarakat minoritas dengan cepat. Polisi selalu hadir.
Untuk mengamankan lokasi pembangunan masjid, jumlah personel yang dikirim sekitar 60 orang dan ada juga personel dari kodim
(Ricky Suciadi, wawancara, 10 Januari 2013). Mereka berseragam
dan bersenjata lengkap.
Kehadiran aparat keamanan setiap kali ada gangguan sempat
menimbulkan tanda tanya dan memberikan kesan bahwa polisi
tidak netral. Pada saat pandangan yang berkembang di kalangan
warga mayoritas kami tanyakan langsung kepada petugas polisi
di markas Polresta Kupang, mereka merespon: “Itu sudah resiko
polisi dicurigai seperti itu, karena polisi melakukan pengamanan.
Polisi melindungi minoritas, dalam hal ini masyarakat Muslim di
Batuplat, karena jumlahnya sedikit” (Calvin, wawancara, 11 Januari
2013).
Kesimpulannya, tindakan pemolisian preemptif dan preventif dari aparat Polresta Kupang terkoordinasi dengan baik meski
mendapatkan respon negatif dari kelompok mayoritas. Dengan kesiapsiagaan polisi, sengketa masjid tidak berubah menjadi konflik
kekerasan.
Pengetahuan Polisi
Pengetahuan polisi Kota Kupang yang berkaitan dengan aturan
legal dan prosedural pemolisian dalam hal sengketa tempat ibadat
yang sedang terjadi di Batuplat memadai, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas. Namun, pengetahuan polisi berkaitan dengan
persepsi terhadap situasi konflik, yang kemudian mereka nilai
untuk menentukan seberapa serius situasi yang ada mengancam
keamanan dan ketertiban, mendapatkan respon negatif dari kelompok mayoritas karena dinilai berlebihan.
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
255
Dalam konteks konflik tempat ibadat, masing-masing kerangka
legal dan prosedural yang dimaksud adalah Peraturan Bersama
Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Polri
No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak
Asasi Manusia da­lam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia beserta protap-protapnya. Aparat kepolisian
yang bertugas untuk Polda NTT dan Polresta Kupang mengetahui
kerangka legal dan prosedural tersebut. Terutama untuk kerangka
prosedural, mereka menjalankan tugas pokoknya dengan mendasarkan pada peraturan kapolri (perkap) dan prosedur tetap (protap).
Polisi menceritakan dengan singkat persoalan yang dihadapi antara kelompok mayoritas Kristen dan minoritas Muslim di Batuplat
(Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Kasus Batuplat, ungkapnya,
bermula dari protes warga Kristen yang tidak menyetujui pem­
bangunan masjid karena menurut mereka menyalahi prosedur yang
berlaku. Akhirnya, proses pembangunan untuk sementara waktu
dihentikan sampai panitia memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
PBM 2006. Jawaban responden mengenai sengketa tempat ibadat
menunjukkan bahwa polisi memahami persoalannya. Polisi juga
mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaras dengan
prinsip-prinsip HAM sejak Indonesia berkomitmen untuk menjadi
lebih terbuka dan demokratis.
Mengenai hubungan antara pemahaman konflik dan tingkat
ancaman, berapa jumlah personel yang diterjunkan ke lapangan
berkorelasi positif dengan tingkat ancaman yang diperhitungkan
polisi. Maksudnya, semakin serius isu atau konfliknya, semakin
banyak personel polisi yang diterjunkan. Kasus Batuplat, menurut
polisi setempat, masuk dalam kategori situasi yang membutuhkan
respon serius. Menurut mereka, “Semua masalah serius, apalagi
ini menyangkut masalah SARA, supaya dampaknya tidak meluas”
(Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Kota Kupang pada waktu itu
juga sedang dihadapkan pada pemilukada.
Akan tetapi, upaya polisi yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama
dipertanyakan kelompok mayoritas. Pendeta Judith (wawancara,
9 Januari 2013) mengatakan adanya keganjilan dalam pendekatan
256
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
polisi semacam itu:
Kalau masalah Batuplat yang kemarin, ada yang aneh. Mak­
sudnya, waktu kita pertemuan tim verifikasi, saya sudah
ung­kapkan ke walikota dan teman-teman dari kejaksaan
yang hadir. Yang saya tahu sebagai orang awam: Kalau dari
kodim sampai turun, itu ada kerusuhan [atau] polisi sudah
nggak bisa menangani. Di Batuplat kemarin tidak ada masalah. Jadi, kok, kesannya sengaja dibesar-besarkan untuk
sesuatu yang kita tidak tahu untuk itu. Dan, tiba-tiba harus
ada sekelompok aparat yang menjagai mereka mengerjakan
masjid itu. Itu kan agak nggak bisa diterima.
Keganjilan semakin dirasakan pihak pemrotes pada saat konflik mengalami eskalasi. Berdasarkan cerita Pendeta Judith, rasa
aneh itu dialami sewaktu mendapatkan undangan untuk berdialog
pertama kali setelah acara peletakan batu pertama dan situasi masih bergejolak. Surat undangan itu dibuat pemerintah kota untuk
kalangan terbatas yang sepengetahuan Pendeta Judith ada sekitar
lima dari pihaknya yang diundang (pendeta sendiri, GMKI, Karang
Taruna Paskha, dan beberapa tokoh masyarakat), dan tempat dialog, seperti yang disebutkan di dalam surat undangan, diadakan di
aula kodim. Merasa aneh, Pendeta Judith mengklarifikasi kepada
kodim mengapa tempat dialog diadakan di aula kodim. Akhirnya,
dialog dibatalkan tanpa keterangan yang jelas.
Ringkasnya, pengetahuan aparat kepolisian mengenai aturan
legal dan prosedural pemolisian konflik agama dan mengenai seng­
keta Masjid Nur Musafir memadai. Mereka memahami perkap,
protap, dan prinsip-prinsip HAM serta demokrasi. Informasi-in­
forma­si yang mereka sampaikan mengenai kronologi konflik juga
menunjukkan mereka mengikuti perkembangan konflik. Di samping itu, meski kelompok mayoritas mempertanyakan kinerja kepolisian, polisi telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur sehingga konflik terbuka dan segala pelanggaran hukum dapat dicegah.
Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri
Secara umum, polisi yang menangani sengketa masjid di Batuplat mengetahui kerangka legal yang mengatur pembangunan
tempat ibadah di Indonesia, yang merujuk pada Peraturan Ber-
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
257
sama Menteri 2006 tentang Pendirian Tempat ibadat dan Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat ibadat. Atau,
ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah PBM 2006.9
Mengenai kerangka prosedural, polisi setempat bekerja berdasarkan perkap dan protap. Ada dua macam pengamanan yang
dilakukan selama menangani kasus Batuplatyang mendasarkan
pada perkap dan protap (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013).
Pertama, jenis pengamanan yang disebut sebagai pengamanan
tertutup yang dilakukan unit intelkam dengan menjalankan fungsi
pulbaket setelah isu konflik mengemuka. Kedua, jenis pengamanan
yang disebut sebagai pengamanan terbuka yang dilakukan unit
sabhara dalam rangka melindungi obyek fisik yang dipermasalahkan. Unit sabhara mendapatkan bantuan dari polresta sedangkan
unit intelkam dan buser dari polres dan polsek terdekat. Unit babin­
kamtibmas dan pengamanan di pos polisiyang lokasinya berada di
dekat pembangunan masjid juga dilibatkan.
Menyimpulkan uraian di atas, aparat kepolisian di Kota Kupang
mengetahui PBM 2006 dan perkap beserta protapnya. Dan, di saat
yang sama mereka menjalankan tugas pokok kepolisian lebih berdasar pada kerangka pendekatan pengamanan dan persuasi.
Budaya Kepolisian
Secara umum, persepsi atau budaya aparat Polri terhadap isu demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi
suportif. Apalagi di masa transisi demokrasi seperti ini, mereka
memandang isu-isu tersebut tidak bisa dikesampingkan, dan polisi
perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem masyarakat
yang tadinya tertutup dan sekarang menjadi lebih demokratis dan
terbuka. Buktinya, Polri mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi
dan hak asasi manusia – yang prinsip di dalamnya juga berkaitan
dengan kebebasan dan toleransi antar-umat beragama – ke dalam
perkap maupun protap. Dan, pihak kepolisian konsisten dengan
9
Tidak banyak informasi yang kami dapatkan dari wawancara dengan polisi.
Mereka tidak cukup terbuka memberikan informasi yang tim peneliti perlukan.
258
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
perkap dan protap ini sewaktu menangani kasus Batuplat.
Meski demikian, dukungan Polri terhadap semua peraturan
tertulis maupun gagasan lisan di atas tidak serta-merta mewujud
ke dalam cara pandang mereka mengenai peran aparat kepolisian
dalam masyarakat Indonesia yang demokratis. Ketika dihadapkan
pada masalah “sensitif ” – biasanya berkaitan erat dengan HAM
dan demokrasi, seperti persoalan intoleransi terhadap pemeluk
agama lain – mereka tidak sesigap dan setegas ketika dihadapkan
pada masalah kriminal, termasuk terorisme. Padahal, masalah intoleransi yang sampai mengganggu kehidupan seseorang maupun
kelompok masyarakat lain, mengancamnya, bahkan menghilangkan nyawa mereka juga sama-sama kriminal.
Dalam konteks sengketa pembangunan masjid di Batuplat,
yang terjadi sebaliknya. Polisi paham betul bahwa masyarakat
Kota Kupang khususnya dan NTT umumnya merupakan masyarakat majemuk yang ditandai dengan tradisi kawin-mawin
antar-anggota keluarga yang berbeda agama, dan mereka mampu
hidup berdampingan (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Polisi
juga paham bahwa isu SARA adalah isu sensitif yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. “Semua masalah serius.
Apalagi ini menyangkut masalah SARA supaya dampaknya tidak
meluas” (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Dengan pemahaman
ini, polisi cepat bertindak melindungi kelompok minoritas beserta
masjid yang dipermasalahkan. Kasus pemolisian di Batuplat merupakan bukti bahwa respon polisi tidak selamanya tumpul dalam
isu SARA.
Bagaimana dengan persepsi polisi terhadap aktor-aktor yang
terlibat dalam konflik di Batuplat? Cara pandang polisi didominasi
dengan anggapan bahwa kelompok Muslim yang menjadi minoritas di Batuplat harus dilindungi. “[…] Polisi melindungi minoritas,
dalam hal ini masyarakat Muslim di Batuplat, karena jumlahnya
sedikit” (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013).
Apakah ini didasarkan atas bahwa kelompok minoritas cen­
derung lemah sehingga rentan terhadap ancaman dari kelompok
mayo­ritas? Tampaknya tidak, kedua pihak yang berkonflik di Batuplat mengklaim mendapatkan ancaman atau mengalami kekerasan.
Di pihak kelompok mayoritas, misalnya, keluarga Pendeta Judith
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
259
sempat didatangi orang tak dikenal beberapa kali dan aktivis GMKI
diculik dan diancam akan dibunuh. Di pihak kelompok minoritas,
misalnya, rumah salah satu anggota panitia pembangunan masjid
dilempari tetangga, dia juga dicaci-maki orang yang tidak setuju
dengan pembangunan masjid, dan properti masjid juga dirusak
orang tak bertanggung jawab.10 Dalam kondisi ini, pembedaan
kekuatan berdasarkan pembilahan mayoritas dan minoritas tidak
relevan. Artinya, siapa pun bisa mengancam atau terancam dengan
segala sumber daya yang mereka miliki tidak peduli mereka dari
kelompok mayoritas atau minoritas. Dengan demikian, keduanya
sama-sama menjadi pelaku kekerasan yang harus ditindak sekali­
gus korban yang berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian.
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa cara pandang atau
budaya polisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi
cukup positif. Selama menyangkut isu SARA atau kemajemukan,
sebagaimana yang polisi akui, pendekatan pengamanannya menjadi serius. Pendekatan pengamanan yang serius berbasis pada
pandangan, dengan mempertimbangkan catatan penulis di atas,
bahwa kelompok minoritas tergolong kelompok rentan yang keamanannya bisa terancam kapan saja.
Politik Lokal
Hal pertama menyangkut dinamika politik lokal terhadap perkembangan konflik adalah mengenai kebijakan politik lokal yang
meng­atur pembangunan tempat ibadat menurut PBM 2006. Yang
men­jadi rujukan bagi pihak yang memprotes pembangunan masjid
adalah prosesnya tidak sesuai dengan PBM 2006, terutama pasal 14
Untuk kasus caci-maki, polisi (atas panggilan responden) datang dan membantu menghadapi orang tersebut. Untuk kasus pengrusakan properti masjid,
responden membuat laporan kepada pihak kelurahan. Dan, setelah insiden
pengrusakan, pihak kelurahan mengadakan rapat dengan semua warga
yang berkepentingan atas pembangunan masjid tersebut. Butir-butir kese­
pakatannya: peserta rapat tidak menolak pembangunan masjid; panitia harus
memenuhi prosedur pembangunan masjid sebagaimana mestinya; mereka
yang dari Kelurahan Batuplat dan Kelurahan Manulai II perlu memberikan
pemahaman kepada masyarakat mengenai arti kehidupan dan kerukunan
antar-umat beragama.
10
260
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur hal-hal teknis mendirikan tempat
ibadat.11
Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu hal teknis
yang menurut pihak pemrotes tidak dipenuhi dengan prosedur
yang tepat adalah tanda tangan warga sekitar pembangunan masjid
diduga diperoleh secara manipulatif. Ini karena beberapa dugaan,
antara lain: (1) beberapa tanda tangan yang tercatat merupakan
tanda tangan warga untuk pembangunan musala di lokasi lama;
(2) ada pemberi tanda tangan yang sudah meninggal sebelum
proses administrasi pembangunan masjid di lokasi baru dimulai;
dan (3) ada yang mengaku panitia meminta tanda tangan untuk
pembangunan musala, bukan masjid.12 Masalah manipulasi data ini
diklarifikasi oleh panitia pembangunan dengan menyatakan bahwa
semuanya tidak betul (Mas Ono, wawancara, 9 Januari 2013).
Setelah rekomendasi Tim Pencari Fakta keluar, panitia berusaha
memenuhinya dan berhasil. Mereka mendapatkan tanda tangan
pengganti orang-orang yang menarik diri (Mas Ono dan Ahmad,
wawancara, 21 Juni 2013).
Dari kasus ini tampak bahwa PBM 2006 membuat kedua pihak
tak berdaya. Tangan mereka sama-sama terikat oleh peraturan itu
sehingga tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk mempermudah penyelesaian masalah yang ada. Tidak sedikit orang
yang memandang bahwa PBM itu bertentangan dengan UUD 1945
11
Pasal ini berbunyi demikian. Ayat 1: “Pendirian tempat ibadat harus
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.” Ayat 2: “Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pendirian tempat ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: (a) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna tempat ibadat paling
sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai
dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat
(3); (b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang
yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (c) Rekomendasi tertulis kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota; dan (d) Rekomendasi tertulis FKUB
kabupaten/kota.” Dan ayat 3 berbunyi: “Dalam hal persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b
belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya
lokasi pembangunan tempat ibadat.”
12
Selain dari hasil wawancara, informasi dugaan manipulasi tanda tangan
dapat dibaca di Pos Kupang, “Tanda Tangan Warga Dipalsukan: Untuk Bangun
Tempat ibadat,” 28 Juli 2011.
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
261
yang menjamin dan melindungi hak dan kebebasan bagi setiap
umat beragama untuk beribadah. PBM justru membatasi hak dan
kebebasan tersebut, seperti diakui Pendeta Judith, sehingga menurutnya peraturan ini perlu ditinjau ulang. Menurutnya, sambil
mengusahakan peninjauan atas PBM, kita harus tetap mengikuti
aturan yang sudah ada dan merintis jalan dialog untuk membicarakan masalah yang dihadapi kedua kelompok (Pendeta Judith,
wawancara, 9 Januari 2013). Hingga riset ini dilaporkan, dialog
yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih belum pernah
dilakukan.
Hal lain menyangkut politik lokal adalah sikap elite politik,
dalam hal ini pemerintah kota dan DPRD, terhadap sengketa pembangunan masjid. Bagi pihak panitia pembangunan, PBM 2006
juga diklaim sebagai rujukan proses pembangunan yang diperkuat
dengan surat keputusan walikota. Surat keputusan yang dimaksud ialah, antara lain: balasan resmi tertulis dari Walikota Da­niel
Adoe (BKBPPM.451.2/213/2011 tertanggal 12 Juli 2011) untuk ke­
tua DPRD Kota Kupang Viktor Lerik yang meminta penghentian
sementara pembangunan masjid sampai panitia memenuhi semua
ketentuan dengan baik (DPRD.170/257/KK/2011 tertanggal 1 Juli
2011)—pihak Muslim mempertanyakan apakah tindakan Ketua
DPRD tepat (Mas Ono dan Ahmad, wawancara, 21 Juni 2013). Si­­kap
walikota menegaskan ulang bahwa proses pembangunan sudah
sesuai prosedur yang didukung dengan surat rekomendasi dari
FKUB Kota.13 Pertentangan proses pendirian masjid mencerminkan
permusuhan sikap kedua elit politik.
Sikap keduanya tidak hanya sebatas pertentangan pandangan
sebagai pejabat publik yang pada waktu itu sama-sama sedang
berkompetisi untuk jabatan walikota Kupang periode 2012-2017.
Bukan rahasia lagi kedunya terlibat dalam “permusuhan pribadi”.
Setelah melaporkan dugaan korupsi pemerintah kota atas Dana
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 2011 sebesar 13,5
miliar rupiah, Viktor Lerik dipecat sebagai anggota/kader Partai
Golkar (sedangkan Daniel Adoe adalah Ketua DPD II-nya) karena dianggap melanggar aturan partai.14 Tanpa menguraikan apa
13
14
Timor Express, “Pembangunan Masjid Sesuai Aturan,” 4 Juli 2011.
“Walikota Kupang: Pembangunan Masjid Nur Musofir Telah Penuhi
262
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
bentuk pelanggaran aturan partai, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPD II Partai Golkar Kota Kupang Yohanes Foes
menga­takan: “Saudara Viktor dinilai telah melanggar kode etik
dan disiplin organisasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan
organi­sasi Partai Golkar”.15 Viktor Lerik menjabat sebagai Ketua
DPRD Kota Kupang hanya sampai tahun 2011.
Kesimpulannya, ketegangan di level politik lokal bersumber
dari PBM 2006. Pihak panitia dan penentang pembangunan masjid
sama-sama menggunakan PBM 2006 sebagai rujukan klaim me­
reka—kelompok pertama merasa telah memenuhi prosedur sedangkan kelompok kedua melihat semua aturan pendirian tempat ibadat
belum terpenuhi. Dalam hal ini, PBM 2006 menjadi sumber konflik
dalam hubungan mayoritas dan minoritas sehingga mencederai
semangat toleransi di antara keduanya. Di samping itu, politik lokal
diperparah dengan pertentangan antara dua elit politik yang saat
itu sama-sama bersaing untuk mencalonkan diri menjadi walikota.
Merasa yakin sudah sesuai prosedur, Walikota Kupang mendorong
pembangunan masjid agar terus dilakukan—berpihak pada panitia; Ketua DPRD Kota Kupang menghimbau pem­bangunan agar
dihentikan sementara sampai semua aturan terpenuhi–berpihak
pada pemrotes.
Opini Publik
Opini publik dalam konteks konflik agama dikaitkan dengan
pandangan tokoh-tokoh agama/ormas keagamaan, perwakilan
FKUB, organisasi pemuda, media, dan lain sebagainya terhadap
isu konflik tempat ibadat yang sedang berkembang dan terhadap
pemolisian konflik tersebut oleh petugas Polri. Opini mengenai
konflik pembangunan Masjid Nur Musafir yang berkembang di
tengah-tengah masyarakat bervariasi dan tidak jarang menunjukkan pertentang­an. Pandangan tersebut bisa kita identifikasi melalui
Persyaratan,” Republika, 19 Juli 2011, http://www.republika.co.id/berita/
nasional/umum/11/07/19/lokz2k-walikota-kupang-pembangunan-masjidnur-musofir-telah-penuhi-persyaratan (diakses pada 9 Mei 2013).
15
“Walikota Kupang: Pembangunan Masjid Nur Musofir Telah Penuhi Persyaratan,” Republika, 19 Juli 2011, http://www.republika.co.id/berita/ nasional/umum/11/07/19/lokz2k-walikota-kupang-pembangunan-masjidnurmusofir-telah-penuhi-persyaratan (diakses pada tanggal 9 Mei 2013).
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
263
pernyataan para pihak di media massa, hasil wawancara, atau datadata tertulis yang tim peneliti himpun selama di lapangan.
Opini penolakan antara lain berasal dari kelompok mayoritas
Kristen yang secara terpisah dipimpin Pendeta Judith dan Ketua
Karang Taruna Buce Rayrutu. Terhadap isu konflik pembangunan
masjid, keteguhan sikap mereka dalam menolak keberadaan masjid
itu terinspirasi dari pengalaman pahit yang dirasakan oleh umat
Kristiani di luar NTT yang tidak bisa membangun gereja. Pendeta Judith (Human Rights Watch 2013): “Saudara-saudari Kristiani
kami di Jawa telah menaati peraturan 2006. Kami ingin peraturan
itu diterapkan di sini juga. Jika kita tak mau menuruti peraturan
itu, seharusnya ia juga tak diterapkan di daerah lain di Indonesia”.
Logika tawar-menawar semacam ini muncul dalam banyak
ke­­sem­patan wawancara (Abdul Kadir Makarim, wawancara, 10
Ja­nuari 2013; Mery Kolimon, wawancara, 9 Januari 2013; Pendeta
Judith, wawancara, 9 Januari 2013; Mas Ono, wawancara, 9 Januari
2013; Ricky Suciadi, wawancara, 10 Januari 2013; Andre Johanes,
wawancara, 10 Januari 2013). Berdasarkan pengakuan sejumlah
responden: Yang Kristen tidak lagi mengunjungi tetangga yang
Muslim ketika Lebaran tiba; yang Muslim pun juga demikian saat
Natal. Dengan logika ini, masyarakat Batuplat merugi.
Sementara itu, sikap Buce Rayrutu sejak lokasi pembangunan
masjid dipindah ke tempat baru tidak berubah—menolak selama
proses administrasi pembangunan menyimpang dari ketentuan
baku. Selama rapat di kelurahan pada 16 Mei 2009, misalnya, ia
menegaskan penolakan tersebut bahwa panitia pembangunan
masjid harus memenuhi semua persyaratan (Notulen Rapat untuk
Meng­antisipasi Gejolak Kamtibmas di Kelurahan Batuplat tertanggal 16 Mei 2009). Pemuda-pemuda yang tidak tergabung dalam
karang taruna, sebagian adalah migran dari Ambon yang sudah
cukup lama tinggal di Batuplat atau yang baru saja pindah dari
wilayah lain yang berdekatan dengan Batuplat, juga protes menentang keberadaan masjid dengan alasan telah menyalahi prosedur.
Rasa khawatir adanya isu islamisasi dan, seperti yang disebutkan
di atas, logika tawar-menawar bahwa pembangunan masjid di
Batuplat ditolak selama pembangunan gereja di Jawa ditolak muncul di permukaan.
264
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Namun, berdasarkan perkembangan terbaru (tim peneliti kembali ke lapangan pada bulan Juni 2013), dampak negatif logika
tawar-menawar tampaknya sedikit demi sedikit bisa dikurangi
sesudah panitia pembangunan masjid berhasil mendapatkan tanda
tangan pengganti orang-orang yang dulu mengundurkan diri. Alhasil, pembangunan terus berjalan meski pelan dan sesekali warga
Kristen yang lewat, termasuk pemrotes, menyempatkan diri bertukar salam dan bercakap-cakap dengan pekerja atau panitia di
lokasi.
Pandangan bahwa gejolak politik di Jawa atau di luar Jawa
menciptakan rantai gejolak politik di NTTdidukung Ketua MUI
NTT Abdul Kadir Makarim. Beliau menyebutkan bahwa insiden
Ketapang merembet ke NTT pada bulan November 1998 hingga
menghancurkan tempat ibadat dan bangunan fisik lainnya, tidak
terkecuali menghancurkan tali persaudaraan antara umat Kristen
dan Muslim. Kasus eksekusi Tibo juga sempat menimbulkan rasa
saling curiga antara satu dengan yang lainnya. Dan, kasus yang
terhangat adalah kasus pembangunan Masjid Nur Musafir. “Jadi,
sebenarnya mungkin ada elit-elit yang tidak mau. Ada yang bilang
kenapa di Jawa orang susah bangun gereja. Di Jawa sana biar gila
sendiri! Saya pernah bilang begitu. Kenapa kita mesti gila samasama seperti mereka?! Kita di sini aman, kenapa bisa ikut orang
gila?!” tegas Abdul Kadir Makarim (wawancara, 8 Januari 2013).
Untuk menghindari konflik yang lebih buruk, beliau sepakat
proses pembangunan dihentikan sementara dengan menyatakan
bahwa “Sudah ada indikasi kepentingan politik dari oknum tertentu. Mereka memanfaatkan agama dan kelompok tertentu untuk
kepentingan pibadinya. Apalagi suksesi Kota Kupang semakin
mendekat.”16 Seruan ini juga didukung oleh Ketua GP Ansor, Syukur Dapubeang: “Saya setuju kalau (proses pembangunan) ditunda
saja. Jangan sampai kerukunan yang kita bangun bertahun-tahun
rusak akibat kepentingan politik sesaat.”17
Di kesempatan yang berbeda, Pendeta Ishak A. Hendrik dari
16
Timor Express, “MUI Minta Tunda Pembangungan Masjid Batuplat,” 29
Agustus 2011.
17
Timor Express, “MUI Minta Tunda Pembangungan Masjid Batuplat,” 29
Agustus 2011.
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
265
GMIT juga menyampaikan komentar bernada positif. Beliau me­
nekankan bahwa antar-sesama pemeluk agama yang berbeda-beda
di NTT bisa hidup rukun karena kerja sama yang baik antara para
pemimpin agama. Pun, bukan sesuatu yang mengherankan di NTT
bahwa dalam satu keluarga terjadi kawin-mawin dari orang-orang
yang berbeda agama. “Jadi, selama ini kalau ngomong soal kerukunan atau hidup damai di Kota Kupang, saya kira itu memang
sangat kondusif atau sangat baik karena tingkat kerja sama antarpimpinan agama itu kuat dan ditunjang dengan faktor kekerabatan
atau kekeluargaan” (wawancara, 10 Januari 2013).
Selain itu, Pendeta Ishak A. Hendrik yang juga aktif di FKUB
Kabupaten Kupang menambahkan bahwa langkah untuk mengupayakan hidup rukun terus ada. Katanya: “[…] Khususnya FKUB
tingkat propinsi maupun kabupaten, kita selalu katakan itu dalam
mimbar-mimbar gereja ataupun respon itu dengan diskusi-diskusi publik dan juga karena dukungan dari pemerintah. […] Yang
kita katakan adalah: yang pertama, kita menjaga kerukunan. Kita
jangan terpengaruh dengan semua isu/informasi yang mencoba
untuk memprovokasi pikiran masyarakat supaya melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan ajaran agamaagama, khususnya agama Krsiten. Kalau di sini mayoritas Kristen.
[…]” (wawancara, 10 Januari 2013).
Organisasi anak-anak muda lintas agama pun tidak turut ke­
tinggalan. Dalam hal ini, Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK) memandang bahwa masyarakat perlu hidup damai tanpa
melihat identitasnya—tidak terkecuali warga Muslim dan Kristen
di Batuplat. Anak-anak muda ini peduli dengan perdamaian di
Kupang. Beberapa kegiatan yang pernah mereka lakukan, misalnya: diskusi dan seminar bertemakan kemajemukan, perdamaian,
atau aksi nirkekerasan. Eksistensi organisasi seperti mereka pen­
ting mengingat cukup jarang organisasi lintas agama yang digarap
pemuda di wilayah semajemuk Kota Kupang dan NTT.
Opini yang juga muncul di permukaan adalah mengenai tindakan pemolisian yang menurut kelompok mayoritas Kristen berlebihan dalam menangani konflik. Seperti ketika puluhan orang dari
pemuda GMIT, aktivis GMKI Kupang, dan Koordinator Wilayah
Pelayanan Klasis Kota Kupang Yance Nayoan mendatangi kan-
266
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
tor walikota untuk berdialog, mereka dihadang dan dikawal oleh
aparat keamanan dari Polresta Kupang dan pada akhirnya diijinkan
masuk dan diterima Asisten I Setda Kota Kupang, Yos Rera Beka—
waktu itu walikota sedang tidak ada di tempat.18 Tidak ha­nya polisi,
tentara dari kodim setempat juga berkeliaran saat upacara peletakan
batu pertama yang setahu responden sebagai masyarakat biasa
kodim dilibatkan untuk menangani kerusuhan yang polisi sudah
tidak mampu lagi menanganinya (Pendeta Judith, wawancara, 9
Januari 2013).
Karena menurut pihak penentang respon berlebihan, polisi dianggap tidak netral atau lebih membela pihak yang membangun
masjid. Kehadiran personel yang bagi polisi dimaksudkan untuk
berjaga-jaga kemungkinan terburuk ditangkap lain oleh masyarakat—polisi lebih berpihak pada warga Muslim. Tuduhan tersebut
dibantah petugas polisi yang selama ini membantu menangani
kasus ini: “Itu sudah resiko polisi dicurigai seperti itu karena polisi
melakukan pengamanan. Polisi melindungi minoritas, dalam hal
ini masyarakat Muslim di Batuplat, karena jumlahnya sedikit”
(Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Jika lemah, respon polisi yang
demikian malah akan dapat memicu eskalasi dari penentang. Dan,
jika polisi lengah, situasi aman yang sampai sekarang dinikmati
warga Batuplat mustahil akan terwujud.
Pada umumnya, media lokal dan nasional memberitakan persoalan pembangunan masjid secara proposional. Maksudnya, mereka
mengulas masalah secara berimbang. Ulasan-ulasan berita mencakup pernyataan sikap tidak hanya dari pemerintah lokal dan elit
politik tapi juga tokoh agama dari masing-masing kelompok, warga
masyarakat, dan organisasi pemuda kecuali ulasan-ulasan berita
dari, contohnya, media daring Voice of Al-Islam (VoA). Media ini
berpihak pada kelompok Muslim Batuplat dengan menggunakan
bahasa provokatif yang cenderung menyerang kelompok Kristen.
Suara publik yang berseberangan seperti yang tampak di atas
adalah kewajaran. Seseorang tidak bisa memaksakan kesamaan
pandangan. Berbeda sikap di era demokrasi itu lumrah. Menjadi
tidak wajar jika media massa atau pihak lain mengintervensi per18
Timor Express, “Pemuda Kristen Datangi Kantor Walikota,” 9 Agustus 2011.
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
267
soalan secara provokatif. Meski ada pertentangan, banyak orang
dari kedua pihak yang bertikai dan pihak ketiga berharap sengketa
masjid dapat diselesaikan dengan cara damai. Opini publik dalam
kasus Batuplat secara keseluruhan dapat dikatakan cenderung
meredam; tidak memperparah konflik.
Interaksi antara Polisi dan Aktor Konflik
Interaksi polisi dengan aktor-aktor yang berkonflik tergambarkan
dari tindakan dan intervensi atau reaksi polisi terhadap konflik dan
pihak-pihak yang berkonflik sebelum, ketika, dan setelah konflik
kekerasan terjadi. Hal ini penting mengingat polisi tidak dapat
dipisahkan dari cara mereka memandang masyarakat di mana me­
reka bertugas. Dalam kasus Batuplat, aparat kepolisian memahami
bahwa Kota Kupang itu majemuk dilihat dari segi agama dan etnis
hingga pada level keluarga dan mampu hidup rukun selama ini
(Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Untuk menjaga kerukunan
masyarakat, reaksi polisi terhadap konflik ialah mencegahnya dan
me­lindungi mereka yang terancam khususnya kelompok minoritas.
Polisi merespon setiap perkembangan konflik dengan pengamanan membuktikan bahwa mereka peduli terhadap persoalan
yang dihadapi masyarakat Batuplat. Sebelum konflik mengalami
eskalasi atau gejolak pada sekitar bulan Juni hingga bulan Agustus 2011, polresta menugaskan stafnya dari unit babinkamtibmas
untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekaligus mengumpulkan
informasi mengenai masalah yang terjadi. Pada periode konflik
yang mulai bergejolak tinggi, contohnya pada upacara peresmian
proses pembangunan masjid, polresta juga menerjunkan pasukannya ditambah dengan kehadiran tentara menjelang dan pada saat
peresmian tersebut. Setelah gejolak mereda, sejumlah polisi tetap
berjaga-jaga di sekitar lokasi pembangunan.
Bagi panitia pembangunan masjid, secara keseluruhan mereka
merasa aman seperti yang dialami oleh salah satu anggota panitia:
“[…] Saya rasa dua-duanya [polisi dan militer] sangat mendukung.
Jam berapa saja saya telepon, dia datang. Waktu pelemparan itu
pun juga malam datang semua. […]”.
Namun, kepedulian dan kerja polisi yang cukup disiplin dilihat
dari kehadiran dan pembagian kerja di antara sesama anggota poli-
268
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
si di setiap fase konflik tidak tanpa catatan yang bisa dipertimbangkan ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan
di masa mendatang. Catatan yang dimaksudkan bersumber dari
interaksi polisi terutama dengan pihak penentang pembangunan
masjid. Bagi penentang, polisi terlibat dalam interaksi yang membuat mereka berkesimpulan bahwa polisi tidak netral. “Polisi tidak
netral! Dan lagian tentara [bersenjata] turun itu ngapain, Bu?! Ke­
cuali kalau ada masalah kontak fisik. […],” kata salah satu responden yang kami wawancarai.
Dari reaksi pihak mayoritas seperti tampak di atas, yang kemudian perlu dipikirkan adalah aksi polisi (dan tentara) mungkin
membenarkan dugaan bahwa aparat keamanan berlebihan sehingga berat sebelah. Akan tetapi, tuduhan ini tidak betul sebagaimana
yang telah ditegaskan polisi yang mengurusi kasus Batuplat. Perlu
diingat bahwa polisi telah melakukan langkah-langkah persuasif melalui keterlibatan babinkamtibmas—tidak serta-merta dan
semena-mena melakukan represi. Bisa jadi tuduhan polisi tidak
netral menunjukkan tindakan pemolisian berjalan seperti yang diharapkan semua.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa reaksi polisi
terhadap konflik positif. Mereka selalu hadir sebelum, selama, dan
setelah situasi bergejolak. Kehadiran mereka membantu mengamankan situasi dengan cepat sehingga mencegah konflik terbuka.
Reaksi mereka terhadap warga minoritas juga dinilai positif meski
strategi pencegahan menimbulkan kekhawatiran bagi warga mayo­
ritas.
Kesimpulan, Prospek, dan Rekomendasi
Tindakan pemolisian dalam sengketa pendirian Masjid Nur Musafir
antara warga minoritas Muslim dengan warga mayoritas Kristen
relatif berhasil. Sengketa bermula dari keinginan warga Muslim untuk mendirikan sebuah tempat ibadat yang lebih besar mengingat
jumlah jamaah yang semakin banyak. Percobaan pembangunan di
lokasi pertama gagal dan percobaan di lokasi kedua sempat tersendat tapi, setelah memenuhi ketentuan yang diminta Tim Pencari
Fakta, sekarang mulai jalan pelan-pelan. Konflik antara kedua pihak
sempat mengalami eskalasi, tapi strategi pemolisian yang diterap-
Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang
269
kan berhasil mengkontrol keadaan sehingga konflik tidak pecah
menjadi kekerasan.
Kunci keberhasilan terletak pada: pertama, strategi pengerahan kekuatan yang dikombinasikan dengan pendekatan persuasif.
Kemanfaatan strategi ini menjadi besar dalam konteks sengketa
tempat ibadat yang melibatkan unsur SARA dan di saat yang sama
warga Kupang bersiap-siap menyambut pemilukada. Kedua, petugas kepolisian bekerja berdasarkan peran dan tanggung jawab yang
telah digariskan dalam konstitusi beserta kerangka legal-prose­
dural pemolisian (perkap dan protap).
Keberhasilan strategi pemolisian ini tidak tanpa catatan penting,
dan catatan ini dibuat dalam rangka memperkuat strategi tersebut
dalam intervensi selanjutnya. Faktor pemilihan walikota mempersulit tindakan pemolisian dalam konflik tempat ibadat. Perseteruan
antara Walikota Kupang dan Ketua DPRD Kota Kupang membuat
situasi konflik memanas sampai akhirnya Ketua MUI Propinsi memutuskan menghentikan pembangunan sementara untuk mengisolasi sengketa yang ada dari konflik pemilukada.
Hal lain yang sempat mempersulit terletak pada logika tawarmenawar yang dilakukan kelompok mayoritas—mekanismenya:
jika gereja tak bisa dibangun di Jawa dan di tempat-tempat lain,
maka jangan harap masjid bisa dibangun di Batuplat—sehingga
membuat konflik berlarut-larut. Sedangkan faktor yang mempermudah tindakan pemolisian ialah kedua pihak yang berseteru,
pada level yang berbeda-beda, bisa menahan diri dan tidak melakukan kekerasan.
Cerita sukses Batuplat menandakan prospek pemolisian yang
cukup positif dalam sengketa tempat ibadat—isu sensitif yang bia­
sanya polisi lemah/gagal menanganinya—di Indonesia. Sebagai
rekomendasi, pemolisian di Batuplat perlu diperkuat (dengan
memperhatikan catatan-catatan di atas) dengan keterampil­an dan
pengetahuan konflik dan resolusi konflik. Aspek-aspek konflik (efek
menular dari konflik, fase-fase konflik, dll.) dan penyelesaiannya
(keterampilan komunikasi efektif, negosiasi, fasilitasi, pemecah­
an masalah, kode etik, dsb.) menjadi sangat relevan dan penting,
meski tidak yang paling utama, dalam tugas polisi sebagai penegak
hukum.
270
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Rekomendasi yang lain ialah bahwa polisi tidak bisa bekerja
sendiri dan tidak seharusnya bekerja sendirian terlebih dalam konflik bernuansa agama yang mudah membangkitkan amarah dan
mendatangkan massa dalam jumlah besar. Semakin luas jaringan
dan kerja sama—termasuk dengan pihak-pihak yang bermusuhan,
semakin mudah dan ringan tugas polisi dalam mengatasi konflik
tempat ibadat.***
9
Pemolisian Konflik Tempat ibadat
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
Pendahuluan
Kontroversi pendirian masjid antara pihak Muslim dan Katolik di
Dusun Wolobheto, Desa Wolokoli, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, terjadi sejak awal 2011.1 Rencana pihak Muslim untuk
membangun masjid ditolak warga Katolik dengan alasan rencana
itu belum memenuhi syarat pendirian tempat ibadat sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 dan No. 9
tahun 2006. Meski demikian, pihak Muslim tetap melanjutkan pembangunan masjid dan sempat terjadi beberapa kali ketegangan.
Ketegangan memuncak pada Agustus 2011 ketika masjid mulai
digunakan. Untuk mencegah bentrokan, pemerintah membuat pertemuan Muspida, Muspika, warga dan kedua pihak yang berkonflik di rumah adat setempat. Dalam pertemuan tersebut, polisi
turut hadir mengamankan dan bentrokan hampir terjadi tapi bisa
dihindari. Hingga kini, meski kedua belah pihak masih menyimpan kekecewaan dan kejengkelan terhadap satu sama lain, mereka
masih mampu menahan diri dari melakukan kekerasan dan main
hakim sendiri. Ini karena masyarakat cukup punya kapasitas untuk
1
Berbagai dokumen dan penuturan narasumber yang diwawancara dalam
kasus ini menggunakan istilah masjid dan musala secara bergantian. Untuk
konsistensi penulisan, peneliti menggunakan istilah masjid.
271
272
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
meredam konflik. Selain itu, polisi dan elemen-elemen pemerintah
daerah juga melakukan intervensi sejak dini.
Bab ini akan memaparkan dan menganalisis peran polisi dan
instansi-instansi terkait dalam mengelola konflik di atas. Setelah
memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Ende dan desa
Wolokoli, bagian pertama akan mengulas riwayat ringkas konflik
seputar pendirian masjid dan faktor-faktor yang dianggap sebagai
pemicunya. Bagian kedua akan mengulas bagaimana polisi bertindak di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat, khususnya
kedua belah pihak yang berkonflik. Secara ringkas dapat disebutkan, campur tangan kepolisian dalam kasus ini terbilang masih
minimal. Konflik kekerasan sejauh ini masih bisa dihindari karena
kedua belah pihak masih bisa menahan diri.
Demografi Keagamaan Ende, Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Ende terletak di tengah-tengah Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah kabupaten Ende adalah
2.046,59 Km2 (204.660 Ha) dengan populasi penduduk berdasarkan sensus 2010 sebanyak 260.428 jiwa. 2 Mereka tersebar di 21
Kecamatan, 191 Desa dan 23 Kelurahan. Dari keseluruhan jumlah
penduduk di atas, menurut data 2010, sebanyak 72% beragama
Katolik (189.445 orang), 23% beragama Islam (71.769 orang), 4%
beragama Kristen Protestan (5.678 orang), dan 1% beragama Hindu
(442 orang), Buddha dan Konghucu (16 orang).3 Adapun jumlah
tempat ibadat di kabupaten Ende adalah sebagai berikut: masjid,
101 buah; musala, 18; langgar, 26; gereja Katolik, 254; gereja Kristen,
9; dan pura, 3.4
Sebagai penduduk mayoritas, umat Katolik banyak menduduki
jabatan politik dan pemerintahan. Meski tidak ada ketentutan tertulis, jabatan pemerintah biasanya merupakan gabungan wakil Katolik dan Muslim. Hal ini misalnya terlihat dari pasangan bupati dan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, Hasil Sensus Penduduk 2010: Data Agregat per Kecamatan, Kabupaten Ende 2010, (2010) hal. 14.
3
Rencana Strategis Kementrian Agama Kantor Kabupaten Ende 2010-2014, hal.
2 & 5.
4
Rencana Strategis Kementrian Agama Kantor Kabupaten Ende 2010-2014, hal.
5.
2
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
273
wakil bupati atau ketua dan wakil ketua FKUB (Forum Komunikasi
Umat Beragama). Menariknya, Kapolres Ende dijabat oleh seorang
Muslim.
Kontroversi pendirian masjid yang disorot di sini terjadi di
Wolokoli, Wolowaru, yang terdiri atas 14 desa dan satu kelurahan.
Penduduknya berdasarkan sensus 2010 adalah sebanyak 15.943
jiwa.5 Sebanyak 1.363 di antaranya tinggal di Desa Wolokoli.6 Jarak
Desa Wolokoli dari pusat kota Ende adalah sekitar 60 KM atau sekitar dua jam perjalanan. Jalan menuju Desa Wolokoli dipenuhi kelokan, tanjakan dan turunan, melewati pinggiran Gunung Kelimutu
yang menjadi tempat tujuan wisata.
Hal pertama yang akan dijumpai di Desa Wolokoli adalah
Kantor Polsek Wolowaru. Personil Polsek Wolowaru terdiri dari
Kapolsek, Wakapolsek dan 11 anggota. Jumlah tersebut harus me­
nangani tiga kecamatan, 64 desa, dengan sekitar 120-an dusun. Selain bertanggungjawab atas urusan keamanan, mereka juga sering
mendapat pekerjaan tambahan seperti mengawal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan pemilihan kepala daerah di tempat-tempat
yang sulit dijangkau. Jarak dari polsek ke lokasi Masjid Wolobheto
adalah sekitar 15 sampai 30 menit perjalanan (dengan kendaraan
bermotor) karena kondisi jalan yang rusak.
Ketika kami berkunjung ke lokasi, bangunan masjid yang dipersengketakan sudah berdiri namun beberapa sisinya, seperti
jendela dan dinding, tampak belum terselesaikan. Bentuk bangunannya berupa kubus sederhana seukuran 10 meter persegi di­
tambah sepetak ruang untuk khatib. Yang membedakan bangunan
ini dari bangunan lainnya adalah dua kubah kecil di atapnya dan
sebuah pengeras suara yang terpasang di jendela. Di dalam masjid
ada sekat untuk shalat perempuan dan tempat pengajian, lengkap
dengan papan tulis dan rak kecil untuk menyimpan mukena dan alQuran. Memasuki waktu shalat, pengeras suara digunakan untuk
azan tetapi bunyinya diarahkan ke dalam ruangan.
Masjid itu terletak di dekat komplek rumah adat desa setempat, di mana ketua pembangunan masjid, Muhamad Nggori, ber­
5
6
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende (2010: 15).
Penduduk Indonesia menurut Desa Hasil Sensus Penduduk 2010.
274
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
kedudukan sebagai musalaki (tuan tanah atau tokoh adat) di sana.
Penduduk Muslim di sekitar masjid hanya sebagian kecil. Mayoritas penduduk di sana beragama Katolik. Tak jauh dari lokasi masjid, tepatnya di desa Jopu yang bersebelahan dengan desa Wolokoli,
terletak pusat Paroki Jopu dan Gereja St. Perawan Maria, yang di­
pimpin oleh Romo Felix Jawa.
Konflik Pembangunan Masjid di Jopu, Wolowaru, Ende
Ketegangan terkait pembangunan masjid di dusun Wolobheto sudah mulai berlangsung pada akhir Januari 2011. Puncaknya berlangsung pada Agustus-September 2011, ketika masjid selesai di­
bangun dan mulai digunakan.
Ketika itu warga Muslim yang dipimpin Muhamad Nggori (selanjutnya disebut Nggori) berkeinginan mendirikan masjid mengingat jauhnya jarak masjid terdekat. Berbagai sumber menyebutkan, jarak masjid terdekat, yakni di desa Mbuliloo, antara 500 meter
sampai satu kilometer, atau sekitar 15-30 menit dengan berjalan
kaki. Hal itu dirasakan Nggori sangat menyulitkan warga Muslim
ketika melakukan ibadah shalat Jumat. Warga, Muslim maupun
Katolik, sempat bergotong royong mengangkut batu dan pasir untuk persiapan pembangunan.
Pertemuan pembentukan panitia pembangunan dilakukan pada
24 Januari 2011. Pada pertemuan tersebut, Kepala Desa Wolokoli,
Vincentius Gaga, hadir dan mengingatkan panitia pembangunan
agar mereka lebih dahulu memenuhi syarat-syarat pendirian tempat ibadat sebagaimana diatur dalam PBM No. 8 dan No. 9 tahun
2006. Inisiatif menyosialisasikan PBM 2006 diperoleh kepala desa
setelah berkonsultasi dengan Romo Felix Jawa, Pastor Paroki Jopu.
Sebagai ketua pembangunan, Nggori kaget ketika mendengar
aturan yang disampaikan kepala desa dan menyatakan akan terus
melanjutkan pembangunan. Mestinya tidak terlalu sulit bagi pihak
Nggori untuk memenuhi syarat PBM 2006 jika warga Katolik saja
sempat ikut bergotong royong membantu pembangunan. Ada indikasi, sebagai musalaki yang menguasai tanah ulayat dusun setempat, Nggori merasa gengsi harus tunduk kepada kepala desa.7
Kepala desa, Vincentius Gaga, mempunyai hubungan keluarga dengan
Muhamad Nggori, karena menikahi adik perempuan Muhamad Nggori.
7
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
275
Sesudah pertemuan di atas, beredar rumor dan prasangka dari
kedua belah pihak. Pihak Muslim mencurigai upaya kepala desa,
yang beragama Katolik, sebagai akal-akalan untuk mempersulit
pembangunan masjid. Di pihak lain, warga Katolik mencurigai
pihak Nggori sudah terpengaruh paham Islam garis-keras karena
berani mengabaikan aturan pemerintah. Setelah itu warga Katolik
tidak lagi ikut bergotong-royong mengangkut batu dan pasir. Alihalih melakukan pendekatan kepada warga Katolik, pihak Nggori
meminta bantuan kepada warga Muslim di desa sekitar. Warga
mulai tak saling sapa dan ketegangan pun terasa.
Kabar tentang adanya ketegangan ini sampai ke tingkat kabupaten, tepatnya kepada Kantor Kementrian Agama (Kemenag)
Kab. Ende dan FKUB. Pada 1 Februari 2011, Kasubag Tata Usaha
Kemenag Kab. Ende, Yosef Nganggo, dan Ketua FKUB Kab. Ende,
Romo Ambrosius Nanga, memantau secara langsung situasi di desa
Wolokoli. Keduanya juga menemui kepala desa beserta stafnya.
Dalam laporan pemantauannya mereka menyimpulkan bahwa
“warga masih rukun walau sudah ada riak-riak.” Kemenag Kab.
Ende dan FKUB kemudian menyarankan agar PBM disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan mengimbau kepala desa dan
masyarakat agar tetap menjaga ketenteraman dan ketertiban.
Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Wolokoli tertanggal 5 Februari 2011, Kasi Penyuluh Kemenag Kab. Ende, Ketua dan
anggota FKUB, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Ende,
dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Wolowaru kemudian memberi penjelasan dan mensosialisasikan PBM di
Kantor Desa Wolokoli pada 7 Februari 2011.8 Dalam pertemuan ini,
Ketua MUI Kab. Ende, H. Abdurrahman Aroeboesman, menyampaikan pandangannya bahwa pembangunan musala belum bisa
dilaksanakan karena belum memenuhi persyaratan PBM.9 Kapolsek Wolowaru ketika itu, Ali Hasan Mukhtar, juga hadir dan turut
memberikan imbauan.
“Laporan Khusus” Kantor Kemenag Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT 01.2/
298/2011, tanggal 25 Februari 2011, kepada Kepala Kanwil Kemenag Propinsi
NTT.
9
Surat Kepala Desa Wolokoli kepada Camat Wolowaru Nomor Pem.140/97/
VIII/DW/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Kamtibmas.
8
276
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Selepas pertemuan, dua staf Kemenag Kab. Ende, H. Pua Ibrahim S.Pd., dan A. Wahab, serta Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) Kec. Wolowaru, Abu Bakar Rasyid, meninjau lokasi pembangunan. Hal itu rupanya ditafsirkan Nggori sebagai tanda dukungan untuk melanjutkan pembangunan masjid. Beberapa hari
kemudian, utusan dari Kemenag Kab. Ende tersebut datang kembali ke lokasi untuk melakukan klarifikasi dan membujuk Nggori
agar menunda pembangunan. Usaha mereka tak berhasil karena
Nggori tetap melanjutkan pembangunan.10
Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) mulai terlibat pada pertemuan 20 Februari 2011 di Dusun Wolobheto. Pada
pertemuan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ende, Asisten I Bupati,
dan Wakapolres Ende hadir bersama Ketua MUI Kab. Ende, Kepala
Kemenag Kab. Ende, dan Muspika Wolowaru. Pertemuan dipimpin
Sekda Ende, Drs. Ansar Rera. Kepala Kemenag diberi kesempatan
pertama untuk mensosialisasikan PBM. Setelah itu Ketua MUI dan
Wakapolres memberikan imbauan. Kepala Desa Wolokoli diberikan
kesempatan untuk memberikan penjelasan, lalu Nggori dan Rm.
Felix dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi masing-masing
sebelum dibuka dialog.
Pertemuan di atas menghasilkan sejumlah kesepakatan, tetapi
tidak dituliskan dan disebarluaskan ke masyarakat. Kesepakatankesepakatan tersebut, sebagaimana tercatat dalam dokumentasi
Kemenag Kab. Ende, adalah sebagai berikut: 11
• Rencana pembangunan boleh dijalankan tapi bukan mem­
bangun tempat ibadat (masjid/musala) melainkan rumah keluarga.
• Bentuk bangunan adalah rumah biasa. Tidak boleh ada ciriciri tempat ibadat (masjid/musala). Camat Wolowaru ber­sama
“Laporan Khusus” Kantor Kemenag Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT
01.2/298/2011, tanggal 25 Februari 2011, kepada Kepala Kanwil Kemenag
Propinsi NTT. Lihat juga Surat Kepala Desa Wolokoli kepada Camat Wolowaru
Nomor Pem.140/97/VIII/DW/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Kamtibmas.
11
“Laporan Khusus” Kantor Kemenag Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT 01.2/
298/2011, tanggal 25 Februari 2011, kepada Kepala Kanwil Kemenag Propinsi
NTT.
10
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
277
jajarannya, termasuk Kepala Desa Wolokoli dan kepala KUA
Kec. Wolowaru diingatkan untuk tetap memantau proses pem­
bangunan rumah tersebut.
• Setelah bangunan rumah selesai, masyarakat Muslim boleh
mendekati pemilik rumah untuk mengontraknya dan menggunakannya sebagai tempat ibadat sementara bagi kaum Muslim.
• Untuk mendapatkan izin sementara penggunaan rumah untuk
beribadat, inisiator harus mengurus segala kelengkapan yang
dipersyaratkan kemudian mengusulkan kepada Kepala Kemenag Kab. Ende dan Ketua FKUB Kab. Ende.
• Bila menurut penilaian Kemenag Kab. Ende dan FKUB Kab.
Ende rumah tersebut layak digunakan untuk tempat ibadat sementara, Kemenag Kab. Ende maupun FKUB Kab. Ende memberikan rekomendasi kepada Bupati Ende.
• Bupati Ende dengan hak prerogatifnya akan dapat memberi
ataupun tidak memberi izin menggunakan tempat ibadat sementara tersebut.
• Bila Bupati telah mengeluarkan surat izin yang dimaksud, baru
tempat itu bisa digunakan sebagai tempat ibadat sementara.
Lepas dari kesepakatan di atas, esok harinya, 21 Februari 2011,
Nggori mulai membangun fondasi, dihadiri warga Muslim dari
beberapa desa termasuk Mbuliwaralau, Bokasape, Mbuliloo, Rindiwawo dan Nakambara. Hal ini dianggap sebagai provokasi oleh
warga Katolik. Tetapi umat Katolik menahan diri setelah diredakan
oleh pemerintah dan pastor Paroki Jopu.
Sejak itu, selama beberapa bulan pembangunan berjalan, suasana desa Wolokoli relatif tenang. Tidak ada pertemuan-pertemuan
Muspika maupun Muspida seperti sebelumnya.
Ketegangan kembali mencuat setelah bangunan rampung dan
mulai digunakan lengkap dengan kubah dan pengeras suara pada
akhir Juli 2011 (menjelang Ramadan 1432). Kepala Desa Wolokoli
kemudian mengirim surat kepada Camat Wolowaru dan ditembuskan ke berbagai instansi berkenaan dengan gangguan kamtibmas
di Desa Wolokoli pada 1 Agustus 2011. Isi surat ini antara lain
melaporkan bahwa masjid yang dipersengketakan telah berdiri
278
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
lengkap dengan berbagai atributnya dan telah digunakan sejak
21 Juli 2011. Kepala Desa juga menyebutkan bahwa pada 31 Juli
2011, pengeras suara digunakan dengan sangat bising dan bahwa
masyarakat desa Wolokoli “merasa resah, terganggu dan ditipu.”12
Surat Kepala Desa di atas begitu berapi-api. Beberapa bagian ditulis dengan kapital, huruf tebal dan garis bawah. Dia juga menyebut bahwa keberadaan masjid menganggu ritual adat pengorbanan
babi dan anjing ketika membangun rumah, dan warga khawatir ternak babi dan anjing tidak akan bebas berkeliaran setelah ada masjid. Dia mencurigai ada aliran keras yang “membekingi” Nggori
sampai dia berani mengabaikan PBM 2006 dan protes warga. Ter­
akhir, Kepala Desa menggarisbawahi bahwa persoalan ini adalah
“bom waktu yang siap meledak.”
Pada 7 Agustus 2011, sekitar 20-an ibu dari pihak Katolik meng­
adukan persoalan pengeras suara masjid ke Polsek Wolowaru dan
Camat Wolowaru. Sore harinya, Camat Wolowaru bersama Kesbangpol Kab. Ende mengutus empat staf ke lokasi untuk memantau
situasi. Tak banyak yang bisa mereka lakukan selain menyampaikan imbauan supaya tetap tenang.13
Menanggapi laporan-laporan warga, pemerintah kabupaten
melakukan rapat koordinasi pada 8 Agustus 2011 di kantor Kemenag Ende yang dihadiri Asisten I Setkab Ende, Wakapolres Ende,
Kepala badan Kesbangpolinmas Kab. Ende, FKUB Kab. Ende dan
Kasi/Gara Kemenag Ende. Rapat koordinasi menyepakati rencana
untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa Wolokoli.
Hari itu juga rombongan berangkat ke lokasi dengan dikawal anggota Brimob dan Dalmas Polres Ende. Rencananya pertemuan
akan digelar di kantor Camat Wolowaru. Tapi karena permintaan
masyarakat desa Wolokoli, pertemuan kemudian diadakan di pelataran rumah adat dusun Wolobheto.
Pertemuan berlangsung tegang. Para pejabat pemerintah, bersama tokoh warga Katolik, duduk di satu sisi, sementara pihak
Nggori dan keluarganya duduk di sisi yang lain. Di sekeliling
Surat Kepala Desa Wolokoli kepada Camat Wolowaru Nomor Pem.140/97/
VIII/DW/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Kamtibmas.
13
Laporan Kamtibmas Camat Wolowaru kepada Bupati Nomor BKPM.330/
745/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011.
12
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
279
mereka, warga berkerumun dan beberapa anggota Brimob berjaga
menenteng senjata otomatis. Kedua pihak sempat adu mulut dan
hampir bentrok, namun mereka berhasil ditenangkan oleh aparat
dan tokoh agama setempat. Setelah berbagai pendekatan diupaya­
kan, dari perundang-undangan, keagamaan dan kebudayaan, pertemuan ini antara lain menghasilkan butir-butir berikut:
• Umat Muslim yang membangun tempat ibadat (diwakili H.
Iramsyah Muh. Mberu) menyampaikan permohonan maaf
ka­rena sudah menyalahi aturan pendirian tempat ibadat dan
me­nyatakan bersedia menurunkan kubah (setelah melakukan
perundingan terlebih dahulu) serta menghentikan penggunaan
pengeras suara.
• Pihak yang membutuhkan tempat ibadat bersedia menempuh
jalur prosedural untuk memperoleh izin pemanfaatan rumah
penduduk sebagai tempat ibadat sementara.
Sesudah pertemuan itu, kubah tak kunjung diturunkan dan
pengeras suara hanya berhenti berfungsi selama beberapa hari saja.
Sejumlah tokoh perwakilan umat Katolik Paroki Jopu kemudian
menghadap Bupati Ende, pimpinan DPRD dan Kapolres Ende pada
12 September 2011. Mereka mempertanyakan sikap pemerintah
terhadap pelanggaran-pelanggaran Nggori yang menjadi potensi
konflik di desa Wolokoli.
Hal ini ditindaklanjuti oleh Kemenag dengan mengutus dua tim
terpisah ke masing-masing pihak pada 17 September 2011. Tim pertama menemui pihak Muslim yang diwakili Muhamad Nggori dan
H. Iramsyah M Mberu. Nggori menyatakan akan tetap bertahan
dengan bangunan masjid yang sudah ada dan sedang berupaya
agar mendapat izin dari pemerintah. Dia juga mengklaim bahwa
pada 22 Agustus 2011, pihaknya telah bertemu dengan pemerintah
desa dan unsur Muspika (Camat, Kapolsek dan Danramil). Pertemuan tersebut menyepakati bangunan boleh berbentuk masjid dan
digunakan untuk beribadat, dengan catatan pengeras suara tidak
digunakan.
Sementara itu, tim kedua menemui pihak Katolik yang diwakili
pastor pembina paroki Jopu di Pastoran Jopu. Tokoh masyarakat
Katolik Wolobheto tetap pada pendirian bahwa tempat ibadat ha­
280
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
rus mengikuti PBM dan kesepakatan 20 Februari 2011 harus dihormati dan dilaksanakan. Mereka merasa sudah menempuh semua
proses untuk menyampaikan keberatannya dan menyerahkan penyelesaian kepada Bupati dan Wakil Bupati.
Kemenag kemudian mengusulkan agar pemerintah segera me­
nindaklanjuti dan melakukan pertemuan di luar Wolokoli. Hal ini
juga dilaporkan dalam pertemuan tim Kemenag dengan Wakil
Bupati pada 20 September 2011. Sampai di sini Kemenag tidak lagi
mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga atau menge­
luarkan laporan situasi seperti sebelumnya.
Pertemuan baru diadakan lagi menjelang Agustus 2012. Muhamad Nggori dan H. Iramsyah M Mberu dipanggil ke kantor Bupati
untuk bertemu dengan Bupati dan jajaran Muspida. Dalam pertemuan yang tidak melibatkan pihak Katolik tersebut, Bupati menyampaikan bahwa masjid boleh dipakai beribadah dengan catatan
pengeras suara tidak dipakai berlebihan.14 Hal ini juga disampaikan
dalam kunjungan pejabat Pemda pada safari Ramadan 1433 H (JuliAgustus 2012).
Sampai laporan ini ditulis, kedua belah pihak masih menyimpan kekecewaan dan kekesalan terhadap satu sama lain. Situasi
memang tampak aman dan terkendali. Tidak ada bentrokan atau
serangan yang memakan korban jiwa atau kerugian material. Tetapi
kegelisahan dan permusuhan tidak bisa disembunyikan. Jika azan
berkumandang, warga Katolik di sekitar masjid memutar musik
keras-keras. Warga Muslim dan Katolik sudah tak saling tegur sapa
seperti biasa. Rumor dan gosip yang beredar membuat mereka saling menaruh curiga.
Sengketa semacam ini adalah hal baru dalam sejarah Jopu.
Upaya judisialisasi proses alamiah di masyarakat lewat PBM 2006
mengganggu kerukunan yang sebelumnya terpelihara antara warga Muslim dan Katolik. Sebelumnya, kedua komunitas sudah biasa
saling bantu membangun masjid maupun gereja. Hal itu berhenti
pasca sosialisasi PBM dan berubah menjadi permusuhan setelah
kedua pihak bersiskeras dengan pendirian masing-masing.
14
Lihat Pokok-pokok Arahan Bupati Ende Pada Rapat Koordinasi Perumusan
Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Ketertiban
Masyarakat, Senin, 23 Juli 2012.
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
281
Dinamika Pemolisian Sengketa Pembangunan Masjid
Tindakan Pemolisian
Informasi tentang adanya ketegangan di masyarakat di Wolobheto
sampai ke Kapolsek Wolowaru pada awal Februari 2011. Kapolsek
ikut memberikan imbauan dalam kegiatan sosialisasi PBM dari
kabupaten pada 7 Februari 2011 atau dua minggu pasca pertemuan
panitia pembangunan dengan Kepala Desa. Tetapi karena belum
mengetahui soal PBM, imbauan Kapolsek dalam pertemuan ini
hanya bersifat umum seperti soal kamtibmas dan tata tertib lalu
lintas.
Karena kuatnya desakan warga, Kapolsek, Ali Hasan Mukhtar
(wawancara, 20 April 2013), pernah diminta Camat untuk mela­
rang pembangunan secara paksa tapi hal itu ditolaknya. Alasannya
fondasi sudah didirikan dan proses pembangunan sudah berjalan
sehingga akan sangat rawan jika pembangunan dihentikan secara
paksa. Kapolsek juga mengaku telah berkonsultasi dengan Kapolres dan dirinya tidak mendapat perintah dari Kapolres untuk
menghentikan pembangunan.
Selain itu, Kapolsek menganggap urusan melarang tempat
iba­dat adalah wewenang Kemenag dan FKUB. Kapolsek hanya
melakukan imbauan agar pihak Nggori mengikuti prosedur pembangunan tempat ibadat dan kesepakatan warga. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Wakapolsek, Yohanes Fono
(wawancara, 22 April 2013), menyampaikan bahwa anggotanya
berpatroli setiap hari dan laporan situasinya dikirim kepada Kapolres.
Karena polisi enggan atau tidak mampu menghentikan pem­
bangunan masjid, pihak Katolik mencurigai polisi memihak kepada
kubu Muslim. Hal ini sempat diadukan warga Katolik kepada Kapolres. Tidak ada keterangan resmi dari Polres mengenai kebenaran
tuduhan tersebut, tetapi Polsek Wolowaru sudah beberapa kali berganti kepemimpinan. Sejak ketegangan muncul pada Februari 2011
sampai laporan ini dibuat, sudah ada empat pergantian Kapolsek di
Wolowaru dengan agama berbeda, dari Ali Hasan Mukhtar, (Muslim), Anom Triyatna (Hindu), Fidelis (Katolik), dan Made Kadek
(Hindu).
282
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Meski perhatian atas persoalan di Jopu dipunyai setiap Kapolsek, penguasaan situasi Kapolsek baru tidak sebaik Kapolsek sebelumnya. Kapolsek baru harus membina hubungan dengan pihak
yang bertikai dari nol dan itu membutuhkan waktu dan kemampuan tersendiri. Nggori, misalnya, mengatakan bahwa Kapolsek
terakhir yang menjabat belum pernah mengunjunginya. Anggota
Polsek yang mengikuti persoalan ini sejak awal dan saat ini masih
menjabat di sana antara lain adalah Wakapolsek dan Kanit Intel.
Sejauh ini tidak ada keterangan dari Kepolisian, Kesbangpol &
Linmas, Kemenag maupun pihak Paroki Jopu mengenai adanya
mobilisasi massa selain konsentrasi massa pada saat pertemuanpertemuan fasilitasi dan sosialisasi. Dalam setiap pertemuan, polisi
datang mengamankan atau menyampaikan imbauan. Keterang­
an mengenai adanya mobilisasi massa hanya disinggung Nggori
(wawancara, 23 April 2013), bahwa dirinya hampir bentrok dengan
warga Katolik yang hendak menurunkan kubah dan bahwa dia sudah menyiapkan senjata seperti parang dan anak panah.
Keterangan mengenai pengerahan personil polisi yang cukup
besar ditemukan pada pertemuan 8 Agustus 2011. John Philipus,
Kabid Linmas Kesbangpol Ende (wawancara, 19 April 2013), me­
laporkan bahwa ketika itu sekitar 30 personil Brimob dan Dalmas
Polres dikerahkan untuk mengawal rombongan pejabat Kabupaten
dan mengamankan jalannya pertemuan di desa Jopu. Perintah
mengerahkan petugas Brimob ini datang dari Kapolres langsung.
Kapolsek Wolowaru (wawancara, 20 April 2013) ketika itu mengaku tidak pernah meminta tambahan bantuan personil Brimob.
Dia merasa yakin masih bisa menangani situasi dengan personilnya.
Selain mengamankan kegiatan pertemuan, polisi juga me­­man­tau
situasi untuk mengantisipasi rumor-rumor yang bisa mengganggu
keamanan. Seperti digambarkan Kepala Kemenag (wawancara,
19 April 2013), ketegangan muncul setelah ada rumor masuknya
pihak ketiga.15 Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud pihak ketiga
Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud pihak ketiga tersebut. Tetapi dari
ke­terangan Pastor Jopu, ada orang dari luar Wolobheto yang beberapa kali
datang untuk membantu pembangunan masjid dan warga sekitar mencurigainya sebagai kelompok Islam garis keras.
15
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
283
tersebut, tetapi dari beberapa keterangan warga setempat, yang dimaksud adalah orang luar yang sering datang memberikan bantuan
untuk pembangunan masjid. Ketegangannya tidak sampai lempar
batu atau bentrok, tapi baru sebatas serangan-serangan verbal. Jika
sudah demikian, polisi dan Koramil turun memantau.
Wakapolsek, Yohanes Fono (wawancara, 22 April 2013), menyampaikan bahwa rumor tersebut beredar lewat desas-desus
dari mulut ke mulut, selain lewat layanan pesan singkat (SMS)
dan telpon gelap. Polisi turun untuk melakukan penyelidikan dan
menenangkan warga. Ketika itu sempat beredar isu akan terjadi
“baku potong” yang sampai ke Bupati. Bupati kemudian meminta
penjelasan Kapolres dan Kapolsek. Setelah diselidiki, isu tersebut
tidak benar dan bisa dipatahkan.
Nggori (wawancara, 23 April 2013) mengakui bahwa Kapolseklah (Ali Hasan Mukhtar) yang berjasa menenangkannya ketika dia
hampir bentrok dengan massa Katolik yang kabarnya akan menurunkan kubah masjid. Nggori juga menyebutkan bahwa polisi dan
tentara yang diangkut enam truk pernah berjaga di rumahnya
setelah beredar isu bahwa masyarakat meminta kubah diturun­
kan.16 Ketika itu Nggori menantang massa bahwa dirinya tak segan
menurunkan salib gereja jika kubah masjid diturunkan. Ia juga
menantang polisi yang membujuknya menurunkan kubah masjid.
Sejauh ini polisi belum pernah melakukan tindakan represif atau
proses hukum terkait konflik masjid di Wolobheto. Selain karena
tidak ada bentrokan atau tindakan pidana, polisi menganggap tindakan represif akan berbalik membahayakan polisi.
Pengetahuan Aparat Kepolisian
Dari sejumlah narasumber di kepolisian Ende yang diwawancarai,
hanya Kapolres, AKBP Musni Arifin, yang tampak mengetahui,
meski tidak mendetail, soal Peraturan Kepala Polri No. 8 Tahun
2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia
Muhamad Nggori tidak menyebut secara pasti tanggalnya tapi menyebut itu
sebagai peristiwa terakhir yang paling besar, sekitar Ramadhan 2012. Sementara itu Dit Intelkam Polda NTT membuat laporan harian intelijen Nomor R/
LHI-22/VIIl/2012/Dit Intelkam bahwa pada Minggu, 12 Agustus ada “polemik pembangunan musala Abdurahman di dusun Wolobheto desa Wolokoli
Kecamatan Wolowaru terkait perijinan pembangunan musala tersebut.”
16
284
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
(HAM) Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Dia hanya mengeluhkan bahwa aplikasinya tak mudah.
Kapolsek Wolowaru, Ali Hasan Mukhtar (wawancara, 20 April
2013), mengaku belum ada perkap yang mengatur soal HAM semacam itu. Karena itu dia hanya berpegang pada pedoman kamtibmas
secara umum ketika menangani konflik tempat ibadat di Jopu.
Meski tidak mengetahui Perkap tersebut, Kapolsek setuju bahwa
setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut
agamanya.
John Philipus, Kabid Politik & Linmas Kesbangpol Kab. Ende
(wawancara, 19 April 2013) menilai polisi mestinya mengetahui
soal HAM, tak terkecuali soal hak beribadah. Menurutnya, sekalipun tidak diatur dalam Perkap, masalah HAM dan toleransi ber­
agama sudah jelas dijamin Undang-undang Dasar dan diajarkan
dalam keluarga.
Mengenai PBM 2006, Kapolsek (wawancara, 20 April 2013) me­
ngaku tidak mengetahuinya sampai gejolak muncul dan sosialisasi
gencar dilakukan oleh pejabat kabupaten. Kapolsek mengetahui
soal aturan proporsi 90-60 KK dan ketentuan pengeras suara setelah
Kemenag Kab. Ende dan FKUB melakukan sosialisasi pada Feb­
ruari 2011.
Kepala Desa, Vincentius Gaga (wawancara, 22 April 2013), me­
ngaku pernah menyosialisasikan PBM pada tahun 2007 tapi tak
banyak warga yang hadir dan salinan PBM 2006 miliknya sendiri
diakuinya sudah hilang. Kepala Desa mendapatkan salinan PBM
2006, yang kemudian disosialisasikan pada pertemuan 24 Januari
2011, dari Romo Felix Jawa. Kepala Desa juga membenarkan bahwa
ketika itu personil Polsek tidak mengetahui aturan PBM 2006 sampai Kemenag dan FKUB melakukan sosialisasi.
Sebagian pihak memandang aturan PBM 2006 menjadi pemicu
gejolak. Wakapolsek, Yohanes Fono (wawancara, 22 April 2013),
menyatakan, “ini gara-gara peraturan. Kalau tak ada aturan, orang
tak ada masalah. Kepala Desa kewalahan juga. Mulai ada gesekan.
Mulai tak saling sapa.”
Ketua Dewan Paroki (wawancara, 22 April 2013) mengakui bah­
wa sebelum mengetahui aturan tersebut, hubungan warga terjalin
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
285
baik: “Awalnya, karena kita tak tahu aturannya, sepertinya biasabiasa saja. Kita bantu angkut batu pasir dan sebagainya untuk
membangun itu. Lalu datang tim dari Kabupaten yang melakukan
sosialisasi. Romo-romo dan ulama datang. Setelah itu kami bertentangan (dengan pembangunan itu).”
Hal ini diperkuat oleh pengakuan Kepala Desa, (wawancara, 22
April 2013): “Sebelumnya, dukungan masyarakat di sini luar biasa.
Mereka (warga Katolik) ikut angkut batu pasir. Tapi setelah saya
sampaikan (aturan PBM) itu, mereka mundur.”
Sementara itu, Pastor Paroki Jopu, Romo Felix (wawancara, 22
April 2013), menyebut bahwa pemicu gejolak adalah pembangunan
masjid itu sendiri. Menurutnya, sebelum ada rencana mem­bangun
masjid, hubungan warga baik sekali. Terlebih, Muhamad Nggori
masih merupakan anggota keluarga dari tokoh adat setempat.
Romo Felix mengakui bahwa ketika itu dirinyalah yang berpesan
kepada Kepala Desa agar Nggori membangun tempat ibadat kecil
untuk shalat keluarga saja, tanpa pengeras suara. Karena Nggori
tetap ingin membangun masjid, dirinya meminta Kepala Desa agar
membaca PBM 2006 dan menyampaikannya ke pihak Nggori.
Romo Felix menyayangkan perubahan sikap Nggori. Katanya:
“Dulu kita tegur sapa (dengan keluarga Nggori) seperti biasa.
Dulu saya pernah membonceng saudaranya ke kebun. Istri Pak
Muhamad itu dulunya dari Katolik lalu masuk Islam. Sekarang kita
seolah musuh. Saya menyesal kenapa sikapnya mendadak berubah
sekali.”
Bagi Kapolres, AKBP Musni Arifin (wawancara, 22 April 2013),
PBM 2006 saja tidak cukup menjelaskan munculnya ketegangan.
Menurutnya gejolak muncul juga karena rumor dan provokasi:
“Persoalan muncul setelah ada provokasi, lalu warga Katolik menolak pembangunan. Muncullah isu soal kubah, pengeras suara, sampai melebar kemana-mana. Kita menduga ada provokasi karena,
logikanya, kenapa tak ditentang dari awal saja (tak perlu ada kerja
bakti bersama untuk angkut batu dan pasir dulu)?” Bukti adanya
provokasi itu sendiri sulit ditemukan karena kemungkinan besar
berbentuk pembicaraan tertutup dari mulut ke mulut.
Ketua pembangunan masjid, Muhamad Nggori (wawancara, 23
April 2013), juga mengeluhkan soal isu-isu kurang mengenakkan
286
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
yang mengganggu keharmonisan di desanya: “Sejak 1990-an kita
biasa bantu bangun gereja. Kampung sini dua hari ikut pikul batu
dan pasir. Kita tahu toleransi. Tapi belakangan ini ada isu macammacam (yang mengganggu kebersamaan). Saya juga tidak tahu.
Warga Katolik tak mau datang bantu lagi (bantu bangun masjid).”
Salah satu rumor yang meresahkan warga, seperti diceritakan
seorang anggota keluarga Nggori (wawancara, 23 April 2013),
adalah bahwa suatu malam pihak Muslim akan “buang bom.”
Meski tidak ada bukti, warga sekampung tidur di kebun karena
ketakutan. Ketika malam tiba, kampung gelap semua tak ada satu
pun lampu yang menyala.
Terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pendirian tempat ibadat itu sendiri sampai saat ini masih simpang siur. Pihak Katolik
menyatakan bahwa pihak Muslim belum dan tidak menunjukkan
itikad untuk memenuhi syarat-syarat PBM 2006. Sementara itu, pihak Muslim mengaku sudah mengantongi izin penggunaan tempat
ibadat dari Bupati, meski bentuknya kesepakatan tak tertulis.
Berdasarkan catatan Kemenag (wawancara, 19 April 2013),
war­ga Muslim di Wolobheto hanya sekitar 60-an jiwa, termasuk
yang belum dewasa. Dengan demikian, ketentuan PBM 2006 yang
mensyaratkan ada 90 KTP (Muslim) dan 60 KTP (dukungan nonMuslim) belum terpenuhi. Kepala Desa (wawancara, 22 April 2013)
me­nyampaikan bahwa pada 2013 warga Muslim di Wolobheto
hanya ada 85 jiwa. Pada 2011, ketika masjid mulai dibangun, jumlah
war­ga Muslim menurutnya lebih sedikit lagi. Di sisi lain, Nggori
(wawancara, 23 April 2013) mengaku bahwa Bupati sudah memberikan izin penggunaan masjid dalam pertemuan Juli 2012.17
Kesimpangsiuran ini menjadi salah satu penghambat polisi da­
lam menjalankan tugasnya. Polisi juga kesulitan mendekati kedua
belah pihak karena sering dianggap tidak netral. Ketika warga
Katolik mengadukan hal ini kepada Kapolres, kata Kepala Desa
(wawancara, 22 April 2013), yang bersangkutan sampai bersumpah,
sambil memegang lencananya, bahwa dia tak seperti yang dituduhkan warga.
17
Lihat Pokok-pokok Arahan Bupati Ende Pada Rapat Koordinasi Perumusan
Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Senin, 23 Juli 2012.
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
287
Tetapi di sisi lain polisi banyak dimudahkan tugasnya dalam
mencegah konflik bereskalasi menjadi kekerasan. Pastor Paroki
sejauh ini masih bisa mengendalikan umatnya untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu, hubungan darah (kekeluargaan) yang terbangun selama bertahun-tahun membuat kedua
belah pihak bisa menahan diri. Seperti dituturkan Nggori sendiri
(wawancara, 23 April 2013), “(Hal itu bisa dimungkinkan) hanya
karena (kami) masih satu darah. Kalau kita buat itu (saling bunuh),
keturunan kita hilang.”
Kerangka Legal-Prosedural dan Karakteristik Kelembagaan
Polisi tidak menyebutkan secara spesifik landasan perundang-undangan yang digunakan ketika menangani konflik tempat ibadat di
Jopu. Tapi polisi diketahui mengerahkan unit Dalmas dan Brimob
pada 8 Agustus 2011.
Kapolres, AKBP Musni Arifin (wawancara, 22 April 2013), da­
lam berbagai kesempatan sering mengusulkan agar pemerintah
menggunakan pendekatan budaya dan pendekatan kekeluargaan,
di samping pendekatan legal: “Polres berkali-kali mendesak pe­
merintah, dalam hal ini Muspida, untuk segera mengatasi persoalan ini dan merekomendasikan pendekatan budaya. Aturan PBM
dan sebagainya sementara dikesampingkan dulu.”
Senada dengan itu, John Philipus, Kabid Politik Kesbangpol
Ende yang juga anggota Kominda (wawancara, 19 April 2013),
mengatakan, “Kalau formal-formalan, tak pakai perasaan, itu su­
sah.” Tetapi dalam konflik masjid Wolobheto, dia menganggap
pendekatan budaya sekalipun tetap sulit ditempuh, karena aktoraktor konfliknya sendiri, terutama Muhamad Nggori, adalah tokoh
adat di sana.
Ketika ditanya mengapa polisi terkadang tidak bertindak netral,
John Philipus (wawancara, 19 April 2013) menyatakan bahwa hal
itu tergantung ketegasan pimpinan dan sisi kemanusiaan polisi:
“Soal polisi netral atau tidak, itu tergantung pimpinan. Memang
kalau orang masuk ke instansi kepolisian, sudah ada aturan dan
ketentuannya. Tapi polisi juga manusia, ada dinamika dan berbedabeda. Lagi pula kerjaan polisi itu melelahkan sekali.”
Khusus menyangkut isu agama, polisi memandang bahwa pe­
288
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
nanganannya tak bisa gegabah, karena ini isu sangat sensitif. Ketika
diminta Camat untuk menurunkan pengeras suara, Kapolsek Ali
Hasan Mukhtar (wawancara, 20 April 2013) menolak untuk “dibenturkan dengan sesama umat.” Dalam menangani persoalan agama,
dasar tindakan dan dukungan terhadap polisi menurutnya harus
benar-benar kuat. Tetapi Kapolsek tidak menyebutkan perlunya
aturan atau perkap khusus tentang itu. Dia hanya menyebutkan
bahwa tindakan polisi harus terpadu bersama Kemenag dan ins­
tansi pemerintah lainnya.
Polisi juga tampaknya tak punya banyak pengalaman soal per­
selisihan tempat ibadat. Isu keagamaan yang sering ditemukan
polisi di Ende adalah soal pencemaran hostia atau kekeliruan pada
saat prosesi menerima roti hosti di penghujung misa Katolik sehingga dianggap menodai agama. Dalam banyak kasus, hal itu
dilakukan oleh umat Kristen atau Katolik sendiri karena ketidaktahuan. Sanksi pencemaran hostia cukup berat: bisa dikenakan pasal
penodaan agama, dan sudah banyak yang dipidanakan karenanya.
Isu lain yang sering muncul di Ende adalah konflik antar-suku,
biasanya terkait tanah ulayat. Dalam konflik suku yang mengan­
dung tindakan pidana, polisi bertindak tegas. Perselisihan tanah
di antara musalaki di desa Nduaria, misalnya, sampai diproses ke
pengadilan karena sudah ada pembacokan. Pelaku penganiayaan
dari kedua belah pihak dijatuhi hukuman penjara selama empat
bulan. John Philipus (wawancara, 19 April 2013) menyampaikan
bahwa polisi bisa tegas jika persoalannya bisa diidentifikasi dengan
jelas. Yang penting diketahui adalah bagaimana aturan main suku
di suatu tempat: adakah pengaruh luar yang menyebabkan gesekan
atau lainnya. Untuk itu, menurutnya, fungsi intelijen harus berjalan.
Budaya Kepolisian
Meski mayoritas penduduknya beragama Katolik, tak sedikit pe­
tinggi kepolisian di Ende beragama Islam. Kapolres, AKBP Musni
Arifin (wawancara, 22 April 2013), menyatakan bahwa agama
seorang Kapolres tidak menjadi isu atau soal, baik di internal Polres
maupun di masyarakat. Buktinya dia dipercaya menjadi Kapolres
di Ende yang mayoritas warganya beragama Katolik. Baginya,
“agama itu hablun minallah (urusan dengan Tuhan). Sementara tu-
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
289
gas sesuai aturan kepolisian.”
Umum ditemukan bahwa anggota Polres Ende bergantian meng­
amankan pelaksanaan ibadat masyarakat. Ketika ibadah Jumat,
polisi non-Muslim berjaga di masjid-masjid. Sebaliknya giliran polisi Muslim atau Hindu berjaga di gereja ketika ibadah Minggu. Selain
demi tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban, ini ditujukan
untuk memupuk sikap menghargai kemajemukan di kalang­an
polisi. Sementara itu, kegiatan kerohanian juga rutin di­adakan di
Polres dengan mendatangkan penceramah atau penyuluh.
Dalam menangani konflik pendirian masjid di Wolobheto, Kapolsek (wawancara, 20 April 2013) berkali-kali menegaskan bahwa
tindakannya sama sekali tidak didorong sentimen agama. Sebagai
Muslim, dia mengakui bahwa dirinya memang lebih mudah untuk masuk ke pihak Muslim yang masjidnya dipersoalkan. Tetapi
Kapolsek mengaku selalu mengingatkan Nggori agar mengikuti
prosedur. Lagi pula, dia merasa tak punya kepentingan untuk
membela Muslim di Wolobheto. Meski demikian, Kapolsek me­
ngaku penilaian sejumlah orang bisa lain hanya karena dirinya
adalah Muslim.
Ini menjadi dilema tersendiri bagi Kapolsek. Di satu sisi, dia dituduh berpihak jika melakukan pendekatan kepada pihak Muslim
yang diwakili Nggori. Di sisi lain, jika Kapolsek tidak melakukan
pendekatan, pihak Nggori akan makin sulit dibujuk. Kapolsek me­
ngakui, sementara Nggori sudah tidak mau dengar lagi pejabat
pemerintah, dirinya dan staf intelnya masih mau dia dengar. Kapolsek juga mengakui, selama ini dia tak pernah takut menyatakan
bahwa Nggori keliru terkait perizinan. Tetapi hal itu tidak dianggap
serius oleh warga Katolik karena buktinya Nggori tetap maju dan
tidak mempedulikan aturan.
Terlepas dari itu, dari keempat Kapolsek yang pernah menjabat di Wolowaru, baik yang beragama Islam, Katolik atau Hindu,
tak seorang pun yang berani tegas melarang pembangunan atau
meratakan bangunan. Artinya ada faktor lain yang dipertimbangkan Kapolsek selain sentimen keagamaannya sendiri. Ada soal
tumpang tindih aturan dan kewenangan, sampai ke soal tiadanya
insentif tindakan.
Hubungan mayoritas Katolik dan minoritas Muslim di Wolo­
290
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
bheto memiliki kerumitan tersendiri sehingga sulit disederhanakan
sebagai hubungan antara yang kuat melawan yang lemah. Kepala
Desa (wawancara, 22 April 2013), misalnya, menceritakan bahwa
suatu ketika Nggori pernah bilang kepadanya, “yang berkuasa di
Indonesia ini siapa kalau bukan kami yang Islam?” Selain itu, meski
tergolong minoritas Muslim, tapi Nggori adalah musalaki (tuan tanah) di mana masyarakat yang mayoritas Katolik berada di bawah
tanah ulayatnya.
Kapolres sendiri (wawancara, 22 April 2013) mengakui bahwa
Nggori adalah orang yang temperamental dan sudah masa bodoh
ketika diajak membicarakan persoalan ini. Nggori bahkan tak segan
berlaku tak sopan di depan pejabat pemerintah. Menurut Kapolres,
yang dikedepankan kedua pihak adalah gengsi, bukan lagi mencari solusi. Bagi Kapolsek, Nggori juga dikenal keras kepala: sudah
didekati sekian kali, dia tetap bersikeras melanjutkan pembangun­
an.
Tetapi, ditengah gejolak ini, hampir semua pihak yang diwa­
wancara, termasuk kedua pihak yang berkonflik, yakin bahwa
pi­hak Muslim maupun Katolik di Wolobheto bisa hidup berdam­
pingan. Relokasi tidak menjadi isu di sini. Selain karena mustahil
dilakukan dengan kedudukan Nggori sebagai musalaki, kedua
pihak juga diam-diam merindukan kebersamaan yang sebelumnya
terjalin di antara mereka. Di bagian sebelumnya sudah disinggung
bagaimana masyarakat Katolik dan Muslim di sana bersaudara
dan masih satu keluarga besar sampai ada ungkapan, “darah (hu­
bungan saudara) dulu, baru agama.”
Nggori sendiri (wawancara, 23 April 2013) mengakui bahwa
dirinya tahu soal toleransi. Sejak 1990-an umat Muslim, menurutnya, sudah biasa ikut membantu membangun gereja. Sementara itu
Pastor paroki, Romo Felix Jawa (wawancara, 22 April 2013), membantah jika dirinya dianggap anti-Islam. Dia mengisahkan:
Saya juga pernah ke komunitas Wologawi (mayoritas Muslim). Mereka bilang, kita ada kekurangan untuk plafon masjid.
Saya bilang, nanti saya hubungi teman-teman. Kalau ada rezeki, kita bantu. Lalu kita beri sedikit bantuan. Me­reka bagus.
Di sana Katolik minoritas. Muslimnya mayoritas. Tapi mereka
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
291
dan saya seperti saudara kandung. Kami pergi berkunjung ke
sana waktu lebaran. Rukun sekali.
Romo Felix melanjutkan bahwa di tempatnya, di mana umat
Katolik mayoritas, mereka harus tampil melindungi minoritas.
Pada pertemuan 20 Februari 2011, yang sudah dipaparkan di atas,
dia menyampaikan secara langsung kepada Nggori: “Siapa bilang
orang Katolik mempersulit? Kita ini hidup bernegara, ada hukum
yang mengatur kita semua. Kalau sudah memenuhi syarat, kita
menjadi orang pertama yang ikut membantu membangun (masjid).”
Politik Lokal
Dalam konflik masjid Wolobheto, Bupati tidak turun langsung me­
nangani persoalan, melainkan mendelegasikannya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten I. Keduanya, bersama Kesbangpol,
Linmas, dan Wakapolres, terlibat dalam pertemuan sosialisasi 20
Februari 2011. Dalam pertemuan tersebut Sekda memutuskan agar
pihak Muslim membangun rumah biasa saja tanpa ciri-ciri tempat
ibadat.
Bupati baru terlibat langsung pada pertengahan 2012, ketika memanggil pihak Nggori untuk berdialog dengan Muspida. Bupati,
Drs. Don Bosco M. Wangga, M.Si, dalam arahannya menyatakan
bahwa tempat ibadat yang terlanjur dibangun di Wolobheto, meski
belum mendapat izin pemerintah daerah sebagaimana ketentuan
PBM 2006, boleh dipakai beribadat oleh lingkungan keluarga de­
ngan catatan tanpa menggunakan pengeras suara. Dalam pertemuan tersebut, Nggori menyatakan menerima arahan Bupati. Tetapi di luar itu, pengeras suara masih digunakan di masjidnya, meski
dengan suara cukup pelan dan hanya untuk azan.
Menurut pengakuan Romo Felix (wawancara, 22 April 2013),
kengototan Nggori sedikit banyak dipengaruhi oleh politik lokal.
Menurutnya, ada seorang politisi dari daerah pemilihan setempat
yang “bermain api untuk menarik simpati.” Yang dia maksud
adalah seorang anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang yang
mem­beri bantuan pengeras suara untuk masjid di Wolobheto. Kepala Kemenag dan Ketua MUI (wawancara, 19 dan 20 April 2013)
membenarkan bahwa yang bersangkutan memang memberikan
292
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
bantuan dimaksud. Ketika itu warga Katolik sempat protes dan
kepala desa meminta Kemenag untuk mengadakan pertemuan lagi.
Namun, mengingat jumlah kaum Muslim hanya sedikit, cukup
mengherankan jika anggota DPRD tersebut memberi sumbangan
untuk merebut simpati calon pemilihnya. Jika dia betul mempunyai
kepentingan politis, mestinya dia mendekati kalangan Katolik yang
merupakan kelompok mayoritas.
Kemenag sendiri (wawancara, 19 April 2013) mengakui bahwa
dia tak tahu pasti apa motif bantuan di atas dan tak mau memper­
soalkannya. Begitu juga, Ketua MUI tak tahu apakah bantuan tersebut diminta atau diberikan begitu saja karena merasa terpanggil.
Dia pun menambahkan, anggota DPRD yang bersangkutan sempat
kaget dan tak menyangka bahwa bantuan yang diberikannya me­
nimbulkan keributan.
Ketika ditanya soal ini, Nggori sendiri (wawancara, 23 April
2013) mengaku masa bodoh dengan partai. Yang penting, katanya,
dia akan memilih siapa saja yang masih sekeluarga dengannya atau
berasal dari daerah di sekitarnya. Dia juga mengaku menyukai
Partai Gerindra karena mendukung petani. Dengan demikian, bisa
dikatakan bahwa sedikit sekali keuntungan yang diperoleh bantuan anggota DPRD tersebut. Tetapi disengaja atau tidak, bantuan
anggota DPRD tersebut menimbulkan keresahan di pihak Katolik.
Instansi pemerintahan yang terlibat aktif menangani persoalan
pendirian masjid Wolobheto sejak awal adalah Kementerian Agama
Kab. Ende. Kepala Kemenag Kab. Ende, Yosef Nganggo (wawancara, 19 April 2013) mengatakan bahwa lembaganya sudah melakukan upaya sejak dini. Kemenag Kab. Ende sudah terlibat memantau
dan melaporkan situasi sejak 1 Februari 2011. Kemenag juga terlibat
dalam pertemuan fasilitasi dan sosialisasi bersama FKUB pada 7
Februari 2011 dan 20 Februari di desa Wolokoli. Sempat ada ke­
salahpahaman bahwa Kemenag mendukung pembangunan, tapi
hal ini kemudian bisa diluruskan. Di setiap pertemuan, Kemenag
mengimbau masyarakat dan pejabat desa untuk menjaga kerukunan dan ketertiban. Hasil setiap pertemuan dibahas dan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenag NTT dan instansi-instansi terkait.
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
293
Ketika pembangunan tempat ibadat selesai dan ketegangan
kem­bali muncul, pada 8 Agustus 2011 Kemenag terlibat dalam ra­
pat koordinasi bersama unsur Muspida dan menemui masyarakat
desa Wolokoli. Pada pertemuan ini Kemenag tidak lagi menekan­
kan pada aturan PBM 2006 tetapi lebih mengingatkan warga akan
nilai kerukunan dari budaya dan tradisi leluhur, bahwa mereka
berasal dari garis keturunan yang sama dan masih bersaudara.
Kapolres percaya (wawancara, 22 April 2013) bahwa PBM 2006
dibuat bukan untuk membatasi hak beribadah. Hanya saja keti­
ka diterapkan di tempat dan masyarakat yang berbeda kemudian
muncul banyak soal. Senada dengan Kapolres, Kepala Kemenag
Kab. Ende, Yosef Nganggo, (wawancara, 19 April 2013) menganggap bahwa PBM tak bisa diterapkan secara kaku: “(PBM) ini tak
bisa leterlek berlaku di seluruh negeri karena bisa mematikan kearifan lokal. Mestinya pimpinan setempat berhak untuk membuat
peraturan tambahan dan sebagainya.”
Ketua FKUB, Romo Ambrosius Nanga (wawancara, 19 April
2013), menilai bahwa PBM bisa menjadi pakem yang bagus. Tetapi
praktiknya seringkali tak seimbang, sehingga minoritas sulit men­
dirikan tempat ibadat. Sementara itu, Ketua MUI, Djamal Humris
(wawancara, 20 April 2013), menilai bahwa PBM 2006 memungkinkan orang untuk bernegosiasi: “PBM itu sebenarnya baik, tapi
banyak pihak keberatan takut di tempat tertentu tak bisa mendirikan tempat ibadat. Mestinya ini jadi ruang bagi orang bernegosiasi,
bisa fleksibel.”
Seorang anggota keluarga Nggori (wawancara, 23 April 2013)
mengaku pernah mempersoalkan PBM ini dalam sebuah pertemuan. Dia meminta surat hitam di atas putih jika bangunan masjid
benar-benar dilarang untuk dibangun tetapi hal itu tak pernah
diterimanya. Dia mengisahkan:
Mereka suruh harus ada izin dulu dengan memenuhi persyaratan 90 KTP Muslim dan 60 KTP non-Muslim baru bisa
mendirikan. Tapi kita lanjut saja. Waktu itu saya tanya apakah
undang-undang itu menyempitkan atau memperluas umatnya untuk menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaannya
masing-masing? Saya minta surat hitam di atas putih bahwa
294
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
tempat itu tak boleh dibangun. Tapi mereka tak pernah kasih
surat hitam di atas putih. Kami pun lanjutkan pembangunan.
John Philipus, Kabid Politik Kesbangpol & Linmas Ende (wawancara, 19 April 2013), menjelaskan kesulitan pemerintah dan meminta pengertian semua pihak. Dia menyatakan bahwa tindakan
pemerintah ada batasnya, tak bisa otoriter. Alih-alih memberi solusi, tindakan sewenang-wenang menurutnya malah bisa menjadi
pemicu keributan. Menurutnya, pendekatan formal tanpa perasaan
sulit berhasil.
Di tengah keterbatasan pemerintah, banyak pihak yang menya­
yangkan hubungan Bupati, Don Bosco Wangge dan Wakil Bupati,
Achmad Mochdar yang tidak akur menjelang pilkada Kabupaten
Ende yang akan dilaksanakan pada Oktober 2013. Ini sudah menjadi rahasia umum. Keduanya memang bersaing dalam paket pa­
sangan berbeda di Pilkada tersebut. Padahal, banyak pihak mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati, sekaligus mewakili Katolik dan
Muslim, turun bersama ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan.
Dalam pelaksanaanya, Pilkada Ende berlangsung dua putaran.
Wakil bupati petahana, Achmad Mochdar bersama pasangannya
kalah di putaran pertama. Sementara bupati petahana, Don Bosco
Wangge bersama pasangannya kalah di putaran kedua.18
Opini Publik
Sikap MUI Kab. Ende sejalan dengan pemerintah dan membantu
menyampaikan kebijakan pemerintah dalam imbauannya di berbagai kesempatan. MUI selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan sosialisasi. Romo Felix misalnya menceritakan (wawancara,
22 April 2013) bahwa pada pertemuan 8 Agustus 2011, “Ketua MUI,
alm. Abdurrahman, sampai menangis, duduk sebelah saya, bilang,
Allah tahu kita sembahyang tak usah pakai Toa, Tuhan mendengar isi hati kita. Turunkan kubah. Kita upayakan pelan-pelan, ikut
aturan.”
MUI juga hadir pada pertemuan terbatas antara Muspida dan
perwakilan Muslim Jopu di kantor Bupati menjelang Ramadan
18
“KPU Tetapkan Marsel-Djafar Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ende.”
http://kupang.tribunnews.com/2013/12/07/kpu-tetapkan-marsel-djafarsebagai-bupati-dan-wakil-bupati-ende, diakses pada 10 Desember 2013.
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
295
2012. Dalam kesempatan itu, Ketua MUI yang baru, Djamal Humris
(wawancara, 20 April 2013), menyarankan agar Nggori berterima
kasih pada Bupati yang sudah memperbolehkan pihaknya menggunakan bangunan masjid. Dia lalu meminta Nggori menghormati
warga sekitar dan membatasi penggunaan pengeras suara.
Terkait fatwa, Kemenag Kab. Ende (wawancara, 19 April 2013)
mengatakan bahwa MUI Ende tidak pernah mengeluarkan fatwa
kontroversial seperti di Jawa. Hal ini diakui ketua MUI sendiri
(wawancara, 20 April 2013), “Soal fatwa Natal, misalnya, kita menghormati asal jangan ikut ritual. Saya datang ketika mulai acara sambutan atau hiburan, tidak ketika sedang ritual. Akidah saya tidak
luntur. Saya tetap salat. Hubungan saya dengan MUI propinsi dan
pusat baik-baik saja.”
Pandangan Nggori sendiri terhadap MUI tampaknya tidak begitu baik. Dia mengaku (wawancara, 23 April 2013) jengkel terhadap
MUI yang selalu membujuknya menunda pembangunan masjid
sampai meminta kubah diturunkan. Dia bahkan menganggap kematian almarhum Ketua MUI sebelumnya sebagai karma akibat
meminta masjidnya tak boleh pakai mimbar dan kubah.
Ketika konflik tampak buntu dan tidak ada jalan tengah, upaya
pihak Paroki kemudian hanya sebatas memberikan pengertian dan
meredam konflik agar tidak terjadi bentrokan dan kekerasan. Potensi kekerasan di desa Wolobheto sendiri terbilang cukup tinggi.
Romo Felix (wawancara, 22 April 2013), menuturkan: “Saya sempat
dibilang oleh masyarakat, ‘Romo tak usah tampil, kami saja yang
urus.’ Itu bahasa yang berbahaya. Saya menolak. Di gereja saya
imbau agar umat ikut jalur hukum. Kalau ada apa-apa, tak puas,
salurkan lewat kami dan Kepala Desa.”
Romo Felix juga berperan menenangkan umatnya di tengah
dialog dengan pemerintah atau ketika beredar rumor-rumor yang
memicu ketegangan. Ketika ada peristiwa patung Maria dan salib
dipatahkan, sempat beredar isu pelakunya adalah pihak Muslim.
Dia mengimbau umatnya agar menyerahkan persoalan kepada
aparat keamanan. Pada pertemuan 8 Agustus 2010, Romo Felix
mengaku sengaja memakai jubah pastor agar diketahui umatnya
karena dia melihat adanya potensi keributan.
296
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Waktu itu anak perempuan Nggori bilang, “Kenapa salib
gereja boleh tapi kami kubah tak boleh?” Masyarakat pun
ribut. Ibu-ibu Katolik berdiri. Muhamad Nggori juga sudah
bangun berdiri. Tapi H. Irhamsyah peluk dia. Dia bilang,
“Minta maaf, dia emosi.” Brimob sudah pegang senjata. Saya
berkeliling menenangkan. Di sini perempuan-lah yang memanas-manasi laki-laki. Mereka sudah “baku tunjuk”. Romo
Ambrosius (FKUB) juga berdiri meredakan. Setelah sekitar
10 menit, keributan reda dan pertemuan dilanjutkan.
Menurut Romo Felix, sikapnya tersebut sesuai dengan amanat
keuskupan. Menurutnya, dalam tradisi Katolik tidak ada contoh­
nya pastor memberkati senjata untuk perang. Meski melelahkan,
dia memilih menempuh jalan nirkekerasan seperti yang diamanatkan keuskupan. Ia mengetahui adanya potensi kekerasan tetapi
bersyukur bahwa umatnya masih mendengarkannya.
Terkait pembangunan gereja di Jawa yang banyak dipersulit,
Romo Felix mengaku sering menerima keluhan umat di berbagai
pertemuan terbatas. “Kenapa di TV begitu rupa? Kalau kita mau
ikut seperti di sana (Jawa) juga bisa. Saya bilang tak mungkin.” Hal
serupa, menurut Romo Ambrosius, sering disampaikan dalam pertemuan FKUB propinsi.
FKUB di Ende memiliki riwayat yang cukup panjang dalam
menjaga kerukunan. Forum semacam ini sudah ada di Ende sejak
1982. Aktivitas forum lintas agama semakin intens pasca peristiwa
kerusuhan anti-Cina di Ende pada 1998. Sejak itu para tokoh agama
seolah ditantang untuk menjaga kerukunan.
FKUB Ende berdiri sejak 2006. Ketika itu Rm Ambrosius Nanga
dipercaya menjadi ketua dan alm. Abdurrahman Aroeboesman
(Ketua MUI Kab. Ende) sebagai wakilnya. Sepeninggal alm. Aroeboesman, posisi ketua MUI dan wakil FKUB diisi oleh H. A. Djamal
Humris. FKUB Kab. Ende terdiri atas 17 anggota, 10 wakil Katolik,
empat wakil Muslim, dua wakil Protestan, dan satu wakil Hindu.
Anggota FKUB dari umat Hindu, Anom Triyatna, pernah menjadi
Kapolsek Wolowaru menggantikan Ali Hasan Mukhtar.
Kendala yang dihadapi FKUB adalah dana yang sangat tidak
mencukupi dan topografi wilayah yang susah. Anggaran hanya
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
297
cukup untuk rapat dan kunjungan ke beberapa kecamatan saja
sehingga dalam setahun tak semua kecamatan bisa dikunjungi.
Wakil bupati sebagai penasihat FKUB juga tak memberikan banyak
perhatian.
Rekomendasi tempat ibadat yang sempat dikeluarkan FKUB
sejauh ini adalah satu rekomendasi penggunaan bangunan sebagai
tempat ibadat di Hotel Dwiputra, oleh gereja protestan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) dan ada satu rekomendasi masjid di Rukun Lima. Pengajuan pendirian tempat ibadat yang saat ini tengah
diproses antara lain adalah pendirian gereja Protestan di wilayah
mayoritas Katolik di dekat Kelimutu dan di Detusoko. Menurut
Ketua FKUB, jumlah masjid di Ende sebetulnya cukup banyak.
Yang dipersoalkan izinnya biasanya yang berdiri di masyarakat
heterogen. Di masyarakat yang homogen, tempat ibadat biasanya
dibangun saja (tanpa proses pengajuan izin).
Khusus terkait sengketa tempat ibadat di Wolobheto, bekerja
sama dengan Kemenag, FKUB turut memantau situasi, menyosialisasikan PBM, dan menenangkan masyarakat. FKUB sudah
terlibat sejak 1 Februari 2011 dan turut hadir dalam pertemuan sosialiasi 7 Februari, 20 Februari, dan 8 Agustus 2011. Dalam pertemuan
terakhir itu, Ketua FKUB, Rm Ambrosius mendesak agar kegiatan
diselenggarakan di kecamatan untuk meminimalisir ketegangan.
Tetapi hal itu tak digubris dan pertemuan dilakukan di dekat lokasi
pembangunan musala yang ternyata memang hampir terjadi keri­
butan. Rm Ambroius sengaja membaur di tengah masyarakat, tidak
duduk di antara pihak yang berhadap-hadapan, untuk meredakan
ketegangan. Upaya terakhir FKUB adalah menyurati bupati agar
segera melakukan pendekatan (27 Oktober 2011).19
Selain FKUB, ada juga kelompok-kelompok lintas agama yang
diinisiasi oleh Kemenag tapi dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Mereka tergabung dalam kelompok-kelompok seperti
kelompok kepemudaan, kewanitaan, sampai komunitas ojeg dan
pedagang kaki lima lintas-agama. Mereka diharapkan menjadi
agen kerukunan yang lebih dekat dengan akar rumput sehingga
19
Surat FKUB kepada Bupati Nomor 16/FKUB/E/X/2011 tanggal 27 Oktober
2011, perihal Usulan Penyelesaian Masalah Pendirian Tempat ibadat di Kampung Wolobheto, Desa Wolokoli, Kec. Wolowaru.
298
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
ancaman-ancaman sekecil apa pun segera terdeteksi.
Organisasi keislaman terbesar di Ende adalah Nahdlatul Ulama,
lengkap dengan Ansor dan Fatayat. Sebagian besar tokoh NU di
sini juga menjabat di MUI dan FKUB, dan pandangannya hampir
sejalan dengan pemerintah daerah. Mereka berupaya menjemba­
tani pihak Muslim dengan pihak Katolik. Djamal Humris, ketua
MUI yang juga mantan ketua NU (wawancara, 20 April 2013) me­
ngatakan, “sebagai ketua NU, dirinya sering diundang menghadiri
dialog antar agama atau perayaan Natal. Umat Muslim ada kewajiban untuk menghormati sesama.”
Di Ende hanya ada satu pesantren, yaitu Walisongo. Tidak se­
perti di propinsi tetangganya, NTB, paham radikal di Ende tidak
bisa berkembang karena menurut Ketua MUI, Djamal Humris,
di sini setiap paham baru akan dipertanyakan. Sementara itu,
Kemenag menyatakan (wawancara, 19 April 2013) bahwa selama
10 tahun terakhir memang semakin banyak pengaruh dari luar.
Tapi pihaknya bersama masyarakat merapatkan barisan sejak dari
bawah untuk membendung dan menyaringnya.
Sebagian besar media cetak di Ende dipunyai umat Katolik.
Ketika melakukan desktop research, peneliti tidak menemukan satu
pun berita di media cetak maupun elektronik yang meliput ketegangan di Jopu. Menurut Kemenag, (wawancara, 19 April 2013),
pemberitaan memang dihindari untuk mencegah ketegangan me­
luas. “Peristiwa ini tak masuk koran. Ini sensitif. Saya dekat dengan
media, jadi saya imbau jangan sampai mengganggu kerukunan.
Biar ini jadi soal di satu desa saja.”
Ringkasnya, sebagian besar aspek opini publik di Ende membantu meringankan tugas polisi dalam mencegah konflik menjadi
kekerasan. Masyarakat Katolik di Wolobheto dan Jopu memang
terus mendesak polisi untuk mengambil tindakan menghentikan
pembangunan tapi polisi sampai saat ini menolak dan sejauh ini
memang belum ada yang berani menghentikan pembangunan. Potensi kekerasan cukup besar tapi ulama, pastor, dan FKUB, mampu
meredamnya.
Interaksi antara Polisi dan Aktor Konflik
Seperti disinggung sebelumnya, ketegangan terjadi beberapa
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
299
kali diselingi jeda, yaitu pada Februari hingga Agustus 2011. Polisi
menilai ketegangan disebabkan beberapa faktor, antara lain adanya
pihak ketiga (dalam hal ini bantuan anggota DPRD dan ulamaulama dari luar), dan kesalahan penanganan awal (yaitu sosialisasi
PBM) yang tidak diberikan jauh-jauh hari sebelumnya.
Upaya polisi hanya sebatas memberikan imbauan serta melakukan pemantauan dan pengamanan. Pengerahan kekuatan dilakukan untuk menjaga jalannya kegiatan pertemuan. Konflik dapat
ditangani sehingga tidak menjadi insiden kekerasan karena pihak
Muslim bisa ditenangkan oleh polisi dan warga Katolik bisa diredam oleh pastornya. Meski saat ini situasi relatif terkendali, potensi
konflik masih ada karena komunikasi buntu dan rumor-rumor mudah beredar.
Pertemuan Polri dan tokoh masyarakat dilakukan dalam bebe­
rapa kesempatan seperti pada pertemuan sosialisasi 7 Februari
2011, yang dihadiri Kapolsek Wolowaru dan pertemuan 20 Februari
2011, di mana Wakapolres bersama stafnya hadir memberikan imbauan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Pertemuan selanjutnya dilakukan pada 8 Agustus 2011 di mana personil Dalmas
dan Brimob dikerahkan mengamankan kegiatan.
Pertemuan dan koordinasi antara Polri dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik dilakukan hampir setiap bulan.
Menurut Kapolres, (wawancara, 22 April 2013) persoalan masjid
di Wolobheto selalu disuarakan oleh FKUB, MUI, gereja dan se­
bagainya dalam rapat bulanan Muspida. Bagi polisi, prioritas utama adalah keamanan dan meminimalisir potensi konflik yang ada
se­karang diminimalisir.
Kesbangpol & Linmas (Kominda) penting disoroti karena selain
terlibat di hampir semua pertemuan tingkat Muspida, Kesbangpol
bekerja sama dengan polisi dalam memantau situasi. Kesbangpol
juga lebih dipercayai Kepala Desa Wolokoli untuk berkoordinasi
ketimbang polisi. Kepala desa sendiri membantu Kesbangpol memantau situasi dan mencatat setiap orang atau kendaraan yang
datang dari luar menemui Muhamad Nggori. Dalam rekomendasinya kepada Bupati, Kesbangpol meminta tokoh Muslim di
kabupaten Ende beserta Bupati dan Wakil Bupati meminta panitia
menghentikan pembangunan musala serta menurunkan kubah dan
300
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
alat pengeras suara.20
Tidak ada tanda-tanda bahwa Nggori dipengaruhi oleh paham radikal. Karakteristik keagamaannya khas Nahdlatul Ulama.
Anak-anaknya tidak ikut shalat berjamaah di musala ketika Nggori
dan adiknya mendirikan shalat Ashar. Nggori sendiri mengaku
(wawan­cara, 23 April 2013) bahwa “(dalam) soal agama, kami ha­
nya nol koma, tak tahu sama sekali. Tapi karena ulayat saja kita bisa
dirikan musala.”
Nggori sempat mendengar rumor bahwa warga sempat akan
menurunkan kubah, tetapi hal itu tak dilaporkannya kepada polisi.
Di sini justru polisi yang lebih aktif mendekati pihak Nggori. Seperti diakuinya sendiri, Kapolsek-lah yang menenangkan dirinya agar
menahan diri dan tidak terpancing isu yang beredar. “Kalau tak ada
dia, entah saya sudah jadi apa. Itu hebatnya dia,” kata Nggori.
Nggori juga menyatakan bahwa hubungannya dengan polisi sangat baik. Secara khusus dia memuji Kapolsek, Kanit Intel
Wolowaru dan Kapolres. Meski demikian, Nggori sempat kesal
juga terhadap polisi. Dia menuturkan,
Terakhir, polisi dan tentara berjaga sampai enam truk. Karena waktu itu masyarakat minta kubah diturunkan. Saya bilang silakan turunkan, bila perlu suruh romo gantung kepala
babi di atas (kubah), (tapi) saya akan turunkan salib. Saya ini
manusia, paling-paling kepala hilang, mau sepusing apa. Ini
soal keyakinan. Polisi juga minta bantuan saya agar kubah
turun sementara. Saya bilang, seandainya negara tetangga
turunkan bendera kita, kita akan habis-habisan. Begitu juga
saya. Orang punya keyakinan. Kalau orang turunkan salib,
dia akan habis-habisan juga. Sampai saya bilang ke polisi dan
intel semua, ‘Sudah, pulang kalian semua. Saya belum gila.
Kalau saya gila, saya babat kamu dengan parang.’
Jika dalam kasus lain polisi lebih banyak berpihak pada kelompok mayoritas, dalam kasus ini polisi justru dianggap memihak
pada pihak sasaran yang minoritas. Hal ini diakui Nggori sendiri,
warga Katolik di sini curiga Kapolsek itu “polisi Islam” lalu dia
Surat (Telaah Staf) Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Ende kepada Bupati
Ende No. BKPPM.43/II/01/XI/2011 tanggal 7 November 2011.
20
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
301
di­pindah. Padahal orangnya paling baik. Kapolsek sendiri merasa
Muhamad Nggori tak mempersoalkan polisi, tetapi mempersoalkan pemerintah karena seakan mempersulit dia, termasuk kepala
desa.
Protes dan keberatan warga Katolik disampaikan lewat Romo
Felix Jawa dan Kepala Desa, Vincentius Gaga. Ketua FKUB, Romo
Ambrosius (wawancara, 19 April 2013) menganggap wajar keter­
libatan pastor karena posisinya sebagai pemimpin komunitas masyarakat Katolik. Sementara itu, Romo Felix membantah jika dirinya dianggap provokator (wawancara, 22 April 2013):
Ada statement dari kalangan internal polisi bahwa yang jadi
provokator di Jopu itu Romo. Katanya umat Katolik sebe­
tulnya tak ada masalah. Romo-lah yang selalu memprovokasi. Tapi (tanpa diprovokasi) umat terganggu juga dengan
bunyi toa. Di sini sepanjang sejarah tak pernah ada bunyi
itu. Apalagi ketika kita upacara, berdoa, lalu ada bunyi itu,
langsung ada reaksi. Bagaimana saya mengendalikan umat?
Saya pura-pura tak dengar. Saya tahu reaksi mereka tapi saya
tak berkomentar. Kalau saya komentar urusannya nanti bisa
panjang.
Protes mereka disalurkan dengan cara damai dan non-konfrontatif. Seperti diungkapkan Kemenag (wawancara, 19 April 2013),
keberatan warga dilaporkan ke Kepala Desa yang kemudian mela­
por ke Camat dan ditembuskan ke Depag dan FKUB. Ketua Dewan Pastor Paroki Jopu (wawancara, 22 April 2013) menyatakan
bahwa pihaknya sudah mendatangi DPRD, Polres, Asisten I dan
Sekda, Ende dan hanya menerima janji-janji bahwa pemerintah
akan segera menyelesaikannya.
Ketika jalur prosedural buntu, Ketua Dewan Pastor Paroki me­
ngaku warga sempat terpikir untuk melakukan tindakan sendiri
secara sembunyi-sembunyi. Tetapi karena ada yang membocorkan,
rencana itu pun gagal. Sementara ini pihaknya hanya bersikap di­
ngin saja dulu. Perlawanan warga hanya sebatas memutar bunyi
tape untuk menandingi toa, tapi tak berani menegur langsung.
302
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Kesimpulan dan Penutup
Ketegangan terkait pembangunan masjid di dusun Wolobheto, desa
Wolokoli, kecamatan Wolowaru, bermula pada Januari 2011, ketika
masjid mulai dibangun. Ketegangan itu memuncak pada Agustus
2011, ketika masjid hampir rampung dan mulai digunakan.
Pembangunan masjid di Wolobheto mendapat penolakan dari
warga Katolik karena belum memenuhi syarat PBM No 8 & 9 Tahun
2006. Warga Muslim setempat tidak sampai mencapai 90 KK dan belum mendapat persetujuan warga non-Muslim di sekitarnya. Warga
Katolik juga keberatan dengan keberadaan atribut keagamaan se­
perti kubah dan pengeras suara yang dianggap mengganggu ketentraman warga Katolik.
Upaya mediasi sudah dilakukan pemerintah sejak dini tapi
pi­hak Muslim tetap bersikukuh membangun dan menggunakan
masjid lengkap dengan kubah dan pengeras suara. Perselisihan
pun makin meruncing tetapi baru sebatas ancaman verbal dan belum sampai pada bentrokan, penyerangan, atau perusakan. Kedua
pihak misalnya saling mengancam untuk menurunkan kubah dan
salib gereja. Sebagai bentuk protes terhadap bunyi pengeras suara,
warga Katolik di sekitar masjid memutar musik keras-keras sebagai
tandingan.
Ketegangan memuncak pada Agustus 2011 ketika masjid mulai
digunakan. Untuk mencegah bentrokan, pemerintah membuat pertemuan Muspida, Muspika, warga dan kedua pihak yang berkonflik di rumah adat setempat. Dalam pertemuan tersebut Brimob
turut hadir mengamankan. Bentrokan hampir terjadi tapi bisa dihindari.
Perselisihan semacam ini merupakan hal baru dalam sejarah
Wolobheto. Sosialisasi PBM membuat pihak Muslim yang kebetulan adalah musalaki setempat merasa tertantang dan pihak Katolik
merasa punya alasan untuk menentang. Sebelum sosialisasi, warga
Muslim dan Katolik gotong royong mengangkut batu dan pasir
untuk pembangunan rumah yang dimaksudkan menjadi tempat
ibadat ini. Hal itu berhenti pasca dilakukan sosialisasi PBM dan
berubah menjadi permusuhan setelah pihak Muslim terus menjalankan pembangunan dan dianggap melanggar aturan dan ke­
sepakatan yang dicapai di berbagai pertemuan.
Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende
303
Sampai saat ini, kedua belah pihak masih menyimpan kekecewaan dan kejengkelan terhadap satu sama lain. Pihak Katolik
menyatakan bahwa sampai saat ini pihak Muslim belum dan tidak
menunjukkan itikad untuk memenuhi syarat-syarat PBM. Sementara itu, pihak Muslim mengaku sudah mendapat izin penggunaan
bangunan dari Bupati. Tetapi meski saling menyimpan kekecewaan
dan kejengkelan, kedua belah pihak masih mampu menahan diri
dari melakukan kekerasan dan main hakim sendiri.
Ada beberapa faktor yang berperan dalam mencegah terjadinya
kekerasan ini. Pertama, masyarakat Wolokoli khususnya cukup
mempunyai kapasitas untuk meredam konflik. Bayangan tentang
hubungan darah serta tradisi rukun yang turun temurun di sana
lebih kuat ketimbang dorongan untuk saling menumpahkan darah.
Selain itu, pemuka agama di masing-masing pihak yang bertikai
cukup dihormati dan ditaati sehingga mereka punya kendali untuk
meredam kemarahan warga.
Kedua, polisi dan elemen-elemen pemerintah daerah melakukan
intervensi sejak dini. Polsek misalnya sudah terlibat dalam sosiali­
sasi pembangunan tempat ibadat, meski belum banyak berperan
dalam memecahkan perselisihan. Sementara itu di tingkat Polres,
Kapolres rajin meminta dukungan dan bantuan dari Pemda beserta jajarannya. Jika semua pihak menjalankan tugasnya sejak dini,
tindakan-tindakan represif polisi – yang memang sangat mereka
hindari dalam konflik agama – bisa diminimalkan.
Peran Kemenag dan FKUB di sini penting dicatat, terutama
dalam kaitannya dengan PBM 2006. Belajar dari pengalaman so­
sialisasi PBM 2006 di tingkat desa yang malah memicu ketegangan,
Kemenag dan FKUB berlakangan berhenti (atau mengurangi) bicara soal aturan teknis pendirian tempat ibadat ketika melakukan
pendekatan kepada masyarakat. Mereka lebih menekankan pada
aspek lain dari PBM 2006, yaitu mengingatkan warga akan nilai
kerukunan dari budaya dan tradisi leluhur, bahwa mereka berasal
dari garis keturunan yang sama dan masih bersaudara.
Hal ini patut digarisbawahi karena pemerintah di tempat lain
sering kali hanya berpusat pada soal peraturan dan persyaratan
ketika membicarakan PBM 2006. Padahal aspek teknis pendirian
tempat ibadat hanya sebagian kecil saja dari PBM 2006. Poin-poin
304
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
yang menjadi semangat awal PBM 2006 justru sering terlewatkan,
yaitu soal bagaimana membangun hubungan dan kerja sama umat
beragama atas dasar saling pengertian dan saling menghormati.
Untuk itu, pemerintah perlu mengkaji dan meninjau kembali
PBM 2006. Ini penting agar PBM 2006 – juga berbagai keputusan
dan kesepakatan yang dibuat berdasarkan peraturan ini – tidak di­
salahgunakan untuk menghambat pendirian tempat ibadat, apalagi
merusak mekanisme lokal yang sebelumnya berjalan harmonis.
Kepentingan-kepentingan politik seperti persaingan dalam pilkada
hendaknya tidak membuat pemerintah lalai terhadap persoalan ini,
apalagi turut bermain api dengan memanfaatkannya untuk mendulang suara.
Terakhir, pemerintah, termasuk dalam hal ini Polri, tak bisa lagi
menganggap sepele sengketa tempat ibadat. Ia harus ditangani sedini mungkin agar dampaknya tidak merembet ke tempat lain. Tak
sedikit warga yang terdorong menentang pendirian masjid demi
menuntut balas setelah melihat sengketa pendirian gereja di tempat
lain. Demikian juga sebaliknya. Cara berpikir semacam itu mesti­
nya bisa dibalik, agar saudaramu tak mereka persulit di tempat
lain, jangan persulit juga saudara mereka di sini.***
BAGIAN IV
PENUTUP
10
Pelajaran dari Delapan Kasus
Beberapa Kesimpulan
Pendahuluan
Riset ini ingin mempelajari pemolisian konflik-konflik agama di
Indonesia pasca-Orde Baru. Ada dua pertanyaan yang hendak
di­jawab di sini. Pertama, mengapa pemolisian insiden konflik keagamaan tidak efektif di sebagian kasus dan efektif di sebagian kasus lain? Kedua, apa yang menjelaskan variasi dalam keberhasilan
dan kegagalan pemolisian insiden konflik keagamaan di atas?
Dengan “konflik agama” di sini, yang dimaksud adalah “perseteruan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan
isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau
ungkapan keagamaan.” Konflik keagamaan dibagi ke dalam dua
kategori besar, yaitu konflik antar-agama dan konflik sektarian
(intra-agama). Dalam riset ini, konflik antaragama dibatasi pada
konflik terkait tempat ibadat. Sementara itu, konflik sektarian dibatasi pada konflik sektarian di kalangan Muslim.
Yang dimaksud “pemolisian konflik agama” dalam riset ini ada­
lah “tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani
suatu peristiwa atau insiden konflik agama.” Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi aparat kepolisian dalam memelihara keamanan
dan ketertiban (UU 02 No tahun 2002 atau Perkap 8/2009 tentang
Implementasi HAM), pemolisian akan dinilai “efektif” jika hal itu
307
308
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
berhasil mencegah berkembang atau meluasnya konflik dari konflik berupa sengketa (dispute) menjadi konflik kekerasan (violent).
Riset ini bertolak dari argumen bahwa variasi dalam pemolisian
konflik agama tergantung kepada tiga variabel: variabel struktural,
variabel pengetahuan, dan variabel interaksi. Variabel struktural
terdiri dari kerangka legal dan prosedural yang menjadi acuan
polisi, karakter organisasi polri setempat, sumberdaya, budaya
pemolisian, politik lokal, dan tekanan opini publik. Variabel penge­
tahuan polisi terdiri dari pemahaman terhadap kerangka legal dan
prosedural, pemahaman terhadap isu konflik, dan persepsi terhadap situasi konflik yang dihadapi. Sedang variabel interaksi adalah
hubungan dan interaksi antara pihak-pihak yang bertikai dan antara pihak-pihak yang bertikai dengan polisi.
Riset ini mempelajari delapan kasus, masing-masing empat ka­
sus sengketa terkait tempat ibadat (Gereja HKBP Filadelfia, Kab.
Bekasi; Gereja GKI Yasmin, Kota Bogor; Masjid Abdurrahman di
Wolobheto, Ende; dan Masjid Nur Musafir di Kupang, Nusa Tenggara Timur), dan empat kasus lainnya terkait konflik sektarian (anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang; anti-Ahmadiyah di Manis
Lor, Kuningan; anti-Syiah di Sampang, Jawa Timur; dan anti-Syiah
di Bangil, Pasuruan). Kasus-kasus ini dipilih untuk melihat variasi
pemolisian dalam setiap kategori konflik keagamaan.
Beberapa bab yang lalu sudah memaparkan hasil riset ini kasus
demi kasus. Paparan di bawah ini akan menyajikan temuan-temuan
utama riset dengan membandingkan semua kasus. Pertama-tama
akan dikemukakan beberapa kesimpulan umum mengenai konflik
antar-agama, terkait pendirian tempat ibadat, dan pemolisiannya.
Ini dilanjutkan dengan kesimpulan mengenai konflik sektarian dan
pemolisiannya. Berikutnya, akan dikemukakan beberapa kesimpulan umum terkait pemolisian konflik agama dilihat dari tiga variabel
(struktural, pengetahuan, dan interaksi). Pada bagian akhir, akan
disajikan juga beberapa temuan penting lain di luar aspek pemolisian dari riset ini.
Penjelasan Variasi Pemolisian
Riset ini menunjukkan bahwa pemolisian konflik keagamaan di
Bekasi, Bogor, Kupang, Ende, Kuningan, dan Pasuruan menunjuk-
Pelajaran dari Delapan Kasus: Beberapa Kesimpulan
309
kan keberhasilan dalam mencegah ketegangan sehingga tidak menjadi kekerasan terbuka. Kadang-kadang, dalam situasi yang tegang
dan kritis, ada provokasi dari pihak-pihak yang bertikai yang dapat
memicu kekerasan lebih lanjut. Akan tetapi, tindakan pemolisian
dapat mencegah kekerasan dan memulihkan keamanan dan ke­
tertiban. Konflik sektarian di Sampang dan Pandeglang adalah dua
kasus yang menunjukkan kegagalan pemolisian sehingga menimbulkan kekerasan yang meluas dan menimbulkan korban jiwa dan
kerusakan yang besar.
Konflik-konflik agama yang dipelajari dalam riset ini tidak selesai – bahkan, sebagian besar konflik yang dikaji di dalam penelitian
ini tidak dapat dikatakan selesai. Kendati demikian, ada beberapa
temuan penting yang menjelaskan variasi dalam pemolisian dan
dampaknya terhadap timbulnya kekerasan.
Mobilisasi pihak-pihak yang berkonflik adalah salah satu faktor
yang perlu diperhatikan karena dampaknya terhadap kemunculan
kekerasan. Sebagai contoh, dalam kasus Sampang dan Cikeusik,
proses mobilisasi yang militan dan meluas terjadi di kalangan pihak-pihak yang bertikai, melibatkan tokoh agama dan pengikut
mereka, dan dengan menggunakan doktrin, idiom, dan simbol
sektarian. Pihak Syiah di Sampang atau Ahmadiyah di Pandeglang
jauh lebih lemah dibandingkan pihak Sunni. Tetapi mobilisasi juga
berlangsung di dalam tubuh komunitas Syiah dan Ahmadiyah:
mereka bukan korban yang tidak melawan, atau yang menggunakan pendekatan non-konfrontatif dan nirkekerasan dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan.
Lebih jauh, mobilisasi di atas berlanjut ketika konteks politik
lokal membiarkan dan dalam tingkat tertentu menopang mobilisasi dan militansinya. Bupati di Sampang, seperti halnya lurah
di Cikeusik, berpartisipasi dalam pembentukan komunitas Syiah
dan Ahmadiyah sebagai musuh, sebagai pihak yang lain atau the
other. Konflik sektarian, dengan demikian, memasuki tahap yang
lebih berbahaya karena mendefinisikan siapa warga Sampang atau
Cikeusik dan siapa yang bukan. Hal seperti ini tidak terjadi di
Bangil, Pasuruan, yang mobilisasinya lebih rendah dan pemerintah
daerah bersama-sama dengan tokoh agama tidak membantu, tetapi
meredam, mobilisasi militan.
310
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
Tentu saja, mobilisasi pihak-pihak yang bertikai tidak dengan
sendirinya mengarah kepada kekerasan terbuka. Di sini peran
pemolisian, khususnya kapasitas deterrences (penangkalan), dapat
meredam timbulnya kekerasan terbuka. Dalam riset ini, contoh terbaik yang menunjukkan bekerjanya kapasitas penangkalan polisi
ini adalah kasus pemolisian anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Cirebon.
Dengan demikian, kapasitas penangkalan pemolisian adalah variabel lain yang menjelaskan apakah ketegangan dalam konflik sektarian dan tempat ibadat akan menjadi kekerasan terbuka atau tidak.
Dalam dua kasus Sampang dan Pandeglang, lokasi geografis yang
relatif jauh dan akses yang relatif sulit turut melemahkan kapasitas
penangkalan tersebut.
Dalam konflik sektarian, strategi pihak-pihak yang bertikai me­
mengaruhi peran yang dapat dimainkan polisi. Di Bangil, pihakpihak yang bertikai memberi kesempatan kepada polisi melaksanakan tugas mereka memelihara keamanan dan ketertiban. Di
Sampang, pihak-pihak yang bertikai, beserta sekutu dan pendukung mereka, menentang peran polisi kecuali sebagai pendukung
terhadap tujuan pihak-pihak yang bertikai.
Variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada
strategi pemolisian yang digunakan polisi dan strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kegagalan dalam mencegah eskalasi dan penekanan pada agama (antar-agama dan sektarian) sebagai ciri dan bingkai konflik mempersulit pemolisian karena
memicu politik identitas.
Polisi di Bangil dan di Sampang melakukan tugas-tugas pemolisian yang relevan dengan gangguan keamanan dan ketertiban
yang timbul dari konflik sektarian. Di Bangil, polisi dapat menjalankan tugas sebagai kekuatan yang menciptakan keamanan dan
ketertiban karena didukung pemda dan tokoh-tokok agama yang
dominan. Di Sampang, polisi tidak dapat menjalankan tugas se­
bagai kekuatan yang menciptakan keamanan dan ketertiban karena
tidak didukung, dan bahkan, dalam insiden tertentu, dirongrong
oleh pemda dan tokoh agama yang seringkali menjadi bagian dari
pihak-pihak yang bertikai.
Dalam konflik sektarian, strategi pihak-pihak yang bertikai me­
mengaruhi peran yang dapat dimainkan polisi. Di Bangil, pihak-
Pelajaran dari Delapan Kasus: Beberapa Kesimpulan
311
pihak yang bertikai memberi kesempatan kepada Polisi melaksanakan tugas mereka memelihara keamanan dan ketertiban. Di
Sampang, pihak-pihak yang bertikai, beserta sekutu dan pendukung mereka, menentang peran polisi kecuali sebagai pendukung
terhadap tujuan pihak-pihak yang bertikai.
Variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada
strategi pemolisian yang dipakai polisi dan strategi yang diguna­
kan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kegagalan dalam mencegah
eskalasi dan penekanan pada agama (antaragama dan sektarian)
sebagai ciri dan bingkai konflik mempersulit pemolisian karena
memicu politik identitas.
Pemolisian Konflik Tempat Ibadat
Riset ini menunjukkan bahwa konflik-konflik terkait tempat ibadat
tidak hanya terjadi di masyarakat-masyarakat yang mayoritasnya
memeluk agama Islam (dalam kaitannya dengan pembangunan
gereja), tetapi juga di masyarakat-masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Kristen atau Katolik (dalam kaitannya dengan
pembangunan masjid). Ini tampak jelas dari kasus-kasus yang terkait dengan pembangunan gereja oleh jemaat HKBP Filadelfia di
Bekasi, pembangunan gereka oleh jemaat GKI Yasmin di Bogor, dan
pembangunan masjid baik di Ende maupun Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Isu dukungan rencana pembangunan tempat ibadat sebagaimana diatur dalam regulasi pendirian tempat ibadat, baik PBM 2006
maupun regulasi sebelumnya, sering digunakan sebagai senjata
bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menghambat pembangunan
tempat ibadat. Hal ini terjadi tidak hanya menyangkut pembangunan gereja tetapi juga pembangunan masjid. PBM 2006 juga melemahkan mekanisme-mekanisme kerja sama di antara masyarakat
yang bersifat lintas-agama, yang sudah ada sebelumnya. Ini terutama tampak di Ende dan Kupang, di mana masyarakat terbiasa
bergotong-royong membangun tempat ibadat. Hal itu berhenti,
dan bahkan berubah menjadi sengketa, setelah PBM 2006 diperkenalkan.
Intensitas konflik-konflik terkait pembangunan tempat ibadat
secara umum lebih rendah dibanding konflik-konflik sektarian.
312
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
Sejauh ini, konflik-konflik ini tidak menimbulkan korban jiwa, se­
perti yang terjadi pada konflik sektarian. Para pihak dalam konflikkonflik ini masih bisa menahan-diri, meskipun di Bogor, Bekasi dan
Kupang, tindakan kekerasan berskala rendah telah terjadi seperti
pelemparan telur busuk dan air kotor.
Kasus-kasus sengketa tempat ibadat dalam riset ini belum terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian sebagian kasus masih dalam tahap negosiasi, yaitu kasus Masjid Nur Musafir di Batuplat, Kupang,
dan Masjid Abdurahman di Ende. Sebagian kasus lainnya telah
memasuki atau melewati tahap penyelesaian melalui jalur hukum
tapi masih menggantung, khususnya karena pemerintah mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan pengadilan.
Dalam kasus GKI Yasmin, misalnya, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa IMB gereja sah. Namun, atas dasar pertimbangan
keamanan, ketertiban dan dugaan pemalsuan tandatangan dalam
proses perizinan, Pemerintah Kota Bogor mencabut IMB tersebut.
Dalam tingkatan yang berbeda, semua kasus konflik terkait
tempat ibadat melibatkan isu kristenisasi dan islamisasi. Ini tampak dari wawancara dengan tokoh-tokoh di kedua komunitas dan
aparat kepolisian. Di Bekasi (HKBP Filadelfia) dan Bogor (GKI
Yasmin), tokoh-tokoh yang menentang pembangunan gereja mengkhawatirkan kristenisasi, misalnya oleh kalangan evangelis. Sebaliknya, di Ende dan Kupang, tokoh-tokoh yang menentang pembangunan masjid mengkhawatirkan islamisasi, khususnya yang
terkait dengan pengaruh Islam radikal.
Pada kasus-kasus tertentu, konflik-konflik terkait tempat ibadat
beririsan dengan sentimen etnis tertentu atau kedudukan satu pihak yang bertikai dalam etnis tertentu. Di Bekasi, penolakan atas
gereja HKBP, yang terkait dengan etnis Batak, dilakukan oleh warga
masyarakat yang mayoritasnya beretnis Betawi. Sementara itu, di
Ende, konflik terkait tempat ibadat diperumit oleh fakta bahwa penolakan atas pembangunan masjid dilakukan oleh mayoritas warga
Katolik biasa terhadap inisiatif seorang musalaki (kepala adat) yang
Muslim.
Ada indikasi kuat bahwa ekspose media massa mengenai penolakan mayoritas Muslim atas pendirian gereja di Jawa (Bekasi dan
Bogor) ikut mendorong tumbuhnya penolakan mayoritas Kristen
Pelajaran dari Delapan Kasus: Beberapa Kesimpulan
313
dan Katolik atas pembangunan masjid di Ende dan Kupang. Ini
memperlihatkan efek menular dari sengketa terkait tempat ibadat
di satu tempat ke tempat lainnya, misalnya dari Bogor dan Bekasi
ke NTT.
Dalam semua kasus konflik terkait tempat ibadat ini, aparat kepolisian terlibat penuh sebagai aparat yang memelihara keamanan
dan ketertiban di masyarakat. Tingkat keterlibatan mereka tergantung kepada derajat konflik yang sedang diatasi. Dalam kasus
HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin, tingkat keterlibatan mereka sa­
ngat tinggi, ditandai oleh kehadiran mereka pada setiap hari minggu ketika jemaat menjalankan ibadat di lokasi yang disengke­takan.
Sementara itu, dalam kasus konflik terkait masjid di Ende dan
Kupang, keterlibatan polisi masih dalam rangka memediasi pihakpihak yang bertikai, meskipun sesekali sejumlah aparat kepolisian
diturunkan untuk mengamankan satu peristiwa penting.
Pemolisian Konflik Sektarian
Riset ini menunjukkan bahwa dalam dua kasus konflik sekta­rian
yang melibatkan warga Ahmadiyah, yaitu Manis Lor, Kuningan,
dan Cikeusik, Pandeglang, salah satu ketidakselarasan yang me­
nyertai konflik adalah perbedaan keyakinan dan praktik keagama­
an di antara pihak-pihak yang bertikai. Perbedaan ini menjadi basis
bagi mobilisasi pihak-pihak yang bertikai dalam rangka mencapai
tujuan masing-masing. Akan tetapi, strategi utama yang diguna­
kan adalah agresi, sehingga mobilisasi yang terjadi juga mobilisasi
dalam rangka menyerang dan bertahan dari serangan.
Dalam konteks mobilisasi di atas, pemolisian menjadi faktor
yang menentukan. Di Manis Lor, khususnya dalam konflik yang
terjadi pada 2010, polisi berhasil mengelola konflik sektarian, sehingga kekerasan sektarian yang terbuka, baik kekerasan terhadap
kelompok Ahmadiyah maupun kekerasan yang dilakukan kelompok Ahmadiyah, dapat diperkecil dan dihindari. Di Cikeusik, kehadiran kelompok massa anti-Ahmadiyah yang jauh lebih besar
tidak diantisipasi polisi sehingga kekerasan terjadi dan melibatkan
kedua pihak yang bertikai.
Dalam kasus konflik sektarian yang melibatkan kelompok Sunni
dan Syiah, yaitu di Sampang dan Bangil, perbedaan keyakinan dan
314
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
praktik keagamaan juga ada sejak awal formasi konflik. Selain itu,
perbedaan menjadi basis mobilisasi pihak-pihak yang bertikai, baik
pihak Sunni maupun Syiah. Bedanya, di Sampang, tampak bahwa
kelompok Sunni tampak monolit dan kompak, melibatkan unsurunsur kepemimpinan seperti kelas kiyai, termasuk yang diorgani­
sasi dalam MUI dan BASSRA, dan bupati. Kelompok Syiah juga
berpendirian kuat dan bersedia melakukan kekerasan – termasuk
dalam rangka membela diri.
Dalam situasi konflik tingkat tinggi di atas, polisi tidak dapat
mengurungkan niat pihak-pihak yang bertikai melakukan agresi
dan tidak memiliki kekuatan pengimbang yang memadai ketika
kekerasan berlangsung di Sampang pada Desember 2011 dan Agustus 2012. Sebaliknya, di Bangil, kelompok Sunni anti-Syiah tidak
monolit, dan dalam beberapa insiden protes dan kekerasan hanya
direpresentasikan satu kelompok minoritas. Kelompok Syiah dapat
melawan dan membela diri, tetapi juga bersedia menggunakan
cara-cara yang lebih lunak. Pemda bersikap netral. Polisi tetap
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas yang sebenarnya
juga dilaksanakan polisi di Sampang.
Konflik sektarian intra-Muslim lebih keras dibanding konflik
tempat ibadat. Insiden di Cikeusik menimbulkan tiga korban tewas
dan di Sampang satu. Ini adalah preseden penting dalam sejarah
konflik dan kekerasan sektarian di Indonesia. Korban yang jatuh
adalah dari kelopok Ahmadiyah dan Syiah, dalam pertarungan
yang tidak seimbang, bukan karena mereka tidak melawan termasuk dalam rangka membela diri. Selain itu, kerusakan harta benda
tampak dari puluhan rumah warga Syiah yang terbakar di Sampang, dan kenderaan milik warga Ahmadiyah di Cikeusik. Warga
Syiah yang di Sampang harus mengungsi dari kampung halaman
mereka, baik karena alasan keamanan, karena rumahnya terbakar
habis, atau dua-duanya. Pengungsian juga menjadi salah satu dampak konflik yang tampak dalam konflik sektarian dan tidak dalam
konflik tempat ibadat.
Konflik sektarian intra-Muslim yang berlangsung dengan relatif
damai terjadi karena pihak-pihak yang bertikai dapat menahan diri
dan polisi serta pemerintah daerah memainkan peran ketiga yang
dapat meredam dan menangkal. Di Bangil, baik kelompok Syiah
Pelajaran dari Delapan Kasus: Beberapa Kesimpulan
315
maupun Sunni dapat menahan diri dari tindakan agresif yang
keras yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta
benda yang meluas karena tokoh agama di kedua belah pihak berperan mengendalikan unsur-unsur di dalam tubuh masing pihak.
Polisi dan pemerintah daerah berkoordinasi dan aktif mencegah
kekerasan. Di Manis Lor, polisi bisa menunjukkan determinasi yang
kuat dalam mencegah kekerasan yang lebih tinggi dan meluas di tahun 2010 antara lain karena belajar dari kekurangan dan kelemahan
dari pemolisian dalam konflik sebelumnya khususnya pada 2007.
Dalam konflik sektarian, ada dua jenis kekerasan yang terjadi,
yaitu kekerasan mayoritas terhadap minoritas dan kekerasan yang
dilakukan minoritas. Kelompok-kelompok penentang Syiah dan
Ahmadiyah menggunakan kekerasan dengan melakukan agresi.
Kekuatan mereka jauh lebih besar karena jumlahnya jauh lebih
banyak dari jumlah kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Di lain pihak,
kelompok minoritas Syiah dan Ahmadiyah bersedia menggunakan
agresi dan kekerasan, yaitu dalam rangka membela diri. Hasilnya
adalah bentrokan yang tak seimbang. Di balik bentrokan yang tak
seimbang ini ada kesediaan pihak-pihak yang bertikai, baik minoritas maupun mayoritas, untuk melakukan kekerasan dan agresi
dalam pertarungan yang juga berakhir tak seimbang.
Tindakan Pemolisian Konflik Agama
Berdasarkan kasus-kasus yang dikaji, polisi berhasil mencegah konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan dalam sejumlah kasus
konflik keagamaan tertentu, namun gagal mencegah terjadinya kekerasan dalam sejumlah kasus lain. Secara umum aparat kepolisian
berhasil mencegah terjadinya kekerasan ketika mereka menangani
kasus-kasus konflik terkait pendirian tempat ibadat seperti pada
kasus HKBP Filadelfia di Kabupaten Bekasi, GKI Yasmin di Kota Bogor, Masjid Nur Musafir di Kota Kupang, dan Masjid Abdurrahman
di Kabupaten Ende. Adapun ketika menangani konflik sektarian
(intra-Muslim), polisi berhasil mencegah terjadinya bentrokan atau
kekerasan ketika menangani kasus komunitas Ahmadiyah di Manis
Lor, Kabupaten Kuningan, dan kasus komunitas Syiah di Bangil,
Pasuruan, namun gagal mencegah terjadinya kekerasan ketika
me­nangani kasus komunitas Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten
Pandeglang, dan kasus komunitas Syiah di Sampang, Jawa Timur.
316
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
Pada tahap preemtif, polisi terlihat telah menjalankan fungsi
intelijen secara memadai. Hampir dalam semua kasus, petugas intelijen bekerja setiap hari dan memberikan laporan situasi kepada
pimpinan, baik di tingkat Polsek maupun Polres. Selain itu, polisi
juga memanfaatkan jaringan informan yang dimiliki di kalangan
masyarakat. Di sebagian tempat, polisi juga telah memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi untuk mendukung tugas intelijen. Misalnya, di Kabupaten Bekasi, petugas intelijen Polresta
Bekasi memberikan laporan mutakhir mengenai perkembangan
suatu kasus melalui BBM (Blackberry Messenger) meski kemudian
mereka juga diwajibkan untuk menuangkan laporannya dalam
bentuk tertulis.
Terkait dengan kinerja intelijen dalam kasus Ahmadiyah di Ci­
keusik, Pandeglang, hal yang perlu dikemukakan ialah petugas intelijen tidak berhasil memperoleh informasi yang akurat mengenai
potensi jumlah massa anti-Ahmadiyah yang berencana mendatangi
rumah milik jemaat Ahmadiyah serta kehadiran beberapa jemaat
Ahmadiyah di rumah tersebut. Informasi yang tidak akurat ini turut menyumbang pada terlambatnya antisipasi pengamanan yang
dilakukan pihak kepolisian sehingga bentrokan pada 6 Februari
2011 antara belasan jemaat Ahmadiyah dan ribuan massa antiAhmadiyah tidak dapat terhindari.
Selain kerja intelijen, pada tahap preemtif polisi juga melakukan
tugas pembinaan masyarakat (binmas). Mereka berupaya meredam
ketegangan dan mencegah terjadinya bentrokan dan kekerasan
dengan mendatangi pihak-pihak bertikai maupun menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk memediasi pihak-pihak
bertikai.
Hampir seluruh kasus konflik keagamaan yang dikaji telah
me­masuki tahap terjadinya aksi mobilisasi massa dalam jumlah
mencapai ratusan, bahkan ribuan, kecuali dalam kasus konflik
pembangunan Masjid Nur Musafir di Kota Kupang dan Masjid
Abdurrahman di Kabupaten Ende. Perkiraan mengenai jumlah
massa bertikai yang akan dihadapi menjadi salah satu pertimbangan polisi dalam memutuskan berapa jumlah dan kesatuan petugas
yang akan dikerahkan dalam melakukan pengamanan. Selain itu,
kondisi lokasi titik konflik dan tingkat aksesabilitasnya juga men-
Pelajaran dari Delapan Kasus: Beberapa Kesimpulan
317
jadi pertimbangan penting lainnya.
Dalam seluruh kasus yang dikaji, tingkat kesatuan aparat kepolisian yang dikerahkan, baik pada tahap pencegahan maupun
penanganan konflik telah melibatkan level Polsek, Polres hingga
Polda. Dari segi kesatuan, tindak pemolisian melibatkan lintas ke­
satuan aparat kepolisian yang ada, seperti unit/satuan intelijen dan
keamanan, unit/satuan binmas, unit/satuan reserse kriminal, unit/
satuan lalu-lintas, dan satuan samapta bhayangkara. Untuk kasuskasus yang mengalami eskalasi, polisi juga mengerahkan satuan
dalmas (pengendalian massa), raimas (pengurai massa) dan brigade mobil (brimob). Unsur dari aparat TNI juga dilibatkan dalam
beberapa kasus. Selain itu, untuk kasus-kasus konflik tempat ibadat, penanganan juga melibatkan aparat dari Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP).
Kecuali untuk kasus konflik tempat ibadat di Kabupaten Ende
dan Kota Kupang yang belum melibatkan massa dalam jumlah
besar, jumlah aparat kepolisian yang dikerahkan untuk menangani
kasus-kasus konflik tempat ibadat berkisar antara 400 hingga 600
personil. Sedangkan untuk menangani konflik sektarian, jumlah
aparat kepolisian yang dikerahkan bisa mencapai ribuan.
Dalam kasus konflik sektarian, hal yang penting dicatat ialah
perbedaan dalam hal waktu (timing) pengerahan aparat kepolisian.
Pada kasus konflik terkait komunitas Ahmadiyah di Manis Lor
Kuningan maupun komunitas Syiah di Bangil Pasuruan, jumlah
aparat keamanan dalam jumlah cukup besar telah dikerahkan pada
tahap pencegahan sebelum terjadinya mobilisasi massa. Adapun
dalam kasus konflik terkait komunitas Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang maupun komunitas Syiah di Sampang Madura, mobilisasi
aparat keamanan dalam jumlah besar baru dilakukan setelah terjadi
bentrokan dan kekerasan. Perbedaan pada dua kasus yang terakhir
ialah untuk kasus Cikeusik Pandeglang, seperti telah disebut di
atas, aparat keamanan tidak berhasil memperoleh informasi yang
akurat dan memadai mengenai potensi jumlah massa yang akan
datang, sedangkan untuk kasus Sampang Madura, informasi tentang adanya mobilisasi massa tampaknya tidak digunakan untuk
melakukan antisipasi yang memadai.
Dalam seluruh kasus, polisi terlihat berupaya memosisikan diri
318
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
sebagai pihak yang netral, tidak memihak salah satu pihak yang
bertikai. Kendati demikian, oleh pihak-pihak yang terlibat dalam
konflik, polisi cenderung dipersepsikan tidak bersikap netral.
Dalam seluruh kasus, polisi terlihat berusaha mengedepankan
tindak pemolisian yang bersifat persuasif. Dalam sebagian kasus,
pimpinan Polri setempat mengambil kebijakan untuk tidak membekali petugas dengan senjata, baik pentungan, tameng maupun
senjata api, seperti dalam kasus konflik tempat ibadat HKBP Fila­
delfia. Meskipun ada petugas bersenjata api, seperti yang berasal
dari satuan Brimob, mereka biasanya ditempatkan dalam posisi
paling belakang dalam barisan pengamanan, atau dikirim setelah
episode kekerasan usai. Alasan umum yang digunakan pihak kepolisian ialah tindakan represif dihindari karena mereka tidak ingin
memperparah konflik atau mendorong eskalasi konflik lebih jauh.
Tindakan aparat kepolisian yang persuasif ini justru dipandang
sebagian pihak sebagai indikasi ketidaktegasan pihak aparat keamanan dan kelemahan dalam soal penegakan hukum.
Dalam sebagian kasus, tindak pemolisian ada yang telah mencapai tahap penegakan hukum (gakkum). Dalam kasus HKBP Filadelfia Tambun Bekasi, polisi telah memroses laporan pengaduan dari
kedua belah pihak yang bertikai. Dalam kasus konflik sektarian
terkait komunitas Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, polisi telah
memroses kasus tindak kekerasan, yang selanjutnya telah memasuki pengadilan dan mendapatkan putusan hukum. Dalam kasus
komunitas Syiah di Sampang Madura, polisi juga melakukan pene­
gakan hukum secara pilih-pilih. Pimpinan Syiah Tajul Muluk telah
diproses polisi dan dibawa ke pengadilan, begitu pula pembunuh
Hamamah, warga Syiah yang tewas dalam kekerasan Sunni-Syiah
di Sampang pada 26 Agustus 2012.
Faktor-faktor di luar Pemolisian
Dari observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh
masyarakat dan polisi yang terlibat dalam semua kasus konflik keagamaan, riset ini menemukan beberapa kesimpulan penting yang
tak langsung terkait dengan aspek pemolisian:
1. Khususnya pemerintah lokal, tetapi juga masyarakat sipil pada
umumnya, lembaga legislatif, pengadilan, dan media massa
Pelajaran dari Delapan Kasus: Beberapa Kesimpulan
319
dapat membantu meredakan atau memperparah konflik. Da­
lam kasus konflik sektarian, keberpihakan pemerintah daerah
kepada satu pihak telah memperparah konflik dan mempersulit
pemolisian. Ini tampak pada kasus-kasus Sampang, Cikeusik,
dan Manis Lor, di mana pemerintah daerah berpihak pada kelompok mayoritas. Pengecualiannya adalah konflik sektarian di
Bangil, Pasuruan, di mana pemerintah daerah bertindak netral
dan pemolisian dapat berlangsung lebih mudah.
2. Selaras dengan kesimpulan butir (1) di atas, dalam konflik terkait tempat ibadat, keberpihakan pemerintah daerah pada ma­
yoritas Muslim (Bekasi dan Bogor) atau pada minoritas Muslim
(Kupang) juga memperparah konflik dan mempersulit pemolisian. Pengecualiannya adalah konflik terkait pembangunan
masjid di Ende, di mana pemerintah daerah bersikap netral.
Jika penyelesaian konflik terakhir ini berlarut-larut, penyebabnya adalah kurangnya perhatian atau ketegasan pemimpin tertinggi di daerah, di mana bupati (Katolik) dan wakilnya (Muslim) kini maju sebagai calon bupati dalam tiket yang terpisah.
3. Peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan politik lokal,
khususnya pilkada, secara umum makin memperburuk penyelesaian konflik keagamaan dalam kedua kategorinya sekaligus.
Ini dalam dua pengertian. Pertama, para calon yang ikut dalam
pilkada, baik petahana maupun lawan-lawannya, umumnya
cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok mayoritas,
yang mempersulit penanganan atas sengketa dan pemolisiannya. Kedua, perhatian pemerintah daerah pada konflik keagamaan kurang. Ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan
bukan merupakan isu yang menentukan dalam politik lokal.
4. Tidak ada kesimpulan khusus yang dapat ditarik dari sisi gender dalam pemolisian konflik-konflik keagamaan. Tapi, berbeda
dari anggapan umum mengenai pasifnya kaum perempuan,
peran mereka cukup menonjol di hampir semua kasus (kecuali
Cikeusik), mewakili sekaligus kedua pihak yang bersengketa. Di
Bekasi dan Bogor, kaum perempuan cukup aktif berpartisipasi
dalam protes untuk menunjukkan sikap pro- atau anti-gereja.
Dalam konflik Ende dan Kupang, gambarannya juga demikian.
Yang dapat digarisbawahi secara khusus adalah kepemimpinan
320
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
mantan Kapolres Kuningan, AKBP Yoyoh Indayah, yang dengan
efektif berhasil mencegah terjadinya aksi-aksi kekerasan antiAhmadiyah. Meskipun sebagai pribadi mengaku menolak Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam, dia sebagai pimpinan polisi
di tingkat lokal bersikap netral dalam menangani konflik ini.
5. Meskipun sebagian besar tidak menimbulkan korban jiwa, kecuali dalam kasus anti-Ahmadiyah di Cikeusik dan anti-Syiah
di Sampang, konflik-konflik keagamaan yang dipelajari dalam
riset ini memakan ongkos sosial dan ekonomi yang tinggi,
yang hanya bisa diatasi oleh hilangnya akar-akar konflik secara menyeluruh. Sebagai gambaran, polisi di Bekasi rata-rata
mengerahkan 200 personil setiap minggu. Sementara di Bogor,
polisi mengerahkan rata-rata 600 personil setiap minggu selama
dua tahun terakhir. Jumlah ini bisa berkurang atau bertambah
dalam masa-masa tertentu sesuai kebutuhan.***
11
Belajar dari Pemolisian yang Baik
Rekomendasi
Berdasarkan paparan dan analisis pada bab-bab yang lalu, pada
bab ini kami akan menyampaikan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi ini berturut-turut akan ditujukan khusus kepada: (1) para
pihak yang bertikai; (2) polisi; (3) pemerintah daerah; (4) organisasi
masyarakat sipil dan FKUB; dan (5) media massa. Rekomendasi
akan dibagi kepada dua kelompok berdasarkan jenis konflik, yaitu
konflik sektarian dan konflik tempat ibadat. Seperti tampak di
bawah ini, ada beberapa rekomendasi di bidang penanganan konflik sektarian yang mirip dengan rekomendasi penanganan konflik
tempat ibadat. Akan tetapi, sebagian besarnya berbeda, dan karenanya, rekomendasi untuk penanganan kedua jenis konflik dikelompokkan terpisah.
Rekomendasi yang diangkat dari penelitian tentang pemolisian
konflik keagamaan ini tidak hanya ditujukan kepada polisi. Seperti
diuraikan pada bagian pendahuluan, riset ini memeriksa beberapa
faktor atau variabel yang memengaruhi pemolisian konflik sekta­
rian dan tempat ibadat. Selain insiden konflik sektarian dan tempat
ibadat yang ditempatkan di dalam masyarakat tempatnya terjadi,
riset ini juga memeriksa pengaruh dan peran politik lokal, hubung­
an antara polisi dan pihak-pihak yang berkonflik, dan opini publik
dalam proses pemolisian konflik sektarian dan tempat ibadat.
321
322
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
Selaras dengan hal di atas, rekomendasi di bawah ditujukan
kepada beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam proses
pemolisian konflik sektarian dan tempat ibadat. Pemolisian konflik
sektarian dan tempat ibadat harus melibatkan pihak yang lebih
luas, seperti pemda, masyarakat sipil, dan, yang lebih penting,
pihak-pihak yang bertikai. Ini selaras dengan pendekatan yang
disebut dengan “pemolisian majemuk” (plural policing), yang me­
nempatkan polisi sebagai bagian dari, dan dalam koordinasi dan
kerja sama dengan, pihak-pihak relevan lainnya.
Rekomendasi untuk Pihak-pihak yang Bertikai
Penanganan Konflik Sektarian
1. Tingkatkan pergaulan dan interaksi sosial di antara para pemeluk agama yang berbeda dan di antara pemeluk sekte-sekte
atau aliran-aliran yang berbeda di dalam satu agama. Peningkatan pergaulan dan interaksi tersebut dapat dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari maupun dalam asosiasi dan lembaga
yang anggotanya berasal dari latar belakang keagamaan dan
aliran yang berbeda-beda. Kontak dan pergaulan antar-iman
dan/atau antar-sekte dapat menjadi kerangka membicarakan
masalah yang timbul, termasuk konflik sektarian. Sebaliknya,
pergaulan, interaksi, dan komunikasi yang kurang di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama dan sekte
dapat menyebabkan konflik cepat meningkat dan melebar.
2. Jangan hanya memfokuskan diri pada dogma dan pemahaman
yang ekslusif, tetapi juga pada etika humanisme dan rasa kebangsaan. Dogma bersifat membedakan dan memisahkan, sedang etika humanisme, termasuk yang ditopang ajaran agama,
mempertemukan. Bayangkan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, yang warganya hidup berdampingan
dan saling memahami, serta dapat menangani masalah dan
konflik dengan cara-cara damai dan nirkekerasan.
3. Hindari main hakim sendiri ketika dihadapkan kepada ma­salah
atau konflik sektarian yang bersumber dari, atau berhubungan
dengan, perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan. Tindakan main hakim sendiri akan menimbulkan kekerasan dan
jatuhnya korban manusia – baik yang tewas, luka-luka, maupun
Belajar dari Pemolisian yang Baik: Rekomendasi
323
mengungsi – dan harta benda – pengrusakan dan pembakaran
rumah dan fasilitas lain. Tindakan main hakim sendiri juga menyebabkan konflik menjadi meluas, rekonsiliasi menjadi sulit,
dan berkembangnya persepsi bahwa masyarakat agama tidak
mendukung perdamaian dan demokrasi.
4. Lakukan pemolisian internal (internal policing) dengan mengen­
dalikan pengikut, anggota, atau warga masing-masing supaya
tidak melakukan aksi kekerasan dan main hakim sendiri. Baik
tokoh agama mayoritas maupun minoritas sama-sama bertanggungjawab mendidik dan mendisiplinkan pengikut su­paya
memelihara perdamaian dan saling pengertian di masyarakat
yang majemuk. Sebaliknya, tindakan membiarkan dan menghasut akan memicu tindakan balasan yang menyebabkan hubung­
an antar-warga dan kelompok rusak. Tindakan kelompok mayo­
ritas yang main hakim sendiri di suatu tempat bisa dibalas
dengan tindakan main hakim sendiri oleh kelompok lain dan
di tempat lain ketika kelompok mayoritas di atas merupakan
kelompok minoritas.
5. Lakukan koordinasi dengan polisi, baik secara berkala maupun rutin, membicarakan potensi dan gejala ketidakselarasan
antar-sekte dan aliran keagamaan yang terjadi di masyarakat.
Koordinasi harus dilakukan semakin intensif ketika ketegangan
antar-sekte meningkat. Jika pihak-pihak yang berkonflik tidak
berkoordinasi dengan polisi, maka polisi tidak bisa mencegah
kekerasan dan menanggulanginya dengan tepat dan cepat.
6. Lakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (pemda), se­
perti Bupati dan Walikota, dan instansi terkait seperti Kesbang­
linmas dan Kementerian Agama. Pemda, selain polisi, adalah
representasi negara di tingkat lokal yang bertugas antara lain
melindungi warga negara tanpa pandang bulu keagamaan,
aliran, dan suku. Jika pihak-pihak yang bertikai tidak berkoordinasi dengan Pemda, maka Pemda tidak dapat mengambil
langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik dengan
tepat dan segera.
7. Lakukan koordinasi dengan FKUB dan organisasi masyarakat
sipil serupa, yang dapat menjadi forum dialog dan pertemuan
multipihak dalam rangka membina kesepahaman bersama.
324
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
Organisasi dan lembaga ini dapat memberikan bantuan yang
tidak memihak yang dapat menurunkan ketegangan dan mencari jalan keluar nirkonfrontasi dan nirkekerasan.
Penanganan Konflik Tempat Ibadat
1. Pihak-pihak yang bertikai perlu mengembangkan empati atau
kesadaran dan kepekaan terhadap komunitas agama lain yang
juga memiliki kebutuhan terhadap tempat ibadat. Selain itu,
komunitas-komunitas agama perlu meningkatkan solidaritas
atau rasa persatuan di antara mereka karena sama-sama meng­
inginkan dan membutuhkan tempat ibadat. Kerja sama antariman dalam membangun tempat ibadat bukan hal aneh di
Indonesia, dan tokoh maupun organisasi keagamaan perlu
mendukung praktik luhur ini, bukan sebaliknya, menentang
dan merintanginya, termasuk dengan menggunakan Peraturan
Bersama Menteri (PBM) 2006. Dukungan tersebut semakin diperlukan di tempat dan komunitas yang menghadapi masalah
pembangunan tempat ibadat.
2. Bangunlan tempat ibadat setelah, atau bersamaan dengan,
mem­bangun relasi dan hubungan antariman. Ada banyak tempat ibadat yang dibangun tanpa menimbulkan konflik, bahkan
masyarakat yang berbeda agama bersama-sama membangun
tempat ibadat agama tertentu. Dalam hal ini, pembangunan
tempat ibadat menjadi cerminan kohesi sosial di masyarakat
yang majemuk. Pembangunan tempat ibadat jangan hanya
dipandang sebagai pembangunan struktur bangunan, tetapi
didahului dengan pendekatan dan usaha menjalin relasi sosial
di masyarakat yang majemuk.
3. Cegah dan batasi konflik tempat ibadat supaya tidak meng­
alami eskalasi secara geografis. Konflik tempat ibadat harus
dicegah sedini mungkin karena bisa menular ke tempat lain.
Penolakan terhadap pembangunan gereja di suatu tempat
dapat menimbulkan atau meningkatkan penolakan terhadap
pembangunan masjid di tempat lain. Tindakan baku balas
semacam ini juga menyebabkan konflik tempat ibadat semakin
mencolok, merumitkan penanganan.
4. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan polisi. Koordinasi de­
Belajar dari Pemolisian yang Baik: Rekomendasi
325
ngan polisi harus dilakukan sejak awal, bukan sebagai penjaga
keamanan setelah konflik dan ketegangan meningkat. Polisi
dapat memberikan bantuan melalui penyuluhan, bimbingan
masyarakat, dan sosialisasi pendirian tempat ibadat di masyarakat yang majemuk. Program polisi seperti perpolisian masyarakat (Polmas) dan pemolisian berorientasi masalah (problem
oriented policing) dapat menjadi kerangka yang memungkinkan
kerja sama dan koordinasi polisi-masyarakat.
5. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah
be­serta aparat dan dinas terkait. Pemda adalah pihak yang berwenang dalam mencegah dan mengelola konflik di masyarakat,
termasuk konflik tempat ibadat. Koordinasi ini dilakukan melalui forum seperti Musrembang, musyawarah pimpinan daerah di berbagai tingkatan, dan forum-forum koordinasi lainnya.
6. Lakukan koordinasi dengan FKUB dan organisasi masyarakat sipil lainnya karena mereka bisa menyediakan forum untuk dia­log. FKUB, seperti disebut dalam Pasal 1 PBM 2006,
berkepentingan dengan usaha-usaha “membangun hubung­
an sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling
pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam
pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara RepublikTahun 1945.”
7. Hindari main hakim sendiri ketika dihadapkan kepada masalah atau konflik tempat ibadat. Tindakan main hakim sendiri
akan menimbulkan kekerasan dan kerusakan, dan dapat memicu tindakan balasan karena mayoritas di suatu tempat adalah
minoritas di tempat lain, menimbulkan lingkaran vigilantisme
militan yang menodai solidaritas kebangsaan dan mencoreng
nama baik agama dan aliran keagamaan yang mengaku membawa kebaikan dan perdamaian.
Rekomendasi untuk Polisi
Penanganan Konflik Sektarian
1. Meningkatkan perhatian terhadap konflik sektarian yang insidennya cenderung meningkat belakangan ini dan menim-
326
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
bulkan preseden baru, yaitu jatuhnya korban jiwa. Khu­susnya,
polisi perlu memerhatikan gejala dan sumber ketegangan antarsekte, cara dan teknik berhubungan dengan kelompok-kelompok di masyarakat yang majemuk di bidang agama dan aliran,
dan cara mengendalikan rumor dan ketegangan di masyarakat.
Jalankan koordinasi dengan aliran dan sekte yang sedang konflik, tanpa memandang aliran dan praktik keagamaan mereka.
2. Melakukan pendidikan terhadap anggota polisi mengenai ba­
gaimana bersikap dan bertindak menghadapi perbedaan aliran,
sekte, dan praktik keagaaan di masyarakat, termasuk hubung­
an antara mayoritas dan minoritas. Polisi harus menghindari
sikap dan pandangan yang berprasangka buruk (prejudice) terhadap sekte dan kelompok keagamaan tertentu di masyarakat,
termasuk yang bersumber dari fatwa dan peraturan eksekutif,
karena hal ini dapat mengganggu profesionalisme polisi.
3. Meningkatkan profesionalisme polisi dengan menegakkan
hukum secara tegas, terlepas dari pandangan pribadi polisi
me­ngenai suatu sekte dan aliran keagamaan, serta terlepas
dari tekanan massa salah satu pihak yang bertikai dalam konflik sektarian. Sediakan sanksi terhadap polisi yang tak tegas
mene­gakkan hukum dalam konflik sektarian, karena ancaman
hukum­a n dan sanksi akan mendorong polisi menegakkan
hukum dengan tegas dan profesional. Begitu juga, berikan
penghargaan dan promosi kepada anggota dan pimpinan polisi
yang profesional.
4. Menerapkan perencanaan dan pengambilan keputusan polisi
yang memungkinkan polisi secara cepat memobilisasi pasukan
dari berbagai level dan lokasi. Sebab, pengerahan dan kehadiran
pasukan polisi yang segera dan dengan jumlah yang memadai
jauh lebih diperlukan daripada penggunaan pasukan polisi
dalam jumlah banyak setelah kerusuhan ter­jadi. Insiden konflik
sektarian di Indonesia menunjukkan polisi tak bisa menerap­
kan kontrol yang segera karena tidak terbiasa memobilisasi dan
menampilkan diri dalam rangka mencegah kekerasan sekta­rian.
5. Hindari pendekatan dan cara-cara persuasi ketika ada ketegang­
an serius yang dapat mengarah kepada kekerasan sektarian
terbuka. Supaya kekerasan dapat dihindari, yang di­perlukan
Belajar dari Pemolisian yang Baik: Rekomendasi
327
bukan persuasi yang lembek dan impoten, tetapi deterrence
(langkah-langkah pencegahan dan penangkalan) yang kredibel,
yang ditunjukkan polisi sebagai unsur negara yang diberi mandat dan kewenangan menghukum pelanggar hukum, dengan
topangan kekerasan dan ancaman penggunaan kekerasan. Jika
polisi tidak menghukum pelaku tindakan main hakim sendiri,
maka polisi kehilangan alasan terpenting mengapa dia diperlukan di dalam suatu negara.
6. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka men­
cegah dan menanggulangi konflik sektarian. Koordinasi adalah
keharusan karena adanya kaitan, nexus, antara governance dan
keamanan di masyarakat. Koordinasi dilakukan secara rutin
melalui rapat dan forum musyawarah pimpinan, pertemuan
komunitas intelijen daerah, dan forum-forum formal dan informal lainnya. Pemerintah daerah yang bersatu dengan polisi
akan meningkatkan efek penangkal yang kredibel. Sebaliknya,
perpecahan akan membuka ruang bagi militansi intoleran, vigilantisme, dan penyakit masyarakat lainnnya.
7. Menggalang dukungan dari berbagai pihak terhadap tindakan
pemolisian, baik dalam rangka memberikan perlin­dungan kepada semua warga negara maupun dalam rangka menindak
tegas tindakan main hakim sendiri dan kekerasan sektarian.
Dukungan digalang sedini mungkin dari Pemda, FKUB, Komnas HAM, MUI, KWI, PGI, Parisada Hindu Dharma, Walubi,
Matakin, dan lembaga lain yang relevan, supaya masyarakat
luas menangkap pesan bahwa ada aliansi yang menentang kekerasan sektarian dan tindakan main hakim sendiri.
Penanganan Konflik Tempat Ibadat
1. Memahami fakta kemajemukan agama di masyarakat dan
me­lakukan perencanaan berdasarkan pemahaman tersebut.
Perkembangan pemukiman baru, hubungan antara masyarakat
setempat dan pendatang (khususnya ketika agama masyarakat
setempat berbeda dari agama pendatang), harus dilakukkan
dalam rangka “pulbaket” (pengumpulan bahan dan keterang­
an) dan binmas, khususnya di masyarakat yang dilanda konflik
tempat ibadat.
328
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
2. Menekankan pencegahan dalam penanganan konflik tempat
ibadat, dengan mendekati pihak-pihak yang bertikai supaya
tunduk kepada hukum yang berlaku, serta memelihara keamanan dan ketertiban. Beberapa mekanisme yang dimiliki
polisi, seperti negosiasi, bimbingan masyarakat, perpolisian
masyarkat, dan pemolisian berorientasi masalah (problem oriented policing) dapat digunakan dalam rangka pencegahan konflik
tempat ibadat, bukan hanya ketika atau setelah konflik terjadi.
3. Dalam menangani konflik tempat ibadat, polisi harus menggalang dukungan sedini mungkin dari Pemda, FKUB, dan masyarakat sipil supaya mendukung Polri melaksanakan tugas
mencegah konflik tempat ibadat, dan melakukan intervensi
ketika konflik terjadi.
4. Polisi harus menjalankan fungsinya sebagai penangkal (deterrence) terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan main
hakim sendiri dalam konflik tempat ibadat. Ini dilakukan de­
ngan menyampaikan ancaman yang kredibel, bahwa pelaku kekerasan dan main hakim sendiri akan ditangkap dan dihukum
dengan segera.
5. Mendukung unit dan satuan polisi di bawah, misalnya di ting­
kat Polsek dan pos polisi. Polisi adalah organisasi yang hierarkis dan karenanya arahan dan dukungan yang jelas dari atasan
akan meningkatkan moral dan mental anggota di bawah. Sebaliknya, tindakan lepas tangan dan buang badan dari pimpinan
akan menjatuhkan moral dan mental petugas. Perbaiki komunikasi antar-level di dalam organi­sasi Polri, sehingga evalua­si
dari pimpinan dan keputusan mengganti pimpinan Polri di
tingkat bawah dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan
kinerja pemolisian.
Rekomendasi untuk Pemerintahan Daerah (Pemda)
Penanganan Konflik Sektarian
1. Memahami fakta kemajemukan aliran dan sekte di masyarakat, walaupun mayoritas warga menganut satu agama atau
aliran mayoritas. Kepala eksekutif seperti bupati dan walikota mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, tetapi memimpin adalah untuk semua unsur masyarakat. Pemerintah
Belajar dari Pemolisian yang Baik: Rekomendasi
329
daerah harus memelaksanakan perannya melindungi semua
dan membina kerukunan umat beragama, seperti ditekankan
dalam undang-undang dan peraturan seperti PBM (Pasal 5 &
6 ayat 1).
2. Bertindak tidak memihak (netral) dan tidak pandang bulu (imparsial) dalam konflik sektarian supaya tidak terperangkap ke
dalam konflik sektarian di masyarakat yang menyulitkan pe­
nanganan dan penyelesaian konflik sektarian. Hindari penggunaan konflik sektarian untuk kepentingan politik seperti mencari dukungan dalam pilkada, karena hal ini akan melemahkan
otonomi negara sebagai pengelola konflik, dan negara menjadi
bagian dari masalah, bukan penyelesaian masalah.
3. Mendukung proses peradilan yang fair, atau memberikan due
process of law, kepada pihak-pihak, atau salah satu pihak, yang
bertikai dalam konflik sektarian. Hormati putusan pengadilan
dan Mahkamah Agung, dan jangan menciptakan ruang bagi
vigilantisme militan karena ini akan menjadi bibit masalah di
kemudian hari yang menyulitkan pemerintah.
4. Mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya memelihara
keamanan dan ketertiban dan menegakkan hukum dalam konflik sektarian. Dukungan tersebut bisa berupa keterlibatan dan
sinergi dalam joint operation (seperti melakukan perencanaan
bersama, tampil bersama di publik ketika melakukan intervensi, memberikan kontribusi dana dalam operasi pemulihan
keamanan dan ketertiban, dan lain-lain). Tanpa sinergi dan
operasi gabungan, kapasitas negara dalam memberikan perlindungan dan menangkal tindakan main hakim sendiri akan
lembek.
5. Menghindari tindakan mencari-cari alasan dan justifikasi terhadap ketiadaan tindakan pemerintah daerah dalam mena­ngani
konflik sektarian. Alasan seperti “konflik sektarian dan agama
adalah urusan pemerintah pusat” dan “kearifan lokal tidak
menginginkan pemerintah daerah melindungi hak asasi warga
negara” adalah dusta dan pengingkaran terhadap tanggung
jawab pemerintah daerah dalam melindungi warga negara
tanpa memandang latar belakang keyakinan dan praktik keagamaan mereka.
330
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
6. Jangan mengalah kepada tekanan dan fait accompli dari pihakpihak yang bertikai dalam konflik sektarian dengan harapan hal
itu akan meredakan dan mendiamkan mereka. Tindakan me­
ngalah dan appeasement dalam konflik sektarian seringkali me­
ngarah kepada eskalasi kekerasan dan polarisasi di masyarakat.
Hindari tindakan mengalah dengan membuat peraturan yang
merusak ke-bhinneka-an, toleransi, dan nasionalisme.
Penanganan Konflik Tempat Ibadat
1. Memahami fakta kemajemukan agama di masyarakat dan
kebutuhan komunitas agama-agama terhadap tempat ibadat.
Pemerintah daerah harus netral (tidak memihak) dan tidak
pandang bulu (imparsial) dalam konflik tempat ibadat. Konflik
tempat ibadat yang penanganannya berlarut-larut disebabkan,
antara lain, pemerintah daerah yang pandang bulu dan tak
netral.
2. Menghindari pembuatan peraturan dan surat keputusan eksekutif (Gubernur, Bupati, Walikota), misalnya yang merinci dan
menambah ketentuan PBM, karena peraturan tersebut dapat,
dan sudah, disalahgunakan untuk menghambat pendirian tempat ibadat.
3. Memfasilitasi pertemuan bina konsensus dalam rangka pembangunan tempat ibadat. Pertemuan ini, selain dihadiri pihak-pihak yang bertikai, juga dihadiri polisi dan wakil-wakil
masyarakat sipil. Tempatkan sengketa pembangunan tempat
ibadat dalam konteks penanganan masalah yang lebih luas,
karena konflik tempat ibadat selalu terkait dengan persoalanpersoalan lain seperti perubahan sosial di masyarakat, kohesi
sosial, dan tatakelola pemerintahan (governance).
4. Lakukan pendekatan kepada masyarakat luas yang bertujuan
meningkatkan suasana saling percaya di masyarakat dan antara masyarakat denga pemerintah. Konflik tempat ibadat terkait dengan perasaan takut dan khawatir dengan kehadiran
komunitas dan tempat ibadat yang berbeda atau baru. Rasa
kuatir dan takut tersebut adalah bagian dari usaha melindungi
diri dan kelompok. Pemerintah harus melakukan usaha serius
supaya kekuatiran hilang dan suasana saling percaya pulih, bu-
Belajar dari Pemolisian yang Baik: Rekomendasi
331
kan malah mengikuti kekuatiran salah satu pihak yang bertikai
dalam konflik tempat ibadat.
5. Mendukung Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban
dan menegakkan hukum dalam konflik tempat ibadat. Dukungan tersebut bisa berupa keterlibatan dalam tim gabungan
(tampil bersama di publik, terlibat dalam rembuk bersama,
memberi bantuan dana, dan sebagainya). Hindari pemahaman
yang salah bahwa konflik tempat ibadat adalah urusan Polri,
karena hulu konflik tempat ibadat seringkali berada di kawasan
pemerintahan.
6. Jangan mengalah kepada tekanan dan fait accompli dari pihakpihak yang bertikai dalam konfik tempat ibadat dengan harapan hal itu akan meredakan dan mendiamkan mereka. Tin­
dakan mengalah dan appeasement seringkali mengarah kepada
inkonsistensi kebijakan/peraturan dan polarisasi di masyarakat. Hindari tindakan mengalah dengan membuat peraturan
yang merusak ke-bhinneka-an, toleransi, dan nasionalisme, atau
dengan membatalkan izin (seperti IMB) yang telah dikeluarkan.
Rekomendasi untuk Organisasi Masyarakat Sipil dan FKUB
Penanganan Konflik Sektarian
1. Memperhatikan penanganan konflik sektarian di masyarakat
secara lebih luas, jangan hanya mengurusi aspek teknis pembangunan tempat ibadat. FKUB harus memfasilitasi dialog
dan kerja sama antar-kelompok masyarakat yang aliran dan
sektenya berbeda. FKUB harus berdiri di atas dan untuk semua
aliran dan sekte di masyarakat majemuk.
2. Mendukung Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban
dan menegakkan hukum dalam konflik tempat ibadat. Jadikan
polisi sebagai mitra utama. Dukungan tersebut bisa berupa
keterlibatan dalam tim dan operasi gabungan (tampil bersama
di publik, terlibat dalam rembuk bersama seperti perundingan
bina konsensus, dan sebagainya). Dukungan ini sangat berarti
bagi Polri, yang sangat memerhatikan opini publik ketika bertugas.
3. Memerhatikan bina damai di masyarakat majemuk, tidak memusatkan perhatian pada insiden konfik keagamaan semata.
332
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
Selain Pemda dan polisi, masyarakat sipil juga harus menopang
penanganan dan penyelesaian konflik sektarian dan mendukung lembaga antariman di masyarakat termasuk FKUB. Di
kota dan kabupaten yang FKUB-nya lemah atau tidak ada,
ma­syarakat sipil perlu mendukung pembentukannya atau pe­
nguatannya. Pemimpin organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya harus berusaha mencari jalan terbaik agar
konflik sektarian tidak bereskalasi menjadi aksi kekerasan.
4. Perhatikan, dukung, dan bantu organisasi atau jaringan anakanak muda lintas-agama dan lintas-sekte di kota dan kabupaten. Organisasi masyarakat sipil dan FKUB harus mendukung dan menampakkan jaringan anak muda lintas-agama dan
lintas-sekte yang selama ini tidak diperhatikan. Organisasi dan
lembaga masyarakat sipil lebih banyak memerhatikan pelaku
vigilantisme militan, dengan mengabaikan anak-anak muda
yang “tidak bermasalah” karena mendukung perdamaian dan
kerja sama sosial. Akibatnya, timbul kesan bahwa ruang publik
hanya diisi anak muda yang beringas dan tidak toleran.
5. Membuka perdebatan publik yang lebih luas di bidang hu­
bungan antar-agama dan aliran keagamaan, tempat fatwa, kontroversi sektarian, dan klaim kebenaran diperlakukan sebagai
pendapat dan opini yang setara dengan opini dan pandangan
non-sektarian. Opini yang disampaikan kepada publik dan
mengandung kebencian, ajakan kekerasan, dan diskriminasi,
dari mana pun datangnya, harus diperdebatkan secara terbuka
dalam rangka membela demokrasi Indonesia.
6. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan polisi ketika
menangani konflik sektarian di masyarakat.
Penanganan Konflik Tempat Ibadat
1. FKUB menjalankan fungsi yang lebih penting dan pokok, se­
perti disebutkan dalam PBM 2006 (Pasal 1 ayat 1-2, dan Pasal 9
ayat 1-5), jangan hanya berkutat pada aspek teknis persyaratan
pendirian tempat ibadat. FKUB dan organisasi masyarakat sipil
harus memperkuat rasa kebersamaan dan kesetaraan di tengah
kemajemukan masyarakat Indonesia.
2. FKUB perlu memperkuat dan memelihara konsolidasi internal
Belajar dari Pemolisian yang Baik: Rekomendasi
333
di dalam FKUB dan menghindari supaya tidak terpe­rangkap
dalam konflik pembangunan tempat ibadat.
3. Organisasi dan lembaga masyarakat sipil melakukan pe­nga­
wasan terhadap pemerintah dan polisi ketika mena­ngani konflik
dan sengketa tempat ibadat. Selain itu, lembaga masyarakat sipil
harus mengawasi politisi yang memanfaatkan konflik tempat
ibadat untuk kepentingan politik seperti pemilu di tingkat lokal.
7. Perhatikan, dukung, dan bantu organisasi atau jaringan anakanak muda lintas-agama di kota dan kabupaten, khususnya di
tempat yang dilanda konflik tempat ibadat.
4. Mendukung Polri dalam memelihara keamanan dan keter­
tiban dan menegakkan hukum dalam konflik tempat ibadat.
Dukung­an tersebut bisa berupa memberikan informasi, memfasilitasi dialog, dan lain-lain. Dukungan tersebut sa­ngat berarti
bagi polri, yang juga bekerja atas dukungan opini pubik.
5. Pemimpin organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah
dan lainnya tidak boleh berdiam diri di hadapan konflik tempat
ibadat. Merek harus berusaha mencari jalan terbaik agar konflik
tidak bereskalasi menjadi aksi kekerasan.
Rekomendasi untuk Media Massa
Penanganan Konflik Sektarian
1. Media massa harus memahami fakta kemajemukan aliran dan
sekte di masyarakat dan menjalankan profesinya sesuai dengan
pemahaman tersebut. Penggunaan label yang mencerminkan
penilaian dan partikularisme keagamaan, seperti “aliran sesat”,
harus dihindari.
2. Hindari sensasi dalam peliputan mengenai konflik sektarian.
Selain bertumpu pada 5W (what, who, where, when, dan why)
dan 1 H (how), media harus memperhatikan S (solusi) dan T
(titik temu). Gagasan dan inisiatif di bidang pengelolaan dan
transformasi konflik perlu dikedepankan kepada pembaca,
dari mana pun sumbernya. Media perlu mengambil sikap yang
secara sadar dan langsung mengangkat agenda rekonsiliasi dan
resolusi konflik sebagai prioritas peliputan konflik sektarian.
Pembaca juga tertarik dengan berita dan liputan rekonsiliasi
dalam konflik sektarian.
334
Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
3. Perhatikan perdamaian dan toleransi antar-sekte dan aliran keagamaan, jangan hanya meliput ketika konflik antar-kelompok
dan aliran terjadi. Buat liputan, reportase mendalam, atau laporan human interest tentang sekte dan aliran keagamaan yang
hidup berdampingan secara damai di berbagai kota dan tempat
di Indonesia. Kasus-kasus koeksistensi damai Sunni-Syiah atau
Sunni-Ahmadiyah di Indonesia lebih dominan daripada kasuskasus kekerasan, tetapi tidak diperhatikan dan diberitakan.
Tetapi, karena “rukun iman” media yang berbunyi “if it bleeds, it
leads”, media lebih tertarik dengan tindakan main hakim sendiri
yang dipertontonkan sekelompok kecil warga negara.
4. Liput proses penegakan hukum dalam kasus konflik sektarian,
dengan menekankan due process of law. Laporkan kepada pembaca apakah proses penegakan hukum dalam sistem peradilan
pidana dimanipulasi, sehingga merugikan salah satu pihak
atau korban dalam konflik sektarian.
5. Lakukan pengawasan terhadap polisi dan pemerintah daerah.
Buat laporan investigasi tentang peran pemerintah daerah,
birokrasi sipil, dan polisi dalam menangani masalah konflik
sektarian. Laporkan apakah lembaga-lembaga ini bertindak
partisan, tidak memberikan perhatian memadai dalam menye­
lesaikan konflik, atau malah menjadikan konflik sektarian se­
bagai kartu dalam kontestasi politik lokal seperti pilkada.
6. Melakukan pengawasan terhadap diri sendiri, khususnya terhadap media yang mengabaikan independensinya dan terperosok
ke dalam konflik sektarian sedemikian rupa sehingga menjadi
bagian dari konflik itu sendiri. Yang juga perlu diawasi adalah
media yang cenderung menghakimi dan menyebarkan permusuhan antar aliran dan paham keagamaan, atau yang membuat
sensasi dari konflik sektarian.
Penanganan Konflik Tempat Ibadat
1. Perhatikan kerja sama dan solidaritas dalam pembangunan
tempat ibadat. Buatlah liputan tentang kasus-kasus pembangunan tempat ibadat yang berlangsung tanpa masalah, atau kerja
sama masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang
agama dalam membangun tempat ibadat. Kalau perdamaian
Belajar dari Pemolisian yang Baik: Rekomendasi
335
sosial dan nirkekerasan tidak diliput, akan terbentuk kesan
umum bahwa pembangunan tempat ibadat selalu menimbulkan konflik dan kekerasan.
2. Berikan porsi peliputan yang memadai tentang peran polisi
dalam pemolisian konflik tempat ibadat, memuat perspektif
mereka tentang konflik dan cara mengatasinya. Laporkan
juga kendala dan keterbatasan yang dihadapi polisi dalam pe­
nanganan konflik tempat ibadat – mengapa mereka menghindari tindakan penegakan hukum, bagaimana koordinasi
dengan pemerintah daerah berlangsung atau tidak ber­langsung,
apa langkah dan tindakan yang dilakukan polisi terhadap
pihak-pihak yang bertikai, dan lain-lain.
3. Lakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, birokrasi
sipil, dan polisi ketika menangani konflik tempat ibadat. Buat
laporan investigasi tentang peran pemerintah daerah dan birokrasi sipil dalam menangani masalah pembangunan tempat
ibadat. Apakah pemerintah bertindak partisan, tidak memberikan perhatian memadai dalam menyelesaikan konflik, atau
malah menjadikan konflik tempat ibadat sebagai kartu dalam
kontestasi politik lokal seperti pilkada.
4. Melakukan pengawasan terhadap diri sendiri, khususnya terhadap media yang cenderung mewakili pandangan eksklusif
salah satu pihak yang bertikai dan yang menyebarkan permusuhan dalam konflik pembangunan tempat ibadat.***
Apendiks
Instrumen Pengumpulan Data
Riset Pemolisian Konflik Agama di Indonesia
Deskripsi Peristiwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tanggal peristiwa:
Lokasi peristiwa:
Jenis konflik: (tempat ibadat/sektarian)
Isu konflik:
Bentuk peristiwa: (penyerangan, perusakan, dsb)
Peristiwa pemicu:
Aktor yang terlibat:
a. Pihak Pertama (Penyerang/Pemrotes):
b. Pihak Kedua (Sasaran/Korban):
8. Alat/senjata yang digunakan:
9. Dampak:
a. Korban tewas
b. Korban luka-luka
c. Korban hilang
d. Korban mengungsi
e. Kerugian material (rumah, tempat ibadat, kendaraan,
ternak, fasum, toko/kios dsb.)
10. Apakah konflik ini baru atau pengulangan dari konflik lama:
337
338
Apendiks
Tindakan Pemolisian
1. Preemptif (untuk petugas intel polisi; atau informan lain yang
memiliki informasi mengenai kinerja intel)
a. Apakah Polri (unit intel) telah memperoleh informasi
tentang adanya ketegangan di masyarakat menyangkut
isu konflik tertentu sebelum konflik mengalami eskalasi
menjadi kekerasan?
b. Jika ya, berapa lama informasi mengenai adanya ketegangan itu telah diperoleh sebelum konflik mengalami
eskalasi menjadi kekerasan?
c. Tindakan apa yang dilakukan Polri setelah mendapat
informasi mengenai adanya ketegangan? Apakah ada
upaya Polri untuk mencegah ketegangan mengalami
eskalasi menjadi kekerasan? Misalnya mendatangi dan
menenangkan pihak-pihak bertikai? Mempertemukan/
memfasilitasi komunikasi kedua pihak yang bertikai?
Apa yang dilakukan unit bimmas dan humas Polri?
d. Dalam durasi konflik yang lama, apakah ada pergantian petugas Polri? Apakah informasi tentang potensi
suatu konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan
diberi dalam pengarahan kepada petugas baru?
2. Pencegahan (ketika telah terjadi mobilisasi/pengerahan massa)
a. Apakah Polri mengetahui adanya mobilisasi massa sebelum terjadinya peristiwa?
b. Jika ya, apakah Polri juga menerima informasi mengenai suatu konflik akan mengalami eskalasi menjadi kekerasan dari pihak yang bertikai (terutama pihak yang
akan menjadi sasaran kekerasan)?
c. Tindakan apa yang dilakukan Polri setelah mengetahui
terjadinya mobilisasi massa, khususnya ketika telah
diketahui massa membawa alat-alat yang diduga dapat
digunakan untuk tindak kekerasan? (membiarkan, me­
lakukan persuasi dalam rangka pencegahan, penguraian massa, represi?)
d. Siapa yang memiliki otoritas untuk mengerahkan petugas Polri dalam rangka melakukan pencegahan mobilisasi massa, pada tingkat apa (Polsek, Polres, Polda),
Apendiks
339
dan dalam kondisi apa?
e. Jika Polri melakukan pencegahan mobilisasi massa, ke­
satuan apa yang diterjunkan, berapa banyak personil
yang dikerahkan, dari tingkat apa (Polsek, Polres, Polda)?
3. Penanggulangan (saat terjadi peristiwa)
a. Unit apa saja yang diturunkan? Mengapa?
b. Petugas polisi yang diturunkan dalam kasus yang ditanyakan apakah dari Polsek, dari Polres, atau Polda?
Mengapa?
c. Berapa jumlah personil polisi yang dikerahkan? Apa­
kah jumlah itu memadai untuk menghadapi massa dari
pihak yang bertikai (penyerang)?
d. Jika Polri tidak mengerahkan jumlah personil yang memadai, mengapa?
e. Apakah pengerahan anggota Polri dalam jumlah yang
memadai dilakukan pada waktu yang tepat? Jika tidak,
mengapa?
f. Jenis-jenis tindakan pemolisian: datang, mencatat, mendokumentasikan, melakukan persuasi, melakukan tindakan represi.
g. Apa alasan yang dijadikan pertimbangan Polri tidak
me­lakukan tindakan represif terhadap massa yang pada
saat konflik berlangsung secara nyata telah melakukan
tindakan pidana (penyerangan, perusakan, pembakaran
dsb.)?
h. Mengapa Polri lebih sering memilih opsi evakuasi kor­
ban daripada melakukan tindakan represif terhadap
massa penyerang?
4. Proses hukum dan penanganan pasca bentrok/konflik: penangkapan, penahanan, penyidikan dan penyelidikan, membangun
kasus (sudah bekerja sama dengan kejaksaan: P21), sampai ke
pengadilan (sidang, vonis: dilihat ada demonstrasi apa tidak):
criminal justice system.
340
Apendiks
Pengetahuan Aparat Kepolisian
1. Apakah petugas Polri mengetahui Peraturan Kepala Polri No.
8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak
Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Apakah petugas Polri mengetahui bahwa hak-hak asasi berikut
ini termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam kondisi apapun?
o hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut
agamanya;
o hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap sesuai hati nurani;
3. Apakah petugas Polri mengetahui bahwa termasuk dalam ca­
kupan tugas Polri adalah menjamin hak-hak asasi warga se­
bagai berikut:
o hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan
mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di
muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh
diperbudak, memilih kewarga negaraan tanpa diskrimina­
si, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wi­
layah RI (Perkap 8/2009, Pasal 6 butir b);
o hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik,
rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
(Perkap 8/2009, Pasal 6 butir c);
o hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual (Perkap 8/2009, Pasal 6
butir h).
4. [Untuk kasus konflik tempat ibadat yang dikaji] apakah petugas Polri mengetahui Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang antara
lain mengatur soal pendirian tempat ibadat? Secara khusus,
apakah petugas Polri mengetahui syarat-syarat dan mekanisme
pendirian tempat ibadat?
5. [Untuk kasus konflik tempat ibadat yang dikaji] menurut petu-
Apendiks
341
gas Polri, mengapa konflik itu terjadi? Siapa saja pihak yang terlibat? Apakah pihak yang terlibat memiliki rekam-jejak dalam
sejarah konflik di lokasi peristiwa atau lokasi lainnya?
6. [Untuk kasus konflik tempat ibadat yang dikaji] apakah syaratsyarat pendirian tempat ibadat itu sudah terpenuhi? Apakah
proses pendirian sudah melalui mekanisme yang ditetapkan?
7. [Untuk kasus konflik tempat ibadat yang dikaji], jika syarat
pendirian tempat ibadat sudah terpenuhi, mekanisme pengurusan sudah sesuai, dan konflik tetap terjadi, menurut pengetahuan petugas Polri, faktor apa yang menjadi penyebabnya?
8. [Untuk kasus konflik sektarian] apakah anggota Polri mengetahui tentang UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama?
9. [Untuk kasus konflik sektarian] apa yang dipahami anggota
Polri tentang penyalahgunaan agama dan penodaan agama?
Apakah kasus-kasus konflik sektarian yang terjadi saat ini da­
pat dipandang sebagai kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama?
10. [Untuk kasus konflik sektarian] menurut petugas Polri, mengapa konflik sektarian terjadi? Siapa saja pihak yang terlibat?
Apakah pihak yang terlibat memiliki rekam-jejak dalam sejarah
konflik di lokasi peristiwa atau lokasi lainnya?
11. Apakah tindakan polisi dalam menangani konflik tempat ibadat sudah tepat? Apakah tindakan tersebut sesuai dengan ins­
trumen legal-formal dan instrumen internal kepolisian yang
ada?
12. Faktor pendukung dan penghambat apa yang dihadapi anggota Polri dalam menangani konflik sektarian dan konflik tempat ibadat?
13. Apa yang perlu dilakukan supaya kinerja Polri meningkat da­
lam menangani konflik sektarian/tempat ibadat?
Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri
1. Landasan perundang-undangan apa yang digunakan ketika
Polri bertindak dalam menangani konflik tempat ibadat dan
konflik sektarian?
2. Protap apa yang mengatur atau digunakan Polri ketika me­
342
Apendiks
nangani konflik tempat ibadat dan konflik sektarian? (Pulbaket,
Dumas, Dalmas, Ganunras, Gankuat, Ganki?)
3. Meski organisasi Polri memiliki karateristik sentralistik, apa
yang menyebabkan variasi dalam tindakan pemolisian konflik
tempat ibadat dan konflik sektarian? Apakah variasi itu terkait
struktur kelembagaan dan sumber daya Polri pada tingkat polsek, polres maupun polda?
4. Apakah Polri menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa
alternatif (mis. hukum adat)?
Budaya Kepolisian
1. Apa pandangan petugas Polri tentang demokrasi, HAM, kebebasan beragama, dan toleransi?
2. Apa persepsi Polri tentang peran Polri dalam sistem demokrasi? Peran Polri dalam melindungi HAM, kebebasan beragama,
dan toleransi?
3. Apakah anggota Polri memandang konflik yang melibatkan isu
agama lebih sensitif dibandingkan konflik jenis lainnya? Dan
apakah hal ini yang menyebabkan Polri merasa perlu bertindak
ekstra hati-hati dalam menangani konflik agama? Dan apakah
hal ini pula yang menyebabkan Polri jarang memilih strategi
represi ketika menangani konflik kekerasan terkait isu agama?
4. Apakah anggota Polri memiliki afiliasi keagamaan dengan kelompok agama mayoritas? Apakah afiliasi tersebut memengaruhi cara Polri melakukan tindak pemolisian?
5. Prasangka dan stereotip apa yang dimiliki anggota Polri tentang kelompok agama minoritas, termasuk kelompok agama
yang dipandang sesat oleh kelompok mayoritas?
6. Apakah menurut anggota Polri, kelompok agama minoritas (termasuk kelompok yang dianggap sesat) dapat hidup
berdamping­an dengan kelompok agama mayoritas? Ataukah
me­­reka harus ditempatkan atau tinggal dalam lingkungan
tersendiri?
7. Bagaimana Polri menyikapi pandangan kelompok agama ma­
yoritas kendati pandangan itu bertentangan dengan jaminan
konstitusi atas perlindungan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah? Apakah Polri dapat tetap mengedepankan
prinsip perlindungan atas hak beragama, berkeyakinan, dan
Apendiks
343
beribadah, kendati sikap ini bertentangan dengan pandangan/
sikap kelompok agama mayoritas?
Politik Lokal
1. Pemda dan DPRD: Apa statement aparat pemda dan anggota
DPRD di media lokal yang memperparah atau meredam konflik? Apakah insiden konflik tempat ibadat dan sektarian digunakan sebagai kartu dalam kontestasi politik lokal?
2. Kementerian agama: apa yang dilakukan, statemen publik yang
disampaikan? Apakah ada perbedaan sikap antara Kemenag
Kota/Kabupaten, Kanwil Kemenag Propinsi, dan Kemenag
Pusat?
3. [Untuk kasus konflik tempat ibadat] menurut Polri, apakah regulasi yang ada mengenai pendirian tempat ibadat bertentang­
an/membatasi hak beribadah umat beragama yang dijamin
konstitusi?
4. [Untuk kasus konflik tempat ibadat] menurut Polri, apakah
kebijakan dan sikap pemerintah daerah (walikota/bupati) tentang izin pendirian tempat ibadat tertentu memengaruhi cara
Polri dalam melindungi hak masyarakat untuk beragama dan
beribadah menurut agamanya?
14. [Untuk kasus konflik sektarian] apakah menurut Polri, regulasi
yang ada tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
sejalan atau bertentangan dengan prinsip perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin konstitusi?
5. [Untuk kasus konflik sektarian] apakah kebijakan pemerintah daerah (walikota/bupati) tentang aliran/kelompok agama
yang dinilai sesat/menyimpang/melakukan penodaan meme­
ngaruhi cara Polri dalam melindungi hak masyarakat untuk
beragama dan berkeyakinan atau melindungi kelompok minoritas?
Opini Publik
1. Apa peran dan tindakan yang dilakukan MUI setempat? MUI
Pusat? Bagaimana peran mereka secara keseluruhan? Apakah
ada perbedaan sikap antara MUI setempat dan MUI pusat?
1. Sinode dan Keuskupan: Apakah Sinode dan/atau Keuskupan
memberikan arahan yang meredam konflik atau memperparah
344
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Apendiks
konflik? Apakah statemen tokoh Sinode dan/atau Keuskupan menambah atau meningkatkan polarisasi di masyarakat
atau mengurangi polarisasi? Apakah tokoh Sinode dan/atau
Keuskupan memainkan peran bridging ketika konflik terjadi
atau tidak? Apakah ada usaha menciptakan kaitan antara konflik setempat dengan konflik yang lebih luas (di propinsi, di
Indonesia, di luar negeri)?
FKUB: apakah ada FKUB Kab/Kota di wilayah konflik terjadi? Apa perannya? Apakah ada perbedaan pandangan antara
FKUB Kab/Kota, Propinsi dan Pusat dalam menyikapi peristiwa konflik yang terjadi? Apakah ada lembaga antariman lainnya? Apa peran dan pandangannya?
Tokoh Muhammadiyah? Tokoh NU atau yang sealiran dengan
NU? Apakah mereka memberikan arahan yang meredam konflik atau memperparah konflik? Apakah statemen mereka menambah atau meningkatkan polarisasi di masyarakat atau mengurangi polarisasi? Apakah mereka memainkan peran bridging
ketika konflik terjadi atau tidak? Apakah ada usaha menciptakan kaitan antara konflik setempat dengan konflik yang lebih
luas (di propinsi, di Indonesia, di luar negeri)?
Media: Apa peran media dalam konflik sektarian dan tempat
ibadat? Apakah memihak salah satu pihak yang bertikai –
misal­nya pihak mayoritas? Apakah mereka memuat pandang­
an para penegak hukum seperti aparat polisi dan pengadilan?
Apakah mereka menjadi corong pihak-pihak yang bertikai atau
memberikan perspektif dan pemberitaan yang membantu penyelesaian masalah?
Apa peran LSM di masing-masing lokasi yang terlibat/terkait
dengan kasus tersebut?
[Untuk kasus konflik tempat ibadat] menurut Polri, apakah
pandangan dan sikap tokoh agama/organisasi keagamaan setempat tentang izin pendirian tempat ibadat tertentu dan hak
beribadah kelompok agama tertentu memengaruhi cara Polri
dalam melindungi hak masyarakat untuk beragama dan beribadah menurut agamanya?
[Untuk kasus konflik sektarian] menurut Polri, apakah pan­
dangan/fatwa tokoh/organisasi/majelis agama tentang aliran/
kelompok agama yang dinilai sesat/menyimpang/melakukan
Apendiks
345
penodaan memengaruhi cara Polri dalam melindungi hak masyarakat untuk beragama dan berkeyakinan atau melindungi
kelompok minoritas?
Interaksi antara Polisi dan Aktor Konflik
1. Apakah konflik sektarian atau tempat ibadat di lingkungan
kerja anda terjadi sekali atau berulang dalam beberapa tahun
terakhir?
2. Jika berulang, mengapa konflik tersebut berulang menurut
Anda?
3. Bagaimana polisi menangani setiap insiden konflik yang berulang tersebut?
4. Untuk konflik yang dapat ditangani (yang tidak menjadi insiden kekearasan), mengapa polri berhasil menangani konflik
tempat ibadat dan sektarian tersebut?
5. Apakah ada pertemuan Polri dan tokoh masyarakat dalam
rangka penanganan konflik sektarian dan tempat ibadat tersebut? Apa masukan atau pandangan dari tokoh masyarakat
dalam pertemuan tersebut?
6. Apakah ada pertemuan dan koordinasi antara Polri dan pe­
merintah daerah dalam penanganan konflik sektarian dan tempat ibadat?
7. Apa peran pihak-pihak lain di luar yang disebutkan sebelumnya dalam keputusan polisi ketika menangani konflik tempat
ibadat dan konflik sektarian?
Pihak yang Terlibat Konflik (Sasaran/Korban)
1. Apakah pihak korban memiliki informasi bahwa konflik akan
mengalami eskalasi menjadi kekerasan?
2. Apakah pihak korban telah melaporkan informasi itu kepada
anggota Polri tentang potensi konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan? Apa respon yang diperoleh dari Polri?
3. Kapan pihak korban mengetahui kehadiran anggota Polri: sebelum, ketika, atau sesudah konflik mengalami eskalasi menjadi
kekerasan?
4. Sesuai dengan timing kehadiran anggota Polri, tindakan apa
yang dilakukan anggota Polri yang diketahui oleh pihak korban
(mis. ada, tapi membiarkan pihak penyerang melakukan ke-
346
Apendiks
kerasan; ada dan berusaha menghalau pihak penyerang, tetapi
gagal dsb?
5. Menurut penilaian pihak korban, dengan kekuatan anggota
Polri yang berada di tempat kejadian, apakah seharusnya
Polri dapat mencegah konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan?
6. Menurut penilaian pihak korban, apakah Polri cenderung bersikap memihak (kepada penyerang)?
7. Menurut penilaian pihak korban, jika Polri gagal mencegah
konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan, faktor utama
apa yang menjadi penyebab? Apakah ada kaitannya dengan
kebijakan atau sikap pemerintah daerah menyangkut isu yang
dipertikaikan? Apakah ada kaitannya dengan pandangan atau
sikap toga/toma setempat menyangkut isu yang dipertikaikan?
Pihak yang Terlibat Konflik (Penyerang)
1. Siapa mereka, dalam pengertian posisi sosialnya di masya­
rakat? Apakah ormas keagamaan besar/kecil? Kelompok do­
minan/minoritas? Apakah mereka bagian dari premanisme?
2. Apakah pihak penyerang memiliki rekam-jejak dalam insideninsiden konflik yang terjadi sebelumnya?
3. Taktik yang mereka gunakan: damai atau keras? Konfrontatif
atau non-konfrontatif? Perpaduan antara keduanya?
4. Apakah pihak penyerang memiliki hubungan dengan Polri secara individual maupun melalui kelembagaan ormas?
Bibliografi
Catatan: Daftar bibliografi di bawah ini kami kategorisasikan ke
dalam (1) buku dan artikel, (2) dokumen dan berkas tercetak, dan
(3) dokumentasi video. Sumber-sumber rujukan lain, misalnya hasil
wawancara atau yang terkait dengan laporan media massa, baik cetak maupun on line, tidak kami masukkan di sini, karena jumlahnya
yang sangat banyak. Tapi semua sumber itu disebutkan baik dalam
batang tubuh naskah maupun catatan kaki untuk masing-masing
bab.
Buku dan Artikel
Afdillah, Muhammad (2012). “Dari Masjid ke Panggung Politik:
Studi Kasus Kontestasi Elit Agama dan Politisi dalam Kekerasan Agama terhadap Komunitas Syiah di Sampang.” Tesis. Yogyakarta: Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
Alam, Rudy Harisyah (2009). “Studi Berbasis Surat Kabar tentang
Pola Konflik Keagamaan di Wilayah Bagian Barat, 2004-2007.”
Penamas 22 (2): 45-179.
Ali-Fauzi, Ihsan, Rizal Panggabean, Rudy Harisyah Alam (2009a).
Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia, 1990-2008. Jakarta:
Yayasan Wakaf Paramadina, MPRK-UGM, The Asia Foundation.
Ali-Fauzi, Ihsan, Rizal Panggabean, Rudy Harisyah Alam, Trisno
347
348
Bibliografi
Sutanto, Husni Mubarok, Moh. Shofan, dan Siti Nurhayati (2009b). Melaporkan Kebebasan Beragama di Indonesia 2008:
Evaluasi atas Laporan The Wahid Institute, Setara Institute, dan
CRCS-UGM. Laporan Penelitian. Jakarta: Yayasan Paramadina, MPRK-UGM, dan The Asia Foundation.
Ali-Fauzi, Ihsan, Samsu Rizal Panggabean, Nathanael Sumaktoyo,
Anick H.T., Husni Mubarok, Testriyono, dan Siti Nurhayati
(2011). Kontroversi Gereja di Jakarta. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada
(CRCS-UGM).
Ali-Fauzi, Ihsan, Samsu Rizal Panggabean, Husni Mubarok, Titik
Firawati (2012). Mengelola Keragaman: Pemolisian Kebebasan
Beragama di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
Asfinawati et al. (2008). Kekerasan terhadap Jama’ah Ahmadiyah di
Manislor Kuningan, Jawa Barat, dan Lombok, NTB; Kekerasan terhadap Jama’ah Al Qiyadah Al Islamiyah Siroj Jaziroh Padang, Sumatera Barat; Kekerasan terhadap Jemaat Gereja di Bandung, Jawa
Barat. Laporan Investigasi. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jakarta dan Kontras.
Assyaukanie, Luthfie (2009). “Fatwa and Violence in Indonesia.”
Journal of Religion and Society 11: 1-21.
Avie, Johan dan Khoirul Mustamir (2012). “Tragedi Syawal Berdarah.” Syahadah 24 (September).
Azhari, M. Subhi, Rumadi Ahmad, dan Nurun Nisa (2012). Laporan
Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012. Jakarta:
The Wahid Institute.
Badan Pusat Statistik (BPS) (2011). Sensus Penduduk 2010.
http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&
wid=3500000000 (diakses pada 17 Juni 2013).
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan (2010). Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Kuningan. Kuningan: BPS.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang (2012). Kota Kupang dalam
Angka 2012. Kupang: BPS Kota Kupang.
Pemerintah Kabupaten Kuningan (2011). Kuningan dalam Angka.
Cirebon: BPS Kabupaten Kuningan.
Badan Pusat Statistik Kota Bogor (2011). Kota Bogor dalam Angka
tahun 2010. Kota Bogor: BPS Kota Bogor.
Bagir, Zainal Abidin, Suhadi Cholil, Endy Saputro, Budi Asyhari,
Bibliografi
349
Mustaghfiroh Rahayu (2011). Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010. Yogyakarta: Program Studi Agama
dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada.
Bagir, Zainal Abidin (2013). “Defamation of Religion Law in PostReformasi Indonesia: Is Revision Possible?” Australian Journal
of Asian Law 13 (2): 1-16.
Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden
City, N.Y.: Anchor Books.
Bruinessen, Martin van (2013). “Introduction: Contemporary Deve­
lopments in Indonesian Islam and the ‘Conservative Turn’ of
the Early Twenty-First Century.” Dalam Martin van Bruinessen (ed.), Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies).
Bush, Robin (2008). “Regional Sharia Regulations in Indonesia:
Anomaly or Symptom?” Dalam Greg Fealy & Sally White
(eds.), Expressing Islam: Islamic Life and Politics in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) (2012),
“Negara Gagal Melindungi Jamaah Syiah Sampang.” Syahadah 16 (Januari).
Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) (2012).
“Pengungsi Syiah Dipaksa-Pulangkan tanpa Jaminan Kea­
manan.” Syahadah 16 (Januari).
Chan, Janet B. L. (1997). Changing Police Culture: Policing in a Multicultural Society. Cambridge: Cambridge University Press.
Cholil, Suhadi, Zainal Abidin Bagir, Moh. Iqbal Ahnaf, Marthen Tahun, Budi Ashari (2013). Laporan Tahunan Kehidupan Beragama
di Indonesia tahun 2012. Yogyakarta: Program Studi Agama dan
Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada.
Colbran, Nicola (2010). “Realities and Challenges in Realising Freedom of Religion or Belief in Indonesia.” The International Journal of Human Rights 14 (5): 678-704.
Crouch, Melissa (2010). “Implementing the Regulation on Places of
Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court
Action.” Asian Studies Review 34 (4): 403-419.
Crouch, Melissa (2012). “Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law.” Asian Journal of
350
Bibliografi
Comparative Law 7 (1): 1-46.
Crouch, Melissa (2013). “Shifting Conceptions of State Regulation
of Religion: The Indonesian Draft Law on Inter-religious Harmony.” Global Change, Peace & Security 25 (3): 265-282.
Dardiri (2012). “Api Kebencian Berkobar di Sampang.” Syahadah 16
(Januari).
della Porta, Donatella (1995). Social Movements, Political Violence and
the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany. Cambridge: Cambridge University Press.
della Porta, Donatella dan Herbert Reiter (1998). “Introduction.”
Dalam Donatella della Porta dan Herbert Reiter (eds.), Policing
Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis dan London: University of Minnesota Press.
Hadiwinata, Bob Sugeng (2009). “From ‘Heroes’ to ‘Troublemakers’?: Civil Society and Democratization in Indonesia.” Dalam
Marco Bünte dan Andreas Ufen (eds.), Democratization in PostSuharto Indonesia. London: Routledge.
Hakim, B.A. (2005). “Konflik Intern Umat Beragama Islam di Lombok Timur Implikasi terhadap Ketahanan Nasional: Kasus
Kerusuhan Yang Menimpa Ahmadiyah Tahun 2002.” Dalam
Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian. Jakarta:
Komnas HAM.
Hamid, Sandra (2012). “Indonesian Politics in 2012: Coalitions, Accountability and the Future of Democracy.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 48 (3): 325-345.
Harsono, Andreas (2013). “Indonesia’s Religious Violence: The Reluctance of Reporters to Tell the Story.” http://www.hrw.org/
news/2011/09/16/indonesia-s-religious-violence-reluctancereporters-tell-story (diakses 15 Oktober 2013).
Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (eds.) (2011). Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia
2010. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
Hefner, Robert W. (2013). “The Study of Religious Freedom in Indonesia.” The Review of Faith & International Affairs 11 (2): 18-27.
Human Rights Watch (HRW) (2013). In Religion’s Name: Abuses
against Religious Minorities in Indonesia. New York: Human
Rights Watch.
Ichwan, Moch. Nur (2013). “Towards a Moderate Puritanical Islam:
The Majlis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Or-
Bibliografi
351
thodoxy.” Dalam Martin van Bruinessen (ed.), Contemporary
Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative
Turn (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
International Crisis Group (ICG) (2008). Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah. Asia Briefing No. 78.
Jakarta/Brussels: ICG.
International Crisis Group (ICG) (2012). Indonesia: Akibat Fatal dari
Pemolisian yang Lemah. Asia Report No. 218. Jakarta/Brussels:
ICG.
Jones, Sidney (2013). “Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Ancaman
Masyarakat Madani Garis-Keras.” Pidato disampaikan dalam
Nurcholish Madjid Memorial Lecture. Jakarta: Pusat Studi
Agama dan demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, 19
Desember.
Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) (2012a). Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah. Jakarta: Kontras.
Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) (2012b). Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah. Jakarta: Kontras.
Kõszeg, Ferenc (2001). “Introduction.” Dalam András Kádár (ed.),
Police in Transition. Budapest: Central European University
Press.
Margiyono et al. (2010). “Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik
Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian UndangUndang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama.” Jakarta: Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
Marshall, Paul dan Nina Shea (2011). Silenced: How Apostasy and
Blasphemy Codes Are Choking Freedom Worldwide. Oxford: Oxford Unviversity Press.
Miller, Wilbur R. (1968). “Review: Police and the State: A Comparative Perspective.” American Bar Foundation Research Journal 11
(2): 339-348.
Muhtadi, Burhanuddin (2011). “Demokrasi zonder Toleransi: Potret
Islam Pasca Orde Baru.” Makalah disampaikan dalam diskusi
“Agama dan Sekularisme di Ruang Publik: Pengalaman Indonesia.” Jakarta: Komunitas Salihara, 11 Januari.
Naipospos, Bonar Tigor, Halili, Ismail Hasani, Abdul Khoir, Agnes
352
Bibliografi
Hening Ratri, Aminuddin Syarif, Akhol Firdaus, Bahrun, Hilal Safari, dan M. Irfan (2013). Leadership without Initiative: The
Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2012. Jakarta:
Pustaka Masyarakat Setara.
Panggabean, Samsu Rizal (2012). “Policing Vigilantism against Religious Minorities in Indonesia.” Makalah dipresentasikan pada
konferensi internasional “Pluralism vs. Intolerance: Implications for Democracy and Governance in Indonesia.” Canberra:
Australian National University, 26-27 November.
Panggabean, Samsu Rizal dan Ihsan Ali-Fauzi (2011). Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi
Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
Rahman, Mawahibur (2013). “Kronologi Tragedi Cikeusik Februari
2011: Sebelum dan Saat Kejadian (Menggali Kisah Sebenarnya
Menurut Penuturan Para Korban Utama Tragedi Cikeusik).
Skripsi. Bogor: Jamiah Ahmadiyah Indonesia.
Ricklefs, Merle C. (2012). Islamisation and Its Opponents in Java: A
Political, Social, and Religious History, c. 1930 to the Present. Singapore: National University of Singapore.
Salim, Hairus, Najib Kailani & Nikmal Azekiyah (2011). Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di Sekolah Menengah
Umum Negeri di Yogyakarta. Yogyakarta: Center for Religious
and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada.
Schneider, Cathy Lisa (2008). “Police Power and Race Riots in Paris.” Politics and Society 36 (1): 133-159.
Setara Institute (2010). Atas Nama Ketertiban & Keamanan: Persekusi
Ahmadiyah di Bogor, Garut, Tasikmalaya, dan Kuningan. Thematic Review. http://www.setara-institute.org/id/content/
persekusi-ahmadiyah-di-bogor-garut-tasikmalaya-dan-kuningan (diakses pada 10 November 2013).
Sihombing, Uli Parulian et al. (2008), Menggugat Bakor PAKEM:
Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di
Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Resource Center).
Sihombing, Uli Parulian et al. (2012). Ketidakadilan dalam Beriman:
Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal
Resources Center (ILRC).
The Pew Forum on Religion and Public Life (2009). Mapping the
Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution
Bibliografi
353
of the World’s Muslim Population. http://www.pewforum.org/
uploadedfiles/Topics/Demographics/Muslimpopulation.
pdf. (diakses pada 17 Juni 2013).
Tim Komnas HAM (2011). Laporan Tim Penyelidikan Pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang Serius atas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.
Umar, Bambang Widodo (2009). Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta: Institute for Defense, Security and Peace Studies
(IDSPS) Press.
Uran, Raynold (2013). “Analisis Konflik Pembangunan Tempat
ibadat di NTT: Studi Kasus Pembangunan Masjid di Kota
Kupang dan Kabupaten TTU.” Tesis. Yogyakarta: Magister
Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada (UGM).
Varshney, Ashutosh, Rizal Panggabean, dan M. Z. Tadjoeddin.
(2004). “Patterns of Collective Violence in Indonesia (19902003)”. Jakarta: USFIR.
Wilson, Ian Douglas (2008). “‘As Long as It’s Halal’: Islamic Preman
in Jakarta.” Dalam Greg Fealy dan Sally White (eds.), Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Zulkifli (2009). “The Struggle of the Shi`is in Indonesia.” Dissertation. Leiden: Leiden University.
Dokumen dan Berkas
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Arif Rahman Ahmadi atas
Perkara Pidana Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 8 Maret
2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Atep Suratep atas Perkara
Pidana Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 24 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Danang atas Perkara Pidana
Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 3 Maret 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Johar atas Perkara Pidana
Pengroyokan dan atau Penghasutan” (Serang: Polda Banten,
22 Februari 2011).
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Mad Supur atas Perkara
Pidana Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suparman atas Perkara
354
Bibliografi
Pidana Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 24 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suprapto atas Perkara
Pidana Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Usep Sugandi atas Perkara
Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan,” Serang: Polda
Banten, 11 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Yayat Supriyatna atas
Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan,” Serang:
Polda Banten,13 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka H. Ir. Deden Sujana
atas Perkara Pidana Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 17
Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka Idris atas Perkara
Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan,” Serang: Polda
Banten, 17 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Saksi Ahmad Bai Mahdi alias
Kiyai Babay atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 18 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Saksi Hasanudin atas Perkara
Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan,” Serang: Polda
Banten, 07 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Tersangka KH. Ujang Muhamad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengroyokan
dan atau Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 16 Februari
2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Saksi Ahmad Bai Mahdi alias
Kiyai Babay atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 21 Februari 2011).
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Saksi Hasanudin atas Perkara
Pidana Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Tersangka K.H. Ujang Muhamad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengroyokan
dan atau Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 17 Februari
2011.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III, “Tersangka K.H. Ujang Muhamad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengroyokan
dan atau Penghasutan,” Serang: Polda Banten, 5 Maret 2011).
Daftar Susunan Keanggotaan Tim Pencari Fakta Permasalahan
Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat Kota Kupang.
Bibliografi
355
Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Kabupaten Ende, “Hasil Pertemuan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan
Kementerian Agama di Wisma Permata,” Ende: FKUB, 18
November 2010.
Hasil Pertemuan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan
Kementerian Agama di Wisma Permata (Cirebon), 18 November 2010.
Kantor Kecamatan Wolowaru, “Laporan Kamtibmas Camat
Wolowaru kepada Bupati Nomor BKPM.330/745/VIII/2011,”
Wolowaru, 7 Agustus 2011.
Kementrian Agama Kabupaten Ende, “Kristalisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan
Nomor 8 Tahun 2006 dalam Konteks Kabupaten Ende,” Ende:
Kementerian Agama, tanpa tanggal.
Kementrian Agama Kabupaten Ende, “Laporan Khusus Kantor
Kementrian Agama Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT 01.2/
298/2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama
Propinsi Nusa Tenggara Timur,” Ende: Kementerian Agama,
25 Februari 2011.
Kepala Kepolisian Resort Pandeglang, “Lampiran Sprin Kapolres
Pandeglang No: Sprin/286/II/2011,” Pandeglang: 4 Februari
2011.
Kepala Kepolisian Resort Pandeglang, “Surat Perintah Nomor:
Sprin/286/II/2011,” Pandeglang: 4 Februari 2011.
Kepala Kepolisian Sektor Cikeusik, “Surat Perintah Nomor:
Sprin/02/II/2011,” Cikeusik: 5 Februari 2011.
“Kronologi Rencana Pembangunan Masjid di Kelurahan Batuplat,”
tanpa tempat dan tanggal.
“Laporan Hasil Tim Pencari Fakta Pembangunan Masjid Nur
Musafir Batuplat,” tanpa tempat dan tanggal.
Laporan Khusus Kantor Kementrian Agama Kab. Ende No. Kd.
20.08/1/OT 01.2/1271/2011, tanggal 18 Agustus 2011, kepada
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Nusa
Tenggara Timur.
Laporan Khusus Kantor Kementrian Agama Kab. Ende No. Kd.
20.08/1/OT 01.2/1541/2011, tanggal 26 September 2011, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi
Nusa Tenggara Timur.
Notulen Rapat FKUB Propinsi [Kupang] tertanggal 10 Agustus
356
Bibliografi
2011, tanpa tempat dan tanggal.
Notulen Rapat untuk Mengantisipasi Gejolak Kamtibmas di Kelurahan Batuplat tertanggal 16 Mei 2009 beserta daftar hadirnya,
tanpa tempat dan tanggal.
Paparan Kapolres tentang Pengrusakan di Ponpes YAPI di Dusun
Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, 27 Maret 2011.
Pemerintah Kota Bogor, “Pointer Mengenai GKI Yasmin,” Bogor:
Pemkot Bogor, 2009.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011, “Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang,” Pandeglang: Pj
Bupati Pandeglang, 21 Februari 2011.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011, “Larangan Aktivitas Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Propinsi Banten,” Serang: Gubernur Banten, 1 Maret 2011.
Pokok-pokok Arahan Bupati Ende Pada Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Senin, 23 Juli 2012.
Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ende (Sejarah, Visi
dan Misi serta Tupoksi) 2010-2014.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009, 09 Desember 2009.
Rencana Strategis Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Ende
2009-2014.
Surat Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Depdagri No. 450/
104/2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditujukan kepada
Bupati Kuningan.
Surat FKUB kepada Bupati Nomor 16/FKUB/E/X/2011 tanggal 27
Oktober 2011, perihal Usulan Penyelesaian Masalah Pendirian
Tempat ibadat di Kampung Wolobheto, Desa Wolokoli, Kec
Wolowaru.
Surat Jemaat Ahmadiyah Cabang Manis Lor Nomor 005/JAI/
III/2011 tanggal 15 Maret 2011 Perihal Imam dan Khatib Shalat
Jumat.
Surat Kepala Desa Wolokoli kepada Camat Wolowaru Nomor
Pem.140/97/VIII/DW/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal
Kamtibmas.
Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan
Bibliografi
357
Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan Nomor 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, Nomor KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004 dan Nomor Kd.10.08/6/
ST.03/1471/2004, tertanggal 20 Desember 2004.
Surat Keputusan Walikota Daniel Adoe No. BKBPPM.451.2/213/
2011 Tanggal 12 Juli 2011 berisi balasan terhadap surat imbauan DPRD Kota tertanggal 1 Juli 2011.
Surat Keputusan Walikota Daniel Adoe No. 109/KEP/HK/2011
Tanggal 19 Agustus 2011 tentang pembentukan Tim Pencari
Fakta Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat.
Surat Keputusan Walikota Jonas Salean No. BKBPPM. 645/038/
2012 Tanggal 12 September 2012 tentang keputusan penghentian sementara hingga panitia memenuhi semua prosedur
yang berlaku berdasarkan Laporan Hasil Tim Pencari Fakta
Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat.
Surat Komponen Muslim Kuningan Nomor 01/KM.KK/XI/2007
tanggal 19 November 2007.
Surat Perintah Bupati Kuningan Nomor 451.2/2065/SAT.POL.PP
tanggal 25 Juli.
Surat Permohonan DPRD Kota No. DPRD.170/257/KK/2011 Tanggal 1 Juli 2011 berisi imbauan agar walikota menghentikan
sementara pembangunan masjid.
Surat Permohonan DPRD Kota No. DPRD.170/295/KK/2011 Tanggal 25 Juli 2011 berisi balasan terhadap surat keputusan walikota tertanggal 12 Juli 2011.
Surat Rekomendasi MUI Kuningan kepada Bupati No: 38/MUIkab/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010.
Surat (Telaah Staf) Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Ende kepada
Bupati Ende No. BKPPM.43/II/01/XI/2011 tanggal 7 November 2011, tentang penyelesaian masalah kerukunan umat beragama Katolik dengan umat beragama Islam yang disebabkan oleh pembangunan tempat ibadat (mushola) tanpa izin di
dusun Wolobheto, desa Wolokoli, kecamatan Wolowaru.
Surat TIMPAKEM tertanggal 23 Desember 2002 dengan Nomor
B-462/0.2.22/Dsp.5/12/2002 kepada Camat Jalaksana.
Surat TIMPAKEM tertanggal 23 Desember 2002 dengan Nomor
B-461/0.2.22/Dsp.5/12/2002 kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan.
Surat TIMPAKEM tertanggal 23 Desember 2002 dengan Nomor
358
Bibliografi
B-460/0.2.22/Dsp.5/12/2002 ditujukan kepada Polres Kuningan.
Tim GKI Yasmin, “Menengok Perjalanan GKI Bogor – Bakal Pos Taman Yasmin,” Bogor: GKI Yasmin, 2010.
Tim GKI Yasmin, “Up Dated Kronologi Gereja Kristen Indonesia
Bakal Pos Taman Yasmin,” Bogor: GKI Yasmin, 2011.
Tim Kementrian Agama Propinsi Banten, “Rencana Strategis Kementrian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten Tahun 20102014,” Banten: Kementrian Agama Propinsi Banten, 2009.
Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Banten, “Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pandeglang Tanggal 6 Februari
2011,” presentasi disampaikan dalam acara Pendidikan, Pelatihan, dan Seminar “Penanggulangan Tindakan Anarki: Penanganan Konflik Sosial oleh Polri Sesuai dengan Prinsip dan
Standar HAM,” diselenggarakan Ditbangpes Sespimti Polri,
bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia
dan The Asia Foundation. Lembang, 28 November 2013.
Dokumentasi Video
“Ancaman untuk Pendeta Palti # Part 3,” http://vimeo.
com/40669418 (diakses 26 Juli 2013).
“Ahmadiyah Kuningan (29-07-2010).wmv,” dokumentasi Kapolres
Kuningan.
“Antisipasi Ahmadiyah (30-07-2010).wmv,” dokumentasi Kapolres
Kuningan.
“Ceramah Noer Tjahya di Pendopo Kabupaten,” http://www.youtube.com/watch?v=jTn7Kzijz2g (diakses 24 Mei 2012).
“Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik, Banten, Indonesia,”
http://www.youtube.com/watch?v=iLb9VSI9BCw (diakses
12 November 2012).
“Dialog Polisi dan Jemaat Ahmadiyah Sebelum Tragedi Cikeusik,”
http://www.youtube.com/watch?v=Ojex2RC1kY8 (diakses
12 November 2012).
“Sejarah Masalah GKI Yasmin (Jayadi Damanik),” http://www.
youtube.com/watch?v=OnCflQAMSKY (diakses 21 Mei
2013).
Indeks
A
Abdurrahman, Masjid 271, 308, 315–316
Adoe, Daniel 248–249, 251, 261, 357
Afdillah, Muhammad 347
Ahlu Sunnah wal Jamaah 7, 106, 107, 135
Aswaja 135–168. Lihat juga Hamas
(Himpunan Pemuda Ahlussunnah)
Ahmadiyah 1, 6–7, 22, 27–58, 59–98, 161,
215, 231, 308–320, 334
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) 2,
29, 32, 59, 91
Ahmadi, Yusuf 30, 31, 35–36, 42, 50, 56
Alam, Rudy Harisyah 12, 347
Al-Huda, Masjid 37, 40
Ali-Fauzi, Ihsan 3, 6, 12, 179, 347–348, 352
Amar, Boy Rafli 145
Ambon 2, 120, 263
Angga, Dade 156
An-Nur, Masjid 29, 33–34, 38
Arifin, Musni 283, 285, 287–288
Arif, K.H. Ujang Muhamad 67–71, 80,
92–94, 354
Asfinawati 3, 5, 7
Assegaf, Habib Umar 139
Assyaukanie, Luthfie 7, 156, 348
Avie, Johan 130, 348
Azhari, M. Subhi 5, 6, 348
B
Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan
Kepercayaan Masyarakat (Bakor-
pakem) 32, 47, 50, 65, 106, 139,
352
Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) 120, 224, 236
Badan Silaturahmi Ulama se-Madura
(BASSRA) 101, 106, 123, 128, 314
Bagir, Zainal Abidin 8, 50, 348–349
Bangil 11, 21–22, 102, 135–168, 308–320
Banten 9, 21–22, 59–98
Batak 171, 174–175, 312
Batuplat 21, 241–270, 312, 354–357
Bekasi 21–22, 171–210, 221, 308–320
Berger, Peter L. 18, 349
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 21–22,
64–74, 76–77, 79–81, 83–87
Betawi 312
Bhinneka Tunggal Ika 4
bina damai 331
Binmas (Pembinaan Masyarakat) 42, 48,
146, 186, 225, 316–317
BKO (badan kendali operasi) 196, 225
blatter 128
Bogor 5, 21, 62, 71, 194, 211–239, 308–320,
348, 352, 356, 358
BPS (Badan Pusat Statistik) 28, 100–101,
212, 242, 348
Brimob (Brigade Mobil) 38, 40–41, 86,
114, 115, 133, 144, 146, 153, 171,
187, 190–191, 196, 225, 278–279,
282, 287, 296, 299, 302, 317–318
Bruinessen, Martin van 4, 349, 351
Buddha 28, 52, 60, 120, 136, 173, 212,
359
360
Indeks
242, 272
Budiarto, Diani 231–233
Buol 8
Bush, Robin 4, 349
C
Chan, Janet B. L. 349
Cholil, Suhadi 5, 6, 348, 349
Cikeusik 9–10, 21–22, 59–98, 140, 144,
150, 308–309, 313–322, 352, 355,
358
CMARS (Center for Marginalized Communities Studies) 102, 112–115,
118–119, 125, 349
Colbran, Nicola 349
Crouch, Melissa 5, 8, 349–350
D
Dalmas (pengendali massa) 41, 80, 83, 84,
85, 88, 190, 278, 282, 287, 299, 342
Danramil (Komandan Rayon Militer) 70,
188, 279
Dardiri 129, 350
DKM (Dewan Keluarga Masjid) 214
DUHAM 10
E
Ende 21–22, 271–304, 308–309, 311–313,
315–317, 319–320, 355–357
evangelis 312
F
fatwa 4, 7, 12, 51, 56, 91, 106, 123, 153, 156,
159, 221, 295, 326, 332, 344, 348
FKUB (Forum Kerukunan Umat Ber­
agama) 5, 20–22, 51–52, 57, 61,
91, 124, 147, 150, 160–162, 166,
172, 180, 199, 202–205, 236, 245,
248, 250–252, 260–262, 265, 273,
275, 277, 278, 281, 284, 292–293,
296–299, 301, 303, 321, 323–324,
327–328, 332–333, 344, 355–356
Forkami (Forum Komunikasi Muslim
Indonesia) 215–216, 217–218,
219–220, 222–223, 227–228, 233,
237
Forpimda iv, 157, 159
Forpimda (Forum pimpinan daerah)
157–158
FPI (Front Pembela Islam) 33, 38, 52, 54,
55, 57, 69
FUI (Forum Umat Islam) 33, 38, 218, 223
G
Gaga, Vincentius 274, 284, 301
Gakkum (penegakan hukum) 318
GAMAS (Gerakan Anti Maksiat) 33,
36–37
GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan
Aliran Sesat) 38
GARIS (Gerakan Reformis Islam) 36, 38,
52
GERAH (Gerakan Anti Ahmadiyah)
33–34
GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak
Siliwangi) 33, 35
GKI (Gereja Kristen Indonesia) 212
GKI Yasmin 5, 21–22, 185, 192, 194, 211–
239, 308, 311–313, 315, 356, 358
GMC (Gerakan Muslim Cikeusik) 66, 68,
82, 93–94
GMIT (Gereja Masehi Injili Timor) 242,
247, 251, 265–266
GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) 249, 256, 259, 265
GP (Gerakan Pemuda) Ansor 234, 264
Pemuda Ansor Bangil 161
GSJA (Gereja Sidang Jemaat Allah) 297
GUII (Gabungan Umat Islam Indonesia)
34
H
Hadiwinata, Bob Sugeng 4, 350
Haiti, Badrodin 140, 155
Hamas (Himpunan Pemuda Ahlussunnah)
138, 144, 157
Hamid, Sandra iv, 4, 350
Harsono, Andreas 92
Hasani, Ismail 8, 38, 350–351
Hefner, Robert W. 350
Herawan, Jajak 142–145, 148–150, 154–
155, 162–165
Hindu 28, 60, 136, 173, 212, 242, 272, 281,
289, 296, 327
HKBP (Huria Kristen Batak Protestan)
Indeks
9–10, 21–22, 171–210, 312
HKBP Bincarung 215, 231
HKBP Ciketing 9–10, 221
HKBP FIladelfia 21–22, 171–210, 308,
311–313, 315, 318
HRW (Human Rights Watch) 5–6, 350
al-Hukama, Rois 102
humanisme 322
Humris, Djamal 293, 295–296, 298
I
ICG (International Crisis Group) 3–4, 6,
8–9, 145, 351
Ichwan, Moch. Nur 4, 350
Idris 68–71, 73, 94, 354
IMB (Izin Mendirikan Bangunan) iv, 177,
181–182, 199, 202, 205, 213–217,
219–221, 224–225, 227, 228, 231–
233, 236–237, 245, 248, 312, 331
Indayah, Yoyoh 36–47, 51, 54, 320
Intelijen 40, 45, 47, 59, 76, 95, 186–187,
194, 225, 239, 250, 283, 288, 316,
317, 327
Islam 4, 6, 28–29, 32–34, 45–46, 49–50,
52–53, 61, 65, 82, 89, 90, 99–100,
136, 152, 161, 173, 212, 231, 235–
236, 242, 272, 282, 285, 288–290,
311, 320
islamisasi 263, 312
ormas Islam 31, 35–36, 41, 51–52, 91,
137, 143, 157, 215
partai Islam 231
umat Islam 33, 52–54, 124, 179, 203, 223
J
Jakarta 6, 9, 30, 50, 62–63, 71, 125, 175,
179, 183, 195, 201–203, 209, 215,
220, 233–234
Jawa Barat 5, 7, 9, 27–28, 37, 40–42, 53, 61,
173, 212, 348
Polda Jabar 38, 41, 225
Jawa, Romo Felix 274, 276, 284–285, 290–
291, 294–296, 301
Jeneponto 8
Jones, Sidney 4, 351
“Jumling” (Jumat Keliling) 131
K
361
Kampar 8
Karrar, Kiyai 103, 105, 106
Katolik 28, 52, 60, 136, 173, 212, 242,
243, 271, 272, 274, 275, 277–283,
285–286, 288–292, 294, 296–302,
311–313, 319, 357
kebebasan beragama 2–8, 15–16, 19, 47,
57, 97, 117, 149, 151, 153, 155, 159,
196, 197, 229, 234–235, 257, 259,
342–343
kerangka legal 1, 3, 15, 19, 39, 45, 60, 88,
119, 136, 148, 151–152, 172, 195,
212, 227, 229–230, 238, 241, 255–
258, 269, 287, 308, 341
Kesbangpolinmas (Kesatuan Kebangsaan
Politik dan Perlindungan Masyarakat) 32, 57, 69, 77, 156, 182–183,
245, 250–252, 278, 282, 284, 287,
291, 294, 299–300, 356–357
Kodim (Komando distrik militer) 34,
40–41, 77, 114, 122, 216, 219
Kominda (Komunitas Intelijen Daerah)
80, 250, 252, 287, 299
Komnas HAM (Komisi Nasional Hak-hak
Asasi Manusia) 51, 85–86, 92, 131,
327, 350, 353
KOMPAK (Komponen Muslim Kabupaten
Kuningan) 33, 34
KOMPAK (Komunitas Peacemaker
Ku­pang) 265
Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan) 3,
9–11, 22, 29, 31, 36–43, 125, 154,
205–206, 348, 351
Kõszeg, Ferenc 351
Kristen 5, 9, 104, 136, 173–175, 204, 235,
239, 241–243, 246, 247, 249–250,
255, 263–267, 268, 272, 288, 311,
312
kristenisasi 203, 223, 239, 312
KTB (Komite Tablig Banten) 61
Kuningan 7, 27–58, 308–309, 313, 315,
317, 320, 348, 352, 356–358
Kupang 21–22, 242–270, 308–309,
311–313, 315–317, 319–320, 348,
353–355
KWI (Konferensi Waligereja Indonesia)
327
362
Indeks
L
Lantas (Lalu-Lintas) 146
Lerik, Viktor 248–249, 261–262
Lombok Timur 7, 350
LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian
Islam) 30
M
main hakim sendiri 34, 43, 76, 271, 303,
322–323, 325, 327–328, 329, 334
Makarim, Abdul Kadir 249, 263, 264
Maluku 5
Maluku Utara 2, 5, 203
MA (Mahkamah Agung) iv, 32, 215, 219,
222, 228, 232–235
Manis Lor 10–11, 21–22, 27–58, 308, 310,
313, 315, 317, 319, 356
Margiyono 8, 152, 351
Marshall, Paul 152, 351
masyarakat sipil 6, 15, 21–22, 318, 321,
322, 323–324, 328, 330–332
Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu
Indonesia) 327
mayoritas 16, 27, 28, 49, 57, 61, 89, 101,
107–108, 120, 125, 152, 154–155,
166, 198, 206, 249, 254, 254–256,
258–259, 262, 265, 268–270, 272,
288, 290–291, 292, 297, 300, 311–
313, 315, 319, 323, 325, 326, 328,
343, 344
hubungan mayoritas dan minoritas 5,
12, 166, 259, 262, 290–291, 315,
323, 326
tekanan kelompok mayoritas 8, 10, 27,
89, 155, 258
media massa 3, 21–22, 37, 43, 53, 150, 160,
162, 166, 249–250, 263, 266, 312,
318, 321, 333, 347, 368
al-Milal, Iklil 102, 109, 113
Miller, Wilbur R. 351
minoritas 5–12, 16, 19, 43, 89, 90, 107,
149, 151, 156, 166, 197, 229, 235,
238, 249, 254–255, 258–259, 262,
266–268, 290–293, 314–315, 319,
323, 325, 340, 342, 343, 345, 346.
Lihat juga hubungan mayoritas dan
minoritas
MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) 37
Muhammadiyah 4, 7, 31, 36, 52–53, 91,
120, 125, 147, 160–161, 166, 203,
235, 332–333, 344, 369
Muhtadi, Burhanuddin 4, 351
MUI (Majelis Ulama Indonesia) 4, 7, 21,
30–31, 36, 45, 47, 49, 51–52, 56,
61, 64–67, 91–93, 101, 106–107,
110–111, 123, 126, 128, 139, 147–
148, 150, 153, 156, 159–161, 166,
236–237, 249, 264, 269, 275–276,
291, 292–296, 298–299, 314, 327,
343, 357
Muluk, Tajul 102–104, 106, 108–111, 113,
117, 121–123, 125, 128, 318
Muryono, YS 188
musalaki 274–275, 288, 290, 302, 312
Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah)
31–32, 33–34, 36–37, 50, 77, 82, 93,
137, 139, 142–143, 146–147, 157,
160, 162, 166, 248, 271, 276–277,
280, 287, 291, 293–294, 299, 302
Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) 33–34, 81–82, 93, 178–179,
181, 214, 271, 275–277, 279, 302
Muzadi, K.H. Hasyim 160
N
Naimun 176–177, 181, 181–185, 205, 207
Naipospos, Bonar Tigor 5, 6, 38, 350, 351
negosiasi 27, 148, 150, 165–166, 185, 187,
188, 207, 219, 225–227, 269, 312,
328, 352
Nggori, Muhamad 273–304
nirkekerasan 265, 296, 309, 322, 324, 335
NU (Nahdlatul Ulama) 4, 7, 31, 52, 91–92,
100–101, 105–107, 120, 123, 126,
128, 137–139, 143, 147, 149–150,
160–161, 164, 166, 234, 298, 332–
333, 344
Nunuhitu-Folabessy, Judith 247
Nur Musafir, Masjid 21–22, 241, 243, 245,
248, 251, 256, 262, 264, 268, 308,
312, 315–316, 354–355, 357
O
Indeks
Ombudsman 222, 233
P
Pandeglang 59–98, 309–310, 313, 315–317,
355–356, 358
Pandjaitan, Palti H. 181, 185, 189, 199,
207–208, 358
Panggabean, Samsu Rizal 6, 12, 347–348,
352, 353
Pantekosta 242
Parisada Hindu Dharma 327
Pasuruan 21–22, 102, 136–168, 308–309,
315, 317, 319, 356
“Patroli Monalisa” (mondok silaturrahmi
di desa) 130
Pattiraja, Amir 244
PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) 232
Pemda (pemerintahan daerah) 20, 36, 44,
54, 108, 119, 124, 127–128, 162,
172, 196, 201–204, 209, 280, 303,
314, 323, 325, 327–329, 343
Pemkot (pemerintahan kota) 213–221,
227, 228, 231–233, 236, 356
Pemolisian berorientasi masalah (problem
oriented policing) 325, 328
Pemolisian internal (internal policing) 323
Pemolisian majemuk (plural policing) 322
penodaan agama 19, 87, 151–152, 229,
288, 341, 343
penyegelan 13, 29, 36–37, 39–40, 51,
56–57, 172, 182, 195, 201, 209, 217
Peraturan Bersama Menteri (PBM) 5, 12,
177, 236, 259–262, 271, 274–276,
278, 280–281, 284–287, 291, 293,
297, 299, 302–304, 311, 324–325,
329–330, 332
Perkap (Peraturan Kapolri) 9, 87–88,
95–96, 98, 149, 197, 228–229, 238,
284, 307, 340
PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia)
204, 212, 327
Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 50,
127–128, 294
PK (Peninjauan Kembali) 215, 219, 356
PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 231, 233
PN (Pengadilan Negeri) 220
363
Polmas (pemolisian masyarakat) 8, 325
Porta, Donatella della 3, 13, 15, 16, 17,
194, 350
Poso 2, 48, 104, 369
preemtif, tindakan 95, 97, 230, 316
preventif, tindakan 46, 89, 95, 97, 114,
171, 196, 254
Protap (prosedur tetap) v, 19, 95–96, 97,
152, 229, 341
Protestan iv, 28, 52, 60, 136, 171, 174–175,
241–242, 272, 296–297
PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negeri) 183, 195, 201–202, 209
PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri) 33,
183–184, 195, 201–202, 209, 215,
217, 219–220
Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) 19, 186, 229, 253, 257, 327,
342
R
Rahman, Mawahibur 61, 62, 63, 71, 81
Raimas (pengurai massa) 225, 317
regulasi negara 5
regulasi sosial 5
Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL) 31,
33–34
Renpam (rencana pengamanan) 187, 191,
224
Reskrim (reserse kriminal) 19, 72, 77,
80–81, 83, 86, 146–147, 186, 225–
226, 228–230
Ricklefs, Merle C. 4, 352
Ridho, Habib Ali 137
RT (Rukun Tetangga) 173–174, 176–182,
185, 200, 214, 220, 244–246
Rumahorbo, Elmun 175–176
RW (Rukun Warga) 173, 177, 181, 200–
201, 214, 244–246
S
Salim, Hairus 4–5, 352
Sampang 21–22, 99–134, 157, 308–311,
313, 315–319, 347, 349–350
SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-Golongan) 48, 87, 255, 258–259, 269
Satpol PP (Satuan polisi Pamong Praja)
33–34, 36–37, 40, 51, 172, 187,
364
Indeks
190–192, 196, 216–218, 222–223,
225, 227–228, 232, 317
Schneider, Cathy Lisa 3, 352
Serang 60–61, 64–73, 75, 77, 86, 91, 353–
354, 356
Setara Institute 5, 8, 38, 348, 352
Sigalingging, Bona 217–218, 220, 222,
226–227, 229, 231–232, 237
Sihombing, Uli Parulian 8, 352
SKB (Surat Keputusan Bersama) v, 6,
31–36, 44, 50–52, 66, 81, 88–89,
154, 245, 351
Soesanto, Haryono (Mas Ono) 244, 245,
260, 261, 263
Suganda, Aang Hamid 32, 36, 38, 50
Suja’i, Ujang 216
Sujana, Deden 37, 42, 66, 71–74, 81, 83–84,
94, 354
Sulawesi Tengah 5, 8, 104
Sunni 82, 99–103, 105–112, 112, 114, 117–
119, 119, 121–132, 134–137, 139,
143, 149, 153–154, 157, 160–161,
165, 309, 313–315, 318, 334
Suparman, Ismail 59–98, 353
Suratep, Atep 64–98
Surat Perintah (Sprint) 36, 88, 355, 357
Suryadharma Ali 159
Syiah 1–2, 6, 11, 21–22, 82, 99–103, 105–
119, 121–144, 148, 153–154, 156–
157, 159–162, 165–166, 308–309,
313–317, 320, 334, 347, 349
T
Tadzkirah 87
tengkah 101, 110, 122
Tjahya, Noer 119, 124, 125, 358
toleransi 4, 19, 47, 89, 117–118, 120, 122,
153–155, 162, 246–247, 259, 262,
284, 286, 290, 325, 330–331, 334,
342, 351
Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) 119,
307, 356
U
ujaran kebencian 10, 162
Umar, Bambang Widodo 9, 353
Uran, Raynold 243, 353
V
variabel interaksi 1–2, 308
variabel pengetahuan 1, 308
variabel struktural 1, 308
Varshney, Ashutosh 353, 367
vigilantisme 325–326, 329, 332
W
Wahyudi, Bambang 186
Walikota 214–215, 216–218, 232–235, 236,
244–245, 247–251, 254, 256, 261–
262, 269, 323, 328–329, 343, 357
Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia) 327
Wibowo, Herry 181, 188
Wilson, Ian Douglas 4, 353
Wolobheto 21, 271–304, 308, 356–357
Y
YAPI (Yayasan Pesantren Islam) 102–103,
108, 135–168, 356
Z
Zulkifli 103, 353
Tentang Penulis
RIZAL PANGGABEAN adalah staf pengajar pada Jurusan
Hubungan Internasional dan Magister Perdamaian dan Resolusi
Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta,
dan peneliti senior pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi
(PUSAD), Yayasan Paramadina. Dia kuliah di Jurusan Tafsir
Hadits, IAIN Sunan Kalijaga, dan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Dia juga
sempat menempuh pendidikan master pada Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR), George Mason University,
Amerika Serikat. Di Indonesia, dia pernah mendatangi 21 Polda
untuk memberikan pelatihan di bidang manajemen konflik untuk anggota Polri. Dilakukan sendiri atau bersama peneliti lain,
hasil-hasil penelitiannya pernah dipublikasikan antara lain di
jurnal World Development, Asian Survey, dan Journal of East Asian
Studies. Penelitiannya yang lain adalah “Creating Dataset in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in
Indonesia (1990-2003)” bersama Muhammad Zulvan Ta­djoeddin
dan Ashutosh Varshney. Untuk informasi lebih dalam, termasuk
tentang karya-karyanya yang bisa diunduh bebas, lihat: http://
www.paramadina-pusad.or.id/person/samsu-rizal-panggabean.
365
366
Tentang Penulis
IHSAN ALI-FAUZI adalah Direktur Pusat Studi Agama dan
Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, dan staf pengajar
pada Paramadina Graduate School, Jakarta. Selain di IAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, dia belajar sejarah dan ilmu politik di Ohio University, Athens, dan The Ohio State University
(OSU), Colombus, keduanya di Amerika Serikat. Bersama tim
dari MPRK-UGM, dia pernah memberikan materi manajemen
konflik keagamaan untuk anggota Polri di 21 Polda di Indonesia.
Dia menulis di berbagai media massa nasional seperti Kompas,
Koran Tempo, Majalah Tempo, dan Jakarta Post dan jurnal seperti
Studia Islamika dan Asian Survey. Selain bertanggungjawab atas
semua riset dan pulbikasi PUSAD Paramadina, dia juga terlibat
antara lain dalam riset dan publikasi Gerakan Kebebasan Sipil
(2009) dan Disputed Churches in Jakarta (2011). Untuk informasi
lebih jauh, termasuk tentang karya-karyanya yang bisa diunduh bebas, lihat http://www.paramadina-pusad.or.id/person/
ihsan-ali-fauzi.
RUDY HARISYAH ALAM bekerja sebagai peneliti pada Badan
Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Agama
Republik Indonesia, di mana dia juga bertugas sebagai editor
jurnal Penamas yang diterbitkan lembaga bersangkutan. Dia
juga peneliti lepas Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD),
Yayasan Paramadina. Dia lulus dari Fakultas Ushuluddin Insti­
tut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta,
pada 1997, dan sejak itu bekerja sebagai penerjemah lepas pada
Penerbit Mizan, Yayasan Paramadina, World Bank, dan beberapa lembaga lainnya. Dia juga sempat bekerja sebagai peneliti
pada Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia
(LSPEUI), Jakarta, dan antara 2000 dan 2005 dipercayai duduk
sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Voice Center Indonesia, Jakarta. Selain di Penamas, hasil risetnya juga pernah diterbitkan
jurnal Studia Islamika. Kini, dia juga tengah menyelesaikan studi
doktoralnya pada Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Ne­
geri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Untuk informasi lebih
jauh, lihat http://www.paramadina-pusad.or.id/person/rudiharisyah-alam.
Tentang Penulis
367
HUSNI MUBAROK adalah peneliti Pusat Studi Agama dan
Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Dia me­
nyelesaikan pendidikan tingginya di Jurusan Akidah dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta,
pada 2007. Tahuh 2012, dia menjadi fellow pada International
Summer School “Negotiating Space in Diversity: Religions and
Authorities” di Yogyakarta dan Bali, yang diselenggarakan International Summer School on Religion and Public Life (ISSRPL),
Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRC), dan Center
for Religious and Cross Culture Studies (CRCS), UGM. Selain
terlibat dalam banyak riset dan publikasi PUSAD Paramadina,
dia ikut menulis dalam All You Need is Love: Cak Nur di Mata
Anak Muda (2008), Satu Abad Muhammadiyah: Mengkaji Ulang
Arah Pembaharuan (2010), dan Pembaharuan tanpa Apologia? Esaiesai tentang Ahmad Wahib (2010). Untuk informasi lebih jauh, termasuk tentang karya-karyanya yang bisa diunduh bebas, lihat
http://www.paramadina-pusad.or.id/person/husni-mubarok.
TITIK FIRAWATI adalah staf pengajar pada Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional dan program Magister Perdamaian
dan Resolusi Konflik (MPRK), staf peneliti pada Pusat studi
Keamanan dan Perdamaian (PSKP) – seluruhnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Sejak 2013, dia juga
peneliti lepas pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD),
Yayasan Paramadina. Dia lulus dari Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional UGM pada 2005 dan memperoleh gelar Master
dari Program Studi Perdamaian Internasional, Kroc Institute for
International Peace Studies, University of Notre Dame, Amerika
Serikat, pada 2010. Sebagai asisten peneliti, dia pernah melakukan riset mengenai konflik berbasis etnis di enam kota di Indonesia (Yogyakarta, Solo, Palu, Poso, Manado, dan Ambon) dan
mengenai deeskalasi konflik di Indonesia dengan studi kasus
Maluku Utara dan Maluku. Dia juga memiliki banyak pengalaman sebagai fasilitator di berbagai pelatihan dengan tema seputar konflik, kekerasan, dan bina-damai, dengan peserta, antara
lain, pemuda, murid-murid dan guru-guru dari sekolah menengah, dan para eks-kombatan dari wilayah konflik di Indonesia.
Dia antara lain menerbitkan Overcoming Collapsed Peace Processes:
368
Tentang Penulis
Why Negotiations were Sustained in Aceh but Disintegrated in South
Thailand (2011).
IRSYAD RAFSADI adalah peneliti muda pada Pusat Studi
Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta,
dan penanggungjawab Ahmad Wahib Award di lembaga yang
sama untuk periode 2013-2014. Dia lulusan Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan
semasa kuliah bergiat di Forum Mahasiswa Ciputat. Pada 2013,
dia sempat mengikuti Monsoon School di India, mengenai hakhak asasi manusia dan pembangunan, yang diselenggarakan
atas kerja sama Hivos (Belanda), Center for the Study of Culture
and Society (CSCS, Bengalore, India), dan Center for Religious
and Cross-Cultural Studies (CRCS-UGM, Indonesia). Selain
menulis di Koran Tempo, Majalah Tempo dan Jakarta Globe, dia
pernah menerjemahkan Nonviolence and Peace Building in Islam:
Theory and Practice (Pustaka Alvabet, 2010) dan Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The ‘Ulama in Colonial Indonesia
(Mizan, 2012). Untuk informasi lebih jauh, lihat http://www.
paramadina-pusad.or.id/person/irsyad-rafsadi.
SISWO MULYARTONO adalah peneliti muda pada Pusat Studi
Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta,
dan koordinator program Reading in Social Science (RISOS) dan
diskusi film pada Forum Muda Paramadina. Se­bagai mahasiswa
tingkat akhir pada Jurusan Ilmu Politik, Fakukltas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) Syarif
Hidayatullah, Jakarta, dia sedang menulis skripsi mengenai mobilisasi anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Untuk
info lebih jauh, lihat: http://www.paramadina-pusad.or.id/person/siswo-mulyartono.
Ada perkembangan yang patut disyukuri tapi juga
disayangkan dalam penge­lolaan kehidupan keagamaan di
Indonesia pasca-Orde Baru. Di satu sisi, kekerasan kolektif
antar-agama, seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Utara,
dan Poso (Sulawesi Tengah) sudah berhenti sejak sekitar
sepuluh tahun lalu. Namun, di sisi lain, beberapa laporan
menunjukkan peningkatan insiden konflik antar-agama,
khususnya terkait rumah ibadat, dan konflik sektarian
intra-agama (Islam), khususnya terkait Jamaah Ahmadiah
Indonesia (JAI) dan komunitas Syiah.
Meski cukup sering dibicarakan, masalah di atas jarang
sekali ditinjau dari sisi pemolisian. Buku ini mencoba
membahasnya, dengan dua pertanyaan utama. Pertama,
mengapa pemolisian insiden konflik sektarian dan tempat
ibadah tidak efektif pada kasus-kasus tertentu dan
efektif pada kasus-kasus lainnya? Dan kedua, apa yang
menjelaskan variasi dalam keberhasilan dan kegagalan
pemolisian di atas?
Buku ini tidak melihat polisi sebagai pihak yang berdiri
otonom, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari
pemerintah (“birokrat pada tingkat-bawah”), di satu sisi, dan
pihak yang “mencerminkan masyarakat di mana mereka
bertugas”, di sisi lain. Dengan tilikan itu dan memanfaatkan
sumber-sumber primer, buku ini mengungkap pemolisian
konflik agama di delapan kasus: dua kasus anti-Ahmadiyah
(Manis Lor, Cirebon, dan Cikeusik, Banten), dua kasus
Sunni-Syiah (Bangil, Pasuruan, dan Sampang, Madura),
dua kasus terkait gereja (HKBP Filadelfia, Bekasi, dan
GKI Yasmin, Bogor), dan dua kasus sengketa masjid
(Nur Musafir di Batuplat, Kupang, dan Abdurrahman di
Wolobheto, Ende).
Buku ini penting dibaca bukan saja oleh polisi, tetapi
juga oleh pemerintah, pemimpin organisasi agama, pegiat
organisasi masyarakat sipil, pengelola media massa, dan
pihak-pihak lainnya. Agar sengketa terkait agama tidak
berujung pada kekerasan, polisi memerlukan kemitraan dari
semua pihak.
Fly UP