...

B A B XII HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA A. Pengertian Warga

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

B A B XII HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA A. Pengertian Warga
B A B XII
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA
A. Pengertian Warga Negara
Dalam UUD 1945 Amandemen tentang warga negara dan Penduduk diatur dalam
pasal 26 dan pasal 27. Dalam pasal 26 mengatur apa yang telah dimaksud Warga
Negara yaitu orang – orang Bangsa Indonesia asli dan orang – orang Bangsa lain
yang disyahkan dengan UU sebagai WNI. Penduduk ialah WNI dan WNA yang
bertempat tinggal diIndonesia. Selanjutnya diatur dengan UUNo. 12tahun 2006
tentang kewarga negaraan RI .
Pasal 27 ayat 1 : Mengatur tentang persamaan kedudukan WNI dalam hukum dan
Pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan
tanpa kecualinya.
ayat 2 : Tiap-tiap WN berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
Ayat 3 : Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
bela negara. Selanjutnya upaya bela negara diatur dalam UUNo. 3
tahun 2002 tentang Pertahana Negara.
Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
a. Pasal 9 ayat (1)
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang
diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
Pasal 9 ayat (2)
Keikut sertaan warga negara dalam upaya belanegara, sebagaimanaa dimaksud
dalam ayat 1, diselenggarakan melalui :
a. Pendidikan kewarganegaraan ;
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib ;
c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela
atausecara wajib ; dan
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
Pasal 9 ayat (3)
Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaran, pelatihan dasar kemiliteran
secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undangundang.
b. Penjelasan pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002
Ayat (1) Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warganegara yang dijiwai
oleh kecintaannya kepadda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan Negara. Upaya bela negara, selain sebagai
kewajiban dasar negara, juga merupakan kehormatan bagi setiap
warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung
jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan
bangsa.
Ayat (2) huruf a
:
Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup
pemahaman tentang kesadaran bela Negara.
huruf
b
:
Cukup jelas
huruf
c
:
Cukup jelas
huruf
d
:
Yang dimaksud dengan pengabdian sesuaui dengan
profesi
adalah
mempunyai
pengabdian
profesi
tertentu
warga
untuk
negara
yang
kepentingan
pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi
dan/atau memperkecil akibat yang ditmbulkan oleh
perang, bencana alam, atau bencana lainnya.
Ayat (3) :
Cukup jelas
Pengertian warga negarasecara umum adalah penduduk sebuah negara atau
bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir dan sebagainya, yang memiliki
kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu.(Kamus
Besar Bahasa Indonesia, 1994 : 1125)
B. Hak dan Kewajiban Dalam Bela Negara
Hak secara umum adalah sesuatu yang sepatutnya diterima seseorang setelah ia
memenuhi kewajiban. Sedangkan kewjiban adalah sesuatu yang seharusnya dan
wajib dilakukan seseorang dengan legitimasi yang berlaku dalam masyarakat
ataupun dalam hukum. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara diatur
dalam UUD 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan tindak lanjut dari UUD
1945.
Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari
negaranya, seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayana dan hak lain
yang diatur dalam UU.
Kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah kewajiban untuk membela
negara dan mentaati UU. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga
negara adalah terlibatnya warga negara, baik secara langsung maupun tidak
langsung, melalui perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut,
sehingga warga negara sadar dan memperlakukan hak dan kewajiban sebagai
bagian dari kehidupannya. (Supriatnoko, 2008 : 170)
Hak warga Negara
Hak warga negara dari negaranya diatur dalam UUD 1945, yaitu :
1. Pasal 27 ayat 2 pekerjaan yang layak
2. Pasal 27 ayat 3 membela negara
3. Pasal 28 hak berpendapat
4. Pasal 29 kemerdekaan memeluk agama
5. Pasal 30 ayat 1 hak dalam pertahanan keamanan negara
6. Pasal 31 ayat 1 hak mendapat pengajaran
7. Pasal 32 ayat 1 hak mengembangkan dan memajuka kebudayaan
8. Pasal 33 hak ekonomi atau untuk mendapatkan kesejahteraan sosial
9. Pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
Kewajiban warga Negaraa
Kewajiban warga negara tehadap negaranya diatur pula dalam UUD 1945 yaitu :
1. Pasal 27 ayat 1 wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
2. Pasal 27 ayat 3 kewajiban membela negara
3. Pasal 30 ayat 1 kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.
C. Status Kewarganegaraan
Kedudukan warganegara dalam Negara
Hubungan warga negara dengan Negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban
antara keduanya. Warga negara punya hak dan kewajiban terhadap negara.
Sebaliknya negara punya hak dan kewajiban terhadap warganya.Jadi warga negara
dengan negara punya hubungan timbal balik yang sederajat. Hubungan warga
negara dengan negara ini bersifat khusus, sebab mereka yang menjadi warga
negaralah yang memiliki hubungan timbal balik. (Winarno, 2009 : 50)
1. Penentuan warga Negara
Penentuan kewaganegaraan didasarkan atas kelahiran yaitu Ius Soli dan Ius
Sanguinis. Ius Soli artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat
mana
orang
tersebut
dilahirkan.
Sedangkan
Ius
Sanguinis
adalah
kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang
tersebut.
Selain dari ketentuan diatas, dapat juga kewarganegaraan seseorang ditentukan
persamaan derajat.
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah
suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam hidup
bersama suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk
dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status
kewarganegaraan suami dan istri adalah sama an satu.
b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak
menyebabkan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki
hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka
dapat berbeda kewarganegaraan seperti hak ketika belum berkeluarga.
(Winarno, 2009 : 51)
Jadi suami-istri yang berbeda kewarganegaraan melakukan ikatan perkawinan
yang syah menurut hukum negara, tidak serta merta kehilangan warga negara
masng-masing.
Jadi
mereka
kebebasan
apakah
mau
disatukan
kewarganegaraannya atau tetap masing -masing kewarganegaraan asal. Jadi
jelas disini masalah kewarganegaraan merupakan hak asasi, sehingga undangundang tidak bisa memaksakan peralihan kewarganegaraan salah satu pihak
dalam ikatan suami-istri tersebut.
Yang menjadi masalah kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan
bipatride. Apatride adalah orang kehilangan kewarganegaraan. Bipatride
adalah orang yang mempunyai dua kewarganegaraan. Bahkan dapat muncul
multipatride yaitu orang yang punya kewarganegaraan lebih dari dua negara.
Hal ini semuanya dapat terjadi karena penentuan warganegara berdasarkan Ius
Soli dan Ius Sanguinis, tiap-tiap negara tidak sama ada yang Ius Solidan ada Ius
Sanguinis. Mungkin ada negara yang menganut kedua teori ini.
2. Warga Negara Indonesia
Indonesia telah menentukan siapa yang menjadi WNI, yaitu (pasal 26 UUD 1945)
Yakni :
a. Orang-orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia.
b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan warga negara asing.
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 dan UU lainnya
asalkan tidak bertentangan ( atau belum diganti) dengan UU 12/2006. Seperti
peraturan pelaksanaan UU No. 62/1958 jo UU No./1976.
D. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Yang dimaksud kewarganegaraan Indonesia menurut UU o. 12 Tahun 2006 tentang
kewarganegaraan RI adalah : Pasal 4
a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau
berdasarkan perjanjian pemerintah Indonesia dan negara lain sebelum UU 12
Tahun 2006 berlaku sudah menjadi WNI.
b. ........dst ( silahkan baca UU No. 12 / 2006 )
Sebaliknya WNI yang dimaksud pasal 4 UU No.2 Tahun 2006 bisa kehilangan status
WNI-nya disebabkan pasal 23 yaitu :
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
b. .......dst. ( silahkan baca pasal 23 UU No.2 / 2006 ).
Orang asing (WNA) dapat menjadi WNI berdasarkan Pasal 8 yaitu Kewarganegaraan
Repulik Indonesia dapat
juga diperoleh melaluipewarganegaraan (tata cara bagi
orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan cara
ajukan permohonan pewarganegaraan sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 9.
(silahkan baca UU No.12 / 2006 tentang Kewarganegaraan).
SOAL MANDIRI
1. Sebutkan hak dan kewajiban kita sebagai Warga Negara Indonesia ?
2. Apa yang dimaksud dengan :
a. Apatride
b. Bipatride
c. Multipatride
3. Apa yang dimaksud dengan Ius Soli dan Ius Sanguinis ?
4. Sebutkan pasal – pasal yang mengatur hak warga negara ? Jelaskan ! (9)
5. Berikan Penjelasan pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 !
====================== SELAMAT MENGERJAKAN ===================
Fly UP