...

Document

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Description

Transcript

Document
BAB II
TINJAUAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA,
KREDIT, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
A. Perjanjian Pada Umumnya
1. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian
Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah
suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.
Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.37
Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPer, yang dimaksud dengan
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut
memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian selalu ada
dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur)
dan pihak yang lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut
(kreditur).38
Hukum
perjanjian
sebagaimana
diatur
dalam
KUHPerdata
memiliki akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 yang isinya :
37
38
Subekti, Op.Cit, hlm. 1.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Loc.Cit.
41
42
(1)Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
(2)Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
(3)Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka yang artinya,
masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan
perjanjian yang berisi apa saja atau tentang apa saja, asalkan tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusuilaan39, serta berlaku pula asas
kebebasan berkontrak, sebagaimana tertera dalam Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata, ini berarti bahwa setiap orang berhak membuat perjanjian
sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang dan setiap perjanjian yang
dibuat haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer. Hal ini dimaksudkan agar setiap
perjanjian yang dibuat hendaknya sama sekali tidak dimaksudkan untuk
merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak ketiga
lainnya diluar perjanjian.
Syarat Perjanjian yang sah haruslah memenuhi unsur-unsur
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :
1)
2)
3)
4)
39
Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Cakap untuk membuat suatu perikatan
Suatu hal tertentu
Sebab yang halal
Subekti, Op.Cit, hlm. 13.
43
Berikut uraian secara garis besar keempat syarat sahnya perjanjian
itu: 40
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Sepakat mereka yang mengikatkan diri mengandung makna bahwa para
pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian
kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang
dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan
penipuan. Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun diamdiam.
2) Cakap untuk membuat suatu perikatan
Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan
perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal
pikiran, dan tidak dilarang hukum positif. Di lihat dari sudut keadilan
memang orang yang membuat perjanjian nantinya harus benar-benar
mempunyai kemampuan menginsyafi segala tanggungjawab yang akan
dipikul karena perbuatannya itu.41 Syarat kecakapan untuk membuat
suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi dirinya,
maupun barang kepunyaannya dalam hubungannya dengan keselamatan
keluarganya.
3) Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek
suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata barang yang
40
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2006,
hlm. 205-213.
41
Subekti, Op.Cit, hlm. 18-19.
44
menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus
ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan,
asalkan kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya
dalam Pasal 1334 Ayat (1) BW ditentukan bahwa barang-barang yang
baru aka nada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu
perjanjian.Terdapat larangan terhadap objek suatu perjanjian, yaitu hak
warisan dari seseorang yang meninggal dunia, sebagaiman diatur dalam
Pasal 1334 KUHPerdata ayat (2). Adanya larangan ini dikarenakan
menjadikan barang yang akan diwariskan menjadi obejek perjanjian
bertentangan dengan kesusilaan.
4) Sebab yang halal
Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya
perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan
bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena
sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum
yang berkembang di golongkan kedalam dua unsur, yaitu unsur subjektif
dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup kesepakatan secara bebas
dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang
melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan
pokok persoalan objek yang dijanjikan, dan causa dari objek yang berupa
prestasi yang disepakati tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang
menurut hukum. Jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif maka
45
perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak terpenuhinya unsur
objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.42
Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya,
maka dikatakan melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar
janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat
sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari
bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau
kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :43
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannyam tetapi tidak sebagaimana
yang dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.
Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat
memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut
dalam Pasal 1267 KUHPerdata, yaitu :
Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih
apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa
pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan
menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya
kerugian dan bunga.
42
43
R. Soeroso, Loc.Cit.
Subekti, Loc.Cit.
46
Bedasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan
pilihan tuntutan menjadi 5 (lima) kemungkinan tuntutan, yaitu :44
a. Pemenuhan perjanjian;
b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
c. Ganti kerugian saja;
d. Pembatalan perjanjian;
e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena wanprestasi ini
hanya dapat dilakukan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam
pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, ini berdasarkan Pasal 1243
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :
Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya
suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si
berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,
tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan
atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata diatas, ada dua cara penetuan
titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:45
a. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan jangka waktu, pembagian ganti
kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai,
tetapi tetap melalaikannya;
44
Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai
1456 BW, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 30.
45
Ibid, hlm. 13.
47
b. Jika dalam perjanjian tersebut telah dutentukan jangka waktu tertentu,
maka pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya
jangka waktu yang telah ditentukannya tersebut.
2. Asas-asas Penting dalam Perjanjian
a. Asas Konsensualisme
Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan
yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya
kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila
sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan
suatu formalitas.
Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyatakan bahwa
menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap
dilahirkan pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima yang
termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap
sebagai detik lahirnya kesepakatan.46 Jual beli, tukar-menukar, sewamenyewa adalah perjanjian yang konsensuil.47
Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini
tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi
tertentu
terdapat
perjanjian
yang
tidak
mencerminkan
wujud
kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat
kehendak (wilsgebreke) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.
46
47
Subekti, Op.cit, hlm. 29-30.
Ibid, hlm. 18.
48
Dalam KUHPerdata cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu Kesesatan
atau dwaling, Penipuan atau bedrog, dan Paksaan atau dwang. 48
b. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa
setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan
macam apapun asal tidak bertentangan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum.
Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undangundang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan
bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam hukum perdata
asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdata ini
merupakan sistem (materiil) terbuka sebagai lawan sistem (materill)
tertutup yang dianut Buku II KUHPerdata (Hukum Benda). Bahwa
dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat
menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III
KUHPerdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian. Apabila mengacu
pada rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang dibingkai oleh
pasal-pasal dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian (Pasal 1320,
1335, 1337, 1338 Ayat (3) serta 1339 KUHPerdata) maka penerapan
asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu
48
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil,
Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 112.
49
hukum lainnya. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat
kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :49
1) Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
2) Untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus mempunyai
kausa.
3) Tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang.
4) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan
ketertiban umum.
5) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.
c. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)
Pada dasarnya janji itu mengikat (pacta sunt servanda) sehingga perlu
diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan
daya mengikatnya perjanjian, maka perjanjian yang dibuat secara sah
mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara
dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang. Asas pacta sunt
servanda merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan
mengikat suatu perjanjian. Kekuatan mengikat suatu perjanjian pada
dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya.50
d. Asas Itikad Baik
Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa ”Perjanjianperjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah “Kepercayaan,
49
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil,
Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 118.
50
Ibid, hlm. 124.
50
keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)”. Dalam Kamus
Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (te goeder
trouw; good faith) adalah “Maksud, semangat yang menjiwai para
peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu
hubungan hukum”. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad
baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.51
Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata bersifat
dinamis, artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus
berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Pemahaman substansi
itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata tidak harus
diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul
sebatas pada tahap pelaksanaan perjanjian. Itikad baik harus dimaknai
dalam keseluruhan proses perjanjian, artinya itikad baik harus
melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian,
dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam
Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata mempunyai sifat dinamis melingkupi
keseluruhan proses perjanjian tersebut.52
e. Asas Keseimbangan
Menurut Herlien Budiono, Asas keseimbangan adalah “suatu asas yang
dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asasasas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata yang
51
52
Ibid, hlm. 134.
Ibid, hlm. 139.
51
berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu
pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.”53
B. Kredit Bank Pada Umumnya
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit Bank
Secara etimologis istilah kredit berasal dari suatu kata dalam
bahasa Romawi, credere yang berarti “kepercayaan”. Atau Credo, artinya
“saya percaya”. Jadi dapatlah diartikan bahwa suatu pemberian kredit, di
dalamnya terkandung kepercayaan orang atau badan yang memberikannya
kepada orang atau badan yang lain dengan perjanjian harus memenuhi
segala kewajiban sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.54
Misalkan, seorang debitur memperoleh kredit dari bank, maka tentu ia
memperoleh kepercayaan bank. Hal ini menunjukan bahwa yang menjadi
dasar pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah kepercayaan.
Bila transaksi kredit terjadi, maka akan terlihat adanya pemindahan
materi dari yang memberikan kredit kepada yang memberi kedit, sehingga
yang memberi kedit menjadi yang berpiutang (kreditur) dan yang
menerima kredit menjadi yang berutang (debitur). 55
Lembaga pemberi kredit yang dipercaya oleh masyarakat adalah
bank. Karena bank memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada
53
Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 29.
54
Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita, Op.Cit, hlm. 4.
55
Ibid, hlm. 4.
52
masyarakat dalam bentuk kredit ke bidang-bidang yang produktif bagi
pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan.56 Menurut Pasal 1
butir 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut sebagai
UU Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kredit
adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara berangsur
atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau
badan lain.
Pasal 1 butir 11 UU Perbankan, dirumuskan bahwa kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lainyang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Berdasarkan pengertian di atas menunjukan bahwa prestasi yang
wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah
tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga sisertai bunga sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
56
Mariam Darus Badrulzaman, Loc.Cit.
53
Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank,
dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan
yang selengkapnya berbunyi:
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank
dankepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada
bank.
Menurut Drs. Thomas Suyatno et.al dalam bukunya Dasar-dasar
Perkreditan, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :57
a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi
yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau
jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka
waktu tertentu di masa yang akan datang.
b. Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara
pemberian prestasi dengan dengan kontraprestasi yang
akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur
waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu
uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang
yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c. Degree of Risk, yaitu tingkat resiko yang kan dihadapi
sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang
memisahkan antara pemberian prestasi dengan
kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat
resikonya.
d. Prestasi atau objek kredit, yaitu objek kredit tidak hanya
diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk
barang atau jasa.
Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah
satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut
Pasal 1754 KUHPerdata adalah :
perjanjan dengan mana pihak yang satu memeberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
57
Thomas Suyatno (et.al), Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 12-13.
54
menghabis karena pemaikan, dengan syarat bahwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang
sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu
bank dengan bank yang lain tidaklah sama. Ini disesuaikan dengan
kebutuhannya masing-masing.58 Perjanjian kredit merupakan ikatan atau
alat bukti tertulis antara Bank dengan Debitur sehingga harus disusun dan
dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa
perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.
Mariam Darus Badrulzaman, berpendapat bahwa perjanjian kredit
bank adalah perjanjian pendahuluan (vooroverenkomst) dari penyerahan
uang.59 Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara
pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya
(kreditur dan debitur).
Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat
riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian
pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh
penyerahan uang oleh bank kepada debitur.60
Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya
menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standar (standart contract)
yang mana klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit ini telah
58
Muhammad Djumhana, Loc.Cit.
Mariam Darul Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, 1991, hlm. 28
60
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 71.
59
55
dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh bank dan debitur hanya
memahami serta mempelajarinya dengan baik. Dalam perjanjian tersebut
debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada
kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar61, termasuk
dalam perjanjian Kredit Pemilikan rumah.
Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus, baik
oleh debitur maupun kreditur, karena perjanjian ini memiliki fungsi
penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit
tersebut. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :62
a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian
kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya
perjanjian lain yang mengikutinya.
b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan
hak dan kewajiban atara kreditur dengan debitur.
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring
kredit.
Perjanjian kredit yang baik sekurang-kurangnya berisi klausulklausul sebagai berikut:63
a. Klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit,
dan batas izin tarik;
b. Klausul tentang bunga, commitment fee, dan denda kelebihan tarik;
61
Ibid, hlm. 71.
Ibid, hlm. 72.
63
Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 178-179.
62
56
c. Klausul tentang klausul bank untuk melakukan pembebanan atas
rekening giro dan rekening pinjaman debitur;
d. Klausul
tentang representation
and
warranties,
yaitu
klausul
pernyataan-pernyataan debitur yang berisi fakta-fakta menyangkut
status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan debitur saat kredit
diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam
mengambil keputusan untuk memberikan kredit;
e. Klausul tentang conditions precedent, yaitu tentang sayrat-syarat
tangguh yang harus terpenuhi terlebih dahulu oleh debitur sebelum
bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan
debitur berhak untuk pertamakalinya menggunkan kredit tersebut;
f. Klausul tentang angunan kredit dan asuransi barang-barang angunan;
g. Klausul tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan hubungan
rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan;
h. Klausul tentang affirmative convenants, yaitu klausul ynag berisi janjijanji debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian masih
berlaku;
i. Klausul tentang negative convenants, yaitu berisi janji-janji debitur
untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit
berlangsung;
j. Klausul tentang financial convenants, yaitu klausul yang berisi
kewaiban
debitur
untuk
menyampaikan
laporan
keuangannya
57
kepadabank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf
tertentu;
k. Klausul tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka
pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit;
l. Klausul tentang event of default, yaitu klausul yang menentukan suatu
peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk
secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan
sekaligus menagih seluruh outstanding credit;
m. Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang mengatur mengenai
penyelesaian perbedaaan pendapat atau perselisihan para pihak melalui
badan arbitrase, baik badan arbitrase ad hoc atau badan arbitrase
institusional;
n. Klausul bunga rampai atau miscellaneous provisions atau boilerplate
provision, yaitu klausul yang berisi syarat-syarat atau ketentuanketentuan yang belum tertampung secara khusus dalam perjanjian.
Sangat terlihat diatas bahwa kewajiban debitur yang sangat
dominan dalam perjanjian kredit kerimbang kewajiban kreditur.
2. Syarat-syarat Pemberian Kredit Bank
Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada debitur
berpedoman pada 2 (dua) prinsip utama, yaitu:64
64
Hermasyah, Op.Cit, hlm. 65-66.
58
a. Prinsip Kepercayaan
Maksudnya,
bank
mempunyai
kepercayaan
bahwa
kredit
yang
diberikannya bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya, dan
bank percaya bahwa debitur mampu melunasi kredit beserta bunga dalam
jangka waktu yang telah ditentukan.
b. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)
Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit
kepada debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehatihatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian.” Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk
penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua
persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pemberian kredit oleh bank.
Bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
dalam memberikan kredit atau pembiayaan, yang berbunyi:
Pasal 8 Ayat (1):
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan
berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pasal 8 Ayat (2) :
59
Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman
perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan diatas merupakan landasan bagi bank dalam
menyalurkan kreditnya kepada nasabah (debitur). Untuk mencegah
terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, Bank perlu melihat kriteria
yang harus dipenuhi oleh penerima kredit dengan melakukan penilaiaan
atas permohonan kredit melaui prinsip 5C, 5P, dan 3R. Penilaian
permohonan kredit ini
dilakukan dengan maksud untuk meletakan
kepercayaan dan untuk mengindari hal-hal yang tidak dinginkan di
kemudian hari yang berkenaan dengan pemberian kredit.65
Prinsip 5C yang kemudian dikenal dengan sebutan “the five C of
credit analys” pada dasarnya memberikan informasi mengenai itikat baik
(willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah
untuk melunasi pinjaman beserta bunganya, terdiri dari :66
a. Character (Watak/Kepribadian)
Watak dari calon debitur merupakan salah satu fakor pertimbangan
yang sangat penting. Bank selaku pemberi kredit perlu meyakini benar
apakah calon debiturnya berkelakuan baik (bereputasi baik), dalam
arti tidak membiasakan diri beringkar janji dan selalu berupaya
memenuhi janjinya, serta meyakini bahwa debiturnya tidak memiliki
predikat pencuri, penjudi, pemabuk atau penipu.
65
66
Ibid, hlm. 34.
Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita, Op.Cit, hlm. 34-37.
60
b. Capacity (Kemampuan)
Kemampuan adalah mengendalikan, memimpin, menguasai bidang
usahanya, kesungguhan dan melihat
perspektif masa depan.
Kemampuan penguasaha akan memberikan kejelasan kepada analis,
sampai batas mana jumlah pendapatan pengusaha dari waktu ke
waktu, sehingga dapat terlihat kemampuan debitur dalam membayar
kembali kreditnya. Sumber data yang diperoleh bank didapat dari
pembukuan dan catatan yang ada pada calon debitur.
c. Capital (Modal)
Modal calon debitur harus diteliti dan diketahui oleh Bank. Calon
debitur diisyaratkan wajib memiliki modal sendiri. Kredit dari bank
berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri dari pemohon
menunjukan
bahwa
pemohon
adalah
pengusaha
yang
akan
mengembangkan usahanya dan perlu mendapat bantuan dari pihak
bank. Data-data mengenai modal itu dapat dilihat dari neraca
pemohon.
d. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)
Kondisi ekonomi yang menyangkut atau mempengaruhi calon debitur
perlu mendapat sorotan bank. Hal ini dilakukan karena terdapat
kemungkinan terjadi situasi yang memberikan dampak positif maupun
negatif terhadap usaha calon debitur.
e. Collateral (Jaminan/Angunan)
61
Collateral adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak
lain yang menjaminnya. Andaikan dimasa yang akan datang debitur
tidak mampu menyelesaikan kreditnya, maka angunan tersebut dapat
diambilalih, dijual, atau dilelang oleh kreditur setelah pengadilan
memberi pengesahan.
Prinsip 5 P (Party, Purpose, Payment, Profitability, dan
Protection) dan Prinsip 3R (Retuns, Repayment, Risk Bearing Ability)
merupakan analisis lanjutan terhadap pemberian kredit bagi debitur yang
bersangkutan.
3. Jaminan sebagai Pengaman Kredit
Menurut Pasal 1 butir 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, yang dimaksud dengan angunan adalah jaminan tambahan
yang diserahkan Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
Beradasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi
utama jaminan adalah untuk meyakinkan bank (kreditur) bahwa debitur
memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan tersebut terdiri dari :67
a. Jaminan Perorangan (Personal Guaranty)
Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak
ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-
67
Hermasyah, Op.Cit, hlm. 74-75.
62
kewajiban debitur.
Dalam jaminan perorangan, untuk pemenuhan
kewajiban-kewajiban debitur, harta benda si penjamin dapat disita atau
dilelang menurut ketentuan putusan pengadilan.
b. Jaminan Kebendaan
Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yang
dilakukan kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan
pihak ketiga guna dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan
ini berupa harta kekayaan, baik milik debitur ataupun pihak ketiga.
Dalam praktek jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian
dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan), yaitu melepaskan
sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan yang nantinya akan
diperutukan guna memenuhi kewajiban si debitur bila diperlukan.
Pada praktek perkreditan yang sesungguhnya ternyata angunan
sebagai jaminan tambahan lebih diutamakan oleh bank daripada sekedar
jaminan berupa kepercayaan bahwa debitur akan membayar kembali kredit
tersebut. Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya selaku
kreditur tidak dilarang untuk meminta angunan dan hal tersebut memiliki
dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata,
yaitu bahwa seluruh kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan
piutang seluruh kreditnya.
63
4. Kebijaksanaanan Penetapan Bunga Kredit
Bunga merupakan balas jasa yang diterima bank atas diberikannya
kredit kepada debitur. Selisih antara bunga kredit yang diterima dari
debitur dengan bunga deposito, bunga pinjaman antar bank, dan jasa giro
yang dibayarkan kepada penitip dana merupakan salah satu pendapatan
bank umum yang terbesar. Oleh karena itu pendapatan/keuntungan bank
bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya.68
Menurut Pasal 1767 KUHPerdata, ada bunga menurut undangundang dan ada bunga yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga
menurut undang-undang ditetapkan didalam undang-undang, sedangkan
bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui undangundang selama tidak dilarang undang-undang dalam segala hal. Besarnya
bunga yang diperjanjiakan harus dituangkan secara tertulis. Bunga yang
berlaku menurut Lemabaran Negara Tahun 1848 No. 22 sebesar 6%.
Tingkat suku bunga kredit ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai
bank sentral selaku pemegang utama kebijakan moneter di Indonesia.
Tingkat suku bunga Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI rate
inilah yang seharusnya berlaku dipasaran. BI rate yang berlaku untuk
bulan April 2015 ini sebesar 7,50%.69
Penghitungan bunga dapat dilakukan berdasarkan sistem tetap
(fixed rate) dan/atau suku bunga mengambang (floating rate). Selain itu
68
Hassanudin Rahman, Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwasan Lingkungan, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 20.
69
BI Rate tetap di Level 7,5%, http://www.liputan6.com/tag/bi-rate, terakhir diakses pada 4
April 2015.
64
kreditur wajib memberitahukan secara tertulis kepada debitur mengenai
persesuaian tingkat suku bunga yang telah disepakati. Dalam hal ini
debitur dapat mengajukan keberatan atas kenaikan suku bunga kredit dan
setiap perubahan suku bunga kredit wajib dituangkan secara tertulis dalam
perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian tak terpisahkan
dengan perjanjian pokok.
Ditinjau dari segi ekonomi dan perbankan maka faktor-faktor yang
menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat suku bunga adalah
sebagai berikut :70
a. Keadaan Ekonomi dan Keuangan
Dalam hal ini diperhatikan tentang suplly dan demand dari dana-dana
atau uang, tegasnya memperhatikan keadaan pada pasar uang. Bila uang
dan peredarannya terus meningkat, maka tingkat bunga perlu dinaikkan.
Demikian pula arah kredit perlu ditujukan terutama pada sektor-sektor
yang vital serta menambah produktifitas.
b. Degree of Risk
Oleh karena kredit menganung suatu tingkat risiko tertentu, maka
pertimbangan tentang risiko ini perlu dilakukan. Dalam petimbangan
risiko ini diperhatikan tentang jatuh tempo (maturuity) nilai jaminan
yang disediakan, keadaan keuangan nasabah, dan prospek usaha yang
bersangkutan selama kredit berjalan.
70
Muchdarsyah Sinungan, Kredit, Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Yagrat, Jakarta,
1993, hlm. 53-56.
65
Bertambah tinggi suatu risiko, maka bertambanh tinggi tingkat suku
bunga yang dikenakan. Demikian juga sebaliknya, bertambah rendah
risiko kredit maka akan bertambah rendah suku bunga yang dikenakan.
c. Hubungan Rekening Nasabah (Account Relationship)
Perkembangan hubungan dengan bank tertera dalam mutasi rekening
keuangan yang disalurkan melalui rekening giro atau rekening
pinjaman. Di beberapa bank faktor ini terkadang diabaikan, dalam arti
kata bukan merupakan hal yang sangat menetukan dalam pemberian
kredit atau penetuan bunga. Namun, ada juga bank yang sangat ketat
dalam menilai account relationship ini.
d. Kemampuan dalam Perdagangan dan Persaingan
Merupakan pertimbangan tambahan jika dalam degree of risk dirasakan
kurang lengkap. Yang diperhatikan adalah apakah nasabah dapat tetap
berjalan dalam dunia usahanya secara minimal dan diperhatikan
keuangannya dalam persaingan, baik terhadap barang-barang sejenis
buatan dalam negri maupun impor. Jika dalam usahanya menunjukan
kenaikan, maka tingkat suku bunga untuk nasabah ini perlu
dipertimbangan untuk diturunkan agar usahanya dapat bertambah maju.
Dan jika usahanya menurun, maka perlu diteliti apakah bunga yang
dikenakan sekarang ini merupakan “ongkos produksi” yang mahal. Jika
memang demikian dan dengan penurukan suku bunga usahanya
berkemungkinan berkembang maju, maka akan ada pertimbangan
kembali atas suku bunga yang dikenakan.
66
e. Cost of Money dari Bank
Dari
segi
ekonomi
perusahaan,
faktor
ini
merupakan
dasar
pertimbangan yang paling penting. Bila cost of money tinggi, maka
otomatis interst pun akan tinggi.
Yang dimaksud dengan cost of money adalah biaya dana. Kredit adalah
dana operasional suatu bank. Dari seratus persen dana yang ada pada
bank, sebagian besar diberikan bank untuk pemberian kredit. Dana yang
diperuntukan kredit ini sering dikenal dengan istilah “loanable funds”
atau dana yang dapat dijadikan kredit atau loan. Dana yang
dipinjamkan itu sebagian besar adalah dana dari luar masyarakat. Ada
yang berbentuk giro, ada yang berbentuk deposito dan surat-surat
berharga lainnya, ada yang berbentuk tabungan dan ada pula bantuan
likuiditas dari bank sentral. Atas dana-dana tersebut bank mengeluarkan
biaya, dan biaya itu disebut “Cost of Money”.
Tingkat suku bunga yang ditetapkan (untuk seluruh nasabah) harus
lebih besar dari jumlah Cost of Money. Karena Cost of Money
merupakan komponen biaya terbesar, sering orang mengatakan bahwa
rate of interest harus lebih tinggi dari Cost of Money.
Dari uraian diatas terlihat bahwa faktor terpenting dalam penilaian
untuk menetapkan suku bunga kredit bank adalah kekuatan keungan bank
itu sendiri serta biaya yang dikeluarkan oleh bank itu sendiri untuk dana
yang dihimpunnya.
67
5. Kredit Pemilikan Rumah
Sandang, pangan, dan papan sudah mejadi bagian dari kebutuhan
pokok dalam kehidupan sehari-hari. Sandang dan papan merupakan suatu
kebutuhan yang selalu berulang dibutuhkan dalam jangka waktu panjang,
namun dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat serta mudah
diperoleh setiap saat. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan akan papan
masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat. Secara umum ada dua
pola dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan perumahan, yakni dalam
bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan melalui sewa.71
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Pemukiman, selanjutnya di sebut UU Rukim, Pasal 1 butir 7 dikatakan
bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Oleh karenanya setiap
warga memiliki hak untuk menempati dan/atau memiliki rumah.72
Pada masa sekarang ini, banyak pengembang (penjual) mendirikan
bangunan perumahan dalam berbagai jenis dan tipe untuk ditawarkan
kepada masyarakat. Namun, yang menjadi persoalan adalah tidak semua
masyarakat mampu membeli rumah secara kontan. Hal itu disebabkan oleh
keterbatasan keuangan yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu,
diadakanlah fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai alternatif
71
Yayasan Konsumen Surabaya, Konsumen Perumahan, Kemana Mengadu?, 24 Nopember
1997, laman-blog dalam www.WordPress.com, diakses pada tanggal 26 Februari 2015.
72
Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit. hlm. 183.
68
menarik untuk memiliki rumah bagi mereka yang tidak memiliki dana
tunai.73
Tanpa adanya KPR, konsumen Indonesia akan sangat sulit untuk
membeli rumah. Sebanyak 74,7% konsumen memanfaatlan fasilitas KPR
untuk membeli properti.74 Tetapi untuk hal KPR sekalipun, pihak bank
tentunya akan tetap mengadakan studi kelayakan sebelum mencairkan
kredit yang dimaksud, sesuai dengan praktek kredit perbankan yang lazim
terjadi.
a. Para pihak dalam Perjanjian KPR
Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah ada 3 (tiga) pihak yang
terkait dan tiap-tiap pihak tersebut memiliki hak dan tanggung
jawabnya masing-masing, yaitu meliputi:
1) Debitur (konsumen), yaitu pihak pembeli rumah yang dibangun oleh
developer dengan uang yang dipinjam dari bank.
a) Kewajiiban
konsumen
adalah
memenuhi
kewajiban
atas
pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara pembayaran
yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perikatan Jual-Beli
(PPJB) tepat waktu. Konsekuensi dari keterlambatan
adalah
dikenakannya denda dan teguran, dan bahkan apabila dalam
jangka waktu tertentu kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka
pengikatan jual-beli dapat dibatalkan dan uang yang telah
73
Harian Analisa, KPR BTN Berikan Pelayanan Kepada Semua Layanan, 11 Mei 2008.
Nurul Qomariyah, 74,4% Konsumen Beli Properti Pakai Fasilitas Kredit, Jakarta, 14 Mei
2008, dapat diakses di www.detikfinance.com, terakhir di akses pada 15 Februari 2015.
74
69
dibayarkan akan dikembalikan setelah dikurangi biaya ganti rugi
bagi pengembang dan pihak bank.
Selain itu, konsumen juga wajib memenuhi kewajiban dalam hal
pembebanan biaya yang akan timbul kemudian di dalam
perjanjian jual-beli yang dilaksanakan.
b) Hak konsumen adalah hak yang pada prinsipnya mengacu dan
merujuk pada aturan di dalam Pasal 4 UUPK.
2) Kreditur, yaitu pihak bank sebagai penyandang dana yang
memberikan bantuan fasilitas kredit dalam bentuk uang yang
dipergunakan oleh debitur untuk membayar rumah yang dibeli dari
developer.
a) Kewajiban utama dalam hal KPR adalah memberikan kredit
sesuai dengan porsi yang dimohonkan oleh pemohon kredit.
Dalam praktek, kredit diberikan maksimal 70% dari jumlah harga
objek keseluruhan. Dalam hal KPR, biasanya pihak bank telah
melakukan pelunasan dan membayarkan harga objek rumah
kepada pihak pengembang, sehingga nantinya konsumen KPR
yang langsung berhubungan dengan pihak Bank. Namun hal ini
tergantung kesepakatan yang sebelumnya dilakukan diantara para
pihak.
b) Hak bank selaku kreditur adalah memperoleh informasi dan data
yang jelas serta benar tentang keadaan keuangan dari konsumen
sebagai debitur. Selain itu kreditur berhak atas pembayaran
70
angsuran ditambah dengan beban bunga ataupun denda. Kreditur
berhak pula atas angunan/jaminan terhadap dana yang telah
dikeluarkannya tersebut guna menjaga risiko yang mungkin
timbul.
3) Pengembang (developer), yaitu pihak pembangun proyek-proyek
perumahan, dimana rumah-rumah tersebut akan dijual kepada
pembeli, baik secara tunai ataupun kredit.
a) Kewajiban pengembang jarang dimuat dalam PPJB. Namun
merupakan suatu pengecualian di dalam prakteknya, apabila
konsumen kritis, maka pengembang akan diminta untuk
mencantumkan hal-hal apa saja yang diperjanjijan untuk
dipenuhi. Hal ini dilakukan agar pengembang tidak ingkar janji
dan menjadi bukti komitmen pengembang dalam memenuhi apa
yang tlah diiklankan dalam brosur maupun pameran.
Sebenarnya pengembang memiliki dua kewajiban pokok, yaitu:
i. Menyerahkan rumah yang telah dibayar harganya dan
menjamin bahwa si pembeli dapat memiliki rumah tersebut
dengan tentram;
ii. Bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.
b) Hak pengembang adalah menerima pembayaran atas harga jualbeli rumah yang telah disepakati bersama. Untuk hal KPR,
biasanya akan dicantumkan bahwa pihak pengembang berhak
mengalihkan perjanjian kepada pihak ketiga (dalam hal ini pihak
71
bank), sehingga nantinya untuk hal pembayaran, konsumen
langsung berhubungan dengan pihak bank penyalur KPR.
Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah ini dilakukan dengan membuat
perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Langkah awal pemberian
Kredit Pemilikan Rumah dilakukan dengan membuat perjanjian jual
beli rumah antara konsumen dengan pengembang (developer). Proses
ini kemudian dilanjutkan dengan dibuatnya perjanjian kredit antara
pembeli rumah dengan Bank sebagai pihak yang membiayai pembelian
rumah tersebut dengan pembebanan rumah tersebut kepada lembaga
jaminan Hak Tanggungan. Dalam konstruksi hukum yang demikian
maka untuk selanjutnya si pembeli adalah debitur, Bank adalah
kreditur, dan rumah berserta tanah milik debitur akan menjadi jaminan
bagi pelunasan KPR.
Debitur terikat kepada segala sesuatu yang termaktub dalam
perjanjian KPR tersebut. Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa bank
akan membiayai pembelian rumah yang debitur inginkan, sehingga
nantinya debitur hanya tinggal membayar biaya pinjaman rumah
dengan tambahan bunga jumlah tertentu kepada bank sesuai dengan
jangka waktu yang telah disetujui bersama. Perjanjian KPR ini
termasuk perjanjian kredit jangka panjang, karena berlangsung antara
10-15 tahun. Perjanjian yang dibuat antara bank dengan debitur ini
merupakan suatu pencerminan dari asas kebebasan berkontrak.
72
b. Syarat Pemberian Kredit Pemilikan Rumah
Syarat permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang
ditawarkan bank adalah:
1) Maksimum kredit yang bisa dikucurkan adalah 70% dari harga
rumah.75
Bank hanya akan membiayai biaya kredit rumah sebesar 70% dari
harga rumah, sisa yang 30% harus dibayar sendiri dari dana pribadi.
Jika harga rumah yang diinginkan adalah Rp 100.000.000 (seratus
juta rupiah), maka harus dibayar dahulu 30% dari harga jual,
setelahnya barulah bank akan melunasi sisa 70% tersebut. Dalam hal
ini, jumlah 30% yang telah dibayar dianggap sebagai down payment
oleh bank, dan nasabah diharuskan menyicil sisa harga rumah yang
dibayarkan bank beserta bunganya.76
2) Besarnya angsuran KPR maksimal 1/3 kali gaji kotor debitur.77
Penghasilan tersebut harus 3 (tiga) kali dari jumlah cicilan KPR yang
diinginkan tiap bulannya.
3) Masih berusia produktif bekerja. 78
Orang tesebut harus sudah bekerja dam memiliki penghasilan,
dibuktikan dengan dokumen tertentu. Bila orang itu memiliki utang
ditempat lain, maka orang tersebut harus memiliki sejarah
75
Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP/2013 tentang Manajemen Resiko pada
Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau
Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
76
Rumah Jogja Magazine, Perencanaan Kepemilikan Rumah melalui KPR, Edisi 3 Oktober
2007.
77
Ibid.
78
Ibid.
73
pembayaran yang baik, terutama pada masa 12 (duabelas) bulan
terkahir.
4) Batas waktu angsuran kredit tidak melebihi usia pensiun.79
Pemohon harus berusia maksimal 50 tahun ketika mengajukan
permohonan KPR.
5) Selama kredit belum lunas, rumah menjadi jaminan kredit.
Angunan yang digunakan untuk permohonan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri.80
Bagi pemohon KPR, yang harus diperhatikan adalah selain
membayar uang muka adalah dikenakannya biaya lain seperti biaya
notaris, asuransi penjamin hari tua, akta jual beli, bea balik nama, cek
sertifikasi, asuransi jiwa dan kebakaran provisi, dan biaya administrasi
dan biaya appraisal.81
c. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian KPR
Kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan semua pihak
seperti saat ini, menyebakan pihak bank, pengembang, dan konsumen
sama-sama mengalmi kerugian. Karena saat ini posisi konsumen sangat
lemah, ada kecenderungan bahwa pihak bank atau pengembang hendak
membebankan semua risiko pelaksanaan KPR kepada konsumen.82
79
Ibid.
Kredit Pemilikan Rumah, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah,
terakhir diakses pada 18 Januari 2015.
81
Media Indonesia, Untung Rugi Guanakn KPR Suka Bungan Rendah Belum Tentu Lebih
Murah, Jakarta, 11 Juli 2003.
82
Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.
49.
80
74
Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian KPR secara kronologis
dan detail dapat menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:83
1. Permasalahan tahap pra-transaksi, meliputi:
a. Keraguan konsumen akan klaim atau kebenaran iklan/brosur
perumahan;
b. Ketidaklengkapan dokumen administrasi pada rumah yang
dipasarkan;
c. Penjualan rumah fiktif.
2. Masalah pada tahap transaksi, terdiri dari:
a. Tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk mempelajari
materi Perjanjian Perikatan Jual-Beli (PPJB);
b. Berat sebelahnya materi perjanjian yang diatur dalam PPJB,
dimana materi kewajiban konsumen diatur secara detail, tetapi
sebaliknya materi hak konsumen yang harus dipenuhi sangat
minim atau bahkan tidak diatur sama sekali;
c. Tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk mengutarakan
keberatan terhadap materi PPJB rumah.
3. Masalah pada tahap purna-transaksi, meliputi:
a. keterlambatan penyerahan rumah dari developer pada konsumen;
b. keterlambatan penyerahan sertifikat pecahan, padahal konsumen
sudah melunasi pembayaran rumah;
c. Penjualan rumah diatas tanah yanh bermasalah;
83
Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996, hlm. 37-38.
75
d. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disajikan dalam
iklan/brosur tidak direalisasikan;
e. Mutu bangunan dibawah standar;
f. Banjir, dan sebagainya.
Pada prakteknya, pihak perbankan juga tidak jarang memberikan
informasi yang kurang memadai.84 Contohnya, dalam memberikan
informasi mengenai penghitungan bunga kredit bank jika nasabahnya
bertanya, bank cenderung tidak memberitahukan cara penghitungan
bunga secara gamblang dengan alasan bahwa penghitungan tersebut
sudah otomatis secara terkomputerisasi (sudah by system) sehingga
tidak dapat ditunjukian kepada nasabah. Bukan rahasia lagi bahwa
dunia marketing terlalu dekat dengan dunia bohong berbohong, banyak
juga pelaku usaha yang tidak mengungkapkan informasi secara detail,
alias I’m not lying, I’m just not telling the whole truth.85
Bagi konsumen, kenaikan suku bunga KPR mengikuti kenaikan
suku bunga deposito dirasakan sangat memberatkan. Dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh Public Interest Advocacy Centre
(PIRAC) bahwa dalam prakteknya, bank dalam menentukan suku bunga
KPR menerapkan floating rate of interest. Hal inilah yang meresahkan
84
Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang diberikan
kepada donsumen secara memadai dapat dikatakan sebagai cacat produk, yaitu dikenal dengan
cacat instruksi atau cacat informasi yang tidak memadai. Informasi yang menjadi hak konsumen
tersebut dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis. (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum
Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 41)
85
Firman, Hak Konsumen, 18 Oktober 2007, laman-blog pada www.WordPress.com, terakhir
diakses pada 15 Februari 2015.
76
debitur, karena kecenderungan bunga untuk naik lebih besar ketimbang
turunnya.86
Suku bunga kredit adalah besarnya bunga dan penatausahaan dari
pinjaman yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur. Bunga kredit
merupakan salah satu penghasilan utama bank, dimana dalam perjanjian
kredit diatur secara tegas mengenai kuasa bank untuk melakukan
pembebanan atas rekening nasabah debitur dengan maksud bank dapat
setiap saat membebankan bunga dengan biaya-biaya lain pada rekening
nasabah debitur.Tingkat suku bunga kredit ditentukan oleh Bank
Indonesia sebagai bank sentral selaku pemegang utama kebijakan
moneter di Indonesia.87 Tingkat suku bunga Bank Indonesia atau biasa
disebut dengan BI rate inilah yang seharusnya berlaku dipasaran, dan
bank umum hanya boleh menentukan bunga dengan selisih antara 1%3% saja dengan BI rate. Perubahan BI rate mempengaruhi suku bunga
pada perbankan. Dimana apabila BI rate diturunkan maka suku bunga
kredit akan ikut mengalami penurunan dan menyebabkan permintaan
kredit baik dari perusahaan maupun rumah tangga akan meningkat.
Begitu pula sebaliknya yaitu apabila BI rate dinaikkan maka suku
bunga kredit akan mengalami kenaikan juga dan disusul dengan
penurunan permintaan kredit. Dengan kata lain dapat kita ketahui
86
Yusuf Shofie, Perlindungamn Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 43-48.
87
Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank
Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain
melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga. (Pasal 10 butir 10 jo. Pasal 8
Huruf a jo. Pasal 10 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).
77
bahwa dengan berubahnya BI rate akan berdampak terhadap suku
bunga KPR. Hubungan antara BI rate dan suku bunga KPR ini bersifat
positif. Apabila BI rate mengalami kenaikan, maka suku bunga KPR
juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan bila BI rate mengalami
penurunan, maka suku bunga KPR akan mengalami penurunan juga.88
C. Perlindungan Konsumen
1. Perlindungan Konsumen di Indonesia
Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan
khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah
menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat
dikonsumsi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat
bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa
yang diinginkan dapat terpenuhi. Disisi lain, kondisi dan fenomena
tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan
konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang
lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup
keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat
promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang
merugikan konsumen.
Perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah penting di
dunia. Hal ini dikarenakan, pertama, tanpa melihat kepada kedudukan
88
Heru Dwi Prasetya, Loc.Cit.
78
resmi atau status sosial seseorang , seluruh anggota masyarakat adalah
konsumen barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha. Presiden
Amerika Serikat, John F. Kennedy mengatakan “cunsumers by deffinition
include us all”. Kedua, para konsumen adalah pihak yang sangat
menentukan
dalam
pembinaan
modal
untuk
menggerakan
roda
perekonomian. 89
Salah satu ciri negara kesejahteraan adalah adanya perlindungan
terhadap konsumen. Sekalipun Indonesia belum sepenuhnya menjadi
negara kesejahteraan, tetapi Indonesia telah berusaha untuk melindungi
konsumen. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut dengan UUPK,
sebagai upaya pemberdayaan
konsumen melalui pembinaan
dan
pendidikan konsumen.
Menurut Pasal 1 butir 1 UUPK yang dimaksud dengan
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Perlindungan terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada
konsumen, dan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan hajat
hidup orang banyak harus berorientasi pada kepentingan publik.90
Kegiatan ekonomi perdagangan tidak terlepas dari dua hal penting
yang berkaitan. Pertama adalah konsumen, dan yang kedua adalah pelaku
usaha. Kata kosumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni
89
Muhammad Eggi H. Suzetta, Pengetahuan Hukum Untuk Konsumen, laman-blog dalam
www.WordPress.com, terakhir diakses pada tanggal 26 Februari 2015.
90
Sudaryatmo, Op.Cit, hlm. 90.
79
consumer, atau dalam bahasa Belanda consument, konsument. Konsumen
secara harafiah adalah orang-orang yang memerlukan, memebelanjakan
atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Konsumen dalam dunia
perbankan disebut dengan nasabah. Dikatakan konsumen karena nasabah
termasuk orang yang memerlukan, menggunakan atau memakai jasa yang
ditawarkan bank. Jasa atau service adalah produk yang dihasilkan
produsen (secara yuridis disebut pelaku usaha), yang meskipun tidak bisa
terlihat secara fisik, tetapi dapat memungkinkan terselenggaranya urusan
atau kepentigan seseorang yang memerlukan. Konsumen menurut Pasal 1
butir 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.91
Pengertian Pelaku usaha sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1
butir 3 UUPK :
Pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.
Hak-hak yang dimiliki konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang
Perlindungan Konsumen, antara lain :
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
91
N.H.T. Siahaan, Op.Cit, hlm. 22-23.
80
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundangundangan lainnya.
Kewajiban
konsumen
menurut
Pasal
5
Undang-undang
Perlindungan Konsumen, antara lain :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti
upaya
penyelesaian
hukum
sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
Selain mengatur hak dan kewajiban konsumen, Undang-undang
Perlindungan Konsumen mengatur pula secara tegas hak dan kewajiban
pelaku usaha. Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, yaitu :
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;
81
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundangundangan lainnya.
Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-undang
Perlindungan Konsumen, yaitu :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta
memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai
larangan klausula baku dalam suatu perjanjian atau dokumen. Yang
dimaksud dengan klausul baku menurut Pasal 1 butir 10 UUPK adalah
adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
82
Larangan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku diatur
dalam Pasal 18 UUPK, yang isinya :
(1)Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat
atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen
dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang
dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh
konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan
konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan
yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada
pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak
gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli
oleh konsumen secara angsuran.
(2)Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang
letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca
secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
(3)Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku
usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dinyatakan batal demi hukum.
(4)Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang
bertentangan dengan undang-undang ini.
83
Masyarakat, termasuk didalamnya debitur, dapat mengadukan
keluhannya atas pelayanan yang kurang memuaskan dari pelaku usaha
(bank). Pengaduan tersebut dapat diajukan secara litigasi dengan
mengajukan gugatan atas inisiatif dari konsumen, karena sengketa disini
dibatasi pada sengketa perdata, Pengadilanlah yang nantinya akan
memberikan pemecahan,92 serta dapat pula dilakukan secara nonlitigasi
melalui lembaga-lembaga non-peradilan yang berwenang menangani
sengketa konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK). BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan
sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, sebagai mana telah
disebutkan dalam Pasal 45 UUPK, yaitu :
(1)Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku
usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2)Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan
sukarela para pihak yang bersengketa.
2. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen
Prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen merupakan hal
dasar yang perlu diterapkan untuk mengatur interaksi antara konsumen
dengan pelaku usaha agar proses perlindungan konsumen berjalan dengan
efektif. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:93
92
Yusuf Shofie, Loc.Cit.
Endang Sri Whayuni, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Pelindungan
Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 90.
93
84
a. Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)
Prinsip ini sangat efektif untuk melindungi konsumen, karena
Strict
Liability
merupakan
pertanggungjawaban
yang
tidak
mendasarkan unsur-unsur kesalahan pada pelaku usaha sebagaimana
penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi mendasarkan pada risiko.94
Artinya, setiap risiko yang timbul dan diderita “karena korban
pemakaian produk yang cacat”, akan mendapat ganti kerugian secara
langsung dan seketika tanpa membuktikan kesalahan para pelaku usaha
dari produk yang bersangkutan. Dengan diberlakukannya prinsip
tanggungjawab mutlak diharapkan agar pelaku usaha di Indonesia
menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk/jasa yang
dihasilkan, sebab besar risiko yang ditanggungnya.
b. Diselenggarakannya Peradilan Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Murah,
serta Small Claim untuk Penyelesaian secara Litigasi
Menyadari posisi konsumen yang lemah, kemudian timbul
sengketa mengenai ganti rugi yang nilainya kecil, ataupun konsumen
sakit yang segera memerlukan pengobatan, adalah suatu hal yang tidak
adil apabila konsumen diharuskan lagi mengikuti proses peradilan yang
memakan waktu lama. Untuk itu, perlu diadakan pengaturan yang
berbeda mengenai ganti kerugian dalam jumlah kecil atau besar, dimana
untuk ganti kerugian dalam jumlah kecil dapat diselenggarakan
peradilan sederhana dan sifat putusannya final.
94
Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar
kesalahan salah satu pihak dalam suatu perjanjian. (Subekti, Op.cit, hlm. 59)
85
c. Reformasi terhadap Beban Pembuktian Terbalik
Mengingat perkembangan dalam industrislisasi sangat pesat dengan
prasarana yang berteknologi tinggi, maka pemahaman pelaku usaha
akan lebih baik dibandingkan dengan pemahaman konsumen, bahkan
oleh hakim yang memeriksa perkara perlindungan konsumen. Oleh
karena itu, perlunya pengalihan beban pembuktian, dimana bukan lagi
konsumen sebagai penggugat yang harus membuktikan unsur kesalahan
pelaku usaha, tetapi pelaku usaha yang harus membuktikan dirinya
tidak bersalah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 UUPK yang
berbunyi:
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam
gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan
tanggungjawab pelaku usaha.
Bila pelaku usaha tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah,
maka otomatis ia bertanggung jawab dan wajib memberikan ganti rugi
kepada konsumen penggugatnya. Selain itu, di dalam proses
pembuktian di pengadilan perlu untuk menghadirkan ahli, dan juga
harus terdapat standar yang dapat dijadikan ukuran bagaimana produk
yang baik.
3. Perjanjian KPR sebagai Perjanjian Baku dan Kaitannya dengan
Perlindungan Konsumen
Sama halnya dengan perjanjian kredit lain yang dikeluarkan bank,
perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pun menggunakan suatu format
86
perjanjian baku. Perjanjian dikatakan bersifat “baku” karena, baik dalam
perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin
dinegosiasikan atau dilakukan tawar menawar oleh pihak lainnya (debitur).
Debitur hanya tinggal menentukan akan menyetujui atau menolak isi
perjanjian kredit tanpa sempat mengkaji atau mempelajari isinya.95 Itulah
sebabnya perjanjian baku ini kemudian dikenal dengan nama take it or
leave it contract.96
Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian standar atau
perjanjian baku sebagai :97
perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan
oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak
mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta
perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa
hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna,
tempat, waktu, dan beberapa hal spesifik dari objek yang
dijanjikan. Yang dibakukan bukan formulir perjanjian
tersebut, melainkan hanya klausul-klausulnya
Berikut adalah beberapa alasan bank selalu menyediakan format
baku dalam setiap hubungan hukum, salah satunya dalam perjanjian
pemberian kredit dengan nasabah:98
a. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap
nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan
bank;
95
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Loc.Cit.
Shidarta, Loc.Cit.
97
Sutan Remy Sjahdeini, Loc.Cit.
98
Try Widioyono, Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2006, hlm. 68.
96
87
b. Formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting yang
berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan
bank;
c. Memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja dan mana saja
yang berlaku dalam hubungan hukum dengan bank;
d. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku
atas suatu produk. Dengan penyediaan formulir yang dibuat oleh bagian
hukum maka pegawai lain dikantor cabang akan dengan mudah
menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi dengan bagian hukum.
Hal ini mempercepat pelayanan;
e. Fungsi bank sebagai lembaga intermediary dengan formulir yang dibuat
secara hati-hati tersebut dapat mengamankan dana masyarakat yang
dikelola bank.
Format baku ini mendapat perhatian dalam penulisan ini karena
beberapa hal sebagai berikut:99
a. Dasar hubungan hukum antara nasabah dengan bank akan tercermin
dalam perjanjian yang mereka buat. Perjanjian tersebut selalu dibuat
dan disediakan secara sepihak oleh bank. Hal ini memungkinkan bank
dalam membuat draft perjanjian secara tidak seimbang, yang tentu saja
dapat merugikan konsumen. Sebagai pembuat draft perjanjian yang
tidak melibatkan nasabah, bank secara manusiawi akan lebih protektif
terhadap dirinya sendiri. Hal ini menyangkut segi kepraktisan, karena
99
Ibid, hlm. 69.
88
tidak mungkin bank membuat perjanjian yang berbeda-beda antara
nasabah yang satu dengan yang lain.
b. Nasabah yang akan berhubungan hukum dengan bank umumnya tidak
memperhatikan isi dari perjanjian yang akan ditandatanganinya.
Debitur percaya atau “tidak kuasa untuk menolak” format perjanjian
yang disodorkan oleh bank karena tidak mungkin nasabah membuat
draft perjanjian tersebut.
c. Nasabah tidak mempunyai informasi yang memadai mengenai
perjanjian tersebut. Nasabah sering tidak memahami maksud dari isi
perjanjian yang dibuat sepihak oleh bank. Tulisan-tulisannya sangat
kecil dan rumit untuk dipahami, sehingga ketika terjadi dispute nasabah
mungkin akan dirugikan.
Perjanjian baku yang dibuat antara bank dengan debitur sangat
telihat tidak adanya keseimbangan posisi tawar menawar. Perjanjian baku
ini seringkali menjadi kontroversi sehubungan dengan timbulnya
pertanyaan mengenai adakah kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku
ini. Untuk itu terdapat beberapa pendapat yang mempertegas kontroversi
ini, yaitu :100
a. Sluijter menyatakan bahwa perjanjian baku (standart contract) bukan
perjanjian. Alasannya, kedudukan pelaku usaha dalam perjanjian ini
adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere
100
Shidarta, Op.Cit, 147-148.
89
wetgever). Syarat yang ditentukan pelaku usaha dalam perjanjian itu
adalah undang-undang, bukan perjanjian;
b. Pilto berpendapat bahwa perjanjian baku ini sebagai perjanjian paksa
(dwang contract);
c. Hondius berpendapat dalam disertasinya bahwa perjanjian baku itu
mengikat bedasarkan kebiasaan (gebruik) yang berlaku dilingkungan
masyarakat;
d. Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai
perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie
van wil vertrouwen) yang membangkitkan para pihak mengikatkan diri
pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian, berarti
ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian;
e. Ahli hukum Indonesia, Mariam Darus Badrulzaman, menyimpulkan
bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan
berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih lagi ditinjau dari asas-asas
hukum nasional, dimana seharusnya kepentingan masyarakatlah yang
didahulukan. Dalam perjanjian standar, kedudukan debitur dan kreditur
tidaklah
seimbang.
Debitur
tidak
memiliki
kekuatan
untuk
mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi
perjanjian. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak
kewajibannya. Sehingga perjanjian standar tidak boleh dibiarkan
tumbuh secara liar dan karena itu harus ditertibkan101;
101
Mariam Darus Badrulzaman, Loc.Cit.
90
f. Asser Rutten mengemukakan pendapat yang lebih tegas bahwa
perjanjian
standar
itu
mengikat
karena
setiap
orang
yang
menandatangani suatu perjanjian harus dianggap mengetahui dan
menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut.
Ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK,
namun pada kenyataannya seringkali terjadi pelanggaran yang kemudian
merugikan debitur. Seperti yang terjadi dalam perjanjian KPR ini terdapat
klausul yang mengatur mengenai bunga dan provisi yaitu klausul
mengenai kewenangan Bank untuk mengubah tingkat suku bunga kredit,
baik menaikan atau menurunkan, tanpa melakukan pemberitahuan atau
persetujuan terlebih dahulu kepada debitur, atau seperti “bank berhak
untuk menetapkan sendiri berdasarkan catatannya jumlah besarnya utang
peminjam kepada bank berdasarkan perjanjian kredit ini, atau karena apa
pun juga baik karena pinjaman pokok maupun bunga aksep-aksep provisi
dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak peminjam”. Artinya. Debitur
diwajibkan untuk membayar bunga yang timbul dari pemberian fasilitas
kredit sesuai dengan bentuk kredit yang telah diperjanjikan, serta debitur
juga harus menyepakati bahwa besarnya suku bunga selalu berubah-ubah
tergantung kenaikan suku bunga.102
Ketentuan mengenai bunga dan provisi tersebut sangat berkaitan
erat dan sering terjadi dalam perjanjian kredit yang diberikan oleh bank,
dan menurut ketentuan yang tercantum dalam UUPK, klausul mengenai
102
Johannes Ibrahim, Panduan Memiliki Rumah dengan Fasilitas KPR, Jendela Mas
Pustaka, Bandung, 2009, hlm. 49.
91
kewenangan sepihak bank telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1)
huruf d dan g, dimana bank menyatakan debitur memberikan kuasa ke
bank untuk melakukan segala tindakan sepihak, dan tunduknya debitur ke
peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak
oleh bank selama konsumen (debitur) menggunakan jasa kredit dari bank.
Menurut ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (3) dapat dikatakan bahwa
perjanjian yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18
Ayat (1) dan (2) adalah batal demi hukum. Artinya, sejak awal perjanjian
tersebut tidak pernah ada.103 Ditambah dengan tidak dilaksanakannya
kewajiban bank selaku pelaku usaha dalam memberikan informasi dan
pelayanan yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi jasa yang
diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b dan c UUPK yang
berbunyi “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” dan “memperlakukan atau
melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.
Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 UUPK ini sangat
penting dalam melindungi debitur selaku konsumen jasa perbankan,
mengingat dewasa ini masih banyak pihak bank uang menciptakan
klausula-klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada
peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak. Selain itu, ketentuan yang
103
Shidarta, Op.Cit, hlm. 148.
92
terdapat dalam Pasal 18 UUPK ini dimaksudkan untuk mencegah adanya
klausula-klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak
dapat dibaca secara jelas yang mengakibatkan debitur tidak tertarik untuk
membacanya, sementara dalam klausula-klausula tersebut mungkin saja
terdapat klausula yang sangat memberatkan debitur. Dengan adanya
pembatasan dalam pembuatan klausula baku dalam perjanjian kredit
sebagaimana diisyaratkan oleh UUPK tersebut setidaknya bisa lebih bisa
melindungi kepentingan debitur. Adapun maksud dari diundangkannya
UUPK ialah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen
terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur
dan bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatannya.
Naik dan turunnya tingkat suku bunga ini berpengaruh pada
pembayaran kredit atau cicilan yang harus dibayar oleh debitur. Semakin
tinggi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh kreditur setiap tahunnya,
maka semakin tinggi pula pinjaman yang harus dibayarkan. Terlebih tidak
ada pemberitahuan sebelumnya oleh pihak bank bahwa bunga telah naik.
Hal ini merupakan akibat dari adanya klausul yang mengatur kewenangan
sepihak oleh bank sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan
antara kreditur dan debitur.
Meski secara teoritis yuridis perjanjian ini tidak memenuhi
ketentuan undang-undang dan ditolak oleh beberapa ahli hukum, dalam
93
kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan
dengan keinginan hukum. Sebab, menurut Sutan Remy Sjahdeini: 104
Berbeda dengan perjanjian baku pada umumnya, dalam
perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya
mewakili dirinya sebagai suatu perusahaan bank saja, tetapi
juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat
penyimpan dana selaku bagian dari sistem moneter. Oleh
karena itu untuk menentukan apakah klausula itu
memberatkan, baik dalam klausula eksemsi (pengalihan atau
lepas tanggung jawab atas risiko) atau dalam bentuk lain,
pertimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan
menentukan klausula-klausula dalam perjanjian-perjanjian
baku dimana para pihaknya perseorangan tau oerusahaan
biasa. Atas pertimbangan ini maka tidak dapat dianggap
bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila
dalam perjanjian kredit dimuat klausula yang dimaksudkan
untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank
serta untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang
moneter.
Melaui sudut perlindungan konsumen, penggunaan teknologi
perbankan tidak cukup hanya dengan menawarkan berbagai kemudahan
kepada konsumen dalam berbagai bentuk. Pernyampaian informasi
perbankan seyogianya disampaikan secara proporsianal. Artinya, bank
tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhususan produk saja,
melainkan juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan dan
sistem penghitungan bunga.105
Oleh sebab itu sebelum menandatangani suatu perjanjian yang
telah disusun dengan klausula-klausula baku, debitur mempunyai
kewajiban untuk melakukan tindakan kehati-hatian (duty to care) dan
kewajiban untuk membaca setiap proposal kontrak sebelum menyetujuinya
104
105
Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 182-183.
Yusuf Shofie, Op.Cit, hlm. 35.
94
(duty to read)106, sehingga debitur mengerti akan hal-hal yang menjadi
kewajibannya demi menghindari kesalahpahaman yang akan merugikan di
kemudian hari.
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Kredit
Undang-Undang
Pelindungan
Konsumen
bertujuan
untuk
melindungi kepentingan konsumen107, termasuk didalamnya debitur.
Kesadaran, kemapuan, dan kemandirian debitur untuk melindungi diri
dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan dan memahami klausulaklausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit sehingga
debitur mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi hak dan
kewajibannya. Kemudian, kepentingan debitur akan lebih terlindungi
dengan adanya keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi.
Sebagai upaya dalam mewujudkan perlindungan konsumen, UUPK
dalam Pasal 19 mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, yang
berbunyi sebagai berikut :
(1)Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi
atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan.
(2)Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang
106
Ricardo Simanjuntak, Loc.Cit.
Pasal 3 huruf d UUPK yang berbunyi, “menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi”.
107
95
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
(3)Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(4)Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Ganti rugi yang lazim dipergunkan ialah uang, karena menurut
ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat
yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam
menyelesaikan suatu sengketa. Ganti rugi diberikan apabila salah satu
pihak telah melanggar perjanjian sehingga pihak yang lainnya berhak
menuntut penggantian kerugian, betapapun ringannya pelanggaran itu.108
Tanggung jawab yang tidak dipenuhi kan menimbulkan sengketa di
kemudian hari. Dalam UUPK, penyelesaian sengketa konsumen ternyata
memiliki kekhasan. Sejak awal berselisih, konsumen dapat melakukan
pengaduan secara litigasi dengan mengajukan gugatan atas inisiatif dari
konsumen. Karena sengketa disini dibatasi pada sengketa perdata,
Pengadilanlah yang nantinya akan memberikan pemecahan.109 Serta dapat
pula dilakukan melalui lembaga-lembaga non-peradilan yang berwenang
menangani sengketa konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). BPSK adalah badan yang diberi kewenangan untuk
108
Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2007, hlm. 137.
109
Yusuf Shofie, Loc.Cit.
96
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan
konsumen dengan cara arbitrase, mediasi, ataupun konsiliasi.110
Tanggung jawab pelaku usaha dalam upaya perlindungan
konsumen, termasuk debitur didalamnya, tidak hanya diatur dalam UUPK
saja, tetapi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya,
contohnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Otoritas Jasa Keuangan,
yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan
bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Menurut Pasal 4 UU OJK, salah satu tujuan didirikannya OJK ialah
agar mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
Perlindungan tersebut dibuktikan dengan diterbitkanya Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya disebut POJK. OJK berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.111
110
Pasal 52 Huruf a UUPK.
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
(Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
sengketa). Sedangkan Mediasi dan Konsiliasi merupakan suatu Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan (Pasal
1 butir 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
sengketa).
111
Sektor jasa keuangan yang dimaksud ialah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (Pasal 1 butir 4 UU
OJK)
97
Tanggung jawab yang diberikan bagi konsumen sektor jasa
keungan berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen dan memberikan
pelayanan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan
pasal 29 UU OJK. Dalam Pasal 28 UU OJK disebutkan bahwa untuk
perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan
tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat
atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan
produknya;
b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan
kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi
merugikan masyarakat; dan
c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Menurut Pasal 29 UU OJK pelayanan pengaduan Konsumen
meliputi:
a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan
pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
Lembaga Jasa Keuangan;
b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang
dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang
dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
Khusus program perbankan, jika timbul sengketa antara nasabah
dengan pihak perbankan, perbankan nasional diminta secara proaktif
menyelesaikan sendiri masalahnya melalui mediasi perbankan agar
sengketa dapat diselesaikan secara damai sebagaimana disebutkan dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi
Perbankan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah
98
kepada bank, meskipun penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui
Otoritas Jasa keuangan (OJK) selaku pengatur dan pengawas dalam sektor
jasa keuangan. Penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi ini
dilakukan agar sengketa antara nasabah dengan pihak bank dapat
didamaikan tanpa melalui peradilan umum ataupun BPSK, dan prosesnya
pun
tidak
bertentangan
dengan
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen.112
Hendaknya disadari bahwa pengaduan keluhan nasabah (debitur)
ini bukanlah untuk mencari-cari kesalahan atau kelemahan bank, karena
setidaknya
masyarakat
memerlukan
kepastian,
transparansi,
kesederhanaan, serta pelayanan yang patut dan manusiawi dari bank selaku
pelaku usaha dan pelayan publik.113
112
113
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 223.
Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Loc.Cit.
Fly UP