...

- perpustakaan hukum bphn

by user

on
Category: Documents
14

views

Report

Comments

Transcript

- perpustakaan hukum bphn
ARAHPEMBANGUNANHUKUM
DAN PENEGAKAN HUKUM Dl INDONESIA 1
Oleh: Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.2
Indonesia adalah negara hukum dan
bukan negara kekuasaan belaka, begitulah
bunyi Penjelasan UUD 1945 pada bagian
tentang Sistem Pemerintahan Negara (Huruf
1). Mochtar Kusumaatmadja (1970) pemah
mengatakan, bahwa hukum tanpa kekuasaan
adalah angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa
hukum adalah anarkhi. Dengan demikian
sangat tidaklah tepa! jika dikatakan bahwa
Indonesia adalah negara hukum (titik, sic
pen.), masih ada koma yaitu, juga negara
kekuasaan (perhatikan kalimat, "belaka",
dibelakang kalimat kekuasaan). Hukum dan
kekuasaan itu merupakan dua variable utama
yang rnenjadi penentu visi, arab, dan tujuan
bangsa ini untuk merdeka dan bemegara
sejak tahun 1945 yang larnpau. Hukum
berintikan asas, norma, lembaga dan proses
yang dapat mewujudkan hukum itu ke dalarn
kenyataan masyarakat; sedangkan kekuasaan
itu merupakan kewenangan yang diberikan
mandat oleh UUD dan atau undang-undang
untuk melaksanakan
hukum
menjadi
kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan
bemegara.
Perkernbangan pemahaman pemimpin
dan sebagian terbesar rakyat Indonesia
terhadap arti penting dan strategis peranan
hukum dalam pembangunan nasional masih
sangat rendah karena peranan hukum yang
telah
dijelaskan secara gamblang oleh
Mochtar Kusumaatmadja sejak tahun 1970
dengan teorilajarannya mengenai "hukum
sebagai sarana pembangunan nasional, dalam
praktik telah disalah-artikan dan ditafsirkan
bahwa hukum merupak:an alat kekuasaan
untuk mewujudkan kepentingan kekuasaan.
Perkembangan pendidikan hukum sejak
tahun 1970-an tidak memberikan kontribusi
yang cukup berarti untuk memberikan solusi
atas kelemahan-kelemahan di atas. Sekalipun
terdapat perubahan, namun hanya bersifat
reaktif terhadap
perkembangan
arus
globalisasi dan dampak yang ditimbulkan-
nya.
Pendidikan
hukum
tidak
secara
mendalam menggali filsafat hukum yang
dilandaskan kepada Pancasila sebagai dasar
NKRI. Pendidikan hukum tidak diurai
sebagai suatu jaringan rambu-rambu yang
memperkuat kinerja sistem pemerintahan dan
sistem
sosial
masyarakat
Indonesia.
Pendidikan hukum di Indonesia masih terkotak-kotak pada pembagian tradisional yang
dikaitkan dengan perkembangan
internasional sehingga menjadi kurang jelas
peranannya sebagai faktor penentu dari
keberhasilan dan ketidakberhasilan pembangunan nasional.
Visi pendidikan hukum yang masih
mendikotomikan system "Common Law"
dan system "Civil Law" sebaiknya mulai
ditinggalkan karena perkembangan pesat
telah terjadi dalam hubungan intemasional
di mana perbedaan kedua sistem tersebut
tidak lagi dipersoalkan. Diutamakan dan
terpenting dalam hubungan intemasional
adalah seberapa jauh harmonisasi hukum
nasional dapat terlaksana dan tidak
merugikan kepentingan (masing-masing
negara yang bersangkutan). Dalarn konteks
hubungan intemasional ini maka masalah
pemahaman pentingnya hukum nasional
dalarn kehidupan berbangsa dan bemegara
merupakan prasyarat bagi setiap pengambil
keputusan di tiap negara.
Semakin rendah pemahamannya maka
semakin miskin vtst, mtst dan arab
pembangunan hukum nasional yang dapat
diwujudkan. Semakin miskin visi, misi dan
arah pembangunan hukum nasional maka
semakin tumpul dan tidak efektif penegakan
hukum nasional baik di dalam menghadapi
masalah nasional maupun masalah internasional atau transnasional.
Sejarah perkembangan pemahaman
perat1an hukum ini di Indonesia cukup unik.
Pemirnpin pertama bangsa Indonesia secara
tegas rnenolak peranan para satjana hukum
dcngan menyatakan, bahwa dengan para
sarjana hukurn tidak bisa melakukan suatu
revolusi. Pemimpin kedua dan seterusnya
tampaknya sudah memahami betapa besar
peranan hukum dalam
pembangunan
nasional namun dalam kenyataannya masih
sebatas retorika semata-mata schingga bclum
menyentuh realita kebutuhan akan kepastian
hukum dan keadilan hukum bagi seluruh
warga negaranya.
Keberagaman sikap pemimpin di atas,
menccnninkan kekurangpahaman mereka
tentang hukum yang memiliki sifat dan
karaktcr cvolutif dan tidak reaktif ataupun
reaksioner ataupun revolusioner.
Karakter hukum bersi fat konservatif,
korektif, dan inovatif serta aspiratif di dalam
menghadapi
perkembangan
kesadaran
masyarakat. Oleh karena hukum merupakan
rambu-rambu perilaku anggota masyarakat
dan sekaligus menyediakan sanksi maka
hukum seharusnya berlaku dalam jangka
panjang dan juga tidak imun terhadap
perubahan masyarakat menurut waktu dan
tempat. Pendapat Van Kan bahwa hukum
selalu
tertinggal
dati
perkembangan
masyarakat, mcmang ada benarnya, akan
tetapi pendapat tcrsebut telah dijawab oleh
Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, hukum
harus ditempatkan di depan dan membawa
arah perubahan masyarakat menjadi lebih
modem atau lebih baik dari masa
sebelurnnya. 3 Namun Mochtar-pun tidak
mcnjclaskan lebih lanjut kearah mana
pembangunan
hukum
nasional
akan
diwujudkan dan masyarakat Indonesia yang
seperti apa yang akan diwujudkan dengan
peranan hukum seperti itu.
Dalam kaitan pembangunan hukum ini,
terdapat 4 (em pat) masalah mendasar yang
perlu diperhatikan, yaitu, pertama, masalah
rcaktualisasi hukum (baca undang-undang)
yang bersifat netral yang berasal dari hukum
lokal (hukum adat dan hukum Islam) dan
yang bcrsumbcr dari hukum intcrnasional
yang telah diakui, ke dalam sistem hukum
nasional.
Kedua,
rnasalah
penataan
kelembagaan aparatur hukum yang bclum
rnemenuhi standatisasi prinsip-prinsip hukum
yang adil (due process of law). Ketiga,
pemberdayaan masyarakat yang belum
sepenuhnya optimal baik melalui peraturan
perundang-undangan maupun melalui media
informal seperti pemimpin lokal yang
berwibawa. Pemberdayaan masyarakat kini
belum membawa perubahan kepada suatu
proses pembentukan budaya hukum yang
responsive. Bahkan tampaknya pemberdayaan masyarakat mengarah kepada budaya
anarkis dan anti pemetintahan semata-mata.
Keempat, pcmbcrdayaan birokrasi masih
sebatas kepentingan kekuasaan semata-mata;
birokrasi tidak dijadikan lambang kepatuhan
terhadap hukum melainkan masih menonjolkan lambang kekuasaan. Pemberdayaan
birokrasi (beureucratic engineering) seyogianya dilaksanakan paralel dengan pernberdayaan rnasyarakat (social engineering).
Hanya dengan cara inilah fungsi dan peranan
hukum tidaklah semata-mata sebagai "social
engineering" mclainkan juga mcrupakan
sarana untuk ..social and bureaucratic
engineering ...4 Model pembangunan hukum
inilah yang saya sebut Model Pembangunan
Hokum Nasional Jilid II. Model tersebut
akan membawa perubahan dan kemajuan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
karena adressat hukum yang dibangun tidak
hanya kepada perubahan sikap dan petilaku
masyarakat sernata-rnata melainkan terhadap
perubahan sikap dan perilaku penyelenggara
negara secara paralel. Perubahan sikap dan
perilaku
penyelenggara
negara
pada
gilirannya
akan
berdarnpak
terhadap
perubahan sikap dan petilaku masyarakat
secara keseluruhan. Sikap dan petilaku
penyelenggara negara menjadi contoh dan
teladan bagi sikap dan perilaku masyarakat
luas.
Bertolak dati uraian tadi, maka hukum
harus dibangun dan dibentuk secara hati-hati
tidak bersifat reaktif terhadap masalah dalam
masyarakat karena hukum dan penegak
hukum bukanlah "pemadam kebakaran".
Hukum hams dibangun bukan untuk
memasalahkan masa lampau akan tetapi
untuk membangun masa depan yang lebih
baik dengan mengambil hikmah dari
pengalaman rnasa larnpau.
Hukurn sudah scharusnya rnerniliki
radius jarak pandang sepuluh tahun sampai
duapuluh lima tahun ke depan.Untuk tujuan
itu maka para pengarnbil kcputusan di
Negara ini terutama pembentuk undangundang
haruslah dipelopori oleh kaurn
pemikir hukum sebagaimana penyusunan
draft awal KUHP Be Ianda yang disusun oleh
Pompe, seorang pemikir hukum pidana
Belanda terkemuka abad ke-18. Agar hukum
yang dibangun dan dibentuk itu memiliki
landasan yang kokoh untuk jangka panjang
dan tidak akan dipertentangkan dengan
pemahaman filsafat barat dan timur, maka
pengetahuan tentang filsafat hukum barat
yang masih mendominasi pengetahuan
filsafat
hukum
Indonesia
seharusnya
diselaraskan dengan filsafat Pancasila
sebagai Dasar Negara Rl.
Terlepas dari sekelompok anggota
masyarakat yang setuju atau tidak setuju
terhadap filsafat Pancasila tadi, namun para
pendiri republik ini sudah sepakat bahwa,
hanyalah filsafat Pancasila ini yang dapat
dijadikan fondamen kokohnya dan tegaknya
NKRI, bukan filsafat barat itu. Kelima sila
dari Pancasila sudah secara komprehensif
dan
luas
menampung
keberagaman
masyarakat Indonesia baik secara sosial,
budaya, politik, ekonomi, dan hukurn yang
tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.
Perbedaan besar filsafat hukum barat
dari Filsafat hukum Pancasila adalah bahwa,
hukum
barat
memiliki
filsafat
karakteristik kepastian hukum melalui
keunggulan proses litigasi untuk mencapai
keadilan. Sekalipun diakui telah ada
perubahan kearah non-litigasi namun dapat
dikatakan instrurnen hukum itu merupakan
altematif penyelesaian sengketa, di samping
proses litigasi, untuk mcmpcrtahankan
ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan
masyarakat. Keberhasilan peranan hukum
dalam mencapai kepastian hukum dan
keadilan dalam lingkup filsafat hukum barat
adalah ada pihak yang memenangkan kontes
di muka pengadilan di satu sisi, dan di sisi
lain ada pihak yang kalah berkontes dan
terkena aib serta penderitaan.
Dampak negatif dari karakter berlitigasi
lebih jauh adalah semakin sulit dan terbebaninya kaum miskin (30% dari jumlah
penduduk Indonesia) untuk turut berkontes di
muka pengadilan sekalipun telah tersedia
bantuan hukurn (legal aid) baginya.
Prosentase keterwakilan kaum miskin untuk
berperkara di muka sidang sangat kecil
dibandingkan dengan kaurn yang berpunya
dengan menggunakan jasa advokat (legal
services).
Program bantuan hukum yang sudah
diperkenalkan di dalam sistem peradilan di
Indonesia sejak tahun 1970-an oleh Mochtar
Kusumaatmadja
dan
Adnan
Buyung
Nasution, tidak berhasil meningkatkan taraf
kesejahteraan rakyat rniskin dalam memperoleh keadilan melalui proses litigasi.
Berbeda jauh dengan keberhasilan proses
litigasi yang dijalankan oleh para advokat
(legal services). Salah satu faktor penyebab
penting dari keadaan tersebut adalah, bahwa
kaum miskin tidak mengetahui dan
mernahami hak-hak konstitusional dan hak
hukum mcrcka sccara benar, kccuali secara
samar-samar dihembuskan oleh kalangan
pendidikan hukum dan praktisi hukum.
Dalam proses menuju kepada negara
demokrasi yang modem abad 21,
tujuan
pencapaian
kepastian hukum dan
keadilan melalui proses litigasi terbukti
tidak membawa kesejahteraan terhadap
sebagian terbesar rakyat Indonesia,
bahkan telah menempatkan kaum miskin
mcnjadi lebih miskin dan kaum kaya menjadi
lebih kaya, serta konflik sosial semakin
rnenajam dan semakin intens. Ketidakpahaman tentang hak-hak hukum dan hak
konstitusional kaum miskin dalam proses
litigasi melalui media bantuan hukurn
menjadi unsur utama penyebab semua itu.
Keadaan ini semakin dipe~parah lagi dengan
merasuknya filsafat materialisme ke dalam
praktik penegakan hukurn sehingga sangat
mengganggu integritas aparatur peradilan
saat ini; bahkan hal ini terjadi dan tidak
Jarang diteladani oleh petinggi-petinggi
hukum itu sendiri.
Dampak negatif dari keadaan di atas
adalah muncul fenomena ambivalensi sikap
dan perilaku pejabat pemerintahan dan
bahkan penegak hukum dalam menjalankan
kewajibannya
menaati
hukum
dan
menegakan hukum. Berbagai kasus korupsi
yang menyangkut pejabat tinggi dan mereka
yang dekat dengan kekuasaan ditindak.lanjuti
secara
selektif
dan
menampakkan
diskriminasi secara terbuka; resistensi
terhadap agenda pemberantasan korupsi
mulai tumbuh seperti jamur dimusim hujan,
mulai dari lontaran keresahan pejabat daerah
dan calon pimpinan proyek sampai kepada
gagasan untuk membubarkan Komisi
Pemberantasan Korupsi dan mengurangi
peranan lembaga negara yang ditugasi
melakukan pengawasan terhadap kinerja
pemerintah.
Peraturan
Pemerintah
tentang
Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat
transparan dan akuntabel telah ditetapkan
akan tetapi di sisi lain dikeluarkan tata cara
pelaporan tindak pidana korupsi internal
dalam bentuk MOU antara Kepolisian,
Kejaksaan, dan BPK, yang akan hasilnya
bermuara pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di satu sisi dan be1pihak
kepada tersangka pelaku dari jeratan hukum
di sisi lain.
Keadaan kritis sebagaimana diuraikan di
atas sangat kontradiktif dengan kinetja KPK
yang telah berhasil melakukan terobosanterobosan terhadap sistem kekuasaan
eksekutif dan judikatif serta legsilatif yang
semak.in intensif. Dilihat dari kondisi objektif
sebagaimana diuraikan di atas jelas bahwa
dalam membangun masyarakat adil dan
sejahtera melalui pembangunan hukum dan
penegakan hukum hams dilihat dengan
optimisme berbalut kalimat, "hopeless but
not desperate".
Bertitik tolak. dari uraian di atas, terdapat
lima kelemahan dalam proses pembangunan hokum dan penegakan hukum di
Indonesia.
Pertama, hukum
telah
terlanjur
dimaknai sebagai hukum tertulis, dan
tampaknya
95%
putusan
pengadilan
bersandar pada hukum tertulis daripada
yurisprudensi, bahkan 0,005% menggunakan
hukum adat sebagai dasar putusan
pengadilan. Sekalipun penyelesaian di luar
pengadilan (out of court settlement) melalaui
Alternative dispute resolution (ADR) dan
Badan Abritase Nasional Indonesia (BANI)
sangat kecil sekali diterima secara bulat;
bahkan masih ada putusan BANI yang
digugat ke pengadilan negeri sekalipun atas
dasar undang-undang, putusan BANI adalah
final dan mengikat.
Kelemahan kedua, adalah penegak
hukwn dan termasuk hak:im serta penasihat
hukum sering tidak taat terhadap asas-asas
hukum umum yang berlaku dan dianut dalam
KUHP dan Burge/ijke Wethoek (BW) dan
KUHAP serta HIR bagian hukum acara
perdata. Dalam kaitan ini masih banyak dari
mereka yang tidak: dapat membedakan
peranan dan fungsi hukum perdata dan
hukum pidana dalam menyelesaikan masalah
hukum dalam masyarakat. Pemahaman yang
masih belum memadai antara lain,
pemahaman bahwa putusan perkara perdata
tidak dapat mengenyampingkan perkara
pidana; asas in dubio pro rea serta akibat
hukumnya;
asas
lex specialis
dan
perbedaanya dengan asas lex specialis
systematic; perbedaan asas ne his in idem dan
asas concursus realis sebagaimana diatur
dalam KUHP; pemahaman asas non
retroaktif yang penegasannya hanya terdapat
dalam
pemberlakuan hukwn
pidana;
pemahaman bahwa hukum pidana hanya
berlaku terhadap setiap perbuatan bukan
terhadap status dan kedudukan seseorang
dalarn jabatannya; pemahaman tentang asas
proprosionalitas dan asas subsidiaritas, dan
pemahaman tentang fungsi dan peranan
hukum pidana yang bersifat "ultimum
remedium"; pemahaman pembentuk Undangundang yang belum memadai mengenai asas
legalitas yang berintikan lex scripta, lex
stricta dan lex certa; serta pemahaman
penegak hukum tentang Novum dalam proses
beracara.
Kelemahan ketiga, masalah integritas
dan moralitas pembentuk undang -undang dan
penegak hukum. Hal ini terbukti dari praktik
di mana suap menyuap dalam proses
pembahasan suatu rancangan undang-undang
sudah merupakan hal biasa seperti perdagangan komoditi layaknya. Menyimpangi
asas-asas hukum yang berlaku demi
kepentingan uang dan kekuasaan sering
dilakukan oleh baik, penasihat hukum dan
penegak hukum termasuk hakim. Di dalam
proses penegakan hukum di Indonesia sudah
sangat transparan dan banyak bukti yang
menunjukkan moralitas aparatur penegak
hukum pada urnumnya masih rendah di mana
sebagian besar perkara selalu ditenggarai
dengan seberapa banyak uang yang tersedia
untuk memperoleh putusan yang "adil".
Konflik kepentingan tidak lagi dipersoalkan
di mana setiap pencari keadilan dengan
mudah dapat menghubungi penegak hukum
di luar jam ketja, sejak proses penyidikan
sampai dengan proses pemeriksaan di sidang
pengadilan.
Kelemahan keempat, masih belum
adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari
pemimpin nasional selama masa pergantian
pemerintahan sebanyak 5 (lima) kali terhadap
pembangunan huknm dan penegakan hukum.
Hal mt terbukti dari total anggaran
pembangunan huknm dan penegakan hukum
yang masih belum mencapai 5% dari seluruh
APBN setiap tahunnya. Pembangunan
hukum dan penegakan hukum telah
terabaikan dari sisi anggaran belanja negara
sehingga ketika diperlukan dukungan
perundang-undangan
yang
kuat
dan
penegakan hukum yang memadai, negara
tidak dapat memberikan jaminan kepastian
hukum dan perlindungan hukum bagi warga
negaranya dan juga termasuk orang asing
yang memiliki kepentingan di Indonesia.
Kelemahan
kelima,
keberadaan
lembaga penegak hukum konvensional sesuai
dengan UUD 1945 dan perubahannya belum
memberikan jaminan yang memadai untuk
memberikan
kepastian
hukum
dan
perlindungan hukum sehingga dibentuknya
lembaga-lembaga negara penegak hukum
lain (KPK dan PPATK) yang diharapkan
dapat
meningkatkan kine.tja lembaga
penegak hukum konvensional; termasuk
pembentukan pengadilan tindak pidana
korupsi dalam lingkungan kekuasaan
peradilan umum. Kelemahan lembaga
penegak hukum saat ini terletak pada
masalah koordinasi dan sinkronisasi tugas
dan wewenang yang diberikan oleh UndangUndang Organik kepada lembaga penegak
hukum konvensional tersebut (Kepolisian
dan Kejaksaan Agung).
Solusi dari keadaan di atas memerlukan
komitmen dan kesungguhan para elit politik
dan pemimpin lokal di seluruh Indonesia
untuk memberikan jaminan anggaran yang
memadai kepada seluruh lembaga penegak
hukum dan lembaga Negara penegak hukum
yang ada saat ini. Langkah selanjutnya,
proses legislasi nasional hams diarahkan
kepada pembentukan peraturan perundangundangan yang bersifat responsif terhadap
perkembangan kebutuhan masyarakat terutama terhadap perkembangan di bidang
perekonomian, keuangan dan perbankan serta
iklim dunia usaha. Hukum yang hendak
dibangun adalah hukum responsif bukan
semata-mata hukum yang bersifat represif. 5
Braithwaite, menekankan bahwa, masalah
hukum dalam perkembangan perekonomian,
keuangan
dan
perbankan
khususnya
menyangkut suatu korporasi seyogianya
mendahulukan proses hukum berbasis
keadilan restoratif (restorative justice)
daripada keadilan retributif (retributive
justice). Bahkan lebih produktif jika
digabungkan dengan keadilan komutatif.6
Solusi berikut adalah penegakan hukum
terhadap aparatur penegak hukum hams
dilaksanakan secara konsisten dengan
menggunakan
sistem
"reward
and
punishment" dan pencegahan praktik KKN
dalam proses penegakan hukum yang dimulai
d.ari kesungguhan dan komitmen atasan
kepada bawahan untuk tidak melakukan
KKN.
Solusi hukum lain yang penting adalah
agar pemimpin nasional terutama petinggi
hukum memiliki nasionalisme yang kuat dan
pandai membaca peta politik globalisasi
yang sering di sponsori oleh negara maju
(barat) yang sarat dengan kepentingan
nasionalnya. Masalah ini sering terjadi di
dalam bidang perekonomian, perbank:an,
1
2
3
4
5
6
minyak dan gas bumi dan kekayaan sumber
alam lainnya. Proteksi hukum yang sesuai
dengan
standar
intemasional
patut
dimanfaatkan
sebesar-besamya
untuk
kepentingan rakyat Indonesia, dan tidak
sebaliknya untuk kepentingan perorangan,
kelompok dan kepentingan politik atau
kekuasaan. Sikap pemimpin nasional yang
permisif dan tidak responsif terhadap
kepentingan nasional tersebut di atas
berdampak terhadap efektvitas dan efisiensi
pembentukan undang-undang dan penegakan
hukum di dalam menyikapi hubungan antara
kepentingan nasional dan kepentingan asing
yang bersangkutan.
Disampaikan pada FGD PPHN II, 5 April 2012.
GURU BESAR EMERITUS UNPAD.
Mochtar Artasasmita,"Fungsi dan Peranan Hukum dalam Pembangunan Nasional".
Romli Atmasasmita, "Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional"; di dalam buku,
"Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis";Penerbit Kencana; edisi kedua 2006; halaman 13-14.
John Braithwaite, "Responsive Regulatory and Restorative Justice; Oxford University Press; 2003.
G.Fietcher,"Basic Concept of Legal Thought".
"MEMBANGUN PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM" 1
Oleh: Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. 2
A. Pendahuluan
Profesionalitas penegak hukum di
negeri ini seolah berada pada titik nadir.
Mewabahnya
judicial
corrnption
membuat hal ini menjadi aktual dan
relevan. Penegak hukum didengungkan
sebagai profesi luhur (honorable
profession), namun di stst
lain
diperburuk citranya dengan perilaku
koruptif penyandang profesi tersebut.
Jual beli perkara tidak lagi dipandang
aneh, apalagi buruk, tetapi dianggap
wajar. Semua menjadi pertanda, bahwa
berbagai peraturan hukum yang secara
normatif mengatur seluruh proses
peradilan akhimya tak berdaya mengatasi judicial corruption. Sebagai nilai
yang menjadi jiwa (core value) hokum,
keadilan tidak benar-benar dipetjuangkan. Oleh kebanyakan penegak hukum,
profesi penegak hukum direduksi
menjadi
sekadar pekerjaan
guna
mendapat materi. Pemahaman seperti itu
mengabaikan dimensi pelayanan sebagai
unsur esensial profesi itu. Para
profesional penegak hukum lupa, profesi
adalah peran sosial yang eksistensi dan
fungsinya tergantung pelayanan yang
fair atas kepentingan masyarakat.
Penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan
dalam
kaidah-kaidah,
pandangan-pandangan yang mantap dan
mengejawantahkannya dalam sikap,
tindak sebagai serangkaian penjabaran
nilai tahap akhir untuk menciptakan
kedarnaian pergaulan hidup. 3 Penegakan
hukurn dalam arti luas mencakup
kegiatan untuk melaksanakan dan
menerapkan hukum serta melakukan
tindakan
hukum
terhadap
setiap
pelanggaran atau penyimpangan hukum.
Kegiatan penegakan hukurn mencakup
pula segala aktivitas yang dimaksudkan
agar hukum sebagai perangkat kaidah
normatif yang mengatur dan mengikat
para subjek hukum dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat dan bemegara
benar-benar ditaati dan sungguhsungguh dijalankan sebagairnana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan
hukum menyangkut kegiatan penindakan
terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan
terhadap
peraturan
perundang-undangan. 4
Penegakan hukum di Indonesia saat
ini sangatlah jauh dari konsep negara
hukum (rechtsstaat) di mana idealnya
hukum merupakan yang utama, di atas
politik dan ekonorni. Suburnya judicial
corruption dalam proses peradilan ini
yang mengakibatkan hancurnya sistem
hukurn dan lembaga peradilan menjadi
tercemar karena keacuhan aparat
penegak hukum akan penegakan hukum
yang efektif, serta rendahnya kualitas
sumber daya manusia baik secara
intelektualitas
maupun
spiritual,
birokrasi peradilan yang berjenjang,
pengawasan internal yang sangat lemah,
dan rendahnya integritas pimpinan
lembaga penegak hukum menjadi sebab
terpuruknya penegakan hukum di
Indonesia.
Dapat
dilihat
dalam
pelaksanaannya di pengadilan, hakim
melakukan
penyelewengan
berupa
penyelesaian perkara yang tidak adil dan
juga menghasilkan putusan-putusan yang
dapat diintervensi. Hal tersebut bisa
muncul karena adanya faktor-faktor
penyebab antara lain seperti: gaji hakim
yang kecil, minimnya kesejahteraan
sosial, tekanan dari kekuasaan yang
lebih tinggi, intervensi politik dan
ekonomi, dan juga berhubungan dengan
integritas hakim itu sendiri.
Dalam institusi kepolisian JUga
masih
banyak
pelanggaran yang
dilakukan seperti adanya pungutanpungutan liar, kasus suap oknum Polri,
dan tindakan main hakim sendiri yang
dilakukan
oknurn
polisi
kepada
masyarakat sipil seperti pembubaran
paksa dan penembakan terhadap aksi
demonstran. Kemudian ada oknum Jaksa
tertentu yang memanfaatkan postst
lemah tersangka atau terdakwa dalarn
persidangan untuk mengeruk keuntungan. Dapat dibayangkan, ketika seseorang
ditetapkan jadi tersangka, tidak jelas
sampai kapan dirinya menjadi tersangka,
meskipun KUHAP sudah membatasi
jangka waktunya. Bisa menghabiskan
waktu sangat lama, melelahkan, dan
tidak pasti. Selama proses itu berlangsung, oknum penegak hukum
rnemanfaatkan posisi lemah tersangka
atau terdakwa untuk kepentingan pribadi
dan memperkaya diri.
Kemudian, yang lebih lanjut adalah
profesi advokat. Penyalahgunaan profesi
advokat terjadi secara terang-terangan.
Masyarakat disuguhi secara terbuka di
media cetak dan elektronik pengungkapan rahasia klien oleh advokat yang
membela tersangka atau terdakwa tindak
pidana korupsi secara terbuka. Dalam
hal 101 advokat tidak melindungi
kepentingan dan rahasia klien yang
dipercayakan kepadanya baik itu dalam
talk-show
yang
wawancara atau
ditayangkan. Diduga pengungkapan
rahasia klien ini dalam perkara tindak
pidana korupsi dilakukan karena
kepentingan politik bukan kepentingan
pembelaan, bisa juga karena unsur
mencari popularitas atau sensasi atau
karena
konflik
kepentingan.
Kepentingan klien tidak Iagi menjadi
prioritas malahan jadi komoditi untuk:
memperkaya diri.
Selain
pelanggaran-pelanggaran
profesi yang dilakukan oleh oknum
aparat
penegak hukurn
tersebut,
maraknya praktik judicial corruption
yang terjadi di Indonesia juga sudah
lama menjadi keprihatinan di Indonesia.
Pengertian judicial corruption menurut
International Bar Association adalah
sebagai berikut:
"According to International Bar
Association, the judicial system
may be corrupted when any act
or omission occurs which is
calculated to, or does, result in
the loss of impartiality of the
judiciary; Specifically, corruption occurs whenever a judge or
court officer seeks or receives a
benefit of any kind or promise of
a benefit of any kind in respect of
an exercise of power or other
action.
Such
acts
usually
constitute
criminal
offences
undernational law; Examples of
criminal corrupt conduct are:
Bribery; Fraud; Utilisation of
public resources for private
gain; Deliberate loss of court
records;
and
Deliberate
alteration of court records".
Menurut pengertian tersebut. sistem
hukurn dapat menjadi korup ketika
adanya suatu tindakan atau kelalaian
yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imparsial peradilan.
Secara khusus, korupsi terjadi manakala
seorang hakim atau pejabat pengadilan
mencari atau menerima keuntungan
dalam bentuk apapun sehubungan
dengan penggunaan kekuasaan atau
tindakan lainnya. Tindakan tersebut
biasanya merupakan tindak pidana
berdasarkan hukum nasional; contoh
tindak
pidana
korupsi
adalah:
Penyuapan; Penipuan;
Penggunaan
sarana publik untuk kepentingan pribadi;
Penghilangan dengan sengaja dokumen
pengadilan; dan Perubahan dengan
sengaja dokumen pengadilan" .5
International Commission of Jurists
("ICJ") dalam papemya berjudul
Reviewing Measures to Prevent and
Combat Judicial Corrnption menyatakan
bahwa dari seluruh jenis-jenis korupsi,
judicial corruption merupakan kategori
yang paling berbahaya (insidious) dan
menjijikan (odious), sebagaimana dinyatakan berikut: 6
"... of all types of corruption,
judicial corrnption is perhaps the
most insidious and odious
because this type of corrnption
gnaws and destroys a most
important pillar of a democratic
government. Much has been
written about the topic of
corrnption, but judicial corrnption tops the list of the
condemned. Corrnption adulterates, clogs, pollutes, perverts
and distorts the dispensation of
justice."
Melihat makna yang terkandung
dari yang disampaikan oleh ICJ ini,
diketahui bahwa judicial corrnption
merupakan jenis korupsi yang paling
tinggi untuk kategori kejahatan yang
terkutuk (condemned) karena judicial
corrnption menghancurkan bagian dari
pilar-pilar
pemerintahan
yang
demokratis. Usaha untuk memberantas
korupsi yang sudah mengakar dan
membudaya 1m harus melibatkan
berbagai elemen atau pihak, yaitu dari
polisi, jaksa, hakim, masyarakat, serta
advokat. Fenomena berupa jual-beli
kasus, jual-beli penangguhan penahanan,
jual beli SP3, tawar-menawar tuntutan,
pengacara "hitam", dan praktik-praktik
Korupsi Kolusi dan Nepotisme ("KKN")
lain yang masih jalan terus juga hams
segera dibasmi.
Istilah judicial corrnption JUga
sering disarnakan
dengan
mafia
peradilan. Mafia peradilan merupakan
suatu pola atau struktur yang berproses
yang memungkinkan oknum yang
terlibat melakukan jual beli perkara
secara terorganisir. 7 Mafia peradilan
dapat terjadi karena sistem dan budaya
penegakan hukum yang dijalankan oleh
para penegak hukum memberikan
peluang untuk diselewengkan. Hukum
dan keadilan tidak berjalan sebagairnana
mestinya serta dapat diperdagangkan
seperti 'komoditas'. Mafia peradilan di
Indonesia telah mencapai tingkat parah
dan harnpir mematikan lembaga
peradilan itu sendiri. Dari penelitian
yang dilakukan Indonesia Corruption
Watch (ICW) pertengahan tahun 2002
dapat diperoleh pengertian Mafia
Peradilan:
"Mafia peradilan mernpakan
kornpsi yang sistematik yang
melibatkan seluruh pelaku yang
berhubungan atau berkaitan
dengan lembaga peradilan mulai
dari polisi, jaksa, advokat,
panitera, hakim sampai petugru
di Lembaga Pemasyarakatan."
Ada
beberapa
hal
yang
menyebabkan terjadinya praktik mafia
peradilan, yaitu karena watak dari
institusi penegak hukum yang korup dan
sudah mendarah daging, dan lemahnya
pembelaan
Hak
Asasi
Manusia
("HAM") dalam produk hukum pidana
di Indonesia terutama di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kita jarang melihat putusan-putusan
pengadilan yang mengacu kepada
penghormatan atas hak asasi manusia,
baik itu hak hidup, kebebasan dan
perlindungan atas harta benda.
B. Pembahasan
Membangun sistem hukum terkait
dengan tiga hal, yakni struktur hukum,
substansi hukum dan budaya hukum.
Tiga unsur dari sistem hukum ini disebut
Lawrence M. Friedman sebagai Three
Elements of Legal System. Struktur
hukum menurut Friedman, adalah
rangkanya atau kerangka, dan sebagai
bagian-bagian dari hukum yang tetap
senantiasa bertahan, atau bagian yang
memberi semacam bentuk dan batasan
terhadap keseluruhan. Kelembagaan
hokum adalah bagian dari struktur
hukum, seperti Lembaga Mahkamah
Agung,
Kejaksaan,
Kepolisian.
Substansi atau materi hukum, yaitu
aturan, norma, dan pola perilaku nyata
manusia yang berada dalam sistem itu.
Subtansi hukum juga berarti produk
yang dihasilkan oleh orang yang berada
dalam sistem hukum itu, mencakup
keputusan yang mereka keluarkan, juga
aturan barn yang mereka susun.
Substansi juga mencakup hukum yang
hidup (living law), bukan hanya pada
aturan yang ada dalam kitab hukum (law
in books). Budaya hukum adalah sikap
manusia terhadap hukum dan sistem
hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran,
dan harapannya. Budaya hokum juga
mencakup suasana pikiran sosial dan
kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari
atau disalahgunakan. Tanpa budaya
hukum, maka sistem hukum itu sendiri
tidak akan berdaya. Deskripsi 3 (tiga)
unsur hukum itu oleh Friedman, adalah
struktur hukum diibaratkan seperti
mesin; substansi hukum diibaratkan
sebagai apa yang dikerjakan dan apa
yang
dihasilkan
mesin
tersebut,
sedangkan kultur atau budaya hokum
adalah apa saja atau siapa saja yang
memutuskan untuk menghidupkan dan
mematikan mesin itu serta memutuskan
bagaimana mesin tersebut digunakan.
Di Indonesia konsistensi penegakan
hokum masih terdengar seperti wacana.
Tiga tujuan hukum yaitu keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan belum
sepenuhnya terwujud. Aturan hukum
Indonesia hanya sebatas slogan karena
masyarakat masih banyak yang merasa
belum terlindungi dengan baik, padahal
penegakan hukum merupakan salah satu
agenda reformasi yang sudah I 0
(sepuluh) tahun lebih berjalan. Seperti
diketahui bahwa penegakan hukum
harus diikuti dengan profesionalisme
para penegak hukumnya. Namun hal ini
tidak akan terwujud jika sistem hukum
di Indonesia masih semrawut dan tidak
ada perubahan dalam struktur hukum,
substansi hokum dan budaya hukum
seperti yang disebutkan oleh Lawrence
M. Friedman.
Profesionalisme Penegak Hukum
Aparat penegak hukum dalam
pengertian luas merupakan institusi
penegak hukum, sedangkan dalam arti
sempit, aparat penegak hukum adalah
polisi, jaksa, dan hakim. Dalam
penyelenggaraan
sistem
peradilan
pidana, diperlukan jajaran aparatur
penegak hukum yang profesional,
cakap, JUJur, dan bijaksana. Para
penegak hukum memiliki tanggung
jawab menegakkan wibawa hukum dan
menegakkan keadilan. Profesionalisme
penegak hukum dapat dilihat dari tingkat
penguasaan ilmu hukum, keterampilan
dan kepribadian para penegak hukum
dalam
menjalankan
tugas
dan
wewenangnya dalam bekerja.
Penegak hokum disebut profesional
karena kemampuan berpikir dan
bertindak melampaui hukum tertulis
tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam
menegakkan
keadilan,
dituntut
kemampuan penegak hukum mengkritisi
hukum dan praktik hukum demi
menemukan apa yang seharusnya
dilakukan sebagai seorang profesional.
Kedua, pelanggaran profesi tidak pemah
hilang; tetapi perkembangannya bisa
dicegah.
Perlu
dicatat,
kualitas
komitmen
tergantung
kemampuan
membangun self-image positif dan
menjadi refleksi pentingnya self-esteem
sebagai nilai. Kesadaran akan pentingnya self-image positif dan self-esteem
sebagai nilai akan membantu seorang
profesional
hokum
tidak mudah
memperdagangkan profesinya. Artinya,
keahlian saja tidak cukup. Diperlukan
keutamaan bersikap profesional: berani
menegakkan
keadilan.
Konsistensi
bertindak adil menciptakan kebiasaan
bersikap adil.
Ketiga, keutamaan bersikap adil
menjadi nyata tidak saja melalui
perlakuan fair terhadap kepentingan
masyarakat, tetapi juga lewat keberanian
menjadi whist/eblower saat tetjadi salah
praktik profesi. Seorang profesional
seharusnya tidak mendiamkan tindakan
tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari
pelaksanaan tugas yang tidak mudah,
namun
harus
dilakukan
karena
kemampuan bersikap adil menuntut
keberanian
mempraktikkan,
bukan
sekadar mengetahui keadilan. 8
Dalam konsep negara hukum
(rechtsstaat), ada dua fungsi penegakan
hukum, yaitu fungsi pembentukan
hukum (law making process) dan fungsi
penerapan hukum (law applying
process). Fungsi pembentukan hukum
(law making process) harus ditujukan
untuk mencapai tegaknya supremasi
hukum. Hukurn yang dibuat tetapi tidak
dijalankan tidak akan berarti. Demikian
pula sebaliknya tidak ada hukum yang
dapat dijalankan jika hukumnya tidak
ada. Jika hukurn dan keadilan telah
terwujud maka supremasi hukum dapat
dirasakan oleh segenap masyarakat.
Dalam
mengemban
tugas
pemeliharaan keamanan dan ketertiban
nasional, tiap-tiap anggota Polri harus
menjalankannya dengan berlandas pada
ketentuan berperilaku petugas penegak.
hukum (code of conduct) dan
penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Standar-standar dalam code of
conduct dapat dijadikan sarana untuk
menentukan apakah telah terjadi
malpraktik profesional atau tidak. Dapat
dikatakan telah terjadi malprnlctik
apabila seorang profesional dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya
telah melakukan tindakan yang tidak
profesional di bawah standar atau substandar
profesinya,
menimbulkan
kerugian (damage) terhadap orang lain
sebagai akibat perbuatannya. 9 Dalam
Penjelasan Umum Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1997 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditegaskan bahwa:
"Sesuai dengan sifat tugas
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, diperlukan kesadaran
dan kecakapan teknis yang tinggi
dan menuntut pembinaan kemampuan profesional kepolisian
yang berbeda dari Prajurit
Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia
lainnya.
Tugas
penegakan hukum tidak pemah
berhenti dan pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia harus
menjalankan
tugas
dan
wewenangnya setiap waktu dan
tempat dengan menggunakan
hukum sebagai a/at utamanya
serta selalu berdasarkan pada
makna yang terkandung dalam
Pasal 27 Undang-Undang Dasar
I945, yaitu bahwa setiap warga
negara bersamaan kedudukannya
dalam hukum. "
Kemudian dalam Pasal 8 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia
disebutkan bahwa:
"Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, jaksa senantiasa
bertindak berdasarkan hukum
dengan mengindahkan normanorma keagamaan, kesopanan,
kesusilaan, serta wajib menggali
dan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan yang hidup dalam
masyarakat, serta senantiasa
menjaga
kehormatan
dan
martabat profesinya. "
Di bagian penjelasan urnurn juga
disebutkan bahwa untuk membentuk
jaksa yang profesional hams ditempuh
berbagai jenjang pendidikan dan
pengalaman dalam rnenjalankan fungsi,
tugas, dan wewenang. Sudah jelas
amanah dari undang-undang ini terhadap
profesi jaksa dalam penegakan hukum di
Indonesia.
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 4
Tahun
2004
tentang
Kekuasaan
Kehakiman menegaskan bahwa:
"Hakim harns memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak
terce/a, jujur, adil, profesional,
dan berpengalaman di bidang
hukum."
Semua aturan tersebut menegaskan
bahwa masing-masing aparat penegak
hukum harus mengemban tugas dan
wewenang dengan penuh tanggung
jawab dan berintegritas tinggi.
Namun contradictio in terminis
terjadi pada Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18
Tahun
2003
tentang
Advokat
menyebutkan bahwa:
"Advokat
berstatus
sebagai
penegak hukum, bebas dan
mandiri yang di}amin oleh hukum
dan
peraturan
pernndangundangan."
Profesi hukum (legal profession)
yang dikenal adalah advokat atau ada
yang menyebut sebagai legal counsel
atau lawyer atau attorney dan secam
teoritis tidak dikenal dan tidak dapat
diartikan sebagai penegak hukum (law
enforcement agency). Hal ini akan lebih
jelas lagi apabila kita mengacu kepada
instrumen intemasional yang terdapat di
dalam Commentary (a) dari Pasal I
United Nations Code of Conduct for Law
Enforcement Officials, Adopted by
General Assembly Resolution 34/169 of
17 December 1979 yang menyatakan :
"(a) The term "law enforcement
officials", includes all officers of
the law, whether appointed or
elected, who exercise police
powers, especially the powers of
arrest or detention."
Jadi ciri penegak hukum (law
enforcement official) adalah adanya
fungsi police power yaitu memiliki hak
untuk: menangkap (to arrest) dan hak
untuk menahan (to detain), sedangkan
advokat sebagai profesi hukum (legal
profession) tidak memiliki police power
tersebut. Justru seorang advokat harus
mencoba membebaskan, meringankan,
merubah dan menghindar dari tuntutan
hukum, penangkapan dan penahanan
oleh penegak hukum (law enforcement
official). Advokat tidak dilengkapi
dengan police power tetapi advokat
adalah profesi bebas dan independen
yang fungsinya membela klien atau
kepentingan klien.
Kode Etik Profesi Penegak Hukum
Profesionalisme aparat penegak
hukum yang dipertanyakan sekarang ini
disebabkan karena lunturnya makna
sebuah kode etik profesi hukum yang
seharusnya menjadi pedoman dalam
berprofesi. Kode etik profesi memunculkan kesetiaan dan pengabdian pada
pekerjaan dari profesi yang dijalani,
berkaitan dengan profesionalitas dan
kehormatan dirinya.
Kode Etik profesi menurut Bertens
adalah:
"Norma yang ditetapkan dan
diterima oleh kelompok profesi,
yang mengarahkan atau memberi
petun}uk kepada anggotanya
bagaimana seharnsnya berbuat
dan
berperilaku
sekaligus
men}amin mutu moral profesi itu
di mata masyarakat. "
Pedoman perilaku yang bagi
pemegang profesi terangkum dalam
Kode
Etika yang di
dalamnya
mengandung muatan etika, baik etika
deskriptif, normatif, dan meta-etika. 10
Jadi kode etik berkaitan dengan profesi
tertentu sehingga setiap profesi memilik.i
kode etiknya sendiri-sendiri tentang apa
yang
disepakati
bersama
seperti
bagaimana harus bersikap dalarn hal-hal
tertentu dan hubungan dengan rekan
sejawat. Akan tetapi tidak semua
pekerjaan dapat dikatakan sebagai
profesi yang berhak dan layak memiliki
kode etik tersendiri. Ada tiga kriteria
yang dapat digunakan untuk mengukur
apakah suatu pekerjaan itu dikatakan
suatu profesi atau bukan: 11
1. Profesi itu dilaksanakan atas keahlian
tinggi dan karena itu hanya dapat
dimasuki oleh mereka yang telah
menjalani pendidikan dan pelatihan
teknis yang amat lanjut. Contohnya
seperti dokter dan advokat.
2. Profesi itu mensyaratkan agar
keahlian yang dipakainya selalu
berkembang
secara nalar dan
dikembangk:an dengan teratur seiring
dengan kebutuhan masyarakat yang
minta dilayani oleh profesi yang
menguasa1
keahlian
profesional
tersebut, atau dengan kata lain ada
standar keahlian tertentu yang
dituntut untuk dikuasai. Contohnya
seperti dokter atau sarjana hukum.
3. Profesi
selalu
mengembangk:an
pranata
dan
lembaga
untuk
mengontrol agar keahlian-keahlian
profesional didayagunakan secara
bertanggung jawab, bertolak dari
pengabdian yang tutus dan tak
berpamrih, dan semua itu dipikirkan
untuk kemaslahatan umat.
Aparat penegak. hukum memiliki
kode etik dalam menjalankan profesinya.
Hakim, Jaksa, dan Polisi tidak dapat
seenaknya menjalankan tugas dan
wewenang tanpa pedoman perilaku
dalam berprofesi. Sebagai salah satu
aparat penegak hukum dalam sistem
hukum di Indonesia, hakim merupakan
tempat masyarakat berupaya untuk
mencari keadilan berdasarkan hukwn
yang berlaku di suatu negara. Dalam
menjalankan
tugasnya
secara
profesional, hakim harus patuh terhadap
kode etik profesinya. Seperti disebutkan
Socrates, Etika Profesi, Kode Etik
Hakim ialah The Four Commandments
for Judges yak.ni: 12
1. To hear courteously (mendengar
dengan so pan, beradab).
2. To answer wisely (menjawab dengan
arif dan bijak.sana).
3. To
consider
soberly
(mempertimbangkan
tanpa
terpengaruh apapun).
4. To decide impartially (memutus tidak
berat sebelah).
Hakim wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Hal ini dimaksud.kan agar
putusan hakim sesuai dengan hukum dan
rasa keadilan masyarakat. Dalam kode
etik hakim juga diatur beberapa
larangan, seperti dilarang melakuk.an
kolusi dengan siapapun yang berkaitan
dengan perkara yang akan dan sedang
ditangani. Kemudian dilarang juga untuk
menerima sesuatu pemberian atau janji
dari pihak-pihak yang berperkara.
Hakim di Republik Indonesia
miskin akan judicial activism, 13 hakim
tidak. bisa bersikap kreatif dalarn
menginterpretasikan hukwn dengan
baik. Pengertian judicial activism
menurut Black Law Dictionary adalah: 14
"A philosophy of judicial
decision making, whereby judges
allow their personal views about
public policy, among other
factors, to guide their decision,
usually with the suggestion that
adherents of this philosophy tend
to find constitutional violations
and are willing to 1gnore
precedent. "
seharusnya
Judicial
activism
dilakukan
untuk
mempertahankan
prinsip dasar dalam konstitusi. Namun
fakta menunjukkan bahwa kita kurang
memiliki hakim dan penegak hukum
yang mengerti dan menjalankan judicial
activism,
sehingga putusan·putusan
pengadilan
tidak
disertai
dengan
penjelasan secara lugas atau landasan
putusan dan sikap yang diambil hakim.
Hal ini menimbulkan ketidakpuasan
masyarak:at terhadap putusan yang
dihasilkan oleh para hakim.
Lebih
lanjut,
hakim
dalam
menjalankan tugasnya juga barns
memilikijudicial discretion 5 yaitu sikap
imparsial
dan
independen dalam
memutus perkara. Mafia peradilan dan
judicial corroption sudah terlalu lama
dibiarkan. Itulah sebabnya mengapa
hingga kini dalam sistem peradilan dan
hukum kita timbul judicial corruption
dan tidak adanya sikap judicial
discretion dalam diri aparat penegak:
hukum kita, khususnya para hakim, yang
kemudian menimbulkan praktik·praktik
mafia perad.ilan dalam lembaga hukum
kita. 16
Sementara itu, Pasal 7 Kode Etik
Kepolisian
Republik
Indonesia
menyebutkan bahwa:
"Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia senantiasa
menghindarkan diri dari per·
buatan terce/a yang dapat
mernsak kehormatan profesi dan
organisasinya... ".
Lebih lanjut, dalam Surat Keputusan
Jaksa
Agung
Rl
No.5
Kep052/JA/S/1979
tentang
Doktrin
Adhyak:sa Trikrama Ad.hyak:sa, disebutkan bahwa diantaranya jaksa dilarang
menerima atau meminta hadiah dan tidak
boleh
menggunakan jabatan dan
kekuasaan untuk kepentingan pribadi
dan pihak: lain, termasuk: dalam
merekayasa
fakta
huk:um
dalam
penanganan perkara.
Sarna halnya dengan advokat yang
merupak:an profesi yang memberikan
jasa hukum, baik di dalam pengadilan
maupun diluar pengadilan, yang kinerjanya juga mempengaruhi bagaimana
kualitas penegak:an hukum. Kode etik
advokat, khususnya dalam hubungan
dengan klien, diantaranya advokat tidak:
dapat menjamin perkara kliennya ak:an
menang, dan yang paling utama advokat
harus menjaga hubungan kerahasiaan
dengan klien.
J ika diamati, ketentuan dalam Kode
Etik Profesi masing-masing aparat
penegak: hukum mewajibkan agar setiap
tugas dan wewenang dijalankan sesuai
dengan jalur hukum dan tidak ada
penyalahgunaan wewenang. Namun
dalam prak:tiknya,
masih
banyak:
pelanggaran kode etik
yang pada
ak:himya
mencerminkan
ketidak:profesionalan seorang penegak hukum
dalam
menjalankan
tugas
dan
wewenangnya, singkatnya das so/len dan
das sein sangat berbeda di dalam praktik
sehari·hari
Untuk dapat menjaga
moralitas dan keprofesionalan kinerja
dalam menegakkan
hukum,
para
penegak: hukum wajib mentaati kaidahkaidah dan norma-norma yang ada.
Menurut 0. Notohadimidjodjo, ada
empat norma yang ~enting dalam
penegakan hukum, yaitu: 7
a. Kemanusiaan
Norma kemanusiaan menuntut supaya
dalam penegakan hukum, manusia
senantiasa
diperlakukan
sebagai
manusia, sebab ia memiliki keluhuran
pribadi.
b. Keadilan
Keadilan adalah kehendak yang ajeg
dan kekal untuk memberikan kepada
orang lain apa saja yang menjadi
haknya. (Ulpianus, 200 AD)
c. Kepatutan
Kepatutan atau equity adalah hal yang
wajib dipelihara dalam pemberlakuan
undang-undang dengan maksud untuk
menghilangkan ketajamannya. Kepatutan 1m perlu
diperhatikan
terutama dalam pergaulan hidup
manusia dalam masyarakat.
d. K.ejujuran
Pemelihara huk:um atau penegak
huk:um harus bersikap jujur dalam
mengurus atau menangani hukwn,
serta dalam melayani justifiable yang
berupaya untuk mencari hukum dan
keadilan. Atau dengan kata lain,
setiap ahli hukum diharapkan sedapat
mungkin memelihara kejujuran dalam
dirinya dan menj auhkan diri dari
perbuatan-perbuatan yang curang
dalam mengurus perkara.
Penegak hokum dan penegak
keadilan di dalam masyarakat, dalam
kedudukannya sebagai profesi luhur,
menuntut kejelasan dan kekuatan moral
yang tinggi. Franz Magnis-Suseno dkk.,
menunjukkan ada tiga ciri kepribadian
moral yang dituntut dari para
~e.nya~~~ atau pemegang profesi luhur
101, yaltu:
a. Berani berbuat dengan tekad untuk
memenuhi tuntutan profesi.
b. Sadar akan kewajiban yang harus
dipenuhi selama menjalankan togas
profesionalnya.
c. Memiliki
idealisme
sebagai
'mission
perwujudan
makna
statement' masing-masing organisasi
profesionalnya.
Artinya, setiap penegak hukurn
dalam kedudukan dan fungsinya masingmasing dituntot untuk bertindak dengan
tekad dan semangat yang sesuai dengan
cita-cita dan tontutan profesinya.
Integritas dan profesionalisme tidak
dilahirkan secara instan, melainkan
terbentuk dalam proses menjalank.an
tugas dan kewajibannya dalam sistem
yang baik. Menurut Soerjono Soekanto,
penegakan hukum sangat tergantung
pada beberapa faktor yang dapat
.
. 19
mempengaruhmya, ya1tu:
a. Faktor hukurn atau peraturan ito
sendiri;
b. Faktor petugas yang menegakkan
hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang
diharapkan
untuk
mendukung
pelaksanaan hukum;
d. Faktor warga masyarakat yang
terkena ruang lingkup peraturan
hukum; dan
e. Faktor budaya atau legal culture.
Moral
para
penegak
sangat
ditentokan
oleh
bagaimana para
profesional hukum melaksanakan togas
dan
tanggung
jawabnya
untuk
memelihara kehidupan sosial. Togas
memelihara kehidupan sosial itu
dirumuskan
dalam sumpah
para
profesional penegak hokum, yakni to
serve people. Melayani masyarakat
hokan sekadar jargon para profesional
penegak hokum, karena sumpah itu
memiliki arti moral yang mendalam.
Sumpah profesi yang diucapkan oleh
para profesional hukum, di hadapan
pemoka agama ketika dilantik di
instansi-instansi
hokum,
seperti
kehakiman, kej aksaan dan kepolisian,
bukan sekadar simbol dan formalitas
kosong. Sumpah itu merupakan kaul
kesetiaan yang mengikat profesional
penegak hokum, dengan masyarakat
yang mempercayakan kebebasannya
serta tojuan hidupnya untuk mencapai
kesejahteraan. K.aul itu merupakan janji
suci (covenant) untuk tundok kepada
Tuhan dan melayani masyarakat dengan
penuh tanggung jawab. Malena moral
dari kaul profesi adalah kesetiaan profesi
pada kepercayaan masyarakat, untuk
secara bertanggung jawab melaksanakan
togas untok memelihara masyarakat dan
tatanannya. Otoritas yang didapatkan
oleh para penegak hokum merupakan
titipan kepercayaan masyarakat yang
tidak pemah boleh disalahgunakan demi
alasan apa pun.
Tidak dapat dipungkiri bahwa
kekuasaan para penegak hokum untuk
menjalankan kepercayaan masyarakat,
pasti akan sering berbenturan dengan
kepentingan pribadi para penegak
hukum. Justru dalam kondisi seperti
itulah keluhuran penegak hukum dalam
menjalankan tugas dan wewenang
mendapatkan tantangannya. Melacurkan
profesi demi
memenuhi
desakan
kebutuhan
atau
karena
alasan
keserakahan
belaka,
sama-sama
merupakan kejahatan dan pelanggaran
atas janji setia untuk melayani
masyarakat. Para penegak hukum dalam
menjalankan profesi luhurnya hams
memiliki keberanian moral untuk
senantiasa setia terhadap hati nuraninya
dan menyatakan kesediaan untuk
menanggung risiko konflik pribadi.20
Dalam hal mt Advokat yang
merupakan profesi terhormat (officium
nobile) yang dalam menjalankan
profesinya memiliki kebebasan yang
didasarkan kepada kehormatan dan
kepribadian advokat yang berpegang
teguh kepada kejujuran, kemandirian,
kerahasiaan dan keterbukaan, guna
mencegah lahirnya sikap-sikap tidak
terpuji dan perilaku kurang terhormat,
mempunyai peranan penting dalam
penegakan hukum
dan
keadilan.
Advokat dalam memperjuangkan hakhak para pencari keadilan (justitiabelen)
hams
berpegang
teguh
dalam
penyelenggaraan peradilan yang jujur,
adil, dan memiliki kepastian hukum (fair
tria{).
Keterlibatan para penegak hukum
dalam praktik mafia hukum di lingkup
tugasnya, tentu meresahkan masyarakat.
Skeptisisme
masyarakat
terhadap
moralitas para profesional hukum,
merupakan masalah sangat serius yang
perlu segera ditanggapi. Kepercayaan
masyarakat yang semakin tipis kepada
para penegak hukum, harus segera
dipulihkan. Menanggapi hal tersebut,
para pejabat di berbagai instansi-instansi
hukum berjanji untuk melakukan
pembenahan.
Tindakan
Mahkamah
Agung yang langsung memberhentikan
hakim yang terlibat dalam kasus
penyuapan, dapat dilihat sebagai wujud
nyata janji untuk memperbaiki kinerja
para penegak hukum di lingkungan
kehakiman.
Selain
itu,
ganJaran
hukuman yang berat perlu dijatuhkan
bagi para penegak hukum yang terlibat
mafia hukum.
Kembali kepada profesionalisme
penegak hukum di Indonesia, perlu
diciptakan mekanisme kontrol yang
efektif dari setiap profesi penegak
hukum. Sudah saatnya kita sadar bahwa
negara kita harus melakukan reformasi
total, terutama di bidang hukum,
walaupun hal mt sudah bukan
merupakan hal yang barn lagi bagi kita
sekarang. Untuk memperbaiki keadaan
tersebut di atas memang bukanlah
pekerjaan mudah. Upaya melakukan
reformasi hukum perlu dukungan dari
semua pihak yang terkait, terutama
political will dari pemerintah mengingat
pemerintahlah yang memiliki kekuatan
memaksa untuk memberantas judicial
corruption
dan
menumbuhkan
profesionalisme
penegak
hukum.
Menurut hemat saya dapat dikatakan di
sini bahwa ada beberapa hal yang dapat
dilakukan untuk memberantas praktikpraktik judicial corruption
yang
dilakukan oleh mafia peradilan, yaitu
antara lain: Perbaikan institusi hukum
(polisi, jaksa, hakim dan advokat) dalam
hal sistem rekrutmen, mengadakan
program
pelatihan
atau program
Continuing Legal Education {CLE)
secara konsisten, pembekalan etika
profesi hukum, profesionalisme, dan lain
sebagainya terutama dalam lembaga
Mahkamah Agung sebagai sentra
penegakan hukum. Perlu dukungan dan
peran serta masyarakat luas (public
terhadap
pemberantasan
support)
praktik-praktikjudicia/ corruption.
C. Kesimpulan
Saat ini dinamika yang terjadi dalam
proses pencarian keadilan pada pranata
hukum kita temyata telah berkembang
menjadi begitu kompleks. Masalahmasalah hukum dan keadilan bukan lagi
sekedar masalah teknis prosedural untuk
menentukan apakah suatu perbuatan
bertentangan atau tidak dengan peraturan
perundang-undangan, atau apakah sesuai
atau tidak dengan hukum kebiasaan yang
berlaku dalam masyarakat Indonesia.
Pola-pola transaksional dalam hukwn
marak terjadi. Namun, profesionalisme
aparat penegak hukum bukanlah
merupakan harapan semu bagi bangsa
ini. Hukum memang belum berjalan
dengan baik dan belum menunjukkan
taringnya bagi para penyeleweng keadilan. Di satu sisi, masih ada golongan
masyarakat yang memiliki keyakinan
kuat bahwa hukum masih dapat
ditegakkan di bumi Indonesia ini. Etika
dan moral yang baik belum mengakar
dalam darah aparat penegak hukum,
sehingga menyebabkan kurangnya rasa
percaya dari masyarakat terhadap
penegakan hukwn itu sendiri. Padahal
etika dan moral merupakan bagian yang
paling terpenting dalam menjalankan
profesi apapun.
Kondisi penegakan hukum sekarang
dapat diibaratkan sebagai benang ruwet
yang harus segera diurai. Pada dasamya
perlu ada reformasi internal aparat
penegak hukum secara konsisten,
profesional dan berkelanjutan berkaitan
dengan penegakan etika profesi hukum.
Dalam mengurai keruwetan tersebut
diperlukan kesungguhan dari pihak
eksekutif, legislatif, yudikatif, serta
elemen masyarakat sendiri.
Persoalan yang kompleks di
lapangan harus dihadapi dengan
integritas tinggi aparat penegak hukum
berkaitan dengan refonnasi sistem yang
hams segera diwujudkan. Persoalan yang
kompleks tersebut antara lain judicial
corruption yang telah membudaya dan
pola berpikir aparat penegak hukum
yang harus dilepaskan dari kultur lama.
Hukum yang berkembang menunjukkan
degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang
mencemaskan yang diperlihatkan dengan
massa,
aksi
kekerasan, pressure
anarkisme, melawan petugas, dan lainlain. Hal tersebut dapat terjadi karena
penegak.an hukum tak berjalan sesuai
dengan harapan sehingga masyarakat
melakukan upaya penegakan hukum
dengan cara mereka sendiri melalui
bentuk.-bentuk pengadilan massa.
Berbicara mengenai profesionalisme
aparat penegak huk:um di Indonesia tidak
melak.uk.an
bisa
hanya
dengan
pemecatan Hakim, Jaksa, Polisi,
dan/atau pencabutan pemberian kuasa
kepada seorang Advokat sebagai
pembela hak-hak hukum seseorang.
Proses pembersihan institusi huk:um
harus dimulai dari level atas ke bawah,
dan juga sebaliknya. Pendidikan yang
menitikberatkan kepada pemahaman
kode etik adalah yang terpenting.
Kemudian harus ada upaya peningkatan
dalam penyelenggaraan pendidikan
berkelanjutan (CLE/Continuing Legal
Education) bagi para aparat penegak
hukum dalam rangka peningkatan
kapasitas dan kapabilitas para penegak
hukum. Tidak kalah pentingnya adalah
adanya perbaikan sistem remunerasi dan
jaminan sosial karena tidak ada negara
yang memberi gaji kecil tetapi dapat
menghasilkan penegak hukum yang
berintegritas. Meskipun ini terkesan klise
namun begitulah kenyataannya.
Terakhir saya ingin mengatakan
bahwa "Good law enforcement agencies
are not born but made". Jika ada tekad
yang kuat, reformasi sistem penegakan
hukum di Indonesia dapat dicapai, dan
keadilan dalam segala aspek kehidupan
berbangsa dan bemegara di Indonesia
tidak akan menjadi impian belaka.
DAFTARPUSTAKA
"Quo Vadis" Profesionalisme Hukum? Artikel Kompas, 12 Agustus 2005, oleh Andre Ata
Ujan, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.
Amir Syarifudin, S.H., M.Hum, dalam Seminar Nasional: "Pengawasan Kinerja Peradilan
Tipikor di Provinsi Sumatra Utara'' diselenggarakan oleh Basis Demokrasi, Komisi
Ombudsman Nasional Perwakilan Sumatra Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam dan
Pijar Keadilan, Grand Antares Hotel, Medan, 20 Desember 2008.
AR. Mustopadidjaja, "Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN", Makalah
Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan
Berkelanjutan,
diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM,
Denpasar, 14-18 Juli 2003.
Bryan A Gamer, Black's Law Dictionary, ninth edition, Thomas Reuters: West Publishing
Co, 2009, him. 922.
E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Nonna-Norma Bagi Penegak Hukum), Yogyakarta,
Penerbit Kanisius, 1995, hlm. 115.
Frans H. Winarta, Sinar Harapan, 2002.
Febiana Rima, Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum, artikel Suara Pembaruan, 3
April2010, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.
Henry J. Abraham, 1993, The Judicial Process, New York: Oxford University Press, hal. 97
K. Bertens, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 11-15.
Mardjono Reksodiputro, "Refonnasi Hukum di Indonesia", Seminar Hukum Nasional Ke VII,
BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, hlm.73-87.
International Commision of Jurists, Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial
Corrnption, The Experience of Lesotho, Justice S. Peete Lesotho Sun International
Maseru, July 29,2010.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VIIU2010, hal. 12.
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indonesia, VI-Press, Jakarta, 1983, hlm.3.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:
Rajawali, 1983, him. 4, 5.
Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,
Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2003, him. 316-317.
Wildan Suyuthi, Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim, Pusdiklat
MA-Rl: Jakarta, 2004, him. 7.
2
'
9
10
11
12
ll
14
15
16
17
18
19
20
Disampaikan pada FGD PPHN IV, 29 Mei 2012
Anggota Governing Board dari Komisi Hukum Nasiona1
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, VIPress, Jakarta, 1983, him. 3.
AR Mustopadidjaja, "Reformasi Bimkrasi Sebagai Syaraf Pemberantasan KKN'', Makalah Seminar
Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan
oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
Lihat putusan MK No. 66/PUU-VIII/2010, him. 12.
International Commision of Jurists, Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption, The
Experience of Lesotho, JusticeS. Peete Lesotho Slllllnternational Maseru, July 29, 2010.
Amir Syarifudin, S.H., M.Hum. dalam Seminar Nasional: "Pengawasan Kiner:fa Peradilan Tipikor di
Provinsi Sumatra Utara" diselenggarakan oleh Basis Demokrasi, Komisi Ombudsman Nasional Petwakiian
Sumatra Utara dan Nanggroc Aceh Darussalam dan Pijar Keadilan, Grand Antares Hotel Medan, 20
Desember 2008.
"Quo Vadis" Profesionalisme Ilukum? Artikei Kompas, 12 Agustus 2005, oleh Andre Ata Ujan, Pusat
Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.
Mardjono Reksodiputro, "Reforma:si Hukum di Indonesia", Seminar Hukum Nasionai Ke VII, BPHN
Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, him. 73-87.
K. Bertens, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utatna, 2005, him. 11-15.
Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM dan
HUMA, 2003, him. 316-317.
Wi1dan Suyuth~ Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim, Pusdiklat MA-Rl:
Jakarta, 2004, him. 7.
Lord Denning adalah orang yang memperkenalkan teori "judicial activism". Hakim asal Inggris ini populer
dengan pernyataan "Berikan saya hokum yang buruk dengan hakim-hakim yang baik, maim saya dapat
memberikan keadiian. Tapi berikan saya hukum yang baik dengan hakim-hakim yang buruk, maka saya tak
dapat meiakukannya"
Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition (Thomas Reuters : West Publishing Co,2009), him.
922.
"Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law, offirm courage combined
with the calmness, of a cool mind, free from partiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice nor
moved by any kind of influence save alone the overwhelming passion to do that which is just.. ".(Henry J.
Abraham, 1993, The Judicial Process, New York: Oxford University Press, him. 97).
Frans H. Winarta, Sinar Harapan, 2002.
E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum), Yogyakarta, Penerbit Kanisius,
1995, him. 115.
ibid., him 165.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983, him. 4,
5.
Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum, artikel Suara Pembaruan, 3 April 2010, o1eh Febiana Rima,
Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.
Fly UP