...

22 BAB III PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

22 BAB III PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
BAB III
PROSEDUR AKUNTANSI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
A.
KERANGKA HUKUM
Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Permendagri 13/2006 (pasal 241) jo Permendagri 59/2007 mengatur
tentang hal tersebut.
B.
DESKRIPSI KEGIATAN
Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja merupakan
entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas
transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam
konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu :
1.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Terdapat perbedaan klasifikasi perkiraan antara SKPD dengan
SKPKD yaitu, tidak semua perkiraan yang ada pada akuntansi SKPD ada
pada akuntansi SKPKD. Hal ini disebabkan tidak semua kegiatan yang ada
di pemda boleh dilakukan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran.
Meskipun memiliki perbedaan dalam kewenangan, dalam arsitektur SAPD,
keduanya memiliki sifat yang sama dalam akuntansinya, yaitu sebagai
satuan kerja.
Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas
pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan
oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan
oleh bendahara.
PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada
jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja
serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. Secara berkala,
PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik
menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan,
yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas
Laporan Keuangan.
Pemerintah Kabupaten Bandung
22
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
C.
1.
PIHAK TERKAIT
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :
 Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain
kas berdasarkan bukti bukti yang terkait.
 Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas
ke dalam buku besarnya masing-masing.
 Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2.
Bendahara di SKPD
Dalam kegiatan ini, Bendahara di SKPD memiliki tugas :
 Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan
proses pelaksanaan akuntansi SKPD.
D.
PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai
pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa
pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/
Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.13 Tahun 2006/Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara
langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa
giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran
pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
Pemerintah Kabupaten Bandung
23
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk
mencatat pendapatan asli daerah yang dalam wewenang SKPD.
Transaksi pendapatan di Satker dicatat oleh Petugas
Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker). Transaksi ini dicatat
harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat
menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Koreksi atas pengembalian
pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun
berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan; sedangkan koreksi atas
pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja
tidak terduga.
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan
pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang
pendapatan. Proses penerimaan pendapatan di Satuan Kerja dapat dibagi
menjadi 3 macam yaitu:
-
Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan
Pendapatan disetor langsung ke Kas Daerah oleh fihak ketiga
Pendapatan disetor langsung ke Bank Persepsi oleh fihak ketiga
D.1 Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan
Wajib Pajak/Retribusi (WP/WR) membayarkan sejumlah uang yang
tertera dalam Surat Ketetapn Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKPD/SKRD) kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara
Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya
dengan dokumen SKPD/SKRD yang diterimanya dari Pengguna Anggaran.
Setelah diverifikasi, Bendahara Penerimaan akan menerbitkan STS dan
Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah serta menyerahkan
Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah tersebut kepada WP/WR
daerah.
Dokumen Sumber Penerimaan
Dokumen sumber yang digunakan Bendahara Penerimaan sebagai
dasar SPJ Penerimaan yang selanjutnya dilakukan pencatatan transaksi
pendapatan di Satker oleh PPK-SKPD ini adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kabupaten Bandung
24
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Transaksi
Dokumen sumber
Penerimaan PAD
- Surat Ketetapan Pajak Daerah
- Surat Ketetapan Retribusi
- Surat Tanda Setoran
- Bukti Pembayaran/Lain lain yang Sah
Jurnal standar untuk mencatat penerimaan kas berupa pendapatan daerah
melalui bendahara penerimaan adalah:
Jurnal Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan
Dr
Kas di Bendahara Penerimaan
Cr
xxx
Pendapatan yang ditangguhkan
Xxx
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi
pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM) Pendapatan.
Format dokumen dapat dilihat pada Lampiran III.1.
Penyetoran penerimaan daerah yang ada di Kas Bendahara Penerimaan
ke Kas Daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran
(STS). Atas penyetoran tersebut, jurnal standarnya terdiri atas jurnal
penyetoran dan pengakuan pendapatan.
Jurnal Penyetoran uang dari kas Bendahara Penerimaan ke Kas
Daerah
Dr
Cr
RK-Pusat
xxx
Kas di Bendahara Penerimaan
Xxx
Jurnal Pengakuan Pendapatan di SKPD
Dr
Cr
Pendapatan yang Ditangguhkan
Pendapatan .......................
xxx
Xxx
Contoh :
Pada tanggal 5 Januari 2009 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
menerima setoran Sewa Alat Berat sebesar Rp63.120.000 dan Sewa
Laboratorim Rp5.000.000
Pemerintah Kabupaten Bandung
25
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Jurnalnya :
a. Pada saat penerimaan pendapatan
Debet
Tanggal
5 Jan 09
8 Jan 09
Kredit
Kas di Bend
Penerimaan
Nomor Bukti
63.120.000
35/10/STS/
Uraian
Ref
Pendapatan
yg
Ditangguhkan-Sewa
Alat Berat
Pendapatan
yg
Ditangguhkan-Sewa
Laboratorium
5.000.000
Jumlah
63.120.000
5.000.000
b. Pada saat penyetoran ke kas daerah
Tanggal
5 Jan 09
8 Jan 09
Kredit
Debet
RK/Pusat
Nomor Bukti
63.120.000
35/10/STS/
5.000.000
Kas di Bend-Penerimaan
Uraian
Ref
Kas
di
Penerimaan
Bend-
Kas
di
Penerimaan
Bend-
Jumlah
63.120.000
5.000.000
c. Pada saat pengakuan Pendapatan
Debet
Tanggal
5 Jan 09
8 Jan 09
Kredit
Pendapatan yg
Ditangguhkan
Nomor Bukti
63.120.000
35/10/STS/
5.000.000
Uraian
Ref
Pendapatan
Alat Berat
Sewa
Pendapatan
Laboratorium
Sewa
Jumlah
63.120.000
5.000.000
D.2 Pendapatan Disetor Langsung ke Bank oleh Fihak Ketiga
Wajib Pajak/Wajib Retribusi membayarkan uang kepada Bank Kas
Daerah (Bank Kasda) sejumlah uang yang tertera di SKPD/SKRD. Bank
Kasda menerbitkan slip bukti setoran/bukti lain yang sah dan Nota Kredit.
Bank Kasda menyerahkan slip bukti setoran/Bukti lain yang sah kepada
WP/WR dan Nota Kredit kepada BUD. WP/WR menyerahkan slip
setoran/bukti lain yang sah kepada Bendahara Penerimaan.
Dokumen Sumber Penerimaan
Dokumen sumber yang digunakan Bendahara Penerimaan sebagai
dasar SPJ Penerimaan yang selanjutnya dilakukan pencatatan transaksi
pendapatan di Satker oleh PPK-SKPD ini adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kabupaten Bandung
26
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Transaksi
Dokumen sumber
Penerimaan PAD
- Surat Ketetapan Pajak Daerah
- Surat Ketetapan Retribusi
- Slip Setoran Pembayaran
- Bukti Pembayaran/Penerimaan lainnya
Jurnal standar yang dibuat untuk mencatat penerimaan daerah yang
langsung disetor ke kas daerah adalah:
Jurnal Penerimaan yang disetor Langsung ke Bank oleh fihak ketiga
Dr
Cr
RK-Pusat
Xxx
Pendapatan ................
Xxx
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi
pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM) Pendapatan.
Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini.
Lampiran III.1.
Jika penyetoran dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh
pemerintah daerah maka penyetoran tersebut dipersamakan seperti
penyetoran langsung ke kas daerah, namun untuk transaksi yang terjadi di
akhir tahun agar dilakukan rekonsiliasi. Jika sampai dengan akhir tahun
setoran pendapatan tersebut masih berada di bank persepsi maka
dilakukan jurnal penyesuaian, dan dianggap setoran tersebut sebagai
pendapatan yang ditangguhkan.
Contoh:
Pada tanggal 04 Desember 2009, diterima setoran pajak hiburan sebesar
Rp75.000.000.
Tanggal
Debet
RK/Pusat
4 Des 2009
75.000.000
Kredit
Nomor Bukti
35/10/STS/
Uraian
Pendapatan
Hiburan
Ref
Pajak
Jumlah
75.000.000
D.3 Pengembalian kelebihan pendapatan tahun berjalan
Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian
kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika
pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) baik
Pemerintah Kabupaten Bandung
27
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
yang terjadi di perode berjalan atau periode sebelumnya, PPK-SKPD
berdasarkan informasi transfer kas dari BUD, mencatat transaksi
pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal “Akun Pendapatan
sesuai jenisnya ” di Debit dan “RK SKPKD” di kredit.
Jurnal Pengembalian kelebihan pendapatan tahun berjalan
Dr
Cr
Pendapatan ....
Xxx
RK-Pusat
Xxx
Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak
berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan.
Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang
(non recurring) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya,
Satuan Kerja tidak melakukan pencatatan.
Contoh:
Penerimaan pada tanggal 04 Desember 2009, diterima setoran pajak
hiburan sebesar Rp75.000.000,- ternyata ada kesalahan hitung, sehingga
ada kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan sebesar
Rp5.000.000,- kepada fihak ketiga.
Debet
Kredit
Tanggal
Pendapatan
Pajak Hiburan
RK/Pusat
4 Des 09
5.000.000
Nomor Bukti
35/10/STS/
Uraian
Ref
Jumlah
5.000.000
D.4 Posting ke Buku Besar
Setiap periode yang telah ditentukan, jurnal-jurnal tersebut diposting
ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu SKPD sesuai dengan kode rekening
pendapatan. Format Buku Besar SKPD dapat dilihat di Lampiran II.4,
sedangkan Format Buku Besar Pembantu SKPD dapat dilihat di Lampiran
II.5.
Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun
pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar
Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek
Pendapatan.
Pemerintah Kabupaten Bandung
28
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
E.
PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA
Menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban
pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Akuntansi
belanja
disusun
untuk
memenuhi
kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga
dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen
dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD.
Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP
(uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi
belanja LS (langsung).
Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi
belanja ini adalah sebagai berikut:
No.
1
Jenis Transaksi
Belanja dengan
mekanisme UP/GU/TU
2
Belanja dengan mekanisme LS
3
Penerimaan Pajak
Penyetoran Pajak
4
Dokumen Sumber
- Bukti Pengesahan SPJ
- SPM
- SPD
- Bukti transaksi lainnya
- SP2D
- SPM
- SPD
- Nota Debit Bank
- Bukti pengeluaran lainnya
- Bukti Pemotonngan Pajak
- Surat Setoran Pajak (SSP)
E.1 Pemberian Uang Persediaan UP
Permendagri Nomor 13/2006 pasal 136 menyebutkan bahwa untuk
kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bandung
29
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Bendahara Pengeluaran. Apabila SPP-UP dinyatakan sah dan lengkap,
PA/KPA menerbitkan SPM-UP untuk kemudian diajukan kepada SKPKD
supaya diterbitkan SP2D (Lihat sisdur penatausahaan).
PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna
Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan
uang persediaan tersebut dengan menjurnal “Kas di Bendahara
Pengeluaran” di Debit dan “RK-Pusat” di kredit.
Jurnal Pencatatan saat SP2D UP terbit
Dr
Cr
Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
RK Pusat
xxx
CONTOH JURNAL BELANJA PADA SKPD:
Realisasi belanja UP dengan menggunakan pengesahan SPJ:
Pada tanggal 10 Maret 2009, diterima SP2D UP oleh Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp7.000.000,00 dan selanjutnya pada
tanggal 10 April 2009 dilakukan pengesahan SPJ atas belanja-belanja
yang telah dilakukan yaitu :
Belanja ATK sebesar Rp2.000.000,00 dan Belanja Pakaian Dinas sebesar
Rp5.000.000,00;
Jurnal :
a.
Untuk mencatat penerimaan kas UP:
SKPD
JUMLAH
10 Maret 20X0
Dr
Dr. Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp7jt
PPKD
cr
Cr. RK Pusat
JUMLAH
10 Maret 20X0
dr
Dr. RK SKPD
Rp7jt
Cr
Rp7jt
Cr. Kas di Kasda
Rp7jt
b. Untuk mencatat pengakuan belanja:
SKPD
10 April 20X0
PPKD
Dr
Dr. Belanja ATK
Rp2jt
Dr. Belanja Pakaian Dinas
Rp5jt
Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten Bandung
cr
Tidak ada jurnal
Rp7jt
30
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
c.
Untuk mencatat pengisian kembali kas dengn SP2D GU:
SKPD
10 Aprilt 20X0
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Jumlah
Dr
cr
Rp7j
t
RK Pusat
Rp7jt
PPKD
Jumlah
10 April 20X0
dr
RK SKPD
Rp7jt
Kas di Kasda
Cr
Rp7jt
E.2 Penggunaan dan Penggantian Uang Persediaan (GU)
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
ganti uang persediaan.
Pemberian
Uang
Panjar/muka
Kepada
PPTK/Bendahara
Pengeluaran Pembantu, cukup dicatat pada buku besar pembantu
pengeluaran per bidang/bagian di bendahara pengeluaran dengan
persetujuan PA/KPA.
Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang panjar/muka yang diterimanya dengan mencatat di buku
kas umum, dan menyerahkan bukti pengeluaran lengkap dan sah atau
mengembalikan sebagian/seluruhnya kepada Bendahara Pengeluaran.
Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD. PPKSKPD
berkewajiban
melakukan
verifikasi
atas
laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara Pengeluaran. Kepala
SKPD mengesahkan SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
Pada akhir anggaran dan atau seluruh kegiatan telah dinyatakan
selesai 100%, maka untuk pertanggungjawabannya dibuat SPP GU Nihil,
SPM GU Nihil dan disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D GU
Nihil. Tidak ada jurnal untuk SP2D GU Nihil.
Apabila sampai akhir tahun anggaran masih terdapat kas di
Bendahara Pengeluaran, maka sisa UYHD tersebut harus disetor ke Kas
Daerah dan dicatat dengan jurnal:
Pemerintah Kabupaten Bandung
31
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Jurnal Penyetoran sisa UYHD
Dr
Cr
RK Pusat
xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat
pengeluaran kas, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Keluar (JKK).
Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini.
Lampiran III.2.
E.3 Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TU)
Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP TU untuk
memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka
tambahan uang persediaan. SPP TU digunakan untuk meminta tambahan
uang apabila terdapat pengeluaran yang cukup besar sehingga saldo UP
tidak akan cukup untuk membiayainya. Pengajuan dana TU harus
berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu.
Setelah SPM diterbitkan dan ditandatangani, Pengguna Anggaran
mengajukan SPM tersebut kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
Jurnal pada saat BUD menerbitkan SP2D TU dilakukan dengan mencatat
penerimaan kas dari Kas Daerah.
Jurnal penerimaan Tambahan Uang Muka Persediaan
Dr
Cr
Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
RK Pusat
xxx
Pengakuan belanja dengan menggunakan mekanisme tambahan uang
persediaan dilakukan pada saat pertanggungjawaban belanja disahkan
oleh BUD, yaitu pada saat terbitnya SP2D TU Nihil.
Jurnal Pengakuan Belanja Tambahan Uang Persediaan (SP2D TU
Nihil)
Dr
Belanja .....
xxx
Dr
Cr
RK Pusat
Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
Pemerintah Kabupaten Bandung
xxx
32
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Catatan: Pendebetan RK Pusat dilakukan sebesar sisa TU yang tidak
digunakan/di-SPJ-kan dan harus disetor kembali ke kas daerah.
Khusus untuk belanja yang menghasilkan aset tetap (Belanja Modal dan
Barang yang melebihi capitalization thresholds), setelah jurnal pengakuan
belanja, PPK SKPD juga membuat jurnal korolari untuk mencatat aset
tetap.
Jurnal Korolari Pengakuan Aset Tetap
Dr
Cr
Aset Tetap .....
Ekuitas Dana Investasi –
Diinvestasikan dalam Aset
Tetap
xxx
Xxx
E.4 Pembayaran Langsung Kepada Fihak Ketiga (LS)
Pembayaran Belanja yang menggunakan mekanisme LS sesuai
Permendagri 13/2006 pasal 206 dapat dilakukan untuk:
-
Pembayaran langsung kepada fihak ketiga berdasarkan kontrak
dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban fihak
ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen SPP-LS untuk pembayaran ini disiapkan oleh PPTK.
-
Belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan
pembayaran langsung kepada fihak ketiga dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran. Dokumen SPP-LS pembayaran ini disiapkan oleh
Bendahara Pengeluaran.
SPM-S ditandatangani Pengguna Anggaran untuk selanjutnya
diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Jika SPM LS tersebut
disetujui oleh kuasa BUD, maka diterbitkan SP2D LS. Jurnal atas transaksi
tersebut dicatat sebesar nilai brutonya, meski BUD telah memungut dan
memotong pajak atau kewajiban fihak ketiga (PFK) lainnya.
Jurnal Belanja Dengan SP2D LS
Dr
Cr
Belanja ....
RK Pusat
Pemerintah Kabupaten Bandung
xxx
xxx
33
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Khusus untuk belanja yang menghasilkan aset tetap (Belanja Modal
dan Barang yang melebihi capitalization thresholds), setelah jurnal
pengakuan belanja, PPK SKPD juga membuat jurnal korolari untuk
mencatat aset tetap.
Jurnal Korolari Pengakuan Aset Tetap
Dr
Cr
Aset Tetap .....
Ekuitas Dana Investasi –
Diinvestasikan dalam Aset
Tetap
xxx
Xxx
E.5 Pemotongan dan Penyetoran Pajak
Dalam kasus LS Gaji dan tunjangan, meskipun dana yang diterima
oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), namun
PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto.
PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena
pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem akuntansi
SKPKD.
Dalam proses Belanja Barang dan jasa, seringkali terdapat
potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/pungut
sehingga dana yang diterima oleh fihak ketiga adalah jumlah netto (setelah
dikurangi potongan pajak), namun PPK-Satker tetap mencatat belanja
tersebut dalam jumlah bruto. PPK SKPD kemudian mencatat potongan
tersebut sebagai utang dengan jurnal sebagai berikut:
Jurnal Pencatatan Pemotongan Pajak
Dr
Cr
Kas di Bendahara Pengeluaran
Utang Pajak
xxx
xxx
Ketika dilakukan peyetotan pajak, berdasarkan bukti Surat Setoran
Pajak (SSP) tersebut, dilakukan penghapusan utang pemotongan pajak
tersebut dengan jurnal sebagai berikut.
Pemerintah Kabupaten Bandung
34
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Jurnal Pencatatan penyetoran Pajak
Dr
Cr
Utang Pajak
Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
xxx
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat
pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran, maka dibuatlah Buku
Jurnal Khusus Kas Keluar (JKK). Format Buku Jurnal Khusus Kas Keluar
dapat dilihat pada lampiran III.2.
E.6 Posting ke Buku Besar
Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan
diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu SKPD sesuai dengan kode
rekening Belanja. Format Buku Besar SKPD dapat dilihat di Lampiran III.4,
sedangkan Format Buku Besar Pembantu SKPD dapat dilihat di Lampiran
III.5.
Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun Belanja
berupa kode Jenis Belanja, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan
untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Belanja.
F. PROSEDUR AKUNTANSI PEMBIAYAAN
Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 pasal 98
menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD. Dengan
demikian tidak ada jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD karena proses
penganggaran maupun realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah tidak dilakukan di SKPD dan hanya ada di SKPKD.
G.
PROSEDUR AKUNTANSI ASET
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah mendefinisikan Aset sebagai sumber daya ekonomi
yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bandung
35
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.
G.1. Akuntansi Aset Lancar
Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan
dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu)
periode akuntansi. Aset Lancar yang ada di SKPD terdiri dari Kas di
Bendahara Pengeluaran, kas di Bendahara Penerimaan, Bagian Lancar
dari Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar TGR, Piutang Pajak,
Piutang Lain-lain dan Persediaan.
a. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas di
Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pemerintah daerah yang
berada di rekening kas di Bendahara Penerimaan SKPD yang belum
disetor ke Kas di kas Daerah atau Bendahara Umum Daerah.
Saldo normal perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan adalah di
sebelah debet. Penambahan kas dicatat di sebelah debet dan
pengurangan kas dicatat di sebelah kredit. Perkiraan ini di debet pada
saat direalisasikannya kas yang berasal dari:
1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:



Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah;
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah;
Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah.
2) Penerimaan Lain-Lain pendapatan yang Sah, yang meliputi:
 Penerimaan Pendapatan Hibah;
 Pendapatan Dana Darurat;
 Penerimaan Pendapatan lainnya.
Perkiraan Kas di Bendahara Penerimaan di kredit pada saat
penerimaan pendapatan SKPD di setor ke Kas Daerah.
Jurnal yang berkaitan dengan penerimaan dan penyetoran kas di
Bendahara Penerimaan dapat dilihat di Prosedur Akuntansi
Pendapatan yang telah dibahas sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung
36
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
b. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan
pemegang kas di SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan
kepada kas daerah atau Bendahara Umum Daerah. Slado normal
perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran adalah di sebelah debet.
Penambahan kas dicatat di sebelah debet dan pengurangan kas dicatat
di sebelah kredit. Perkiraan kas di Kas Bendahara Pengeluaran di
debet pada saat SP2D UP/TU dan GU terbit.
Perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran di kredit pada saat kas
dikeluarkan dari Kas di Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pada
saat:
1. Pemberian panjar untuk pemimpin kegiatan;
2. Belanja operasi dan Belanja Modal langsung dari Bendahara;
3. Penyetoran sisa Uang Persediaan yang tidak terpakai lagi di SKPD
(biasanya terjadi di akhir tahun anggaran).
Jurnal yang berkaitan dengan penerimaan dan penyetoran kas di
Bendahar Pengeluaran dapat di lihat pada Prosedur Akuntansi Belanja.
c. Piutang Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
Merupakan piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel,
restoran dan pajak lainnya serta retribusi yang sudah ada surat
ketetapannya (SKPD/SKRD). Saldo normal piutang pajak/Retribusi
dicatat di sebelah debet. Penambahan piutang pajak/retribusi dicatat di
sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. Perkiraan
ini didebet pada akhir tahun anggaran sebesar jumlah Laporan
Inventarisasi Piutang Pajak (SKPD) yang belum dibayar.
Jurnal penyesuaian Piutang Pajak/Retribusi Daerah
Dr
Piutang Pajak
xxx
Dr
Piutang Retribusi
xxx
Cr
Cadangan Piutang
Pemerintah Kabupaten Bandung
Xxx
37
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Perkiraan ini dikredit pada awal tahun berikutnya sebesar jumlah
laporan inventarisasi Piutang Pajak yang belum dibayar melalui proses
jurnal balik.
Jurnal Balik Piutang Pajak/Retribusi Daerah Awal Tahun Anggaran
Berikutnya:
Dr
Cadangan Piutang
xxx
Cr
Piutang Pajak
Xxx
Cr
Piutang Retribusi
Xxx
d. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dan Piutang Lainnya
Perkiraan ini menampung reklasifikasi Piutang Jangka Panjang yang
akan jatuh tempo pada tahun berikutnya, meliputi antara lain:
1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
2) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
3) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
4) Piutang Lainnya
Saldo normal Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang tersebut di
sebelah debet. Penambahan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit.
Perkiraan ini dikredit pada akhir tahun sebesasr bagian jumlah
tagihan piutang yang jatuh tempo tahun anggaran berikutnya,
berdasarkan memo penyesuaian.
Jurnal Penyesuaian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Dr
Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran
xxx
Dr
Bagian Lancar Tuntutan
Perbendaharaan
xxx
Dr
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
xxx
Dr
Piutang Lainnya
xxx
Cr
Cadangan Piutang
Pemerintah Kabupaten Bandung
Xxx
38
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Jumlah dalam perkiraan ini dikredit pada awal tahun anggaran
berikutnya dengan menggunakan jurnal balik.
Jurnal Balik Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Dr
Cadangan Piutang
xxx
Cr
Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran
xxx
Cr
Bagian Lancar Tuntutan
Perbendaharaan
xxx
Cr
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
xxx
Cr
Piutang Lainnya
xxx
e. Persediaan
Persediaan merupakan aset yang berwujud:

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah

Bahan/perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi.

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat

Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat
tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Saldo normal
perkiraan persediaan di sebelah debet. Penambahan persediaan
dicatat di sebelah kredit. Perkiraan ini di debet pada akhir tahun
sebesar jumlah Laporan Inventarisasi fisik Persediaan pada akhir tahun
anggaran, berdasarakan memo penyesuaian.
Pemerintah Kabupaten Bandung
39
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Jurnal Penyesuaian Persediaan
Dr
Cr
Persediaan
xxx
Cadangan Persediaan
xxx
Perkiraan ini dikredit pada awal tahun berikutnya sebesar jumlah
Laporan Inventarisasi Persediaan yang belum dibayar melalui proses jurnal
balik.
Jurnal Balik Persediaan Awal Tahun Berikutnya:
Dr
Cr
Cadangan Persediaan
Xxx
Persediaan
xxx
G.2. Investasi Jangka Panjang
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006, Investasi Jangka Panjang merupakan bagian dari
transaksi pembiayaan yang bukan merupakan wewenang SKPD, namun
hanya menjadi wewenang SKPKD. Dengan demikian, tidak ada jurnal yang
dibuat oleh SKPD terkait dengan Investasi Jangka Panjang.
G.3. Akuntansi Aset Tetap
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat
diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD
melalui pembelian, pembangunan, hibah atau doinasi, pertukaran dengan
aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset Tetap terdiri dari:






Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya, dan
Konstruksi dalam Pengerjaan
a. Akuntansi Perolehan Aset Tetap melalui Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Bandung
40
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Basis akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah darah sesuai dengan
SAP adalah kas yang dimodifikasikan, dan untuk itu agar transaksi
penerimaan dan pengeluaran kas yang mempengaruhi rekeningrekening aset tetap pada neraca dapat tercatat maka dibuat suatu jurnal
yaitu jurnal korolari.
Jurnal Belanja Modal jika melalui SP2D LS ke Fihak III
Dr
Cr
Belanja Modal
Xxx
RK-Pusat
xxx
Jurnal Belanja Modal jika melalui Uang Persediaan
Dr
Cr
Belanja Modal
xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
Jurnal Korolari Pengakuan Aset Tetap
Dr
Cr
Aset Tetap
Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap
xxx
xxx
b. Perolehan Aset dari Bantuan, Hibah dan Donasi
Sesuai SAP , Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi)
harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset
tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap
ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan
bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah
tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset Tetap tersebut akan
sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya
secara hukum, seperti adanya akta hibah.
Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap
tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada
pemerintah. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti
perolehan aset tetap dengan pertukaran.
Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi,
maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan
jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan
realisasi anggaran.
Pemerintah Kabupaten Bandung
41
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Jurnal Pengakuan Pendapatan Hubah dan Belanja Modal
Dr
Belanja Modal
Cr
Xxx
Pendapatan ..
xxx
Jurnal Pengakuan Aset Tetap
Dr
Aset Tetap ...
Cr
Xxx
Ekuitas Dana Investasi –
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
xxx
c. Pertukaran Aset
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu
nilai eukivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
Jurnal Pertukaran Aset Yang Serupa
Dr
Aset Tetap (Baru)
xxx
Dr
Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan
dalam Aset Tetap (Lama)
xxx
Cr
Aset Tetap (lama)
xxx
Cr
Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan dalam Aset Tetap
(Baru)
xxx
Pemerintah Kabupaten Bandung
42
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
d. Penghapusan dan/atau Penjualan Aset Tetap
Aset Tetap dieliminasi dari Neraca bila:

Tidak lagi digunakan atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di
masa yang akan datang

Dijual/ditukar
Penghapusan dan atau penjualan aset tetap pemerintah daerah harus
dilakukan setelah persetujuan pejabat yang berwenang. Jumlah yang
dihapus adalah sebesar nilai buku. Sedangkan pengakuan pendapatan
apabila dijual adalah sebesar kas yang diterima tanpa melihat nilai buku
aset yang dilepas.
Jurnal Untuk Menghapus Aset
Dr
Cr
Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan
dalam Aset Tetap
xxx
Aset Tetap
xxx
Jurnal untuk mencatat Penerimaan Kas Daerah jika Dijual
Dr
Cr
RK Pusat
Pendapatan ...
xxx
xxx
e. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan menggambarkan biaya yang
diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari
semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.
Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi:

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada
tanggal pelaporan;
Pemerintah Kabupaten Bandung
43
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Pembayaran klaim kepada kontraktor atau fihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanaan tingkat kontrak konstruksi.
Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakuakn secara
bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan
dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat
sebagai penambah nilai konstruksi Dalam Pengerjaan.
Jurnal Pengakuan Konsturksi Dalam Pengerjaan
Dr
Konstruksi Dalam Pengerjaan
xxx
Ekuitas Dana Insvestasi –
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr
xxx
Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai proses
pembangunannya dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan
ke dalam aset tetap.
Jurnal Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Untuk menghapus konstruksi dalam pengerjaan beserta
ekuitasnya
Dr
Ekuitas Dana Insvestasi –
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr
Konstruksi Dalam Pengerjaan
xxx
Xxx
Jurnal Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Untuk pengakuan Aset Tetap beserta Ekuitasnya
Dr
Cr
Aset Tetap....
Ekuitas Dana Insvestasi –
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx
Xxx
G.4. Akuntansi Dana Cadangan
Pembentukan serta pencairan Dana Cadangan merupakan bagian
dari akun pembiayaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Pasal 98 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan dan
Pemerintah Kabupaten Bandung
44
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada
SKPKD. Dengan demikian, penganggaran maupun realisasi pembentukan
dan pencairan dana cadangan tidak dilakukan di SKPD dan hanya ada di
SKPKD.
G.5. Akuntansi Aset Lainnya
Sesuai PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset
Lainnya. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah:

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntuan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan dengan Fihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-Lain
Saldo Normal Aset Lainnya adalah di sebelah Debet. Penambahan
Aset Lainnya dicatat sebelah debet sedangkan pengurangannya dicatat
disebelah kredit. Perkiraan Tagihan Piutang Penjualan angsuran dan
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dikredit pada akhir tahun sebesar
bagian jumlah tagihan piutang yang jatuh tempo tahun anggaran
berikutnya, berdasarkan memo penyesuaian.
Jurnal Penyesuaian untuk Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jk.
Panjang
Dr
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
xxx
Cr
Tagihan Penjualan Angsuran
xxx
Cr
Tuntutan Perbendaharaan
xxx
Cr
Tuntutan Ganti
xxx
Jumlah dalam perkiraan ini didebet kembali pada awal tahun
anggaran berikutnya dengan menggunakan jurnal balik.
Jurnal Balik Saat Menghapus Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Dr
Tagihan Penjualan Angsuran
xxx
Dr
Tuntutan Perbendaharaan
xxx
Pemerintah Kabupaten Bandung
45
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Dr
Cr
Tuntutan Ganti
Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya
xxx
xxx
Jurnal tersebut dicatat secara simultan dengan jurnal sesuai di bagian
Akuntansi Aset Lancar - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang.
H.
PROSEDUR AKUNTANSI UTANG
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi
pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.
Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari
kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Penyajian utang pemerintah di Neraca dapat diklasifikasikan
menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang
dicatat sebesar nilai nominal. Namun demikian, SKPD secara umum tidak
berwenang untuk melakukan pinjaman/utang yang bersifat jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang.
Hutang yang dimungkinkan ada di SKPD adalah hutang dikarenkan
adanya pemotongan pajak yang dilakukan namun belum dilakukan
penyetoran ke kas negara. Sebagaimana diuraikan dimuka, dalam proses
belanja barang dan jasa seringkali terdapat potongan pajak oleh
Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Potong/Pungut sehingga dana
yang diterima oleh fihak ketia adalah jumlah netto (setelah dikurangi
potingan pajak). Potongan/pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran
tersebut dicatat sebagai utang sebagaimana telah diuraikan di bagian
Pemotongan dan Penyetoran Pajak.
I.
PROSEDUR AKUNTANSI EKUITAS DANA
Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang
menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas
Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu:
-
Ekuitas Dana Lancar
-
Ekuitas Dana Investasi
-
Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi
Pemerintah Kabupaten Bandung
46
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi berisi RK Pusat yang merupakan
respirokal antara SKPD dan SKPKD. RK Pusat merupakan transfer ekuitas
pusat ke cabang. Oleh karena jurnal-jurnal sudah diberikan pada saat
pembahasan masing-masing kelompok aset dan kewajiban, maka dalam
bab ini tidak diberikan contoh jurnal.
I.1 Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan
kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekutas Dana Lancar antara lain terdiri
dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA, Pendapatan yang
ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang
harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
a. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
SiLPA/SiKPA merupakan sisa lebih/kurang antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran selama satu periode. Perkiraan ini didebet/kredit pada
akhir tahun anggaran pada saat dilakukan jurnal penutup perkiraan
Surplus/Defisit dan perkiraan Pembiayaan Netto.
b. Cadangan untuk Piutang
Kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka
pendek. Pencatatan dilakukan berdasarkan memo penyesuaian.
Perkiraan ini dikredit:

Pada akhir tahun anggaran sebesar jumlah Laporan Inventarisasi
Piutang Pajak yang belum dibayar

Pada akhir tahun sebesar bagian jumlah tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo

Pada akhir tahun sebesar bagian jumlah TGR yang jatuh tempo
tahun anggaran berikutnya

Pada akhir tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang
Lain-lain yang belum dibayar.
Perkiraan ini didebet:

Pada awal tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang
Pajak yang belum dibayar (jurnal balik)
Pemerintah Kabupaten Bandung
47
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah



Pada awal tahun sebesar bagian jumlah tagihan penjualan angsuran
yang jatuh tempo (jurnal balik)
Pada awal tahun sebesar bagian jumlah TGR yang jatuh tempo
(jurnal balik)
Pada awal tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang
Lain-lain yang belum dibayar (Jurnal balik)
c. Cadangan untuk Persediaan
Cadangan untuk Perrsediaan merupakan kekayaan pemerintah yang
tertanam dalam persediaan.
Perkiraan ini dikredit pada akhir tahun sebesar jumlah Laporan
Inventarisasi Fisik Persediaan. (Jurnal Penyesuaian)
Perkiraan ini didebet pada awal tahun sebesar jumlah Laporan
Inventarisasi Fisik Persediaan (Jurnal Balik)
d. Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Perkiraan lawan Ekuitas Dana Lancar merupakan pengurang kekayaan
bersih pemerintah daerah.
Perkiraan ini didebet pada akhir tahun sebesar jumlah kewajiban yang
belum dibayar per akhir tahun.
Perkiraan ini dikredit pada awal tahun berikutnya sebesar jumlah
kewajiban yang jatuh tempo (jurnal balik)
I.2 Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang
tertanam dalam Invstasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya,
dikurangi dengan kewajiban jangka Panjang. Pos Ekuitas ini ada di SKPD
hanya terdiri dari:
a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari
Aset Tetap
b. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset
Lainnya.
1) Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Bandung
48
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Kekayaan pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap,
seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan
dan irigasi dan aset tetap lainnya.
Perkiraan
ini
dikredit
pada
saat
terjadi
realisasi
pengeluaran/penambahan dan didebet pada saat terjadi
penjualan/penguranan untuk:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
2) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Ekuitas dana pemerintah yang ditanam dalam bentuk aset lainnya.
Perkiraan ini dikredit pada saat terjadinya realisasi penerimaan
untuk:
3) Tagihan Penjualan Angsuran
4) Lain-lain Aset (TGR)
Perkiraan ini didebet pada saat teradinya penjualan/pengurangan
untuk:
a. Tagihan Penjualan Angsuran
b. Lain-lain Aset (TGR)
I.3 Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi (RK Pusat)
Akuntansi RK-Pusat merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat
Satker. Akun “RK-Pusat” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi
penggunanya khusus Satker. Hal ini dikarenakan SKPD dianggap
merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki
ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda,
melalui mekanisme transfer. Akun “RK-Pusat” akan bertambah bila Satker
menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima
aset tetap dari Pemda), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan
akan berkurang bila Satker mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran
uang ke Pemda).
Akun RK-Pusat yang ada di Satker ini mempunyai rekening
resiprokal berupa akun RK-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset.
Saldo normal akun “RK-SKPD” adalah Debit (Dr) sedangkan saldo normal
Pemerintah Kabupaten Bandung
49
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
akun “RK-Pusat” adalah kredit (Cr). Akun RK-Pusat dan RK-SKPD ini akan
dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda.
Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD.
Dokumen dan jurnal standar yang berkaitan dengan akun RK-Pusat
telah diberikan pada saat pembahasan sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung
50
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
DAFTAR LAMPIRAN
BAB 3 : PROSEDUR AKUNTANSI SKPD
1.
BUKU JURNAL KHUSUS KAS MASUK (JKM)
2.
BUKU JURNAL KHUSUS KAS KELUAR (JKK)
3.
BUKU JURNAL UMUM
4.
BUKU BESAR
5.
BUKU BESAR PEMBANTU
Pemerintah Kabupaten Bandung
51
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Lampiran III.1. Peraturan Bupati
Nomor :
Tanggal :
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SKPD ....................
JURNAL KAS MASUK (JKM)
Halaman .....
DEBIT
Tanggal
1
KREDIT
Kas
1.1.1
Kas di Bendahara
Kas di Bendahara
Penerimaan
Pengeluaran
1.1.1.02.01 (Rp)
1.1.1.03.01 (Rp)
2
Pemerintah Kabupaten Bandung
3
Nomor Bukti/
Dokumen Lain
Kode Rekening
Uraian
4
5
6
52
Ref
7
Jumlah
(Rp)
8
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Lampiran III.2. Peraturan Bupati
Nomor :
Tanggal :
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SKPD ..........
JURNAL KAS KELUAR (JKK)
Halaman .....
DEBIT
Tanggal
1
Nomor Bukti/
Dokumen Lain
2
Pemerintah Kabupaten Bandung
Kode Rekening
3
KREDIT
Uraian
4
Ref
Jumlah
(Rp)
5
6
53
Kas
1.1.1
Kas di
Bendahara
Penerimaan
1.1.1.02.01 (Rp)
7
Kas di
Bendahara
Pengeluaran
1.1.1.03.01 (Rp)
8
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Lampiran III.3. Peraturan Bupati
Nomor :
Tanggal :
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SKPD ......
JURNAL UMUM (JUM)
Halaman .....
Tanggal
Nomor Bukti/
Dokumen
Lain
Jumlah
(Rp)
Kode Rekening
Uraian
Ref
Debet
1
2
Pemerintah Kabupaten Bandung
3
4
5
54
6
Kredit
7
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Lampiran III.4. Peraturan Bupati
Nomor :
Tanggal :
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SKPD ..............
BUKU BESAR
Kode rekening
Nama rekening
Pagu APBD
Pagu perubahan APBD
Tanggal
:
:
:
:
Uraian
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Ref.
Debet
(Rp)
Kredit
(RP)
Halaman .....
Saldo
(Rp)
Jumlah
....................., .................................
PPK-SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP
Pemerintah Kabupaten Bandung
55
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
Lampiran III.5. Peraturan Bupati
Nomor :
Tanggal :
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SKPD ..............
BUKU BESAR PEMBANTU
Kode rekening BB Pembantu
:
.....................................................................
Nama rekening BB Pembantu
:
.....................................................................
Pagu APBD
:
.....................................................................
Pagu perubahan APBD
:
.....................................................................
Tanggal
Uraian
Ref.
Debet
(Rp)
Kredit
(RP)
Halaman .....
Saldo
(Rp)
Jumlah
....................., .................................
PPK-SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP
Pemerintah Kabupaten Bandung
56
Fly UP