...

Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 57

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 57
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 57
KONTROVERSI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA
Oleh: Hervina
Abstract: Since the amendment of Law No. 7 of 1989 to Law No. 3 of 2006
concerning the Religious Courts, the Religious Courts increasingly expand its
jurisdiction not only over disputes about the Islamic family law, but also to resolve
disputes on Syari`ah economy including Syari`ah banking. The jurisdiction of the
Courts to resolve the Syariah economy disputes, however, is reduced with the
enactment of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. The explanation of
Article 55 paragraph (2) authorizes the District Court (Pengadilan Negeri) to resolve
the Syari'ah economy disputes. This provision would cause dualism of authority and,
thus, legal uncertainty as the litigants may settle their Syariah economy disputes
either to the Religious Courts or the District Court.
Kata Kunci:
I. Pendahuluan
Perbankan Syari’ah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di
Indonesia adalah lembaga intermediary yang berfungsi mengumpulkan dana dari dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan.
Oleh karena itu lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis
untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian
dan pembangunan di Indonesia.1
Sejak diterbitkannya UU No. 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari’ah
sebagai landasan legal formal yang khusus mengatur berbagai hal mengenai
perbankan syari’ah di Indonesia, kecepatan pertumbuhan industri ini melaju dengan
pesat. Hal ini terbukti dengan indicator penyaluran pembiayaan yang rata-rata tumbuh
36,7% pertahun dan indikator penghimpunan dana dengan rata-rata pertumbuhan

1
Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Samarinda.
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari’ah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 40.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 58
mencapai 33,5% pertahun pada 2007-2008.2 Pertumbuhan asset untuk periode 20072008 mencapai rata-rata 36,2%
pertahun, bahkan lebih tinggi daripada laju
pertumbuhan asset perbankan syariah regional (Asia Tenggara) yang hanya berkisar
30% pertahun untuk periode yang sama.3
Pangsa perbankan syari’ah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008,
yaitu asset menjadi 2,61% meningkat sebesar 0,47%, deposit fund juga mengalami
pertumbuhan menjadi 2,02% meningkat 0,24%.4 Hal ini menunjukkan kinerja dan
potensi perbankan syari’ah mengalami perkembangan yang baik.
Dari data Bank Indonesia tercatat asset perbankan syari’ah per Oktober 2013
mencapai Rp. 229,5 triliun. Bila ditotal dengan asset BPR Syari’ah, maka asset
perbankan syari’ah mencapai Rp. 235, 1 triliun. Sementara market share perbankan
syari’ah mencapai 4,8% per Oktober 2013, dengan jumlah rekening mencapai lebih
dari 12 juta rekening atau 9,2% dari total rekening perbankan nasional serta jumlah
jaringan kantor mencapai 2.925 kantor.5
Pertumbuhan perbankan syari’ah yang pesat ini selain adanya potensi pasar
yang mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat, juga tak lepas dari dukungan
pemerintah, para ulama dan regulasi BI yang terus mengakomodir perbankan syari’ah
melalui penerbitan berbagai aturan terkait eksistensi perbankan syari’ah. Setidaknya,
sampai akhir 2004 BI telah mengeluarkan 17 regulasi mulai dari kelembagaan (bank
umum dan BPR Syari’ah), prinsip kehati-hatian (kualitas aktiva produktif,
pencadangan aktiva produktif), pasar keuangan dan instrument moneter (kliring,
GWM, pasar uang antar bank syari’ah, fasilitas pinjaman jangka pendek bank
syari’ah, sertifikat wadi’ah Bank Indonesia), dan laporan bulanan (Bank Umum dan
BPR Syari’ah secara on line).6 Komitmen yang tinggi dari BI ini bertujuan untuk
mewujudkan pertumbuhan bank syari’ah yang sehat dan patuh pada prinsip syari’ah.
2
Media Indonesia, 27 April 2009, h. 17.
Ibid.,
4
www.bi.go.id Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia, 2009, tanggal akses 31 Mei 2014.
5
www.kemenkeu.go.id. Perkembangan perbankan syari’ah berkembang pesat. Tanggal akses 29 Mei
3
2014.
66
Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Total Media, 2006), h. 23.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 59
Ragam bisnis berbasis ekonomi syariah pun bertambah luas. Bukan hanya
bidang perbankan, tapi juga memasuki wilayah asuransi, pasar modal, saham,
pegadaian, dan lain-lain. Menilik kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis
perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum menjadi penting diupayakan
keberadaannya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah
harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan
pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan
yang kokoh antara bank dan nasabah. Bila terjadi perselisihan pendapat, baik dalam
penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha
menyelesaikan secara musyawarah. Meski demikian, masih ada kemungkinan
perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara ekonomi syariah yang kian beragam.
Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat
manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia,
senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Pada umumnya,
sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi
apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan /
disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa
yang tekah disepakati, tetapi pelaksanaannya tidak “sama persis” sebagaimana yang
dijanjikan, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah
dijanjikan, tetapi terlambat menunaikan janji serta pihak-pihak atau salah satu pihak
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.7
Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari’ah yang terjadi baik di
masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, maka
pemerintah menerbitkan berbagai aturan terkait penyelesaian sengketa tersebut. Hal
ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan berbagai pihak dalam
melakukan transaksi. Terhadap cara penyelesaian sengketa perdata, khususnya
sengketa bisnis dapat dilakukan melalui proses ”litigasi” dan ”non litigasi”. Jalur
7
Lihat dalam Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syari’ah, “Cara Islam Selesaikan
Sengketa Ekonomi, “ edisi 53 tahun V, Mei 2011, h. 20.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 60
litigasi adalah proses penyelesaian melalui pengadilan, baik pengadilan agama (untuk
sengketa ekonomi syari’ah) maupun pengadilan umum. Sementara jalur ”non litigasi”
adalah alternatif penyelesaian sengketa (Alternatief Dispute Resolution) dan arbritase.
Penyelesaian jalur ”non litigasi” biasanya dilakukan dengan cara musyawarah
mufakat, mediasi serta melalui Badan Arbritase Syari’ah Nasional (Basyarnas). Dari
sini terlihat bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dapat diselesaikan
melalui basyarnas (non litigasi), pengadilan agama, dan pengadilan negeri. Beberapa
opsi penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah tersebut justru membuat kebingungan
dan ketidakpastian. Penyelesaikan jalur litigasi dan non litigasi masing-masing
mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Yang menjadi masalah adalah, hendak dibawa ke mana penyelesaiannya,
karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi
penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan Agama meskipun telah diatur
dalam amandemen UU No.3 Tahun 2006 untuk menangani sengketa ekonomi
syari’ah, justru kewenangan tersebut tereduksi dengan diterbitkannya UU No. 21
Tahun 2008 pasal 55 penjelasan ayat 2 yang menyatakan “Penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai isi akad ‘adanya upaya sebagai berikut :
a)
b)
c)
d)
Musyawarah
Mediasi
Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional ( Basyarnas ) atau
Lembaga arbitrase lain; dan /atau
Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.
Berdasar latar belakagn tersebut, tulisan singkat ini bermaksud untuk
mengkaji permasalahan tersebut, yakni kontroversi aturan penyelesaian sengketa
ekonomi syari’ah antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.
II. Pembahasan
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah melalui Jalur Litigasi
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 61
Mengenai
badan
peradilan
mana
yang
berwenang
menyelesaikan
perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi
perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau
Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas
mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.
Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan
mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah
sebenarnya sudah terjawab. Karena dengan diperlakukannya UU No. 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Pertama dan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama juga membawa perubahan penting di lingkungan Peradilan Agama. Apabila
selama ini PA identik dengan peradilan keluarga Islam, maka dengan kewenangan
baru mengenai perkara sengketa ekonomi syari’ah, menjadikan fenomena baru di
lingkungan PA, di samping kewenangan lama sebagaimana ditentukan dalam UU
No. 7 tahun 1989 dan penjelasannya, bahwa hakim agama selain berwenang
mengadili seputar perkawinan dan sebagainya, juga memiliki tanggung jawab baru,
yakni mengadili sengketa ekonomi syari’ah.
Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7
Tahun 1989 tentang PA bahwa peradilan bertugas dan berwenang memeriksa dan
mengadili perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam
bidang ekonomi syari’ah. Diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut
mempertegas kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi
syari’ah.
B. Kontroversi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama
dan Pengadilan Negeri
Kontroversi mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani
sengketa perbankan syari’ah kembali mengemuka ketika diberlakukan UU No. 21
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 62
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Hal ini berawal dari bunyi pasal 55 UU No.
21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang menyatakan :
a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan agama.
b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penyelesaian sengketa dilakukan
sesuai dengan akad.
c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariah.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 55 ayat (2)
menyatakan : yang di
maksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad ‘adanya upaya
sebagai berikut :
a. Musyawarah
b. Mediasi
c. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional ( Basyarnas ) atau Lembaga
arbitrase lain; dan /atau
d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.
Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa
telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan
syariah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama memiliki kompetensi
dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan
syariah. Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu direduksi oleh perangkat
hukum lain – UU No. 21 Tahun 2008 (pasal 55 ayat 2)– yang sebenarnya
dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya
bidang perbankan syariah.
Dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri/ Umum dan lembaga ekstra
judicial (Basyarnas) dalam penjelasan pasal 55 ayat (2), maka penyelesaian sengketa
perbankan syari’ah secara opsional ada tiga lembaga, yakni peradilan agama,
peradilan negeri/ umum, dan Basyarnas. Padahal kewenangan badan peradilan dalam
memeriksa perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 63
lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan
peradilan yang berbeda.8
Jika diteliti secara mendalam, 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 di atas,
menurut Musataklima9 setidaknya terdapat dua kekeliruan mendasar, pertama, secara
yuridis dan kedua, secara metodologis.
Secara yuridis, pencantuman pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008
ahistoris mengingat keberadaannya telah ditampung dalam pasal 49 UU No. 3/ 2006
tentang Peradilan Agama yang secara tegas memberikan kewenangan kepada
Peradilan Agama untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah
termasuk di dalamnya perbankan syari’ah. UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama
ini kemudian diamandemen dengan UU No. 50/ 2009 dan ketentuan dalam pasal 49
ini tetap dipertahankan. Berpegang pada deskripsi ini, maka secara horizontal pasal
55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tidak sinkron dan tidak harmonis bahkan
bertentangan dengan peraturan yang telah ada yaitu pasal 49 UU No. 3/ 2006 jo UU
No. 50/ 2009 tentang Peradilan Agama.
Selain tidak sinkron secara vertikal, secara horizontal juga tidak harmonis
dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama pertama
pada pasal 18 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan PTUN, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.10
Bunyi pasal 18 di atas memberikan gambaran bahwa kedudukan Pengadilan
Negeri dengan Pengadilan Agama adalah setara dan seimbang sebagai kekuasaan
8
Retnowulan Sutantio, Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Bandung: Mandar Maju,
1997), h. 8. Lihat juga R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty,
1985), h. 59.
9
Musataklima, “ Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syari’ah, Studi Pasal 55 UU No.
21 Tahun 2008”, dalam Al-Mawarid, Vol XI, No. 1 Februari – Agustus 2010, Jurusan Syari’ah, FIAI-UII
Yogyakarta, h. 76-78.
10
Musataklima, “ Kewenangan, h. 77.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 64
kehakiman secara litigasi, bukan sebagai lembaga yang berkedudukan di jalur non
litigasi seperti Basyarnas dan lembaga lainnya.
Kedua, pada pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian
sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.11
Penjelasan di atas menegaskan, bahwa kedudukan peradilan negeri dan
peradilan agama setara dan seimbang sebagai badan peradilan negara pelaku
kekuasaan kehakiman secara litigasi, bukan sebagai lembaga yang berkedudukan di
jalur non litigasi seperti Basyarnas dan lembaga lainnya.
Selain segi yuridis, secara metodologis, munculnya pasal 55 ayat (2) UU No.
21 Tahun 2008 yang mengatur tentang sengketa perbankan syari’ah dinilai kurang
tepat atau salah tempat. Ketidaktepatan yang dimaksud bisa dilihat dari perspektif
aturan main pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara metodologis, hal
ini menyalahi Pasal 5 huruf (c) dan (f) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
yang menjelaskan bahwa dalam membentuk
peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan
atau organ pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d)
dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan
g) keterbukaan.12
Jika diperbandingkan dengan undang-undang yang lain yang mengatur
tentang perbankan seperti UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998, maka
kesalahan metodologis di atas hanya terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008,
sementara dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 tidak ditemukan.
Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 21 Tahun 2008 lahir dari politik hukum yang
11
Ibid., h. 78.
Pasal 5 huruf (c) dan (f) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
12
undangan.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 65
tidak wajar di mana cara berfikir atau logika yuridis yang seharusnya dikedepankan
di dalam berpolemik ternyata tenggelam di dalam kegaduhan-kegaduhan yang berbau
politis.13
Kerancuan dan ketidakjelasan sebuah peraturan sebagaimana diperlihatkan
dalam pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tersebut, bisa menyebabkan lambatnya
penegakan hukum sebab menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila
ditopang oleh tiga pilar penyangga, yaitu: (1) aparat yang handal; (2) peraturan yang
jelas; dan (3) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.14 Dari paparan ini terlihat
bahwa Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 menunjukkan adanya ketidakjelasan karena
dalam penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa sengketa ekonomi syari’ah termasuk di
dalamnya perbankan syari’ah dapat diselesaikan baik lewat lembaga Basyarnas,
Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Terlepas dari kekeliruan baik secara yuridis maupun metodologis, jika
dilihat karakteristik hukum nasional versi Bernard Sidarta,15 maka dengan
memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa
perbankan syari’ah sebagaimana diamanahkan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008
berarti telah mengabaikan kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan
keyakinan keagamaan dan tidak mengindahkan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.16
Menurut Soerjono Soekanto, dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri sebagai
lembaga yang menangani sengketa perbankan syari’ah merupakan kehendak
penguasa negara, yang tidak sesuai dengan norma atau aturan masyarakat, maka nilai
terkandung di dalamnya hanya akan merupakan rumusan kata-kata yang tidak berarti,
13
M.Mahfud MD., “Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama”, dalam Dadan Muttaqien dkk.,
Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 2021.
14
Bustanul Arifin, pidato sambutan pada upacara pembukaan wawancara dengan ulama di seluruh
Indonesia dalam rangka penyusunan KHI, Bandung Tahun 1986, dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam
dalam Sistem Hukum NAsional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin SH., (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), h. 56.
15
Bernard Arif Sidarta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian tentang Fondasi
Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia
(Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 212.
16
Musataklima, “ Kewenangan, h. 81.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 66
sebab menurut Paul Scholten, bet recht is niet alleen norm, maar ook social
verschijnset” (hukum itu tidak hanya sekedar norma, tetapi juga kenyataan di
masyarakat).17
Di samping itu, memberikan porsi kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan
untuk menangani sengketa perbankan syari’ah
Agama
praktiknya akan
menimbulkan dikotomi hukum yang akhirnya akan mengarah kepada ketidakpastian
hukum. Selain itu, dilihat dari fungsi peradilan, tidak tepat kiranya jika memberikan
kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syari’ah kepada Pengadilan Negeri.
Karena sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum yang dipergunakan di pengadilan
negeri untuk menyelesaikan perkara adalah BW (Burgerlijk Wetboek), dalam artian
tidak menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketanya, padahal
hubungan hukum yang terjadi pada perbankan syari’ah adalah menggunakan prinsipprinsip syari’ah/ hukum Islam.
Sebagaimana tercermin dalam Pasal 55 ayat (2) dan penjelasan huruf d,
undang-undang ternyata memberikan opsi penyelesaian perkara perbankan syariah
melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Adanya opsi kompetensi
peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang
perbankan syariah ini menunjukkan adanya reduksi dan penyempitan serta mengarah
pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi – sekalipun
kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait dengan isi suatu
akad, khususnya mengenai choice of forum dan choice of litigation.
Meskipun secara eksplisit penjelasan Pasal 55 ayat (2) membuka ruang opsi
penyelesaian perkara sesuai isi akad melalui musyawarah, mediasi perbankan,
Basyarnas dan peradilan umum, namun bila dicermati secara seksama, bunyi Pasal 55
ayat (1) UUPS telah memberikan kompetensi absolut kepada peradilan agama.
Bahkan, penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut menurut Pasal 55 ayat (3)
tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut perspektif hukum normatif,
17
Dikutip dari Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 66.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 67
proses litigasi penyelesaian perkara ekonomi syariah telah menjadi kompetensi
absolut peradilan agama. Dalam hal ini, peradilan umum diposisikan sebagai lembaga
non litigasi, sehingga secara hukum telah terjadi contraditio interminis.18 Karena
peradilan umum merupakan lembaga litigasi, maka dalam undang-undang ini terdapat
penempatan norma yang keliru. Dengan demikian, berdasarkan analisis atas kaidah
tersebut, frasa “pengadilan dalam lingkungan peradilan umum” yang telah
memposisikan/mendudukan peradilan umum pada posisi non litigasi dapat
dikesampingkan oleh hakim karena cara penyelesaian melalui peradilan umum adalah
merupakan cara penyelesaian di luar litigasi.
Ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 juga menyebutkan
bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip
syariah. Secara praktis, penegakkan prinsip ini hanya dapat dilakukan oleh peradilan
agama yang memiliki hukum materiil berdasarkan hukum Islam. Jika asas ini tidak
ditaati, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
telah menerbitkan SEMA No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan
Arbitrase Syariah. Dengan diterbitkannya SEMA No. 08 Tahun 2008 itu, persoalan
mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan
Badan Arbitrase Syariah menjadi semakin jelas, yaitu Pengadilan Agama.
Berdasarkan angka 3 dan 4 SEMA No. 08 Tahun 2008, putusan Badan Arbitrase
Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para
pihak, karenanya para pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah
tersebut secara sukarela. Oleh karena sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006,
pengadilan agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.
18
Sebagaimana diungkapkan Hakim Agung Abdul Gani, pasal 55 contradictio interminis (berlawanan
arti). Di satu sisi, seluruh sengketa diselesaikan di PA, tapi di sisin lain membuka kesempatan kepada PN. Padahal
keduanya memiliki kompetensi absolute berbeda. Lihat www.hukumonline.com/dualisme-penyelesaian-sengketaperbankan-syari’ah. tanggal akses 01 Desember 2013
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 68
Pemaparan tersebut
mengimplikasikan bahwa penyelesaian perkara
ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah, melalui jalur litigasi
terletak pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam konteks inilah
Mahkamah Agung RI, melalui PERMA No. 2 Tahun 2008 dan SEMA No. 8 Tahun
2008, memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada peradilan agama untuk
menangani sekaligus mengeksekusi perkara ekonomi syariah sesuai dengan
kompetensi yang diberikan kepadanya. SEMA No. 8 Tahun 2008 memuat ketentuan
mengenai registrasi dan eksekusi putusan Basyarnas atau akibat tidak atau melawan
putusan Basyarnas. Sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2008 berisi mengenai pedoman
dalam kelancaran penyelenggaraan peradilan berupa Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) dalam rangka memperlancar penerapan dan penegakan hukum
sesuai deangan ketentuan PBS. Dengan demikian, terbitnya PERMA No. 2 Tahun
2008 dan SEMA No. 8 Tahun 2008, memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada
peradilan agama untuk menangani sekaligus mengeksekusi perkara ekonomi syariah
etrmasuk perbankan syari’ah, sesuai dengan kompetensi yang diberikan kepadanya.
Untuk lebih memperkuat dan mempertegas kewenangan pengadilan Agama
dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, maka Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan pasal 55
ayat (2) UUPS No. 21 Tahun 2008, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum tetap. Sejak tanggal 29 Agustus 2013, tidak ada lagi
dualism penyelesaian sengketa perkara perbankan syari’ah. Karena Peradilan Agama
menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan
syari’ah.19
Adapun bunyi penjelasan pasal 55 ayat ( 2 ) yang dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut adalah: “yang di maksud dengan
“Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad ‘adanya upaya sebagai berikut :
19
http// pa-kedirikab.go.id/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93ppux213, tanggal akses 30 April 2014.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 69
a.
b.
c.
d.
Musyawarah
Mediasi
Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional ( Basyarnas ) atau Lembaga
arbitrase lain; dan /atau
Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.
Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di antaranya, pertama, merujuk
sengketa yang dialami oleh pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa
ekonomi syari’ah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha
syari’ah dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah. Apabila kepastian dalam
penyelesaian sengketa perbankan syari’ah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga
yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syari’ah, maka pada
akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD
1945 juga tidak pernah akan terwujud. Kedua, hak nasabah dan juga unit usaha
syari’ah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D
ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan pasal 55 ayat (2) a quo
tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusionil
nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum.20
Dengan dinyatakannya bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UUPS No. 21
Tahun 2008 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka seluruh
sengketa perbankan syari’ah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan
Agama,21 sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) UUPS No. 21 Tahun 2008 yang
berbunyi: “Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkugan Peradilan Agama.”22
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin mempertegas kewenangan
absolute Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, dan
20
www. Badilag.net. “Hizbuddin Maddatuang, “ Harapan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, tanggal akses 29 MARet 2014.
21
Hal ini dikarenakan masing-masing lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili terbatas pada
kasus yang dilimpahkan UU. Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Cet. Ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.181.
22
Jo.Pasal 49 beserta penjelasannya UU No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi undang-undang
No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 70
tidak memungkinkan untuk diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, karena masingmasing pengadilan mempunyai kewenangan absolute. Karena kewenangan absolut
pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa
dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan
diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial
power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara
kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Menurut Yahya Harahap,23 pembagian ligkungan peradilan tersebut merupakan
landasan sistem peradilan negara (state court system) di Indonesia yang terpisah
berdasarkan yurisdiksi (separation court system based on jurisdiction). Berdasarkan
penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada
lingkungan
kewenangan
yang
dimiliki
masing-masing
berdasarkan diversity
jurisdiction, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masingmasing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of jurisdiction, sehingga
masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan
undang-undang kepadanya.
III. Penutup
Pemberlakuan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin memperluas kewenangan Pengadilan
Agama. Namun kewenangan Pengadilan Agama tersebut dipertanyakan seiring
dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah,
khususnya penjelasan ayat (2) pasal 55, yang menyebutkan bahwa penyelesaian
sengketa dilakukan sesuai isi akad ‘adanya upaya sebagai berikut : (a). Musyawarah;
(b). Mediasi; (c). Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional ( Basyarnas ) atau
Lembaga arbitrase lain; dan /atau; (d). Melalui Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan umum. Ketentuan ini selain menimbulkan dikotomi kewenangan dan
ketidakpastian hukum, juga membingungkan para pihak yang berperkara. Untuk
mengatasi dikotomi dan ketidakpastian hukum tersebut, maka
tahun 2013
23
M. Yahya Harahap, Hukum, h. 181.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 71
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012 yang
membatalkan penjelasan ayat (2) pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syari’ah. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kontroversi terkait
kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan
sengketa ekonomi syari’ah terjawab sudah. Dengan putusan tersebut, maka
kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syari’ah termasuk di dalamnya
perbankan syari’ah, mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum NAsional;
Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin SH., Jakarta: Gema Insani Press,
1996
Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
Djamil, Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank
Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Halim , Abdul, Politik Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Total Media, 2006
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-10, Jakarta: Sinar Grafika,
2010.
MD., M.Mahfud, “Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama”, dalam
Dadan Muttaqien dkk., Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata
Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1999.
Mertokusumo, R.M. Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:
Liberty, 1985
Musataklima, “ Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syari’ah,
Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008”, dalam Al-Mawarid, Vol XI, No. 1 Februari –
Agustus 2010, Jurusan Syari’ah, FIAI-UII Yogyakarta.
Sidarta, Bernard Arif, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah
Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai
Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju,
2000
Sutantio, Retnowulan, Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik,
Bandung: Mandar Maju, 1997.
UU No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Hervina, Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri … 72
Media Indonesia, 27 April 2009
www.bi.go.id Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia, 2009, tanggal
akses 31 Mei 2014.
www.kemenkeu.go.id. Perkembangan perbankan syari’ah berkembang pesat.
Tanggal akses 29 Mei 2014.
www.hukumonline.com/dualisme-penyelesaian-sengketa-perbankan-syari’ah.
tanggal akses 01 April 2014
http//
pa-kedirikab.go.id/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamahkonstitusi-nomor-93ppu-x213, tanggal akses 30 April 2014.
www. Badilag.net. “Hizbuddin Maddatuang, “ Harapan dan Tantangan
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
93/PUU-X/2012, tanggal akses 29 Maret 2014.
Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syari’ah, “Cara Islam
Selesaikan Sengketa Ekonomi, “ edisi 53 tahun V, Mei 2011
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Fly UP