...

TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN
NOMOR 13
TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka penataan pembangunan agar
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana
Detail Tata Ruang, dan terkendalinya setiap kegiatan
pembangunan agar sesuai dengan fungsi, persyaratan
teknis dan administrasi, sehingga tercapai perencanaan
tata ruang kota yang optimal;
b.
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik
yang prima kepada masyarakat dalam bidang perizinan
secara
mudah
dan
cepat
dengan
memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi;
c.
bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24
tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan
Bangunan gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan, maka dipandang perlu
melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan dan
Izin Mendirikan Bangunan;
Mengingat
: 1.
Pasal
18 ayat
(6)
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1999
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya
Daerah
Tingkat
II
Cilegon
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 3828);
3.
Undang-Undang
Peraturan
Nomor
Dasar
05
Tahun
Pokok-pokok
1960
Agraria
tentang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 65,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 2043);
4.
Undang-Undang
Bangunan
Indonesia
Nomor
Gedung
Tahun
28
Tahun
(Lembaran
2002
Nomor
2002
tentang
Negara
Republlik
134,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.
Undang-Undang
Pemerintahan
Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
32
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
2004
Negara
125,
tentang
Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana
telah
beberapa
kali diubah
terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);
2
7.
Undang-Undang
Nomor
26
Tahun
2007
tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
8.
Undang-Undang
Kementrian
Indonesia
Nomor
Negara
Tahun
39
tahun
(Lembaran
2008
2008
Negara
Nomor
166;
tentang
Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9.
Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2009
tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4953);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
130,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang
Perlindungan
Nomor
dan
32
Tahun
Pengelolaan
2009
tentang
Lingkungan
Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang
Kesehatan
Nomor
(Lembaran
36
Tahun
Negara
2009
Republik
tentang
Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);
3
15. Undang-Undang
Perumahan
Nomor
dan
1
Tahun
Kawasan
2011
Pemukiman
tentang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 3469);
16. Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2011
Tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5252);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3372);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha
dan
Peran
Masyarakat
Jasa
Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor
beberapa
3955)
kali
sebagaimana
terakhir
telah
dengan
diubah
Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
28
Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
4
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4532);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);
28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1989 tentang Bentuk dan tata cara pembuatan
tanah serta penerbitan sertifikat hak milik atas satuan
rumah susun;
29. Peraturan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
Nomor 02 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
30. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung;
31. Peraturan
Nomor
Menteri
Pekerjaan
30/PRT/M/2006
tentang
Umum
Pedoman
Teknis
Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;
32. Peraturan
Nomor
Menteri
Pekerjaan
45/PRT/M/2007
tentang
Umum
Pedoman
Teknis
Bangunan Gedung Negara;
33. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
24
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan
Bangunan;
34. Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Nomor
8
Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan
Ramah Lingkungan;
35. Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Nomor
5
Tahun 2012 tentang jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan
yang
wajib
dilengkapi
Dengan
Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
36. Peraturan Mentri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan;
6
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;
39. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor
10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan
Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan
Lingkungan;
40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000
tentang
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Kota
Depok
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Organisasi
Daerah
Kota
sebagaimana
Perangkat
Depok
telah
Tahun
diubah
Daerah
2008
beberapa
(Lembaran
Nomor
08)
kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang OPD
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
43. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011
tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2011 Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 86).
7
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
Dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN DAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
2.
Kota adalah Kota Depok.
3.
Walikota adalah Walikota Depok.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5.
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6.
Pemerintah
Pusat,
selanjutnya
Pemerintah,
adalah
perangkat
disebut
Negara
sebagai
Kesatuan
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta
para menteri.
7.
Organisasi
Perangkat
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan
kelurahan.
8.
Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan
bukan gedung.
8
9.
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi
yang
menyatu
dengan
tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi
sebagai
tempat
manusia
melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.
10.
Bangunan bukan gedung adalah wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
tidak berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal.
11.
Fungsi bangunan gedung adalah bentuk kegiatan
manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun
kegiatan khusus.
12.
Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari
fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan
tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya.
13.
Penyelenggaraan
pembangunan
Bangunan
yang
meliputi
adalah
proses
kegiatan
perencanaan
teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran yang
berada di wilayah Kota Depok.
14.
Pemanfaatan
Bangunan
adalah
kegiatan
memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang
telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
15.
Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan
bangunan beserta prasarana dan sarananya agar
selalu laik fungsi.
9
16.
Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau
mengganti
bagian
bangunan,
komponen,
bahan
bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar
bangunan tetap laik fungsi.
17.
Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan
keandalan
seluruh
atau
sebagian
bangunan,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarananya
dalam tenggang waktu
tertentu
guna
menyatakan kelaikan fungsi bangunan.
18.
Proteksi Pasif adalah suatu sistem proteksi kebakaran
pada bangunan yang berbasis pada desain struktur
dan arsitektur sehingga bangunan itu sendiri secara
struktural stabil dalam waktu tertentu dan dapat
menghambat penjalaran api serta panas bila terjadi
kebakaran.
19.
Proteksi Aktif adalah sistem pendeteksian dan alarm
kebakaran, sedangkan sistem proteksi aktif dalam
memadamkan
kebakaran
adalah
sistem
hidran,
hosereel, sistem sprinkler, dan pemadam api ringan.
20.
Proteksi organisme perusak adalah sistem proteksi
pada bangunan yang akan didirikan (pra konstruksi)
dan bangunan yang telah berdiri (pasca konstruksi)
untuk
mencegah
dan
menanggulangi
timbulnya
kerusakan pada bangunan akibat serangan organisme
perusak
dalam
lingkungannya
waktu
untuk
tertentu
bangunan
mengembalikan
dan
keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai
dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki
21.
Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan
bangunan
seluruhnya
atau
sebagian
termasuk
pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah
yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan
bangunan tersebut.
22.
Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti
dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk
pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan
pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
10
23.
Membongkar bangunan adalah pekerjaan meniadakan
sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari
fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
24.
Surat Pendahuluan Mendirikan Bangunan (SPMB)
adalah Surat pendahuluan yang diberikan sebelum
IMB
diterbitkan
sesuai
fungsi
dan
klasifikasi
bangunan yang direncanakan dalam siteplan.
25.
Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya
disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Kota kepada Pemilik bangunan gedung
untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
dan/atau
mengurangi
bangunan
gedung
sesuai
dengan persyaratan administratif dan teknis yang
berlaku.
26.
Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF
adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kota
terhadap
bangunan
gedung
yang
telah
selesai
dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan
fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan
gedung
sebagai
syarat
untuk
dapat
dimanfaatkan.
27.
Persetujuan
rencana
teknis
bongkar
adalah
persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota
kepada Pemilik bangunan gedung atas perencana
teknis untuk membongkar atau merobohkan seluruh
atau sebagian bangunan gedung.
28.
Izin
Pelaku
Teknis
Bangunan
yang
selanjutnya
disingkat IPTB adalah izin yang diberikan oleh OPD
kepada pelaku teknis bangunan gedung yang terdiri
dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara,
dan pengkaji teknis bangunan gedung.
29.
Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas
IMB
akibat
penyimpangan
dalam
pelaksanaan
pembangunan gedung.
30.
Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan
setelah Pembekuan IMB.
11
31.
Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah
Pemberian
IMB
terhadap
bangunan
yang
sudah
terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTR,
RTBL.
32.
Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan
seluruh
atau
sebagian
bangunan,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarananya.
33.
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
yang
selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang
wilayah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
34.
Rencana
Detail
Tata
Ruang,
yang
selanjutnya
disingkat RDTR adalah penjabaran rencana tata ruang
wilayah Kab/Kota ke dalam rencana pemanfaatan
kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi
pemanfaatan ruang (blok plan).
35.
Rencana
Tata
Bangunan
dan
Lingkungan,
yang
selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang
bangun
suatu
kawasan
untuk
mengendalikan
pemanfataan ruang yang memuat rencana program
bangunan
dan
lingkungan,
rencana
umum
dan
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian
pelaksanaan.
36.
Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang
diberlakukan
oleh
Pemerintah
Kota
pada
lokasi
tertentu.
37.
Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang
ketentuan
persyaratan
pemanfaatan
pengendaliannya
serta
ruang
disusun
dan
untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya
dalam rencana rinci tata ruang.
12
38.
Tim ahli bangunan gedung yang selanjutnya disingkat
TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang
terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung
untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses
penelitian dokumen rencana teknis dengan masa
penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan
masukan
dalam
penyelenggaraan
penyelesaian
bangunan
masalah
gedung tertentu
yang
susunan anggotanya ditunjuk secara periodik dengan
keputusan Walikota.
39.
Koefisien
Tapak
Basemen
(KTB)
adalah
rangka
persentase luas tapak basemen dan luas lahan /
tanah
perpetakan
/
daerah
perencanaan
yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.
40.
Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim
Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis
dan
profesional
terkait
dengan
pemenuhan
persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam
proses
pembangunan,
pemanfaatan,
pelestarian,
maupun pembongkaran bangunan gedung.
41.
Penyelenggara bangunan gedung adalah perencana,
pelaksana, pengawas, pemelihara, pengkaji teknis,
pengelola dan pemilik bangunan gedung.
42.
Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar
teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang
mengikuti
tahapan
prarencana,
pengembangan
rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri
atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana
mekanikal
rencana
/elektrikal,
tata
spesifikasi
rencana
tata
ruang-dalam/interior
teknis,
rencana
ruang
serta
anggaran
luar,
rencana
biaya,
dan
perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan
standar teknis yang berlaku.
13
43.
Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung
yang
memenuhi
persyaratan
administratif
dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan
gedung yang ditetapkan.
44.
Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung
yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan
sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan,
pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan,
sampai dengan pembongkaran.
45.
Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah
seorang
atau
badan
yang
kegiatan
usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi dalam kegiatan
penyelenggaraan bangunan gedung.
46.
Pengawas adalah seorang atau sekelompok ahli yang
bertugas
mengawasi
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan atas penunjukan pemilik bangunan
gedung sesuai ketentuan membangun dan turut
berperan aktif dalam mengamankan pelaksanaan
tertib
pembangunan,
termasuk
segi
keamanan
bangunan serta memiliki izin pelaku teknis bangunan.
47.
Pengkaji teknis orang perorangan atau badan yang
mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan
pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan
sesuai
dengan
ketentuan
perundangan-undangan
yang berlaku.
48.
Divisi pemelihara bangunan adalah sekelompok ahli
yang bertugas memelihara bangunan gedung atas
penunjukan
ketentuan
pemilik
bangunan
pemeliharaan
gedung
bangunan
sesuai
gedung
dan
memiliki izin pelaku teknis bangunan.
49.
Bukti kepemilikan bangunan gedung adalah surat
keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota
kepada
Pemilik
bangunan
gedung
sebagai
bukti
kepemilikan bangunan gedung yang telah selesai
dibangun berdasarkan IMB dan telah memiliki SLF
sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis
yang berlaku.
14
50.
Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok
orang,
atau
perkumpulan,
yang
mengajukan
permohonan IMB, SLF, Bukti kepemilikan bangunan
gedung dan/atau Persetujuan rencana teknis bongkar
bangunan gedung.
51.
Orang adalah perseorangan atau badan hukum.
52.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma,
kongsi,
koperasi,
dana
pensiun,
persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
53.
Perizinan
Tertentu
adalah
kegiatan
tertentu
Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada
masyarakat yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan,
pengendalian,
dan
pengawasan
atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
54.
Pemilik bangunan adalah orang perorangan atau
badan yang menurut hukum adalah sah sebagai
pemilik bangunan.
55.
Pengelola bangunan gedung adalah seorang atau
sekelompok
orang
ahli/badan
yang
bertugas
mengelola penggunaan bangunan gedung agar dapat
digunakan secara efektif dan efisien.
15
56.
Pengguna
bangunan
dan/atau
bukan
kesepakatan
adalah
pemilik
dengan
pemilik
bangunan
pemilik
bangunan
berdasarkan
bangunan,
yang
menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau
bagian
bangunan
sesuai
dengan
fungsi
yang
ditetapkan.
57.
Masyarakat adalah masyarakat Kota Depok yang
terdiri dari orang perorangan atau badan hukum yang
kegiatannya
dibidang
bangunan,
termasuk
masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.
58.
Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas
kelengkapan di dalam dan di luar bangunan yang
mendukung
pemenuhan
terselenggaranya
fungsi
bangunan.
59.
Sumur resapan air hujan adalah sistem resapan
buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari
adanya penutupan permukaan tanah oleh bangunan
gedung dan prasarananya, yang disalurkan melalui
atap, pipa talang maupun saluran, dapat berbentuk
sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan
sejenisnya.
60.
Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional
dalam
arah
horizontal
maupun
vertical
dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
61.
Rumah Susun Sederhana (Rusuna) adalah rumah
susun
yang
diperuntukan
bagi
masyarakat
berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan
rendah.
16
62.
Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang
tujuan
peruntukan
utamanya
digunakan
secara
terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai
sarana penghubung ke jalan umum.
63.
Prasarana
dan
kelengkapan
Sarana
dasar
memungkinkan
Rumah
fisik
lingkungan
Susun
adalah
lingkungan
yang
rumah
susun
dapat
berfungsi sebagaimana mestinya, yang antara lain
berupa jaringan jalan dan utilitas umum, jaringan
pemadam kebakaran, tempat sampah, parkir, saluran
drainase,
tangki
septik,
sumur
resapan,
rambu
penuntun dan lampu penerangan luar.
64.
Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batasbatas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah
susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang
secara
keseluruhan
merupakan
kesatuan
tempat
permukiman.
65.
Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau
kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/
atau kegiatan.
66.
Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan / atau kegiatan.
67.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah telaahan
secara cermat dan mendalam tentang dampak penting
suatu rencana usaha dan / atau kegiatan.
68.
UKL-UPL
adalah
pengelolaan
dan
pemantauan
terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan
bagi
proses
pengambilan
keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
17
69.
Rekomendasi
UKL-UPL
adalah
surat
persetujuan
terhadap suatu usaha dan / atau kegiatan yang wajib
UKL-UPL.
70.
Usaha dan / Kegiatan adalah segala bentuk aktifitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
lingkungan
hidup
serta
menyebabkan
dampak
terhadap lingkungan hidup.
71.
Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang
dimiliki
secara
tidak
terpisah
untuk
pemakaian
bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuansatuan rumah susun.
72.
Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan
bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama
secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
73.
Tanah
bersama
adalah
sebidang
tanah
yang
digunakan atas dasar hak bersama secara tidak
terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan
ditetapkan
batasnya
dalam
persyaratan
izin
bangunan.
74.
Pemilik Rumah Susun adalah orang atau badan yang
memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat
sebagai pemegang hak atas tanah.
75.
Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal
dalam satuan rumah susun.
76.
Perhimpunan
perhimpunan
Penghuni
yang
Rumah
anggotanya
Susun
terdiri
adalah
dari
para
penghuni rumah susun.
77.
Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk
mengelola rumah susun.
78.
Rumah tinggal deret adalah satuan lebih bangunan
gandeng yang masing-masing bangunan dipisahkan
dengan suatu dinding.
79.
Rumah tinggal sementara adalah bangunan fungsi
hunian yang tidak dihuni secara tetap seperti asrama,
rumah tamu, dan sejenisnya.
18
80.
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
selanjutnya
disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diberi
wewenang
khusus
melakukan
oleh
Undang-Undang
penyidikan
terhadap
untuk
pelanggaran
Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
81.
Pertelaan adalah rincian batas yang jelas dari masingmasing satuan rumah susun, bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama yang diwujudkan dalam
bentuk gambar dan uraian.
82.
Hipotik adalah hak tanggungan yang pengertiannya
sesuai dengan Pasal 1162 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia yang selama pengaturannya
belum
dilengkapi
dengan
Undang-Undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UndangUndang
Nomor
5
Tahun
1960,
menggunakan
ketentuan-ketentuan tentang hipotik dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang
belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang ini.
83.
Fidusia adalah hak jaminan yang berupa penyerahan
hak
atas
benda
berdasarkan
kepercayaan
yang
disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang
kreditur.
84.
Benda cagar budaya adalah:
a.
benda buatan manusia, bergerak atau tidak
bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok,
atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang
berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan
mewakili masa
gaya
sekurang-kurangnya
50
(lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan
kebudayaan.
b.
benda alam yang dianggap mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan
kebudayaan.
19
85.
Standar
Nasional
Indonesia
yang
selanjutnya
disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh
Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara
nasional.
86.
Peil Banjir adalah acuan ketinggian tanah untuk
pembangunan perumahan/permukiman dan dipakai
sebagai pedoman pembuatan jaringan .
87.
Daerah
Sempadan
kawasan
Sungai
sepanjang
dan
saluran
kiri/kanan
adalah
sungai/saluran
termasuk drainase agar kawasan tersebut terhindar
dari banjir, dan mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai/ saluran.
88.
Kavling/persil adalah suatu perpetakan tanah yang
menurut
pertimbangan
Pemerintah
Kota
dapat
digunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
89.
Penataan
ruang
adalah
suatu
sistem
proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
90.
Izin pemanfaatan ruang bawah tanah adalah Izin yang
diberikan untuk dapat memanfaatkan ruang bawah
tanah
dengan
batas
dan
luas
tertentu
sebagai
pengendalian pemanfaatan ruang bawah tanah.
91.
Utilitas dalam bumi adalah Fasilitas atau bangunan
berupa pipa yang digunakan untuk saluran air,
saluran limbah basah, listrik, telekomunikasi dan
sebagainya yang dilengkapi bangunan khusus pada
kedalaman tertentu.
Bagian Kedua
Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2
(1)
Peraturan Daerah ini disusun dengan azas;
a. Pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan
keserasian bangunan dengan lingkungannya;
c. Legalitas Hukum; dan
d. Efisiensi pelayanan.
20
(2)
Peraturan daerah ini dibuat dengan tujuan ;
a. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional
dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang
serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b. Mewujudkan
gedung
tertib
yang
bangunan
penyelenggaraan
menjamin
gedung
bangunan
keandalan
dari
segi
teknis
keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
c. Mewujudkan
kepastian
hukum
dalam
penyelenggaraan bangunan gedung;
d. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
e. Memberikan pedoman bagi masyarakat dalam
menyelenggarakan pembangunan bangunan.
(3)
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah
ini meliputi :
a. Fungsi dan klasifikasi bangunan;
b. Persyaratan bangunan;
c. Penyelenggaraan bangunan;
d. Peran serta masyarakat;
e. Pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan.
Bagian Ketiga
Wewenang , Tanggung jawab dan Kewajiban
Pasal 3
Dalam
penyelenggaraan
bangunan,
Pemerintah
Kota
berwenang untuk :
a. Menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan
administratif
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
b. Menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan
pada
suatu
bangunan
yang
belum
memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a,
sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut
memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
21
c.
Memerintahkan perbaikan-perbaikan terhadap bagian
bangunan, prasarana dan sarana yang membahayakan
untuk
pencegahan
terhadap
gangguan
keamanan,
kesehatan dan keselamatan;
d. Memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya
pembangunan, perbaikan atau pembongkaran sarana
atau prasarana lingkungan oleh Pemilik bangunan atau
lahan;
e.
Menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan
arsitektur yang berjati diri Kota Depok;
f.
Menetapkan prosedur dan persyaratan serta kriteria
teknis tentang penampilan bangunan.
Pasal 4
Berdasarkan
wewenang
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 3, maka Pemerintah Kota bertanggung jawab atas :
a. Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan;
b. Perumusan
kebijakan
dibidang
penyelenggaraan
bangunan gedung dan sarana/prasarananya;
c.
Pelayanan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian kasus
dan/atau sengketa bangunan gedung dan prasarana
bangunan gedung;
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan
hukum
dalam
penyelenggaraan
bangunan
dan
prasarana bangunan;
e.
Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian bangunan
cagar budaya;
f.
Pengelolaan sistem informasi bangunan dan prasarana
bangunan;
g.
Pemberdayaan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
bangunan.
Pasal 5
Dalam
rangka
penyelenggaraan
bangunan,
maka
Pemerintah Kota berkewajiban untuk :
a.
a. Memberikan
informasi
seluas-luasnya
tentang
penyelenggaraan bangunan dan prasarana bangunan;
22
b.
b. Mengelola informasi penyelenggaraan bangunan dan
prasarana bangunan sehingga mudah diakses oleh
masyarakat;
c.
c. Menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat
berkaitan
dengan
penyelenggaraan
bangunan dan prasarana bangunan sesuai prosedur.
BAB II
PENGELOMPOKAN BANGUNAN
Pasal 6
Bangunan dikelompokan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
a.
Bangunan Gedung; dan
b.
Bangunan Bukan Gedung.
Bagian Kesatu
Fungsi dan klasifikasi bangunan
Pasal 7
(1)
Bangunan
gedung
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 6 huruf a, memiliki fungsi:
a. fungsi hunian;
b. fungsi keagamaan;
c. fungsi usaha;
d. fungsi sosial dan budaya; dan
e. fungsi khusus.
(2)
Fungsi
bangunan
gedung
merupakan
ketetapan
pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung dari
segi tata bangunan dan lingkungan, serta keandalan
bangunan gedung.
(3)
Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, mempunyai fungsi utama sebagai tempat
tinggal manusia yang meliputi:
a. rumah tinggal tunggal;
b. rumah tinggal deret;
c. rumah tinggal susun; dan
d. rumah tinggal sementara.
23
(4)
Fungsi
keagamaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi utama sebagai
tempat melakukan ibadah yang meliputi:
a. bangunan
masjid
termasuk
mushola
dan
sejenisnya;
b. bangunan gereja termasuk kapel dan sejenisnya;
c. bangunan pura dan sejenisnya;
d. bangunan biara dan sejenisnya;
e. bangunan vihara dan sejenisnya; dan
f.
(5)
bangunan kelenteng/lithang dan sejenisnya.
Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan kegiatan usaha yang meliputi:
a. bangunan gedung perkantoran;
b. bangunan gedung perdagangan;
c. bangunan gedung perindustrian;
d. bangunan gedung perhotelan;
e. bangunan gedung wisata dan rekreasi; dan
f.
(6)
bangunan gedung tempat penyimpanan.
Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, mempunyai fungsi utama
sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya
yang meliputi bangunan gedung:
a. pelayanan pendidikan;
b. pelayanan kesehatan;
c. kebudayaan; dan
d. pelayanan umum.
24
(7)
Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan
kerahasiaan
kegiatan
tinggi
yang
tingkat
penyelenggaraannya
mempunyai
nasional
dapat
tingkat
atau
yang
membahayakan
masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko
bahaya tinggi yang meliputi:
a. istana negara dan rumah dinas/jabatan;
b. bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
c. gedung
instalasi
pertahanan,
bangunan
polri
dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
d. gedung laboratorium milik pemerintah;
e. gedung terminal udara/laut/darat;
f.
stasiun kereta api;
g. stadion olah raga;
h. rumah tahanan;
i.
gedung benda berbahaya;
j.
gedung bersifat monumental; dan
k. gedung
pusat
data
dan
informasi
milik
pemerintah.
(8)
Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu
fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Pasal 8
(1)
Fungsi Bangunan gedung sebagaimana dalam Pasal 7
ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan:
a. tingkat kompleksitas;
b. tingkat permanensi;
c. tingkat risiko kebakaran;
d. zonasi gempa;
e. lokasi;
f.
ketinggian; dan/atau
g. kepemilikan.
25
(2)
Klasifikasi
berdasarkan
tingkat
kompleksitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
bangunan gedung:
a. bangunan gedung sederhana;
b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
c. bangunan gedung khusus.
(3)
Klasifikasi
berdasarkan
tingkat
permanensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
bangunan gedung:
a. bangunan gedung permanen;
b. bangunan gedung semi permanen; dan
c. bangunan gedung darurat atau sementara.
(4)
Klasifikasi
berdasarkan
tingkat
risiko
kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi
bangunan gedung:
a. tingkat risiko kebakaran tinggi;
b. tingkat risiko kebakaran sedang; dan
c. tingkat risiko kebakaran rendah.
(5)
Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi tingkat
zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang.
(6)
Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, meliputi bangunan gedung:
a. bangunan gedung di lokasi padat;
b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
c. bangunan gedung di lokasi renggang.
(7)
Klasifikasi
berdasarkan
ketinggian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi bangunan
gedung:
a. bangunan gedung bertingkat tinggi;
b. bangunan gedung bertingkat sedang; dan
c. bangunan gedung bertingkat rendah.
26
(8)
Klasifikasi
berdasarkan
kepemilikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi bangunan
gedung:
a. bangunan gedung milik negara;
b. bangunan gedung milik badan usaha; dan
c. bangunan gedung milik perorangan.
Pasal 9
Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b, dapat berupa :
a. pelataran
untuk
parkir,
lapangan
tenis,
lapangan
basket, lapangan golf dan sejenisnya;
b. pondasi, pondasi tanki dan lain sejenisnya;
c.
pagar
tembok/besi
dan
tanggul/turap
dan
lain
sejenisnya;
d. bangunan prasarana umum;
e.
septiktank/penampungan bekas air kotor dan lain
sejenisnya;
f.
sumur resapan dan lain sejenisnya;
g.
teras tidak beratap, atau tempat pencucian dan lain
sejenisnya;
h. dinding penahan tanah dan lain sejenisnya;
i.
jembatan
penyeberangan
orang,
jembatan
jalan
perumahan dan lain sejenisnya;
j.
penanaman
tanki,
landasan
tanki,
bangunan
pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara,
tiang listrik/telepon, dan lain sejenisnya;
k. bangunan bukan gedung yang memiliki kekhususan,
kolam renang, kolam ikan, dan lain sejenisnya;
l.
gapura, patung, bangunan reklame, monument dan lain
sejenisnya.
Pasal 10
(1)
Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
dan penetapan bangunan bukan gedung harus sesuai
dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana
Tata Ruang dan atau panduan kota yang berlaku.
27
(2)
Pengusulan
penetapan
fungsi
dan
klasifikasi
bangunan gedung dan penetapan bangunan bukan
gedung dilakukan oleh pemilik bangunan dalam
pengajuan permohonan IMB.
(3)
Pemerintah Kota menetapkan fungsi dan klasifikasi
bangunan gedung dan penetapan bangunan bukan
gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh
Pemerintah.
(4)
Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan dalam Izin Pemanfatan
Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan.
Pasal 11
(1)
Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
dan penetapan bangunan bukan gedung dapat diubah
melalui permohonan baru Izin Mendirikan Bangunan.
(2)
Perubahan penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung dan perubahan penetapan bangunan bukan
gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana
teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi
yang diatur dalam RTRW, RDTR dan peraturan zonasi,
dan/atau RTBL.
(3)
Perubahan penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung dan perubahan penetapan bangunan bukan
gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis bangunan.
(4)
Perubahan penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung dan perubahan penetapan bangunan bukan
gedung, ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam Izin
Mendirikan Bangunan, kecuali bangunan gedung
fungsi khusus ditetapkan oleh pemerintah.
28
Bagian Kedua
Prasarana Bangunan Gedung
Pasal 12
(1)
Fungsi bangunan gedung dilengkapi dengan prasarana
bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan kinerja
bangunan gedung.
(2)
Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berupa:
a. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman berupa
pagar, tanggul/retaining wall, turap batas kavling/
persil;
b. Konstruksi penanda masuk lokasi berupa gapura
dan gerbang termasuk gardu/pos jaga, papan
nama;
c. Konstruksi
perkerasan
berupa
jalan,
lapangan
upacara, lapangan olahraga terbuka;
d. Konstruksi
penghubung
berupa
jembatan,
box
culvert, jembatan penyeberangan;
e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah berupa
kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir
bawah tanah;
f.
Konstruksi menara berupa menara antena, menara
reservoir, cerobong, menara bangunan ibadah;
g. Konstruksi monument berupa tugu, patung, atau
kuburan;
h. Konstruksi instalasi/gardu berupa instalasi listrik,
telepon/komunikasi, pengolahan air bersih, limbah
dan sampah;
i.
Konstruksi reklame berupa billboard, papan iklan,
papan nama atau sejenisnya.
(3)
Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(2),
adalah
konstruksi
yang
berada
menuju/pada lahan bangunan gedung atau kompleks
bangunan gedung.
29
BAB III
PERSYARATAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13
Setiap bangunan, baik bangunan gedung maupun bangunan
bukan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis dan
administrasi sesuai dengan fungsi, klasifikasi, dan jenis
bangunan.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
Pasal 14
Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
a.
Status terhadap hak atas tanah;
b.
Status kepemilikan bangunan; dan
c.
Izin Mendirikan Bangunan.
Paragraf 1
Status Hak Atas Tanah
Pasal 15
(1)
Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung
wajib memiliki tanah yang status kepemilikannya
jelas.
(2)
Terhadap bangunan yang dibangun di tanah milik
orang lain harus mendapat izin pemanfaatan tanah
dari
pemegang
hak
atas
tanah
dalam
bentuk
perjanjian tertulis.
(3)
Hak atas tanah, merupakan Tanda bukti kepemilikan
tanah yang dipersyaratkan berupa sertifikat hak atas
tanah.
30
(4)
Perjanjian
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) memuat:
a. Hak dan kewajiban para pihak;
b. luas, letak, dan batas-batas tanah;
c. fungsi bangunan; dan
d. jangka waktu pemanfaatan tanah.
Paragraf 2
Status kepemilikan Bangunan Gedung
Pasal 16
(1)
Setiap orang yang memiliki sebagian atau seluruhnya
bangunan gedung harus dibuktikan dengan surat
bukti kepemilikan bangunan gedung.
(2)
Surat
bukti
kepemilikan
gedung
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh
Pemeritah.
(3)
Surat bukti kepemilikan bangunan gedung wajib
dimiliki pemilik bangunan gedung.
(4)
Bukti kepemilikan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan atas setiap
bangunan gedung yang telah memiliki IMB dan SLF.
Pasal 17
(1)
Dalam satu bangunan gedung dapat diberikan lebih
dari 1 (satu) surat Bukti kepemilikan bangunan
gedung.
(2)
Bukti kepemilikan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dimiliki oleh pemilik
yang berbeda-beda.
(3)
Kepemilikan
bangunan
gedung
dapat
dialihkan
kepada pihak lain.
(4)
Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemilik
tanah, pengalihan hak harus mendapat persetujuan
pemilik tanah.
31
Paragraf 3
Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 18
Setiap orang yang akan mendirikan bangunan baik gedung
maupun bukan gedung harus memiliki Izin Mendirikan
Bangunan.
Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 19
Persyaratan
teknis
bangunan
gedung
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
a.
Persyaratan Tata bangunan yang berupa:
1. Persyaratan
peruntukkan
dan
intensitas
bangunan;
2. Persyaratan arsitektur bangunan; dan
3. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
b.
Persyaratan Keandalan bangunan yang berupa:
1. Persyaratan keselamatan;
2. Persyaratan kesehatan;
3. Persyaratan kenyamanan; dan
4. Persyaratan kemudahan.
Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan
Gedung
Pasal 20
(1)
Persyaratan
dalam
peruntukan
Pasal
19
huruf
sebagaimana
a
angka
1,
dimaksud
merupakan
persyaratan peruntukkan lokasi yang bersangkutan
sesuai dengan RTRW, RDTR dan peraturan zonasi,
dan/atau RTBL.
(2)
Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 1, meliputi
persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas
bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang
bersangkutan.
32
Pasal 21
(1)
Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus
sesuai dengan peruntukkan lokasi yang ditetapkan
dalam RTRW, RDTR dan peraturan zonasi, dan/atau
RTBL.
(2)
Setiap mendirikan bangunan gedung diatas, dan/atau
dibawah air, dan/atau prasarana dan sarana umum
tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan,
fungsi lindung kawasan dan/atau fungsi prasarana
dan sarana umum yang bersangkutan.
(3)
Bagi
daerah
yang
belum
memiliki
RDTR
dan
peraturan zonasi dan/atau RTBL untuk lokasi yang
bersangkutan,
persetujuan
Walikota
mendirikan
dapat
bangunan
memberikan
gedung
pada
daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.
(4)
Apabila RTRW, RDTR dan peraturan zonasi, dan/atau
RTBL untuk lokasi yang ditetapkan, fungsi bangunan
gedung yang telah ada, harus disesuaikan dengan
ketentuan yang ditetapkan.
(5)
Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan
peruntukkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Walikota memberikan penggantian yang layak
kepada pemilik bangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22
(1)
Setiap Bangunan gedung yang didirikan tidak boleh
melebihi
ketentuan
maksimal
kepadatan
dan
ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan
peraturan zonasi, dan/atau RTBL.
(2)
Persyaratan
kepadatan
ditetapkan
dalam
bentuk
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal.
(3)
Persyaratan Ketinggian maksimal ditetapkan dalam
bentuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
(4)
Penetapan KDB didasarkan pada luas kavling/persil,
peruntukkan atau fungsi lahan, dan daya dukung
lingkungan.
33
(5)
Penetapan KLB dan/atau jumlah lantai didasarkan
pada peruntukkan lahan, lokasi lahan, daya dukung
lingkungan,
keselamatan,
dan
pertimbangan
arsitektur kota.
Pasal 23
(1)
Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh
melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan
yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan peraturan
zonasi, dan/atau RTBL.
(2)
Ketentuan jarak bebas bangunan ditetapkan dalam
bentuk:
a. garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi
sungai
jalan
kereta
api,
dan/atau
jaringan
tegangan tinggi; dan
b. jarak antara bangunan dengan batas- batas persil,
jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan
dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi
yang
bersangkutan,
yang
diberlakukan
per
kavling, per persil, dan/atau per kawasan.
(3)
Penetapan garis sempadan bangunan dengan tepi
jalan, tepi sungai, tepi danau, jalan kereta api,
dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada
pertimbangan keselamatan dan kesehatan.
(4)
Penetapan jarak antara bangunan dengan batas-batas
persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman
yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus
didasarkan
pada
pertimbangan
keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
(5)
Penetapan
jarak
bebas
bangunan
atau
bagian
bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah
didasarkan pada jaringan utilitas umum yang ada
atau yang akan dibangun.
Pasal 24
(1)
Setiap bangunan yang didirikan tidak boleh menutup
akses jalan dari rumah, perumahan atau permukiman
yang
merupakan
satu-satunya
jalan
masuk dari dan menuju jalan umum.
34
keluar
dan
(2)
Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama,
yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak
boleh
dipindahkan,
dirusak
atau
dipakai
untuk
keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan,
kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.
Paragraf 3
Persyaratan Arsitektur Bangunan gedung
Pasal 25
Persyaratan
arsitektur
bangunan
gedung
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2, meliputi :
a.
Persyaratan penampilan bangunan;
b.
Tata ruang dalam;
c.
Tata ruang luar;
d.
Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan
dengan lingkungannya; dan
e.
Pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai
sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai
perkembangan arsitektur dan rekayasa.
Pasal 26
(1)
Perencanaan
bangunan
gedung
harus
memperhatikan:
a. Kaidah Arsitektur Bangunan Gedung;
b. Karakteristik budaya lokal;
c. Standar teknis perencanaan bangunan; dan
d. Pedoman teknis perencanaan bangunan.
(2)
Penampilan bangunan di kawasan cagar budaya,
harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah
pelestarian.
Pasal 27
(1)
Walikota dapat menetapkan penampilan bangunan
gedung dengan karakteristik arsitektur tertentu pada
suatu kawasan.
(2)
Kawasan dan karakteristik bangunan gedung tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.
35
(3)
Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf b, harus mempertimbangkan :
a. fungsi ruang, diwujudkan dalam efisiensi dan
efektivitas tata ruang dalam.
b. arsitektur
bangunan,
diwujudkan
dalam
pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidahkaidah arsitektur bangunan secara keseluruhan.
c. efisiensi;
d. efektifitas;
e. keselamatan;
f.
kesehatan;
g. kenyamanan, dan
h. kemudahan tata ruang dalam.
Pasal 28
(1)
Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan
gedung
dengan
dimaksud
lingkungannya
dalam
Pasal
25
sebagaimana
huruf
d
harus
mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan
gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang,
serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
(2)
Pertimbangan
bangunan
terhadap
gedung
terciptanya
dan
ruang
ruang
terbuka
luar
hijau
diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah
resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan
dan
manusia,
serta
terpenuhinya
kebutuhan
prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.
Paragraf 4
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
Pasal 29
Persyaratan pengendalian dampak lingkungan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a
angka 3, menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat
memberikan
terhadap
keseimbangan
lingkungannya
dan
serta
keserasian
menjamin
pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
36
bangunan
keselamatan
Pasal 30
(1)
Setiap
kegiatan
dalam
bangunan
dan/atau
lingkungannya yang mengganggu dan menimbulkan
dampak
penting
terhadap
lingkungan
harus
dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan) sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)
Setiap
kegiatan
lingkungannya
dalam
yang
bangunan
menimbulkan
dan/atau
dampak
tidak
penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi
sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu
dilengkapi
dengan
AMDAL,
tetapi
diharuskan
melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)
sesuai
ketentuan yang berlaku.
(3)
Setiap
kegiatan
lingkungannya
dalam
yang
bangunan
menimbulkan
dan/atau
dampak
tidak
penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi
sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu
dilengkapi dengan AMDAL, tetapi tidak diharuskan
UKL-UPL,
wajib
Kesanggupan
membuat
Pengelolaan
Surat
dan
Pernyataan
Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) dan melakukan pengelolaan
lingkungan
sebagaimana
tercantum
dalam
SPPL
tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Paragraf 5
Persyaratan Keselamatan
Pasal 31
Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b angka 1 meliputi struktur bangunan
gedung, kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya
kebakaran, kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya
petir dan bahaya kelistrikan.
37
Pasal 32
Setiap
bangunan,
strukturnya
harus
direncanakan
kuat/kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi
beban dan memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability)
selama
umur
layanan
yang
direncanakan
dengan
mempertimbangkan fungsi bangunan, lokasi, keawetan, dan
kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
Pasal 33
(1)
Setiap bangunan, kecuali rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap
bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan
proteksi aktif.
(2)
Penerapan
sistem
dimaksud
pada
proteksi
ayat
pasif
(1)
sebagaimana
didasarkan
pada
fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang,
bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan
kondisi penghuni dalam bangunan.
(3)
Penerapan
sistem
proteksi
aktif
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi,
klasifikasi,
luas,
dan/atau
jumlah
ketinggian,
dan
volume
kondisi
bangunan,
penghuni
dalam
bangunan.
(4)
Sarana jalan keluar dan/atau tangga kebakaran harus
selalu bebas rintangan, asap dan penerangan yang
cukup.
(5)
Setiap pemasangan alat atau sistem alarm kebakaran
tidak boleh mengurangi fungsi sarana jalan keluar
dan harus dirancang serta dipasang sehingga tidak
menghalangi penggunaan sarana jalan keluar.
(6)
Pada ruang yang mengeluarkan asap atau gas, harus
disediakan lubang penghawaan dan/atau cerobong
penghawaan secukupnya kecuali menggunakan alat
bantu mekanis.
38
Pasal 34
(1)
Untuk memenuhi persyaratan keselamatan setiap
bangunan gedung untuk kepentingan umum harus
menyediakan :
a. Sistem sirkulasi penyelamatan terhadap kondisi
darurat; dan
b. Alat pengindera bahaya kebakaran dan sistem
peralatan penanggulangan kebakaran.
(2)
Setiap pelaksanaan pembangunan bangunan gedung
tinggi harus dilengkapi alat pemadam ringan, alami
dan dilindungi dengan instalasi hydrant sementara.
Pasal 35
Setiap bangunan gedung harus dilengkapi mekanikal dan
elektrikal yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi
bangunan gedung.
Pasal 36
(1)
Setiap bangunan gedung yang berdasarkan letak, sifat
geografis, bentuk, ketinggian, dan penggunaannya
berisiko terkena sambaran petir harus dilengkapi
dengan instalasi penangkal petir.
(2)
Sistem penangkal petir yang dirancang dan dipasang
harus
dapat
mengurangi
secara
nyata
risiko
kerusakan yang disebabkan sambaran petir terhadap
bangunan gedung dan peralatan yang diproteksinya,
serta melindungi manusia di dalamnya.
Pasal 37
Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi
listrik termasuk sumber daya listriknya harus dijamin aman,
andal, dan akrab lingkungan.
Pasal 38
Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, atau
bangunan gedung fungsi khusus harus dilengkapi dengan
sistem
pengamanan
yang
memadai
untuk
mencegah
terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat
bencana bahan peledak.
39
Paragraf 6
Persyaratan Kesehatan
Pasal 39
Persyaratan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf b angka 2 meliputi persyaratan sistem
penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan
bangunan.
Pasal 40
(1)
Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan,
setiap bangunan harus mempunyai ventilasi alami
dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan
fungsinya.
(2)
Setiap
bangunan
gedung
yang
tidak
dilengkapi
dengan ventilasi mekanik (buatan) harus mempunyai
bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela,
dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk
kepentingan ventilasi alami.
(3)
Penerapan sistem ventilasi harus dilakukan dengan
mempertimbangkan
prinsip-prinsip
penghematan
energi dalam bangunan gedung.
Pasal 41
(1)
Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan,
setiap
bangunan
gedung
harus
mempunyai
pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan,
termasuk
pencahayaan
darurat
sesuai
dengan
fungsinya.
(2)
Bangunan gedung fungsi hunian tunggal, fungsi sosial
budaya dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan
bangunan
pelayanan
umum
harus
mempunyai
bukaan untuk pencahayaan alami.
(3)
Pencahayaan
alami
harus
optimal,
disesuaikan
dengan fungsi bangunan gedung dan penggunaan
ruang.
40
(4)
Pencahayaan
buatan
harus
direncanakan
berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan
sesuai penggunaan ruang dalam bangunan gedung
dan
mempertimbangkan
efesiensi
penghematan
energi, serta tidak menimbulkan efek silau (pantulan).
(5)
Pencahayaan darurat harus dapat bekerja secara
otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang
cukup untuk evakuasi.
(6)
Sistem pencahayaan buatan harus dilengkapi dengan
pengendali
manual
dan/atau
ditempatkan
pada
tempat
dicapai/dibaca
oleh
pengguna
otomatis
yang
serta
mudah
ruang/bangunan
gedung kecuali sistem pencahayaan buatan yang
diperlukan untuk pencahayaan darurat.
(7)
Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, setiap
bangunan gedung harus dilengkapi dengan :
a. Sistem air bersih;
b. Sistem pengolahan air limbah dan/atau air kotor;
c. Sistem pembuangan sampah; dan
d. Sistem penyaluran air hujan.
Pasal 42
(1)
sumber air bersih harus direncanakan dan dipasang
dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan
sistem distribusinya.
(2)
sumber air bersih diperoleh dari Perusahaan Air
Daerah secara berlangganan.
(3)
Dalam hal Perusahaan Air Daerah
sebagaimana
dimaksud ayat (2) tidak mampu menyediakan air
bersih,
maka sumber air bersih bisa diperoleh dari
sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan
kesehatan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-
undangan.
(4)
Perencanaan
sistem
distribusi
air
bersih
dalam
bangunan gedung harus memenuhi debit air dan
tekanan minimal yang disyaratkan.
41
Pasal 43
(1)
Sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor
harus
direncanakan
dan
dipasang
dengan
mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya.
(2)
Pertimbangan jenis air limbah dan/air kotor harus
diwujudkan
dalam
bentuk
pemilihan
sistem
pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan
yang dibutuhkan.
(3)
Pertimbangan tingkat bahaya air limbah dan/atau air
kotor
harus
diwujudkan
dalam
bentuk
sistem
pengolahan dan pembuangannya.
Pasal 44
(1)
Sistem pembuangan sampah harus direncanakan dan
dipasang
dengan
mempertimbangkan
fasilitas
penampungan dan sejenisnya.
(2)
Pertimbangan
diwujudkan
fasilitas
dalam
penampungan
penampungan
bentuk
sampah
harus
penyediaan
pada
tempat
masing-masing
bangunan gedung yang diperhitungkan berdasarkan
fungsi
bangunan,
jumlah
penghuni
dan
volume
sampah.
(3)
Pertimbangan jenis sampah harus diwujudkan dalam
bentuk
penempatan
pewadahan
dan/atau
pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan
penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
(4)
Perencanaan, pemasangan dan pengelolaan fasilitas
pembuangan sampah pada bangunan gedung harus
mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku
Pasal 45
(1)
Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dan
dipasang
permukaan
dengan
air
mempertimbangkan
tanah,
permeabilitas
ketinggian
tanah
dan
ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
(2)
Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus
dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan.
42
(3)
Air
hujan
harus
diresapkan
ke
dalam
tanah
pekarangan melalui sumur resapan dan/atau kolam
resapan
sebelum
lingkungan/kota
dialirkan
sesuai
ke
jaringan
dengan
drainase
ketentuan
yang
berlaku.
(4)
Apabila
jaringan
drainage
kota
belum
tersedia,
ataupun sebab lain yang dapat diterima, maka
penyaluran air hujan harus dilakukan dengan cara
lain yang dibenarkan oleh instansi yang berwenang.
(5)
Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk
mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada
saluran.
(6)
Perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem
penyaluran air hujan pada bangunan gedung harus
mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Pasal 46
(1)
Setiap bangunan gedung harus menggunakan bahan
bangunan
yang aman
bagi kesehatan
pengguna
bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bahan
bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan.
(2)
Bahan
bangunan
yang
digunakan
tidak
boleh
menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi
kesehatan
(beracun)
dan
aman
bagi
pengguna
negatif
terhadap
bangunan gedung.
(3)
Untuk
meminimalkan
dampak
lingkungan, setiap pengguna bahan bangunan harus :
a. Menghindari timbulnya efek silau dan pantulan
bagi pengguna bangunan gedung lain, masyarakat
dan lingkungan sekitarnya;
b. Menghindari timbulnya efek peningkatan suhu
lingkungan di sekitarnya;
43
c. Mempertimbangkan
prinsip-prinsip
konservasi
energi; dan
d. Mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan
selaras dengan lingkungannya.
(4)
Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal
harus sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan
kelestarian lingkungan.
Pasal 47
(1)
Bangunan gedung yang memiliki ketinggian lebih dari
4 (empat) lantai harus menyediakan cerobong (shaft)
untuk penempatan jaringan mekanikal elektrikal dan
jaringan pemipaan sesuai dengan SNI yang berlaku.
(2)
Bangunan
gedung
fungsi
hunian
yang
memiliki
ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai, selain memenuhi
persyaratan yang ditentukan pada ayat (1) harus juga
dilengkapi dengan cerobong sampah.
Pasal 48
(1)
Penggunaan ruang bawah tanah (basement) tidak boleh
menimbulkan gangguan pada lantai bangunan gedung
diatasnya maupun bangunan gedung tetangga yang
terletak disebelahnya.
(2)
Ruang
bawah
tanah
harus
tetap
mendapatkan
pencahayaan dan sirkulasi udara segar.
Paragraf 7
Persyaratan Kenyamanan
Pasal 49
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf b angka 3 meliputi
kenyamanan
ruang
gerak
dalam
bangunan
gedung,
kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan
pandangan, kenyamanan terhadap tingkat getaran dan
tingkat kebisingan.
44
Pasal 50
(1)
Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam
bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung
harus mempertimbangkan:
a. fungsi
ruang,
jumlah
pengguna,
perabot/peralatan, aksebilitas ruang, di dalam
bangunan gedung; dan
b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
(2)
Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar
ruang,
penyelenggara
bangunan
gedung
harus
mempertimbangkan:
a. fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah
pengguna
dan
perabot/peralatan
di
dalam
bangunan gedung;
b. sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal; dan
c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
Pasal 51
(1)
Untuk
mendapatkan
kenyamanan
kondisi
udara
ruang di dalam bangunan gedung, penyelenggara
bangunan
gedung
harus
mempertimbangkan
temperatur dan kelembaban.
(2)
Untuk
mendapatkan
tingkat
temperatur
dan
kelembaban udara di dalam ruangan dapat dilakukan
dengan
pengkondisian
udara
dengan
mempertimbangkan:
a. fungsi
bangunan
gedung/ruang,
jumlah
pengguna, letak, volume ruang, jenis peralatan,
dan penggunaan bahan bangunan;
b. kemudahan pemeliharaan dan perawatan; dan
c. prinsip-prinsip
penghematan
kelestarian lingkungan.
45
energi
dan
Pasal 52
Untuk
mendapatkan
kenyamanan
pandangan,
penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan
kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar dan
dari
luar
bangunan
ke
ruang-ruang
tertentu
dalam
bangunan gedung.
Pasal 53
Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran
pada bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung
harus
mempertimbangkan
jenis
kegiatan,
penggunaan
peralatan, dan/atau sumber getar lainnya baik yang berada
pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.
Pasal 54
Untuk
mendapatkan
tingkat
kenyamanan
terhadap
kebisingan pada bangunan gedung, penyelenggara bangunan
gedung
harus
mempertimbangkan
jenis
kegiatan,
penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya baik
yang berada pada bangunan gedung maupun di luar
bangunan gedung.
Paragraf 8
Persyaratan Kemudahan
Pasal 55
Persyaratan
kemudahan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 19 huruf b angka 4 meliputi kemudahan hubungan
ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan
fasilitas
prasarana
dan
sarana
dalam
pemanfaatan
bangunan gedung.
Pasal 56
(1)
Setiap
bangunan
gedung
harus
memenuhi
persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa
tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai
untuk
terselenggaranya
tersebut.
46
fungsi
bangunan
gedung
(2)
Jumlah, ukuran, dan
ruangan
jenis pintu, dalam suatu
dipertimbangkan
berdasarkan
besaran
ruang, fungsi ruang, dan jumlah pengguna ruang.
(3)
Arah bukaan daun pintu harus dipertimbangkan
berdasarkan fungsi ruang dan aspek keselamatan.
(4)
Ukuran koridor harus dipertimbangkan berdasarkan
fungsi koridor, fungsi ruang dan jumlah pengguna.
Pasal 57
(1)
Setiap
bangunan
gedung
bertingkat
harus
menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai
yang
memadai
untuk
terselenggaranya
fungsi
bangunan gedung.
(2)
Setiap bangunan gedung dengan ketinggian diatas
5(lima)
lantai
harus
dilengkapi
dengan
sarana
transportasi vertical berupa lift.
(3)
Jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lift harus mampu
memberikan layanan yang optimal sesuai dengan
fungsi dan jumlah pengguna bangunan gedung.
(4)
Setiap bangunan gedung yang menggunakan lift harus
dilengkapi dengan lift kebakaran.
(5)
Lift kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat
berupa lift khusus kebakaran, atau lift penumpang
biasa atau lift barang yang dapat digunakan secara
khusus oleh petugas kebakaran.
Pasal 58
(1)
Setiap bangunan
tunggal
dan
gedung, kecuali rumah
rumah
deret
sederhana,
tinggal
harus
menyediakan sarana evakuasi yang meliputi :
a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
b. pintu keluar darurat; dan
c. jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan
pengguna bangunan gedung untuk melakukan
evakuasi dari dalam bangunan gedung secara
aman
apabila
darurat.
47
terjadi
bencana
atau
keadaan
(2)
Penyediaan sistem peringatan bahaya bagi pengguna,
pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi
dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi
pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian
ke tempat yang aman.
(3)
Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus
dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan
jelas.
Pasal 59
(1)
Setiap bangunan
tunggal
dan
menyediakan
gedung, kecuali rumah
rumah
deret
fasilitas
dan
tinggal
sederhana,
harus
aksesbilitas
untuk
menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang
disabilitas dan lanjut usia masuk ke dan keluar dari
bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan
gedung secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.
(2)
Fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi toilet, tempat parkir, telepon
umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram,
tangga, dan lift bagi penyandang disabilitas dan lanjut
usia.
(3)
Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan
dengan
fungsi,
luas,
dan
ketinggian
bangunan
gedung.
Pasal 60
(1)
Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum
harus
menyediakan
kelengkapan
prasarana
sarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi :
a. ruang ibadah;
b. ruang ganti;
c. ruang bayi;
d. toilet;
e. tempat parkir;
f.
tempat sampah; dan
48
dan
g. fasilitas
komunikasi
dan
informasi
untuk
memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan
gedung
dalam
beraktivitas
dalam
bangunan
gedung.
(2)
Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan
fungsi dan luas bangunan gedung, serta jumlah
pengguna bangunan gedung.
(3)
Khusus untuk semua pemilik bangunan gedung wajib
menyediakan sarana ibadah ditempat yang mudah
terjangkau dan kondisi tempat nyaman dan layak
sesuai
dengan
persyaratan
arsitektur
bangunan
gedung.
Pasal 61
Perencanaan
teknis
prasarana
dan
sarana
mencakup
rencana sirkulasi kendaraan, orang dan barang, proteksi
kebakaran dan akses petugas dan kendaraan pemadam
kebakaran, pola parkir, pola penghijauan, ruang terbuka,
harus memperhatikan standar lingkungan dan SNI yang
berlaku.
Pasal 62
(1)
Ruang terbuka pada GSB, dapat dimanfaatkan sebagai
unsur penghijauan dan/atau daerah resapan air hujan,
serta kepentingan umum lainnya.
(2)
Bagian
atau
unsur
bangunan
gedung
yang
diperkenankan didepan GSB adalah :
a. Detail
atau
unsur
bangunan
gedung
akibat
keragaman rancangan arsitektur dan tidak digunakan
sebagai ruang kegiatan;
b. Detail atau unsur bangunan gedung akibat rencana
perhitungan struktur dan/instalasi bangunan gedung
dan ;
c. Unsur bangunan gedung yang diperlukan sebagai
sarana sirkulasi yang bukan merupakan bagian dari
sirkulasi utama bangunan gedung.
49
Pasal 63
(1)
Pada cara membangun renggang. Sisi bangunan gedung
yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak
dibangun pada kedua sisi samping kiri, kanan dan
bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan.
(2)
Pada cara membangun rapat, tidak berlaku ketentuan
jarak bebas, kecuali jarak bebas bagian belakang.
(3)
Pada cara membangun rapat berlaku ketentuan sebagai
berikut :
a.
Bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas
pekarangan;
b.
Perbaikan atau perombakkan bangunan gedung
yang semula menggunakan bangunan dinding batas
bersama dengan bangunan gedung disebelahnya
disyaratkan
untuk
membuat
dinding
batas
tersendiri disamping dinding batas terdahulu.
Pasal 64
Penambahan luas lantai dan/atau jumlah lantai pada suatu
bangunan gedung diperkenankan apabila masih memenuhi
batasan maksimal KDB dan/atau KLB yang ditetapkan
rencana kota.
Pasal 65
(1)
Setiap pemilik bangunan gedung wajib menyediakan
sarana
parkir
kendaraan
sesuai
dengan
standar
ketentuan yang berlaku.
(2)
Penyediaan sarana parkir di pekarangan/persil, tidak
boleh mengurangi KDH yang ditetapkan dalam rencana
kota.
(3)
Luas
lantai
bangunan
yang
dipergunakan
untuk
sarana parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan
KLB, selama tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen)
KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50 %
(lima puluh persen) terhadap KLB.
50
Pasal 66
(1)
Setiap prasarana dan sarana bangunan gedung tidak
boleh
mengganggu
arsitektur
bangunan
dan
lingkungan serta harus direncanakan menjadi satu
kesatuan dengan bangunan utamanya.
(2)
Prasarana dan sarana bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berupa ruang, tidak
diperhitungkan
dalam
perhitungan
intensitas
kepadatan bangunan apabila luas lantai prasarana dan
sarana tersebut kurang dari 20 % (dua puluh persen)
luas lantai bangunan keseluruhan.
Pasal 67
(1)
Setiap perencanaan ruang bawah tanah (basement)
tidak boleh melampaui KTB dan harus memenuhi KDH
yang ditetapkan dalam rencana kota.
(2)
Batasan
perhitungan
(besment)
luas
ditetapkan
ruang
oleh
bawah
Walikota
tanah
dengan
pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
pendapat teknis para ahli terkait.
Pasal 68
Mezzanin yang luasnya melebihi dari 50 % (lima puluh
persen) luas lantai dibawahnya, diperhitungkan sebagai
lantai penuh.
Pasal 69
(1)
Setiap bangunan gedung wajib memiliki tanaman
hijau
yang
dapat
menjadi
tempat
hidup
dan
berkembangnya plasma nutfah (ekosistem).
(2)
Setiap
pemilik
bangunan
dan
atau
pengguna
bangunan wajib memiliki dan memelihara tanaman
hijau yang ada di depan bangunan yang dimiliki dan
atau digunakan dengan baik.
(3)
Setiap
pemilik
bangunan
dan
atau
pengguna
bangunan dilarang untuk memotong atau menebang
tanaman hijau yang ada didepan bangunan yang
dimiliki dan atau digunakan tanpa seizin Pemerintah
Kota.
51
(4)
Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat
dikenakan sanksi penggantian tanaman hijau yang
dihilangkan.
Bagian Keempat
Persyaratan Bangunan di bawah tanah, di atas dan/atau
di bawah air dan/atau prasarana/sarana umum
Pasal 70
(1)
Bangunan di bawah tanah, di atas dan/atau dibawah
air
dan/atau
prasarana/sarana
umum
harus
memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
(2)
Ketentuan
Persyaratan
administrasi
dan
teknis
Bangunan di bawah tanah, di atas dan/atau dibawah
air dan/atau prasarana/sarana umum, sama dengan
untuk Bangunan.
(3)
Penerapan
Persyaratan
Teknis
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan jenis
Bangunan di bawah tanah, di atas dan/atau dibawah
air dan/atau prasarana/sarana umum yang akan
dibangun.
(4)
Selain harus memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis, Bangunan di bawah tanah, di atas dan/atau
dibawah air dan/atau prasarana/sarana umum juga
tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan,
fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana
dan sarana umum yang bersangkutan.
Pasal 71
(1)
Bangunan
di
bawah
tanah
sebagaimana
dalam
Pasal 70, harus:
a. Sesuai dengan RTRW, RDTR dan peraturan zonasi,
dan/atau RTBL;
b. Tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
c. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana
yang berada di bawah tanah;
d. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi
bangunan gedung;
52
e. Memiliki
sarana
keamanan
dan
khusus
untuk
keselamatan
kepentingan
bagi
pengguna
bangunan gedung; dan
f.
(2)
Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau
di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
harus:
a. Sesuai dengan RTRW, RDTR dan peraturan zonasi,
dan/atau RTBL;
b. Tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan
fungsi lindung kawasan;
c. Tidak menimbulkan perubahan arus air yang
dapat merusak lingkungan;
d. Tidak menimbulkan pencemaran; dan
e. Telah
mempertimbangkan
faktor
keselamatan,
kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi
pengguna bangunan gedung.
(3)
Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana
dan/atau
sarana
umum
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 70 harus:
a. Sesuai dengan RTRW, RDTR dan peraturan zonasi,
dan/atau RTBL;
b. Tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana
yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
c. Tetap
memperhatikan
keserasian
bangunan
gedung terhadap lingkungannya; dan
d. Memenuhi
persyaratan
keselamatan
dan
kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung.
Pasal 72
(1)
Setiap bangunan gedung dengan klasifikasi ketinggian
sedang dan tinggi serta bangunan gedung untuk
kepentingan umum harus dilengkapi dengan sarana
penyelamatan kebakaran berupa sarana jalan keluar
dan tangga kebakaran.
(2)
Sarana jalan keluar dan/atau tangga kebakaran
harus
selalu
bebas
rintangan,
penerangan yang cukup.
53
bebas
asap
dan
Bagian Kelima
Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus
Pasal 73
(1)
Bangunan gedung fungsi khusus, harus memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis.
(2)
Ketentuan
Persyaratan
administrasi
dan
teknis
Bangunan gedung fungsi khusus, sama dengan untuk
Bangunan Gedung.
(3)
Penerapan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), disesuaikan dengan jenis Bangunan
gedung fungsi khusus, yang akan dibangun.
(4)
selain harus memenuhi Persyaratan administrasi dan
teknis, Bangunan gedung fungsi khusus, juga harus
memenuhi
khusus
persyaratan
yang
administrasi
dikeluarkan
oleh
dan
instansi
teknis
yang
berwenang.
Bagian Keenam
Persyaratan Bangunan Bukan Gedung
Pasal 74
(1)
Bangunan
Bukan
Gedung
harus
memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis.
(2)
Ketentuan
Persyaratan
Bangunan
Bukan
administrasi
Gedung
sama
dan
teknis
dengan
untuk
Bangunan Gedung.
(3)
Penerapan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), disesuaikan dengan jenis bangunan
bukan gedung yang akan dibangun.
Bagian Ketujuh
Bangunan Gedung Hijau
Pasal 75
(1)
Persyaratan teknis bangunan gedung hijau harus
dipenuhi untuk :
a. Bangunan gedung baru; dan
b. Bangunan gedung eksisting.
54
(2)
Persyaratan teknis bangunan gedung hijau untuk
bangunan
gedung
baru,
sekurang-kurangnya
meliputi:
a. Pemanfaatan energi listrik;
b. Pemanfaatan dan konservasi air;
c. Kualitas udara dan kenyamanan termal;
d. Pengelolaan lahan; dan
e. Pelaksanaan konstruksi.
(3)
Persyaratan teknis bangunan gedung hijau untuk
bangunan eksisting, sekurang-kurangnya meliputi :
a. Pemanfaatan energi listrik;
b. Pemanfaatan dan konservasi air;
c. Kualitas udara dan kenyamanan termal;
d. Pengelolaan lahan; dan
e. Manajemen operasional/pemeliharaan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis
bangunan gedung hijau diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.
Pasal 76
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan bangunan
gedung
hijau
dilakukan
pada
tahap
perencanaan,
pelaksanaan dan pemanfaatan.
Pasal 77
(1)
Pengawasan
terhadap
pada
dokumen
tahap
perencanaan
perencanaan
teknis
dilakukan
bangunan
gedung.
(2)
Dokumen
perencanaan
teknis
bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud ayat (1) harus direncanakan
oleh Perencana yang memiliki IPTB.
Pasal 78
(1)
Pengawasan
pada
tahap
pelaksanaan
dilakukan
terhadap setiap tahapan pelaksanaan konstruksi dan
pelaksanaan uji coba.
(2)
Pengawasan
pada
tahap
pelaksanaan
konstruksi
sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan oleh
Pengawas yang memiliki IPTB.
55
(3)
Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan untuk memastikan peralatan dan sistem yang
terpasang bekerja sesuai rencana dan pelaksanaannya
harus diawasi oleh Pengawas yang memiliki IPTB.
(4)
Hasil pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud
ayat
(2)
dan
pelaksanaan
uji
coba
sebagaimana
dimaksud ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala OPD
yang membidangi teknis oleh Pengawas.
(5)
Hasil pengawasan pada tahap pelaksanaan menjadi
dasar penilaian bangunan gedung hijau.
Pasal 79
(1) Penilaian
dan
persyaratan
pengawasan
bangunan
pemanfaatan
terhadap
gedung
dilakukan
melalui
hijau
pemenuhan
pada
penilaian
tahap
terhadap
pemeliharaan, pengelolaan bangunan dan pelaksanaan
uji coba bangunan.
(2) Penilaian pemenuhan persyaratan bangunan gedung
hijau dilakukan terhadap laporan pemeliharaan dan
pengelolaan bangunan yang disampaikan secara berkala
dan dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli pemelihara
bangunan yang memiliki IPTB.
BAB IV
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )
Bagian Kesatu
Prinsip Pemberian, Manfaat dan Pelimpahan kewenangan
IMB
Paragraf 1
Prinsip Pemberian IMB
Pasal 80
Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :
a.
Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
b.
Pelayananan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
c.
Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia
usaha;
d.
Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum
pertanahan,
keamanan
kenyamanan.
56
dan
keselamatan
serta
Paragraf 2
Manfaat Pemberian IMB
Pasal 81
(1)
Pemerintah
Kota
memanfaatkan
pemberian
IMB
untuk:
a. Pengawasan,
pengendalian
dan
penertiban
bangunan;
b. Mewujudkan
tertib penyelenggaraan
bangunan
yang menjamin keandalan bangunan dari segi
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan
dan
kemudahan;
c. Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai
dengan
tata
bangunan
dan
serasi
dengan
Sertifikat
Laik
Fungsi
lingkungannya;
d. Syarat
penerbitan
bangunan;
e. Syarat
pemberian
fasilitas
pelayanan
utilitas
umum seperti pemasangan/penambahan jaringan
listrik, air minum, hydrant, telepon dan gas.
(2)
Pemilik bangunan mendapatkan manfaat dari IMB
untuk :
a. Kepastian
hukum
dalam
kepemilikan
dan
pendataan bangunan;
b. Kepastian pendirian bangunan sesuai dengan
rencana kota;
c. Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan;
d. Memperoleh prioritas pelayanan utilitas umum,
seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik,
air minum, hydrant, telepon dan gas, khususnya
bagi
Developer
perumahan.
57
atau
Pemrakarsa
bangunan
Paragraf 3
Pelimpahan kewenangan
Pasal 82
(1)
Penyelenggaraan IMB dikelola oleh BPMP2T atau oleh
OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi
perizinan.
(2)
Walikota
melimpahkan
sebagian
kewenangannya
dalam pengesahan IMB kepada Organisasi Perangkat
daerah
secara
berjenjang
sesuai
birokrasi
Pemerintahan.
(3)
Pengawasan dan pengendalian bangunan dilakukan
oleh
OPD
yang
membidangi
tugas
pokok
pengawasan
dan
dan
fungsinya
pengendalian
bangunan.
(4)
Masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan dalam
bentuk laporan tentang dugaan pelanggaran IMB.
(5)
Penertiban bangunan dilakukan oleh Satpol PP atau
OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi
Penertiban
sesuai
kewenangannya
dan
dapat
melibatkan pihak TNI/POLRI, OPD teknis terkait,
Tenaga ahli bangunan, Satuan Polisi Pamong Praja
dan Aparat Pemerintah Setempat.
Bagian Kedua
Perizinan Pembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 83
(1)
Sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon
harus mempersiapkan beberapa persyaratan awal
yaitu :
a.
Persetujuan Prinsip;
b.
izin lokasi;
c.
IPR;
d.
dokumen lingkungan;
e.
Rekomendasi teknis;
58
(2)
f.
Siteplan;
g.
Bukti Serah terima PSU; dan/atau
h.
Kesanggupan mempekerjakan tenaga lokal.
Bagi Pemohon yang telah memenuhi persyaratan awal
sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengajukan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Paragraf 2
Persetujuan Prinsip
Pasal 84
(1)
Setiap orang atau badan yang akan melakukan
kegiatan pembangunan dan kegiatan pembangunan
tersebut termasuk kriteria wajib memiliki Dokumen
AMDAL namun belum menentukan lokasi kegiatan,
maka wajib memiliki Persetujuan Prinsip.
(2)
Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjelaskan saran perencanaan (advice
planning) atau keterangan rencana kota dan saran
dari
OPD
terhadap
rencana
pembangunan
yang
diajukan.
(3)
Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan kepada BPMP2T atau kepada OPD
yang
tugas
pokok
dan
fungsinya
membidangi
perizinan.
(4)
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap orang
atau badan usaha yang mengajukan permohonan
Persetujuan Prinsip, adalah sebagai berikut :
(5)
a.
identitas pemohon;dan
b.
proposal rencana kegiatan pembangunan.
Dalam
waktu
30
hari
Pemerintah
Kota
wajib
memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut,
baik disetujui ataupun tidak disetujui.
59
Paragraf 3
Izin Lokasi
Pasal 85
(1)
Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (1) huruf b, diperlukan jika lahan yang dimaksud
untuk
dibangun
belum
dimiliki
dan
akan
dipergunakan untuk penanaman modal dan/atau
menimbulkan dampak sosial yang tinggi terhadap
lingkungan lokasi yang terbangun.
(2)
Dengan
ketentuan
bahwa
tanah
tanah
tersebut
terletak dilokasi yang menurut RTRW yang berlaku
diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan
rencana penanaman modal yang bersangkutan.
(3)
Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah
dimiliki dalam hal sebagai berikut :
a. Tanah
yang
akan
diperoleh
merupakan
pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah
yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam
rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau
seluruh rencana penanaman modal perusahaan
lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh
persetujuan oleh instansi berwenang;
c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam
rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu
kawasan industri;
d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita
atau badan penyelenggara pengembangan suatu
kawasan
sesuai
dengan
rencana
tata
ruang
kawasan pengembangan tersebut;
e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk
perluasan
yang
sudah
berjalan
dan
untuk
perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha
sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak
tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha
yang bersangkutan;
60
f.
Tanah yang akan diperoleh untuk melaksanakan
rencana penanaman modal tidak melebihi dari 25
ha
(Dua
Puluh
pertanian
atau
Lima
tidak
Hektar)
lebih
untuk
dari
usaha
10.000
m2
(Sepuluh Ribu Meter Persegi) untuk usaha bukan
pertanian; atau
g. Tanah
yang
akan
dipergunakan
untuk
melaksanakan rencana penanaman modal adalah
tanah
yang
dipunyai
oleh
perusahaan
yang
bersangkutan.
(4)
Dalam hal tanah sudah dimiliki, maka Pemohon
memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau
penggunaan tanah yang bersangkutan, kepada Kantor
Pertanahan Kota Depok untuk memperoleh aspek tata
guna tanah (TGT).
Paragraf 4
Izin Pemanfaatan Ruang
Pasal 86
(1)
Sebelum mengajukan permohonan IMB, setiap orang
perseorangan
atau
badan
harus
terlebih
dahulu
mendapatkan IPR terkait dengan fungsi dan klasifikasi
bangunan
yang
akan
dibangun
di
lokasi
yang
direncanakan.
(2)
Permohonan IPR diajukan ke BPMP2T atau oleh OPD
yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perizinan
dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan.
(3)
Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus
melampirkan
persyaratan
minimal,
sebagai
berikut :
a. Alas Hak atas tanah berupa sertifikat atas tanah;
b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat
Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan
tahun terakhir;
c.
Kartu tanda identitas diri;
d. Peta lokasi rencana bangunan; dan
e.
Informasi rencana teknis kegiatan.
61
(4)
Lampiran
sebagaimana
yang
dimaksud
ayat
(3)
diberikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
Pasal 87
(1)
IPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1),
berisi keterangan rencana kota yang meliputi:
a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun
pada lokasi bersangkutan;
b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang
diizinkan;
c.
Jumlah lantai/ lapis bangunan gedung dibawah
permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
d. Garis
Sempadan
dan
jarak
bebas
minimum
bangunan gedung yang diizinkan;
e.
KDB maksimum yang diizinkan;
f.
KLB maksimum yang diizinkan;
g.
KDH minimum yang diwajibkan;
h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
i.
(2)
Jaringan utilitas kota.
Ketentuan mengenai KTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Walikota.
Pasal 88
(1)
Dalam
surat
keterangan
dicantumkan
rencana
ketentuan-ketentuan
kota
dapat
khusus
yang
berlaku untuk lokasi yang bersangkutan, seperti :
a. Daerah rawan gempa;
b. Daerah rawan longsor;
c. Daerah rawan banjir;
d. Tanah pada lokasi yang tercemar;
e. Kawasan pelestarian; dan/atau
f.
(2)
Kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu.
Persyaratan-persyaratan
keterangan
rencana
yang
tercantum
kota, selanjutnya
dalam
digunakan
sebagai ketentuan oleh Pemilik dalam menyusun
rencana teknis bangunan disamping persyaratanpersyaratan
teknis
klasifikasinya.
62
lainnya
sesuai
fungsi
dan
(3)
Setiap perubahan pemanfaatan ruang baik yang
meliputi alih fungsi dan perubahan luas lahan, wajib
memperoleh izin secara tertulis dari Walikota atau
Pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal 89
(1)
Pemohon
Izin
Pemanfaatan
Ruang untuk fungsi
hunian wajib berbadan hukum, kecuali untuk rumah
tinggal tunggal.
(2)
Pemanfaatan ruang yang peruntukannya hunian lebih
dari 5 (lima) bangunan, komersial, jasa, perkantoran,
pendidikan, industri, dan/atau sarana ibadah baik
perorangan atau badan hukum/badan usaha wajib
membuat Rencana Tapak (Siteplan) yang disahkan
oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)
Pemanfaatan
ruang
untuk
hunian
perumahan
sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memenuhi
ketentuan 60% (enam puluh persen) untuk efektif
kavling
dan
40%
(empat
puluh
persen)
untuk
prasarana, sarana, dan utilitas.
Pasal 90
(1)
Lamanya proses permohonan IPR paling lama 14 hari
kerja,
sejak
permohonan
diterima
dan
berkas
dinyatakan lengkap.
(2)
Pemohon dapat melihat status proses permohonannya
secara langsung kepada BPMP2T.
(3)
Pemerintah meyediakan layanan SMS dan internet
untuk pengecekan status permohonan berdasarkan
nomor registrasi.
(4)
Dalam hal proses permohonan lewat dari 14 hari kerja
tanpa ada penjelasan dari petugas terkait, pemohon
bisa melaporkan kepada Walikota.
(5)
Walikota
wajib
menindak
lanjuti
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
63
pengaduan
Pasal 91
Dalam hal permohonan ditolak, Walikota wajib memberi
tahukan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah masa proses permohonan selesai.
Pasal 92
Pengaturan mengenai Izin Pemanfaatan Ruang lebih lanjut
diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan
Ruang dan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengajuan
Izin Pemanfatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak/
Siteplan.
Paragraf 5
Dokumen Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan
Pasal 93
(1)
Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
83
huruf
d,
memuat
pengesahan
atau
persetujuan dokumen lingkungan hidup dari OPD
yang memilik tugas pokok dan fungsinya membidangi
lingkungan hidup
(2)
Dokumen lingkungan berupa :
a. Dokumen AMDAL;
b. Formulir UKL/UPL; atau
c. SPPL.
(3)
Bangunan wajib AMDAL adalah bangunan yang akan
dipergunakan
untuk
kegiatan
yang
berdampak
penting terhadap lingkungan hidup
(4)
Bangunan wajib UKL/UPL adalah bangunan yang
tidak
termasuk
dalam
kriteria
wajib
Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak
berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
(5)
Walikota menetapkan bangunan dengan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
AMDAL, UKL/UPL atau SPPL yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.
64
Pasal 94
(1)
Permohonan rekomendasi Dokumen Lingkungan di
ajukan kepada Walikota melalui OPD yang memilik
tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan
hidup dengan melampirkan :
(2)
a.
Dokumen AMDAL, UKL/UPL atau SPPL;
b.
IPR;
c.
Persetujuan tetangga.
Lamanya proses UKL/UPL adalah 14 (empat belas)
hari kerja sejak dokumen diserahkan.
(3)
Lamanya proses SPPL adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak
dokumen diserahkan.
(4)
Dalam hal proses permohonan lewat dari waktu yang
ditentukan
sebagaimana dimaksud ayat
(2)
dan
ayat (3) tanpa adanya penjelasan dari petugas terkait,
pemohon bisa melaporkan kepada Walikota.
(5)
Walikota
wajib
menindak
lanjuti
pengaduan
sebagaimana dimaksud ayat (4).
Paragraf 6
Rekomendasi Teknis
Pasal 95
(1)
Rekomendasi teknis diperuntukkan bagi semua fungsi
bangunan kecuali untuk IMB rumah tinggal tunggal.
(2)
Rekomendasi
Teknis
berisi
tentang
rekomendasi
organisasi perangkat daerah dalam bidang
a. penanganan banjir (piel banjir);
b. pemanfaatan air bersih;
c.
rekayasa lalu lintas;
d. penempatan PJU;
e.
proteksi kebakaran bangunan gedung; atau
f.
rekomendasi
teknis
lainnya
sesuai
dengan
karakteristik fungsi bangunan.
(3)
Permohonan rekomendasi tehnis di tujukan kepada
BPMP2T atau
OPD
tugas
pokok dan
fungsinya
membidangi perizinan, dengan melampirkan:
a. Rancang gambar bangunan; dan
b. IPR.
65
Paragraf 7
Pengesahan Rencana tapak/Siteplan
Pasal 96
(1)
Rencana tapak/Siteplan diperuntukkan bagi semua
fungsi bangunan kecuali untuk IMB rumah tinggal
tunggal.
(2)
Rencana tapak/Siteplan harus berpedoman kepada
rekomendasi
dokumen
lingkungan,
rekomendasi
tehnis dan harus menggambarkan tata letak, tata
hijau dan tata drainase.
(3)
Luasan rencana tapak/Siteplan dibuat berdasarkan
IPR yang diperoleh.
(4)
Ketentuan
rencana
tapak/Siteplan
harus
sesuai
dengan fungsi bangunan yang dimohon.
(5)
Rencana tapak/Siteplan yang telah disahkan dijadikan
dasar dalam pengajuan IMB.
Pasal 97
Rencana tapak/Siteplan mempunyai kriteria :
a.
Pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan wajib
memenuhi ketentuan 60 % untuk efektif kavling dan
40 % untuk PSU dari IPR yang diperoleh.
b.
Luas minimal setiap kavling/unit perumahan minimal
120 (seratus dua puluh) meter persegi.
c.
Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan
perumahan wajib menyediakan PSU dengan proporsi
sesuai dengan Peraturan
Daerah yang mengatur
tentang PSU.
d.
Rencana
tapak/Siteplan
dapat
dijadikan
dasar
pemecahan kavling di Kantor Pertanahan Kota Depok.
e.
Pemecahan lahan yang tidak memerlukan rencana
tapak adalah :
1.
Lahan yang didapat dari tanah waris sesuai
jumlah ahli waris;
2.
Lahan yang akses jalannya tidak bisa dilalui oleh
kendaraan roda empat.
66
Pasal 98
(1)
Pemohon
mengajukan
tapak/Siteplan
melalui
pengesahan
OPD
tugas
rencana
pokok
dan
fungsinya membidangi perizinan dengan melengkapi
persyaratan
dokumen
administratif
dan
rencana
teknis.
(2)
Persyaratan
dokumen
administratif
permohonan
rencana tapak/Siteplan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi :
a.
Surat
izin
lingkungan
dan
hasil
dokumen
lingkungan serta rekomendasi teknis;
b.
Salinan/fotocopy IPR;
c.
Berita Acara sosialisasi terhadap warga akan
adanya rencana kegiatan pembangunan; dan
d.
Gambar Pra
rencana tapak/Siteplan secara
hardcopy dan softcopy yang telah disesuaikan
dengan peta kontur lahan.
(3)
Persyaratan
teknis
permohonan
rencana
tapak/Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi :
(4)
a.
Gambar rencana arsitektur bangunan;
b.
Gambar sistem utilitas bangunan.
Rencana tapak/Siteplan disahkan oleh Kepala OPD
yang mengelola perizinan setelah disetujui oleh Tim
teknis.
(5)
Gambar siteplan yang sudah mendapat pengesahan
harus
ditempel
di
lokasi
pembangunan
dan
ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat.
Paragraf 8
Bukti Serah Terima PSU
Pasal 99
(1)
Untuk
Bangunan
yang
memiliki
kewajiban
menyediakan PSU, bukti serah terima PSU diserahkan
sebelum IMB diterbitkan.
67
(2)
Penyediaan dan Bukti serah terima PSU Perumahan
dan Permukiman diatur dalam Peraturan Daerah yang
mengatur tentang PSU.
Paragraf 9
Kesanggupan mempekerjakan tenaga lokal
Pasal 100
(1)
Untuk pembangunan gedung dengan fungsi usaha,
pemohon
menyatakan
dan/atau
pemilik
kesediaannya
bangunan
untuk
wajib
mempekerjakan
tenaga lokal sebesar 30% dari tenaga kerja non
managemen yang dibutuhkan.
(2)
Kewajiban yang dimaksud ayat (1) juga berlaku
kepada semua tenant yang menempati gedung dengan
jumlah pegawai diatas 5 (lima) orang.
(3)
Tenaga lokal yang dimaksud ayat (1) adalah warga
yang berdomisili di depok dan memiliki jarak terdekat
dengan lokasi usaha.
(4)
Warga yang dimaksud ayat (2) tersebut didukung oleh
surat keterangan dari kelurahan dan kecamatan
terdekat disertai dengan identitas kependudukan yang
sah.
(5)
Komposisi 30% sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
terpenuhi secara berkelanjutan;
(6)
Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1)
akan dicabut izin usahanya di Kota Depok.
Paragraf 10
SPMB
Pasal 101
(1)
SPMB dapat menjadi dasar kegiatan pembangunan
yang memerlukan kajian teknis dan telah memiliki
dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk .
(2)
Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
seperti Uji tanah (soil test).
68
(3)
SPMB
diterbitkan
oleh
OPD
yang
membidangi
pengawasan dan pengendalian bangunan.
(4)
SPMB berlaku sampai diterbitkannya IMB.
Pasal 102
(1)
Apabila pemegang SPMB dalam tenggang waktu 1
(satu)
bulan
setelah
diterbitkannya
SPMB
tidak
melaksanakan kegiatan pembangunan, maka SPMB
dinyatakan tidak berlaku, dan pemegang izin wajib
mengajukan IMB baru.
(2)
Pelaksanaan pengujian, baru dapat dilaksanakan
setelah SPMB diperoleh, dan pelaksanaan di lapangan
harus sesuai dengan fungsi bangunan dan rencana
teknis yang tercantum dalam lampiran SPMB.
(3)
Pemberian
SPMB
dilakukan
setelah
permohonan
disetujui dan pemohon telah membayar retribusi IMB
berdasarkan penetapan sebagaimana diatur dalam
Perda tentang Retribusi IMB.
Paragraf 11
IMB
Pasal 103
(1)
IMB wajib dimiliki oleh orang atau badan yang akan
melaksanakan pembangunan.
(2)
IMB dimohon kepada Walikota melalui organisai
perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya
membidangi perizinan, dan diterbitkan berdasarkan
persyaratan
administratif
dan
persyaratan
teknis
bangunan gedung.
(3)
Apabila pemegang IMB dalam tenggang waktu 6
(enam)
bulan
setelah
diterbitkannya
IMB
tidak
melaksanakan pembangunan, maka IMB dinyatakan
tidak berlaku, dan pemegang izin wajib mengajukan
IMB baru.
(4)
Pelaksanaan pembangunan, baru dapat dilaksanakan
setelah IMB diperoleh, dan pelaksanaan di lapangan
harus sesuai dengan fungsi bangunan dan rencana
teknis yang tercantum dalam IMB.
69
(5)
Pemberian
IMB
dilakukan
setelah
permohonan
disetujui dan pemohon telah membayar retribusi IMB
berdasarkan penetapan sebagaimana diatur dalam
Perda tentang Retribusi IMB.
Pasal 104
(1)
Dalam rangka
persyaratan
penerbitan
administrasi
IMB, wajib memenuhi
dan
persyaratan
teknis
permohonan
IMB
permohonan IMB.
(2)
Persyaratan
administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. IPR atau IMB yang pernah terbit;
b. Dokumen lingkungan;
c. Rekomendasi Teknis;
d. Bukti Serah Terima PSU;
e. Foto existing lokasi;
f. surat
jaminan
kesanggupan
penanggulangan
dampak akibat pelaksanaan pembangunan bagi
kegiatan
pembangunan
bangunan
yang
dapat
memberikan dampak cukup besar bagi lingkungan
sekitarnya; dan
g. Surat Kesanggupan mempekerjakan tenaga lokal.
(3)
persyaratan teknis permohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Gambar Siteplan yang telah disahkan;
b. gambar arsitektur bangunan;
c. dokumen
perhitungan
kontruksi
bangunan
disertai hasil penelitian tanah; dan
d. Perhitungan utilitas.
(4)
dokumen perhitungan kontruksi bangunan disusun
oleh penyedia jasa kontruksi yang telah memiliki IPTB.
Pasal 105
(1)
Surat
Jaminan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 104 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk:
a. memberikan
perlindungan
kepada
masyarakat
khususnya pemilik bangunan yang berdekatan
terhadap
kerusakan
pembangunan gedung;
70
konstruksi
akibat
b. memberikan perlindungan terhadap sarana dan
prasarana lingkungan yang diperkirakan rusak.
(2)
Jenis kegiatan pembangunan dengan surat Jaminan
dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
a. kegiatan pembangunan dengan surat jaminan
yang dilampirkan Asuransi; dan
b. kegiatan pembangunan dengan surat jaminan
tanpa dilampirkan Asuransi.
(3)
Jenis
kegiatan
dipersyaratkan
pembangunan
adanya
Surat
yang
harus
Jaminan
dengan
Jaminan Asuransi apabila memenuhi salah satu
kriteria sebagai berikut :
a. kegiatan pembangunan gedung dan non gedung
yang menggunakan tiang pancang lebih dari
kedalaman 6 (enam) meter;
b. bangunan yang mempunyai luas minimal 1.000
(seribu) meter persegi;
c. kegiatan bangunan non gedung dengan ketinggian
di atas 15 (lima belas) meter.
(4)
Jenis kegiatan pembangunan selain dimaksud ayat (2)
tidak dipersyaratkan adanya jaminan Asuransi.
(5)
Terhadap jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pemohon cukup membuat surat pernyataan
kesanggupan perbaikan.
(6)
Petunjuk Pelaksanaan mengenai surat jaminan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Pasal 106
(1)
Waktu yang diperlukan untuk memproses IMB paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak
berkas yang disampaikan oleh Pemohon lengkap dan
benar serta mendapatkan nomor pendaftaran dari
OPD yang menangani perizinan.
(2)
Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan nota
perhitungan yang ditetapkan ke kas daerah.
71
Bagian Ketiga
Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis
Bangunan Gedung Umum
Pasal 107
(1)
Dokumen
Rencana
Teknis
wajib
mengikuti
persyaratan dalam RTRWN, RTRWP, RTRW Kota,
RTBL.
(2)
Pada lokasi yang terkena penyelenggaraan prasarana
kepentingan umum (jalan, gas, listrik, air bersih dan
PJU) harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari
instansi
terkait/
Pembina
perizinan
prasarana
dimaksud.
(3)
Dokumen
rencana
teknis
diperiksa,
dinilai
atau
dievaluasi dan disetujui oleh Pemerintah Kota melalui
instansi teknis Pembina penyelenggaraan bangunan
gedung.
(4)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperoleh tanpa dikenai biaya.
Bagian Keempat
Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tertentu
Pasal 108
(1)
Dokumen
Rencana
Teknis
wajib
mengikuti
persyaratan dalam RTRWN, RTRWP, RTRW Kota,
RTBL
(2)
Disusun dengan mengacu pada rekomendasi AMDAL
yang diajibkan atau UKP/UPL, SPPL.
(3)
Dokumen
rencana
teknis
diperiksa,
dinilai
atau
dievaluasi dan disetujui oleh Pemerintah Kota melalui
instansi teknis Pembina penyelenggaraan bangunan
gedung.
(4)
Dokumen rencana teknis melalui proses :
a. Jika
terkena
penyelenggara
sarana
prasarana
untuk kepentingan umum, diperiksa oleh Pemda
melalui instansi teknis dan dikaji oleh TABG untuk
disampaikan dalam pendapat publik.
b. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diperoleh tanpa dikenai biaya.
72
BAB V
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 109
(1)
Penyelenggaraan bangunan meliputi kegiatan:
a. pembangunan;
b. pemanfaatan;
c. pelestarian; dan
d. pembongkaran.
(2)
Penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikendalikan melalui :
a. IMB;
b. SLF;
c. bukti kepemilikan bangunan; dan
d. persetujuan rencana teknis bongkar bangunan.
(3)
Penyelenggara bangunan terdiri atas ;
a. pemilik bangunan;
b. penyedia jasa konstruksi; dan
c. pengguna bangunan.
Bagian Kedua
Pembangunan
Pasal 110
(1)
Pembangunan
bangunan
diselenggarakan
melalui
tahapan:
(2)
a.
Perencanaan teknis;
b.
Pelaksanaan konstruksi; dan
c.
Pengawasan konstruksi.
Pembangunan bangunan gedung harus berdasarkan
SNI atau standar teknis lain yang berlaku serta tidak
dipekenankan
menimbulkan
terhadap lingkungan.
73
dampak
penting
Pasal 111
(1)
Setiap perencanaan teknis bangunan gedung yang
akan
digunakan
sebagai
dasar
pelaksanaan
pembangunan bangunan gedung harus mendapat
persetujuan dari OPD yang membidangi Perizinan.
(2)
Perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud ayat (1) meliputi bidang :
a. arsitektur;
b. struktur dan konstruksi;
c. mekanikal dan elektrikal;
d. keahlian lainnya.
Pasal 112
(1)
Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan oleh
penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang
memiliki
sertifikat
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan.
(2)
Lingkup
perencanaan
teknis
bangunan
gedung
meliputi :
a. penyusunan konsep perencanaan;
b. pra rencana;
c. pengembangan rencana;
d. rencana detail;
e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
f.
pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan
jasa pelaksanaan;
g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi;
h. penyusunan
petunjuk
pemanfaatan
bangunan
gedung.
(3)
Perencanaan
teknis
bangunan
gedung
harus
dilakukan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan
dokumen ikatan kerja.
(4)
Perencanaan teknis harus disusun dalam suatu
dokumen
rencana
berdasarkan
teknis
persyaratan
persyaratan
keandalan
bangunan
tata
bangunan
bangunan
memperhatikan kaidah bangunan gedung.
74
gedung
dan
serta
(5)
Pengadaan jasa prencanaan teknis bangunan gedung
dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung,
penunjukkan langsung atau sayembara.
(6)
Hubungan kerja antara penyedia jasa perencanaan
teknis
dan
pemilik
dilaksanakan
bangunan
berdasarkan
gedung
ikatan
kerja
harus
yang
dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 113
(1)
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai
setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin
mendirikan bangunan gedung.
(2)
Pelaksanaan
konstruksi bangunan
gedung harus
berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah
disetujui dan disahkan.
(3)
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berupa
pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan,
penambahan,
bangunan
perubahan
gedung
dan/atau
dan/atau
pemugaran
instalasi
dan/atau
perlengkapan bangunan gedung.
Pasal 114
(1)
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi :
a. pemeriksaan dokumen pelaksanaan;
b. persiapan lapangan;
c. kegiatan konstruksi;
d. pemeriksaan akhir pekerjaan;
e. penyerahan hasil akhir pekerjaan.
(2)
Pemeriksaan
dimaksud
dokumen
pada
kelengkapan,
konstruksi
ayat
pelaksanaan
sebagaimana
(1)
pemeriksaan
kebenaran
dari
semua
meliputi
dan
dokumen
keterlaksanaan
pelaksanaan
pekerjaan.
(3)
Persiapan lapangan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan,
mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan.
75
(4)
Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi
fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan
pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan
(shop drawing) dan gambar pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan yang dilaksanakan (as build drawing),
serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi.
(5)
pelaksanaan
konstruksi
bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menerapkan
prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
(6)
kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi
sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeriksaan
hasil akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung
terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan.
(7)
penyerahan
berwujud
hasil
akhir
bangunan
pekerjaan
yang
laik
fungsi
konstruksi
termasuk
prasarana dan sarananya yang dilengkapi dengan
dokumen
pelaksanaan
pelaksanaan
konstruksi
pekerjaan
dilaksanakan,
pemeliharaan
sesuai
pedoman
bangunan
gambar
dengan
yang
pengoperasian
dan
gedung,
peralatan
serta
perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan
gedung serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.
Pasal 115
(1)
Pengawasan konstruksi bangunan gedung berupa
kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi atau
kegiatan
manajemen
konstruksi
pembangunan
kegiatan gedung.
(2)
kegiatan Pengawasan konstruksi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan
biaya, mutu dan waktu pembangunan bangunan
gedung pada tahap pelaksanaan konstruksi serta
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
76
(3)
Kegiatan
manajemen
konstruksi
pembangunan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi
pengendalian
pembangunan
biaya,
bangunan
perencanaan
teknis
mutu
gedung
dan
dan
waktu
dari
tahap
pelaksanaan
konstruksi
bangunan gedung serta pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung.
(4)
Pemeriksaan
kelaikan
fungsi
bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) meliputi
pemeriksaaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata
bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan
kemudahan
terhadap
izin
mendirikan
bangunan
gedung yang telah diberikan.
Paragraf 1
Pemutihan Bangunan
Pasal 116
(1)
Pemutihan Bangunan berlaku untuk :
a. bangunan yang telah berdiri sebelum tahun 2006
dan dibuktikan dengan rekaman asli Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) dan/atau foto citra satelit;
b. belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan
secara teknis tidak mengalami perubahan fungsi,
renovasi atau pengembangan;
c. tidak dialih tangankan sebelum IMB Pemutihan
diproses; dan
d. memenuhi persyaratan bangunan.
(2)
Pemutihan bangunan yang dimaksud pada ayat (1)
hanya
dapat
dilakukan
untuk
bangunan
fungsi
hunian rumah tinggal tunggal dan fungsi sosial
budaya
peruntukan
sarana
pendidikan
dan
Kesehatan.
(3)
Dalam
hal
pemilik
bangunan
bangunan sebagaimana
melakukan
proses
atau
pengguna
dimaksud ayat
IMB
Pemutihan
(1) tidak
bangunan
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis
untuk
mengurus
IMB
pembongkaran bangunan gedung.
77
atau
sanksi
Paragraf 2
Penggalian dan Pengurugan Tanah
Pasal 117
(1)
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan
penggalian dan pengurugan tanah, kecuali untuk
rencana kegiatan pembangunan bangunan dan/atau
pelaksanaan pembangunan bangunan serta untuk
kegiatan pembangunan infrastruktur Kota Depok.
(2)
Kegiatan penggalian dan pengurugan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin dari
Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)
Tanah hasil penggalian sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
apabila
dibawa
keluar
dari
lokasi
pembangunan dikenakan Pajak Galian Golongan C.
(4)
Pengaturan mengenai pajak sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(3)
diatur
dengan
Peraturan
Daerah
tersendiri.
(5)
Tata cara pengajuan izin untuk kegiatan penggalian
dan pengurugan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 118
(1)
Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan
memanfaatkan
fungsi
yang
bangunan
ditetapkan
gedung
dalam
sesuai
izin
dengan
mendirikan
bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan,
perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
(2)
Pemanfaatan
dilakukan
bangunan
setelah
gedung
pemilik
memperoleh serifikat laik fungsi.
78
hanya
bangunan
dapat
gedung
(3)
Pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan
oleh pemilik atau pengguna bangunan secara tertib
administratif dan teknis untuk menjamin kelaikan
fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan.
(4)
Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum
wajib mengikuti program pertanggungan terhadap
kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama
pemanfaatan bangunan gedung.
Paragraf 2
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)
Pasal 119
(1)
Pemerintah Kota menerbitkan sertifikat laik fungsi
terhadap
bangunan
gedung
yang
telah
selesai
dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan
fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan
gedung
sebagai
syarat
untuk
dapat
dimanfaatkan.
(2)
Pemeriksaan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung
dilakukan
dengan
mengikuti
prinsip-prinsip
pelayanan prima dan tanpa dipungut biaya.
(3)
Masa berlaku SLF selama 20 (dua puluh tahun) untuk
rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, serta
berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung
lainnya dengan ketentuan tidak ada perubahan fungsi
bangunan.
(4)
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung diberikan
atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau
sebagian
bangunan
gedung
sesuai
dengan
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
79
hasil
(5)
Perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh Pemerintah
Kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk
rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, dan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk bangunan
gedung
lainnya,
kelaikan
berdasarkan
fungsi
hasil
bangunan
pemeriksaan
gedung
terhadap
pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi bangunan
gedung sesuai dengan izin mendirikan bangunan.
(6)
Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib
mengajukan permohonan perpanjangan SLF kepada
Pemerintah Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari
kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir.
(7)
Pemeriksaan
kelaikan
dilakukan
oleh
bangunan
gedung
Fungsi
penyedia
bangunan
jasa
kecuali
untuk
gedung
pengkaji
teknis
rumah
tinggal
tunggal dan rumah tinggal deret oleh Pemerintah
Kota.
Bagian Keempat
Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Gedung
yang Dilindungi dan Dilestarikan
Parageaf 1
Pelestarian Bangunan Gedung
yang Dilindungi dan Dilestarikan
Pasal 120
(1)
Bangunan dan lingkungannya sebagai benda cagar
budaya yang dilindungi dan dilestarikan merupakan
bangunan gedung berumur paling sedikit 50 (lima
puluh) tahun atau mewakili masa gaya sekurangkurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap
mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan
dan
kebudayaan
termasuk
nilai
arsitektur
dan
teknologinya.
(2)
Pemilik,
masyarakat,
Pemerintah
Pemerintah
mengusulkan
Kota
bangunan
dan/atau
gedung
dan
lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud
pada
dilestarikan.
80
ayat
(1)
untuk
dilindungi
dan
(3)
Penetapan
bangunan
dan
lingkungannya
yang
dilindungi dan dilestarikan dilakukan oleh Walikota
atas
usulan
OPD
yang
membidangi
Pelestarian
Bangunan Gedung bangunan dan lingkungannya
sebagaimana dimaksud ayat (1) berskala lokal atau
setempat,
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan.
(4)
Bangunan
gedung
dan
diusulkan
penetapannya
lingkungannya
harus
telah
sebelum
mendapat
pertimbangan dari Tim ahli pelestarian bangunan
gedung dan hasil dengar pendapat publik.
(5)
Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat
ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.
(6)
Bangunan gedung dan lingkungannya yang akan
ditetapkan untuk dilindungi dan dilestarikan atas
usulan
Pemerintah,
masyarakat
harus
Pemerintah
dengan
Kota
dan/atau
sepengetahuan
dari
pemilik.
(7)
Keputusan
penetapan
bangunan
gedung
dan
lingkungannya untuk dilindungi dan dilestarikan,
disampaikan secara tertulis kepada Pemilik.
Pasal 121
(1)
Penetapan
bangunan
dan
lingkungannya
yang
dilindungi dan dilestarikan dilakukan berdasarkan
klasifikasi tingkat perlindungan sesuai dengan nilai
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk
nilai arsitektur dan teknologi.
(2)
klasifikasi
bangunan
gedung
dan
lingkungannya
terdiri atas klasifikasi utama, madya dan pratama.
(3)
klasifikasi
utama
diperuntukkan
bagi
bangunan
gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk
aslinya sama sekali tidak boleh diubah.
(4)
klasifikasi
madya
diperuntukkan
bagi
bangunan
gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk
asli eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah,
namun tata ruang dalamnya dapat diubah sebagian
dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan
pelestariannya.
81
(5)
klasifikasi pratama diperuntukkan bagi bangunan
gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk
aslinya dapat diubah, namun tata ruang dalamnya
dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi
nilai-nilai
perlindungan
dan
pelestariannya
serta
dengan tidak menghilangkan bagian utama bangunan
gedung tersebut.
Pasal 122
(1)
Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota melakukan
identifikasi dan dokumentasi terhadap bangunan
gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
(2)
Identifikasi dan dokumentasi terhadap bangunan
gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi :
a. identifikasi
umur
bangunan
gedung,
sejarah
kepemilikan, sejarah penggunaan, nilai arsitektur,
ilmu pengetahuan dan teknologinya serta nilai
arkeologisnya; dan
b. Dokumentasi gambar teknis dan foto bangunan
gedung dan lingkungannya.
Paragraf 2
Pemanfaatan Bangunan Gedung
yang Dilindungi dan Dilestarikan
Pasal 123
(1)
Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan
dilakukan
oleh
pemilik
dan/atau
pengguna sesuai dengan kaidah pelestarian dan
klasifikasi bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan
serta
perundang-undangan.
82
sesuai
dengan
peraturan
(2)
Dalam hal bangunan gedung dan/atau lingkungannya
yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan
dimanfaatkan
pariwisata,
untuk
kepentingan
pendidikan,
ilmu
agama,
sosial,
pengetahuan
dan
kebudayaan, maka pemanfaatannya harus sesuai
dengan
ketentuan
dalam
klasifikasi
tingkat
perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan
lingkungannya.
(3)
Dalam hal bangunan gedung dan/atau lingkungannya
yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan
dialihkan haknya kepada pihak lain, pengalihan
haknya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(4)
Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung
dan/atau
lingkungannya
melindungi
yang
bangunan
dilestarikan
gedung
wajib
dan/atau
lingkungannya sesuai dengan klasifikasinya.
(5)
Setiap bangunan gedung dan/atau lingkungannya
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dilestarikan,
pemiliknya
dapat
memperoleh
insentif
dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.
Bagian Kelima
Pembongkaran
Paragraf 1
Umum
Pasal 124
(1)
Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan
secara
tertib
dan
mempertimbangkan
keamanan,
keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
(2)
Pembongkaran
bangunan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah
pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh
Walikota.
83
Paragraf 2
Identifikasi Bangunan
Pasal 125
(1)
Pemerintah Kota mengidentifikasi bangunan yang
akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil
pemeriksaan
dan/atau
laporan
dari
masyarakat
sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian.
(2)
Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a.
bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat
diperbaiki lagi atau bangunan yang rapuh;
b.
bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan
bahaya
bagi
pengguna,
masyarakat
dan
lingkungannya;
c.
bangunan yang tidak memiliki IMB;
d.
bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen
perencanaan kota; dan
e.
bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen
IMB.
(3)
OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi
pengawasan
dan
menyampaikan
pengendalian
hasil
identifikasi
bangunan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik bangunan
gedung dan atau pemegang IMB yang akan ditetapkan
untuk dibongkar.
(4)
Jika hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3)
memenuhi
kriteria
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) huruf a dan huruf b, pemilik dan atau
pengguna bangunan kecuali untuk rumah tinggal
tunggal,
wajib
bangunan
dan
melakukan
menyampaikan
pengkajian
teknis
hasilnya
kepada
Walikota sebagai bahan pertimbangan.
(5)
Apabila hasil pengkajian teknis bangunan memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan
huruf
b,
Walikota
menetapkan
bangunan
tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan
pembongkaran.
84
(6)
Jika hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3)
memenuhi
kriteria
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, Walikota
menetapkan bangunan tersebut untuk dibongkar
dengan surat penetapan pembongkaran.
(7)
Isi
surat
penetapan
pembongkaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memuat perintah
pembongkaran, batas waktu pembongkaran, prosedur
pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap
pelanggaran.
(8)
Pemilik gedung melakukan pembongkaran sendiri
atas biaya pemilik gedung.
Pasal 126
Dalam
hal
pemilik
bangunan
tidak
melaksanakan
pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
Pasal 125 ayat (7), maka pembongkaran dapat dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan dapat menunjuk
penyedia
jasa
pembongkaran
bangunan
dan
biaya
pembongkaran ditanggung oleh pemilik bangunan dan/atau
Pemerintah Kota.
Pasal 127
(1)
Pemilik bangunan yang tidak memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 ayat (2) dapat
membongkar
sendiri
bangunannya
dengan
memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Pemerintah Kota, kecuali bangunan rumah tinggal.
(2)
Dalam hal pemilik bangunan bukan sebagai pemilik
tanah, pembongkaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemilik
tanah.
(3)
Untuk permohonan pembongkaran gedung dengan
fungsi khusus harus mengajukan pembongkaran
bangunan dengan memberikan pemberitahuan secara
tertulis kepada instansi terkait.
85
Paragraf 3
Pelaksanaan pembongkaran
Pasal 128
(1)
Pembongkaran
bangunan
dapat
dilakukan
oleh
pemilik dan/atau pengguna bangunan dan dapat
menggunakan
penyedia
jasa
pembongkaran
bangunan.
(2)
Khusus
untuk
menggunakan
peledak
pembongkaran
peralatan
harus
berat
dilaksanakan
bangunan
yang
dan/atau
oleh
bahan
penyedia
jasa
pembongkaran bangunan yang memiliki sertifikat
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 129
(1)
Pembongkaran bangunan yang pelaksanaannya dapat
menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan
umum
dan
berdasarkan
lingkungan
rencana
teknis
harus
dilaksanakan
pembongkaran
yang
disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis yang
memiliki
sertifikat
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan.
(2)
Rencana
teknis
pembongkaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Walikota
atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bangunan fungsi
khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
setelah
mendapat
pertimbangan
dari
tim
ahli
bangunan gedung.
(3)
Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak
luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan,
pemilik
dan/atau
sosialisasi
dan
masyarakat
di
Pemerintah
pemberitahuan
sekitar
Kota
melakukan
tertulis
kepada
bangunan,
sebelum
bangunan
mengikuti
pelaksanaan pembongkaran.
(4)
Pelaksanaan
pembongkaran
prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
(5)
Tata Cara pelaksanaan pembongkaran diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.
86
Paragraf 4
Pengawasan pembongkaran bangunan gedung
Pasal 130
(1)
Pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan
gedung, dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan
yang memiliki sertifikat sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
(2)
Hasil pengawasan pembongkaran bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
secara berkala kepada Pemerintah Kota.
(3)
Pemerintah
berkala
Kota
atas
melakukan
keseuaian
pengawasan
laporan
secara
pelaksanaan
pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.
Pasal 131
(1)
Apabila Pemerintah Kota akan memanfaatkan tanah
pada lokasi bangunan yang telah direncanakan, maka
bangunan tersebut dapat dibongkar oleh pemerintah
dan pemilik tanah dan bangunan harus diberikan
ganti rugi.
(2)
Pemberian ganti rugi terhadap tanah dan bangunan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VI
RETRIBUSI
Pasal 132
(1)
Terhadap
pelayanan
pemberian
IMB
dikenakan
retribusi yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tersendiri.
(2)
Retribusi
gedung
IMB
dan
dikenakan
pada
bangunan
bukan
setiap
bangunan
gedung,
yang
merupakan obyek pajak.
(3)
Pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kota
tidak dikenakan Retribusi.
(4)
Tarif retribusi dihitung berdasarkan tarif bangunan
ditambah dengan tarif administrasi.
87
Pasal 133
(1)
Walikota dapat memberikan pengurangan dan/atau
keringanan penarikan retribusi IMB untuk Bangunan
fungsi sosial dan budaya;
(2)
Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi
IMB berdasarkan kriteria :
a. Bangunan
pendidikan
fungsi
dan
keagamaan
kesehatan
dan
milik
sarana
Pemerintah,
Gedung Pemerintah;
b. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan
prasarana umum yang tidak komersil.
BAB VII
SOSIALISASI
Pasal 134
(1)
Pemda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat
dalam pemberian IMB antara lain terkait :
a.
Keterangan rencana kabupaten/kota;
b.
Persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon;
c.
Tata
cara
proses
permohonan
penerbitan
diterima
IMB
sampai
sejak
dengan
penerbitan IMB;
d.
Teknis perhitungan dalam penerbitan retribusi
IMB.
(2)
Pemilik
kegiatan
bangunan
wajib
pembangunan
melakukan
yang
akan
sosialisasi
dilaksanakan
kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan;
(3)
Sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat
terkait dengan jenis, fungsi, klasifikasi bangunan dan
penanganan terhadap dampak lingkungan yang akan
timbul.
(4)
Hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Musyawarah/Persetujuan warga/ masyarakat, atau
berbentuk surat persetujuan warga/masyarakat yang
dalam hal ini minimal diketahui oleh Ketua RT
dan/atau Ketua RW, serta pemilik bangunan yang
bersinggungan langsung terhadap lokasi bangunan
yang berada di depan, belakang, kiri dan kanan.
88
(5)
Jika sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat
masyarakat
tidak
memberikan
persetujuan
(2),
dan
keberatan secara teknis dan yuridis yang dapat
dibuktikan maka permohonan pembangunan di lokasi
tersebut tidak dapat diproses perizinannya.
(6)
Namun
jika
tidak
adanya
persetujuan
warga/masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (3),
permohonan
pembangunan
lokasi
berbenturan
dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang berlaku, dan
pernyataan keberatan warga dapat dibuktikan secara
teknis dan yuridis, maka izin pemilik bangunan tidak
dapat diproses.
BAB VIII
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 135
(1)
Pembangunan Rumah Susun dapat diselenggarakan
oleh Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, TNI,
POLRI, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta dan
swadaya masyarakat serta Pemerintah Kota.
(2)
Pembangunan
Rumah
Susun
harus
memenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
Pasal 136
(1)
Rumah Susun dapat berbentuk sederhana, menengah,
dan mewah, berdasarkan bentuk bangunan serta
sarana dan prasarana yang ada di bangunan dan
lingkungan rumah susun tersebut.
(2)
Rumah Susun dapat digunakan untuk hunian, bukan
hunian, dan campuran.
(3)
Penentuan bentuk dan penggunaan Rumah Susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus sudah dinyatakan pada saat mengajukan Izin
Mendirikan Bangunan.
89
Bagian Kedua
Akta Pemisahan Atas Satuan Harga Rumah
Pasal 137
(1)
Penyelenggara pembangunan rumah susun yang telah
selesai melaksanakan pembangunan, wajib meminta
pengesahan
akta
Pemisahan atas Satuan
Rumah
Susun kepada Walikota.
(2)
Akta pemisahan atas satuan Rumah Susun dibuat
sendiri
oleh
penyelenggara
pembangunan
rumah
susun.
(3)
Akta pemisahan atas satuan Rumah Susun dilengkapi
dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar,
uraian, dan batas-batas pemilikan satuan rumah
susun
yang
mengandung
nilai
perbandingan
proporsional.
(4)
Akta pemisahan atas satuan rumah susun merupakan
tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuansatuan rumah susun yang meliputi bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama.
(5)
Akta pemisahan atas satuan rumah susun setelah
disahkan,
didaftarkan
pembangunan
kepada
oleh
Kantor
penyelenggara
Pertanahan
dengan
melampirkan:
a. Sertifikat Hak atas Tanah;
b. Sertifikat Laik Fungsi/Sertifikat Laik Huni;
c. Akta Pemisahan atas satuan rumah susun yang
telah disahkan oleh Walikota;
d. Pertelaan yang telah disahkan oleh Walikota;
e. Pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam
rangka informasi pertanahan penatagunaan tanah;
dan
f.
Warkah-warkah lainnya yang diperlukan.
90
(6)
Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan
Akta
Pemisahan
atas
satuan
rumah
susun
dan
pertelaan serta syarat-syarat yang harus dilampirkan
pada saat mengajukan permohonan pengesahan, diatur
dengan Peraturan Walikota.
(7)
Akta Pemisahan atas satuan rumah susun beserta
berkas
lampirannya,
dipergunakan
sebagai
dasar
dalam penerbitan sertifikat hak milik atas satuan
rumah susun dan buku tanah untuk setiap satuan
rumah susun yang bersangkutan.
Pasal 138
Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun dapat
dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani hipotek dan
fidusia
sesuai
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Bagian Ketiga
Perhimpunan Penghuni
Pasal 139
(1)
Para penghuni dalam suatu lingkungan Rumah Susun,
baik hunian maupun bukan hunian, wajib membentuk
perhimpunan
penghuni
yang
dilakukan
dengan
membuat akta pembentukan perhimpunan penghuni.
(2)
Setiap penghuni wajib menjadi anggota perhimpunan
penghuni.
(3)
Akta
Perhimpunan
Penghuni
harus
mendapat
pengesahan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(4)
Pengurus
perhimpunan
permohonan
penghuni
pengesahan
akta
mengajukan
pembentukan
perhimpunan penghuni kepada Walikota atau pejabat
yang ditunjuk dengan melampirkan:
a. Akta pembentukan perhimpunan penghuni;
b. Anggaran
Dasar/Anggaran
Rumah
Tangga
perhimpunan penghuni;
c. Hasil Rapat Umum yang pertama perhimpunan
penghuni yang dituangkan dalam berita acara.
91
Pasal 140
Pedoman
tentang
Anggaran
penyusunan
Rumah
berdasarkan
Tangga
ketentuan
Anggaran
Dasar
perhimpunan
peraturan
dan
penghuni
perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 141
(1)
Perhimpunan
penghuni
rumah
susun
mengurus
kepentingan bersama meliputi bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama.
(2)
Penghuni
atau
pemilik
terhadap
Satuan
melakukan
Rumah
Susun,
pengelolaan
sesuai
dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang
ditetapkan oleh perhimpunan penghuni.
(3)
Badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh
perhimpunan
pengelolaan
penghuni
terhadap
dapat
Satuan
melaksanakan
Rumah
Susun
dan
lingkungannya.
(4)
Badan pengelola yang ditunjuk oleh perhimpunan
penghuni adalah yang profesional di bidangnya.
BAB IX
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 142
(1)
Dalam
melaksanakan
urusan
penyelenggaraan
bangunan gedung, Walikota dapat membentuk TABG.
(2)
Tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari unsur :
a. asosiasi profesi;
b. perguruan tinggi;
c. masyarakat ahli; dan
d. pemerintah/Pemerintah Kota terkait.
92
Pasal 143
Bidang keahlian TABG terdiri dari :
a.
bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan;
b.
bidang struktur/konstruksi termasuk geoteknik; dan
c.
bidang mekanikal dan elektrikal.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 144
TABG
mempunyai
tugas
pokok
memberikan
nasihat,
pendapat, dan pertimbangan profesional pada proses:
a.
persetujuan rencana teknis bangunan gedung; dan
b.
penyusunan
maupun
penyempurnaan
peraturan,
pedoman dan standar teknis bangunan gedung.
Pasal 145
(1)
TABG selain melaksanakan tugas pokok juga memiliki
tugas yang bersifat insidentil.
(2)
Tugas yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi memberikan pertimbangan
teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan
profesional
dalam
penetapan
jarak
bebas
untuk
bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan
tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung
tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan
gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan.
Pasal 146
(1)
Persetujuan
rencana
teknis
yang
memerlukan
pertimbangan TABG diperuntukkan bagi bangunan
gedung dengan kriteria tertentu.
(2)
Persetujuan rencana teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun secara tertulis dan profesional
terkait
dengan
bangunan
pemenuhan
gedung
pemanfaatan,
dalam
pelestarian,
bangunan gedung.
93
persyaratan
teknis
proses
pembangunan,
maupun
pembongkaran
Bagian Ketiga
Pembentukan TABG
Pasal 147
(1)
Tata cara pembentukan TABG diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.
(2)
Kriteria calon anggota TABG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
(3)
Keanggotaan TABG berlaku dengan masa kerja selama
3 (tiga) tahun.
BAB X
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 148
(1)
Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Perencana;
b. Pengawas pelaksanaan;
c. Pengkaji teknis;
d. Pelaksana; dan
e. Pemelihara.
Pasal 149
Setiap orang yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai
penyedia jasa konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
Bagian Kedua
Bidang Pekerjaan dan Keahlian
Pasal 150
Perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara dan pengkaji
teknis bangunan gedung sekurang-kurangnya terdiri dari
pelaku teknis bidang:
a.
arsitektur;
b.
konstruksi;
c.
geoteknik;
94
d.
listrik arus kuat;
e.
listrik arus lemah;
f.
tata udara gedung;
g.
transportasi dalam gedung; dan
h.
sanitasi, drainase dan pemipaan.
Pasal 151
Penggolongan dan pembatasan lingkup kegiatan pelaku
teknis bangunan diatur berdasarkan kriteria bangunan
gedung.
BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA, PEMILIK DAN
PENGGUNA BANGUNAN
Bagian Kesatu
Hak Penyelenggara, Pemilik dan Pengguna Bangunan
Pasal 152
(1)
Dalam
penyelenggaraan
bangunan,
pemilik
dan
keterangan
dari
pengguna bangunan mempunyai hak :
a. Mengetahui
dan
mendapatkan
Walikota tentang tata cara/proses penyelenggaraan
bangunan;
b. Mengetahui
dan
mendapatkan
keterangan
dari
Pemerintah Kota tentang peruntukan lokasi dan
intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang
tempat bangunan yang akan didirikan;
c. Mengetahui
Pemerintah
dan
Kota
mendapatkan
tentang
keterangan
persyaratan
dari
teknis
bangunan;
d. Mengetahui ketentuan tentang laik fungsi/huni
bangunan dari Pemerintah Kota;
e. Mengetahui ketentuan tentang bangunan dan/atau
lingkungan yang harus dilestarikan dan dilindungi
dari Pemerintah Kota;
f. Mengetahui ketentuan tentang bangunan dan/atau
lingkungan yang harus dilestarikan dan dilindungi
dari Pemerintah Kota;
95
(2)
Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik bangunan
mempunyai hak :
a. Mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kota
atas
rencana
teknis
bangunan
yang
telah
memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakan;
b. Melaksanakan
pembangunan
bangunan
sesuai
dengan perizinan yang telah ditetapkan oleh OPD
yang ditunjuk dalam pengelolaan perizinan;
c. Mendapatkan surat ketetapan bangunan dan/atau
lingkungn yang dilestarikan dan dilindungi dari
Walikota;
d. Mendapatkan
insentif
dari
Walikota
karena
bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang
harus
dilindungi
dan
dilestarikan
dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Penyelenggara, Pemilik, dan Pengguna
Bangunan
Pasal 153
(1)
Dalam
penyelenggaraan
bangunan,
pemilik
dan
pengguna bangunan mempunyai kewajiban :
a. Memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsinya;
b. Memelihara dan/atau merawat bangunan secara
berkala sehingga bangunan tetap laik fungsi/laik
huni;
c. Melengkapi
pemanfaatan
pedoman/petunjuk
dan
pemeliharaan
pelaksanaan
bangunan
termasuk prasarana dan sarananya seta pedoman
dan petunjuk evakuasi penghuni khusus untuk
bangunan umum dan bangunan tertentu;
d. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas
kelaikan fungsi/huni bangunan;
e. Memperbaiki bangunan yang telah ditetapkan tidak
laik fungsi/huni;
96
f.
Membongkar bangunan yang telah ditetapkan tidak
laik
fungsi/huni
dengan
tidak
dan
tidak
mengganggu
dapat
diperbaiki,
keselamatan
dan
ketertiban umum.
(2)
Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik bangunan
mempunyai kewajiban :
a. Menyediakan
rencana
teknis
bangunan
yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai
dengan fungsinya;
b. Melaksanakan
pembangunan
bangunan
sesuai
dengan fungsi bangunan dan rencana teknis yang
telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu
berlakunya IMB;
c. Memasang Plang Informasi Pembangunan pada
saat pembangunan sesuai dengan format yang
ditentukan pemerintah, yang minimal memuat
keterangan
tentang
pemilik
bangunan,
pelaksana
bangunan,
pembangunan,
fungsi
nomor
kontak yang bisa dihubungi;
d. Menjaga kebersihan lingkungan;
e. Menyediakan
lahan
dan
kontainer
untuk
pengelolaan sampah untuk bangunan non hunian
dengan luas lahan lebih besar atau sama dengan
1000 (seribu) meter persegi;
f.
Menyediakan
Tempat
Pembuangan
Sampah
Sementara (TPSS) untuk bangunan non hunian
dengan luas lahan di bawah 1000 (seribu) meter
persegi;
g. Menyediakan
pengelolaan
lahan
sampah
dan
untuk
kontainer
untuk
penyelenggaraan
bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret dan
rumah susun fungsi hunian;
h. Membuat sumur resapan;
i.
Mempergunakan fasilitas air bersih yang dikelola
oleh Pemerintah untuk bangunan yang sudah
tersedia jaringan air bersih, bagi bangunan fungsi
hunian, fungsi usaha dan rumah susun;
97
j.
Menyediakan
dan
menyerahkan
PSU
kepada
pemerintah;
k. Memasang program CCTV dilengkapi alat perekam
pada bangunan tertentu;
l.
Mengikuti
program
kemungkinan
pertanggungan
kegagalan
terhadap
bangunan
selama
pemanfaatan bangunan bagi pemilik bangunan
untuk
kepentingan
umum
fungsi
usaha
dan
rumah susun;
m. Menjaga keamanan, kebersihan dan keindahan
penyelenggaraan bangunan didalam lokasi dan
menutup kegiatan dengan pagar yang ditutup
dengan stiker non komersil atau cat sebagai
sosialisasi
kegiatan
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan.
Pasal 154
(1)
Dalam
melaksanakan
pekerjaan
penyelenggaraan
bangunan gedung, setiap pelaku teknis wajib:
a. mematuhi
ketentuan
ketentuan
perundang-
undangan di bidang penyelenggaraan bangunan
gedung;
b. mematuhi ketentuan pedoman dan standar teknis
penyelenggaraan bangunan gedung;
c. mematuhi kode etik profesi.
(2)
Dalam
melaksanakan
pekerjaan
penyelenggaraan
bangunan gedung, setiap pelaku teknis dilarang:
a. memindahtangankan Izin Pelaku Teknis Bangunan
kepada pihak lain dengan cara atau dalam bentuk
apapun;
b. menyampaikan
data,
informasi
dan
laporan
pekerjaan penyelenggaraan bangunan gedung yang
tidak benar;
c. melakukan
yang
tidak
pekerjaan
memenuhi
perencanaan
ketentuan
konstruksi
di
bidang
keteknikan, sehingga mengakibatkan kegagalan
pekerjaan konstruksi bangunan atau kegagalan
bangunan;
98
d. melaksanakan pekerjaan pengawasan pelaksanaan
konstruksi
yang
dengan
sengaja
memberi
kesempatan kepada orang lain untuk melakukan
penyimpangan
keteknikan
terhadap
dan
ketentuan
di
mengakibatkan
bidang
kegagalan
pekerjaan konstruksi bangunan atau kegagalan
bangunan;
e. melakukan pekerjaan pemeliharaan bangunan dan
perlengkapan bangunan yang lidak memenuhi
pedoman
pemeliharaan
perlengkapan
bangunan
bangunan,
serta
dan
mengakibatkan
kegagalan bangunan;
f.
melakukan pekerjaan pengkajian teknis bangunan
yang tidak memenuhi pedoman pengkajian teknis
bangunan
dan
mengakibatkan
kegagalan
bangunan; dan
g. melakukan pekerjaan penyelenggaraan bangunan
gedung yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan
perundang-undangan dan pedoman standar teknis
penyelenggaraan bangunan gedung dan yang dapat
menimbulkan korban jiwa.
Pasal 155
(1)
Pelaku
teknis
bertanggung
jawab
terhadap
hasil
pekerjaannya sesuai prosedur berdasarkan ketentuan,
ketentuan perundang-undangan.
(2)
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilandasi sesuai prinsip-prinsip keahlian berdasarkan
kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual,
yang
dalam
menjalankan
profesinya,
tetap
mengutamakan kepentingan umum.
Pasal 156
Apabila
terjadi
kegagalan
bangunan
dimana
keadaan
bangunan gedung dan Bukan Gedung yang tidak berfungsi,
baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis,
manfaat, keselamatan
dan
kesehatan
kerja, dan/atau
keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa
setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi merupakan
tanggung jawab penyedia jasa.
99
BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 157
Dalam
penyelenggaraan
berperan
untuk
ketertiban,
bangunan,
memantau,
baik
masyarakat
melaporkan
dalam
kegiatan
dan
dapat
menjaga
pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran
bangunan.
Pasal 158
(1)
Masyarakat dapat memberikan
penyusunan
dan/atau
masukan terhadap
penyempurnaan
peraturan,
pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan
kepada Pemerintah Kota.
(2)
Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
disampaikan,
baik
secara
perorangan,
kelompok, organisasi kemasyarakatan maupun melalui
tim ahli bangunan dengan mengikuti prosedur dan
berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya
setempat.
(3)
Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi perimbangan Pemerintah Kota dalam
penyusunan
dan/atau
penyempurnaan
peraturan,
pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan.
BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 159
(1)
Pengawasan
dan
pengendalian
terhadap
penyelenggaraan bangunan dilakukan oleh Walikota
melalui OPD yang membidangi Bidang Pengendalian
dan pengawasan.
(2)
Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
kegiatan penyelenggaraan bangunan;
b. Melakukan pengendalian dan penertiban terhadap
kepatuhan
masyarakat
dalam
melaksanakan
ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan.
100
BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 160
(1)
Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang
tidak memenuhi ketentuan
persyaratan
bangunan
dan/atau penyelenggaraan bangunan, sebagaimana
dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenakan
sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan;
d. penghentian
sementara
atau
tetap
pada
pemanfaatan bangunan gedung;
e. pembekuan IMB;
f.
pencabutan IMB;
g. pembekuan SLF;
h. pencabutan SLF;
i.
Penyegelan bangunan;
j.
Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan
pembongkaran bangunan; dan/atau
k. Pembongkaran bangunan.
(3)
Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
penyelenggara bangunan dapat pula dikenai sanksi
denda administrasi 10 % dari nilai bangunan yang
sedang atau telah dibangun.
(4)
Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
jasa konstruksi.
101
Bagian Kedua
Pada Tahap Pembangunan
Pasal 161
(1)
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
Pasal 18 dan Pasal 117, diberikan Peringatan tertulis.
(2)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan
fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian
kepada
pemilik
bangunan
untuk
menghentikan
pembangunan dan mengurus IMB.
(3)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari
kalender.
(4)
Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas
pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan
Pengendalian,
menyampaikan
surat
pelimpahan
kewenangan pembongkaran kepada Satuan Polisi
Pamong Praja untuk dilakukan pembongkaran.
Pasal 162
(1)
Setiap orang atau badan yang telah memiliki IMB
namun melakukan kegiatan pembangunan bangunan
yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 113
ayat (2), dan Pasal 125 ayat (2) huruf d dan huruf e,
diberikan Peringatan tertulis.
(2)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan
fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian
kepada
pemilik
bangunan
untuk
melakukan
perbaikan atas pelanggaran yang telah dilakukan.
(3)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari
kalender.
102
(4)
Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas
pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan
Pengendalian,
menyampaikan
surat
pelimpahan
kewenangan pembongkaran kepada Satuan Polisi
Pamong Praja untuk dilakukan pembongkaran.
Bagian Ketiga
Pada Tahap Pemanfaatan
Pasal 163
(1)
Setiap orang atau badan yang memiliki bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2)
huruf c, diberikan surat peringatan.
(2)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan
fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian
kepada
pemilik
bangunan
untuk
menghentikan
pemanfaatan bangunan dan mengurus IMB.
(3)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari
kalender.
(4)
Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas
pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan
Pengendalian,
menyampaikan
surat
pelimpahan
kewenangan pembongkaran kepada Satuan Polisi
Pamong Praja untuk dilakukan pembongkaran.
Pasal 164
(1)
Setiap orang atau badan pemilik bangunan yang
dalam
pemanfaatannya
rehabilitasi/renovasi,
pelestarian/pemugaran
dan/atau
bangunan
diberikan surat peringatan.
103
melakukan
tanpa
IMB,
(2)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan
fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian
kepada
pemilik
bangunan
untuk
menghentikan
pemanfaatan bangunan dan mengurus IMB.
(3)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari
kalender.
(4)
Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas
pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan
Pengendalian,
menyampaikan
surat
pelimpahan
kewenangan pembongkaran kepada Satuan Polisi
Pamong Praja.
Pasal 165
(1)
Setiap orang/badan pemilik bangunan yang telah
memiliki IMB namun melanggar ketentuan Pasal 118
ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 119 ayat (6),
dan Pasal 123 ayat (2), diberikan Peringatan tertulis.
(2)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), diberikan oleh OPD yang tugas pokok dan
fungsinya membidangi Pengawasan dan Pengendalian
kepada
pemilik
bangunan
untuk
melakukan
perbaikan atas pelanggaran yang telah dilakukan.
(3)
Peringatan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari
kalender.
(4)
Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diindahkan, maka OPD yang tugas
pokok dan fungsinya membidangi Pengawasan dan
Pengendalian,
menyampaikan
surat
pelimpahan
kewenangan pembongkaran kepada Satuan Polisi
Pamong Praja untuk dilakukan pembongkaran.
104
Pasal 166
Tata cara pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.
BAB XV
SANKSI PIDANA
Pasal 167
(1)
Setiap orang atau badan yang tidak memiliki Izin
Mendirikan
Bangunan
diancam
dengan
hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).
(2)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan
ke Kas Daerah Pemerintah Kota Depok.
(3)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.
BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 168
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
(2)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana agar keterangan atau laporan tersebut lebih
lengkap dan jelas;
105
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai
orang
pribadi
atau
Badan
tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana;
d. memeriksa
buku,
catatan,
dan
dokumen
lain
berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan
barang
penggeledahan
bukti
untuk
pembukuan,
mendapatkan
pencatatan,
dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan tehadap
barang bukti tersebut;
f.
meminta
bantuan
tenaga
ahli
dalam
rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan
tindakan
lain
yang
perlu
untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)
Penyidik
sebagaimana
memberitahukan
dimaksud
dimulainya
pada
ayat
penyidikan
(1),
dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
106
BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 169
Pengaturan
pembangunan
Pemerintah
Kota
bangunan
berpedoman
Pemerintah
pada
dan
pengaturan
pembangunan bangunan negara.
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 170
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
a.
Izin
Mendirikan
Bangunan
(IMB)
yang
telah
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dinyatakan tetap
berlaku;
b.
Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak
Peraturan Daerah ini ditetapkan, bagi bangunan fungsi
usaha dan rumah susun yang telah didirikan sebelum
Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib memiliki Izin
Mendirikan
Bangunan
(IMB)
dan
sertifikat
laik
fungsi/huni.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 171
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
diatur
dengan Peraturan Walikota.
Pasal 172
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:
a.
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2006
tentang Bangunan
dan
Retribusi Izin
Mendirikan
Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b.
Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011
tentang
Izin
Pemanfaatan
dinyatakan tidak berlaku.
107
Ruang
dicabut
dan
108
Fly UP