...

menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Achmad Edi Subiyanto
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat
[email protected]
Abstract
The existence of a government regulation a substitute for laws (Perpu) in the system of the
legislation is poured in The Constitution of The Republic of Indonesia 1945. Perpu be made by the
President in a state of precarious and force. Perpu gave birth to the legal norms and as a new legal
norms may pose new legal status, a new legal relationship, and as a result of the new law. Legal
norms were born since the Perpu passed and fate of these legal norms are subject to the approval of
the House of Representatives (DPR) to accept or reject the Perpu legal norms, however prior to the
opinion of the House of Representatives to reject or approve the Perpu, these legal norms are
legitimate and valid as legislation. Because inflicts legal norms concerning force equal to the
norms and laws against Perpu contained in The Constitutional Court can test whether perpu
opposed to materially with the 1945 Constitution. As the guardian of constitution and interpreter
of the 1945 Constitution, The Constitutional Court has the authority to test perpu against the
1945 Constitution before the presence of denial or approval by the House of Representatives, and
after the approval of the house of representatives for perpu has been into law.
Keywords: government regulation substitute for laws, the constitution court, constitutional
review
Abstrak
Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam sistem
peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perpu tersebut dibuat oleh Presiden dalam
keadaan “kegentingan yang memaksa”. Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai
norma hukum baru akan dapat menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum
baru, dan akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan
nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian
sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum
tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena lahirnya Perpu
dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan UndangUndang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut, Mahkamah
Konstitusi dapat menguji apakah Perpu bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.
Sebagai pengawal dan penafsir UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh
DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi UndangUndang.
Kata kunci: peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, mahkamah konstitusi,
pengujian konstitusional
Pendahuluan
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam
Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
yang
dimaksud
dengan
“hierarki”
adalah
Dalam hierarki peraturan perundangundangan, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang didudukkan posisinya sejajar
dengan Undang-Undang di bawah Ketetapan
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
9
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan
bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan
demokratis tidak selalu sesuai dengan
ketentuan undang-undang dasar yang berlaku
sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu,
diperlukan suatu lembaga yang berwenang
menguji konstitusionalitas terhadap keputusan
tersebut. Tulisan ini akan menguraikan
tentang
pengujian
konstitusionalitas
terhadap Perpu. Adapun metode penelitian
yang
digunnakan
adalah
dengan
menggunakan penelitian hukum normatif yang
bersifat
Library
Research
(penelitian
Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini
menggunakan data sekunder dengan bahan
hukum primer berupa peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder seperti
buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan
hukum tersier berupa kamus. Analisa
dilakukan dengan menggunakan metode
analisa data secara kualitatif yang bersifat
perspektif analitis.
penjenjangan
setiap
jenis
peraturan
perundang-undangan yang didasarkan pada
asas bahwa peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih
tinggi.
Pembentukan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
(Perpu) merupakan hak prerogatif Presiden
yang dibuat berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebut UUD
1945), Perpu dibuat oleh Presiden dalam “hal
ihwal kegentingan yang memaksa”. Sebagai
konsekuensi dari ketentuan tersebut maka
Perpu bersifat sementara dan harus mendapat
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
pada persidangan untuk dibahas dalam
agenda persidangan berikutnya. Walaupun
Perpu bersifat sementara namun Perpu
melahirkan norma hukum baru. Norma
hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan
nasib dari norma hukum tersebut tergantung
kepada persetujuan DPR untuk menerima atau
menolak norma hukum Perpu, namun
demikian sebelum adanya pendapat DPR
untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma
hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti
undang-undang. Permasalahannya adalah
bagaimana jika materi muatan dalam Perpu
tersebut bertentangan dengan UUD 1945?
Siapa yang berwenang menguji Perpu
tersebut?
Sebagaimana telah diuraikan di atas
bahwa materi muatan Perpu adalah sama
dengan materi muatan Undang-Undang. Oleh
karena materi muatan Perpu adalah sama
dengan Undang-Undang dan Perpu juga
melahirkan norma hukum yang kekuatan
mengikatnya sama dengan Undang-Undang
maka terhadap norma yang terdapat dalam
Perpu tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat
menguji Perpu terhadap UUD 1945. Hal
tersebut sebagai konsekuensi dari tujuan
utama dibentuknya Mahkamah Konstitusi.
Salah satu tujuan dibentuknya Mahkamah
Konstitusi (MK) adalah untuk melindungi hak
warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.
Selain itu, pembentukan MK juga didorong
oleh alasan antara lain, sebagai konsekuensi
dari perwujudan negara hukum yang
demokratis dan negara demokrasi yang
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
Pembahasan
Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Dalam teori mengenai jenjang norma
hukum, “Stufentheorie”, yang dikemukakan
oleh Hans Kelsen, bahwa norma-norma hukum
itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam
suatu hierarki (tata susunan) (Maria,2007).
Teori tersebut juga tercermin dalam sistem
peraturan perundang-undangan di Indonesia
sebagaimana tertuang pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(sebut UU 12/2011) merupakan pelaksanaan
dari perintah Pasal 22A UUD 1945 yang
menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut
tentang tata cara pembentukan undang-undang
diatur dengan undang-undang.” Namun, ruang
lingkup materi muatan Undang-Undang
tersebut diperluas tidak saja Undang-Undang
tetapi mencakup pula peraturan perundangundangan lainnya, selain UUD 1945 dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Lahirnya UU 12/2011 didasarkan pada
pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah
negara hukum. Sebagai negara hukum, segala
aspek
kehidupan
dalam
bidang
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan
10
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
termasuk pemerintahan harus berdasarkan
atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum
nasional. Sistem hukum nasional merupakan
hukum yang berlaku di Indonesia dengan
semua elemennya yang saling menunjang satu
dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi
dan mengatasi permasalahan yang timbul
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia
memiliki banyak peraturan perundangundangan yang harus dijalankan oleh warga
negara Indonesia yang baik dan bertanggung
jawab. Setiap peraturan perundang-undangan
tersebut dikelompokkan dalam berbagai
kelompok, yaitu peraturan yang paling atas
adalah yang paling kuat dan peraturan yang
bawah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan atau hukum di atasnya.
Dalam sejarah sistem ketatanegaraan,
sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2011,
Indonesia
telah
mengalami
perubahan
mengenai dasar pembentukan dan hierarki
peraturan perundangan-undangan. Peraturan
perundang-undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam perundang-undangan. Dalam kaitannya
dengan
hierarki
peraturan
perundangundangan (norma hukum), sebagaimana
diuraikan di atas, Hans Kelsen, berpendapat
bahwa norma-norma hukum itu berjenjangjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki
atau tata susunan, yang artinya suatu norma
yang lebih rendah berlaku, bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma
yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,
demikian seterusnya sampai pada suatu norma
yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan
bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar
(grundnorm)
(Maria,
2007).
Hierarki
perundang-undangan di Indonesia memiliki
pasang
surut
atau
perubahan
akibat
konfigurasi politik yang ada. Pasang surut
tersebut menjadi sebuah polemik yang
berkepanjangan. Perubahan tersebut menjadi
salah satu sisi meningkatnya sistem demokrasi
yang ada di Indonesia. Peningkatan taraf
kemurnian demokrasi tersebut menjadi awal
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
kebangkitan sistem pemerintahan. Berikut ini
akan diuraikan sejarah singkat hierarki
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hierarki Perundang-undangan berdasarkan TAP MPRS Tahun 1966
Dalam
sejarah
sistem
peraturan
perundang-undangan di Indonesia, hierarki
peraturan perundang-undangan dimulai pada
masa Pemerintahan orde baru. Pemerintahan
orde baru telah mengeluarkan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum
DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum
Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan
Perundangan Republik Indonesia. Dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara (TAP MPRS) tersebut disebutkan
tata urutan peraturan perundangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang
atau
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya,
seperti:
- Peraturan Menteri;
- Instruksi Menteri;
- dan lain-lainnya.
Dalam
tata
urutan
peraturan
perundangan tersebut kedudukan Perpu
berada di posisi ketiga setelah TAP MPRS dan
sejajar dengan Undang-Undang. Ketetapan
MPRS ada pada posisi kedua yang
menandakan bahwa pada masa tersebut
kekuatan parlemen yang paling unggul adalah
MPRS. Kekuatan eksekutif menjadi semakin
lemah akibat MPRS mempunyai andil yang
lebih dari pada Presiden. Kemudian diposisi
ketiga ada Undang-Undang dan Perpu yang
disejajarkan. Hal tersebut menandakan ada
persamaan tingkat antara Undang-Undang dan
Perpu. Kemudian ada Peraturan Pemerintah
dan dilanjutkan oleh Keputusan Presiden yang
membawahi peraturan pelaksana.
11
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Hierarki Perundang-undangan berdasarkan
Ketetapan MPR Tahun 2000
Pengalaman perjalanan sejarah bangsa
dalam menghadapi masa depan yang penuh
tantangan telah sampai kepada kesimpulan
bahwa dalam penyelenggaraaan berbangsa
dan bernegara, supremasi hukum haruslah
dilaksanakan
dengan
sungguh-sungguh.
Negara Indonesia yang berdasarkan atas
hukum perlu mempertegas sumber hukum
yang merupakan pedoman bagi penyusunan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Untuk dapat mewujudkan supremasi hukum
perlu adanya aturan hukum yang merupakan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tata
urutannya. Dalam rangka memantapkan
perwujudan
otonomi
daerah
perlu
menempatkan peraturan daerah dalam tata
urutan
peraturan
perundang-undangan.
Sumber tertib hukum dan tata urutan
peraturan
perundangan
di
Indonesia
berdasarkan
Ketetapan
MPRS
Nomor
XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan
pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan
landasan penyusunan peraturan perundangundangan.
Pada tahun 2000 MPR menetapkan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum
dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan. Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut
dinyatakan tata urutan peraturan perundangundangan merupakan pedoman dalam
pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata
urutan
peraturan
perundang-undangan
menurut TAP MPR tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
pada masa tersebut kekuatan politik pada masa
tersebut masih dipegang oleh MPR sebagai
pusat peraturan yang lebih tinggi dari UndangUndang, Perpu, Peraturan Pemerintah maupun
Keppres. Pada masa tersebut Undang-Undang
dan Perpu dibedakan dan dimasukkan pada
hierarki dengan tingkatan yang berbeda. Baru
kemudian Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden dan Peraturan Daerah. Peraturan
Daerah pada masa tersebut mengalami
peningkatan dan masuk pada jajaran hierarki
akibat adanya otonomi daerah.
Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan tidak lagi menempatkan
TAP MPR dalam jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan.
Kedudukan
Perpu
disejajarkan dengan Undang-Undang di bawah
UUD 1945. Pada Pasal 7 ayat (4) UndangUndang tersebut dinyatakan bahwa “Jenis
Peraturan
Perundang-undangan
selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi”, serta kemudian juga dijelaskan lagi
dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4). Adapun
hierarki
peraturan
perundang-undangan
menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.
Dalam
Undang-Undang
tersebut
kedudukan peraturan yang berada di bawah
UUD 1945 tidak lagi dipegang oleh TAP MPR
melainkan oleh Undang-Undang atau Perpu.
Kemudian dilanjutkan Peraturan Pemerintah
dan Peraturan Presiden serta diteruskan yang
terakhir adalah Peraturan Daerah (Perda), yang
meliputi Perda Provinsi, Perda Kabupaten/
Kota dan Perdes.
Dalam TAP MPR tersebut Perpu
menempati posisi urutan nomor empat di
bawah Undang-Undang. Kemudian TAP MPR
berada di bawah UUD 1945 yang menandakan
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
12
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Hierarki Perundang-undangan Menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
peraturan
perundang-undangan
beserta
contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran
II.
Penyempurnaan
terhadap
teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan
dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan
memberikan pedoman yang lebih jelas dan
pasti yang disertai dengan contoh bagi
penyusunan peraturan perundang-undangan,
termasuk peraturan perundang-undangan di
daerah. Berikut ini adalah hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia menurut
UU 12/2011, yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(UU
12/2011)
merupakan
penyempurnaan
terhadap
kelemahankelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004. Sebagai penyempurnaan terhadap
Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi
muatan baru yang ditambahkan dalam UU
12/2011, antara lain: penambahan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah
satu jenis peraturan perundang-undangan dan
hierarkinya ditempatkan pada posisi kedua
setelah UUD 1945. Secara umum UndangUndang tersebut memuat materi-materi pokok
yang disusun secara sistematis, yaitu: asas
pembentukan
peraturan
perundangundangan, jenis, hierarki, dan materi muatan
peraturan perundang-undangan, perencanaan
peraturan perundang-undangan, penyusunan
peraturan
perundang-undangan,
teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan,
pembahasan dan pengesahan Rancangan
Undang-Undang, pembahasan dan penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota,
dan
pengundangan
peraturan
perundang-undangan,
penyebarluasan,
partisipasi masyarakat dalam pembentukan
peraturan
perundang-undangan,
dan
ketentuan lain-lain yang memuat mengenai
pembentukan Keputusan Presiden dan
lembaga negara serta pemerintah lainnya.
Tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta
pengundangan merupakan langkah-langkah
yang pada dasarnya harus ditempuh dalam
pembentukan
peraturan
perundangundangan. Namun, tahapan tersebut tentu
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau
kondisi serta jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan
tertentu
yang
pembentukannya
tidak
diatur
dengan
Undang-Undang tersebut, seperti pembahasan
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
Peraturan
Presiden,
atau
pembahasan
pancangan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
UU 12/2011. Selain materi baru tersebut, juga
diadakan penyempurnaan teknik penyusunan
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
Dalam hierarki peraturan perundangundangan
tersebut
kedudukan
Perpu
disejajarkan dengan Undang-Undang dan
posisinya di bawah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
(TAP MPR).
Kembalinya TAP MPR dalam Undang-Undang
tersebut menjadi tanda tanya besar, bahwa
TAP MPR harus difungsikan tetapi hanya
sebatas peraturan yang sudah ada dan tidak
bisa melakukan keputusan sendiri agar ada
fungsi kinerjanya. Semua perubahan tersebut
menandakan adanya peningkatan kinerja
peraturan
perundang-undangan
secara
demokratis dan signifikan yang semula lebih
bersifat konservatif berubah dengan pelan tapi
pasti menjadi hierarki yang lebih demokratis
dan sesuai dengan kewenangan yang ada.
Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa
perkembangan hierarki peraturan perundangundangan telah mengalami perubahan dari
masa ke masa. Perubahan hierarki tersebut
termasuk posisi Perpu dalam tata urutan
peraturan
perundang-undangan.
Untuk
mempermudah mengetahui dasar perubahan
tata urutan peraturan perundang-undangan, di
bawah ini diberikan tabel hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia.
13
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Tabel 1
Hierarki Peraturan Perundang-undangan
TAP MPRS NO. XX/1966
1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/PERPU;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6.Peraturan-peraturan
pelaksananya, seperti:
- Peraturan Menteri;
- Instruksi Menteri;
- Dan lain-lainnya.
TAP MPR NO. III/2000
1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang;
4. PERPU;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
UU NO. 10/2004
1. UUD 1945;
2. Undang-Undang/PERPU;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah,
yang meliputi:
- Perda Provinsi;
- Perda Kabupaten/Kota;
- Peraturan Desa.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa secara normatif Perpu merupakan
bagian dari peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Perubahan posisi Perpu dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan di
Indonesia disebabkan oleh karena dinamika
politik pada masa tersebut. Dalam UU
12/2011, posisi Perpu sejajar dengan UndangUndang dan berada di bawah TAP MPR. Jika
dilihat keberadaan Perpu dalam TAP MPR
Nomor III/MPR/2000, Perpu menempati
posisinya di bawah Undang-Undang. Akan
tetapi bila dilihat posisi Perpu dalam TAP
MPRS Nomor XX/MPRS/1966, UU 10/2004
dan UU 12/2011, kedudukan atau posisi Perpu
sejajar dengan Undang-Undang. Adapun salah
satu pertimbangan disejajarkannya antara
Undang-Undang dengan Perpu adalah karena
materi muatan Perpu sama dengan materi
muatan Undang-Undang.
terhadap konstitusionalitas undang-undang
(judicial review) diberikan kepada pengadilan
biasa, khususnya Mahkamah Agung, seperti di
Amerika Serikat. Organ khusus yang
mengontrol tersebut dapat menghapuskan
secara keseluruhan Undang-Undang yang
tidak konstitusional sehingga tidak dapat
diaplikasikan oleh organ lain. (Hans, 1961).
Pemikiran
Kelsen
tersebut
mendorong
dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama
Verfassungsgerichtshoft
atau
Mahkamah
Konstitusi (Constitutional Court) (Jimly, 2005).
Ide Hans Kelsen mengenai pengujian UndangUndang tersebut sejalan dengan gagasan yang
pernah dikemukakan Muhammad Yamin
dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia.
Muhammad Yamin mengusulkan seharusnya
Balai Agung (sekarang Mahkamah Agung)
diberi
wewenang
untuk
“membanding”
Undang-Undang. Namun usulan Muhammad
Yamin tersebut disanggah oleh Soepomo
dengan alasan, antara lain, bahwa Indonesia
sebagai negara yang baru merdeka belum
memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta
pengalaman
mengenai
judicial
review.
(M.Yamin, 1969)
Sejarah
berdirinya
lembaga
MK
Indonesia diawali dengan diadopsinya ide MK
dalam amandemen konstitusi yang dilakukan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
pada Tahun 2001 sebagaimana dirumuskan
dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C,
dan Pasal 7B UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga
yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide
pembentukan MK merupakan salah satu
perkembangan
pemikiran
hukum
dan
kenegaraan modern yang muncul di abad ke20. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam
era reformasi telah menyebabkan MPR tidak
lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi
Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan
Penafsir Konstitusi
Sejarah
keberadaan
Mahkamah
Konstitusi pertama di dunia diperkenalkan
oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen,
yang kemudian ide tersebut diterima dalam
Konstitusi Austria Tahun 1920. Salah satu
upaya membentuk peradilan konstitusi seperti
yang secara teoritis dikemukakan oleh Hans
Kelsen, menyatakan bahwa pelaksanaan
aturan konstitusional tentang legislasi dapat
secara efektif dijamin hanya jika suatu organ
selain badan legislatif diberikan tugas untuk
menguji apakah suatu produk hukum itu
konstitusional
atau
tidak,
dan
tidak
memberlakukannya jika menurut organ ini
produk hukum tersebut tidak konstitusional.
Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti
pengadilan khusus yang disebut Mahkamah
Konstitusi (Constitutional Court), atau kontrol
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
UU NO. 12/2011
1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/PERPU
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah
Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
14
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
Menurut Prof. Jimly, konsep constitutional
review merupakan perkembangan gagasan
modern
tentang
sistem
pemerintahan
demokratis yang didasarkan atas ide negara
hukum (rule of law), prinsip pemisahan
kekuasaan
(separation
of
power),
serta
perlindungan hak asasi manusia (the protection
of
fundamental
rights).
Dalam
sistem
constitutional review itu tercakup dua tugas
pokok, yaitu:
1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi
dalam hubungan peran atau interpaly
antara
cabang
kekuasaan
eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Constitutional
review dimaksudkan untuk mencegah
dominasi
kekuasaan
dan/atau
penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu
cabang kekuasaan.
2. Untuk melindungi setiap individu warga
negara dari penyalahgunaan kekuasaan
oleh lembaga negara yang merugikan hakhak fundamental mereka yang dijamin
dalam konstitusi. (Jimly, 2012)
negara dan supremasi telah beralih dari
supremasi MPR kepada supremasi konstitusi.
Karena perubahan yang mendasar ini maka
perlu
disediakan
sebuah
mekanisme
institusional dan konstitusional serta hadirnya
lembaga negara yang mengatasi kemungkinan
sengketa antarlembaga negara yang kini telah
menjadi sederajat serta saling mengimbangi
dan saling mengendalikan (checks and balances).
Dalam
perkembangannya,
ide
pembentukan MK mendapat respon positif
dan menjadi salah satu materi Perubahan UUD
1945 yang diputuskan oleh MPR. Setelah
melalui proses pembahasan yang mendalam
dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi
kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat
(2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi
bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada
Sidang Tahunan
MPR 2001 tanggal 9
November 2001. Dengan disahkannya dua
pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara
ke-78 yang membentuk MK dan menjadi
negara pertama pada abad ke-21 yang
membentuk lembaga kekuasaan kehakiman
tersebut. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2)
UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas,
MK adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman
selain
Mahkamah
Agung.
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Dengan demikian MK adalah suatu
lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan
yudikatif, yang mengadili perkara-perkara
tertentu yang menjadi kewenangannya
berdasarkan ketentuan UUD 1945.
Kewenangan MK yang pertama, yaitu
pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1945, sering disebut sebagai judicial review.
Namun
istilah
tersebut
ada
yang
menggunakan dengan istilah constitutional
review
atau
pengujian
konstitusional
mengingat bahwa kewenangan MK adalah
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
Seiring dengan momentum Perubahan
UUD 1945, salah satu ide diterimanya
keberadaan pembentukan MK di Indonesia
adalah sebagai mekanisme untuk mengontrol
pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk UndangUndang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a sampai dengan d UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah
Konstitusi,
kewenangan
Mahkamah Konstitusi adalah menguji UndangUndang terhadap UUD 1945; memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
memutus pembubaran partai politik; dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7B ayat (1)
sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2)
UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10
ayat (2) Undang-Undang MK, kewajiban
Mahkamah Konstitusi adalah memberikan
putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi
15
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang
maka
materi
Perpu
seharusnya adalah materi yang menurut UUD
1945 diatur dengan Undang-Undang dan
bukan materi yang melaksanakan UndangUndang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5
ayat (2) UUD 1945 dan materi Perpu juga
bukan materi UUD 1945. Apabila terjadi
kekosongan Undang-Undang karena adanya
berbagai hal sehingga materi Undang-Undang
tersebut belum diproses untuk menjadi
Undang-Undang sesuai dengan tata cara atau
ketentuan yang berlaku dalam pembuatan
Undang-Undang namun terjadi situasi dan
kondisi yang bersifat mendesak yang
membutuhkan aturan hukum in casu UndangUndang untuk segera digunakan mengatasi
sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22
UUD 1945 menyediakan pranata khusus
dengan memberi wewenang kepada Presiden
untuk
membuat
Peraturan
Pemerintah
(sebagai)
Pengganti
Undang-Undang.
Ketentuan Pasal 22 UUD 1945 menyatakan:
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka
peraturan pemerintah itu harus dicabut.
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945.
Pengujian Konstitusionalitas Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang (Perpu) merupakan bentuk
hukum yang bersifat khusus karena wewenang
pembentukannya diberikan hanya kepada
Presiden, dibandingkan wewenang legislasi
utama dalam UUD 1945 yang diberikan
kepada DPR bersama-sama dengan Presiden.
Sifat khusus tersebut dapat dilihat dari bentuk
hukum, yaitu Peraturan Pemerintah tetapi
berkedudukan sejajar dengan Undang-Undang
yang dalam keadaan normal seharusnya
berada di bawah Undang-Undang. Kedudukan
Perpu yang sejajar dengan Undang-Undang
merupakan konsekuensi dari keberadaan
Perpu
untuk
menggantikan
ketentuan
Undang-Undang. Keberadaan Perpu dalam
sistem
peraturan
perundang-undangan
dituangkan dalam UUD 1945. Dasar hukum
dibuatnya Perpu diatur dalam Pasal 22 ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa Presiden berhak
menetapkan
peraturan
pemerintah
sebagai
pengganti undangundang”. Kemudian Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU
12/2011), telah mendudukkan Perpu sejajar
dengan Undang-Undang. Pasal 7 ayat (1) UU
12/2011 menyatakan, “Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
d. dst”;
Pembuatan Undang-Undang untuk
mengisi kekosongan hukum dengan cara
membentuk Undang-Undang seperti proses
biasa atau normal dengan dimulai tahap
pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh
DPR atau oleh Presiden akan memerlukan
waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan
hukum yang mendesak tersebut tidak dapat
diatasi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan
parameter terhadap sifat “kegentingan yang
memaksa” dikeluarkannya Perpu, yaitu
apabila:
1. adanya
keadaan
yaitu
kebutuhan
mendesak untuk menyelesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan UndangUndang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut
belum ada sehingga terjadi kekosongan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
membedakan antara Perpu dengan Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5
ayat (2) yang tujuannya adalah untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya. Karena Perpu diatur dalam Bab
tentang DPR sedangkan DPR adalah
pemegang kekuasaan untuk membentuk
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
16
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
karena
menjadi
hak
dan
tergantung
sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan
Perpu memang di tangan Presiden yang
artinya tergantung kepada penilaian subjektif
Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa
secara absolut tergantung kepada penilaian
subjektif Presiden karena sebagaimana telah
diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden
tersebut harus didasarkan kepada keadaan
yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai
parameter
adanya
“kegentingan
yang
memaksa”.
Dalam
kasus
tertentu
dimana
kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah
mendesak untuk menyelesaikan persoalan
kenegaraan yang sangat penting yang
dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden
untuk menetapkan Perpu bahkan dapat
menjadi amanat kepada Presiden untuk
menetapkan Perpu sebagai upaya untuk
menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.
Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai
norma hukum baru akan dapat menimbulkan:
(a) status hukum baru, (b) hubungan hukum
baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma
hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan
nasib dari norma hukum tersebut tergantung
kepada persetujuan DPR untuk menerima atau
menolak norma hukum Perpu, namun
demikian sebelum adanya pendapat DPR
untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma
hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti
Undang-Undang.
Oleh
karena
dapat
menimbulkan norma hukum yang kekuatan
mengikatnya sama dengan Undang-Undang
maka terhadap norma yang terdapat dalam
Perpu tersebut, MK dapat menguji apakah
bertentangan secara materiil dengan UUD
1945. Dengan demikian, sebagai pengawal dan
penafsir UUD 1945 MK berwenang untuk
menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum
adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR,
dan setelah adanya persetujuan DPR karena
Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.
Dalam pemahaman kita, dengan
melihat konstruksi yang digambarkan dalam
konstitusi dan diterima secara universal,
terutama di negara-negara yang telah
mengadopsi lembaga MK dalam sistem
ketatanegaraan mereka, MK mempunyai
fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi,
agar dilaksanakan dan dihormati baik
hukum, atau ada Undang-Undang tetapi
tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat
diatasi dengan cara membuat UndangUndang secara prosedur biasa karena akan
memerlukan waktu yang cukup lama
sedangkan keadaan yang mendesak
tersebut
perlu
kepastian
untuk
diselesaikan.
Bahwa terhadap tiga syarat di atas
adalah syarat adanya “kegentingan yang
memaksa” sebagaimana dimaksud oleh Pasal
22 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian
pengertian kegentingan yang memaksa tidak
dimaknai sebatas hanya adanya keadaan
bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12
UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan
bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12
UUD 1945 dapat menyebabkan proses
pembentukan Undang-Undang secara biasa
atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun
keadaan bahaya bukanlah satu-satunya
keadaan yang menyebabkan timbulnya
kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pasal 22 ayat
(1) UUD 1945 menyatakan. ”Dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang”. Dari rumusan
kalimat tersebut jelas bahwa peraturan
pemerintah yang dimaksud pada pasal
tersebut adalah sebagai pengganti UndangUndang, yang artinya seharusnya materi
tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang
tetapi karena kegentingan yang memaksa,
UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden
untuk
menetapkan
Perpu
dan
tidak
memberikan hak kepada DPR untuk membuat
peraturan sebagai pengganti Undang-Undang.
Apabila
pembuatan
peraturan
tersebut
diserahkan kepada DPR maka proses di DPR
memerlukan waktu yang cukup lama karena
DPR
sebagai
lembaga
perwakilan,
pengambilan putusannya ada di tangan
anggota, yang artinya untuk memutuskan
sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR
sehingga kalau harus menunggu keputusan
DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin
tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan
disebutnya ”Presiden berhak” terkesan bahwa
pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
17
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
“genting dan memaksa” itulah UUD 1945
melalui Pasal 22 menyatakan bahwa Perpu itu
harus mendapat persetujuan dari DPR pada
masa sidang berikutnya. Apabila DPR tidak
menyetujuinya maka Perpu itu harus dicabut
atau
dibatalkan
tetapi
apabila
DPR
menyetujuinya maka Perpu itu ditetapkan
menjadi Undang-Undang. Jadi kewenangan
MK untuk menguji Perpu yang memang
bermaterikan Undang-Undang. Jika DPR tidak
menyetujui maka Perpu itu dicabut tetapi jika
DPR menyetujui maka Perpu itu ditetapkan
menjadi Undang-Undang dan setelah menjadi
Undang-Undang inilah MK juga dapat
melakukan
pengujian
konstitusionalitas
terhadap Undang-Undang tersebut. Kesamaan
level dan isi antara Undang-Undang dan Perpu
menjadi salah satu pertimbangan MK
berwenang menguji konstitusionalitas Perpu.
Selain itu, MK sebagai pengawal dan penafsir
konstitusi
mempunyai
fungsi
untuk
melindungi setiap individu warga negara dari
penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana
telah diuraikan di atas, dalam sistem
constitutional review itu tercakup dua tugas
pokok yang meliputi, menjamin berfungsinya
sistem demokrasi dalam hubungan peran atau
interpaly antara cabang kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Constitutional review
dimaksudkan untuk mencegah dominasi
kekuasaan
dan/atau
penyalahgunaan
kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan,
serta kemudian untuk melindungi setiap
individu warga negara dari penyalahgunaan
kekuasaan oleh lembaga negara yang
merugikan hak-hak fundamental mereka yang
dijamin dalam konstitusi.
penyelenggara kekuasaan negara maupun
warga negara. Mahkamah Konstitusi juga
menjadi penafsir akhir konstitusi. Di beberapa
negara bahkan dikatakan bahwa MK juga
menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak
dimasukkannya hak-hak asasi manusia dalam
UUD 1945, fungsi pelindung (protector)
konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi
manusia (fundamental rights) juga benar adanya
(Siahaan, 2011). Dalam Penjelasan UndangUndang MK, ditegaskan bahwa:
“… salah satu substansi penting perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara
yang berfungsi menangani perkara tertentu di
bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga
konstitusi
agar
dilaksanakan
secara
bertanggung jawab sesuai dengan kehendak
rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan
Mahkamah
Konstitusi
sekaligus
untuk
menjaga
terselenggaranya
pemerintahan
negara yang stabil, dan juga merupakan
koreksi terhadap pengalaman kehidupan
ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan
tafsir ganda terhadap konstitusi.”
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa
pembentukan Perpu ada di tangan Presiden
yang artinya materi muatannya tergantung
kepada penilaian subjektif Presiden, namun
demikian tidak berarti bahwa secara absolut
tergantung
kepada
penilaian
subjektif
Presiden, karena penilaian subjektif Presiden
tersebut harus didasarkan kepada keadaan
yang objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagai
parameter
adanya
“kegentingan
yang
memaksa”. Untuk mengurangi subjektifitas
Presiden dalam penyusunan dan pembentukan
terhadap materi muatan Perpu, perlu adanya
forum
hukum
(adjudication)
untuk
mengevaluasi atau mengoreksi materi muatan
Perpu yang bertentangan dengan UUD 1945.
Daftar Pustaka
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
---------, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Mahkamah Konstitusi.
Kesimpulan
Sebagaimana telah diuraikan di atas
bahwa materi muatan sebuah Perpu adalah
sama dengan materi muatan Undang-Undang.
Artinya isi Perpu itu sebenarnya adalah
Undang-Undang
yang
dibuat
dalam
kegentingan yang memaksa yang alasanalasannya merupakan hak subjektif Presiden.
Tetapi justru karena dibuat dalam keadaan
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
---------, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.
18
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
---------, Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 2,
Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
---------, Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Hans Kelsen, General Theory of Law and State,
Translated by: Anders Wedberg, New
York: Russell & Russell, 1961.
Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara Nomor XX/MPRS/1966
tentang
Memorandum
DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib Hukum
Republik Indonesia dan Tata Urutan
Peraturan
Perundangan
Republik
Indonesia;
Jimly
---------, Model-Model Pengujian Konstitusional di
Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta,
2012.
---------, Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang
tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan
Peraturan
Perundangundangan.
Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014
Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal,
Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta,
2005.
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan,
Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
19
Fly UP