...

perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG
PEMETAAN WILAYAH CALON DAERAH OTONOM BARU
KABUPATEN BINTAN KEPULAUAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR
NOMOR
:
:
118/BPPD-INFRA/06
B-01.1/PPKS/PU09/2014
Pada hari ini SENIN tanggal SATU bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU EMPAT BELAS,
yang bertanda tangan di bawah ini:
Mohd. Setioso
:
Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Bintan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Bintan, berkedudukan di Jalan
Jenderal Ahmad Yani Km 5, Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
F. Wahyutomo
:
Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan
Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Informasi Geospasial, di Jalan Raya Jakarta Bogor KM.46 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
Halaman 1 dan 8
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5214. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun
2014;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan
Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2013 Nomor 11); dan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 43).
dan memperhatikan:
1. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Bintan Nomor 050/BPPD-INFRA/122 tanggal 28 April
2014 tentang Fasilitasi dan Kerjasama Pengadaan Peta Pemekaran Kabupaten Bintan;
2. Surat Sekretaris Utama BIG Nomor B-26.4/SESMA/PL/05/2014 tanggal 26 Mei 2014
tentang Fasilitasi dan Kerjasama Pengadaan Peta Pemekaran Kabupaten Bintan.
bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pekerjaan Pemetaan Wilayah Calon
Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bintan Kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau dengan
ketentuan sebagai berikut:
Halaman 2 dari 8
PASAL1
MAKSUD
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan Pemetaan
Wilayah Galon DOB Kabupaten Bintan Kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan
kompetensi dan kewenangan PARA PIHAK.
PASAL 2
OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA
Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peta Galon DOB Kabupaten Bintan Kepulauan,
Provinsi Kepulauan Riau.
PASAL 3
RUANG LINGKUP
PARA PIHAK akan menjalin kerja sama yang efektif dan efisien dalam bidang Pemetaan
Wilayah Galon DOB Kabupaten Bintan Kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau dalam batas
kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki pada bidang pekerjaan sebagai berikut:
a. Persiapan.
1) Pengumpulan Data;
2) Review Data; dan
3) Kompilasi Data.
b. Pembuatan peta cetakan dan softcopy.
1) Peta Galon DOB Kabupaten Bintan Kepulauan;
2) Peta Kabupaten Bintan sebelum pemekaran; dan
3) Peta Kabupaten Bintan setelah pemekaran.
c. Laporan Akhir.
PASAL 4
PENGATURAN TEKNIS
Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK membuat
program atau rencana tindak sebagai satu kesatuan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi
bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
PASAL 5
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN
(1) Perencanaan pekerjaan Pemetaan Wilayah Galon DOB Kabupaten Bintan Kepulauan,
Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh PARA PIHAK.
(2) Pengawasan pekerjaan Pemetaan Wilayah Galon DOB Kabupaten Bintan Kepulauan,
Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh PIHAK KESATU.
Halaman 3 dari 8
PASAL 6
PELAKSANAAN
(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU akan
menyerahkan Kerangka Acuan Kerja kepada PIHAK KEDUA.
(3) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menggunakan data-data
dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 7
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
Pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK
KESATU dalam keadaan lengkap dan baik yang disertai dengan penyerahan pekerjaan
yang dinyatakan dalam berita acara serah terima selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.
PASAL 8
PEMBIAYAAN
(1) PARA PIHAK secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui harga pekerjaan
Pemetaan Wilayah Galon DOB Kabupaten Bintan Kepulauan, sebesar Rp 203.000.000,(Dua ratus tiga juta rupiah), dengan masing-masing rincian penggunaan sebagai
berikut:
1) Persiapan;
2) Pembuatan Peta Cetak dan Softcopy; dan
3) Laporan Akhir.
(2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Perubahan Tahun 2014.
(3) Jumlah biaya pekerjaan tersebut diatas sudah termasuk segala biaya pengeluaran Pajak
dan biaya lain yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
(1) PIHAK KESATU berhak :
a. Menetapkan Kerangka Acuan Kerja yang diusulkan PIHAK KEDUA;
b. Menetapkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Kerja atas seluruh kegiatan dalam
pelaksanaan pekerjaan yang merupakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama
ini yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
Halaman 4 dari 8
c. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan sebaikbaiknya dalam bentuk peta dan Laporan Akhir Pemetaan Wilayah Galon DOB
Kabupaten Bintan Kepulauan sebagaimana pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan
dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban :
a. Memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan
pelaksanaan pekerjaan ini; dan
b. Melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini dengan besaran dan tata
cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setelah adanya surat
permintaan dari PIHAK KEDUA.
PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA berhak :
a. Memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban untuk
melaksanakan pekerjaan; dan
b. Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dan dengan besaran dan tata
cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
a. Membuat Kerangka Acuan Kerja untuk mendapatkan penetapan dari PIHAK
KESATU;
b. Mengajukan usulan penawaran harga atas seluruh pelaksanaan pekerjaan;
c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian ini;
d. Melaksanakan pekerjaan secara profesional;
e. Menyerahkan daftar nama-nama pejabat, pegawai atau tenaga kerja yang
melaksanakan pekerjaan; dan
f. Menyerahkan hasil pekerjaan berupa softcopy dan hardcopy.
PASAL11
CARA PEMBAYARAN
(1) Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening PNBP BIG di Bank BNI 46
Cabang Bogor Nomor 0003889370 atas nama Bendahara Penerimaan Satker
Sekretariat Utama BIG.
(2) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada
PIHAK KEDUA dengan cara 1 (satu) kali pembayaran sebesar Rp 205.000.000,- (Dua
ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan dilaksanakan paling lambar 14 (empat belas)
hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
Halaman 5 dari 8
PASAL 12
SANKSI DAN DEN DA
(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini, maka
PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari
harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap hari
keterlambatan.
(2) Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian kerja sama ini, dikenakan maksimum
denda kumulatif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 8 ayat (1).
(3) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai atau bertentangan
dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mengakibatkan kerugian PIHAK KESATU , maka
PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian tersebut, berupa pengembalian biaya
yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 13
FORCE MAJEURE
(1) Yang dimaksud force majeure (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini
adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat
mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK yaitu:
a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai dan banjir);
b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan,
kebakaran; dan
c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.
(2) Apabila terjadi force majeure maka:
a. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU atau sebaliknya bahwa
telah terjadi keadaan memaksa;
b. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya
bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK
KESATU tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka
PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK KESATU
untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya
pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa
tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU
dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut;
e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan
memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK KESATU; dan
f. Pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan perhitungan
setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajibannya.
Halaman 6 dari 8
PASAL14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum Jangka Waktu
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, berdasarkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja
b.
c.
d.
e.
Sama ini;
Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani
Perjanjian Kerja Sama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya;
Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan pekerjaan yang selama
ini telah dilaksanakan;
Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau
tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/ peringatan
minimal 14 (empat belas) hari kalender; dan
Pengakhiran berlaku efektif dari salah satu pihak secara seketika 7 (tujuh) hari terhitung
dari tanggal teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1d.
PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1)Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara
musyawarah.
(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan
diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang
dibentuk dan diangkat oleh PARA PIHAK dan terdiri dari 3 (tiga) orang antara lain:
a. Seseorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota;
b. Seseorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota; dan
c. Seorang diluar PARA PIHAK yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh PARA
PIHAK.
(3) Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat PARA PIHAK dan biaya penyelesaian
perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
(4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh salah
satu pihak atau PARA PIHAK, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan
Negeri Batam.
PASAL16
LAIN-LAIN
(1) Informasi geospasial yang dihasilkan dari kerjasama ini diselenggarakan sesuai kaidah
teknis yang berlaku.
Halaman 7 dari 8
(2) Dalam hal Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan
untuk keperluan pemekaran wilayah, pembentukan DOB, atau hal-hal lain yang
mengikat secara hukum, maka informasi geospasial tersebut tidak mengikat kedudukan
PIHAK KEDUA di dalam forum eksekutif dan/atau legislatif terkait pemekaran wilayah
atau pembentukan DOB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL17
TRANSPARANSI
Kerja sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama,
keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PASAL18
PERUBAHAN
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau
perubahan-'perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut
dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
PASAL 19
PENUTUP
Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada
hubungannya dengan pekerjaan ini.
-,xxPIHAK KESATU
3^
Halaman 8 dari 8
Fly UP