...

- IDR IAIN Antasari Banjarmasin

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

- IDR IAIN Antasari Banjarmasin
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama sempurna dan satu-satunya yang diridai Allah,
sempurna dalam artian bahwa ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.
Sebagaimana yang diterangkan Muhammad Ali As-S}a>bu>ni dalam kitab
S}afwa>tut Tafa>si>r, bahwa yang dimaksud pada surah al-Maidah ayat 5
tentang kesempurnaan agama adalah kesempurnaan syari’at, 1 yaitu segala
sesuatu yang bersumber dari Allah sebagai Sya>ri’, yang di dalamnya tercakup
hablum minalla>h dan hablum minanna>s.
Salah satu bentuk konkrit dari hablum minanna>s adalah transaksi
ekonomi, baik berupa akad al-bai’, ija>rah, qard, mud}a>rabah, mura>bahah,
dan sebagainya.
Hubungan perekonomian merupakan suatu fitrah dan kecenderungan
alami manusia sebagai makhluk yang memiliki fisik yang terbatas sehingga
membuatnya tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmaniyahnya
seorang diri, oleh karena itu ia membutuhkan orang lain melalui berbagai
macam transaksi muamalah untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut.
Namun tentu saja hubungan perekonomian ini harus diatur sedemikian rupa
1
Muhammad Ali As-S}a>bu>ni, S}afwa>tut Tafa>si>r, Juz I, (Beirut: Da>r A l-Fikr, 2001),
hal 302.
1
2
agar manusia terhindar dari transaksi ribawi ataupun garar yang diharamkan.
Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:
...‫الربَا‬
ِّ ‫َح َّل اللَّوُ الْبَ ْي َع َو َحَّرَم‬
َ ‫>>> َوأ‬...
Artinya :“…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”.
Demi mewujudkan tujuan tersebut, disyariatkanlah berbagai akad
muamalah dengan berbagai rukun dan syaratnya, sesuai dengan pemahaman
para ulama dari nash al-Qur’an dan hadis yang tersedia. Secara umum, hukum
muamalah diantaranya meliputi permasalahan tentang siapa saja yang boleh
melakukan transaksi, benda apa saja yang halal untuk ditransaksikan,
bagaimana bentuk pembuktian kesepakatan antara kedua belah pihak, dan lain
sebagainya. 2
Salah satu akad yang paling umum dipraktekkan oleh umat Islam adalah
akad jual-beli, dimana dari aspek bahasa ia diartikan sebagai proses penukaran
suatu barang dengan barang lainnya. Dalam jual beli tersebut disyaratkan
beberapa hal bagi para pihak yang melakukan transaksi, barang yang menjadi
objek jual-beli haruslah merupakan barang yang halal dan bermanfaat, serta
diwajibkan ada isyarat ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan dari kedua
belah pihak. Melalui hukum- hukum yang terdapat pada akad dasar ini,
dikembangkanlah oleh para ulama berbagai akad lain seperti jual beli salam dan
lain- lain.
2
Rach mat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 45.
3
Sementara itu, sistem ekonomi modern pun juga turut tumbuh seiring
berkembangnya zaman, sehingga bermunculanlah berbagai varian dalam
transaksi perekonomian, yang mana perkembangan tersebut kadang-kadang
memiliki unsur-unsur yang sedikit berbeda dengan akad-akad yang dikenal
dalam hukum Islam. Salah satunya adalah klausa Force Majeure yang biasa
terdapat dalam kontrak bisnis maupun akad perbankan Syariah.
Force Majeure (overmacht) atau yang sering diterjemahkan sebagai
“keadaan memaksa” merupakan keadaan terpaksa yang menyebabkan seseorang
tidak wajib melakukan perbuatan yang wajib dilakukan dalam keadaan yang
normal. 3 Keadaan ini membuat seorang debitur terhalang untuk melaksanakan
prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat
dibuatnya
kontrak,
keadaan
atau
peristiwa
tersebut
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan kepada debitur karena ia tidak dapat dikatakan lalai
ataupun melakukan wanprestasi. 4
Dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata disebutkan:5
Pasal 1244
Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya,
rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak
pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang
3
Ibnu Sina Chandranegara, Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional
Antar-Lembaga Negara, dalam Jurnal Yudisial Vo l. V No. 1, April 2012, hal 12.
4
5
Michael R. Purba, Kamus Hukum, (Jakarta: Widyatamma, 2009), hal 308.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terj. Soesilo dan Pramuji R., (Rhedbook Publisher,
2008), hal 286.
4
tak terduga, pun tak dapat dipertanggungkan kepadanya, kesemuanya itu pun
jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.
Pasal 1245
Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila dikarenakan
keadaan memaksa atau karena suatu kejadian tak disengaja si berhutang
berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau
dikarenakan hal- hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.
Dari rumusan-rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut di atas
dapat dilihat bahwa keadaan memaksa menurut KUH Perdata dapat
dikategorikan sebagai berikut:
1.
Force Majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga
Dalam hal ini, menurut pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga
(pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan
dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori
wanprestasi kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori Force
Majeure, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika
debitur beriktikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat
dimintakan tanggung jawabnya.
2.
Force Majeure karena keadaan memaksa
Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan Force
Majeure sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak
dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut
disebabkan oleh keadaan memaksa.
5
3.
Force Majeure karena perbuatan tersebut dilarang
Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur
ternyata dilarang (oleh perundang- undangan yang berlaku), maka kepada
debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (pasal 1245
KUH Perdata).
Sementara itu, dalam hukum Islam, termasuk dalam fatwa DSN-MUI
sekalipun, masih belum ada aturan fiqih yang spesifik mengatur menge nai
Force Majeure sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum perdata. Namun
terdapat sebuah ketentuan fiqih yang hampir menyerupai Force Majeure
tersebut dalam pembahasan mengenai jual-beli salam berupa buah-buahan atau
hasil pertanian, yaitu al-Jawa>’ih.
Jual-beli salam menurut Imam Syafi’i dan Hambali adalah suatu akad
yang disifatkan dalam tanggungan yang ditangguhkan dengan menentukan
harga lebih dahulu. Sedangkan Imam Malik mendefinisikan jual-beli yang
mendahulukan harga dan menangguhkan barangnya. 6 Artinya, bahwa yang
diberlakukan adalah transaksi jual-beli barang tertentu antara pihak penjual dan
pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati,
6
598.
Wahbah Zuhaily, Fiqhul Isla>m wa Adillatuhu Juz 4, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1985), hal
6
dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara
penyerahan uang dibayarkan dimuka (secara tunai). 7
Misalnya seseorang berkeinginan untuk membeli komoditi tertentu seperti
makanan ataupun hewan yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Sang
pembeli tersebut membayar harganya terlebih dahulu dan menunggu waktu
yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah
tiba, maka penjual pun menyerahkan barang kepada pembeli. 8
Dalam hal apabila komoditas yang ditransaksikan berupa buah ataupun
hasil pertanian lainnya, apabila buah dan hasil pertanian terseb ut sudah terlihat
matangnya maka sudah boleh diperjual-belikan dengan sistem salam, dimana
pembeli membayar terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan penjual setelah
ia menjadi matang sempurna. Di kalangan petani, jual-beli dengan sistem ini
disebut dengan istilah jual-beli tebasan.
Jual-beli tebasan diperbolehkan berdasarkan hadis berikut:
ِ
‫ َع ْن‬،‫اح‬
ٍ َ‫ َع ْن َعطَ ِاء بْ ِن أَِِب َرب‬،‫ َح َّدثَِِن َخالِ ُد بْ ُن يَ ِز َيد‬،‫ث‬
ُ ‫ َح َّدثَِِن اللَّْي‬،‫ف‬
َ ‫وس‬
ُ ُ‫َحدَّثَنَا َع ْب ُد اللَّو بْ ُن ي‬
ِ ِ ِ
‫صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َع ْن بَْي ِع الث َِّما ِر َح ََّّت يَْب ُد َو‬
ُّ ِ‫ نَ َهى الن‬،‫َجابِ ِر بْ ِن َع ْبد اللَّو َرض َي اللَّوُ َعْن ُه َما‬
َ ‫َِّب‬
‫صالَ ُح َها‬
َ
7
Muh. Fudhail Rah man, Bai’ Salam dalam Transaksi Muamalat, dalam Jurnal al-Risalah Vo l.
13 No. 1, Mei 2013, hal 38.
8
Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim, (Kairo: Dar El-Hadith, 2004), hal 304.
7
Artinya :“Nabi Muhammad
matangnya.”.9
melarang
menjual buah
hingga
tampak
Apabila pada masa pematangan tersebut terjadi bencana (ja>’ihah) di luar
kekuasaan kedua belah pihak sehingga buah ataupun hasil pertanian yang
diperjualbelikan menjadi rusak sebagian ataupun keseluruhan, maka kerugian
akan ditanggung oleh penjual. 10 Ketentuan tentang al-Jawa>’ih ini didasarkan
kepada hadis yang berbunyi:
ِ
ٍ ‫َخبَ رنَا ابْن وْى‬
،ِ‫َخبَ َرهُ َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َع ْب ِد اهلل‬
ُّ ‫ أ ََّن أَبَا‬،‫ َع ِن ابْ ِن ُج َريْ ٍج‬،‫ب‬
ْ ‫ أ‬،‫الزبَ ِْْي‬
َ ُ َ ْ ‫ أ‬،‫َح َدثَِِن أَبُو الطَّاى ِر‬
ِ َ ‫أ ََّن رس‬
،‫وحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َعبَّ ٍاد‬
َ َ‫صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ق‬
َ ‫ت ِم ْن أ َِخ‬
َ ‫ «إِ ْن بِ ْع‬:‫ال‬
َ ‫ول اهلل‬
َُ
َ ‫ ح‬،»‫يك ََثًَرا‬
‫ول‬
ُ ‫ يَ ُق‬،ِ‫ أَنَّوُ ََِس َع َجابَِر بْ َن َع ْب ِد اهلل‬،‫الزبَ ِْْي‬
ُ ‫ال َر ُس‬
َ َ‫ ق‬:‫ول‬
ُّ ‫ َع ْن أَِِب‬،‫ َع ِن ابْ ِن ُج َريْ ٍج‬،‫ض ْم َرَة‬
َ ‫َحدَّثَنَا أَبُو‬
ِ
ِ
ِ
َ ‫ت ِم ْن أ َِخ‬
َ َ‫ فَ َال ََِي ُّل ل‬،ٌ‫َصابَْتوُ َجائِ َحة‬
َ ‫ «لَْو بِ ْع‬:‫صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم‬
ُ‫ك أَ ْن تَأْ ُخ َذ م ْنو‬
َ ‫ فَأ‬،‫يك ََثًَرا‬
َ ‫اهلل‬
»‫يك بِغَ ِْْي َح ٍّق؟‬
َ ‫ ِِبَ تَأْ ُخ ُذ َم‬،‫َش ْيئًا‬
َ ‫ال أ َِخ‬
Artinya :“ Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena
bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya.
Dengan (imbalan) apa engkau mengambil harta saudaramu dengan
tanpa hak?” 11
Ketentuan tentang al-Jawa>’ih inilah yang merupakan bagian dari hukum
Islam yang paling mendekati dengan ketentuan mengenai Force Majeure
sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum perdata.
Berdasarkan teori tentang Force Majeure dan al-Jawa>’ih tersebut, maka
dapat terlihat kontradiksi diantara keduanya. Yaitu bahwa dalam al-Jawa>’ih,
9
Bu kha>ri, S}ah}i>h} Bukha>ri, Juz II, (Boulaq: Al-Mat}ba’ah A l-Kubra> A l-A mi>riyyah,
1312 H), hal 127.
1190.
10
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 3, (Kairo : Da>r al-Fath, 1999), hal 109.
11
Ima>m Muslim Ibn al-H}ajja>j, S}ah}i>h} Muslim, Ju z III, (Beirut : Da>r al-Fikr, 2008), hal
8
penjual selaku debitur lah yang bertanggung jawab, kewajiban pembeli
hanyalah membayar harga yang telah dikurangi dari akad awal sesuai dengan
kerusakan yang terjadi pada objek akibat bencana tersebut. 12 Sedangkan dalam
Force Majeure, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1244 dan 1245 KUH
Perdata, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan tidak dapat
dianggap wanprestasi. Kewajiban debitur untuk menunaikan prestasi telah
gugur sehingga kreditur tidak berhak lagi menuntutnya. 13 Namun dalam
prakteknya, bank cenderung untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari
Force Majeure tersebut melalui keputusan kedua belah pihak.
Klausul mengenai Force Maejeure itu sendiri memang seringkali
dicantumkan dalam kontrak bisnis maupun akad perbankan syariah. Salah satu
contoh klausul tersebut misalnya dalam form akad Mura>bah}ah milik Bank
Muamalat. Dalam pasal 22 akad tersebut disebutkan:
Pasal 22
FORCE MAJEURE
1.
2.
12
13
Keadaan Kahar (Force Majeure) yaitu peristiwa-peristiwa yang
disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan,
epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau
sebab lain diluar kekuasaan NASABAH dan BANK.
Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka Pihak yang
terkena akibat langsung dari Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut
wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti
dari Kepolisian/Instansi yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 327
Rah mat S.S. Soemad ipradja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, (Jakarta:
National Legal Reform Program, 2010), 51
9
3.
4.
peristiwa Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut dalam waktu
selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja terhitung sejak tanggal
Keadaan Kahar (Force Majeure) ditetapkan.
Keterlambatan atau kelalaian Para Pihak untuk memberitahukan adanya
Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut mengakibatkan tidak diakuinya
peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure) oleh Pihak lain
Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan
Kahar (Force Majeure) akan diselesaikan oleh NASABAH dan BANK
secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hakhak BANK sebagaimana diatur dalam Akad ini.
Mura>bah}ah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank
membeli barang dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah
dengan keuntungan
yang disepakati.
Mura>bah}ah
diterapkan
untuk
pembiayaan investasi, konsumtif, dan produktif.
Eksistensi klausul Force Majeure dalam akad Mura>bah}ah ini menjadi
sangat dibutuhkan sebab ia akan menjadi dasar bagi kedua belah pihak apabila
terjadi hal yang tidak diinginkan, tentang siapa atau bagaimana teknis
penanggungan kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa tersebut.
Misalnya dalam akad ijarah, A menyewa sebuah rumah sederhana kepada
B selama dua tahun. Ternyata pada bulan kesembilan rumah tersebut
diruntuhkan oleh bencana longsor yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya
sehingga rumah tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Maka dalam hal ini
siapakah yang menanggung kerugian, apakah B selaku pemilik rumah ataukah
A sebagai pihak yang menyewa rumah tersebut? Tanpa adanya kepastian
mengenai hal ini, besar kemungkinan terjadinya perselisihan bahkan
10
pertengkaran antara kedua belah pihak. Namun dengan adanya perjanjian Force
Majeure, perselisihan tersebut dapat dihindarkan.
Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam
lagi tentang Force Majeure dalam pandangan Islam, serta praktek penerapannya
dalam akad perbankan syariah. Untuk itu penulis mengambil judul Analisis
Hukum Kontrak Syariah Terhadap Klausul Force Majeure dalam Akad
Mura>bah}ah.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar penelitian ini
lebih terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1.
Bagaimana konsep hukum Islam terhadap peraturan Force Majeure dalam
hukum perdata?
2.
Bagaimana penerapan Force Majeure tersebut dalam klausul akad
Mura>bah}ah pada perbankan Syariah?
3.
Adakah kajian khusus mengenai peraturan Force Majeure tersebut dalam
hukum ekonomi Syariah melalui Fatwa MUI atau Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah?
11
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1.
Untuk menganalisis bagaimana konsep Force Majeure ditinjau dari
perspektif hukum Islam.
2.
Untuk mendeskripsikan penerapan Force Majeure tersebut dalam klausul
akad Mura>bah}ah pada perbankan Syariah.
3.
Untuk menelusuri fatwa- fatwa yang diterbitkan oleh MUI dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah agar diketahu apakah telah ada kajian khusus
tentang Force Majeure.
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:
1.
Secara Teoritis
Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna
untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk
menambah
wawasan
masyarakat,
akademisi,
organisasi
masyarakat
mengenai badan hukum khususnya terhadap praktek penerapan Force
Majeure tersebut dalam klausul akad Mura>bah}ah pada perbankan
Syariah.
12
2.
Aspek Praktis
Dari segi praktis, untuk dijadikan pemahaman bagi para kaum muslimin
khususnya yang ingin melibatkan diri dalam transaksi yang berhubungan
langsung dengan akad-akad berisi klausul tentang Force Majeure, baik yang
bersifat lembaga keuangan bank ataupun non-bank.
E. Definisi Operasional
Pada tesis ini penulis menggunakan judul Tinjauan Hukum Kontrak
Syariah Terhadap Klausul Force Majeure dalam Akad Mura>bah}ah.
Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel
penelitian. Penulis menggunakan beberapa suku kata yang perlu dijelaskan agar
dapat
dimengerti,
untuk
menghindari
kesalahpahaman
dalam
menginterpretasikan judul penelitian ini, dan dapat dijadikan acuan dalam
menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan
dijelaskan pengertian dari variabel- variabel tersebut:
Hukum Kontrak Syariah
:Merupakan peraturan dan ketentuan yang
berkenaan dengan perjanjian atau akad yang dirumuskan
berdasarkan al-Qur’an dan Hadis maupun nilai- nilai yang
terdapat di dalamnya. 14 Hukum kontrak Syariah yang
14
Soesilo Prajogo, Kamus Hukum, (Jakarta: Wacana Intelektual, Cet. 1, 2007), hal 200.
13
difokuskan dalam tesis ini yaitu mengenai teori keadaan yang
memberatkan dan teori taysi>r (kemudahan).
Klausul
: Klausul adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
sebuah perjanjian. 15 Perjanjian tersebut haruslah berbentuk
kontrak atau akad Syariah yang dituangkan dalam tulisan,
atau biasa disebut dengan istilah perjanjian tertulis. 16
Force Majeure
:Disebut
juga
dengan
overmacht
atau
keadaan
memaksa., yaitu suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan
seorang debitor terhalang memberikan atau berbuat sesuatu
yang dibebankan kepadanya, atau ia melakukan sesuatu yang
dilarang kepadanya, namun debitor tersebut tidak mengganti
rugi, biaya, maupun bunga, 17 karena ia tidak dapat dikatakan
lalai ataupun melakukan wanprestasi.
Mura>bah}ah
: Penjualan suatu barang yang disertai dengan penegasan
harga
belinya
kepada
pembeli,
kemudian
pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.18
Akad ini salah satu akad yang dipakai bank syariah dalam
fungsinya sebagai penyalur dana .
15
Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001),
hal 341.
16
I.G. Rai W idjaya, Merancang Suatu Kontrak , (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hal 3.
17
Michael R. Purba, Kamus Hukum, hal 147.
18
Fatwa DSN-M UI No : 04/ DSN-M UI/IV/2000
14
Berdasarkan penjelasan definisi operasional tersebut, maka dapat dipahami
bahwa tesis ini membahas mengenai klausula
Force Majeure dalam
Mura>bah}ah ditinjau dari hukum kontrak Syariah.
F.
Metode Penelitian
Penelitian merupakan rangkaian proses pengumpulan yang sistematis
serta analisis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan tertentu.
Sedangkan, metode penelitian (seringkali disebut metodologi) adalah cara atau
strategi menyeluruh
untuk
menemukan atau
memperoleh data
yang
diperlukan. 19
Sesuai dengan masalah yang ditemukan, penelitian ini tergolong dalam
kategori penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode kualitatif
sebagai pendekatannya. Penelitian hukum normatif adalah bagian dari
penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen hukum berupa peraturan
perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para
sarjana. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif menurut
Bodgan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat
diminati. 20
19
Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal 9.
20
Lexy J, Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal 4.
15
Baik jenis maupun pendekatan yang digunakan tersebut sangat relevan
dengan judul penelitian ini, dimana data didapatkan langsung dari lapangan dan
diuji kualitasnya menggunakan teori yang umum.
G.
Bahan Hukum
Untuk menjaga kualitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam
skripsi ini, maka sumber primer lebih diutamakan. Sumber data primer menurut
Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data. 21 Sedangkan sumber data sekunder yang merupakan sumber
data pendukung adalah apa yang telah tersusun dalam bentuk dokumen dan
dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan
penelitian. 22
Sumber primer dalam penelitian ini adalah form akad baku Mura>bah}ah
dari Bank Syariah, sebagai lembaga keuangan yang memiliki kepentingan
untuk mengeluarkan produk-produk keuangan berbasis Syariah termasuk akad
Mura>bah}ah. Selain itu, dikaji pula beberapa sumber hukum positif lainnya
yang diantaranya yaitu sebagai berikut:
85.
1.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
21
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. A lfabeta, 2009), hal 62.
22
Su madi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998), hal
16
3.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Sedangkan untuk sumber sekunder dalam penelitian ini diantaranya
adalah wawancara dengan beberapa karyawan di bank syariah selaku praktisi
dari akad-akad syariah. Selain itu, sumber sekunder tersebut juga mencakup
buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian
ini, antara lain:
a.
Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, karya Rahmat S.S.
Soemadipradja.
H.
b.
Merancang Suatu Kontrak, karya Rai Widjaya.
c.
Hukum Bisnis, karya Sudaryat.
d.
Pengantar Hukum Bisnis, karya Jamal Wiwoho.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
filsafat hukum Islam, yaitu diwujudkan melalui teori Maqa>sid Syari>’ah.
Sebagaimana yang dicetuskan oleh Imam Syatibi. Analisis tersebut kemudian
diperkuat dengan asas hukum berupa kaidah fikih. Tujuan dari metode ini
adalah menemukan nilai- nilai dari suatu fakta untuk kemudian diruntutkan
secara sistematis, faktual dan akurat sehingga ditemukan persinggungan dengan
asas-asas yang telah mapan.
17
I.
Kajian Pustaka
Untuk mengetahui originalitas penelitian, maka dala m kajian pustaka ini
akan diuraikan beberapa penelitian yang pembahasannya cukup serupa dengan
objek yang akan diteliti. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini
merupakan penelitian murni, dan jauh dari plagiasi.
Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:
1.
Analisis Klasula Force Majeure dalam Suatu Perjanjian (Studi Terhadap
Putusan Mahkamah Agung No. 587 PK/Pdt/2010). Tesis tersebut disusun
oleh Jeffry di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012.
Isinya menekankan tentang pentingnya mencantumkan klausula Force
Majeure dalam suatu perjanjian, bagaimana suatu keadaan memaksa yang
memenuhi konsep hukum perdata di Indonesia dan bagaimana penerapan
klausula Force Majeure oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
putusan No.587/PK/Pdt/2010.
2.
Analisis Yuridis Tentang Berlakunya Force Majeure Terhadap Wanprestasi
dalam Kontrak Leasing yang disusun oleh Masnur Sidauruk pada tahun
2011 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi tersebut
berfokus pada pelaksanaan kontrak leasing yang dalam prakteknya sering
terjadinya wanprestasi baik yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian
lesse maupun yang terjadi di luar kehendak lesse. Jika wanprestasi tersebut
diakibatkan peristiwa yang di luar kekuasaan lesse, maka ia seharusnya
18
dikategorikan dalam sebagai keadaan memaksa atau Force Majeure, namun
rupanya keadaan memaksa itupun menjadi tidak dianggap akibat ketiadaan
klausul Force Majeure dalam kontrak.
3.
Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Force Majeure Dalam Energy Sales
Contract Antara PLN, PERTAMINA Dan PT XYZ oleh Adrita pada tahun
2011 di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tesis ini menyoroti
kemungkinan pelaksanaan klausula Force Majeure serta bentuk perlindungan
hukum yang terdapat dalam kontrak jual beli listrik antara PLN, Pertamina,
dan PT XYZ tersebut.
Selain dua penelitian di atas, sebenarnya masih banyak lagi tesis maupun
skripsi yang membahas mengenai Force Majeure, namun fokus penelitiannya
hanya terbatas mengenai kajian perdata. Sementara penelitian tentang Force
Majeure dalam ruang lingkup hukum Islam masih belum ada.
Adapun penelitian tentang akad IMBT juga dapat ditemukan dengan mudah.
Diantaranya yaitu: Penerapan Sistem Jual Beli Mura>bah}ah pada Bank
Syariah (Studi terhadap Pembiayaan Rumah/Properti pada Bank Negara
Indonesia Syariah Cabang Medan) karya Ridha Kurniawan Adnans di
Universitas Sumatera Utara. Tesis tersebut berkeinginan untuk memberikan
gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara praktek pembiayaan melalui
bank konvensional dan praktek pembiayaan melalui bank syariah. Sebab menurut
penulis tesis tersebut banyak pihak yang beranggapan bahwa bank syariah
19
hanyalah bank konvensional yang memakai stempel syariah semata, tanpa ada
perbedaan prinsipil antara keduanya.
Penelitian di atas membahas produk akad Mura>bah}ah dalam beberapa
sisi, sedangkan penelitian ini meneliti sisi yang lain dalam akad tersebut yaitu
tentang klausul Force Majeure.
Dengan demikian dapat dipastikan bahwa objek yang dibahas penulis kali ini
belum pernah diteliti sebelumnya dalam berbagai karya ilmiah lainnya. Namun
beberapa kajian di atas tentu memiliki titik singgung yang menghubungkannya
dengan penelitian ini, terutama pada bagian Force Majeure dan akad Perbankan
Syariah yang menjadi objek utama kajiannya, walaupun hal tersebut diteliti dari
sisi yang berbeda. Adapun perbedaan dengan kajian-kajian sebelumnya antara
lain:
1.
Penelitian mengkaji tentang analisis hukum kontrak Syariah terhadap klausul
Force Majeure yang terdapat dalam akad Mura>bah}ah.
2.
Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek penerapan yang
dilakukan oleh berbagai bank syariah dalam mencantumkan klausul Force
Majeure tersebut dalam akad Mura>bah}ah, dalam hal ini yang akan diteliti
adalah BNI Syariah, BPD Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Syariah
Mandiri.
20
J.
Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dalam penulisan tesis ini penulis membaginya ke
dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:
Bab pe rtama, Pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk
penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, Landasan Teori, berisi teori-teori yang bersifat umum yang
paling mendekati masalah yang diteliti, yaitu tentang Hukum Kontrak Syariah
berupa teori Masyaqqah dan teori Taysi>r yang dicontohkan dalam kasus
Jawa>’ih sebagaimana yang terdapat dalam fikih muamalah.
Bab ketiga, Data Penelitian, yaitu yang berkenaan dengan hasil temuan
mengenai Force Majeure serta prakteknya pada akad Mura>bahah.
Bab keempat, Analisis. Bab ini berisi analisis dari hasil penelitian yang
meliputi: analisis hukum kontrak Syariah terhadap klausul Force Majeure dalam
akad Mura>bahah serta praktek penerapan hal tersebut pada Perbankan Syariah
yang menjadi objek kajiannya, dan penelusuran aturan mengenai Force Majeure
dalam perundangan Islam.
21
Bab kelina, Penutup. Merupakan bab akhir dari penelitian ini yang meliputi
kesimpulan dan saran.
Fly UP