...

Peran Kelompok Intelektual Sebagai Pendorong Perubahan dalam

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

Peran Kelompok Intelektual Sebagai Pendorong Perubahan dalam
Peran Kelompok Intelektual Sebagai Pendorong Perubahan dalam Masyarakat Sosialis China1
Tonny D Effendi2
Abstract
China is one of the unique state when some states around her has changed into capitalist society, but he
still remain on the track of socialist society. In politics, he still depend on comunist system but in
economic he growth to the pseudocapitalist. One of social groups that has important in the social change
in China is intellectual group. By the Conflict Theory of Dahrendorf, we can note that this group roled as
quasygroup. They has not the main political power but they could built the political power by supporting
the interest group. But in the other hand, in some political view that when peoples have the economic
wealth and the intellectual was growth, they would ask for democratization. But the Uni Soviet traumatic
factor, traumatic from the past decade and the reform of China Communist Party (CCP) have made them
walk carefully for the democrazy effort.
Keyword : socialism, conflict, intellectual, quasi group, democracy
Pendahuluan
Perkembangan dunia sekarang ini telah mengarah kepada kapitalisme global dimana arus
perdagangan, informasi dan teknologi informasi semakin berkembang pesat, meluas dan merambah setiap
pelosok dunia. Ohmae menyebutkan dalam era globalisasi sekarang sebagai efek globalisasi adalah dunia
yang tanpa batas (borderless) dimana ditandai dengan arus penyebaran yang sangat pesat dari unsur 4 I,
yaitu investasi, informasi, industri dan individu3. Perkembangan empat I ini telah melampau batas-batas
negara, bahkan melampaui konsep-konsep blok pembangunan dan negara-negara tidak bisa lagi tertutup
seperti Cina pada era 1960an. Disinilah dalam lingkup nasional, peran negara semakin tergantikan oleh
peran-peran aktor non negara yang menjalankan berbagai kepentingan dan aktivitas ekonomi, politik,
sosial dan budaya.
Sementara itu, meskipun Perang Dingin telah berakhir ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan
Tembok Berlin pada tahun 1989, namun beberapa faham sosialis masih dianut dibeberapa negara, dan
sistem masyarakat sosialis juga masih diterapkan. Runtuhnya Uni Soviet seringkali diartikan sebagai
suatu babak baru dalam perkembangan dunia dimana bahkan ada yang menganggap masa setelah Perang
Dingin adalah masa berakhirnya sejarah yang ditandai dengan kemenangan kapitalisme seperti yang
1
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada M. Mas’ud Said Ph.D dan Himawan Bayu
Patriadi Ph.D yang memberikan saran dalam tulisan ini.
2
Pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang
3
Ohmae, Kenichi.2002. Hancurnya Negara Bangsa : Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di
Dunia Tak Terbatas. Yogyakarta. Qalam hal xv
digambarkan oleh Francis Fukuyama4. Dengan perubahan dalam dunia internasional ini kemudian
kelompok liberal kapital yang dianggap sebagai pemenang dalam konflik ideologis yang berlangsung
selama kurang lebih dua dekade memiliki kekuatan pengaruh yang cukup kuat dinegara-negara didunia.
Arus pengaruh ini disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi sehingga pengaruh yang
berkembang tidak hanya pada tataran fisik seperti melimpahnya arus barang dan jasa serta industrialisasi
dibeberapa negara, melainkan juga menyebarkan ide dan ideologi tentang kemakmuran yang pada
dasarnya merupakan janji atau impian utama kapitalisme.
Perubahan yang kemudian terjadi dalam sistem internasional adalah munculnya masyarakat dunia
yang menjadi saling terkait dan saling tergantung satu sama lain. Interdependensi inilah yang akhirnya
mendorong munculnya jaringan kapitalisme didunia yang didominasi oleh negara-negara industri besar
seperti Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara Eropa Barat. Jaring-jaring kapitalisme ini juga
diikuti dengan masuknya beberapa negara dikawasan Asia Timur dan Amerika Latin. Di Asia Timur
beberapa kawasan seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Hongkong. Kondisi seperti inilah yang
kemudian menjadikan beberapa negara komunis pasca Perang Dingin menjadi seolah-olah “terkepung”
dengan jaringan kapitalisme dunia. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana selanjutnya nasib
negara-negara komunis lainnya seperti Cina, Kuba dan beberapa negara di Eropa Timur dan Afrika
seperti Tanzania dan Mozambique. Apakah mereka akan tetap mempertahankan ideologi mereka pada
tataran politik dan ekonomi? Hal ini menjadi suatu pilihan bagi mereka untuk tetap mempertahankan
kebijakan secara ketat menutup diri atau mulai membuka diri dengan melakukan beberapa kompromi
terhadap kondisi dunia yang semakin kapitalistik.
Dalam sistem masyarakat sosialis yang masih berlangsung hingga saat ini dibeberapa negara
dunia, peran negara begitu penting dalam melaksanakan tugas pembagian kerja bersama dan pemanfaatan
sumber daya yang ada untuk kepentingan nasional, kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa
negara yang masih menerapkan sistem masyarakat sosialis diantaranya adalah di Cina di Asia, Kuba di
Amerika. Kedua negara ini berada pada benua yang berbeda dan mempertahankan sistem masyarakat
sosialis.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana negara ini menanggapi perkembangan
sistem global yang semakin kapitalistik ini? Fenomena yang menarik adalah ketika kita menganalisa
masyarakat China. Cina merupakan negara dengan penduduk terbesar didunia dengan data terakhir
menunjukkan jumlah penduduk Cina telah mencapai 1,3 milyar jiwa. Cina merupakan salah satu
4
Council on Foreign Relations. 2005. Amerika dan Dunia : Mempertentangkan Bentuk Baru Politik Internasional
(terj). Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, hal 32-33
peradaban tertua didunia setelah peradaban Mesopotamia maupun Maya, hampir selama 2000 tahun, Cina
menganut faham Konfusianisme dan berbentuk kerajaan. Peradaban itu kemudian juga ditambah dengan
perdagangan yang mencapai kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan maupun Asia Tengah. Salah satu
yang terkenal adalah penjelajahan samudera yang dilakukan oleh Cheng Ho dan munculnya Jalur Sutra ke
Barat menuju India.
Sejalan dengan usianya yang telah mencapai ribuan tahun, Cina menjadi sebuah negara baru pada
tahun 1949 ketika Mao Ze Dong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Cina (People Republic of
China / PRC). Namun sebelumnya, rakyat Cina telah meninggalkan sistem kerajaan setelah terjadi
Revolusi yang dipimpin oleh nasionalis Dr. Sun Yat Sen pada tahun 1911 yang merubah kerajaan
menjadi sebuah negara nasionalis Republik Cina. Namun Pasca Perang Dunia II, terjadi Perang Saudara
antara kelompok nasionalis (Kuo Min Tang) dengan kelompok komunis (Kuo Chan Tang) yang akhirnya
dimenangkan oleh kelompok komunis dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Sedangkan kelompok
nasionalis melarikan diri ke pulau Taiwan dan mendirikan negara baru yaitu Republik Cina (Republic of
China / RoC).
Beberapa kejadian penting yang akan dijadikan fokus analisa dalam penelitian ini adalah pada
struktur kekuasaan pada masyaarakat Cina pada masa kerajaan (masa kekaisaran terakhir), revolusi 1911,
pemerintahan Mao Ze Dong (1949) dengan beberapa kebijakannya yang terkenal seperti revolusi budaya
dan lompatan jauh kedepan atau the great leap forward, masa The Gang Four dan pemerintahan Deng
Xiao Ping serta masa Pasca Perang Dingin 1989.
Telaah perubahan struktur kekuasaan dalam masyarakat menjadi penting ketika kita ingin
menganalisa bagaimana perubahan bisa terjadi dalam masyarakat. Begitu pula dalam masyarakat Cina
yang menghadapi globalisasi saat ini, mereka telah beberapa kali mengalami perubahan struktur
kekuasaan yang berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan partai. Kebijakan
inilah yang pada tataran implementasinya berpengaruh langsung terhadap perubahan yang terjadi dalam
masyarakat.
Sosialisme vs Kapitalisme Global
Sosialisme dan Komunisme memiliki definisi yang berbeda. Sosialisme lebih diartikan sebagai to
each according to work, from each according to ability, sedangkan komunisme diartikan sebagai to each
according to need, from each according to ability 5. Dalam sistem masyarakat sosialisme sendiri, seperti
yang dikemukakan oleh Rothchild dan Foley dalam penelitiannya di Afrika menyatakan bahwa diantara
beberapa karakteristik masyarakat sosialisme adalah komitmen pada penguatan negara, lebih terbuka
dalam menerima transformasi yang membawa tatanan sosial baru, penggunaan koersi jika diperlukan
untuk meminimalisir tekanan asing yang membawa faham kapitalisme dan komitmen untuk menciptakan
kondisi sosial dan ekonomi yang sedemikian rupa untuk kesejahteraan dan kejayaan sosialisme6. Dalam
definisi ini kita bisa melihat terdapat beberapa unsur utama yaitu negara, keterbukaan terhadap tatanan
baru dan penciptaan kondisi ekonomi dan sosial.
Disinilah kemudian pertentangan terjadi ketika sistem kapitalisme global yang didalamnya
membawa efek psikologi konsumerisme menerapkan image yang telah sukses dibeberapa negara
yaitu”hidup yang lebih baik” yang bertentangan dengan prinsip sosialisme yaitu “masyarakat yang lebih
baik”. Terdapat pertentangan antara konsep individu dan masyarakat secara komunal disini. Disisi lain,
perkembangan kapitalisme global telah memunculkan faham baru dimana negara harus “dihilangkan”
dari urusan ekonomi, yaitu faham neoliberalis. Kedatangan neo-liberalis dinegara-negara dunia ketiga
ditunjukkan dengan membawa faham pasar bebas dan janji kemakmuran yang pada dasarnya menurut
penentang faham ini, yang terjadi adalah pembentukan perekonomian global terpimpin yaitu dipimpin
oleh negara-negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi besar7.
Aktor yang berpengaruh dalam menglobalkan faham ini dan kemudian banyak perpengaruh pada
perubahan ekonomi dan sosial bahkan politik di negara dunia ketiga adalah TNC atau transnational
corporation. TNC menurut Lairson dan Skidmore adalah agen gobalisasi dimana menerapkan lima
elemen dasar globalisasi yaitu pertumbuhan yang sangat cepat dalam transaksi pembayaran atau keangan
internasional, perdagangan antar perusahaan, investasi asing (FDI), munculnya pasar global dan sistem
nilai jual prduk secara global dan meningkatkan penggunaan dan penemuan komunikasi dan transportasi
global8. Begitu kuatnya pengaruh TNC yang membawa globalisasi dan dibeberapa kasus membawa
perubahan sosial yang luar biasa sehingga David Korten dalam bukunya When Corporate Rule the World,
menyatakan bahwa TNC bagaikan pelaku kesewenang-wenangan pasar yang memperluas pasar diseluruh
dunia bagaikan penyakit kanker9.
5
6
Sklair, Leslie. 1991. A Sociology of the Global System. New York. Simon & Schuster International Group, hal 171
Ibid., hal 172
Wibowo, I (Eds). 2003. Neoliberalisme. Yogyakarta. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas hal 5-6
8
Hermawan, Yulius P (Eds). 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi.
Bandung. Graha Ilmu, hal 217
9
Korten, David. 2002. The Post Corporate World : Kehidupan Setelah Kapitalisme (Terj), Jakarta. Yayasan Obor
Indonesia, hal 16-17
7
Globalisasi sebagai sebuah peradaban baru telah pula berusaha untuk “memberadabkan”
peradaban yang lainnya. Namun dalam belahan dunia yang lainnya ternyata masih ada beberapa negara
yang mampu mempertahankan sistem sosialismenya meskipun tanpa dapat dipungkiri juga terdesak oleh
arus globalisasi sistem kapitalisme dunia. Cina adalah salah satu negara yang mencoba mempertahankan
sistem masyarakat sosialis ditengah pembangunan ekonomi yang mau tidak mau mereka harus
berkompromi dengan sistem global yang kapitalistik. Cina mencoba mencari jalan tengah ketika arus
globalisasi melanda yang ditandai dengan masuknya investasi asing oleh MNC/TNC yang tidak hanya
membawa arus barang dan jasa, namun juga membawa ide, ideologi kapitalisme. Melihat Cina yang
berkompromi dengan globalisasi ekonomi dimana kemudian muncul pertanyaan apakah memang Cina
sedang dalam perubahan dengan memberikan kapitalisme masuk atau memang hal itu terjadi memang
karena kebutuhan ekonomi Cina?
Studi tentang masyarakat sosialisme dan perubahannya di Cina ini akan menarik karena pada
dasarnya memiliki karakteristik dan sejarah yang unik terkait dengan geopolitik dan geo ekonomi karena
secara geopolitik, secara geografi Cina adalah salah satu negara yang berideologi komunis dimana Barat
atau Amerika Serikat membangun kebijakan containmen policy atau politik pembendungan pada masa
Perang Dingin. Sehingga saat ini Cina dikelilingi oleh negara-negara liberal dan bercirikan pembangunan
ekonomi kepitalistik seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Sedangkan secara geoekonomi, posisi
Cina yang dikelilingi oleh negara kapitalistik Asia Timur ini membuat posisi Cina dalam kacamata
ekonomi, mau tidak mau harus turut serta dalam perkembangan regional dimana sedang berlangsung
proses globalisasi ekonomi. Penelitian ini setidaknya akan menunjukkan bagaimanakah negara yang
masih mempertahankan sistem masyarakat sosialisme mampu bertahan dan bersaing dengan negara lain
yang lebih kapitalistik ditataran internasional sementara itu ditataran nasional mereka mau tidak mau juga
harus berkompromi dengan investasi asing dari agen globalisasi yaitu TNC. Serangan dari luar dan dalam
ini tentu saja akan membawa banyak perubahan dalam sistem sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini
berdasar pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat Cina mulai masa sebelum revolusi 1911, revolusi
1949, masa Mao Ze Dong, revolusi budaya, the great leap foward, masa Deng Xiao Ping dan pasca
Perang Dingin untuk mengetahui perubahan dalam struktur, basis dan distribusi kekuasaan (power) yang
akhirnya sampai saat ini masih mempertahankan sistem sosialisme.
Teori konflik yang digunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini adalah teori konflik Dahrendorf.
Salah satu pijakan yang digunakan oleh penulis untuk menggunakan teori konflik Dahrendorf adalah
pendapatnya tentang masyarakat dimana masyarakat selalu tunduk pada proses perubahan. Hal ini
merupakan antitesis terhadap fungsionalis yang menyatakan bahwa masyarakat adalah statis atau berada
dalam keadaan berubah secara seimbang10.
Teori ini memandang masyarakat memiliki keteraturan yang pada dasarnya bersumber dari
pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas atau elit. Oleh karena itu teori ini
menekankan perhatiannya pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.
Sehingga seakan-akan teori konflik Dahrendorf ini adalah teori pemaksaan dalam masyarakat dimana
dalam sub kelompok masyarakat merupakan elemen yang memiliki semangat ketertiban dan dibentuk
oleh kepentingan yang diartikulasikan dalam kepentingan konkret dan konflik. Masyarakat dipandang
sebagai seperangkat proses kompetisi, kelompok yang memiliki semangat ketertiban dan dibantu oleh
kepentingan serta kondisi sosial lingkungannya sehingga masyarakat memiliki aspek dinamis dan
perubahan sosial yang berlanjut atau kontinyu11.
Dahrendorf membagi masyarakat dalam dua karakteristik yaitu konflik dan konsensus12. Teori
konsensus berusaha menguji nilai integrasi dalam masyarakat sedangkan teori konflik berusaha menguji
konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan
itu.
Pada dasarnya teori konflik yang disusun oleh Dahrendorf ini masih sangat dipengaruhi oleh
fungsional struktural. Fungsionalis menyatakan bahwa masyarakat terbentuk dari perasaan sukarela
sedangkan ia berpendapat bahwa konfliklah yang justru mempengaruhi individu untuk bersatu
membantuk masyarakat. Yang menjadi inti pendapatnya ini adalah dimana konflik terbentuk dari
perbedaan distribusi otoritas yang menurutnya selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial
sistematis13.
Otoritas menurut Dahrendorf terletak bukan pada individu melainkan pada posisi yang ia pegang.
Oleh karena itu dalam amsyarakat kemudian terbentuk berbagai struktur posisi yang satu dan lainnya
berkonflik sehingga perlu ditentukan struktur konflik antar berbagai struktur posisi tersebut dan
sumbernya berada dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan.
Sehingga kemudian dikenal dua konsep yaitu superordinasi dan subordinasi dimana masing-masing
konsep posisi ini memiliki harapan untuk mengendalikan bawahan. Namun Dahrendorf juga mnyatakan
bahwa otoritas tidak bersifat konstan karena terletak dalam posisi. Masyarakat tersusun dari sejumlah unit
10
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, 2005, Teori Sosiologi Modern (terjemahan), edisi keenam, Jakarta,
Kencana, hal 153
11
Kinloch, Graham C, 2005, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi (terjemahan), Bandung, Pustaka
Setia hal 217
12
dikutip dalam Ritzer, George, 1959,1968 dan Goodman, Douglas J, 2005
13
Dahrendorf 1959 : 165 dikutip dalam Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, 2005 : 154
yang disebut asosiasi yang dikontrol secara imperatif14. Masyarakat menurutnya terlihat sebagai
kumpulan individu yang dikontrol oleh hirarki posisi otoritas.
Konflik antar struktur posisi yang masing-masing memiliki otoritas ini berasal dari perbedaan
kepentingan yang arah dan substansinya saling berlawanan satu sama lainnya. Dalam setiap kelompok,
individu yang memagang posisi yang dominan maka cenderung berupaya untuk mempertahankan status
quo, sedangkan individu lainnya yang berada pada posisi yang lebih tersubordinat akan berusaha untuk
mengadakan perubahan. Hal ini berkaitan dengan ancaman legetimasi.
Untuk mempertahankan posisi
dan menanggapi ancaman legetimasi ini individu yang berada pada posisi dominan maka ia akan
berperilaku sesuai dengan cara yang diharapkan, atau dengan kata lain terdapat proses penyesuaian diri.
Pendapat yang paling terkenal dari Dahrendorf adalah ketika ia membagi kelompok dalam tiga
tipe utama yaitu kelompok semu (quasi group) yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang
sama yang menjadi cikal bakal tipe kelompok yang kedua yaitu kelompok kepentingan. Berbagai
kelompok kepentingan ini akhirnya menimbulkan kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam
konflik kelompok aktual. Hubungan antara kelompok semu dan kelompok kepentingan dinyatakan
Dahrendorf sebagai berikut :
Model perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari
kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertoan
sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini
mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan 15
Dahrendorf menyatakan bahwa setelah kelompok konflik terbentuk maka kelompok ini
melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan bila kelompok konflik ini
hebat maka perubahan yang terjadi adalah radikal dan bila kelompok konflik ini menyertakan kekerasan
dalam tindakannya maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba16
Stucture of Position
Quasi group
Quasi group
Quasi group
Superordinat
Status quo
Interest group
Interest group
change
Subordinat
14
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, op cit., hal 155
15
Conflict
group
Dahrendorf, 1959:180 dikutip dalam Ritzer, George dan
Goodman,
Douglas J, 2005:156
16
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, op cit., hal 157
Social Structure
Legetimacy
Authority
Gambar 2.2 Alur Teori Konflik Dahrendorf
Teori konflik Dahrendorf ini digunakan sebagai pisau analisa terhadap perubhaan struktur
kekuasaan yang dialami oleh masyarakat Cina dari jaman monarkhi sampai kejaman saat ini dimana
masyarakat Cina mengalami transisi dari sistem sosialis menjadi sistem kapitalis meski masih dalam
tataran perkembangan ekonomi.
Pada masa awal Revolusi 1911, masyarakat Cina mulai mengenal kelompok-kelompok yang
memiliki tujuan yang sama yaitu mengganti pemerintahan kekaisaran yang dirasa sudah tidak mampu lagi
menjalankan pemerintahan dan tidak lagi memiliki legetimasi rakyat. Kelompok-kelompok yang
memiliki kesamaan tujuan inilah yang menurut teori kritis Dahrendorf disebut sebagai kelompok semu
atau quasi group. Pergerakan kelompok semu ini tidak akan efektif jika tidak diorganisasi dengan baik,
oleh karena itu kemudian muncullah dr. Sun Yat Sen yang memimpin pergerakan untuk mengantikan
kekaisaran Cina menjadi sebuah negara republik. Pada masa inilah kemudian, kelompok semu bergabung
dan menjadi sebuah kelompok kepentingan. Namun yang perlu dicatat adalah, kelompok kepentingan
yang kemudian terbentuk tidak hanya dari kelompok nasionalis namun juga dari kelompok komunis
sehingga setelah republik berdiri maka dua kelompok ini menjadi kelompok konflik.
Sesuai dengan teori konflik Dahrendorf yang mengatakan bahwa perubahan dalam masyarakat
bergantung pada konflik yang ditimbulkan antar kelompok konlfik. Oleh karena itu perang saudara yang
kemudian dimenangkan oleh kelompok Komunis ini akhirnya membawa perubahan yang cukup besar
dalam masyarakat Cina yaitu berdirinya Republik Rakyat Cina merupakan bagian dari perubahan itu.
Dalam masa selanjutnya, kelompok komunis yang berkuasa selalu berusaha untuk
mempertahankan kekuasaannya. Dalam periode komunisme di Cina ini kemudian terjadi beberapa
perubahan dalam struktur kekuasaan baik dimasa Mao sampai pada masa Deng. Perubahan struktur
kekuasaan ini juga didukung oleh basis kekuasaan yang berada dibelakang masing-masing elit ini, jika
kita menggunakan teori konflik, adalah kelompok-kelompok semu yang secara nyata maupun tidak
memiliki kepentingan yang sama untuk melakukan perubahan karena posisi mereka yang subordinat.
Peranan Kelompok Intelektual sebagai QuasiGroup dalam Masyarakat China
Pada dasarnya perubahan dalam masyarakat China telah dimulai sejak jaman dahulu. Dalam
setiap pergantian dinasti di China sering diawali dengan revolusi yang melibatkan pemberontakan para
petani yang tidak puas dengan kebijakan negara. Dalam beberapa revolusi tersebut kelompok intelektual
memiliki peran penting karena sebagai kelompok sosial atas dalam filsafat China kuno.
Membahas tentang kelompok intelektuan di China tentu saja tidak lepas dari sejarah pendidikan
filsafat Konfusianisme. Ajaran Konfusianisme memberikan banyak pengaruh kepada masyarakat China
baik secara sosial maupun politik. Pengaruh secara sosial adalah terbukanya kesempatan kepada orangorang yang tergolong struktur sosial terendah seperti petani untuk masuk dalam struktur sosial yang lebih
tinggi seperti kelompok birokrat melalui sebuah sistem ujian negara. Hal ini tidak hanya mengingkatkan
status sosial namun juga status ekonomi. Sementara itu pengaruh dalam bidang politik adalah ajaran
Konfusianisme tentang kesetiaan terhadap negara dan raja.Filsafat Konfusianisme yang menerangkan
tentang kesetiaan terhadap negara dan raja inilah yang kemudian digunakan oleh kelompok komunis
untuk menanamkan ideologi komunisme atas nama pembelaan terhadap negara.
Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa pada dasarnya yang menggerakkan revolusi di
China bukan berasal dari kelompok mayoritas petani atau buruh, melainkan justru dari kelompok
intelektual. Para intelektual ini tergugah untuk berfikir mencari jalan keluar atas permasalahan yang
dihadapi China saat itu. Kelompok intelektual ini pada awalnya berfikir tentang kesetiaan terhadap negara
dan masyarakat China sebagai tujuan utama. Namun dalam tahap berikutnya sebagian kelompok ini
menggunakan tradisi intelektual China berdasarkan Konfusianisme untuk membentuk kesatuan ideologi
dibawah faham komunisme.17
Beberapa fakta dibeberapa negara di dunia seperti di Eropa Barat, dalam perkembangannya,
masyarakat berkembang menuntut haknya yang dikuasai oleh bangsawan atau raja dalam sistem
17
I Wibowo menyatakan bahwa tradisi intelektual China berbeda dengan Barat. Ia membandingkan antara tradisi
intelektual Barat menurut definisi Bottomore yang menyebutkan bahwa kelompok intelektual adalah sebuah
kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ide baik dari kalangan pendidikan maupun
orang yang tidak mengenal pendidikan sekalipun. Sedangkan dalam intelektual di China, yang disebut dengan
kelompok intelektual adalah orang-orang yang belajar melalui jalur pendidikan yaitu sekolah dan filsafat yang
paling dominan adalah ajaran Konfusianisme yang mengajarkan tentang bagaimana berbakti kepada negara.
masyarakat yang feodalistik. Beberapa gerakan bisa dimulai dari perseteruan antara Raja dengan
bangsawan memperebutkan posisi istimewa yang dimiliki oleh Raja.
Muncul gerakan modernisasi dalam masyarakat yang menolak sistem feodal. Di Jerman,
kelompok pedagang atau pengusaha berusaha untuk mengidentifikasi diri mereka dalam suatu kelompok
sosial dan kemudian mengadakan gerakan melawan sistem kerajaan dengan asumsi ketidak adilan hak
mereka dengan yang dimiliki oleh bangsawan atau Raja. Sedangkan di Inggris, gerakan penolakan
terhadap sistem feodal ini dimulai dari kelompok aristokrat yang kemudian menghendaki pembatasan
kewenangan dan hak istimewa Raja yang akhirnya mengawah pada demokrasi parlementer.18
Beberapa gerakan modernisasi menentang sistem feodalisme di Eropa Barat banyak didominasi
oleh kelompok terpelajar dan pedagang yang mampu mengidentifikasi dirinya sebagai sebuah kelompok
yang mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada kerajaan. Akar rumput dari gerakan perubahan
di Eropa berada di tataran kelas atas atau kelas aristokrat dan kelas pedagang. Hal inilah yang tidak terjadi
di China. Akar pergerakan pada dasarnya berada di tangan petani namun mereka tidak cukup memiliki
kekuatan secara politik dan ekonomi. Kelompok yang memiliki kekuatan secara politik dan ekonomi
adalah kelompok tuan tanah dan aristokrat. Tapi kedua kelompok ini sangat bergantung kepada kekuasaan
kerajaan. Para tuan tanah memiliki hak istimewa dan bergantung atas kepemilikan tanah kepada kerajaan.
Asumsinya adalah sistem kerajaan tidak hanya menciptakan properti (kekuasaan atas tanah) namun juga
merupakan sarana untuk mendapatkan properti tersebut melalui birokrasi. Sehingga akar gerakan secara
politik untuk perubahan dari feodalisme di China relatif lebih sulit karena kelompok atas yang memiliki
kekuatan secara ekonomi dan politik didukung oleh kerajaan.
Terjadi simbiosis mutualisme antara kerajaan, birokrasi dan tuan tanah di China. Ketergantungan
kepada kerajaan yang terlalu berlebihan inilah yang mengakibatkan proses modernisasi berjalan lambat
dan berbasis pada sektor pertanian karena tanah menjadi satu komoditas dan sumber daya yang paling
utama dan menentukan dalam kekuasaan ekonomi dan politik. Sementara itu kerajaan sendiri mengambil
untung dengan meletakkan basis kekuasaannya pada kelompok tuan tanah untuk mendukung legetimasi
kekuasaan yang dimilikinya.
Sistem upeti juga menjadi faktor yang mendukung simbiosis mutualisme antara birokrasi dan
tuan tanah. Para penguasa lokal atau birokrat mempertahankan kekuasaan mereka dengan mengakui
superioritas kaisar China dengan memberikan hadiah serta persembahan sebagai rasa hormat. Untuk
memberikan hadiah tersebut para birokrat membutuhkan dukungan dari tuan tanah yang memiliki modal
sosial berupa tanah. Dalam pembentukan struktur sosial, pemberian hadiah ini tidak hanya memiliki
18
Moore, log cit hal. 181
makna ekonomi sebagai pajak. Pemberian hadiah ini adalah pengakuan terhadap kedaulatan bangsa China
yang dipimpin oleh “Middle Kingdom”.19
Sistem Imperial
Demokrasi Parlementer
Kekuatan ekonomi dan politik
Aristokrat
Pedagang
Petani / buruh
Hubungan Sistem Imperial dan kelompok masyarakat di Eropa
Sistem Imperial
BIROKRASI
Legetimasi
Tanah
Aristokrat
19
Tuan Tanah
Petani
Jones, Walter S, log cit., hal. 167-168. “Middle Kingdom” adalah sebutan bagi kekaisaran China yang pusat
kekuasaan berada di wilayah yang dianggap pertengahan kekuasaan China yang begitu luas. Sebutan Middle
Kingdom ini didasarkan atas sebutan bagi negara China yaitu Chung Guo (kerajaan tengah).
Hubungan Sistem Imperial dan kelompok masyarakat di China
Gambar 5.5 Perbandingan Hubungan Sistem Imperial dan Masyarakat di Eropa dan China
Sumber : Diolah dari More, Barrington, 1966, Social Origins of Dictactorship and Democracy : Lord and peasant in
the Making of the Modern World, Penguin Books, New York
Memasuki masa revolusi, muncul Dr. Sun Yat Sen sebagai sosok pemimpin baru yang berasal
dari golongan intelektual. Sen berhasil mengubah China dari negara monarkhi menjadi negara republik.
Memasuki revolusi komunis, Mao juga merupakan intelektual yang banyak mendapatkan pengetahuan
dari Uni Soviet. Berdasarkan pendapat Mao, perlawanan kelas proletar seperti yang dikemukakan oleh
Marx, tidak bisa muncul dengan kesadaran kelas secara alamiah, melainkan harus dibangkitkan dengan
memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Oleh karena itu, Mao menggagas apa yang disebut dengan
garis massa. Ia membangun sebuah hubungan moral antara pemimpin partai dan massa. Pemimpin partai
harus rendah hati dan banyak belajar dari massa dan harus masuk dalam kehidupan massa untuk
mendengar aspirasinya terutama dalam permasalahan ekonomi dan sosial. Pada saat yang sama, para
pemimpin partai juga bertindak sebagai seorang pengajar yang mengajarkan teori komunisme untuk
membantu massa keluar dari permasalahan. Jika metode ini berhasil, maka partai akan menciptakan apa
yang disebut dengan mass line atau garis massa yang juga digunakan oleh Lenin di Uni Soviet. Garis
massa ini juga termasuk transformasi ekonomi, redistribusi pendapatan yang akan membantu untuk
memobilisasi tujuan negara.
Party Leader
Redistribution of
income
Learn from society
Act as teacher
Social/economic
problems
Society / Masses
Gambar 4.2 Garis Massa Mao
Communist
Ideology
Masses
Mobilization
Source : Angus W. McDonald, Jr. The Encyclopedia of Asian History. New York: Asia Society and Charles
Scribner's Sons, 1988
Konsep garis massa ini diimplementasikan dalam reformasi agraria dengan membatasi bunga dan
pajak. Reformasi agraria ini dilaksanakan saat perang menghadapi Jepang. Reformasi ini telah
menanamkan imej positif para petani kepada kelompok komunis dan tanpa disadari mereka telah masuk
dalam taktik Mao, yaitu memasukkan revolusi sebagai bagian dari kepentingan petani.
Pada masa awal pembentukan engara republik menggantikan sistem monarkhi, kita bisa melihat
kelompok intelektual seperti Dr. Sun Yat Sen menggagas perubahan politik di China. Namun, dalam
perkembangannya kelompok intelektual ini juga mengalami banyak permasalahan ketika mereka
mencoba melakukan rerformasi dalam artian demokratisasi mengingat ketika awal terbentuknya negara
republik China, kekuasaan menjadi sentralistik, tidak jauh berbeda dengan pada masa kekaisaran
ditambah lagi dengan model otoritarian di bawah kekuasaan Chiang Kai Sek dan kemudian pemerintahan
yang dikendalikan dengan pengawalan militer.
Kelompok intelektual China waktu itu mencoba untuk menggabungkan ide demokrasi Barat
dengan ide filsafat politik tradisional China dibawah Konfusianisme. Usaha menuju demokratisasi ini,
mendapatkan hambatan dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan konstitusi yang belum menjain
kebebasan berpolitik bagi warga negara serta dikotomi istilah warga negara yang hanya diberikan kepada
orang-orang yang dianggap setia kepada negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kuomintang,
partai Nasionalis. Setidaknya kelompok intelektual yang mengusahakan kebebasan berekspresi dalam
bidang politik ini menghadapi posisi dilematis terutama ketika terjadi perang melawan Jepang dimana
kemudian muncul koalisi antara partai nasionalis dan partai komunis China. Posisi kelompok intelektual
ini berada dalam dilematis diantara dua filsafat yang berbeda yaitu diantara nasionalis dan komunis yang
menurut mereka sama-sama tidak terlalu menjanjikan iklim demokrasi. Dalam pandangan kelompok
nasionalis, demokrasi merupakan satu upaya untuk menyatuan bangsa untuk membentuk negara yang
kuat, sedangkan dalam pandangan kelompok komunis, demokrasi digunakan untuk menggalang kekuatan
melawan imperialisme-borjuis.
Edmun S.K Fung menganggap bahwa kelompok intelektual ini adalah kekuatan ketiga disamping
Kuomintang dan PKC. Kekuatan yang dimaksudkan adalah kekuatan oposisi sipil yang mencoba untuk
menegakkan hak asasi warga negara yaitu hak berpolitik.20 Selain berada diantara dua kekuatan besar
Nasionalis-Komunis, kelompok intelektual juga dihadapkan kepada perbedaan filsafat demokrasi liberal
20
Fung, ibid., hal 337-340
Barat dengan filsafat politik tradisional China. Hal ini menyangkut tentang hubungan antara negara dan
masyarakat atau hubungan antara rasionalitas individu dengan rasionalitas kolektif. Dalam pandangan
Barat, demokrasi dapat tumbuh dalam masyarakat dengan membentuk institusi yang mendukung usaha
demokrasi. Usaha semacam ini dapat tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Namun dalam masyarakat
China, budaya politik yang dipengaruhi oleh filsafat Konfusian dimana penghormatan dan ketaatan
kepada negara merupakan sebuah kebajikan menjadikan posisi kelompok intelektual berada dalam posisi
dilematis. Dilematis karena pada dasarnya kelompok ini tidak menginginkan penerapan demokrasi-liberal
Barat secara penuh di China melainkan sebuah kombinasi dengan filsafat politik tradisional China.
Sementara itu baik kelompok Nasionalis dan Komunis menggunakan filsafat politik tradisional China
untuk melegetimasi kekuasaannya. Dilematis yang lain yang dialami oleh kelompok intelektual China
pada awal republik adalah kondisi riil China saat itu yang sedang berperang melawan Jepang. Kondisi
perang tidak kondusif untuk menerapkan demokrasi karena fokus nasional saat itu adalah mengusir
Jepang dari China. Oleh karena itu akhirnya fokus perjuangan kelompok intelektual dalam membangun
demokrasi di China diarahkan pada satu hal yang bersifat umum yaitu penegakan hak asasi manusia.
CHINA
P K C
Komunis
A
KUOMINTANG
Nasionalis
B
intelektual
Filsafat Politik
Tradisional
Perang China Jepang
C
Demokrasi Liberal
Barat
D
Usaha Demokrasi
Gambar 7.8 Peran Kelompok Intelektual Dalam Demokrasi masa awal Republik
Keterangan :
A
: Posisi kelompok intelektual disebut sebagai kelompok ketiga diantara dua kekuatan besar yaitu Kuomintang
dan PKC
B
: Posisi kelompok intelektual berada diantara dua ideologi berpengaruh di China yaitu Komunis dan Nasionalis
C
: Posisi kelompok intelektual berada diantara dua filsafat politik yaitu filsafat politik tradisional China,
Konfusianisme dan Demokrasi Liberal Barat.
D
: Posisi kelompok intelektual ditengah pilihan kondisi yang dilematis yaitu usaha mengusir Jepang dari China
dan usaha membangun demokrasi
Usaha penegakan demokrasi di China pada awal republik mengalami beberapa hambatan
kondisional. Pertama, berasal dari kondisi domestik dimana pada awal terbentuknya China sebagai negara
republik, China sedang menghadapi ancaman penjajahan Jepang yang telah menguasai Manchuria. Fokus
perjuangan bangsa China menjadi terpusat pada usaha untuk mengusir Jepang dan hal ini mempersatukan
dua kekuatan besar di China yaitu Kuomintang dan PKC. Kondisi seperti ini membuat usaha untuk
menegakkan demokrasi melalui pembentukan konstitusi menjadi terhambat karena usaha membangun
sebuah lembaga demokrasi menjadi urusan kedua setelah masalah invasi asing. Kedua, kondisi
internasional saat itu yang lebih terfokus pada Perang Dunia II dan urusan mengenai HAM dan demokrasi
bukan menjadi isu global utama. Oleh karena itu China juga tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar
untuk usaha penegakan HAM dan demokrasi.
Peran kelompok intelektual China dalam penegakan demokrasi di China pada awal republik
ternyata membawa bibit-bibit perjuangan menuju demokrasi pada masa sesudahnya. Meskipun menjadi
kekuatan ketiga dalam perpolitikan di China, namun kelompok intelektual ini pecah menjadi tiga
kelompok yaitu kelompok yang berafiliasi dengan Kuomintang, kelompok yang berafiliasi dengan PKC
dan kelompok yang independen. Kondisi ini membuat usaha menuju demokrasi seperti model Barat
mengalami hambatan. Memasuki masa pemerintahan Mao, kelompok intelektual diarahkan pada
pendidikan politik Marx-Mao yang berintikan pemikiran dan penafsiran ide politik Mao melalui Revolusi
Kebudayaan. Kondisi represif terhadap kelompok intelektual China pada masa Mao ternyata justru
membuat kelompok intelektual pro demokrasi berada di bawah tanah yang akhirnya muncul kembali
dalam reformasi Deng Xiao Ping. Puncak dari usaha demokrasi kelompok intelektual pada masa ketiga
setelah China Republik ini adalah ketika terjadi peristiwa Tiananmen tahun 1989.21
Perkembangan demokrasi mengalami banyak perbedaan pada masa sebelum dan sesudah
kepemimpinan Mao. Fung mencatat beberapa perbandingan usaha demokrasi yang diilhami oleh
kelompok intelektual pada masa sebelum dan sesudah Mao yaitu :
21
Dalam penelitian ini masa ketiga yang dimaksudkan adalah masa dimana China dibawah kepemimpinan Deng
Xiao Ping. Setelah China menjadi republik setidaknya terjadi tiga kali transformasi dalam masyarakat China. Masa
pertama adalah masa awal republik yang ditandai dengan kekuasaan Kuo Min Tang. Masa kedua adalah setelah
China menjadi Republik Rakyat China yang dibawah kepemimpinan Mao Ze Dong. Dan masa ketiga adalah masa
dimana China mengalami pembaharuan ekonomi yang berimplikasi pada perubahan politik meskipun tidak
mengubah sistem komunis. Pada masa terakhir ini China membuka hubungan dengan negara lain secara terbuka
untuk mendukung pembangunan ekonominya.
1. Pada masa sebelum pemerintahan Mao, usaha demokrasi lebih didominasi oleh kelompok
intelektual profesional yang berasal dari kelangan kampus. Pasca Mao, kelompok intelektual ini
menjadi meluas menjadi siapapun yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi meskipun dia
tidak berasal dari kalangan pendidikan formal sekolah.
2. Pada masa pra Mao, kelompok intelektual sebagai kekuatan ketiga dalam masyarakat menghadapi
dua kekuatan besar yang memiliki basis massa yang besar pula. Sedangkan pada masa pasca Mao,
yang ada hanya satu partai tunggal yang berimplikasi pada kekuatan kelompok intelektual
menjadi kekuatan kedua dalam masyarakat China. Meskipun secara praktis, ruang gerak
kelompok ini juga mengalami pembatasan, namun setidaknya kelompok ini berhasil membuat
China memiliki kebijakan untuk membuka diri terhadap dunia luar dan melakukan reformasi
ekonomi.
3. Pada masa pemerintahan Kuo Min Tang, faktor ekonomi bukanlah faktor utama dalam
perjuangan sipil. Namun pada masa pasca Mao, faktor ekonomi adalah faktor penting dimana
reformasi politik didahului dengan reformasi ekonomi dalam konteks pembangunan. Maksudnya,
pembangunan ekonomi melalui reformasi ini akan membawa kesadaran publik akan kebebasan
individu.
4. Pada masa pra Mao, kondisi China masih disibukkan dengan usaha membangun negara sekaligus
mengusir Jepang. Namun pada masa tahun 1980an kondisi internasional telah berubah dimana
kekuatan politik internasional sedang pada kondisi melemahnya kekuatan Uni Soviet dan Eropa
Timur. Kondisi China saat itu tidak lagi sedang dalam kondisi perang, tidak ada revolusi dan
tidak berada dalam ancaman imperialisme asing, yang ada hanya perhatian dunia internasional
terhadap penegakan HAM.22
Pada masa pemerintahan Mao terjadi banyak konflik antara kelompok intelektual dengan PKC. I
Wibowo menggolongkan ada tiga bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok intelektual dalam
melawan kebijakan represif PKC dibawah Mao. Pertama adalah intelektual yang melakukan perlawanan
sebisa mungkin sampai akhirnya ia menyerah terhadap penyiksaan. Para intelektual yang dianggap
bertentangan dengan revolusi berusaha menampik segala tuduhan yang diberikan, namun dalam usahanya
tersebut mereka akhirnya menyerah dan terpaksa mengakui kesalahan yang mereka anggap tidak mereka
lakukan. Bentuk perlawanan yang kedua adalah para intelektual yang tidak mau mengakui tuduhan yang
diberikan sampai akhirnya mereka dijatuhi hukuman penjara atau dikirim ke tambang-tambang sebagai
pekerja. Perlawanan yang ketiga adalah perlawanan yang dilakukan oleh para intelektual yang pada
awalnya justru tergabung dalam PKC, namun dalam perkembangannya mereka melihat banyak
22
Fung, Edmund S, 2006, In Search of Chine Democracy : Civil Opposition in Nationalist China 1929-1940,
Cambridge University Press, Cambridge hal. 350-351
penyimpangan seperti korupsi yang dilakukan oleh kader partai sehingga mereka mengeluarkan kritikan
kepada PKC. Namun kelompok intelektual ini masih lebih beruntung daripada dua kelompok sebelumnya
karena mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.23
Memasuki masa reformasi ekonomi yang dilaksanakan oleh Deng Xiao Ping, kebijakan represif
terhadap kelompok intelektual mulai dihapuskan. Modernisasi yang dilaksanakan oleh Deng tentu saja
membutuhkan bantuan dari kelompok intelektual. Mereka harus dimobilisasi untuk mendukung gerakan
reformasi ini. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Deng adalah penerapan kembali sistem ujian negara
untuk masuk ke universitas pada tahun 1977 dan otonomi pendidikan tinggi yang berakibat keluarnya
partai dalam urusan universitas. Kebijakan yang lain adalah dengan dikeluarkannya ijin sekolah keluar
negeri pada tahun 1978. kebijakan ini sangat berbeda dengan kebijakan sebelumnya karena Deng
memberikan ijin kepada intelektual China untuk bersekolah kenegara-negara Barat dimana sebelumnya
para intelektual hanya bisa bersekolah di Uni Soviet atau negara-negara komunis di Eropa Timur.
Kebijakan yang lain adalah dihidupkannya kembali Akademi Ilmu Pengetahuan pada tahun 1981 dan
terlepas dari pengawasan partai. beberapa kebijakan diatas merupakan implementasi dari pemikiran Deng
yang menganggap bahwa modernisasi hanya dapat dilaksanakan dengan pengingkatan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.24
Meskipun kelompok intelektual diberikan kebebasan berekspresi, namun mereka harus tetap
mengacu pada aturan dasar yang ditetapkan oleh Deng. Deng mengeluarkan empat prinsip dasar yaitu
jalan sosialis, berpegang pada kediktatoran proletariat, berpegang pada kepemimpinan PKC dan
berpegang pada Marxisme-Leninisme dan pikiran Mao Ze Dong.25 Empat prinsip dasar ini sebenarnya
merupakan bentuk kontrol dari pemerintah terhadap aktivitas kelompok intelektual. Pemerintah dapat
menggunakan empat prinsip ini untuk membatasi kelompok intelektual jika dianggap membahayakan
PKC.
Akibat dari kebijakan Deng ini, China mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang luar
biasa. Berbagai lembaga penelitian dan kelompok pekerja seni berekspresi menggambarkan apa yang
telah dan sedang mereka alami di China. Kelompok intelektual ini mencari jalan keluar atas permasalahan
yang dihadapi China dalam proses modernisasi ekonomi namun tetap berdasarkan pada sosialisme. Ding
Xueliang menggolongkan kelompok intelektual pada masa reformasi ekonomi ini dalam empat kelompok
yaitu :
23
Ibid., hal 244-245
Ibid., hal 239
25
Xiaping, Deng 1983, Jianche se xiang jiben yuanse, 30 Maret 1979 dalam Deng Xiaoping wenxuan 1975-1982,
Renmin Chunbanshe, Beijing, hal 151 dalam ibid., hal 240-241
24
1. Radical marginal intellectual. Kelompok ini terdiri dari para intelektual yang lahir sekitar tahun 1949
dan pernah aktif dalam Revolusi Kebudayaan dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi.
Mereka disebut kelompok radikal karena aktifitas mereka yang radikal yang didasari atas pengalaman
mereka menyaksikan penderitaan kelompok intelektual pada masa sebelumnya. Sedangkan disebut
sebagai marginal karena mereka hidup dan menjalankan profesi intelektual mereka dilaur pusat studi
kelompok intelektual. Sebagai contohnya adalah Wei Jingsheng yang hidup sebagai penjaga kebun
binatang.
2. Critical cultural intellectual. Merupakan kelompok intelektual yang bergerak dalam bidang seni dan
sastra serta bergabung dengan institusi milik pemerintah atau partai.
3. Politically active technical intellectuals. Merupakan kelompok intelektual yang bergerak dalam
bidang ilmu pengetahuan di universitas atau pusat riset.
4. Independent-minded offical intellectuals. Merupakan kelompok intelektual yang terdiri dari tokohtokoh penting dan memiliki reputasi pengetahuan terhadap ideologi partai yang tinggi26
Puncak dari perlawanan terhadap pemerintahan dibawah PKC adalah para peristiwa Tiananmen 4
Juni 1989. demonstrasi mahasiswa yang kemudian diikuti oleh para buruh, pegawai pemerintah dan
bahkan anggota partai diselesaikan dengan penggunaan kekerasan bersenjata. Peristiwa tersebut telah
menyadarkan PKC tentang perluanya kontrol terhadap aktivitas kelompok intelektual di China.
Namun perkembangan progresifitas kelompok intelektual dalam memperjuangkan demokratisasi
di China berubah total ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. runtuhnya Uni Soviet yang kemudian
pecah menjadi negara-negara kecil merupakan mimpi buruk bagi China. Muncul pemikiran dari
kelompok intelektual tentang masa depan China. Jika demokratisasi yang mereka perjuangkan tetap
dipaksakan, apakah kemudian nasib yang dialami oleh Uni Soviet juga akan dialami oleh China.
Gambaran tentang China yang pecah menjadi negara-negara kecil menimbulkan ketakutan akan masa
depan negara ini dari kelompok intelektual.
Kelompok intelektual berubah menjadi kelompok yang konservatif. Mereka berfikiran untuk
tetap mempertahankan China seperti yang ada saat ini dan telah dipersatukan dimasa yang lampau. Jalan
yang ditempuh adalah dengan tetap menggunakan PKC sebagai alat untuk mencapai kemakmuran dan
modernisasi. Mereka menganggap proses modernisasi tidak hanya dicapai dengan jalan westernisasi Barat.
Mereka juga mendukung demokrasi namun bukan demokrasi seperti yang dilakuakan oleh negara-negara
Barat.
26
Xueliang, Ding, 1994, The Decline of Communism in China : Legetimacy Crisis 1977-1989, Cambridge
University Press, Cambridge hal 44-52, dalam ibid., hal 257-258
Dari gambaran perkembangan kelompok intelektual ini kita dapat memahami mengapa sampai
sekarang setidaknya PKC masih dipertahankan dan sistem politik komunisme masih dilaksanakan. Hal ini
berkaitan dengan ketakutan akan hancurnya China seperti yang dialami oleh Uni Soviet. Selain itu,
kondisi kelompok intelektual pada masa reformasi ekonomi Deng mengalami perkembangan yang luar
biasa dan jauh dari kondisi yang mereka alami pada masa pemerintahan Mao. Oleh karena itu semangat
yang kemudian terbangun adalah semangat untuk membangun dan mempertahankan China dengan jalan
sosialisme.
Penutup
Kelompok intelektual memegang peranan penting dalam perubahan masyarakat di China. Dilihat
dari segi sejarah dan sosial, kelompok intelektual menempati kelas sosial yang tinggi. Ajaran Konfusian
menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan dianggap mulia. Namun pada saat China
masih berbentuk monarkhi, para intelektual masuk dalam birokrasi dan aristokrat yang bersimbiosis
dengan kekuasaan Kaisar.
Masuk pada masa perubahan dari monarki ke republik bahkan sampai pada masa revolusi
komunis, kelompok intelektual memiliki peran penting dalam perubahan ini. Kelompok intelektual
berperan sebagai quasi group dalam masyarakat dimana kelompok ini akhirnya membentuk kelompok
intelektual yang pada ujungnya berusaha untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.
Namun yang menjadi menarik adalah bahwa dalam kondisi globalisasi sekarang ini kemudian
muncul pertanyaan dimana letak peran kelompok intelektual dalam demokratisasi? Setidaknya ada dua
penjelas pertanyaan ini. Pertama, faktor internasional dimana terdapat trauma ketika melihat pengalaman
Uni Soviet yang hancur ketika mulai membuka pintu demokrasi. Kelompok intelektual di China sangat
berhati-hati dalam mengusung isu demokratisasi karena tidak menginginkan China memiliki nasib yang
sama dengan Uni Soviet. Kedua, faktor domestik dimana juga terdapat traumatik dengan masa
sebelumnya. Masa sebelumnya yang dimaksud disini adalah pada masa Mao berkuasa. Kelompok
intelektual mengalami banyak tekanan terutama dengan Revolusi Budaya dan Kampanye Biarkan Seribu
Bunga Berkembang. Oleh karena itu, kondisi sosial sekarang ini masih cianggap cukup nyaman terutama
juga didukung reformasi dalam tubuh Partai Komunis China yang semakin menarik pengaruhnya dari
beberapa sektor publik seperti memberikan kesempatan untuk membuka partai politik meskipun masih
dalam pengawasan PKC dan negara.
Daftar Pustaka
Bagus, Lorens, 2000, Kamus Filsafat, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
Bain, Chester A, 1962, The Far East, New Jersey, Littlefield,Adams & Co
Berger, Peter L.1990. Revolusi Kapitalisme (terjemahan). Jakarta. LP3ES
Bottomore, T.B., 2006, Elite dan Masyarakat (terjemahan), Jakarta. Akbar Tanjung Institute
Brunsvick, Yves. 2005. Lahirnya Sebuah Peradaban :Goncangan Globalisasi. Yogyakarta. Kanisius
Council on Foreign Relations. 2005. Amerika dan Dunia : Mempertentangkan Bentuk Baru Politik
Internasional (terj). Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
Fung, Edmund S, 2006, In Search of Chine Democracy : Civil Opposition in Nationalist China 1929-
1940, Cambridge University Press, Cambridge
Granet, Marcel, 1959, Chinese Civilization, New York, Meridian Books
Goldman, Merlie, 1994, Sowing the Seeds of Democracy in China : Political Reform in the Deng Xiao
Ping Era, Cambridge, Harvard University Press
Hardiman, F Budi. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu Masyarakat, Politik dan
Postmodernisme Menurut Jurger Habermas. Yogyakarta. Kanisius
Hermawan, Yulius P (Eds). 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan
Metodologi. Bandung. Graha Ilmu
Hirst, Paul (Eds). 2002. Globalization in Question (Second Edition). Cambridge. Polity Press
Kahin, George McTurnan (ed). 1963. Major Governments of Asia. New York. Cornell University Press
Kinloch, Graham C, 2005, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi (terjemahan), Bandung,
Pustaka Setia
Korten, David. 2002. The Post Corporate World : Kehidupan Setelah Kapitalisme (Terj), Jakarta.
Yayasan Obor Indonesia
Ohmae, Kenichi.2002. Hancurnya Negara Bangsa : Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi
Regional di Dunia Tak Terbatas. Yogyakarta. Qalam
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, 2005, Teori Sosiologi Modern (terjemahan), edisi keenam,
Jakarta, Kencana
Setiawan, Bonie.1999. Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga : Teori-Teori Radikal Dari Klasik Sampai
Kontemporer. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Sklair, Leslie. 1991. A Sociology of the Global System. New York. Simon & Schuster International Group
Sunarko, Bagus Sigit, 2005, Konstruksi Kebijakan Keamanan India Era 1990an dan Implikasinya Pada
Dinamika Keamanan Di Asia Selatan Dalam Perspektif Konstruktivisme, Thesis, Yogyakarta,
Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada
Syam, Firdaus, 2007, Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap
Dunia Ke-3, Jakarta, PT. Bumi Aksara
Toma, Peter A. 1990. International Relations : Understanding Global Issues. California. Brooks/Cole
Publishing Company
Wibowo, I (Eds). 2003. Neoliberalisme. Yogyakarta. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
Biodata Penulis
Tonny Dian Effendi (Tjhan Fuk Yin), lahir di Blitar pada Agustus 1982,
menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah di kota Blitar.
Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) konsentrasi pada ilmu hubungan
internasional dari Universitas Jember pada tahun 2005. Saat ini sedang menempuh
program Magister Sosiologi konsentrasi pada Sosiologi Politik pada Program Pasca
Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang dengan beasiswa PPS UMM pada
tahun 2006. Selama mahasiswa pernah aktif dalam kegiatan mahasiswa seperti wakil
ketua Paduan Suara Mahasiswa FISIP UNEJ tahun 2001-2003, pengurus Himpunan
Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) UNEJ dan mendirikan komunitas studi masalah
internasional KDK institute. Penelitian yang pernah dilaksanakan adalah Pendapat Generasi Muda
Tionghoa terhadap Nasionalisme Indonesia : Studi Kasus Pada Pelajar dan Mahasiswa di Kota Jember
tahun 2001, penelitian skripsi Dampak Limpahan (spillover effect), Ekspor, Modal Dalam Negeri dan
Pengaruh Terhadap Masyarakat Sekitar Industri : Suatu Studi Kasus Pengaruh MNC terhadap Host
Country tahun 2005, Persepsi Aktor Pemerintah Daerah terhadap Peluang dan Tantangan Hubungan
Luar Negeri di Era Otonomi Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2007, Tanggung
Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan : Salah Satu Aspek Penting Implementasi Konsep CSR tahun
2007, Krisis Pangan Dunia : Revitalisasi Neo-Fungsionalisme? Tahun 2008. Saat ini sedang
melaksanakan penelitian bertema Masyarakat Sosialis Ditengah Sistem Kapitalisme Global : Sebuah
Studi Sosiologi Politik Masyarakat Sosialis di China, Isu Global dalam Konteks Lokal : Studi Pada Isu
Global dalam Konteks Masyarakat Malang Raya, Pengaruh Globalisasi Budaya Jepang Kepada
Generasi Muda Indonesia : Studi Pada Komunitas Cosplay dan J-Zone Malang, Persepsi Masyarakat
terhadap Peran Partai Politik dalam Demokrasitasi : Studi pada Masyarakat Malang Raya. e-Diplomacy
Pemerintah Daerah di Indonesia
Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah kepada Dunia Internasional di era Globalisasi. Penulis sejak
tahun 2007 bertugas sebagai staf pengajar pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang dengan mata kuliah yang pernah diampu yaitu
Ekonomi Internasional, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Diplomasi, Hubungan Internasional di
Asia, Globalisasi dan Nasionalisme dan Isu-isu Global . Penulis dapat dihubungi di
[email protected] dan tonnyeffendi.wordpress.com
Fly UP