...

paradigma hukum berkeadilan dalam hak kekayaan intelektual

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

paradigma hukum berkeadilan dalam hak kekayaan intelektual
PARADIGMA HUKUM BERKEADILAN

DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
Fathoni
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
e-mail: [email protected]
Abstract: The Paradigm of Legal Justice in the Communal Intellectual property
Rights. Law and justice is a synthesis therefore inseparable. Basically, our society
doesn’t recognize what is called as conflict. Conflict has been introduced by the
Globalization. The regime of Intellectual property Rights was born as the effect of
the free trade that adopts the equality. All the parties are the gladiator that needs
to be survives in the battle (survival for the fittest). On the contrary, the
traditional society doesn’t pay attention on the economic values of the culture.
However, they are forced to compete in the Intellectual Property Rights battle,
especially the Property Rights. This article will elaborate the law enforcement
with the justice approach at the Intellectual property Conflict taken place in the
Society
Keywords: Law, Justice, Conflict, Intelectua; Property Rights and Free Trade
Abstrak: Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual
Komunal. Hukum dan keadilan adalah sebuah sintesis, sehingga tidak
terpisahkan. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tidak mengenal konflik.
Perkembangan global dalam penerapan hukum yang telah memperkenalkan
kosakata “konflik” ke masyarakat Indonesia. Regim Hak Kekayaan Intelektual
(HKI), misalnya, yang lahir dari perdagangan bebas tentu tidak akan jauh dari
prinsip-prinsip perdagangan bebas yang menuntut persamaan. Semua pihak
dianggap sebagai "gladiator" yang harus mampu bertahan dalam pertarungan
(survival for the fittest). Dalam kompetisi macam ini, masyarakat tradisional yang
tidak begitu mempedulikan nilai ekonomis dari suatu kebudayaan. Namun
begitu mereka, “dipaksa” bertarung dalam potensi konflik HKI, terutama hak
cipta. Tulisan ini mengelaborasi pendekatan penegakan hukum yang berorientasi
keadilan dalam konflik HKI yang berpotensi muncul.
Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Konflik, HKI, Perdagangan Bebas

Naskah diterima: 14 Juni 2014, direvisi: 13 Juli 2014, disetujui untuk terbit: 24 Oktober 2014.
Permalink: https://www.academia.edu/11577010
Fathoni
Pendahuluan
Merupakan suatu pekerjaan besar bilamana disintesakan hubungan antara
hukum dan keadilan. Laksana dua sisi dari sekeping mata uang, mestinya antara
hukum dan keadilan saling berkelindan dan membentuk suatu jalinan interrelasi
yang kuat. Hukum dan keadilan seringkali dipahami secara antinomis. Hukum
karena sosoknya yang sering menampilkan ketidakadilan dilawankan dengan
keadilan yang sebenarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri. Hal ini merupakan
tradisi filsafat Yunani Kuno yang sering mempersoalkan antinomi tentang hal yang
“baik” dan “buruk” sebagai sumber orientasi yang selalu ada dan seharusnya ada
dalam hidup manusia, pada dasarnya sama dengan yang dimiliki oleh pemikiran
tradisi timur.1
Terlepas dari wacana tentang ketidakadilan dalam penegakan hukum,
sebenarnya hukum telah dibentuk sedemikian rupa melalui sistem yang “mestinya”
berjalan dengan baik secara otomatis. Kerena hukum akan selalu berkenaan dengan
perilaku yang dinamis, maka mau tidak mau hukum menjadi dinamis dalam artian
terus bergerak mengejar rasa keadilan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek
(addresat) dari hukum itu sendiri.
Hukum telah menjadi semacam “alat” dari golongan yang kuat (secara
ekonomi) untuk “menekan” golongan yang lemah, sehingga hukum (dalam hal ini
penegakannya) telah jauh dari orientasi keadilan. Hal ini “dicurigai” disebabkan oleh
adanya gejala yang disebut dengan “gejala reduksi normatif”2 dalam pemahaman
hukum. Akibatnya, menimbulkan kesulitan-kesulitan teknis dalam penerapannya dan
menghasilkan analisis yang yang kurang objektif (karena pengingkaran terhadap
karakter objek). Dengan kata lain adanya gejala reduksi normatif dalam hukum ini
telah mengabaikan “humanisme” hukum dalam penerapannya. Meskipun pola-pola
reduksi ini berhasil menyederhanakan pola interaksi dan fungsi hukum dalam pola
interaksinya, namun pada sisi lain struktur sistem hukum yang dibangun tersebut
hanya melahirkan hukum sebagai norma.
Sebagai suatu entitas yang dinamis, maka hukum tidak pernah berhenti di satu
titik tertentu, melainkan terus berakomodasi dengan kondisi sosial dan keadaan
tertentu. Dewasa ini, kita telah memasuki era perdagangan bebas dimana “hampir”
tak ada lagi sekat-sekat dalam perdagangan. Perdagangan bebas dan globalisasi
adalah dua istilah yang sering disebut secara berbarengan. Akademisi, politisi,
ekonom, bahkan masyarakat awam sangat familiar dengan kedua kata dan frasa
tersebut. Namun, salah satu hal ironi dari kenyataan itu adalah tidak atau kurang
dimengertinya prinsip-prinsip, makna, sejarah, dan pangaruhnya pada negara kita.
Tanpa bermaksud "memonopoli" kebenaran, terkadang dapat dibenarkan juga aksi
anti globalisasi dan perdagangan bebas karena fakta menunjukkan bahwa sistem ini
membawa "kesengsaraan" bagi negara miskin. Disadari atau tidak, globalisasi
mengakibatkan ketidakadilan.
Globalisasi ekonomi dengan motor liberalisasi perdagangan dan keuangan
1 E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi
Nilai, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), h.83 – 84.
2 Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.9.
290 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam HKI Komunal
tidak selalu memberikan keuntungan bagi semua orang (dan bangsa) di bumi ini.3
Konsep globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, dengan demikian, memerlukan
perlindungan. Globalisasi bukanlah suatu gerakan yang harus ditahan dan
dibendung, tapi sebaliknya, memerlukan nalar logis untuk menjauhkannya dari efek
buruk bagi keadilan. Harus ada cara-cara humanis untuk menyiasatinya, bukan
dengan nasionalisme yang sempit, radikal, dan berujung teror.
Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari perdagangan bebas ini
tentu tidak akan jauh dari prinsip-prinsip perdagangan bebas yang menuntut
persamaan. Semua pihak dianggap sebagai "gladiator" yang harus mampu bertahan
dalam pertarungan. Prinsip survival for the fittest. Mereka yang terkuat lah yang akan
bertahan. Negara miskin dan berkembang akan menjadi "bulan-bulanan" negara maju
yang sudah mapan konsep HKI-nya. Padahal, Indonesia merupakan negara yang
sangat kaya dengan keanekaragaman etnik dan budaya yang pada akhirnya
melahirkan cita rasa seni yang mewujud pada berbagai produk budaya. Wujud
kreatifitas "Orang Indonesia" yang diwarnai keberagaman etnik, lingkungan,
topografi dan religiusitas telah dikenal lama, bahkan sampai mancanegara. Produk
hasil kreatifitas ini termasuk pula pada pengetahuan tradisional yang lestari karena
diajarkan turun-temurun sampai dengan saat ini.4
Ekspresi dari pengetehuan tradisional (traditional knowledge) hampir dapat
berkaitan dengan berbagai jenis aspek hak kekayaan intelektual (HKI). Pengetahuan
tradisional yang dimiliki Indonesia berpotensi menjadi suatu kekayaan kebendaan
ketika telah termanifestasi dalam bentuk produk yang memiliki desain yang khas.
Dalam persepektif hukum kekayaan intelektital, potensi ini merupakan hak yang
bersifat kebendaan karena telah merupakan wujud HKI Pesatnya keterkaitan dan
perluasan ruang lingkup HKI membawa akibat juga terhadap semakin tergalinya
potensi HKI berupa pengetahuan tradisional (traditional knowledge).5
Keterkaitan pengetahuan tradisional dengan bidang-bidang lain seperti
kehutanan, pertanian, kesehatan, dan sosial budaya berkonsekuensi terhadap
pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional itu sendiri. Ruang
lingkup cakupan pengetahuan tradisional meliputi bidang budaya berupa forklore
akan berkenaan dengan hak cipta. Bidang teknis medis, industri, pertanian akan
berkenaan dengan desain industri, sedangkan bidang desain seperti kerajinan tangan
akan berkenaan dengan desain industri. Selain itu ada juga pengetahuan tradisional
yang berkenaan dengan indikasi geografis dan indikasi asal.
Kesemua aspek yang berkenaan dengan pengetahuan tradisional tersebut
secara langsung juga meliputi aspek HKI, termasuk di dalamnya akses terhadap
sumber daya alam, pengawasan terhadap pengetahuan atau kebudayaan, serta
3 Ida Susanti dan Bayu Seto (Editor), Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum
Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan tentang Hukum IV, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2003), h. 1
4 Awal Oktober tahun ini UNESCO telah mengakui seni batik—salah satu produk pengetahuan
tradisional—sebagai common heritage ash Indonesia, setelah sebelumnya UNESCO mengakui keris dan
wayang sebagai "milik Indonesia".
5 Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Inetelektual,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.13
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 291
Fathoni
pemanfataan sumber daya alam dan pengaturannya secara mandiri.6 Cakupan yang
demikian juga terhadap pengetahuan tradisional terlebih lagi bila dikaitkan dengan
HKI di bidang desain industri terhadap kerajinan-kerajinan yang kaya seni ini akan
mendorong pada suatu pertanyaan: siapakah pemiliknya? Sudah cukupkah
perlindungannya? Bagaimana proses penyelesaiannya bila terjadi sengketa?
Sederet pertanyaan diatas secara normatif dapat saja dijawab dengan melihat
aturannya dalam peraturan yang berkenaan dengan desain industri. Bentuk
perlindungan hukum terhadap potensi HKI pengetahuan traditional tentu menjadi
penting untuk melihat arah perlindungan HKI ke depan. Perlindungan ini menjadi
penting, mengingat regim HKI dibangun di atas landasan ekonomi kapitalis yang
sangat berpotensi mengabaikan prinsip keadilan ekonomi.
Peran negara (dalam hal ini pemerintah) menjadi sangat penting, mengingat
dewasa ini hubungan ekonomi dan perdagangan telah mengalami pergeseran dari
yang semula Privat to Privat (P to P) menjadi Government to Government G). Negara
yang menjalankan fungsi sebagai pengatur (regulator) juga harus memainkan peran
pentingnya sebagai penyedia (provider). Negara dalam hal ini pemerintah harus
menjadi penyeimbang (balancer) bagi berbagai kepentingan di masyarakat.
Berjalannya fungsi yang demikian dalam dunia ekonomi, khususnya yang
berkenaan dengan keberadaan HKI pengetahuan tradisional, akan membawa
konsekuensi pada "keadilan ekonomi" dan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Prinsip inilah yang menjadi landasan politik hukum perekonomian Indonesia,
termasuk di dalamnya hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap
HKI pengetahuan tradisional.
Dewasa ini banyak sekali terjadi sengketa HAKI yang berujung pada
pemberian ganti rugi. Seolah hak moral (moral right) dalam HAKI khususnya hak
cipta menjadi tidak lebih penting ketimbang hak ekonominya. Padahal, kultur
masyarakat timur -termasuk Indonesia- tidak terlalu mengedepankan hak ekonomis
terhadap suatu jenis barang yang berpotensi HAKI. Bahkan Undang-undang Hak
Cipta pada Pasal 10 mengatur tentang HAKI komunal. Dalam hal HAKI di bidang
pengetahuan tradisional (traditional knowledge).
Berpijak dari latar belakang tersebut, maka dalam makalah ini akan dikaji
tentang aspek hukum penyelesaian sengketa HAKI yang berorientasi pada
masyarakat ekonomi lemah.
Pemahaman Tentang Perlindungan HKI
Perlindungan terhadap HKI khususnya di negara maju, seperti Eropa Barat
bermula dari pemikiran hukum alam, khususnya, ide tentang the absolute ownership,
yang diwarisi sistem. hukum Romawi.7 Perlindungan terhadap HKI dalam sistem
hukum berkembang sebagai bagian dalam human right yang berawal di Inggris dalam
Magna Charta. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 yat (2) Deklarasi HAM se-Dunia
ditetapkan, "setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk
6
Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Inetelektual,
h.13.
7 Trisno Raharjo, Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Pensil
Komunka, 2006), h. 17.
292 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam HKI Komunal
kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau
artistik dalam hal dia sebagai pencipta.”8
Perlindungan HKI yang berkembang dewasa ini lebih memihak kepada negara
maju yang lebih menekankan pada kepentingan individu. Hal ini bertentangan
dengan "atmosfer pemikiran" masyarakat di negara berkembang yang lebih mengenal
perlindungan HKI yang selalu diupayakan untuk tidak mengurangi kepentingan
masyarakat.9 Filosofi perlindungan HKI adalah untuk mendorong kemajuan dan
munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan
penyebaran ide-ide tersebut. Dengan adanya perlindungan ini pencipta dan penemu
akan mendapatkan penghargaan berupa finansial, sedangkan masyarakat akan
menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran
intelektual tersebut.
Jadi, dari konsep ini, perlindungan HKI tidak hanya terhadap hak penemu atau
pencipta, namun juga bagi pengguna HKI itu sendiri.
Pemahaman Tentang Pengetahuan Tradisional
Pengetahuan tradisional (traditional knowledge) meliputi berbagai bidang HKI.
Bidang-bidang yang mencakup lingkup kekayaan intelektual yang bersifat komunal
yaitu folklor yang merupakan ekspresi budaya tradisional, desain industri yang
mewujud pada produk budaya, sumber days genetik, indikasi geografis, dan indikasi
asal. Folklor mencakup musik tradisional, narasi dan literatur tradisional, seni
tradisional, kerajinan tradisional, simbol/nama/istilah tradisional, pertunjukkan
tradisional, seni arsitektur tradisional, dan lain-lain. Pengetahuan tradisional dapat
termasuk juga desain industri yang berkenaan dengan produksi kerajinan tangan
yang bercirikan budaya tradisional.
Upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional Indonesia sampai saat
ini masih belum jelas pengaturannya. Masih banyak masalah hukum yang berkenaan
dengan "pencurian" pengetahuan tradisional Indonesia oleh negara lain dengan
mekanisme sistem HKI yang berlaku. sekarang. Kasus yang banyak muncul
berkenaan dengan hal ini adalah masalah pematenan oleh negara lain terhadap
komposisi produk obat-obatan maupun derivatifnya dengan komposisi yang khas
Indonesia.10
Definisi desain industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang
bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau
gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas
industri, atau kerajinan tangan.
Pengertian tentang perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional yang
8
Agus Triyanta, Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam, Jumal Hukum No. 17 Vol.8 Juni 2001, h.
33-36.
Trisno Raharjo, Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, h.17.
Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual
untuk Penumbuhan Inovasi, (Jakarta: Indeks, 2008), h.35.
9
10
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 293
Fathoni
berkaitan dengan desain industri dan arah kebijakannya dalam peraturan perundangundangan Indonesia bila dikaitkan dengan konsep tanggung jawab negara untuk
melindungi rakyatnya, maka hal ini telah diatur secara eksplisit dalam UUD NRI
Tahun 1945 yang telah memberikan pengaturan yang sifatnya perlindungan
(protection) dan promosi (promotion) terhadap kesejahteraan rakyat. Akan tetapi,
sistem perundang-undangan yang dibangun tidak selalu konsisten, koheren dan
berkoresponden dengan semangat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945.
Bilamana, kita membaca UUD NRI 1945 sebagaimana, diajarkan oleh Ronald
Dworkin11, maka akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan
tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 34. Berkaitan dengan hal
tersebut Satjipto Rahadjo, mengkonsepsikan bahwa Negara hukum Indonesia sebagai
negara yang peduli atau negara dengan kepedulian. Konsepsi tersebut sangat tepat
karena Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa sebagai jaminan konstitusional maka
negara wajib mengembangkan kebijakan kesejahteraan yang bersifat "affirmative
action" bagi kepentingan warga masyarakatnya.
Kebijakan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini akan tercermin
dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang di dalamnya mengatur
tentang hal ini secara terpisah. Bahkan telah ada wacana tentang akan disusunnya
RUU tentang Perlindungan atas Pengetahuan. Tradisional yang melahirkan desain
industri untuk memberikan kejelasan tentang hakekat pengetahuan tradisional dan
upaya perlindungannya.
Perlindungan Hukum Desain Industri
Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan
meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan
memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan
Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta
dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum
terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.
Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi
Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas Persetujuanpersetujuan tersebut mendukung ratifikasi Paris Convention for the Protection of
Industrial Property (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun
1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam the Hague Agreement (London Act) Concerning
The International Deposit of Industrial Designs.12
Keberadaan undang-undang di bidang Desain Industri dimaksudkan untuk
menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajiban-nya
serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain
11 Dworkin, Freedom's Law, The Moral Reading of the American Constitution, (Cambridge, Mass,
Havard University Press, 1996).
12 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
294 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam HKI Komunal
Industri tersebut.
Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain
Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif
terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain
Industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah
pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan
dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang
dalam bentuk dua atau tiga dimensi.
Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri
dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terusmenerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu
mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan
perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undangundang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik
Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun
badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.
Perlindungan hukum diberikan kepada pendesain, yaitu seseorang atau
beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, dalam suatu kreasi tentang
bentuk, konfigurasi, atau komposisi (komposisi garis atau warna, atau garis dan
warna) atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi
yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau
komoditi industri dan kerajinan tangan.
Dalam proses pendaftaran Desain Industri, seperti juga Paten, dilakukan
pemeriksaan oleh pemeriksa. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain
Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan
dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta.
Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang
pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain
yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada
pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal"
berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau
yang menciptan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat
membuktikan sumber aslinya.
Perlindungan Berdasarkan Permohonan
Perlindungan hak desain industri didapatkan melalui mekanisme permohonan
ke Ditjen HKI. Pendaftaran hak desain industri menganut asas first to file. Hal ini
berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri
yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang
yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman
pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga
dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini
Pemerintah menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 295
Fathoni
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak
Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut,
tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang
membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain
yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam
pengelolaan keuangan.
Pada saat desain industri didaftarkan pada dasarnya desain industri tersebut
dilindungi. Akan tetapi, suatu desain industri yang terdaftar pun bukanlah berarti
tidak dapat dibatalkan. Apabila mencermati ketentuan desain industri, maka dalam
kondisi-kondisi tertentu sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu pembatalan.
Desain Industri dalam Konteks Traditional Knowledge atas Kerajinan
David I Brainbridge dalam bukunya Computer and The Laws memberikan
penjelasan arti desain. Menurutnya desain merupakan aspek-aspek dari atau fiturfitur yang terdapat pada suatu barang. Sementara itu Jeremy Phillips dan Alison Firth
menyatakan bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi
susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun
keseluruhan dari sebuah benda. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa desain
merupakan suatu aspek-aspek yang mencakup pada bentuk dan konfigurasi.
Pemikiran ini tentunya sejalan dengan pengertian yang tertuang di dalam ketentuan
Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 yang menyatakan: “Desain industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis
dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan.“
Dari pengertian ini tampak bahwa salah satu yang disebut dengan desain
industri itu adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna
yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan kerajinan
tangan. Jelaslah, bahwa desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin sebenarnya
masuk dalam cakupan desain industri sebagaimana yang dirumuskan dalam UU
Desain Industri.
Ketika desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin, maka patutlah untuk
diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar desain
industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain
yang tidak berhak. Untuk desain industri yang dapat dilindungi hendaknya desain
industri tersebut memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksudkan meliputi
pada: Pertama, desain industri tersebut baru. Artinya, tidak sama dengan
pengungkapan yang tlh ada sebelumnya; Kedua, tidak bertentangan dengan
moralitas/kesusilaan; Ketiga, merupakan satu desain industri/beberapa desain
industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang
sama dan; Keempat, desain industri yang didaftarkan tidak ditarik kembali
permohonannya.
Apabila keempat kriteria ini telah dipenuhi, maka desain industri dapat
didaftarkan. Konsekuensi dari pendaftaran desain industri, maka desain industri
296 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam HKI Komunal
diharapkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas
desain industri diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu
perlindungan yang diberikan oleh UU Desain Industri adalah untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun. Di lain pihak, pengrajin apabila mengajukan permohonan
pendaftaran ia akan mendapatkan hak desain industri sekaligus sebagai pemegang
hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara Republik Indonesia kepada pendesain (pengrajin) atas hasil kreasinya untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
Hak eksklusif dari pemegang hak desain industri tentunya harus dipahami
seberapa eksklusif hak tersebut. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 UU Desain
industri ditegaskan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak desain
industri mencakup pada: Pertama, hak untuk melaksanakan hak desain industri yang
dimilikinya; dan Kedua, hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan
barang yang diberi hak desain industri.
Hal yang harus diketahui meskipun pemegang hak desain industri
mempunyai hak eksklusif bukanlah berarti tidak ada pembatasan. Sesungguhnya ada
pembatasan yang diberikan oleh UU Desain Industri. Pembatasan itu terletak tatkala
desain industri yang telah terdaftar tersebut dipakai untuk kepentingan penelitian
dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang
hak desain industri. Dari sinilah sengketa dimulai.
Sengketa HKI; konflik yang anomali bagi Indonesia
Pembahasan tentang sengketa dimulai atau berujung pada definisi tentang
konflik. Meskipun konflik merupakan kajian dari ilmu sosial, namun akan erat
kaitannya dengan sengketa karena konflik dapat timbul akibat adanya
ketidaksesuaian dalam hal proses-proses sosial. Konflik berarti adanya oposisi atau
pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi.13
Secara teoretik konflik sering didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan
adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling berbeda
pandangan/kepentingan. Konflik juga merupakan suatu bentuk perjuangan untuk
memperoleh hal-hal yang langka seperti: nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan
sebagainya, dimana tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk
memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Selain itu ada
juga yang menganggap bahwa konflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam
hal proses-proses sosial.
Seringkali tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk
memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Oleh karena
itu, konflik lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negatif, hal ini
karena orang melihat dampak dari konflik yang bersifat kekerasan menunjukkkan
kerusakan dan kerugian yang bersifat materi maupun non materi. Konflik sering
13
Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), (Bandung: Mandar Maju, 2007),
h. 1.
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 297
Fathoni
dianggap sebagai sesuatu yang bersifat traumatik, dan mengganggu stabilitas atau
keseimbangan yang menjadi cita-cita ideal masyarakat.
Asumsi tentang konflik yang demikian melahirkan anggapan bahwa konflik
seharusnya dihindari, dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal. Dari sinilah
maka sengketa dalam masyarakat dianggap sebagai suatu anomali. Dalam suatu
masyarakat, bangsa ataupun negara yang di dalamnya banyak terjadi konflik, berarti
dalam masyarakat atau negara tersebut pasti terdapat sesuatu yang tidak normal.
Pasti ada nilai-nilai yang dilanggar atau bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai baru
yang datang kemudian.
G.R. Terry14 mengemukakan bahwa konflik biasanya mengikuti suatu pola
yang teratur, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: timbulnya suatu krisis tertentu,
gejala ekskalasi ketidaksesuaian paham terjadi, konfrontasi menjadi pusat perhatian,
krisis selanjutnya dialihkan. Konflik biasanya bersumber dari beberapa aspek seperti:
adanya perubahan sosial, perbedaan kewenangan (otoritas), perbedaan kepentingan,
dan perbedaan kultural. Konflik dalam hal ini diartikan sebagai perbedaan
pemahaman tentang hak yang semestinya dinikmati. Konflik merupakan keniscayaan
dari adanya vested intertest oleh para pihak. Di dalam hukum, konflik muncul karena
adanya sifat kebendaan pada sesuatu yang dengannya lahir potensi ekonomi. Potensi
ekonomi yang bernilai material inilah yang menjadi objek konflik, sebagaimana
kekayaan intelektual yang menjadi tema pokok tulisan ini.
Konsep tentang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) bila dipahami secara
mentah tanpa mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat (living law) akan
berpotensi menjadi konflik dan berujung pada sengketa di pengadilan. Hal ini dapat
dipahami karena semua penyelesaian sengketa HKI yang diatur dalam UndangUndang HKI selalu melalui jalur litigasi. Padahal, pengakuan terhadap kekayaan
intelektual itu sendiri merupakan “barang baru” dalam khasanah pemikiran orang
Indonesia atau dengan kata lain, konsep HKI “tidak asli” Indonesia. Kultur Indonesia
mengenal bahwa hasil budaya dan pemikiran yang melahirkan kreasi (yang
belakangan dikenal memiliki potensi HKI) merupakan “common herritage maintenance”
yang dapat dimiliki oleh siapa saja tanpa kecuali.
Meskipun Pasal 10 Undang-Undang HKI kita telah mengakomodir Hak Cipta
Komunal, namun hal ini belum cukup menegasikan tentang konsep HKI yang
memahami bahwa kekayaan intelektual memiliki potensi ekonomi, dengan demikian
harus dikuasai secara eksklusif.
Sub judul diatas yang menegaskan bahwa sengketa HKI merupakan konflik
HKI yang anomali bagi Indonesia mengindikasikan bahwa sejak awal kultur orang
Indonesia tidak mengenal adanya konflik dalam kepemilikan HKI. Sebagai contoh,
masyarakat Jepara baru-baru ini saja menyadari bahwa seni ukirnya memiliki potensi
Hak Cipta atau Desain Industri. Masyarakat Bali juga baru-baru ini mengenal adanya
Hak Cipta dalam seni kerajinan peraknya. Hal tragis yang terjadi adalah ketika
seorang seniman Bali akan mengadakan pameran di Amerika Serikat, ia harus ditolak
hanya karena desain perak yang dimiliki sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh
14
Sebagaimana dikutip dalam: Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), h.
1.
298 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam HKI Komunal
warga negara Amerika Serikat, sehingga seniman Bali tersebut dianggap melakukan
plagiasi. Rupanya hukum HKI belum menyentuh sampai disitu.
Dua contoh diatas kiranya cukup menggambarkan bahwa hukum hanya
dijadikan “alat” bagi mereka yang memiliki potensi yang kuat untuk menekan
mereka yang memiliki potensi yang lemah.15
Masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya, suku bangsa, adat
istiadat, secara tidak langsung sesungguhnya mengandung unsur-unsur
kemajemukan potensi HKI yang besar. Potensi yang besar ini tidak pernah menjadi
permasalahan bagi masyarakat sebelum datangnya konsep HKI. Tanpa bermaksud
menuduh, dapat dikatakan bahwa awal sengketa HKI justru dimulai dari
pemberlakuan undang-undang HKI itu sendiri. Tentu akan sangat naif dan fatalistik
namanya bila sebagai seorang yang belajar hukum, penulis menolak hukum yang
sedang berkembang. Cara efektif untuk mengakhiri semua sengketa yang mungkin
timbul tentu bukan dengan “menganulir” peraturannya, tapi “mencari celah” untuk
menyelesaikannya dengan baik.
Indonesia Di Masa Transisi
Mengutip salah satu statement Emha Ainun Nadjib bahwa “Dalam kegelapan
segala keburukan mungkin terjadi.” Oleh karena itu Alquran mengajarkan untuk
berlindung dari kegelapan: “dan (aku berlindung) dari kejahatan malam ketika telah
gelap gulita.”16 Masa transisi adalah masa yang gelap: ketidakpastian penegakan
hukum, terkikisnya norma-norma sedang norma penggantinya belum ada atau tidak
sesuai. Berkenaan dengan HKI, maka simpul sengketa dapat ditarik dari sini. Nilainilai masyarakat atas HKI sebagai hak kebendaan yang semula merupakan milik
publik (meskipun ada pula yang diakui sebagai milik personal) dipaksakan
terminologinya sebagai “hak eksklusif” yang hanya bisa dikuasai oleh seorang atau
segelintir orang saja.
Martin Khor17, menjelaskan tentang dampak buruk diberlakukannya TradeRelated aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan produk WTO
bagi negara berkembang. Khor berpendapat bahwa pemberian paten yang tanpa
kecuali bagi perusahaan multinasional akan menghalangi akses negara-negara
berkembang untuk mendapatkan teknologi yang ramah lingkungan. Seperti diketahui
bahwa hak paten untuk produk produk teknologi tinggi rata-rata dipegang oleh
perusahaan multinasional yang berdomisili di negara maju. Perusahaan-perusahaan
ini menentukan biaya yang sangat mahal bagi negara berkembang yang ingin
memanfaatkan teknologinya.
Selain sebagai suatu bentuk masyarakat yang majemuk, masyarakat Indonesia
yang sedang mengalami proses pembangunan dapat dikatakan sebagai masyarakat
yang berada pada posisi persimpangan atau masyarakat transisi, yaitu transisi dari
masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Selain itu, dalam posisi masyarakat
15 Potensi disini dapat diartikan dengan potensi penguasaan akan “tabiat hukum HKI”, potensi
ekonomi dan potensi otoritas.
16 Q.S. Al-Falaq ayat 3.
17 Aan Suryana, Neoliberalisme (Wibowo dan Francis Wahono (Editor)), (Yogyakarta: Cindelaras
Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), h. 132-133.
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 299
Fathoni
yang sedang berkembang perubahan sosial bisa saja terjadi karena faktor sosial
budaya, intervensi budaya baru, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat
modern. Dalam posisi masyarakat yang sedang mengalami transisi ini banyak proses
sosial yang kemungkinan terjadi di dalamnya. Proses perubahan tersebut mungkin
secara internal maupun eksternal, yang memungkinkan terjadinya pergeseran
kesadaran kolektif masyarakat. Dalam situasi yang serba marjinal tersebut maka
berkembangnya konflik dalam masyarakat sangat memungkinkan untuk terjadi.
Konflik yang terjadi kenyataannya ada yang bersifat realistik dan ada juga yang
bersifat nonrealistik. Konflik realistik, adalah konflik yang memiliki sasaran yang jelas
karena masing masing pihak bersifat antagonistik. Konflik semacam ini dengan
mudah diamati di tengah-tengah masyarakat, karena arah, sasaran yang menjadi
sumber konflik sudah sangat jelas dan mudah diamati atau dirasakan.
Pola-Pola Penyelesaian Sengketa
Pola-pola penyelesaian sengketa HKI yang diatur dalam Undang-Undang HKI
adalah melalui jalur peradilan. Meskipun asas peradilan yang cepat dan murah tetap
dipakai, namun dalam kenyataannya peradilan justru kontra produktif dalam
menyelesaikan sengketa karena prosesnya seringkali menyita waktu dan biaya.
Terlebih lagi, para pihak dalam sengketa terkuras konsentrasinya dalam sengketa
yang diselesaikan melalui jalur litigasi tersebut. Masyarakat yang tidak beruntung
(disanvantages people) yang dihadapkan pada proses peradilan seperti dihadapkan
pada medan terjal tanpa pengetahuan hukum yang cukup. Oleh karena itu pola-pola
penyelesaian sengketa non-litigas lebih diminati.
Dalam setiap masyarakat sering berkembang suatu mekanisme yang dapat
digunakan sebagai peredam konflik atau ketegangan sehingga struktur atau sistem
secara keseluruhan tetap dapat dipertahankan. Mekanisme tersebut disebut dengan
institusi “katup pengaman” (safety valve institution). Sebagai suatu bentuk institusi
maka realitasnya dapat berbentuk tindakan-tindakan atau kebiasaan yang dapat
mengurangi ketegangan jika konflik tidak tersalurkan.
Suatu rekayasa yang dilakukan untuk mengendalikan konflik agar menjadi
lebih baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan manajemen konflik antara
lain:18
1. Pencegahan Konflik yaitu suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah
timbulnya konflik yang lebih keras.
2. Pengelolaan Konflik: yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk membatasi dan
menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi
pihak-pihak yang terlibat.
3. Resolusi Konflik: yaitu suatu bentuk usaha untuk menangani sebab-sebab konflik
dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara
kelompok-kelompok yang bermusuhan.
4. Transformasi Konflik yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi
sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah
18
Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), h.83.
300 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam HKI Komunal
kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang
positif. Bentuk pengendalian konflik dapat dilakukan dengan jalan
Upaya hukum yang dapat ditempuh
Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi di mana ada pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini diawali oleh perasaan tidak puas,
bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun
kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan
ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi
dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konfliktual tersebut.
Sebaliknya jika beda pendapat terus berlanjut, maka terjadi apa yang disebut sebagai
sengketa.19
Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang
berkepanjangan biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat
sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun
kepentingan pihak lainnya.
Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa
hak didengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan harus terpenuhi. Dengan itu
baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi
panggung dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan. Tanpa kesadaran
pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak dalam arti yang
sebenarnya. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian
sengketa, yaitu:20 Kepentingan, Hak-hak, dan Status kekuasaan.
Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya
dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan
dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa
lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor tersebut diatas.
Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat
diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni:21 Jalur litigasi/pengadilan dan Jalur
alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Jalur litigasi di mana dalam jalur litigasi ini
dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata
ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga.
Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang
dirugikan kepada instansi yang berwenang.
Sedangkan untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur nonlitigasi
dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa
sering diartikan sebagai alternative to litigation, namun seringkali juga diartikan
sebagai alternative to adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian
tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama
19 Sri Soemantri, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2001), h. 21.
20 Sri Soemantri, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, h. 22.
21 Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989), h. 52.
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 301
Fathoni
menjadi acuan alternative to litigation, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.22
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 1999)
yang dimaksud dengan alternatif Penyelesaian Sengketa adalah: “Lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”
Konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR), pada dasarnya bersumber pada
upaya untuk mengaktualisasikan ketentuan kebebasan berkontrak dalam berjalannya
kontrak tersebut. Sehingga akhir penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang
tidak lain merupakan upaya pihak-pihak sendiri maupun dengan menggunakan
pihak ketiga untuk mencapai penyelesaian.
Seperti dalam praktek di beberapa negara misalnya, bahkan pihak pencari fakta
terhadap sengketa perburuhan, dapat melakukan rekomendasi seperti perbaikan
terhadap tunjangan karyawan. Disamping pencari fakta yang tidak mengikat,
dimungkinkan juga pencari fakta yang mengikat. Dalam hal ini pencari fakta, atau
minimal salah satu dari anggota tim pencari fakta haruslah pihak yang netral dan
tidak memihak.
Pencari fakta yang mengikat ini mirip dengan arbitrase. Perbedaannya terlihat
pada aspek publikasinya, dimana temuan dan rekomendasi pencari fakta tersebut
dipublikasikan untuk masyarakat. dengan dipublikasikannya hasil temuan ini, maka
diharapkan temuan dan rekomendasi tersebut akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang
bersengketa, sebab akan ada pressure dari masyarakat terhadap para pihak untuk
mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh pencari fakta yang dianggap berkualitas,
berpengalaman dan netral.
Satjipto Rahardjo berharap bahwa badan-badan pengadilan, seperti Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, yang diharapkan untuk benar-benar
menjadi “rumah keadilan” sedang bergejolak dan bahkan sering berbenturan satu
sama lain. Ini memang tragis, terutama bagi rakyat pencari keadilan. Permainan uang
juga sudah masuk ke dalam kamar-kamar dari mereka yang sangat diharapkan
“ngasta pusaraning adil” (memegang keadilan), apakah itu hakim, jaksa, atau lainnya.23
Jika pun penyelesaian sengketa HKI harus melalui jalur litigasi, maka perlu
dipertimbangkan asas-asas yang diharapkan berlaku pada peradilan tata usaha
negara sebagaimana dikutip oleh Yos Johan Utama bahwa asas-asas dalam
pengadilan tata usaha negara tidak mungkin terlepas dari asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang menurut Crince le Roy sebagaimana dikutip
oleh Marbun, meliputi:24 1). Asas kepastian hukum (Principle of legal security), 2). Asas
keseimbangan (Principle of proportionality), 3). Asas kesamaan dalam mengambil
keputusan (Principle of equality), 4). Asas bertindak cermat (Principle of carefulness), 5).
Asas motivasi dalam setiap keputusan (Principle of motivation), 6). Asas larangan
Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, h. 23.
Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007), h.151
24 Yos Johan Utama, Buku Peradilan Tata Usaha Negara, (versi digital), diakses dari website
www.yosjohanutama.blogspot.com
22
23
302 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam HKI Komunal
mencampuradukkan kewenangan (Principle of non misuse of competence), 7). Asas
permainan yang layak (principle of fair play), 8). Asas keadilan atau kewajaran
(Principle of reasonable or prohibition of arbitrainess), 9). Asas menanggapi penghargaan
yang wajar (principle of meeting raised expectation), 10). Asas meniadakan akibat
keputusan yang batal (Principle of undoing the consequences of unnulled decision), 11).
Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (Principle of protecting the
personal way of life)
Tentu saja asas-asas diatas tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam pola-pola
penyelesaian sengketa HKI. Harus dianalisis lebih dalam tentang asas-asas yang
harus terakomodir dalam pengadilan sengketa HKI yang proses penyelesaiannya
melalui Pengadilan Niaga.
Penutup
Konsep HKI yang sui generis dan tidak berasal dari akar budaya orang
Indonesia harus dipahami dan bukan dipaksakan. Konsep-konsep dan cara-cara
penyelesaiannya harus mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat meski
tidak mengabaikan sistem hukum yang berlaku. Adanya sengketa HKI menunjukkan
adanya sengketa kepentingan yang lebih berkaitan dengan kepentingan ekonomi,
oleh karena itu penyelesaiannya pun harus “ekonomis” dan jangan sampai menyita
waktu dan biaya. Pola penyelesaian sengketa nonlitigasi merupakan pilihan yang
tepat.
Putaka Acuan
Alquran Surat Al-Falaq ayat 3.
Djumhana, Muhammad, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak
Kekayaan Inetelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
Dworkin, Freedom's Law, The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge,
Mass, Havard University Press, 1996.
Fuady, Munir, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2000.
Gautama, Sudargo, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, Eresco, Bandung, 1989.
Manullang, E. Fernando M., Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan
Antinomi Nilai, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007.
Raharjo, Trisno, Kebyakan Legislatf dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual,
Yogyakarta: Pensil Komunka, 2006.
Rasyidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar
Maju, 2003.
Saidin, OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2001.
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung, Alumni, 1992.
Soemantri, Sri, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001
Subroto, Muhammad Ahkam, dan Suprapedi, Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan
Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, Jakarta: Indeks, 2008.
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 303
Fathoni
Suryana, Aan, Neoliberalisme (Wibowo dan Francis Wahono (Editor)), Yogyakarta:
Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
Susanti, Ida, dan Bayu Seto (Editor), Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah
Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan
Gagasan tentang Hukum IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Triyanta, Agus, Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam, Jumal Hukum No. 17
Vol.8 Juni 2001.
Utama, Yos Johan, Buku Pengadilan Tata Usaha Negara (versi digital), diakses dari
www.yosjohanutama.blogspot.com
Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Bandung: Mandar
Maju, 2007.
304 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Fly UP