...

`BAB I PENDAHULUAN

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

`BAB I PENDAHULUAN
`BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perubahan lingkungan strategis di sekitar kita, baik skala nasional maupun global telah
membawa perubahan dalam pengelolaan dan muatan program keluarga berencana.
Salah satu isu global yang mengemuka di awal abad ke 20 adalah kesetaraan gender
yang memperhatikan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan/kepentingan
perempuan dan laki-laki dalam berbagai program pembangunan, tidak terkecuali
Program KKBPK.
Untuk menjawab tantangan global ini selanjutnya Indonesia mengeluarkan Instruksi
Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yaitu
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan
dan program pembangunan nasional. Oleh karena itu mulai tahun 2001 Program KB
menerapkan strategi ini dengan tujuan Program KB dapat secara seimbang memenuhi
kepentingan masyarakat secara luas, perempuan dan laki-laki.
Pemahaman akan gender dalam program KKBPK ini diharapkan dapat memperluas
cakrawala berpikir dan kreativitas para PKB/PLKB dalam menghadapi dan mengatasi
permasalahan dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.
Untuk mencapai tujuan tersebut dalam modul ini akan diuraikan tentang konsep dasar,
kesenjangan gender dan faktor penyebabnya serta kesetaraan dan keadilan gender
dalam Program KKBPK.
B. Deskripsi Singkat
Pelaksanaan Program KKBPK yang selama ini telah membuahkan hasil yang sangat
bermakna dalam meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, masih memerlukan
pemikiran cermat perihal keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal:
1.
2.
3.
4.
akses terhadap informasi dan pelayanan Program KKBPK;
peran dalam Program KKBPK;
manfaat dari Program KKBPK;
pengambilan keputusan tentang Program KKBPK.
Modul Gender dalam Program KKBPK ini berusaha memberikan pemahaman tentang
berbagai kesenjangan gender yang masih terjadi sehingga perlu diminimalkan, baik
dalam lingkup keluarga dan masyarakat maupun dalam program melalui Program
KKBPK yang responsif gender.
1
C. Manfaat Modul
Melalui pemahaman tentang gender dalam program keluarga berencana para PKB/
PLKB dan pengelola program lainnya dapat merancang program dan kegiatan yang
senantiasa memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki secara seimbang.
Dengan keseimbangan pemenuhan kebutuhan perempuan dan laki-laki ini diharapkan
tidak ada lagi salah satu pihak yang terabaikan, baik dalam akses, partisipasi, manfaat
maupun pengambilan keputusan berkaitan dengan program keluarga berencana.
D. Standar Kompetensi
1. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat memahami gender dalam
program keluarga berencana.
2. Indikator Keberhasilan
Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat:
a. Menjelaskan konsep dasar gender
b. Mendiskusikan kesenjangan gender dalam Program KKBPK dan faktor
penyebabnya
c. Mendiskusikan kesetaraan dan keadilan gender dalam Program KKBPK.
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
1. Kesenjangan Gender dalam Program KKBPK dan Faktor Penyebabnya
a. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebabnya dalam Program KKBPK dan
Kesehatan Reproduksi.
b. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebabnya dalam Program Peningkatan
Kualitas Balita dan Anak.
c. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebabnya dalam Program Peningkatan
Kualitas Remaja.
d. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebabnya dalam Program Peningkatan
Kualitas Hidup Lanjut Usia.
e. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebabnya dalam Program Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga.
2. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Program KKBPK
1. Kesetaraan dan Keadilan Gender dari Sisi Keluarga
2. Pendekatan Pengarusutamaan Gender dalam Program KKBPK
3. Kesetaraan dan Keadilan Gender dari Sisi Program
F. Petunjuk Belajar
1. Silakan Anda mempelajari modul ini secara berurutan mulai dari bab I sampai
dengan bab IV.
2
2. Bacalah setiap isi sub-materi pokok dengan seksama untuk memperoleh
pemahaman yang baik tentang keseluruhan sub-materi pokok tersebut sebagai
dasar memahami materi pada bab selanjutnya.
3. Setelah Anda mempelajari keseluruhan isi setiap sub-materi pokok sampai
rangkuman, cobalah Anda menjawab pertanyaan latihan sebagai tolok ukur tingkat
pemahaman Anda terhadap materi tersebut.
4. Apabila Anda belum merasa puas dengan tingkat pemahaman Anda, bacalah uraian
sub-materi pokok sampai Anda merasa telah memahami dengan baik.
5. Selanjutnya Anda dapat melanjutkan ke sub-materi pokok lain pada bab selanjutnya
dengan langkah yang Anda lakukan sebelumnya.
3
BAB II
KONSEP DASAR GENDER
DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
Indikator Keberhasilan:
Setelah mempelajari bab ini diharapkan Anda akan dapat menjelaskan tentang konsep
gender, berbagai fakta keberhasilan program KKBPK, manfaat dan tujuan memahami
gender dalam program KB, ruang lingkup program KKBPK serta pengertian dan batasan.
A. Konsep Gender
Seperti telah disinggung pada bab sebelumnya, untuk mengakomodasi program aksi
Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 yang
selanjutnya ditindaklanjuti dengan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender. Hal ini mempunyai makna bahwa Program KKBPK juga
dituntut untuk memperhatikan dan mengintegrasikan aspek gender dalam program dan
kegiatan secara berkesinambungan, mulai dari perencanaan sampai dengan
pemantauan dan evaluasi.
Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara perempuan dan lakilaki yang merupakan hasil kontruksi sosial dan dapat berubah sesuai perkembangan
jaman. Berbeda dengan seks yang berarti jenis kelamin dan merupakan kodrat bagi
perempuan dan laki-laki yang tidak dapat dipertukarkan, gender lebih menekankan
kepada hubungan atau relasi harmonis antara perempuan dan laki-laki untuk mencapai
keseimbangan dan kebahagiaan.
Dengan aspek gender dalam seluruh program pembangunan termasuk Program KKBPK
diharapkan keseimbangan kepentingan perempuan dan laki-laki senantiasa dapat
menjadi perhatian sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau diabaikan
kepentingannya. Untuk mewujudkan hal ini maka pengelola program perlu
memperhatikan beberapa pertanyaan sebagai berikut.
1. “Apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi kepentingan
perempuan dan laki-laki secara seimbang?”
2. “Adakah perempuan atau laki-laki yang merasa terdiskriminasi atau diabaikan dalam
program dan kegiatan?”
3. “Dalam hal apa salah satu pihak merasa terabaikan kepentingannya?” “Apa
bentuk/jenisnya?
4. “Mengapa dapat terjadi diskriminasi atau pengabaian tersebut?”
Apabila setiap pengelola dapat melihat dan menyadari kondisi yang ada seperti
pertanyaan di atas, maka ini berarti pengelola tersebut sudah berperspektif gender,
artinya telah memiliki kemampuan melihat hasil pembangunan atau program yang
4
dilaksanakan ternyata masih menyimpan ketidakseimbangan antara perempuan dan
laki-laki juga penyebab terjadinya ketidakseimbangan tersebut. Selanjutnya pengelola
dapat merancang kegiatan yang dapat meminimalkan ketidakseimbangan melalui
program dan kegiatan yang responsif gender, yaitu program yang telah
memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki secara seimbang.
Ketidakseimbangan ini sering disebut dengan kesenjangan gender yang dapat terjadi
karena adanya ketidakadilan gender atau diskriminasi gender yang merupakan akibat
dari adanya struktur atau sistem sosial yang mengabaikan salah satu jenis kelamin.
Setidaknya ada 5 bentuk diskriminasi gender yaitu:
1. citra baku (stereotip) yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang sering
bersifat negatif dan umumnya menyebab terjadinya ketidakadilan. Misal perempuan
dianggap lebih pantas bekerja sebagai sekretaris atau guru taman kanak-kanak
bukan sebagai manajer perusahaan. Laki-laki ramah seringkali disebut perayu atau
genit.
2. subordinasi (penomorduaan) yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis
kelamin dianggap lebih rendah daripada yang lain, misalnya perempuan mengurus
rumah dan anak sebagai „orang rumah‟ bukan bekerja di ranah publik.
3. marjinalisasi (peminggiran), yaitu proses peminggiran atau „mengeluarkan‟ salah
satu jenis kelamin dari pekerjaan utama yang dapat berakibat kemiskinan, misalnya
perempuan yang semula bekerja sebagai pemetik padi waktu panen menggunakan
alat ani-ani terpaksa tidak bekerja lagi karena digantikan oleh mesin yang jauh lebih
cepat.
4. beban ganda (double burden), yaitu adanya perlakuan terhadap salah satu jenis
kelamin yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya, misalnya
perempuan yang bekerja sebagai karyawati untuk memperoleh penghasilan tetapi
tetap harus mengerjakan pekerjaan rumahtangga tanpa bantuan suami atau orang
lain.
5. Kekerasan (violence), yaitu suatu serangan fisik atau psikis/non fisik terhadap
seseorang berupa pemukulan, perkosaan, ancaman, paksaan yang terjadi di
rumahtangga, tempat kerja atau tempat umum. Kekerasan ini dapat terjadi pada
perempuan dan laki-laki.
Berbagai bentuk diskriminasi ini merupakan hambatan untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender yaitu kemitrasejajaran antara perempuan dan lakilaki. Diskriminasi atau ketidakadilan gender dapat menyebabkan terjadinya
kesenjangan gender yang antara lain dapat dilihat dari 4 (empat) aspek yaitu:
1. akses, adalah keterjangkauan terhadap sumberdaya/kegiatan
2. peran/partisipasi: siapa yang berperan dalam penguasaan sumberdaya/
kegiatan.
5
3. kontrol, adalah pengambil keputusan dalam penguasaan terhadap
sumberdaya/kegiatan.
4. manfaat, siapa yang lebih memperoleh manfaat dari suatu program atau
kegiatan.
B. Fakta Keberhasilan dan Pencapaian Program KKBPK
Program KKBPK yang dilaksanakan selama ini telah memberikan kontribusi yang besar
terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga, antara lain:
1. penurunan tingkat fertilitas, yang di awal program masih berkisar 5,6 menjadi 2,98
(SDKI 1997) dan 2,6 (SDKI 2007).
2. penurunan angka kematianbayi-anak 52,2 per 1000 kelahiran hidup ( SDKI 1997), 46
per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2002-03) dan saat ini 34 per 1000 kelahiran hidup
(SDKI 2007).
3. penurunan angka kematian ibu dari 390 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 1994)
menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-03) selanjutnya 228 per
100.000 per kelahiran hidup(SDKI 2007).
4. peserta KB aktif telah mencapai 61,4% (SDKI 2007), dengan peserta KB laki-laki
masih 1,5%, terdiri dari peserta MOP 0,2% dan kondom 1,3% (SDKI 2007).
5. median umur perkawinan pertama yang cenderung meningkat yaitu 19,2 tahun
menjadi 19,6 tahun (SDKI 2007).
6. semakin beragamnya program dan kegiatan untuk meningkatkan ketahanan dan
kualitas keluarga seperti:
a. Bina Keluarga Balita dan Anak melalui Kelompok BKB.
b. Bina Ketahanan Remaja (BKR)/Generasi Berencana (GenRe) melalui kelompok
BKR serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja-mahasiswa.
c. Bina Ketahanan Lansia (BKL) melalui kelompok BKL.
d. program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan
pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).
7. tersedianya pemberi pelayanan KB terlatih,baik dalam pelayanan kontrasepsi dan
kesehatan rerpoduksi maupun dalam pembangunan keluarga, yang mampu
memberikan pelayanan Program KKBPK berkualitas.
8. semakin meningkat jumlah, kualitas dan jangkauan pemerataan tempat pelayanan
termasuk kelompok-kelompok kegiatan di sekitar tempat tinggal keluarga.
9. meluasnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Program KKBPK yang
membawa dampak positif terhadap semakin luasnya jangkauan pelayanan bagi
masyarakat di semua tingkat wilayah.
6
10. meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga pengelola baik PKB maupun para kader di
lini lapangan yang terampil, penuh dedikasi dan selalu siap memberikan pelayanan
kepada setiap keluarga di wilayahnya.
11. komitmen dan dukungan sangat kuat dari pemerintah daerah serta para tokoh
agama dan masyarakat menjadikan Program KKBPK menjadi bermakna bagi
masyarakat luas.
C. Manfaat dan Tujuan Memahami Gender Dalam Program KKBPK
Mungkin saja muncul pertanyaan:
“mengapa perlu melihat aspek gender dalam Program KKBPK?”, “Apakah ada
manfaatnya padahal Program KKBPK sudah berhasil?” “ Apakah perlu
dipermasalahkan?”
Manfaat dan tujuan memperhatikan aspek gender dalam Program KKBPK antara lain:
1. Dapat merancang dan melaksanakan program dan kegiatan yang selalu
memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki secara seimbang, sehingga
tidak ada salah satu pihak terdiskriminasi/ terabaikan. Program tersebut adalah
Program KKBPK yang responsif gender dengan ciri antara lain:
a. KIE tentang KB, kesehatan reproduksi, UPPKS, BKB, BKR, BKL dirancang dan
dilaksanakan sesuai keperluan perempuan dan laki-laki (waktu, tempat, materi).
b. Pelayanan Program KKBPK selalu berpihak kepada kepentingan perempuan dan
laki-laki (jenis dan petugas pemberi pelayanan yang terlatih,ramah dan
memahami kebutuhan setiap individu/keluarga)
2. Memperoleh informasi tentang:
a. akses laki-laki terhadap informasi Program KKBPK masih relatif rendah, yang
dapat dilihat dari pengetahuan tentang alat/metode kontrasepsi MOP 30%, meski
pengetahuan tentang kondom sudah cukup tinggi yaitu 80,9%(SDKI 2007).
Pengetahuan tentang adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK
Remaja) untuk memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja,
laki-laki 5,8%, perempuan 10,6% (SKRRI,2007).
b. partisipasi suami sebagai peserta KB masih 1,5 %, yaitu kondom 1,3% dan MOP
0,2%, sedangkan peserta KB perempuan mencapai 59,9% (SDKI
2007).Demikian halnya dalam program pemberdayaan keluarga, mayoritas
anggota kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL adalah perempuan atau istri.
c. pengambil keputusan untuk menjadi peserta KB dan keputusan istri/perempuan
berkiprah di ranah publik masih di dominasi suami, terutama pada wilayah
dengan tradisi yang masih kuat pada masyarakat perdesaan. Tradisi ini terutama
dilandasi oleh nilai dan norma bahwa suami pengambil keputusan dalam
keluarga, KB urusan perempuan atau perempuan kurang pantas beraktivitas di
ranah publik. Dibandingkan dengan perempuan/istri sebagai pengambil
7
keputusan untuk pembelian kebutuhan rumahtangga sehari-hari yang relatif
tinggi yaitu sebesar81,4%, pengambil keputusan tentang pemeriksaan kesehatan
bagi dirinya sebesar 50,9% dan bersama suami 33,2% (SDKI 2007).
d. meski suami secara tidak langsung memperoleh manfaat Program KKBPK,
namun manfaat ini lebih dirasakan oleh istri karena paling tidak mempunyai
waktu lebih luas untuk mengembangkan potensi diri dan aktif di luar rumah
dengan seijin suami.
3. Mengetahui masih adanya kesenjangan gender dalam pelaksanaan Program KKBPK
selama ini untuk dianalisis penyebabnya dan mencari jalan keluar untuk memperkecil
permasalahan atau kesenjangannya.
D. Ruang Lingkup
Program KKBPK yang akan kita bahas dalam modul ini meliputi seluruh
program/kegiatan yang diamanatkan dalam UU Nomor 52 tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mencakup kegiatan
sebagai berikut.
1. Keluarga Berencana yaitu upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai
dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
yang terutama berupa:
a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan,
penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan
anak melalui Bina Keluarga Balita (BKB).
b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan,
konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui Bina Keluarga
Remaja (BKR) serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK)-Remaja.
c. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga
dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam
kehidupan keluarga melalui Bina Keluarga Lansia (BKL).
d. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya
ekonomi melalui usaha mikro keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
E. Pengertian dan Batasan
Untuk memperoleh kesamaan pengertian dan memudahkan dalam mempelajari modul
ini, Anda akan dipandu dengan beberapa pengertian dan batasan sebagai berikut.
8
1. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai
dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (UU no 52
Tahun 2009).
2. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup
dalam lingkungan yang sehat.
3. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan
tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi
sosial budaya yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan jaman. (Paket
Pelatihan Program KKBPK Berwawasan Gender, 2005)
4. Responsif gender adalah sifat dari orang/kegiatan/usaha yang menuju perwujudan
kesetaraan dan keadilan gender.
5. Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan hubungan antara perempuan dan
laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
6. Pelayanan KB yang responsif gender adalah seluruh pelayanan program yang
diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki.
7. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi sejajar dan seimbang secara
harmonis dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.
8. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah program yang dilaksanakan untuk
meningkatkan pendapatan keluarga, membantu anggotanya yang sebagian besar
kaum perempuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, mampu menjadi mitra suami
dalam pengambilan keputusan bagi keluarga serta mampu memanfaatkan peluang
serta sumberdaya yang tersedia bagi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.
Program ini dilakukan melalui kelompok usaha peningkatan penghasilan keluarga
sejahtera (UPPKS). (Gender dalam Pemberdayaan Keluarga dalam paket pelatihan
Program KKBPK Nasional Berwawasan Gender,2005).
9. Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB) adalah kegiatan yang ditujukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga
lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Balita dan Anak
melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan
moral untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dalam rangka meningkatkan
kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS)
anggota kelompok kegiatan. Anggota kelompok kegiatan ini adalah keluarga yang
mempunyai Balita usia 0-5 tahun dan anak usia 6-10 tahun. (Panduan Bina Keluarga
Percontohan- BKB, BKR, BKL, 2011).
10. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan orangtua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga
lainnya dalam membina anak remaja melalui komunikasi efektif antara orangtua dan
anak remaja agar mempunyai ketahanan mental dan spiritual terhadap seks bebas,
9
HIV-AIDS, NAPZA serta kenakalan remaja lainnya dalam rangkameningkatkan
kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS)
anggota kelompok kegiatan. Anggota kelompok kegiatan ini adalah keluarga yang
mempunyai anak remaja usia 10-24 tahun(Panduan Bina Keluarga PercontohanBKB, BKR, BKL, 2011).
11. Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan
kepedulian dan peranserta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat,
mandiri, produktif dan bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam
pembangunan dengan memperhatikan kearifan, pengetahuan, keahlian,
keterampilan dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya. Wadah kegiatan
ini adalah kelompok BKL yang anggotanya adalah keluarga yang memiliki Lansia
(Lansia awal 45-55 tahun; pra Lansia 56-59 tahun; Lansia lebih dari 60
tahun).(Panduan Bina Keluarga Percontohan- BKB, BKR, BKL, 2011).
12. Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa adalahsuatu wadah
kegiatan penyiapan kehidupanberkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan
untuk remaja guna memberikan informasi dan konseling tentang kesehatan
reproduksi serta perencanaan kehidupan berkeluarga.
F. Rangkuman
Program KKBPK yang telah dilaksanakan selama ini pada satu sisi menunjukkan hasil
yang sangat menggembirakan sebagai landasan keluarga Indonesia yang berkualitas,
namun di sisi lain masih perlu dibenahi terutama dalam menjamin keseimbangan
pemenuhan kepentingan perempuan dan laki-laki. Untuk itulah pemahaman akan aspek
gender dalam Program KKBPK mutlak diperlukan sehingga dapat diperoleh berbagai
informasi tentang sejauhmana akses, partisipasi, manfaat dan pengambilan keputusan
dalam Program KKBPK pada perempuan dan laki-laki. Dengan informasi ini Anda dapat
merancang kebijakan, program dan kegiatan Program KKBPK yang responsif gender.
BKB merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang
Balita dan Anak secara optimal. BKR ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam membina remaja agar
mempunyai ketahanan mental dan spiritual terhadap seks bebas, HIV-AIDS, NAPZA
serta kenakalan remaja lainnya. Kegiatan Bina keluarga Lansia dimaksudkan untuk
meningkatkan kepedulian dan peranserta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang
sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam
pembangunan dengan memperhatikan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan
dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya.
G. Latihan
1.
2.
3.
4.
Ada berapa bentuk diskriminasi gender? Jelaskan.
Mengapa Anda perlu mempelajari aspek gender dalam Program KKBPK?
Sebutkan fakta keberhasilan Program KKBPK, termasuk di wilayah Anda.
Untuk melihat ada tidaknya kesenjangan gender dalam suatu kegiatan, aspek apa
saja yang perlu Anda perhatikan? Sebut dan jelaskan.
10
BAB III
KESENJANGAN GENDER DAN FAKTOR PENYEBAB
Indikator Keberhasilan:
Setelah mempelajari materi ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang
kesenjangan gender dan faktor penyebabnya pada keluarga berencana, peningkatan
kualitas anak, peningkatan kualitas remaja, peningkatan kualitas hidup lanjut usia dan
pemberdayaan ekonomi keluarga
A. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebab dalam Keluarga Berencana
Dalam bagian ini akan dibahas kesenjangan gender dan faktor penyebabnya dalam
keluarga berencana yang juga mencakup kesehatan reproduksi terdiri dari pemakaian
kontrasepsi, kematian ibu dan infertilitas. Pada beberapa sumber lain kesenjangan
gender seringkali disebut juga dengan isu atau permasalahan gender.
1. Pemakaian Kontrasepsi
Peserta KB aktif saat ini telah mencapai 61,4% (SDKI 2007) denganpeserta KB lakilaki yang masih sangat rendah yaitu 1,5 % terdiri dari pemakai kondom1,3 % dan
vasektomi 0,2%. Meski dalam faktanya mungkin tidak dipermasalahkan oleh para
isteri yang menjadi peserta KB, namun data ini menunjukkan bahwa dalam
pemakaian kontrasepsi masih terjadi kesenjangan gender. Hal ini akan semakin
nyata terlihat dari penyebab terjadinya kesenjangan, antara lain:
a. faktor sosial budaya yang menganggap KB adalah urusan perempuan, sehingga
tidak atau kurang pantas bila laki-laki berperan sebagai peserta KB.
b. aksesibilitas laki-laki terhadap penyuluhan dan pelayanan KB relatif lebih rendah
dibandingkan perempuan. Alasan yang paling menonjol adalah pekerjaan lakilaki sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga telah menyita waktu sehingga
tidak sempat menerima penyuluhan atau beranggapan membuang waktu/
merepotkan untuk mendapat pelayanan KB.
c. kecenderungan dominasi suami dalam pengambilan keputusan keluarga
termasuk dalam KB, sedangkan istri cenderung menerima saja keputusan suami
untuk menjadi peserta KB, terutama karena pemahaman terhadap hak
reproduksi masih sangat rendah. Keterbatasan jenis metode kontrasepsi laki-laki
seringkali dijadikan alasan rendahnya jumlah peserta KB padahal kurang tepat
dikemukakan. Data SDKI 2007 menunjukkan bahwa istri dapat mengambil
keputusan tentang pemeriksaan kesehatan dirinya sebesar 50,9% dan bersama
suami 33,2%, sedangkan istri sebagai pengambil keputusan dominan hanya
pada pembelian keperluan rumahtangga sehari-hari 81,5%.
11
2. Kematian Ibu
Angka kematian ibu terutama pada saat hamil, melahirkan dan pasca melahirkan,
masih memprihatinkan yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI,2007) semakin
memperburuk status dan kondisi perempuan pada umumnya. Masih cukup tingginya
angka keguguran (aborsi), pendarahan, keracunan kehamilan, infeksi dan komplikasi
persalinan memberikan kontribusi kepada tingginya angka kematian ibu di Indonesia
sampai saat ini.
Pada berbagai kesempatan, Prof.Dr. Biran Affandi Sp.OG menyampaikan bahwa
angka kasus keguguran di Indonesia berkisar 2,3 juta per tahun yang antara lain
terdiri dari keguguran spontan mencapai 1 juta dan keguguran karena kehamilan
yang tidak diinginkan 700 ribu.
Belum lagi kematian yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kepedulian
keluarga serta lingkungan seperti “4 terlalu” (terlalu muda dan terlalu tua hamil dan
melahirkan, terlalu sering dan terlalu dekat jarak kelahiran) serta “ 3 terlambat”
(terlambat mengetahui tanda bahaya kehamilan dan persalinan sehingga terlambat
mengambil keputusan, terlambat dibawa ke tempat pelayanan kesehatan dan
terlambat mendapat pertolongan medis).
Peristiwa menyedihkan sekaligus membahayakan yang dialami kaum perempuan ini
memberikan bukti bahwa perempuan mengalami diskriminasi berupa penomorduaan
(subordinasi) dalam keluarga. Penyebab terjadinya kesenjangan gender berasal dari
keluarga dan masyarakat, antara lain:
a. perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki sejak mereka masih usia
anak-anak, termasuk dalam akses informasi, pendidikan dan pemberian gizi
yang kurang memadai menyebabkan perempuan seringkali diabaikan dan
„pasrah menerima nasib‟. Padahal ketiga hal ini sangat menentukan kualitas
kesehatan reproduksi perempuan di masa datang, terutama pada periode
kehamilan dan persalinan.
b. sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa peristiwa kehamilan atau
melahirkan/persalinan merupakan “hal biasa” bagi perempuan sehingga istri tidak
mendapat perhatian yang memadai. Padahal perhatian, pengertian dan kasih
sayangyang diberikan oleh suami dan keluarga baik berupa makanan bergizi,
ketenangan pikiran serta kecepatandan ketepatan pemberian pertolongan sangat
membantu kesehatan ibu yang optimal sehingga berperan besar dalam
mengurangi jumlah kematian ibu terutama saat pra persalinan, persalinan dan
pasca persalinan.
c. Sikap „menerima saja atau pasrah‟ yang sering dianut oleh perempuan karena
alasan tradisi menjadikan perempuan seolah tidak atau sangat kurang
mempunyai hak apalagi kewenangan untuk menentukan kesehatan mereka
sendiri, termasuk KB.
12
3. Infertilitas
Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan suami-istri untuk mendapat keturunan
setelah 1 sampai 2 tahun pernikahan dengan melakukan hubungan seksual secara
teratur dan benar tanpa usaha pencegahan kehamilan (Buku Saku PLKB,
Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, 2005). Definisi di atas disebut
dengan infertilitas primer, sedangkan infertilitas sekunder adalah pasangan suamiistri yang sulit memperoleh anak kedua. Masyarakat awam seperti yang pernah kita
dengar kadang menyebut infertilitas dengan istilah kemandulan.
Infertilitas seringkali menjadi hal yang sangat menakutkan dan mengganggu
pasangan suami-istri terutama pihak istri, apalagi bila diiringi oleh tekanan dari
keluarga besar mereka. Dilihat dari aspek gender, kasus infertilitas hampir selalu
meletakkan istri sebagai pihak yang dirugikan oleh karena selalu
dipersalahkan sebagai penyebab infertilitas. Hal ini dapat dilihat dari salah satu
fakta yang masih sering terjadi dalam masyarakat yaitu istri yang pertama diminta
menjalani pemeriksaan medis, bukan suami. Padahal pemeriksaan awal pada suami
jauh lebih murah dibandingkan pemeriksaan terhadap istri.
Terjadinya kesenjangan gender dalam kasus infertilitas disebabkan antara lain oleh:
a. anggapan salah sebagian masyarakat bahwa infertilitas dipastikan penyebabnya
adalah istri sedangkan suami cenderung dikatakan selalu „jantan‟. Pemahaman
salah ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab
infertilitas yang sebenarnya yaitu 40% pihak suami, istri juga 40% dan 20% dari
kedua pihak (Buku Saku PLKB, Penanggulangan Masalah Kesehatan
Reproduksi, 2005).
b. masih terbatasnya pengetahuan istri tentang infertilitas diiringi sikap menerima
yang dianggap „aman‟ dan tepat karena diajarkan secara turun temurun,
menjadikan istri selalu dipersalahkan dalam kasus ini.
c. kecenderungan munculnya anggapan salah tentang status perempuan di
masyarakat tergantung pada kemampuannya untuk mempunyai anak.Seorang
perempuan dianggap tidak sempurna apabila setelah menikah tidak dapat
memiliki anak.(Dwiyanto,ed.1994:214).
B. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebab dalam Peningkatan Kualitas Anak
Periode bayi dan Balita merupakan masa terpenting terjadinya pertumbuhan dan
perkembangan yang sangat pesat bagi seorang individu, sekaligus merupakan masa
kritis dalam pembentukan dan perkembangan kecerdasan, kepribadian dan perilaku
sosial. Perawatan kesehatan, pemenuhan gizi yang baik dan seimbang serta stimulasi
psikososial melalui interaksi antara orangtua dan anak akan memberikan hasil yang
optimal.
Peran orangtua sangat besar pada periode ini sehingga dituntut pengetahuan dan
keterampilan yang memadai dalam pengasuhan anak. Tidak dapat dipungkiri mungkin
13
sebagian besar orangtua mengasuh dan mendidik anak mereka ala kadarnya, sehingga
sejak tahun 1980-an Program KKBPK melakukan upaya pembinaan keluarga Balita
melalui Gerakan BKB sampai ke pelosok negeri untuk meningkatkan kemampuan
orangtua dalam pengasuhan bayi dan Balita.
Pengasuhan anak yang tepat diawali dengan memahami sifat dan kebutuhan bayi dan
Balita karena setiap anak adalah unik tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya.
Untuk itu orangtua perlu memberikan perlakuan yang berbeda sesuai sifat dan
kebutuhan anak bukan dibedakan berdasarkan jenis kelamin, perempuan atau laki-laki.
Dilihat dari aspek gender, dalam pengasuhan anak ini dapat dilihat masih terjadinya
kesenjangan gender, yaitu kecenderungan keluarga menyerahkan pengasuhan dan
pendidikan anak kepada istri/ibu. Hal ini masih terjadi dalam sebagian masyarakat
kita yang disebabkan oleh:
1. anggapan salah “perempuan sudah kodratnya mengurus suami dan anak”. Padahal
kodrat perempuan yang merupakan pemberian Tuhan hanya haid, hamil, melahirkan
dan menyusui. Ini berarti bahwa anak merupakan urusan ayah dan ibu, bukan hanya
ibu.
2. suami diposisikan sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama
(breadwinner) sehingga dianggap tidak pantas mengurus anak sekaligus dianggap
sudah lelah bekerja. Sementara waktu bekerja istri sebagai ibu rumahtangga tidak
pernah diperhitungkan dan tidak dianggap melelahkan.
C. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebab dalam Peningkatan Kualitas Remaja
Sebagai generasi penerus sepatutnya remaja mempunyai karakter dan perilaku yang
membanggakan, namun justru data tentang seksualitas, NAPZA dan HIV-AIDS di
kalangan remaja menunjukkan hal sebaliknya, yang antara lain dapat dilihat pada fakta
berikut.
1. Penelitian Yayasan Kusuma Buana (1993) di 12 kota besar menunjukkan bahwa
10% remaja putri dan 31% remaja putra mengaku pernah melakukan hubungan seks
pranikah.
2. Penelitian DKT Indonesia (2005) menunjukkan remaja secara terbuka menyatakan
telah melakukan seks pranikah di Jabotabek (51%), Bandung (54%), Surabaya
(47%) dan Medan (52%).
3. Data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI, 2006) mencatat kurang
lebih 700 ribu aborsi dilakukan oleh remaja yang sebagian besar dilakukan dengan
cara tidak aman.
4. Data Badan Narkotika Nasional (BNN 2008) menunjukkan bahwa 1,5% dari jumlah
penduduk Indonesia (sekitar 3,2 juta jiwa) pengguna NAPZA, 78% di antaranya
remaja usia 20-29 tahun (sekitar 2.496.000 remaja), yang 800.000 di antaranya
adalah pelajar dan mahasiswa. 60% pengguna NAPZA dengan jarum suntik sudah
terjangkit HIV-AIDS. Kampus dan rumah teman menjadi tempat penawaran NAPZA.
14
5. Data Departemen Kesehatan RI (2009) mencatat secara kumulatif jumlah orang
yang positif terjangkit AIDS sebesar 16.964 kasus dan 53,58% diantaranya adalah
remaja. Cara penularannya melalui homoseks (3,6%), heteroseks (55%), jarum
suntik (Injecting Drug Users/IDU‟s ) 46% dan lainnya 3,1%.
Berbagai data di atas memberi kesimpulan yang sangat mencengangkan tentang
perilaku sebagian besar remaja Indonesia yang ternyata tidak sehat yaitu sekitar 60%
remaja mengaku telah melakukan seks pranikah, sekitar 70% remaja pengguna NAPZA
dan 50% pengidap AIDS adalah kelompok remaja. Dari data tersebut dalam uraian
berikut akan dibahas aspek gender berupa adanya kesenjangan gender yang terjadi
berkaitan dengan remaja, terutama dalam hal perkawinan dan kehamilan usia remaja.
Selain daripada data tersebut, kedua hal ini menarik perhatian dengan melihat data
Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2007 yang menunjukkan
bahwa:
 remaja usia 15-24 tahun yang mengetahui 1 kali berhubungan seks ada
kemungkinan hamil masih mencapai 55,2% (remaja putri) dan 52% (remaja putra).
 angka kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja sebesar 6%.
 pengetahuan tentang tempat memperoleh informasi KRR di kalangan remaja masih
sangat rendah, 10,6% remaja putri dan 5,8% remaja putra).
 angka median umur perkawinan pertama masih di bawah umur reproduksi sehat
yaitu 19,6 tahun (SDKI 2007).
1. Kesenjangan gender pada perkawinan usia remaja
Dari data SDKI 2007 diketahui bahwa sekitar 2,6% perempuan pernah kawin
melakukan perkawinan pertamanya pada kelompok umur 15-19 tahun. Perkawinan
usia remaja ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
a. desakan orangtua agar anak perempuannya tidak disebut „tidak laku‟ atau alasan
ekonomi (melepaskan tanggungan dan mendapat dukungan ekonomi dari
menantu).
b. ingin cepat dapat cucu penerus keluarga.
c. menutup aib akibat seks pranikah.
Kesenjangan gender yang terjadi adalah perempuan terutama remaja putri lebih
merasakan dampak buruk terjadinya perkawinan usia remaja yaitu:
a.
b.
c.
tidak dapat melanjutkan pendidikan karena peraturan sekolah yang tidak
mengijinkan siswa yang telah menikah untuk bersekolah. Hal ini tentu semakin
memperburuk status perempuan.
secara mental mereka belum siap sepenuhnya menghadapi kehidupan rumah
tanggga yang menuntut tanggung jawab besar dan sangat berbeda dengan
kehidupan remaja mereka.
Dilihat dari sisi kesehatan reproduksi, perkawinan dini secara langsung dapat
diikuti oleh kehamilan usia remaja yang dapat berisiko pada keguguran atau
pendarahan akibat belum optimalnya kesiapan organ reproduksi perempuan.
15
Mengapa kesenjangan gender yang dampaknya dirasakan perempuan dapat terjadi?
a. Peranan orangtua yang dominan dalam menentukan perkawinan anak gadisnya
dan anak harus patuh karena faktor sosial budaya yang mengajarkan bahwa
anak yang tidak patuh akan „kualat‟.
b. Faktor sosial budaya yang menganggap „perawan tua‟, „tidak laku‟ bila
perempuan menikah pada usia lebih dewasa.
c. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia
pernikahan bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.
d. Faktor sosial budaya yang beranggapan bahwa tempat atau kedudukan
perempuan di rumah/dapur sehingga sepantasnya segera menikah. Tidak perlu
mengenyam pendidikan tinggi, cukup dapat membaca dan menulis saja.
2. Kesenjangan gender pada kehamilan usia remaja
Kehamilan pada usia remaja merupakan risiko terjadinya pernikahan usia remaja/dini
yang dampak buruknya lebih dirasakan oleh perempuan dibanding laki-laki. Bukan
selalu akibat hubungan seks pranikah namun juga karena orangtua ingin
menikahkan anak perempuan segera setelah mereka mendapat menstruasi/haid.
Selain tidak dapat melanjutkan sekolah, kemungkinan mengalami risiko keguguran,
komplikasi persalinan, bahkan kematian maternal menghantui mereka.
Kesenjangan gender yang menimpa remaja perempuan ini terjadi karena:
a. dominasi orangtua kepada anak-anak mereka termasuk menentukan waktu
perkawinan dan kehamilan anak perempuan.
b. kurangnya pemahaman perempuan akan kesehatan reproduksi termasuk masa
reproduksi sehat sehingga kurang menjaga pergaulan dan perilaku seksual sehat.
c. ketidakberdayaan anak perempuan menolak keinginan orangtua untuk segera
memiliki cucu dengan alasan „takut kualat‟ atau „durhaka‟ karena tidak patuh.
d. anggapan salah sebagian masyarakat tentang penundaan anak pertama akan
„mempersulit‟ hadirnya kehadiran seorang anak dalam keluarga. Hal ini
mendorong orangtua akan mendesak anak mereka untuk secepatnya dapat
memiliki momongan tanpa mempertimbangkan masa reproduksi sehat yang
dianjurkan.
D. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebab dalam Peningkatan Kualitas Hidup
Lanjut Usia
Hampir seluruh keluarga di Indonesia sangat menghormati dan mengasihi orangtua dan
para lanjut usia. Lanjut usia ini juga menjadi teladan dalam keluarga dan masyarakat
dalam menjalani kehidupan yang tantangannya semakin berat. Semakin meningkatnya
usia harapan hidup, yaitu 72,3 tahun (SDKI 2007) menunjukkan fakta menggembirakan,
antara lain:
16
1. kualitas hidup lanjut usia yang semakin meningkat.
2. meluasnya jangkauan, jenis dan kualitas perawatan kesehatan lanjut usia yang
diberikan oleh keluarga dan masyarakat melalui tempat pelayanan kesehatan serta
kelompok peduli lanjut usia (seperti BKL dan posyandu Lansia).
3. lanjut usia mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan masyarakat
sebagaimana mestinya.
Dari berbagai fakta ini secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
kesenjangan gender dalam peningkatan kualitas lanjut usia. Perawatan kesehatan,
perhatian dan kasih sayang diberikan secara seimbang kepada lanjut usia perempuan
dan laki-laki. Perbedaan yang mungkin terjadi bukan pembedaan berdasar jenis kelamin
tetapi lebih merupakan kasus saja serta tergantung dari tingkat kesadaran/kepedulian
keluarga dan Lansia sendiri akan pentingnya perawatan kesehatan fisik- mental-spiritual
untuk peningkatan kualitas hidup Lansia.
Selain keluarga Lansia, tempat pelayanan kesehatan juga memberikan pelayanan yang
seimbang antara Lansia perempuan dan laki-laki. Pertemuan berkala antara sesama
Lansia dalam berbagai kegiatan seperti rekreasi, olahraga bersama dan pendalaman
ajaran agama akan memberikan dampak sangat positif untuk fisik, mental dan spritual
Lansia. Lansia akan semakin bersemangat menjalani kehidupan tanpa pikiran dilupakan
atau merasa „tidak dihargai‟, seperti yang sering dialami oleh sebagian Lansia.
E. Kesenjangan Gender dan Faktor Penyebab dalam Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga akseptor KB
dikembangkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Sejak
tahun 1979 UPPKA dilaksanakan melalui pendekatan kelompok sebagai lanjutan
program rintisan yang telah dimulai tiga tahun sebelumnya yaitu community incentive
project (CIP). Mayoritas anggota kelompok UPPKA adalah ibu-ibu akseptor KB, yang
selanjutnya pada tahun 1990 sasaran diperluas dengan melibatkan pasangan usia subur
(PUS) yang belum ber-KB, keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I (KS I) dan
keluarga lain yang berminat menjadi anggota kelompok. Untuk itulah UPPKA diubah
menjadi usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).
Fakta yang terjadi dalam masyarakat terutama di perdesaan masih sangat nyata bahwa
posisi istri dan perempuan belum setinggi perempuan di perkotaan yang lebih
mempunyai peluang besar untuk berperan di ranah publik terutama bekerja. Di
perdesaan dan biasanya pada kelompok perempuan yang tidak mempunyai peluang
mengenyam pendidikan tinggi, masih nyata terlihat kesenjangan gender antara lain:
1. citra baku istri dengan peran si domestik, yaitu mengurus suami, anak dan
rumahtangga.
2. istri dan perempuan yang aktif dalam kegiatan ekonomi-produktif tidak diakui sebagai
pencari nafkah keluarga tetapi lebih sebagai pengisi waktu saja.
3. istri masih dianggap bukan „mitra‟ suami dalam menambah penghasilan keluarga,
apalagi perempuan dianggap tidak dapat mengambil keputusan.
17
4. pekerjaan perempuan di luar rumah seringkali menjadi beban ganda baginya karena
tidak mendapat dukungan suami dalam mengurus keluarga.
5. perempuan tidak memiliki peluang mengembangkan potensi dirinya dengan label
„peran domestik‟.
Berbagai kesenjangan gender ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
1. faktor sosial budaya yang beranggapan istri atau perempuan hanya pantas berperan
di ranah domestik, bukan di ranah publik. Anggapan salah ini pulalah yang
menyebabkan perempuan atau istri menjalankan dan menerima bentuk dikriminasi
beban ganda sebagai risiko „keluar rumah‟.
2. anggapan sebagian masyarakat tentang posisi perempuan „di bawah‟ laki-laki
(subordinan) menyebabkan perempuan dianggap tidak sepatutnya sebagai
pengambil keputusan, termasuk untuk mengembangkan potensi dirinya. Sistem
patriarkhi yang masih cukup kental di Indonesia berkontribusi besar terhadap
dominasi suami dalam keluarga.
3. faktor sosial budaya yang menganggap istri atau perempuan sebagai „teman di
belakang‟ (Jawa: konco wingking), menyebabkan kegiatan ekonomi-produktif yang
dilakukan perempuan hanya sebagai pengisi/perintang waktu, tidak dianggap
memberikan andil besar dalam perekonomian keluarga.
F. Rangkuman
Di satu sisi pelaksanaan program keluarga berencana telah memberikan kontribusi
sangat bermakna bagi peningkatan kualitas hidup keluarga Indonesia selama ini. Di sisi
lain apabila dilihat dari aspek gender yang menekankan kepada pemenuhan
kepentingan seimbang dan hubungan harmonis antara perempuan dan laki-laki,
Program KKBPK masih meninggalkan „pekerjaan‟ untuk dilaksanakan. Tugas tersebut
adalah memperkecil kesenjangan gender yang masih terjadi selama pelaksanaan
program. Bila dilihat dengan seksama kesenjangan gender yang terjadi secara agregat
masih dialami oleh perempuan dalam Program KKBPK.
Terbatasnya istri atau perempuan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga,
dampak buruk yang dialami istri/perempuan pada kehamilan dan persalinan bermasalah,
menjadi pihak dipersalahkan pada kasus infertilitas, kepasrahan perempuan untuk
menikah dan hamil di usia muda serta anggapan menjadi „pelengkap‟dalam
perekonomian keluarga merupakan beberapa contoh kesenjangan gender yang masih
terjadi.
Kesenjangan gender ini sebagian besar disebabkan oleh faktor sosial budaya yang
seringkali masih memosisikan perempuan sebagai „bawahan‟ atau subordinan
suami/laki-laki dan hanya pantas berperan di ranah domestik serta lemahnya
kemampuan perempuan untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan
menyampaikan pendapat dalam keluarga.
18
G. Latihan
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi dalam bab ini sebaiknya
Anda mengerjakan latihan berikut.
1. Rendahnya persentase suami sebagai peserta KB merupakan salah satu fakta
masih terjadinya kesenjangan gender dalam Program KKBPK. Sebut dan jelaskan
faktor penyebab yang Anda anggap paling berperan.
2. Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam kematian ibu adalah
perbedaan perlakuan terhadap perempuan sejak kanak-kanak dalam gizi dan
pendidikan. Jelaskan pernyataan ini!
3. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tanggungjawab pengasuhan anak berada
pada ibu. Mengapa anggapan ini muncul?
4. Apa yang menyebabkan masih tingginya angka perkawinan perempuan di bawah
usia 20 tahun? Jelaskan!
5. Faktor sosial budaya apa yang dapat menghambat upaya pemberdayaan ekonomi
keluarga pada kaum perempuan. Jelaskan!
19
BAB IV
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Indikator Keberhasilan:
Setelah mempelajari materi dalam bab IV ini Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang
upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
program keluarga berencana, dilihat dari sisi keluarga,sisi program serta pendekatan
pengarusutamaan gender dalam program KKBPK.
A. Kesetaraan dan Keadilan Gender dari Sisi Keluarga
Kesetaraan dan keadilan gender dari sisi keluarga dapat diwujudkan melalui peran dan
tanggungjawab bersama dan seimbang antara suami dan istri. Peran dan
tanggungjawab bersama ini tidak lain bertujuan untuk menuju keluarga berkualitas yang
didambakan oleh seluruh keluarga Indonesia.
Suami dan istri perlu berperan aktif dalam keluarga karena alasan penting yang harus
mendapat perhatian bersama, seperti:
1. suami istri merupakan pasangan hidup yang disahkan oleh perkawinan sah menurut
Undang-undang negara dan agama.
2. suami dan istri merupakan pasangan dalam proses reproduksi dan mempunyai hak
reproduksi yang setara untuk kelangsungan hidup keluarga.
3. suami dan istri bertanggungjawab secara sosial, moral, etika dan ekonomi dalam
membangun keluarga.
4. suami dan istri merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang senantiasa terikat
oleh nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga, masyarakat dan negara tempat
tinggal mereka.
1. Kesetaraan dan Keadilan Gender Berkaitan dengan Keluarga Berencana
Dalam kesertaan ber-KB, termasuk dalam kasus kematian ibu dan infertilitas,
kesetaraan dan keadilan gender yang dapat diupayakan antara lain meliputi:
a. suami dan istri secara bersama merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak
dengan mempertimbangkan faktor usia, kesehatan, kesiapan mental dan
ekonomi keluarga. Dengan pembahasan dan upaya bersama ini istri tidak
diabaikan dalam menetukan kesehatan reproduksinya.
b. suami dan istri berupaya memperoleh informasi yang seimbang dan akurat
tentang KB sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama,
bukan salah satu pihak saja. Keputusan bersama untuk menjadi peserta KB
seyogyanya didasari oleh pengetahuan yang tepat (well-informed) sehingga
dapat memberikan pilihan yang tepat atas obat/alat/metode kontrasepsi yang
20
dipilih (informed choice). Informasi yang perlu diperoleh antara lain arti dan
makna KB, siapa yang dapat menjadi peserta KB, cara atau metode dan obat
kontrasepsi berikut keuntungan dan keterbatasannya serta tempat pelayanan
yang dapat dikunjungi.
c. suami dan istri secara bersama menentukan siapa yang sebaiknya menjadi
peserta KB berikut obat/metode kontrasepsi yang dipilih. Dengan kebersamaan
ini tidak terjadi pemaksaan terhadap suami atau istri melalui pertimbangan yang
matang dilihat dari berbagai aspek.
d. suami dan istri menanggulangi bersama permasalahan apabila terjadi kegagalan
atau komplikasi dengan cara mengunjungi tempat pelayanan yang tersedia di
lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini penting artinya karena keputusan siapa
yang menjadi peserta KB, metode/alat/obat kontrasepsi serta tempat dan tenaga
pelayanan yang dipilih telah diputuskan bersama.
e. suami dan istri perlu memeriksakan kesehatan secara bersama termasuk
kesehatan reproduksinya sehingga apabila terjadi kasus infertilitas dapat secara
dini dicarikan jalan keluar yang terbaik dan saling mendukung dalam pengobatan
yang diperlukan, bukan justru saling menyalahkan.
f.
suami dan istri perlu mengetahui usia sehat dan terbaik untuk hamil dan
melahirkan serta mempunyai informasi yang baik tentang tanda-tanda kehamilan
termasuk tanda bahaya kehamilan yang dapat berdampak buruk untuk istri dan
janin.
g. suami dan istri senantiasa memperhatikan kesehatan dan asupan gizi bagi
seluruh keluarga, terutama ibu hamil serta memberikan perhatian yang memadai
termasuk mental ibu hamil mengingat bahwa kehamilan dan persalinan adalah
peristiwa yang istimewa/luar biasa, bukan biasa-biasa saja.
h. suami dan istri mempersiapkan sarana dan kebutuhan lain untuk menghadapi
persalinan yang aman.
2. Kesetaraan dan Keadilan Gender Berkaitan dengan Peningkatan Kualitas Bayi
dan Anak.
Bayi dan anak mampu menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas di masa
depan apabila orangtua memahami sepenuhnya cara pengasuhan yang benar dan
tepat sejak mereka masih janin seperti telah disinggung dalam uraian tentang
21
kehamilan dan persalinan untuk menghindari kematian ibu.Peran serta
tanggungjawab orangtua dan keluarga lain sangat diperlukan untuk mencapai
harapan ini dengan melakukan beberapa hal berikut.
a.
suami dan istri saling mendukung dalam pemberian ASI eksklusif selama 6
bulan agar tumbuh kembang bayi dapat optimal. Ketenangan mental dan
dukungan mengurus bayi dan urusan rumahtangga dari suami merupakan salah
bentuk dukungan yang sangat bermakna bagi kelancaran pemberian ASI.
b.
suami dan istri memiliki pemahaman yang sama mengenai tumbuh kembang
bayi dan anak serta memahami dengan benar cara pengasuhan tepat sesuai
dengan usia perkembangan bayi dan anak.
c.
suami dan istri memiliki kesepakatan yang dijaga secara konsisten dalam
pengasuhan bayi dan anak untuk menjamin ketepatan bayi dan anak
mempelajari nilai-nilai dari orangtua yang seyogyanya menjadi teladan bagi
mereka.
d.
suami dan istri sepakat akan pentingnya kepedulian dan tanggungjawab
terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup yang bermutu bagi bayi dan anak
untuk menjamin terwujudnya SDM potensial bagi kehidupan gemilang di masa
depan.
e.
suami dan istri sepakat membedakan cara pengasuhan dan perlakuan kepada
anak berdasarkan kebutuhan dan keunikan masing-masing anak bukan
berdasarkan jenis kelamin.
3. Kesetaraan dan Keadilan Gender Berkaitan dengan Peningkatan Kualitas
Remaja.
Dalam bab III telah diuraikan bahwa kesenjangan gender yang terjadi dalam upaya
peningkatan kualitas remaja adalah kondisi memprihatinkan yang dialami remaja
perempuan dalam kasus perkawinan dan kehamilan usia remaja/dini, baik dalam
keluarga maupun dalam pergaulan/masyarakat.
Apa yang harus dilakukan oleh suami istri selaku orangtua dan juga remaja untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi remaja putri?
22
a. Tidak mendesak anak perempuannya segera menikah tanpa memberi
kesempatan mengenyam pendidikan tinggi hanya karena tidak ingin anaknya
disebut „tidak laku‟ atau alasan ekonomi atau ingin cepat dapat cucu sebagai
penerus dan kebanggaan keluarga.
b. Orangtua menempatkan posisinya sebagai pengayom anak dan memberi
peluang yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi sesuai minat dan
kemampuan mereka, bukan dibedakan berdasar jenis kelamin.
c. Orangtua wajib memahami usia yang tepat untuk menikah dan hamil bagi anak
perempuannya sehingga tidak melakukan pemaksaan kepada anak mereka.
d. Orangtua tidak lagi beranggapan bahwa tempat atau kedudukan perempuan di
rumah/dapur namun justru memberi peluang mengenyam pendidikan tinggi dan
bergaul luas dengan tetap memberikan bimbingan untuk mematuhi nilai dan
norma yang berlaku dalam masyarakat.
e. Orangtua senantiasa berusaha mencari informasi tentang kehidupan remaja dan
mengasah keterampilannya dalam memberikan pengasuhan yang tepat agar
pada waktunya nanti remaja siap memasuki kehidupan berkeluarga yang
bermutu.
f.
Remaja mengikuti berbagai kegiatan positif di dalam sekolah dan lingkungan
masyarakat untuk memperluas wawasan dan mendewasakan usia perkawinan.
g. Remaja berusaha mencari iniformasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi,
kehidupan remaja sehat dan penyiapan kehidupan berkeluarga kepada guru,
pendidik atau konselor sebaya di lingkungannya atau melalui Pusat informasi dan
Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa.
4. Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Lanjut Usia
Dalam upaya peningkatan kualitas lanjut usia, keluarga seyogyanya tidak
memberikan perlakuan yang berbeda kepada Lansia perempuan atau laki-laki
karena pada hakikatnya semua manusia termasuk Lansia mempunyai hak yang
sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Keluarga yang memberikan perhatian, kasih sayang, perawatan kesehatan dan
peluang yang luas untuk mengembangkan potensi Lansia, baik bersifat ekonomi
maupun non-ekonomi mendorong Lansia mampu mengisi hari-hari mereka secara
bermakna dan memberi manfaat besar bagi keluarga dan lingkungannya. Lansia
menjadi sangat terhormat, menjadi teladan dan selalu dihormati sebagai insan yang
memiliki ketangguhan dan kemandirian yang membanggakan dan secara tidak
langsung dapat meningkatkan kepercayaan diri para Lansia.
Kepedulian dan keberpihakan kepada Lansia dengan memperhatikan kemampuan
yang dimiliki para Lansia merupakan upaya yang harus senantiasa dilakukan oleh
keluarga dan lingkungan Lansia berada.
23
5. Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Dengan memperhatikan aspek kesenjangan gender yang masih dialami perempuan
dalam mengembangkan potensi mereka pada kegiatan ekonomi produktif, suami
atau keluarga lainnya dapat melakukan upaya untuk memperkecil atau
menghilangkan kesenjangan tersebut, antara lain:
a. menghapuskan label citra baku istri/perempuan dalam peran domestik, sebagai
pengurus suami, anak dan rumahtangga.
b. mengakui kiprah istri dan perempuan dalam kegiatan ekonomi-produktif sebagai
mitra sejajar suami dalam mencari nafkah keluarga bukan sekedar sebagai
pengisi waktu saja.
c. memberi kesempatan kepada istri/perempuan dalam proses pengambilan
keputusan dalam pengembangan potensinya, termasuk memperluas produksi.
d. memberikan peluang dan dukungan kepada istri/perempuan untuk
mengembangkan potensinya dalam berbagai bidang kehidupan sesuai bakat dan
minat mereka.
e. membantu pekerjaan istri/perempuan di keluarga, sehingga pekerjaan istri dalam
kegiatan ekonomi produktif tidak menjadi beban ganda baginya.
f. memosisikan istri/perempuan sebagai mitra sejajar suami dalam meningkatkan
kualitas keluarga.
B. Kesetaraan dan Keadilan Gender dari Sisi Program
Seperti telah disebutkan terdahulu, kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga
tidak dapat diwujudkan apabila tidak diiringi oleh Program KKBPK yang responsif
gender, yaitu program KIE, pelayanan Komunikasi Inter Personal/Konseling, pelayanan
KB-kesehatan reproduksi, pelayanan kegiatan bina-bina keluarga dan UPPKS sebagai
berikut.
1. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan merubah sikap/
perilaku individu, kelompok/masyarakat terhadap Program KKBPK. Pelayanan KIE
yang responsif gender dapat dilihat dari faktor petugas, isi pesan, sasaran, tampat
dan waktu dengan ciri antara lain:
a. Petugas yang melaksanakan KIE memahami dengan tepat kebutuhan/
kepentingan perempuan dan laki-laki akan informasi yang lengkap dan akurat
tentang KB, kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas bayi dan anak,
peningkatan kualitas remaja, peningkatan kualitas hidup Lansia dan
pemberdayaan ekonomi keluarga.
b. isi pesanyang dikembangkan memperhatikan prioritas kepentingan perempuan
dan laki-laki secara seimbang sesuai kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.
c. Sasaran KIE perempuan dan laki-laki tidak salah satu pihak saja.
24
d. Tempat dan waktupelaksanaan KIE memungkinkan perempuan dan laki-laki
memperoleh informasi yang akurat tanpa dibatasi/dihalangi oleh tempat dan
waktu.
2. Pelayanan Komunikasi Inter Personal/Konseling
Komunikasi inter personal/konseling merupakan bentuk percakapan tatap muka dua
arah antara klien dengan petugas yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu
klien mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya secara sadar dan sukarela.
Untuk itu selain mempunyai keterampilan konseling, seorang petugas juga perlu
memiliki kepekaan gender, yaitu mampu memahami kepentingan perempuan dan
laki-laki. Dengan demikian klien merasa puas dan tidak merasa diabaikan. Petugas
bersedia mendengarkan pendapat, keluhan dan pertanyaan klien dengan tuntas,
baik klien perempuan maupun laki-laki. Pelayanan ini terutama dilakukan sebagai
persiapan awal seseorang yang berminat/berniat menjadi peserta KB.
3. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang diberikan hendaknya
memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara seimbang yang
diwujudkan dengan beberapa hal berikut.
a. Alat/obat/metode kontrasepsi yang disediakan pada tempat-tempat pelayanan
KB memenuhi keinginan istri dan suami, seperti IUD, pil, implant,
tubektomi/MOW, kondom dan vasektomi/MOP.
b. Pelayanan kesehatan reproduksi memenuhi kepentingan perempuan dan lakilaki dengan mempertimbangkan kesehatan sepanjang kehidupan individu, yang
meliputi KB, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan
reproduksi laki-laki, HIV-AIDS dan kesehatan Lansia.
c. Petugas pelayanan mampu memberikan pelayanan kepada suami dan istri calon
dan peserta KB sesuai dengan pilihan dan keperluan mereka setelah mendapat
informasi akurat dan konseling dari petugas berwenang.
d. Petugas pelayanan mampu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi
kepada perempuan dan laki-laki sesuai dengan informasi dan jenis pelayanan
yang diperlukan. Pelayanan yang diberikan juga mencakup pelayanan rujukan ke
tempat pelayanan yang lebih tinggi apabila tempat pelayanan yang dituju
sebelumnya tidak dapat memenuhi kepentingan klien.
4. Pelayanan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga
a. Pelayanan meliputi bina keluarga balita melalui kelompok BKB, bina keluarga
remaja melalui kelompok BKR dan PIK remaja/mahasiswa, serta pelayanan bina
keluarga Lansia melalui kelompok BKL. Sasaran utama dari setiap kegiatan
adalah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu bukan hanya salah satu pihak
saja, yaitu keluarga yang memiliki Balita dan anak, keluarga yang memiliki
remaja serta keluarga yang memiliki Lansia atau keluarga Lansia itu sendiri.
25
b. Pelayanan Bina-bina keluarga, mulai dari KIE sampai dengan pelaksanaan
pertemuan rutin seharusnya melibatkan ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan
dalam keluarga sebagai upaya meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga.
Upaya mewujudkan keluarga berkualitas merupakan tanggungjawab bersama,
bukan hanya istri atau suami saja.
c. Kegiatan bina-bina keluarga yang diupayakan dapat dihadiri oleh ayah dan ibu
juga merupakan salah satu upaya untuk memperkecil atau menghapuskan
stereotip/citra baku bahwa urusan keluarga dalam ranah domestik merupakan
urusan mutlak perempuan/ibu. Kepedulian dan konsistensi para kader tentang
pentingnya kehadiran serta tanggungjawab suami dan istri dalam kegiatan binabina keluarga sangat diperlukan. Untuk itu para kader seyogyanya
merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan pertemuan bina-bina keluarga
melalui kesepakatan dengan para keluarga.
5. Pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
a. Pelayanan kegiatan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kepercayaan diri
perempuan dalam usaha ekonomi produktif melalui upaya pengembangan
potensi yang mereka miliki.
b. Peningkatan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif untuk
meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk yang telah ada.
c. Peningkatan kemampuan perempuan dalam proses pengambilan keputusan
seluruh tahapan pengelolaan kelompok UPPKS. Hal ini akan mampu
meningkatkan kepercayaan diri dan peran perempuan dalam keluarga yang
selama masih dianggap subordinan laki-laki pada sebagian masyarakat.
d. Peningkatan kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki, mulai dari
perencanaan produk, promosi, produksi, pemasaran sampai dengan
pengembangan usaha. Melalui relasi yang harmonis dalam pembagian peran
dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki kemitrasejajaran itu dapat
diwujudkan. Kegiatan UPPKS ini secara langsung dapat mengurangi atau
menghilangkan anggapan salah bahwa upaya yang dilakukan perempuan hanya
perintang waktu saja bukan meningkatkan penghasilan keluarga serta
menghapuskan anggapan ketidakberdayaan dan „ketidakpantasan‟ perempuan
berkiprah di ranah publik.
26
C. Pendekatan Pengarusutamaan Gender dalam Program KKBPK
Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dapat diwujudkan dengan adanya
perubahan paradigma Program KKBPK yaitu dari pendekatan demografis kepada
pendekatan kesehatan reproduksi yang memperhatikan empat hal pokok yaitu hak-hak
reproduksi, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan partisipasi laki-laki.
Perubahan sebagai hasil kesepakatan Konferensi Internasional tentang Kependudukan
dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994 mulai diterapkan dalam Program KKBPK
sekitar tahun 2000-2001 sekaligus sebagai penerapan Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai acuan bagi semua program
pembangunan di Indonesia.
Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan
aspek gender menjadi satu dimensi integral mulai daritahap perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
Selanjutnya disebutkan seluruh instansi pemerintah, swasta, LSOM/LSM dan
Pemerintah Daerah wajib menggunakan strategi ini dalam kebijakan, program dan
kegiatan. Strategi ini pulalah yang kemudian menghasilkan kebijakan perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender (PPRG) sebagai pedoman dalam penyusunan
program/ kegiatan dan anggaran.
Melalui strategi ini terwujud Program KKBPK yang responsif gender yaitu program
keluarga berencana yang memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki secara
seimbang, baik dalam penggerakan masyarakat, pelayanan KIE, pelayanan KB,
pelayanan kegiatan Bina-bina keluarga dan UPPKS, tempat dan petugas pelayanan.
Penjelasan lengkapnya akan diuraikan pada sub-bab di bawah ini, yaitu kesetaraan dan
keadilan gender dari sisi program.
D. Rangkuman
Kesetaraan dan keadilan gender dalam Program KKBPK dapat diwujudkan melalui
keluarga dan program yang senantiasa memperhatikan kepentingan perempuan dan
laki-laki secara seimbang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan
pendekatan pengarusutamaan gender dalam Program KKBPK.
Dari sisi keluarga kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan melalui peran dan
tanggungjawab bersama antara suami dan istri dalam keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi, dalam peningkatan kualitas Balita dan anak, dalam peningkatan
kualitas remaja dan kualitas hidup Lansia serta dalam pemberdayaan ekonomi keluarga.
Dari sisi program, kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan dengan
tersedianya pelayanan KB yang responsif gender, yaitu pelayanan yang memperhatikan
kebutuhan seimbang antara perempuan dan laki-laki, diiringi oleh petugas yang peka
gender dan sarana yang dapat diakses oleh semua pihak tanpa hambatan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin tersedianya program yang
responsif gender adalah dengan menerapkan pendekatan/strategi pengarusutamaan
gender dalam Program KKBPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai
27
pemantauan dan evaluasi. Dukungan perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender (PPRG) akan memperkuat upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender dalam Program KKBPK.
E. Latihan
1. Sebut dan jelaskan upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender yang paling
nyata dilihat dari sisi keluarga.
2. Mengapa pelayanan KIE yang dilaksanakan harus responsif gender? Berikan
penjelasan.
3. Apa dan mengapa pendekatan pengarusutamaan menjadi penting dalam setiap
program pembangunan termasuk Program KKBPK? Berikan penjelasan.
28
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Modul Gender dalam Program KKBPK merupakan salah satu sumber bacaan dan
belajar bagi PKB/PLKB dalam memahami pentingnya memberikan perhatian terhadap
aspek gender dalam program. Kondisi wilayah serta masyarakat dengan nilai dan norma
yang beragam menjadikan masukan penting untuk menganalisis secara lebih mendalam
tentang masih adanya kesenjangan gender dan penyebabnya.
Informasi ini menjadi sangat penting bagi Anda dalam menyusun rancangan kegiatan
bersama berbagai pihak, baik dalam keluarga dan masyarakat, tokoh agama dan tokoh
agama maupun dengan mitra kerja di wilayah Anda. Melalui modul ini diharapkan Anda
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kemitrasejajaran
perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.
B. Evaluasi
Untuk memantapkan pemahaman Anda, silakan kerjakan soal latihan berikut ini:
1.
2.
3.
4.
Ada berapa bentuk diskriminasi gender? Jelaskan.
Mengapa Anda perlu mempelajari aspek gender dalam Program KKBPK?
Sebutkan fakta keberhasilan Program KKBPK, termasuk di wilayah Anda.
Untuk melihat ada tidaknya kesenjangan gender dalam suatu kegiatan, aspek apa
saja yang perlu Anda perhatikan? Sebut dan jelaskan.
5. Rendahnya persentase suami sebagai peserta KB merupakan salah satu fakta
masih terjadinya kesenjangan gender dalam Program KKBPK. Sebut dan jelaskan
faktor penyebab yang Anda anggap paling berperan.
6. Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam kematian ibu adalah
perbedaan perlakuan terhadap perempuan sejak kanak-kanak dalam gizi dan
pendidikan. Jelaskan pernyataan ini!
7. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tanggungjawab pengasuhan anak berada
pada ibu. Mengapa anggapan ini muncul?
8. Apa yang menyebabkan masih tingginya angka perkawinan perempuan di bawah
usia 20 tahun? Jelaskan!
9. Faktor sosial budaya apa yang dapat menghambat upaya pemberdayaan ekonomi
keluarga pada kaum perempuan. Jelaskan!
10. Sebut dan jelaskan upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender yang paling
nyata dilihat dari sisi keluarga.
11. Mengapa pelayanan KIE yang dilaksanakan harus responsif gender? Berikan
penjelasan.
12. Apa dan mengapa pendekatan pengarusutamaan menjadi penting dalam setiap
program pembangunan termasuk Program KKBPK? Berikan penjelasan.
29
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2008. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007.Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2008.Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia,2007. Jakarta.
BKKBN.2005. Buku Saku PLKB, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi. Jakarta.
BKKBN, 2011. Panduan Bina Keluarga Percontohan- BKB, BKR, BKL.Jakarta.
Dwiyanto, Agus dan Darwin Muhadjir (editor).1998. Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan
Ketimpangan Gender.Pustaka Sinar Harapan.Jakarta.
Endang Parwieningrum. 2007. Gender Dalam KB/KR, Modul Pembelajaran Jarak Jauh
Pengarusutamaan Gender dalam Program KKBPK Nasional. BKKBN. Jakarta.
Endang Parwieningrum. 2009. Gender Dalam Kesehatan Reproduksi, Modul Pembelajaran
Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender dalam Program KKBPK Nasional. BKKBN.
Jakarta.
30
Fly UP