...

Tata Cara dan Persyaratan Seleksi Calon Hakim

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

Tata Cara dan Persyaratan Seleksi Calon Hakim
TUGAS DAN WEWENANG
Tugas dan Wewenang
KO M I S I Y U D I S I A L R E P U B L I K I N D O N E S I A
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
23
PENGUSULAN HAKIM AGUNG
Pengusulan Pengangkatan
Hakim Agung dan Hakim
Adhoc di Mahkamah
Agung
S
alah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah
Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dalam
rangka pengangkatan hakim agung sebelumnya Komisi Yudisial
diharuskan mengajukan 3 (tiga) nama calon hakim agung kepada DPR
untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan adanya putusan
MK No. 27/PUU-XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan
1 (satu) nama calon hakim agung kepada DPR untuk 1 lowongan hakim
agung dengan tembusan disampaikan ke Presiden.
Dasar Hukum
24
1. Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pasal 13 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal
18, Pasal 19, & Pasal 25 ayat 3 & 4 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah
melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011;
3. Pasal 7 huruf a dan b, Pasal 8 ayat 2 & ayat 3 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
4. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Pasal 13 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun
2004 tentang Komisi Yudisial;
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
PENGUSULAN HAKIM AGUNG
6. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Seleksi
Calon Hakim Agung;
Persyaratan Calon Hakim Agung
M
ahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat
mengajukan calon hakim agung untuk mengikuti seleksi yang
dilakukan oleh Komisi Yudisial. Calon hakim agung yang
diajukan dapat dari kalangan hakim karier atau dari kalangan bukan
hakim atau non karier.
Syarat untuk bakal calon Hakim Agung
yang berasal dari Hakim Karier:
1.
Warga Negara Indonesia;
2.
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3.
Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana
Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang
hukum;
4.
Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5.
Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan
kewajiban;
6.
Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi
hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi Hakim
Tinggi; dan
7.
Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat
melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Syarat untuk bakal calon Hakim Agung
yang berasal dari sistem Non Karier:
1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan
kewajiban.
5. Berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi
hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
25
PENGUSULAN HAKIM AGUNG
6. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar
sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di
bidang hukum;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin
Calon Hakim Agung yang diusulkan melampirkan
kelengkapan administrasi sebagai berikut:
1. Surat Pengusulan Calon Hakim Agung
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan
pengalaman organisasi.
3. Copy ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang.
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah
sakit pemerintah.
5. Daftar harta kekayaan dan sumber penghasilan calon hakim
agung. (Dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan LHKPN
Formulir A dan Formulir B dari KPK).
6. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. Copy Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku).
8. Pas photo terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6
(berwarna).
9. Surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling
sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan.
10. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang
berasal dari non karier.
11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian
sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim
26
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
PENGUSULAN HAKIM AGUNG
karier, dan sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang
berasal dari Non karier.
12. Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara,
advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha,
karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha
milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi
massa yang merupakan onderbouw partai politik, atau jabatan
lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika
diterima menjadi hakim agung;
13. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon
hakim agung.
14. Surat pernyataan pilihan kompetensi bidang Hukum Perdata,
Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer.
Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung
Seleksi calon hakim agung dilaksanakan melalui tahapan:
a.
Penerimaan usulan Calon Hakim Agung;
b.
Seleksi Administrasi;
c.
Seleksi Uji Kelayakan;
d.
Penetapan Kelulusan;
e.
Penyampaian usulan kepada DPR.
Seleksi Administratif
1. Seleksi persyaratan administrasi dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 15 hari;
2. Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung
yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka
waktu paling lama 15 hari;
3. Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat
terhadap calon hakim agung dalam jangka waktu 30 hari
terhitung sejak pengumuman;
4. Komisi Yudisial akan melakukan penelitian atas informasi atau
pendapat masyarakat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari
terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
27
PENGUSULAN HAKIM AGUNG
Seleksi Uji Kelayakan
Seleksi uji kelayakan sebagaimana meliputi seleksi kualitas,
kepribadian, kesehatan, dan wawancara.
1. Seleksi Kualitas
Seleksi kualitas dilakukan dalam rangka menilai dan mengukur tingkat
kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung. Instrumen
penilaian yang digunakan untuk menggali keilmuan dan keahlian
calon hakim agung pada seleksi kualitas meliputi:
a. Karya tulis di tempat dengan tema dan judul yang telah
ditetapkan Komisi Yudisial;
b. Penyelesaian kasus hukum dalam bentuk membuat putusan
kasasi / peninjauan kembali / Judicial Review, yang telah
disiapkan Komisi Yudisial;
c. Penyelesaian kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
d. Karya profesi:
•
Bagi calon hakim agung dari jalur karier
menyerahkan putusan tingkat pertama dan/atau
banding
•
Bagi calon hakim agung dari jalur non-karier:
- Jaksa: menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan);
- Pengacara: menyerahkan pembelaan (pledoi);
- Akademisi dan profesi hukum lainnya: menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah.
2. Seleksi Kepribadian
Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur
dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung.
Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri dari:
a. Seleksi kesehatan, yang dilakukan oleh tim Dokter Rumah
Sakit Pemerintah,
b. Seleksi kepribadian meliputi;
28
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
PENGUSULAN HAKIM AGUNG
1) Profile assessment, yang dilakukan oleh konsultan
kepribadian, dan
2) Rekam jejak (track record) dilakukan dalam 2 (dua)
tahapan sebagai berikut:
a) Tahap pengumpulan data yang terdiri dari:
1. Penerimaan informasi atau
pendapat masyarakat;
2. Self Assesment; dan
3. Investigasi.
b) Tahap konfirmasi data (klarifikasi).
3. Wawancara
Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Komisi
Yudisial, para pakar dan negarawan. Adapun materi wawancara
meliputi:
a. Visi, Misi, dan Komitmen serta program jika terpilih sebagai
Hakim Agung;
b. Pemahaman Hukum Acara dan Teori Hukum;
c. Pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
d. Wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan
hukum;
e. Klarifikasi lanjutan LKHPN dan Laporan Masyarakat.
Penentuan kelayakan Calon Hakim Agung dilakukan dengan cara:
1. Menggabungkan antara nilai seleksi kualitas dengan nilai
wawancara;
2. Kelulusan didasarkan ranking (pemeringkatan).
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
29
PENGUSULAN HAKIM AGUNG
Pengusulan Calon Nama Hakim Agung ke
DPR
N
ama-nama Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi
uji kelayakan oleh Komisi Yudisial diajukan kepada DPR dalam
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak
berakhirnya seleksi uji kelayakan, untuk mendapatkan persetujuan.
Komisi Yudisial mengajukan nama-nama Calon Hakim Agung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang calon
Hakim Agung untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan
tembusan disampaikan kepada Presiden.
30
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
PENGUSULAN HAKIM AGUNG
Tugas Komisi Yudisial dalam
Seleksi Calon Hakim
B
erdasarkan Pasal 14A Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A UndangUndang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama,
Pasal 14A Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:
1. Pengangkatan hakim pengadilan umum, pengadilan agama, da
pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi
yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
2 Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara dilakukan
bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;
3 Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama
oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Tugas dalam Mutasi Hakim
B
erdasarkan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar
rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
31
PROSES PENGANGKATAN HAKIM AGUNG
PENGUSULAN HAKIM AGUNG
32
PROFIL
KELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL
Fly UP