...

Partai Politik Dan Lingkaran Setan Korupsi

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Partai Politik Dan Lingkaran Setan Korupsi
PARTAI POLITIK DAN LINGKARAN SETAN KORUPSI
Burhanuddin Muhtadi
Pengajar FISIP UIN Jakarta dan Peneliti Lembaga Survei Indonesia
Survei Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS)
yang dilakukan Bank Dunia dan European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) menarik untuk dicermati. Survei ini dilakukan dalam empat
tahap, dimulai sejak 1999 hingga 2009 dengan sampel sebanyak 6500 hingga 11.800
perusahaan di 29 negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah (bekas pecahan Uni
Soviet).
Survei BEEPS membagi relasi perusahaan dan negara dalam tiga bentuk.
Pertama, state capture atau pemberian suap pada pejabat publik/pengambil
keputusan untuk memengaruhi pembuatan UU dan peraturan. Kedua, influence
yakni kapasitas perusahaan dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan
tanpa harus membayar suap. Ini karena pemilik perusahaan adalah tokoh politik
atau “interaksi” yang cukup dekat dengan pejabat. Ketiga, korupsi administratif
berupa sogokan pada pejabat atau penegak hukum agar tidak melaksanakan
aturan sebagaimana mestinya.
Untuk mengukur state capture dilihat dari sisi dampak dan perilaku. Ada
enam komponen yang membentuk indeks tinggi rendahnya state capture, (1) Jual
beli keputusan di parlemen untuk kepentingan perusahaan; (2) Jual beli keputusan
presiden; (3) Korupsi di Bank Sentral; (4) Jual beli keputusan pengadilan dalam
kasus kriminal; (5) Jual beli keputusan pengadilan dalam kasus perdagangan; (6)
Sumbangan untuk partai dan kampanye politik.
1
BEEPS menemukan state capture sangat tinggi di Azerbaijan, Bulgaria,
Kroasia, Rusia, Georgia, Latvia, dan Ukraina. Adapun perusahan yang memiliki
pengaruh (influence) dibedakan pada dua level: di tingkat eksekutif dan legislatif.
Korupsi administratif diukur melalui pertanyaan yang diajukan kepada pemilik
atau manager perusahaan: “Berapa proporsi dari keuntungan rata-rata per-tahun
yang diberikan kepada pejabat publik sebagai pemberian tak resmi?”Hasilnya,
negara-negara pecahan Uni Soviet lebih tinggi tingkat korupsinya ketimbang
negara-negara di Eropa Timur.
Feodalisme: Penjelasan Kultural
Sayangnya BEEPS tidak memasukkan Indonesia sebagai negara yang
disurvei sehingga kita mendapatkan gambaran lebih spesifik mengenai state
capture di Indonesia. Bisa jadi gejala state capture di Indonesia lebih buruk
ketimbang negara-negara yang disurvei BEEPS. Sudah menjadi rahasia umum,
calon-calon pejabat publik atau penegak hukum sudah “diijon” dengan memenuhi
segala kebutuhan materiil sejak mereka masih sekolah.
Ada dua alasan utama mengapa state capture berkembang biak di Indonesia.
Pertama, secara kultural, feodalisme menjadi hambatan pemberantasan korupsi.
Inilah penjelasan sapujagad atas maraknya penyakit korupsi di Indonesia. Dalam
teori negara patrimonial, relasi pemimpin atau elit politik sebagai pemegang
kekuasaan dengan rakyat, bersifat asimetris. Sebagai patron, elit politik
mendominasi sumber daya ekonomi-politik. Siapapun yang ingin mendapat akses
sumberdaya politik maupun ekonomi harus melayani sang patron.
2
Praktik busuk inilah yang terjadi di lembaga parlemen dan birokrasi
pemerintahan kita. Terjadi lingkaran korupsi yang melibatkan anggota DPR dan
birokrat sebagai patron dengan pengusaha sebagai klien. Proyek baru diberikan
pada pengusaha yang dianggap paling memuaskan dalam memberikan
“pelayanan” kepada anggota DPR dan birokrat.
Dalam hubungan dyadic dengan DPR, birokrat memerankan diri sebagai
klien untuk mendapat persetujuan atas suatu kebijakan atau alokasi anggaran
untuk berbagai proyek pembangunan. Kaum birokrat biasanya mendapatkan dana
suap dari pengusaha. Contoh paling gres adalah dugaan suap Wa Ode Nurhayati
dan mafia Banggar lainnya serta kasus penyuapan dua pejabat di Kemenakertrans
oleh pengusaha yang dijanjikan mendapat proyek infrastruktur.
Ironisnya,
relasi
patron-klien
dilembagakan
melalui
otoritas
dan
kewenangan partai politik yang semakin besar pasca-reformasi. Partai adalah
produsen utama pejabat publik, mulai dari presiden hingga bupati. Secara
ketatanegaraan, kewenangan DPR dalam menentukan pejabat dan kebijakan
publik juga semakin besar, sehingga terjadi legislative heavy.
Ruang Gelap Partai: Penjelasan Struktural
Alasan kedua mengapa state capture lebih parah adalah manajemen partai
yang jauh dari nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Menurut Klitgaard,
monopoli kekuasaan (monopoly of power) ditambah diskresi pejabat (discretion of
official) tanpa adanya pengawasan memadai (minus accountability) akan mendorong
terjadinya korupsi. Jika akuntabilitas partai dan transparansi sumber pendanaan
partai lemah, maka kewenangan besar tadi bisa diselewengkan oleh partai atau
3
elitnya. Kasus Nazaruddin harus dibaca dalam konteks relasi-kuasa partai yang
makin menguat.
Untuk itu, pengaturan dana parpol mutlak dilakukan termasuk pembatasan
penerimaan maupun pengeluaran, baik untuk kebutuhan operasional partai
maupun pengeluaran saat kampanye. Jika tak ada pembatasan spending
kampanye, partai makin tergantung sumbangan dari pihak ketiga.
Thomas
Ferguson, dalam Investment Theory of Party Competition (1995), menyatakan bahwa
dalam sistem politik yang digerakkan oleh uang (money-driven political system),
kebijakan-kebijakan politik tak lebih merupakan perpanjangan kepentingan elit
bisnis dan investor.
Tak ada makan siang gratis. Sumbangan pada partai adalah bentuk
investasi yang memberikan return berupa kendali atas negara. Pelan tapi pasti,
pusat kekuasaan bergeser ke arah plutarchy (penguasaan negara oleh oligarki kaya)
karena parpol akan tereduksi menjadi sekadar bawahan segelintir elit korporasi.
Partai atau kadernya tak lebih menjadi proksi atau anak perusahaan yang
kebetulan ditempatkan di DPR dan birokrasi pemerintahan
Sejak reformasi bergulir, parpol memiliki peran paling strategis. Parpol
adalah sumber rekrutmen utama pejabat publik dari tingkat presiden hingga
bupati. Pemilihan Panglima TNI, Kapolri, duta besar dan lain-lain juga harus
melalui fit and proper test di DPR. Parpol juga melahirkan kebijakan-kebijakan yang
menyangkut hajat hidup orang banyak. Ironisnya, makin krusialnya peran parpol
tidak diikuti dengan instrumen yang memadai untuk mencegah korupsi politik
yang melibatkan partai. Anehnya, sejak berlakunya UU No. 3/1071 hingga UU No.
30/2002, korupsi politik belum secara tegas dimasukkan sebagai tindak pidana
4
korupsi. Ini yang mengakibatkan sulitnya menjerat parpol dan pengurusnya
dengan peraturan perundangan tipikor.
Persepsi partai sebagai lembaga terkorup memang bukan khas Indonesia.
Survei Global Corruption Barometer oleh Transparency International tahun 2004
dan 2010 membuktikan parpol merupakan institusi terkorup di banyak negara.
Survei Lembaga Survei Indonesia sejak 2003-2011 juga menemukan partai sebagai
institusi paling tidak dipercaya publik. Untuk itu, reformasi sistem pendanaan
partai dan desain politik dan pemilu yang murah dan kredibel amat mendesak
dilakukan untuk mencegah maraknya korupsi yang terkait dengan parpol.
Korupsi dan Biaya Politik
Secara umum, partai memerlukan dana besar untuk memenuhi kebutuhan
campaign finance dan party finance. Party finance adalah keuangan parpol yang
diperoleh dan digunakan untuk menjalankan kegiatan partai di luar masa
kampanye, termasuk menggerakkan infrastruktur dan jaringan partai. Adapun
campaign finance merupakan keuangan parpol yang diperoleh dan digunakan
selama masa kampanye.
Besarnya pengeluaran dana partai ini juga dipengaruhi oleh sistem pemilu
mana yang digunakan. Dalam sistem proporsional yang lebih didasarkan pada
party base atau oriented, di mana pemilih memilih gambar partai, pembiayaan
politik leboih terfokus pada partai. Sebaliknya, dalam sistem majoritarian atau
distrik yang bersifat candidate base, aktivitas pembiayaan berpusat pada kegiatan
kandidat atau tim suksesnya. Kita menggunakan open list system, yang merupakan
kombinasi proporsional dan distrik. Namun anehnya, aktivitas pembiayaan partai
5
saja yang diwajibkan melaporkan kegiatan kampanye. Padahal dalam sistem
proporsional terbuka, ujung tombang kampanye justru dilakukan caleg.
Dalam sistem multipartai ekstrem seperti yang kita terapkan, pembiayaan
politik juga menjadi andalan merekrut dukungan pemilih. Anthony Downs, dalam
karya klasiknya, An Economic Theory of Democracy (1957), menjelaskan perilaku
partai dan spektrum ideologi politik berdasarkan kurva normal dan kurva
terbalik. Dalam kurva normal, sebagian besar pemilih cenderung ke tengah.
Pemilih bergerak menjauhi titik ekstrem kiri atau kanan. Dalam sistem multipartai
ekstrem
yang
dipengaruhi
pendekatan
kompetisi
elektoral,
partai-partai
cenderung mengarah kepada catch-all party, meraup semua segmen pemilih
sembari menjauhi pemilih ekstrem yang berjumlah sedikit.
Tidak ada insentif elektoral bagi partai yang memakai logika basis sosial.
Partai dimungkinkan menang justru ketika mereka bermigrasi ke tengah (flight to
the center) dan mengaburkan jenis kelamin ideologi mereka. Pemilih bergerak ke
tengah karena dalam sistem multipartai yang terlalu ekstrem, positioning dan
diferensiasi ideologis tidak terlihat sempurna. Perilaku politik partai di Indonesia
pasca reformasi mengikuti kurva normal ini. Politicians go where the voters are.
Partai-partai nasionalis-sekuler mengubah pendekatan dengan lebih terbuka
terhadap agenda-agenda Islam sehingga menarik pemilih muslim yang taat.
Sementara partai-partai Islam melakukan rebranding dengan mencitrakan diri
sebagai partai terbuka dan pluralis.
Sebaliknya dalam kurva lonceng terbalik, median voters berjumlah sangat
kecil. Garis kurva semakin bergerak ke titik di ekstrem kiri atau kanan, mencakup
pemilih yang makin besar mengikuti garis kurva yang menaik. Kurva ini
meniscayakan partai untuk “mengeksploitasi” garis ideologi ke titik ekstrem
6
partainya masing-masing karena di sanalah ceruk pasar pemilih berada. Logika
yang dipakai adalah pendekatan basis sosial partai. Kurva ini lebih dimungkinkan
jika sistem kepartaian kita lebih sederhana sehingga memaksa partai untuk
menegaskan “jenis kelamin” ideologis mereka. Dalam kurva normal, median voters
yang sebagian besar berdomisili di tengah memiliki keterikatan kepada partai
yang rendah (partyID). Pada titik ini, partai-partai membutuhkan dukungan
logistik yang kuat untuk menyasar swing voters melalui iklan di media, atribut
kampanye dan lain-lain.
Besarnya dana yang dibutuhkan partai tidak sebanding dengan sumber
penerimaan yang dibolehkan menurut aturan. Menurut UU, ada tiga sumber
keuangan partai: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan
bantuan negara. Iuran anggota praktis tidak berjalan maksimal. Tingkat party
identification yang rendah, kredibilitas partai yang buruk, sistem membership yang
amburadul membuat partai sulit berharap dapat dana dari jalur ini. Pengurus
partai juga malas memaksimalkan sumbangan anggota karena lebih memilih jalur
pintas yang cepat menghasilkan dana segar untuk partai.
Adapun bantuan negara untuk keuangan partai mengalami perubahan
signifikan (Mietzner 2011). Awalnya, Peraturan Pemerintah 51/2001 tentang
Bantuan Keuangan Parpol, setiap tahun peserta pemilu mendapat Rp 1.000 persuara hasil pemilu 1999. Studi Mietzner menunjukkan subsidi itu bisa menutupi
sekitar 50 persen dari biaya kampanye yang dikeluarkan parpol tahun 1999.
Sayangnya, peraturan itu tidak bertahan lama. Berdasar PP 29/2005, setiap tahun
parpol hanya dapat Rp 21 juta per-kursi sesuai hasil pemilu 2004. Akibatnya,
bantuan kepada parpol berkurang hingga 90 persen. Akhirnya, PP 5/2009 dan
7
surat Keputusan Menteri Dalam Negeri memberikan bantuan tahunan ke partai
politik sebesar Rp. 108 per suara yang didapatkan pada pemilu 2009.
Seiring dengan makin meningkatnya biaya operasional partai dan
kebutuhan kampanye, partai lalu bergantung pada sumbangan pihak ketiga, baik
perorangan maupun perusahaan. Hanya sedikit yang masuk ke rekening resmi
dan bisa diakses laporannya oleh publik. Sebagian besar masuk ke rekening
pribadi pengurus atau diberikan secara tunai tanpa proses transparansi yang jelas.
Anehnya, pada saat manajemen partai masih kurang transparan, DPR meloloskan
Revisi UU Partai Politik yang menaikkan batas atas sumbangan partai dari
perusahaan hingga 7,5 milyar.
Akibatnya, sistem politik digerakkan oleh uang. Kebijakan-kebijakan politik
yang dihasilkan tak lebih merupakan perselingkuhan antara elit politik dan
pemilik kapital. Sumbangan yang diberikan pada partai dianggap sebagai
investasi dengan harapan elit bisnis mendapat imbalan (return) berupa kuasa atau
proyek. Parahnya lagi, nafsu serakah elit partai juga memicu maraknya aksi-aksi
perburuan rente. Biasanya mereka memanfaatkan celah dana non-budgeter.
Selain itu, konteks keterlibatan pemerintah yang sangat tinggi dalam
urusan ekonomi membuat partai-partai ramai-ramai melakukan penetrasi melalui
kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki. Proyek-proyek di pos-pos
kementerian menjadi ajang “penjarahan,” tak terkecuali ratusan BUMN dengan
aset trilyunan yang membuat air liur politisi jahat terus menetes. Jika masalah ini
tak juga diselesaikan, partai kita akan berubah menjadi monster ganas yang
memakan uang rakyat []
8
9
Fly UP