...

Vol. 4. 2008 - Bibliothek der Friedrich-Ebert

by user

on
Category: Documents
17

views

Report

Comments

Transcript

Vol. 4. 2008 - Bibliothek der Friedrich-Ebert
Vol. 4
No. 1
Oktober - Desember 2008
Belajar dari
Sosialisme Baru Amerika Latin:
INDONESIA BARU
Mengapa Tidak!
Daftar Isi
Editorial
Jalan “Sosialisme Baru” Amerika Latin:
Sebuah Era Baru [4]
Laporan Utama
Transkrip Diskusi Jalan “Sosialisme Baru” Amerika Latin:
Sebuah Era Baru [9]
Laporan Utama
Jalan “Sosialisme Baru” Amerika Latin: Mungkinkan untuk
Indonesia? [32]
Artikel
Nur Imam Subono: Di balik Kemenangan Evo Morales dan
MAS di Bolivia [37]
Artikel
Nur Imam Subono: Keterkaitan Gerakan Penduduk Asli
(Indigenous Movements) dan Kekuatan ”Kiri” (Left) di
Amerika Latin [43]
Artikel
Ivan A Hadar: BELAJAR DARI ARGENTINA [48]
Profil
Sritua Arief: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN DEPENDENSI DI
INDONESIA [51]
Serial Sejarah Sosdem
PLURALITAS KELOMPOK KIRI AMERIKA LATIN [54]
Serial Sejarah Sosdem
SEJARAH SOSDEM [56]
Resensi
Kebebasan, Negara, dan Pembangunan di Mata Arief
Budiman [61]
Dewan Redaksi
Ketua : Amir Effendi Siregar
Wakil Ketua : Ivan Hadar
Anggota
: Faisal Basri
Mian Manurung
Nur Iman Subono
Arie Sujito
Pelaksana Redaksi
Koordinator : Azman Fajar
Redaksi
: Puji Riyanto
Launa
Alamat Redaksi
Jl. Kemang Selatan II No.2A
Jakarta 12730
Telp. 021 -719 3711 (hunting)
Fax. 021 - 7179 1358
Jl. Mampang Prapatan XIX No.34
Mampang - Jakarta Selatan
Telp/Fax. 021 - 798 4559
Ilustrasi*
Kuss Indarto
Danan Arditya
Friedrich-Ebert-Stiftung
Penerbit
Pergerakan Indonesia dan Komite
Persiapan Yayasan Indonesia Kita
ISSN: 1978-9084
*) Dilarang mengkopi dan memperbanyak
ilustrasi tanpa seijin Friedrich-Ebert-Stiftung
Ed i t o r i a l
Jalan
The Latin America’s
Amerika Latin:
Sebuah Era Baru
Way:
“Sosialisme Baru”
“Bila kita hendak mengentaskan kemiskinan,
kita harus berikan kekuasaan, pengetahuan,
tanah, kredit, teknologi, dan organisasi pada si
miskin”
Hugo Chavez, 2005
Another Latin America is Possible. Itulah kira-kira slogan yang
mengemuka ketika masyarakat dunia menyaksikan dinamika politik
dan perubahan sosial berlangsung intens di negara-negara kawasan
Amerika Latin. Bangkitnya kekuatan rakyat dan tampilnya para
pemimpin berhaluan “kiri” dan “kiri-tengah” di kawasan ini, kerap
disebut para pengamat sebagai jalan “sosialisme baru” Amerika Latin.
Sejak berkobarnya revolusi demokratik di Amerika Latin yang diinisiasi
oleh rakyat Venezuela pada dekade 1990-an, ide sosialisme mulai
bangkit dari tidurnya. “Sosialisme Abad ke 21”, sebuah frase yang
dipopulerkan oleh Presiden Venezuela, Hugo Chavez, adalah slogan
baru untuk menandai tampilnya era sosialisme baru Amerika Latin.
Ted Sprague (2008), memaknai sosialisme abad ke 21 yang
dipopulerkan oleh Chaves tersebut sebagai versi baru sosialisme yang
telah terbebas dari distorsi Stalinisme. Perspektif lain menyebutkan,
sosialisme abad ke 21 yang tampil di kawasan Amerika Latin adalah
sosialisme demokratik, karena perjuangan untuk mencapai panggung
politik kekuasaan negara dilakukan melalui arena politik elektoral,
bukan melalui sebuah revolusi proletariat seperti dianjurkan Marx.
Selanjutnya, ada juga sebagian pengamat yang mengatakan bahwa
sosialisme abad ke 21 ala Amerika Latin adalah gerakan sosialisme
“New Socialism”
A New Era
“When we are about to eliminate
poverty, we must give power,
knowledge, land, credit, technology,
and organization to the poor”
Hugo Chavez, 2005
Another Latin America is Possible. It is the prominent saying
when the world witnessed the political dynamics and social
change that are intensively taking place in Latin American states.
The rise of people power and “left” or “center-left” in this region is
often referred to as Latin America’s “New Socialism” way. Since
the democratic revolution in Latin America was initiated by
Venezuelan people in the 1990s, the idea of socialism awakens
from its long sleep. “Socialism of the 21st Century”, a popular
phrase by the President of Venezuela, Hugo Chavez, is a new
slogan to mark the beginning of Latin American new socialism.
Ted Sprague (2008) perceived the 21st century socialism,
introduced by Chavez as the new version of socialism, free
from Stalinism distortion. Other perspective claims that the 21st
century socialism in Latin America is a democratic socialism, for
the struggle to win power politics is continued in the arena of
electoral politics, instead of through Marx’ suggested proletariat
revolution. Additionally, some experts argued that the 21st
century socialism of Latin America is a genuine socialism,
characterized by the traditions of native Latin American, instead
of socialism practices imported from Europe, and therefore is free
EDITORIAL
genuin, yang bercirikan tradisi penduduk asli Amerika Latin, bukan
praktik sosialisme yang diimpor dari Eropa, dan karenanya bebas dari
kecongkakan ras kulit putih.
Terpilihnya beberapa politisi dan aktivis politik “kiri” di berbagai
negara di kawasan Amerika Latin yang mempromosikan agenda antineoliberalisme sebagai presiden merupakan bukti nyata kebangkitan
sosialisme Amerika Latin. Mayoritas politisi dan aktivis politik di
wilayah ini memenangkan suara dalam mekanisme politik elektoral;
dengan perolehan suara rata-rata di atas 40 persen. Mereka yang naik
ke panggung kekuasaan politik negara, antara lain adalah Presiden
Venezuela, Hugo Chaves (1998); Presiden Brazil, Luis Ignacio “Lula” da
Silva (2001); Presiden Argentina Nestor Kirchner (2003, yang beberapa
waktu lalu digantikan isterinya, Christina Fernandez); Presiden
Uruguay Tabarez Vasquez (2005); Evo Morales, petani koka miskin
yang terpilih sebagai Presiden Bolivia (2006); Michelle Bachelet, aktivis
Partai Sosialis, menjadi Presiden Chili (2006); tokoh revolusioner lama
Nikaragua, Daniel Ortega, yang kembali ke panggung kekuasaan
negara sebagai Presiden Nikaragua (2006); Rafael Correa, ekonom
dan doktor ekonomi lulusan Amerika Serikat, yang terpilih sebagai
Presiden Ekuador (2007); dan Fernando Lugo, Presiden Paraguay
(2008).
Dan sudah pasti, dalam gerbong tersebut, ada tokoh “kiri” yang
menjadi kuncen Amerika Latin, presiden Kuba, Fidel Castro. Pemimpin
revolusioner Kuba yang lebih dari 30 tahun menghadapi berbagai
“serangan” AS terhadap diri dan pemerintahannya ini, kini secara
resmi telah digantikan adiknya, Raul Castro. Gelombang sosialisme
Amerika Latin memang belum sepenuhnya mampu menarik seluruh
negara di kawasan itu masuk dalam barisan anti-neoliberalisme yang
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
from the Caucasian arrogance.
The election of some left politicians and political activists to
become president in some Latin American states that promote
the agenda of neo-liberalism has brought the evidence to the
rise of Latin America’s socialism. The majority politicians and
political activists in this region won their votes through the
electoral mechanism; with more than 40 percent votes. Those
who rose to the top of political power are President of Venezuela,
Hugo Chaves (1998); President of Brazil, Luis Ignacio “Lula” da
Silva (2001); President of Argentina Nestor Kirchner (2003, who
just recently was replaced by the wife, Christina Fernandez);
President of Uruguay Tabarez Vasquez (2005); Evo Morales,
the poor coca farmer who was elected the President of Bolivia
(2006); Michelle Bachelet, the activist of Socialist Party who was
elected the President of Chili (2006); the old-time revolutionary
figure in Nicaragua, Daniel Ortega, who returned to power as
the President of Nicaragua (2006); Rafael Correa, an economists
and US-graduate Doctor of economy who was chosen as the
President of Equator (2007); and Fernando Lugo, the President of
Paraguay (2008).
Certainly on the list, there is the President of Cuba, Fidel
Castro, a left figure who has been safeguarding Latin America.
The revolutionary leader of Cuba, who confronted the US
resentment on him and his administration for more than 30
years, has currently been succeeded by his brother, Raul Castro.
The wave of Latin America’s socialism is not entirely able to
persuade all states in the region in joining the force against USsponsored neoliberalism. Lopez Obrador (Mexico) and Ollanta
EDITORIAL
disponsori AS. Lopez Obrador (Meksiko) dan Ollanta Humala (Peru)
adalah dua tokoh sosialis di kawasan itu yang gagal menjadi presiden
dalam pemilu lalu. Sementara itu, Kolombia, Kosta Rika, atau negaranegara di kawasan Amerika Tengah pada umumnya, hingga kini
terlihat masih menampilkan wajah pemimpin yang pro-Barat.
Para pemimpin Amerika Latin berhaluan “kiri” yang terpilih
melalui pemilu demokratis di masing-masing negaranya, kini terus
berjuang memperkuat bangunan blok oposisi terhadap Washington
yang mempromosikan kebijakan “pasar bebas”. Melawan “Konsensus
Washington” merupakan penggerak utama gelombang sosialisme
Amerika Latin. Konsensus Washington—yang berisi kebijakan
pengetatan anggaran publik, liberalisasi keuangan dan perdagangan,
mendorong investasi langsung asing, privatisasi BUMN, reformasi
pajak, disiplin fiskal, pengendalian defisit anggaran, dan seterusnya—
dianggap sebagai biang keladi dari kian terperosoknya kehidupan
ekonomi dan sosial negara-negara di kawasan ini dalam kubangan
kemiskinan, pengangguran, dan tumpukan utang luar negeri.
Bisa dibilang, proyek sosialisme abad ke 21 yang hadir
menggelegar di kawasan negara-negara Amerika Latin merupakan
simbol nyata penolakan terhadap praktik kapitalisme global dan
proyek neoliberalisme yang menyertainya. Ia merupakan pembuktian
gagalnya tesis Francis Fukuyama dalam “The End of Ideology” yang
mengklaim bahwa kemenangan kapitalisme adalah akhir dari babak
sejarah umat manusia. Perlawanan terhadap neoliberalisme di
kawasan Amerika Latin bukan tanpa sebab. Akar sejarah ekonomipolitik negara-negara pascakolonial, termasuk di kawasan Amerika
Latin, sesungguhnya tak jauh beda dari kondisi ekonomi-politik
negara-negara di kawasan Asia-Afrika dalam hal posisi ketergantungan
terhadap penetrasi kekuatan kapitalisme global.
Tahun 1989, ketika Venezuela berada di bawah kepemimpinan
Carlos Andres Perez, program ekonomi neoliberal menjadi basis utama
kebijakan pemerintahannya. Program-program seperti pencabutan
subsidi publik, liberalisasi ekonomi, privatisasi BUMN, dan deregulasi,
mulai dijalankan. Tak ayal, program neoliberal Perez pun menuai
dampak krisis sosial-ekonomi baru. Gross Domestic Product (GDP)
Venezuela mengalami kontraksi sebesar 8,6 persen, dan kemiskinan
meningkat 66,5 persen dari tahun sebelumnya. Gejolak sosial pun tak
terhindarkan. Kondisi ini menjadi stimulus bangkitnya perlawanan
rakyat Venezuela.
Ketika Meksiko dinyatakan default (dimana negeri itu tidak
sanggup lagi membayar utangnya kepada IMF yang jatuh tempo)
pada tahun 1982, maka dimulailah babak ekonomi baru Amerika
Latin dengan sejuta ilusi penyelesaian yang ditawarkan oleh IMF
untuk memaksakan reformasi ekonomi Meksiko melalui resep-resep
ekonomi neoliberal, yang ironisnya, kian membuat sulit kehidupan
rakyat dan ekonomi negeri itu.
Sementara itu, di Ekuador, presiden Rafael Correa lebih memilih
membela rakyatnya yang miskin ketimbang memihak kaum plutokrat
Ekuador dan koneksi Washington-nya. Para menteri diajak berkeliling
ke berbagai pelosok negeri agar melek atas penderitaan rakyatnya
untuk kemudian menyalurkan 1,3 juta dollar AS untuk rakyat Ekuador
Humala (Peru) are the socialist figures in the region that lost the
presidency in the last election. Whereby, Colombia, Costa Rica,
and most states in Central America, until now are still presenting
the pro- Western leadership.
The ‘left-oriented’ leaders in Latin America, who were
democratically elected, are now struggling for strengthening
the opposition block against Washington that promotes the
free-market policy. The fight against Washington Consensus is
the main drive behind the wave of Latin America’s socialism. The
Washington Consensus that consists of policies such as the public
budget restriction, monetary and trade liberalization, foreign
direct investment, the privatization of state-owned corporations;
tax reform, fiscal disciplinary, budget deficit control; is regarded as
the sole cause of the depleting economic and social conditions
of the states in the region into poverty, unemployment, and high
foreign debt.
It can be said that the groundbreaking project of 21st
century socialism in Latin America is the authentic rejection
symbol against the global capitalism and neoliberalism project
it entails. It also proves the failure of Francis Fukuyama’s thesis
in “The End of Ideology” claiming that the victory of capitalism
marks the end of mankind’s history. Nevertheless, the fight
against neoliberalism in Latin America is not without a cause.
The historical roots of the political economy in post-colonial
states; including those in Latin America, did not differ much from
the Asia-African states in terms of dependency over the global
capitalism penetration.
When Venezuela was under the administration of Carlos
Andres Perez in 1989, the neoliberal economic program became
the foundation of the state policies, such as eliminating public
subsidies, economic liberalization, the privatization of stateowned corporations, and deregulation. Consequently, under
Perez’s neoliberal policies the new socio-economical crisis
became inevitable. Venezuela’s Gross Domestic Product (GDP)
experienced contraction at 8.6 percent, poverty level increased
to 66.5 percent compared with the year before, and social
tension heated. Such conditions led to the rise of people power
in Venezuela.
When Mexico was confirmed as default (a situation when
the country was no longer able to pay its loan to IMF in due time)
in 1982, it set up the new economic chapter of Latin America
consisted of IMF’s various exit strategies to the crises that enforced
the economic reform in Mexico through neoliberal prescription,
which ironically increased the people’s hardship there.
Meanwhile, President Rafael Correa in Ecuador stood
to defend his poor people instead of favoring the plutocrats
of Ecuador and their Washington connections. He took the
ministers around the country to witness the daily hardship of the
people, and provided 100 million US dollars for housing subsidies
for the poor, increasing the spending for education and health
(The Economist, April 2007).
EDITORIAL
yang termiskin; menyediakan 100 juta dollar AS untuk subsidi
perumahan bagi kaum miskin dan meningkatkan belanja untuk
pendidikan dan kesehatan (The Economist, edisi April 2007).
Singkatnya, masa-masa kediktatoran militer dan hegemoni
ekonomi kaum plutokrat yang bercokol ratusan tahun di negerinegeri Amerika Latin telah melahirkan kesenjangan sosial yang
begitu ekstem. Laporan Bank Dunia 2005 menyebutkan rata-rata
angka kesenjangan antara lima penduduk terkaya dengan penduduk
termiskin di seluruh Amerika Latin mencapai angka 30 berbanding 1.
Di Bolivia, angka ini bahkan mencapai 90 berbanding 1, dan khusus di
wilayah pedesaan yang banyak dihuni suku Indian, angkanya berkisar
170 berbanding 1 (Budiman Sudjatmiko, Kompas, 13/11/07).
Setidaknya, ada dua kata kunci yang bisa mendukung
bangkitnya gelombang sosialisme dan tampilnya kebijakan populis
serta pemerintahan pro-rakyat di kawasan ini. Pertama, strategi
penguasaan negara melalui pemilu (panggung politik elektoral)
oleh para aktivis dan politisi di wilayah itu selalu diawali dan diikuti
oleh strategi pengorganisasian serta mobilisasi rakyat. Kedua,
solidaritas regional yang kuat di antara pemerintahan sosialis di
Amerika Latin. Sebagian keberhasilan pemulihan Argentina dari
krisis ekonomi adalah juga berkat solidaritas regional dari Venezuela
yang telah memberi dukungan dana melalui program “minyak untuk
kemanusiaan”. Venezuela di bawah Hugo Chavez misalnya, saat ini
tengah mempromosikan Alternatif Bolivarian untuk Amerika Latin
(ALBA). Wadah kerjasama regional ini bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan antarnegara di kawasan Amerika Latin. Berbeda dengan
Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika (FTAA) yang dimotori AS, ALBA
memprioritaskan penghapusan kemiskinan dan kesenjangan sosial,
perlindungan hak-hak asasi kaum buruh, kaum tani, kaum miskin
kota, kelompok perempuan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia yang saat ini juga tengah
memasuki transisi demokrasi, namun pemerintahan hasil reformasi
yang sudah empat kali berganti tetap gagal dalam mewujudkan
kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di negeri ini. Menurut Olle
Tornquist (2008), kebanyakan elite di negeri-negeri Asia, juga Afrika,
gagal membenahi kultur patrimonialisme, patronase, dan klientelisme
yang telah berakar kuat dalam budaya politik masyarakatnya.
Kegagalan itu pada akhirnya berdampak pada hilangnya kemampuan
institusi-institusi demokratis dalam mendukung kinerja demokrasi itu
sendiri. Selain itu, relasi antara negara dan masyarakat juga masih
berjalan pincang, hubungan institusi politik dan pemilihan yang
terbangun juga tidak berkualitas, yang kesemuanya itu akhirnya
mereproduksi bangkitnya budaya “boss-isme” yang saat ini tengah
menggejala luas di Indonesia dan Filipina.
Studi Demos (Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan
Pilihan di Indonesia, 2005) juga menunjukkan, proses demokrasi
yang tengah berlangsung di Indonesia hingga kini masih dibaluti
berbagai krisis. Fakta-fakta model pembangunan demokrasi dari
atas melalui pembentukan institusi-institusi demokratis telah gagal
dalam mewujudkan terbangunnya partisipasi rakyat dalam arti yang
sesungguhnya. Studi ini menunjukkan, secara keseluruhan kualitas
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
In summary, the period of military dictatorship and the
plutocrat’s economic hegemony since hundreds of years in Latin
America has created an extreme social gap. The World Bank
report in 2005 gave details that the average level of disparity
among 5 wealthiest persons and the poorest in Latin America
were 30 to 1. In Bolivia, the number reached as high as 90 to 1,
and particularly in the rural areas inhabited mostly by the native
American Indians, it went up to 170 to 1(Budiman Sudjatmiko,
Kompas, 13/11/07).
There are at least two keywords which can sustain the
rise of socialism wave, the populist policies, and pro-people
governments in the region. First, the activists and politicians’
strategy to secure the state’s power through election or electoral
means is always been initiated by and followed with organizing
strategy and mass-mobilization. Second, there is a strong regional
solidarity among the Latin American socialist governments. The
success of Argentina’s recovery from economic crisis was partly
due to the regional solidarity initiated by Bolivia that provided
financial support through the ‘oil for aid’ program. Under
Hugo Chavez, Venezuela is currently promoting the Bolivarian
Alternative for the People of Our America [Alternativa Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América or ALBA]. The regional
cooperation forum aims for narrowing the disparity among
Latin American countries. Unlike the Free Trade Agreement of the
Americas (FTAA) led by the US, ALBA prioritizes poverty and social
disparity eradication, the basic rights protection of the workers,
farmers, urban poor, and women, as well as environmental
conservation.
What about Indonesia? Until today it has been in the
democratic transitions, with four administrations in the period
of reform who still failed to deliver social welfare and economic
justice in this country. According to Olle Tornquist (2008), most
elite in Asian and African states failed to deal with the culture
of patrimonialism and patron-client which have deeply rooted
in the political culture of its people. This failure will result in the
diminishing capacity of democratic institutions in maintaining
the performance of democracy. In addition to that, the statesociety interaction is still uneven, the relations of political
institutions and established election is lacking of quality. These
situations eventually reproduced the culture of “boss-ism”, which
is widely characterizing Indonesia and the Philippines.
The study of Demos (Making Democracy Meaningful:
Problems and Options in Indonesia, 2005) also shows that the
ongoing process of democracy in Indonesia is held back by
many crisis. The fact shows that top-down model of democracy
development through the establishment of democratic
institutions has failed to build people’s political participation
in the real sense. This study also shows that the overall quality
of Indonesia’s democracy is degrading, as the democratic
institutions were ‘hijacked’ by the elite (in both central and local
level) for the elitist and parochial objectives and interests.
EDITORIAL
demokrasi Indonesia mengalami degradasi, karena institusi-institusi
demokrasi telah dibajak para elite (baik di tingkat pusat maupun lokal)
demi tujuan dan kepentingan yang elitis dan parokial.
Kondisi seperti inilah yang disebut George Sorensen sebagai
jebakan “demokrasi beku” (frozen democracy). Dengan kata lain,
demokrasi Indonesia hari ini sesungguhnya masih tersandera dalam
kubangan demokrasi prosedural yang gagal menghadirkan demokrasi
substansial: demokrasi yang berkhidmat pada rakyat; demokrasi
yang berkeadilan, yang mampu memberi kepastian pendididkan,
pekerjaaan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan hidup pada
rakyat. Demokrasi beku digambarkan sebagai demokrasi yang sedang
tumbuh bersemi, namum berubah layu karena berbagai paradoks
yang mengidap dalam dirinya. Empat paradoks yang mendasari
hadirnya demokrasi beku adalah kondisi ekonomi yang tak kunjung
membaik, mandeknya pembentukan masyarakat sipil, konsolidasi
sosial politik yang gagal, dan penyelesaian masalah politik yang tak
kunjung tuntas.
Mengutip Nur Iman Subono, apa artinya gelombang kiri yang
kini tengah menguat di neger-negeri Latin Amerika, di tengah fakta
ambruknya komunisme dan kemenangan kapitalisme; bersama
kembarannya, demokrasi liberal? Mengapa pemerintahan di
kawasan Amerika Latin bergerak ke “kiri” (sosialisme baru) di tengah
gempuran gelombang neoliberalisme yang dimotori AS dan agenagen lembaga keuangan internasional (World Bank dan IMF)? Apakah
jalan sosialisme Amerika Latin bersifat homogen atau heterogen?
Apakah “sosialisme baru” Amerika Latin memiliki kesamaan atau
berbeda dengan “sosialisme lama”? Siapa yang menjadi aktor-aktor
sosial dan politik di balik keberhasilan gelombang sosialisme Amerika
Latin? Bagaimana dengan kita di Indonesia (melihat ide-ide dasar
konstitusi kita yang juga sarat dengan gagasan-gagasan sosialisme)
bisa belajar dari kecenderungan sosialisme baru yang berlangsung
di Amerika Latin itu? Adakah potensi yang kita miliki di dalam negeri
(baik secara sosial, politik, dan ekonomi) serta peluang internasional
yang bisa mendorong kita untuk mendiskusikan secara lebih intens
kemungkinan jalan sosialisme baru Indonesia?
Dalam konteks pemikiran di atas, Jurnal Demokrasi Sosial edisi
ke-4 ini mencoba mengangkat “Jalan Baru Sosialisme Amerika Latin”
sebagai tema bahasan. Redaksi berharap berbagai tulisan tentang
sosialisme baru Amerika Latin yang kami rangkum dalam edisi ini bisa
menjadi pengantar bagi kita dalam mendiskusikan, merefleksikan,
dan menginspirasi kemungkinan dan pilihan-pilihan kita dalam
merajut tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
kita, yakni mewujudkan cita-cita luhur the founding fathers yang
tertuang secara tegas dalam landasan ideologi dan konstitutsi negara
kita: menuju peri kehidupan rakyat dan negara yang sejahtera, adil,
berdaulat, dan demokratis.
Mudah-mudahan, berbagai ide, gagasan, dan perspektif pemikiran
yang disajikan tim redaksi dalam Jurnal Demokrasi Sosial Edisi ke-4 ini
dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca!
Launa dan M. Azman Fajar, Redaktur Jurnal Sosial Demokrasi
It is what George Sorensen identified as the trap of frozen
democracy. In other words, the democracy in Indonesia today
is still captured in procedural democracy that fails to deliver
substantial democracy: democracy that respects the people,
democracy with equality that is able to make education,
employment, health care, and decent living for the people certain.
Frozen democracy is best described as blossoming democracy
which turns wilted because of too many paradoxes in it. Four
paradoxes that lay basis to the frozen democracy are the break
down of economic condition, stalled civil society formation,
failure of socio-political consolidation, and unfinished political
settlement.
Referring to Nur Iman Subono, what does the rising leftist
wave in Latin America mean, amidst the fall of communism
and the triumph of capitalism, together with its twin, liberal
democracy? Why does the governments in Latin American
region move in “left” direction (new socialism) in the intensive
expansion of neoliberalism, led by the US and its agents; the
international financial institutions (World Bank and IMF)? Is the
socialism way of Latin America homogeneous or heterogeneous?
Does the “new socialism” of Latin America inherit similarities
from the “old socialism” or completely different from it? Who
are the socio-political actors behind the success of the Latin
America’s socialism wave? How can we in Indonesia (judging
from the basic principles in our constitution that are strongly
characterized by socialism notions) learn from the tendency
of new socialism in Latin America? Are there any Indonesian
potential (social, political, economic) as well as international
opportunities that can encourage an intensive discussion on the
possibility of new socialism way of Indonesia?
Moving forward from the context as described above, the
fourth edition of the Journal of Social Democracy attempts to
bring the issue of Latin America’s new socialism as the main
topic. It is in the optimism of the editorial team that various
articles presented in this edition will provide introduction and
further bring us to discus, reflect on, and inspire the opportunities
and options in obtaining the sole objective of the country and
its people, that is to achieve the ultimate goals of our founding
fathers as stated in the state’s ideology and constitution: towards
the prosperous, equal, sovereign, and democratic state and
people’s living.
We are looking forward that the ideas, thoughts, and
perspectives presented in this edition of the Journal of Social
Democracy will provide foods for thought and bring fruitful
impact. Have an enjoyable reading! Launa and M. Azman
Fajar, Editors, Journal of Social Democracy
Lap o r a n U t a m a
Transkrip diskusi
Jalan “Sosialisme Baru”
Amerika Latin:
Sebuah Era Baru
Dalam beberapa waktu belakangan, dinamika dan
perubahan politik di negara-negara Amerika Latin
memiliki kecenderungan ke arah pendulum politik
yang bergerak ke arah ”Kiri” atau sering juga disebut
sosialisme “baru”. Perubahan besar yang sedang terjadi di
Amerika Latin ini sering dirujuk oleh sebagian pengamat
atau praktisi sebagai Jalan “Sosialisme Baru” Amerika
Latin. Hugo Chavez menyebutnya sebagai jalan ke arah
“Sosialisme Abad 21.” Kebangkitan sosialisme baru di
Amerika Latin ini, tentu saja, menarik bukan saja karena sejarah perlawanan
intelektual yang panjang di kawasan tersebut, tetapi yang lebih penting adalah
apakah kebangkitan sosialisme “baru” tersebut dapat menjadi inspirasi wilayah
lain, terutama Indonesia. Oleh karena itulah, topik yang diangkat dalam jurnal
edisi keempat ini adalah mengenai kebangkitan sosialisme “baru” di Amerika
Latin. Diundang dalam diskusi tersebut diantaranya adalah Budiman Sudjatmiko
(Respublica/Repdem), Saiful Bahari (PPR), Said Iqbal (FSPMI), Fernando (FHUI),
Ridwan Manoarfa (FSPMI), Partai Buruh, Papernas, Imam Yudotomo (CSDS), Boni
Hargens (FISIP UI), dan seluruh redaksi Jurnal Sosdem. Selain itu, hadir beberapa
mahasiswa yang menaruh minat terhadap kebangkitan sosialisme “baru” di
Amerika Latin. Diskusi diawali dengan presentasi Nur Iman Subono (FISIP UI dan
Demos) dan Budiman Sudjatmiko. Diskusi ini dipandu oleh Ivan Hadar, wakil
pemred Jurnal SosDem.
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Laporan Utama
Ivan A. Hadar
Terima kasih teman-teman. Malam
ini, peserta diskusi tampaknya mencapai
rekor, paling banyak dibandingkan
dengan diskusi-diskusi yang telah kita
lakukan sebelumnya. Oleh karena itu,
saya berharap substansi yang akan kita
hasilkan dari diskusi malam ini akan
menjadi sangat kaya. Berdasarkan bisikbisik dan juga isu-isu yang berkembang
sekarang ini, banyak kelompok forum
sosial demokrasi, sosialis dan sebagainya,
yang sekarang, menurut istilah Mas
Budiman, menemukan momentum
karena kapitalisme sedang menggelepar
dan muncul neososialisme baru, istilah
yang berkembang di Amerika Latin.
Sementara itu, seperti biasa, Indonesia
sebagai bangsa atau tepatnya sebagai
negara yang seringkali responsif,
sifatnya yang reaksioner seringkali
terkaget-kaget dengan apa yang terjadi
di dunia luar yang membawa dampak
bagi Indonesia. Mudahan-mudahan
malam ini, tempat ini bisa menjadi spirit
revolusi.
Malam ini, kita akan mendiskusikan
mengenai sosialisme “baru” Amerika
Latin. Kata baru kita beri tanda petik
karena definisinya masih menjadi
perdebatan. Dalam hal ini, apakah
sosialisme melakukan transformasi
terkait
dengan
perkembangan
kapitalisme itu sendiri dan mungkin
saja berbeda dengan sosialisme ortizen?
Nanti, kita akan mendiskusikan hal
tersebut karena seringkali batasannya
sangat cair. Namun, prinsip-prinsip dasar
atau nilai-nilai dasarnya yang mungkin
akan tetap atau Bahasa Jerman-nya
“ewish” (tetap abadi).
Amerika Latin memang sangat
menarik sejak dulu, yang barangkali
disebabkan oleh sejarah ideologi,
proses, perkembangan, diskusi, wacana
dan sebagainya yang berkembang di
kawasan tersebut. Fenomena tersebut
mungkin dapat kita bandingkan dengan
Indonesia pada masa Orde Lama dimana
diskusi dan perdebatan mengenai
berbagai hal tersebut sangatlah banyak.
10
Jika teman-teman membaca di
Term of Reference (TOR), maka dapat
kita temukan beberapa pertanyaan
mendasar seperti mengapa Amerika
Latin, khususnya Venezuela, Brazil,
Bolivia, Chile, Uruguay dan seterusnya
bergerak ke arah pemerintahan yang
bisa disebut sebagai neososialisme
atau sosialisme baru. Kalau sebelumnya
sebagai hinterland Amerika Serikat
sehingga pengaruh kapitalisme begitu
kuat yang dilakukan dengan brutal dan
didukung sepenuhnya oleh kekuatan
militer dari Amerika Serikat, tetapi dalam
perkembangan selanjutnya justru
berbalik seratus delapan puluh derajat.
Salah satu penyebabnya mungkin
adalah karena rakyat sudah bosan
dengan kapitalisme yang dilakukan
secara brutal sehingga menciptakan
kemiskinan dan kesengsaraan.
Pertanyaan lain yang layak diajukan
dalam diskusi ini adalah apakah sosialisme
baru di Amerika bersifat homogen
ataukah heterogen, dalam pengertian
ada nuansa-nuansa yang berkembang
seiring kebangkitan sosialisme baru
tersebut. Barangkali juga karena
disebabkan oleh perbedaan-perbedaan
pemimpin di masing-masing negara,
aktor-aktor dan pemikiran-pemikiran
di belakangnya? Selanjutnya, secara
kontekstual, bagaimana jika hal tersebut dibawa ke Indonesia mengingat
bibitnya sudah bersemai di Indonesia?
Terutama, jika dihadapkan pada pemilu
2009 yang akan datang. Jika kondisinya
makin buruk, maka akan memunculkan
sesuatu yang baru yang mungkin lebih
radikal. Namun, tentu saja, korbannya
akan sangat banyak, dan hasilnya belum
tentu sesuai dengan yang kita harapkan.
Malam ini, beberapa diantara yang hadir
adalah teman-teman yang bergerak di
level grassroot, kampus, ada juga yang
sudah bosan menjadi aktivis, barangkali,
kemudian masuk partai politik, dan lain
sebagainya.
Saya kira pengantar yang saya
berikan tidak perlu panjang lebar.
Untuk pengantar diskusi, kita persilakan
Mas Boni (Nur Iman Subono) untuk
menyampaikan paparannya bagaimana
kebangkitan sosialisme baru di Amerika
Latin terjadi?
Nur Iman Subono
Terima kasih. Salam Sosdem.
Sebetulnya, jurnal No. 4 ini agak
terprovokasi oleh teman-teman Kompas
yang menulis neososialisme. Saya sendiri
tadi memilih menggunakan istilah jalan
“Kiri”, tapi kalah suara sehingga akhirnya
dipilih “sosialisme baru” dengan tanda
petik. Tapi untuk mudahnya kedua
istilah tersebut digunakan secara
bergantingan dengan pemahaman
yang kira-kira sama. Saya akan memberi
pengantar saja, dan nanti saya berharap
Budiman Sudjatmiko akan memberikan
paparan yang lebih dalam terutama
berkenaan dengan situasi yang tengah
berlangsung sekarang ini mengingat ia
baru saja dari Amerika Latin.
Wilayah Amerika Latin cukup luas.
Sekarang ini, ada tiga orang yang menjadi
icon gerakan sosialisme di Amerika Latin,
yakni Castro, Chaves, dan Morales. Ketika
Bill Clinton ikut menandatangani NAFTA,
Hugo Chaves adalah orang pertama
yang ikut menolak sehingga Fidel
Castro yang selama ini musuh Amerika
memberikan nota kecil, “Untuk pertama
kali, ada juga yang menjadi setan selain
saya”. Memang ini sesuatu yang luar
biasa sehingga Amerika Serikat cukup
kaget. Bayangkan saja, era tahun 1990an ketika kerja sama regional tersebut
ditandatangani, Bill Clinton sebagai
presiden Amerika Serikat saat itu tidak
pernah sekalipun datang ke Amerika
Latin.
Sekarang ini, tidak kurang dari 10
negara melakukan perlawanan terhadap
neoliberalisme Amerika Serikat, dan
menurut saya ini cukup mengejutkan
karena sebelumnya George Bush
mempromosikan demokrasi perwakilan
liberal dan ekonomi pasar bebas di
wilayah-wilayah tersebut. Tampaknya,
George Bush lupa bahwa dalam
demokrasi perwakilan terdapat prinsip
Laporan Utama
mayoritas. Orang Amerika Latin yang
miskin semakin banyak. Orang-orang
miskin inilah yang mendapatkan
pendidikan politik dari orang-orang
seperti Chaves, Morales, Lula, Rafael
Correa, Daniel Ortega, dan yang
terakhir Fernando Lugo. Jadi, benarbenar bumerang buat Amerika sendiri.
Padahal, merekalah yang mengekspor
demokrasi (liberal) ke negara-negara
Amerika Latin tersebut.
Perlu dicatat bahwa apa yang terjadi
di Amerika Latin sebenarnya bukan unik
Amerika Latin semata, tetapi merupakan
bagian dari trend besar yang sering
disebut sebagai gelombang ketiga
demokratisasi. Tapi apa yang terjadi di
negara-negara Amerika Latin sendiri
tidak bisa dilihat sebagai “sesuatu”
yang homogen, tetapi justru sangat
heterogen sebagaimana tadi telah
disinggung Ivan A. Hadar. Oleh karena
itu, kecenderungan yang sekarang
terjadi di Amerika Latin tidak dapat kita
generalisasi sebagai kecenderungan
tunggal.
Ditinjau dari konteks politiknya,
apa yang sedang terjadi di Amerika
Latin juga terjadi di tujuh wilayah
dunia pada abad 20. Di sana, ada
“keterbukaan politik”. Kemudian, ada
juga demokratisasi dari atas, faksi-faksi
yang berada di tingkat elit merasakan
bahwa
cara-cara
non-demokratis
ternyata tidak dapat dipertahankan lagi,
meski saat bersamaan, dengan derajat
dan intensitas yang berbeda-beda di
setiap negara, ada juga desakan dari
bawah. Pelembagaan demokrasi liberal
ini biasanya dibawa oleh berbagai
funding seperti NDI ataupun IRE. Mereka
mempunyai asumsi bahwa demokrasi
layaknya perabotan yang bersifat
knock down, bisa direkayasa kapan
saja. Oleh karena itu, menjadi tidak
mengherankan jika lembaga-lembaga
ini sangat antusias ketika terjadi transisi
demokrasi. Mereka menjadi pemrakarsa
bagi banyak undang-undang seperti
UU Politik, UU Partai Politik dan
Parlemen, dan lain sebagainya. Mereka
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
mempunyai keyakinan bahwa dengan
melalui prosedural semacam itu maka
perubahan yang terjadi akan menjadi
lebih baik meskipun dalam kenyataannya
peraturannya yang sudah baik tersebut,
tidak selalu sejalan dengan orangorangnya yang duduk dalam kekuasaan
politik. Kita lebih sering melihat hal
yang sebaliknya seperti yang terjadi di
Indonesia.
Perubahan yang terjadi di beberapa
negara Amerika Latin, oleh banyak
akademisi atau intelektual, sering
disebut sebagai radically democracitizing
democracy. Lula di Brazil misalnya, adalah
contoh yang menarik bagaimana ia
memperjuangkan kekuasaan politik
melalui jalan demokrasi dengan ikut
serta dalam pemilu. Setidaknya, ia
membutuhkan tiga periode untuk bisa
memenangkan pemilu dan meraih
kekuasaan. Oleh karena itu, mereka tidak
menolak demokrasi, tetapi demokrasi
prosedural tidaklah cukup sehingga
harus lebih didemokratiskan. Inilah yang
kemudian kita sebut sebagai demokrasi
substansial. Demokrasi ini berusaha
melibatkan lebih banyak orang dan tidak
terbatas pada kalangan elit semata.
Ciri berikutnya adalah sifatnya
yang transnasional dari gelombang
demokratisasi
tersebut.
Secara
berurutan, gelombang demokratisasi
tersebut dapat kita gambarkan sebagai
berikut: gelombang demokratisasi
dimulai di Spanyol selanjutnya Portugal,
kemudian bergerak ke wilayah Amerika
Selatan, negara-negara Asia Tenggara
dan Timur dengan menyisakan
Indonesia dan Cina, negara-negara
Eropa Timur dan terakhir Afrika.
Berakhirnya pemerintahan Apartheid di
Afrika Selatan dapat kita anggap sebagai
puncak arus demokratisasi gelombang
ketiga tersebut. Dengan melihat rute
semacam ini, apa yang terjadi di Amerika
Latin sebetulnya merupakan bagian dari
gelombang besar tersebut.
Kristian Stokke, (2004) berusaha
mengkuantifikasi gelombang besar
tersebut dengan mengatakan bahwa
tahun 1995 negara yang mendasarkan
pada demokrasi liberal mencapai
79 negara atau kurang lebih 48%.
Padahal, tahun 1975, jumlah negara
yang menganut demokrasi liberal
baru sebanyak 35 negara. Keseluruhan
gambaran di atas beserta angka-angka
yang telah dipaparkan menunjukkan
bahwa memang telah terjadi perubahan
yang besar meskipun hal ini telah mulai
digugat karena mulai ada arus balik.
Sebagian kelas menengah di Thailand,
misalnya, lebih permisif terhadap
kudeta militer yang terjadi belum lama
ini. Demikian juga dengan kelompokkelompok kelas menengah di Pakistan
masih bisa “menerima” presiden yang
berlatar belakang militer. Partai-partai
“kanan” mulai menang lagi. Menurut
saya, sosdemlah yang harus menjawab
hal ini. Dalam kasus Amerika Latin,
perubahan dalam demokrasi elektoral
tampaknya tidak berlangsung tuntas.
Ini dapat dilihat dari bagaimana militer
masih bermain-main dan berusaha
masuk ke dalam arena politik. Argentina
menjadi contoh paling riil ketika Raúl
Ricardo Alfonsín berusaha memaksakan
pengadilan
pelanggaran
HAM.
Kelompok militer yang dulunya tidak
mendukung jendral-jendral militer
yang terlibat ke dalam pelanggaran
HAM mulai was-was jika hal tersebut
akan menjadi snow ball. Kudeta lantas
menjadi semacam peringatan terhadap
presiden agar pelanggaran HAM tidak
diutak-atik karena jika tidak maka mereka
akan ribut.
Munculnya para pemimpin “Kiri”
Amerika Latin sejak tahun 1990an pada
umumnya memiliki karakter “sosialis”
atau “populis”. Namun demikian, sebagai catatan yang perlu diutarakan, ”Kiri”
dewasa ini di wilayah Amerika Latin
tentu saja berbeda dengan ”Kiri” di masa
lalu. Meskipun tujuan dan prioritasnya
sama, tapi cara untuk mencapainya
mengalami perkembangan dalam konteks globalisasi
Jika kita harus lebih mengartikan
apa yang kita sebut sebagai ”Kiri”
11
Laporan Utama
Amerika Latin, maka secara mudahnya
kita paparkan sebagai upaya para
pemimpin, partai dan gerakan sosial
dalam mengatasi masalah kemiskinan
dan ketidakadilan sosial melalui berbagai cara atau manifestasi, baik
dengan mobilisasi ”akar rumput” dari
”bawah” (bottom-up), inisiatif kebijakan
dari ”atas” (top-down) yang dilakukan
para pemimpin karismatik atau populis,
maupun cara legislasi oleh partai politik
yang berkuasa di parlemen.
Ada 3 elemen utama dari ”Kiri”
Amerika Latin yang bisa kita catat
yakni; (a) adanya komitmen yang
kuat, baik secara ideologis maupun
politis, upaya untuk mempromosikan
egalitarianisme; (b) ada
keinginan
yang besar untuk menjadikan ”negara”
sebagai pengimbang kekuatan pasar;
12
dan (c) penekanan pada partisipasi
rakyat (popular participation).
Secara sederhana ada dua jalan “Kiri’
Amerika Latin, sebagaimana diutarakan
oleh Jorge Castaňeda, seorang mantan
diplomat Meksiko dan pernah menjadi
menteri luar negeri.
Yang pertama, jalan “Kiri” yang lebih
“terbuka” (open-minded), reformis, dan
internasionalis meski secara historis
akarnya merupakan “garis keras” (hardcore) dari “Kiri” masa lalu (Komunis
Internasional dan Revolusi Bolshevik).
(misal, Argentina, Brazil dan Chili). Ada
beberapa ciri yang bisa kita lihat dari
jalan “Kiri” yang pertama ini antara
lain, ber-evolusi hampir menyerupai
kalangan sosialis di Eropa (Barat) yang
mengambil jalan elektoral. Kemudian,
mereka juga menaruh perhatian pada
masalah kemiskinan dan ketimpangan
sosial, tapi saat bersamaan mereka
sangat fleksibel terhadap soal-soal
ekonomi karena pada dasarnya mereka
tidak menolak pasar. Mereka umumnya
menekankan pada kebijakan sosial meski
saat bersamaan sepakat dengan hampir
semua kebijakan ekonomi ortodoks
Adapun jalan “Kiri” yang kedua,
cirinya lebih “tertutup” (closed-minded),
nasionalis, vokal, dan secara historis
akarnya berasal dari tradisi populisme
Amerika Latin, dan berkembang di
hampir seluruh wilayah Amerika Latin
(misal, Venezuela, Bolivia, dan Argentina).
Sebetulnya gerakan dan pemikiran
populisme mewakili berbagai “Kiri” di
Amerika Latin. Meski pada umumnya
mereka anti-komunis, atau minimal
Laporan Utama
Ada 3 elemen utama
dari ”Kiri” Amerika
Latin yang bisa kita
catat yakni; (a) adanya
komitmen yang kuat,
baik secara ideologis
maupun politis, upaya
untuk mempromosikan
egalitarianisme;
(b) ada keinginan
yang besar untuk
menjadikan ”negara”
sebagai pengimbang
kekuatan pasar; dan
(c) penekanan pada
partisipasi rakyat
(popular participation).
tidak sejalan dengan ide-ide dan
praktek komunisme. Lainnya adalah
karakternya yang otoritarian (personal)
dan hirau pada kekuasaan. Mereka juga
umumnya sangat peduli pada rakyat
miskin. Dalam catatan sejarah Amerika
Latin, saya bisa menyebut nama-nama
Peron di Argentina dan Vargas di Brazil
yang hirau pada kaum miskin urban,
atau Cardenas peduli pada petani
miskin Meksiko. Biasanya mereka
membangun struktur korporatis dalam
menformulasikan relasi antara negara
dan masyarakat (buruh dan petani).
Mereka juga memiliki kecenderungan
gandrung dengan proyek nasionalisasi
perusahaan-perusahaan besar atau
multinasional. Dalam sejarahnya saya
mencatat nasionalisasi ini dilakukan oleh
para pemimpin populis seperti Cardenas
yang menasionalisasi perusahaan multinasional dalam sektor perminyakan di
Meksiko. Demikian juga dengan Peron,
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
kereta api di Argentina, Vargas, baja di
Brazil, Juan Velasco Alvarado, tembaga
di Peru, dan Victor Paz Estenssoro, timah
di Bolivia. Kecenderungan yang sama
saat ini juga sudah dilakukan Chavez
di Venezuela dan Morales di Bolivia.
Menurut Castaňeda, kedua jalan ini
merupakan serangan balik terhadap
proyek neoliberalme yang berkembang
di Amerika Latin.
Pertanyaan berikutnya adalah
pelajaran apa yang kita dapatkan dari
mencermati kebangkitan neososialisme
di Amerika Latin? Ada banyak pelajaran
pokok yang bisa kita dapatkan. Mereka
tampaknya lebih meniru kalangan
sosialis di Eropa yang mengambil jalan
elektoral. Dalam kaitan ini, kemiskinan
dan ketimpangan tetap menjadi
perhatian mereka, tetapi tidak anti
pasar. Kasus Chile, misalnya, menjadi
kasus menarik untuk dikaji. Mereka
kritis terhadap keterlibatan Amerika di
Haiti, tetapi Chile adalah negara yang
banyak melakukan transaksi dagang
dengan Amerika Serikat, baik swasta
maupun pemerintahanya. Kalangan
“Kiri”, sebgaimana dinyatakan oleh
Stevel Ellner, menyebut strategi seperti
ini sebagai the defensive strategy on
the left. Di tingkat negara per negara
bersikap moderat, tetapi di akar rumput
(arus bawah) getol mencari solidaritas
internasional. Makanya, mereka cukup
gembira ketika gerakan perlawanan anti
kapitalisme terjadi di Seattle. Strategi ini
dilakukan karena dalam pemahaman
mereka strategi frontal terhadap Barat
atu AS jelas tidak akan menguntungkan
mereka karena besar kemungkinan
seperti yang sudah-sudah mereka akan
kalah.
Pertanyaan selanjutnya adalah apa
yang dibayangkan Castaňeda dengan
dua kategori sosialisme baru yang ada di
Amerika Latin? Mengapa dalam konteks
Amerika Latin dan mungkin juga
kawasan lain ide mengenai sosialisme
muncul kembali? Bukankah jika kita
merujuk gagasan Fukuyama mestinya
sudah selesai. Fukuyama mengatakan
bahwa perdebatan ideologi sudah
selesai dan liberalismelah yang menjadi
pemenangnya. Namun ternyata, tidaklah
demikian karena muncul arus balik yang
menghadang liberalisme. Saya kembali
mengutip Castaňeda, sedikitnya ada
beberapa faktor penyebabnya.
Ternyata ambruknya Uni Soviet
dan Eropa Timur justru membantu
13
Laporan Utama
“Kiri” Amerika Latin mengubah stigma
geografis yang ada sebelumnya.
Pemerintahan “Kiri” atau “Kiri-Tengah” di
Amerika Latin tidak lagi harus memilih
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Tidak ada lagi labeling negara mana yang
menjadi satelit dari negara komunis atau
negara kapitalis.
Kemudian, AS sendiri, sejak
berakhirnya Perang Dingin, tidak terlalu
menaruh perhatian kepada wilayah
Amerika Latin lagi, meski untuk waktu
yang sangat lama wilayah ini disebut
sebagai “backyard” (halaman belakang)
Amerika Serikat. Sekarang ini, Amerika
Serikat lebih berkonsentrasi di Timur
Tengah, Afganistan, Irak dan sekarang
bermain-main di Iran, sehingga
perhatiannya terhadap gerakan-gerakan
sosialis dan komunis di Amerika Latin
semakin ditinggalkan.
Yang penting juga untuk diamati,
berakhirnya Perang Dingin, dengan
runtuhnya Uni Soviet dan Eropa Timur,
bukan berarti mengakhiri sebabsebab yang menyebabkan kelahiran
ideologi dan program “Kiri” di Amerika
Latin. Saat ini justru semakin relevan
dengan ketidakmerataan, kemiskinan,
dan konsentrasi kekuasaan, keadilan
dispartitas sosial yang semakin akut
di wilayah Amerika Latin. Ini berkaitan
dengan proses globalisasi yang di
“back-up”
proyek
neoliberalisme
(Washington Consensus) ternyata justru
melahirkan berbagai persoalan sosialpolitik dan ekonomi yang semakin
parah di Amerika Latin. Neolib dengan
Washington Consensus-nya ternyata
menjadikan masyarakat Amerika Latin
semakin miskin, terutama kelompok
indegenous-nya. Akibatnya, ide-ide
sosialisme menjadi semakin relevan.
Oleh karena itu, ketika para pemimpin
dengan ide sosialis ini masuk ke dalam
demokrasi elektoral maka mereka
mendapatkan dukungan di atas 40%.
Salah satu pendukung utamanya
adalah, kelompok miskin, khususnya
dari kalangan indegenous inilah yang
memberikan
dukungan.
Mereka
14
menjadi aset bagi orang-orang seperti
Chaves dan kawan-kawan.
Rejim-rejim sosialis di Amerika Latin
ini tidak isolasionis. Mereka justru terbuka.
Ini dapat dilihat dari, misalnya, dengan
mempromosikan Buenos Aires Consensus
yang sebenarnya muncul ketika negaranegara Amerika Latin bertemu di
Argentina untuk mengevaluasi proyek
Washington Consensus yang banyak
menimbulkan masalah kemiskinan
dan disparitas di Amerika Latin.
Meskipun mereka tidak melakukan
serangan secara frontal, tetapi mereka
menganggap bahwa Washington
Consensus sudah gagal. Tadi sudah saya
sebut, strategi ini yang dikenal sebagai
The Defensive Strategy on The Left.
Bukti lain nonisolasionis ini juga dapat
dilihat pada bagaimana Chaves secara
demonstratif berkunjung ke berbagai
negara seperti Vietnam, Iran, Zimbabwe,
Korea Utara, dan lain sebagainya.
Kunjungan Hugo Chaves ke negaranegara Islam membuat Amerika Serikat
kebakaran jenggot karena ternyata bisa jadi kunjungan ini memperlihatkan
bagaimana Islam dapat berdampingan
dengan sosialisme. Ada semangat antikapitalisme, atau lebih persisnya bersikap
kritis terhadap Amerika Serikat, dari ciri
nonisolsioanisme yang dikembangkan
Chavez dan kawan-kawannya di wilayah
Amerika Latin.
Dalam perkembangan selanjutnya,
masa depan kiri Amerika Latin mulai
mendapatkan kritik. Dalam hal perbaikan
taraf hidup, misalnya, para pengritik
mengatakan bahwa perbaikan memang
telah ada, tetapi belum maksimal karena
ketimpangan masih ada. Hal serupa
juga dialami oleh indigenous people.
Orang seperti Moralez mulai dikritik.
Suku pertama terbesar di Bolivia,
Quechua (Runa), mulai mengkritik
Moralez dengan menyatakan bahwa
ia tidak banyak melakukan perubahan.
Morales sendiri kita tahu berasal dari
suku kedua terbesar di Bolivia, Aymara.
Lula pun mulai mendapat kritik. Orangorang yang dulu masuk di Partai Partido
Siapa pun presidennya,
hari pertama di
kantornya sudah
dihadapkan utang baik
dari IMF maupun Bank
Dunia. Hal ini seringkali
memunculkan policy
switcher. Ini ada trendnya di Amerika Latin.
dos Trabalhadores-nya Lula sekarang ini
membuat partai sendiri yang lebih radikal
karena Lula dianggap terlalu kompromis
dengan kalangan swasta agrobisnis
dibandingkan dengan kalangan petani
tak bertanah yang menjadi basis
konstituennya. Perlu kita ketahui bahwa
para pemimpin di Amerika Latin selalu
menghadapi apa yang disebut kaum
kiri sebagai financial teorism. Siapa pun
presidennya, hari pertama di kantornya
sudah dihadapkan utang baik dari IMF
maupun Bank Dunia. Hal ini seringkali
memunculkan policy switcher. Ini ada
trend-nya di Amerika Latin. Pada waktu
kampanye mereka sangat “Kiri”, tetapi
begitu terpilih menjadi sangat “Kanan”.
Diantaranya mewujud dalam bentuk
konsesi terhadap modal asing, hutang
luar negeri, dan lain sebagainya. Alberto
Fujimori di Peru dan Fernando Cardoso
adalah orang-orang yang awalnya
sangat progresif, atau ke”kiri-kiri”an,
tetapi begitu menjabat menjadi sangat
“kanan”, sangat neolib. Carlos Menem
dan Alan Garcia juga demikian. Seperti
dicatat Kristian Stokke, semua pemimpin
di kawasan ini hampir semuanya
berkhianat terhadap apa yang mereka
janjikan pada waktu berjuang di jalur
elektoral, dan jika tidak berhati-hati
akan sangat mungkin mereka masuk ke
dalam policy switcher.
Tidak aneh misalnya, orang seperti
James Petras, pensiunan profesor di
Laporan Utama
AS, menulis artikel yang berjudul, Is
Latin America Turning Left? Ia merasa
bahwa apa yang dilakukan di Amerika
Latin hanya gerakan reformasi saja,
tidak fundamental, tidak struktural.
Bahkan, James Petras menunjukkan
banyak pemimpin melupakan social
movement yang dulu menjadi basis
dukungan mereka. Hugo Chaves
merupakan tokoh sosialis yang bukan
berasal dari partai, tetapi berangkat
dari social movement yang mereka
buat. Hal yang sama juga terjadi pada
Evo Moralez. Gerakan-gerakan sosial
ini kemudian bertransformasi menjadi
gerakan politik, dan gerakan sosialnya
mulai ditinggalkan. Mereka mulai terlalu
asyik dengan state strategy. Bernegosiasi
dengan bisnis, bernegosiasi dengan
modal, dan melupakan akar gerakan
mereka. Oleh karena itu, ia mengatakan
bahwa serangan balik kiri terhadap
neolib merupakan sesuatu yang
berlebihan. Ia hanya memperlihatkan
keberlanjutan daripada perubahan
yang radikal, dari dua kategori yang
disebutkan Castaňeda di atas. Untuk itu,
ia mengajukan 14 kriteria, yang menurut
saya memang agak tidak masuk akal.
Menurutnya, jika benar-benar ingin
masuk sebagai eksperimen sosialisme
maka kira-kira harus memenuhi 14
kriteria yang ada atau semacam
structural adjustment program-nya Kiri.
Ini tampaknya agak susah dipenuhi oleh
beberapa pimpinan “Kiri” yang sekarang
berkuasa sebagai presiden di Amerika
Latin.
Meskipun demikian, ada juga
pengamat yang tidak melihat semata
secara hitam putih. Salah satunya adalah
penasehat Fidel Castro, Marta Harnecker.
Ia salah seorang yang berseberangan
dengan James Petras. Ia mengatakan,
“bedanya saya dengan Petras adalah
Petras tidak menerima bahwa ada
perubahan. Ia selalu berpikir apa yang
seharusnya, sedangkan saya sebagai
penasehat Fidel Castro berangkat
dari apa yang sudah ada”. Makanya, ia
bilang, The Defensive Strategy on The
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Left ini menjadi penting. Alasannya,
mengapa kita harus berjuang secara
frontal secara terus-menerus dengan
Barat dalam bentuk gerakan bersenjata,
anti kapitalisme, dan seterusnya? Oleh
karena itu, dia mencoba lebih moderat
bahwa sebetulnya ada peluang dari
dua kategori ini; membangun tata
dunia yang lebih multipolar dan masa
depan bersama yang lebih otonom
dari hegemoni Amerika Serikat. Jadi,
mereka memanfaatkan Eropa bersatu,
kekuatan negara-negara Skandinavia,
dan potensi Timur Tengah agar tidak
selamanya bergantung kepada Amerika
Serikat. Demikian paparan umum saya
mengenai kecenderungan nesosialisme
atau “Kiri” di Amerika Latin. Terima kasih.
Ivan A. Hadar
Berdasarkan paparan Mas Boni tadi,
ada dua hal yang menarik. Pertama,
gerakan sosialisme di Amerika Latin
tidak homogen, tetapi heterogen. Ada
James Petras
Metode untuk mendefinisikan
“Kiri” adalah dengan cara
melihat pada esensi politik
daripada menfokuskan pada
simbol atau retorika politik
“Kiri” pada kategori yang ada
sangat menyesatkan, dan ini
sebetulnya hanya diasosiasikan
dengan kalangan elit saja
Ada “jarak” antara yang
‘dijanjikan’ dengan yang
‘diimplementasikan’
Kebijakannya tetap melanjutkan
proyek neo-liberalisme
Hanya masalah sejauh mana
mereka menjadi subordinat
terhadap imperialisme
nuansa yang sangat kaya. Kemudian,
ada perkembangan yang dari tadinya
terjadi Policy Switcher, tetapi yang
terakhir ini agak lebih fleksibel antara
pasar dan negara, Bolivia ada suarasuara dari para intelektual, dari gerakan
sosial dan sebagainya yang relatif radikal,
dan ini tampaknya bagian dari dinamika
itu. Menurut saya, secara keseluruhan,
dalam konteks Amerika Latin, meskipun
memiliki nuansa yang kaya, tetapi dalam
hal tertentu mempunyai perekat sangat
kuat seperti keterkaitan historis, bahasa,
dan lain sebagainya. Jika trend ini terus
berkembang dan menjadi mayoritas,
maka sangat mungkin akan menjadi
kekuatan yang tangguh. Nah, sekarang
kita akan mendengar saksi sejarah, yakni
Budiman Sudjatmiko. Silahkan!
Budiman Sudjatmiko
Saya kira presentasi Mas Boni sudah
sangat baik. Oleh karena itu, saya
hanya akan menambahkan beberapa
14 Kriteria “Kiri” :
1. Mengurangi ketimpangan sosial
2. Meningkatkan standar
kehidupan
3. Kepentingan umum dan
pemilikan nasional daripada
pemilikan asing dan privat
4. Pajak progresif
5. Anggaran untuk investasi publik
dan pembiayaan sosial
6. Penguasaan sumber2 alam
7. Produksi diarahkan pada
aktivitas yang membawa nilailebih
8. Fokus pada pasar dalam negeri
9. Partisipasi Popular
10. Gerakan Masyarakat
11. Anti pasar bebas dan pangkalan
militer
12. Mengembalikan anti-privatisasi
13. Meningkatkan upah minimum
14. Mempromosikan serikat buruh,
pelayanan kesehatan dan
pendidikan gratis
15
Laporan Utama
hal, terutama saya akan menyoroti
kasus Venezuela. Dalam pemahaman
saya, Venezuala boleh dikatakan prime
mover dari red epidemic di Amerika
Latin. Dikatakan sebagai prime mover,
bukan sekedar prime dalam pengertian
primary dalam kronologis waktu, tetapi
bahwa sebenarnya Venezuela menjadi
anchor (jangkar-red) dari gerakan “Kiri”
Amerika Latin. Dalam kasus Venezuela,
saya kira semesta mendukung sekali
kelahiran sosialisme di Venezuela karena
ketika harga minyak membubung
tinggi, Venezuela mempunyai seorang
pemimpin yang mau menggunakan
sumber daya di negerinya untuk public
service yang luar biasa.
Di sini, saya ingin mengatakan
bahwa ada faktor alam, sejarah atau
apapun, yang memang memungkinkan
Chaves mendanai social service-nya
atau public service-nya. Begitu besarnya
kapasitas yang ia miliki dari penghasilan
minyak 1,8 juta barel/hari, maka 800 ribu
dialirkan ke Amerika sebagai pasarnya,
600 ribu barrel/hari disumbangkan
untuk program minyak kemanusiaan
dalam bentuknya yang bermacammacam. Mulai dari menjual minyak
murah bagi para gelandangan di Boston,
atau korban Katrina di Amerika Serikat
hingga program minyak murah melalui
kerja sama dengan Walikota London
untuk orang-orang miskin di London.
Venezuela bahkan menawarkan minyak
seharga $100/barel tatkala harga minyak
dunia $123 ribu/barel ke Spanyol, yang
rajanya baru saja maki-makian sama dia,
dan kemudian dia tawari minyak $100/
barel.
Kegiatan-kegiatan di atas dapat kita
katakan sebagai program kemanusiaan
yang sifatnya karikatif. Nah, saya tidak
bisa membayangkan apa yang dilakukan
dengan uang itu untuk mendanai
gerakan-gerakan “Kiri” dan kemenangankemenangan kawan-kawan “Kiri” seperti
dalam kasus Nikaragua, misalnya. Pada
waktu Ortega belum memenangkan
pemilihan presiden, yang terakhir ini,
memang ada beberapa kota yang
16
dikuasai oleh walikota dari Sandinista.
Ia menjual minyak murah di kota-kota
dimana Sandinista menjadi walikotanya,
dan itu sangat membantu perolehan
suara yang diperoleh Sandinista. Saya
tidak mengatakan bahwa kemenangan
Sandinista semata-mata karena itu,
tetapi hal tersebut sangat membantu.
Jika tadi Mas Boni sudah berbicara
bagaimana territory gerakan-gerakan
“Kiri” Amerika Latin dengan menggunakan perspektif historis, maka saya
akan mencoba sedikit lebih reflektif.
Dalam hal ini, saya ingin mencoba
melihat benang merah mengenai apa
sebenarnya yang dijadikan kebangkitan
“Kiri” di Amerika Latin. Pertama, alasan
geo-politik. Tadi sudah diceritakan
oleh Mas Boni soal Amerika Serikat
yang sedang konsentrasi di Timur
Tengah karena mereka harus berburu
terorisme, memburu aktivis-aktivis
fundamentalis Islam sehingga kemudian
yang dilakukan adalah meninggalkan
halaman belakang Amerika Serikat, yaitu
Amerika Latin. Ini karena Amerika Serikat
sudah merasa berhasil dengan program
demokratisasinya, sudah merasa berhasil dengan program neoliberalisasi
dengan mendorong berdirinya NAFTA,
dan sudah merasa berhasil mendorong
privatisasi yang besar-besaran di seluruh
negara Amerika Latin sejak pertengahan
1980-an sampai akhir 1990-an tatkala
Amerika Latin menikmati proses
demokrasi dan lahirnya pemimpinpemimpin sipil yang tadi disebut Mas
Boni. Tokoh-tokoh sipil demokratis
yang awalnya memakai retorika “Kiri”
atau populisme, tetapi ketika berkuasa
menjalankan neoliberalisme secara
besar-besaran.
Saya ingin mengemukakan bahwa
awal-awal demokratisasi sipil di Amerika
Latin orang-orang mempunya ilusi.
Orang miskin banyak mempunyai ilusi
terhadap pemimpin-pemimpin yang
bisa merepresentasikan dan sekaligus
menggambarkan proyeksi kehidupan
dirinya. Pendeknya, “karena aku miskin
aku menginginkan pemimpin yang dari
Begitu besarnya
kapasitas yang ia
miliki dari penghasilan
minyak 1,8 juta barel/
hari, maka 800 ribu
dialirkan ke Amerika
sebagai pasarnya,
600 ribu barrel/hari
disumbangkan untuk
program minyak
kemanusiaan dalam
bentuknya yang
bermacam-macam.
Mulai dari menjual
minyak murah bagi para
gelandangan di Boston,
atau korban Katrina
di Amerika Serikat
hingga program minyak
murah melalui kerja
sama dengan Walikota
London untuk orangorang miskin di London.
Venezuela bahkan
menawarkan minyak
seharga $100/barel
tatkala harga minyak
dunia $123 ribu/barel
ke Spanyol, yang
rajanya baru saja makimakian sama dia, dan
kemudian dia tawari
minyak $100/barel.
Laporan Utama
kalangan elit”. Karena mereka bodoh,
mereka menginginkan pemimpin yang
artikulatif, baik secara teoritis maupun
praktis”. Jika dibandingkan dengan
sekarang, maka sangat mengejutkan.
Ada bekas tukang semir sepatu dan
buruh pabrik menjadi presiden, bekas
petani menjadi presiden, dan juga
ada Lugo, seorang pendukung kaum
papa menjadi presiden. Orang-orang
yang menurut kategori LSI adalah tidak
menarik, tidak electable.
Kemudian, jika ditinjau dari
perspektif ekonomi, maka ada beberapa
hal atau enam parameter yang menjadi
pendorong munculnya fenomena
Amerika Latin. Pertama, kondisi-kondisi
yang bersifat material dalam bentuk
kemiskinan-dimana banyak orang
menjadi lebih miskin-dan akhirnya
memilih figur-figur “Kiri”. Namun, miskin
saja tidak cukup untuk menghasilkan
perubahan. Kita harus melihat tolak
ukur kedua, yaitu related of social forces.
Hubungan-hubungan kekuatan sosial
seperti kekuatan pengusaha, gereja,
gerakan sosial, dan juga tentara. Faktor
ketiga adalah subyeknya itu sendiri,
si pelaku itu sendiri. Pelaku-pelaku
utama dari prime mover sosialisme baru
di Amerika Latin juga bervariasi atau
beragam. Misalnya, prime mover atau
pelaku utama gerakan sosialisme di
Bolivia adalah suku-suku anak dalam,
Indian. Suku-suku Indian yang memang
tercampakkan dari segi ekonomi, dari
segi kultural dan juga politik. Ini yang
terjadi di Bolivia dan Ekuador. Di Brazil,
pelakunya adalah gerakan petani dan
perubahan sektor formal. Di Venezuela,
pelakunya adalah informal urban sector.
Di Argentina, buruh-buruh pabrik yang
formal dan perubahan sektor informal.
Dalam hal ini, saya tidak mengatakan
bahwa hanya mereka yang bergerak,
tetapi mereka berhasil menemukan
apa yang dalam teori perang disebut
sebagai center of gravity-nya. Kontrakdisikontradiksi yang menyebabkan atau
yang paling menjadikan sesuatu hal itu
jika digerakkan akan mempunyai efek
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
berganda. Mereka berhasil menemukan
dan melakukan hal tersebut.
Gerakan “Kiri” yang dilakukan di
Bolivia pernah mengalami kegagalan
ketika mereka terlalu mengandalkan
buruh-buruh tambang. Buruh-buruh
tambang ini menjadi prime movernya. Namun sekarang, sudah mulai ke
suku-suku anak dalam yang jauh lebih
punya basis sosial. Jadi, agen sosial
yang menjadi prime mover masingmasing gerakan “Kiri” agak berbeda satu
sama lain meskipun kemudian menjadi
bersifat lintas sektoral.
Keempat adalah tingkat kesadaran
rakyatnya, popular consciousnes-nya,
yakni bagaimana mereka menafsirkan
krisis yang terjadi tersebut harus dihadapi
dengan sebuah sistem alternatif, bukan
sekedar presiden alternatif. Di Argentina,
jika tidak salah dalam dua minggu ketika
krisis terjadi pernah dua atau tiga kali
ganti presiden. Namun, mereka tidak
puas dengan presiden tersebut. Mereka
butuh sesuatu yang baru. Namun, maaf
dengan teman-teman, sebelumnya
saya ingin memberi catatan bahwa
term sosial demokrasi atau kelompokkelompok yang secara officially
menyatakan dirinya sosial demokrasi
dalam konteks Amerika Latin jika di
Argentina tokohnya Fernando de la Rua,
di Peru adalah Alan Garcia, di Brazil ada
Carsodo, dan di Venezuela adalah Action
Democratic (AD), mereka dikategorikan
ke dalam kelompok “Kanan”. Jadi,
term sosial demokrasi sebenarnya
tidak bisa diletakkan secara pas untuk
konteks Amerika Latin. Dia sosialis, dia
marxian sosialis. Campuran dengan
nasionalisme,
campuran
dengan
indigenisme, semangat kepribumian,
dan lain sebagainya. Ketika mereka
berbicara menolak neoliberalisme maka
pada dasarnya mereka tidak menjadikan
sosial demokrasi sebagai alternatif. Kasus
Cardoso, Fernando de la Rua, dan Alan
Garcia setidaknya seperti itu. Sebaliknya,
kesadaran mereka adalah kesadaran
sosialis dalam pengertian yang baru,
yang kita sebut neososialisme. Dilihat
dari konteks kelahirannya, mereka tidak
didukung oleh komunisme internasional,
tetapi dalam doktrin revolusi terutama
Venezuala dan Bolivia, yang saya amati
dan lihat, sangat ortodoks dalam policy
ekonomi. Mereka bicara mengenai
nasionalisasi meskipun tentu saja
dibayar dan tidak dirampas. Mereka juga
berbicara land reform, tidak bicara pajak
progresif yang menjadi primadonanya
kaum sosial demokrat. Jadi, bedanya
sosial demokrat dan sosialis adalah kalau
sosial demokrat “bermain” di pajak,
sedangkan sosialis tidak. Mereka bermain
dalam soal penguasaan alat produksi,
dan ini terjadi di Venezuala. Cemex,
Holcim, dan PDPSA dinasionalisasi.
PDPSA ini merupakan perusahaan yang
sebenarnya sudah lama di nasionalisasi
di Venezuela, yakni era tahun 1970-an
atau bahkan tahun 1960-an. Kemudian,
di bawah pemerintahan sosial
demokrat Carlos Peres, diliberalisasi
kembali. Akibatnya, Venezuala sebagai
produsen minyak terbesar kelima di
dunia bukannya untung, tetapi justru
menanggung hutang. Sampai akhir
tahun 1998, Chaves belum berbuat apaapa. Ia melakukan perubahan konstitusi.
Melalui
referendum
konstitusinya
diubah.
Mulai tahun 2002, Chaves sudah mulai
menyentuh alat produksi, sudah mulai
menyentuh brangkasnya elit Venezuela,
yaitu ketika Chaves menginisiasi atau jika
dalam kasus Indonesia disebut hak angket. Suatu legal studi tentang kemana
17
Laporan Utama
uang-uang minyak Venezuela mengalir.
Setelah diteliti, ada tujuh kesalahan
yang dilakukan dalam kontrak-kontrak
di Venezuala yang isinya sebenarnya
adalah penipuan, penggarongan dan
segala macamnya yang sejenis Mereka
ternyata merupakan sumber dari 80%
penduduk di bawah garis kemiskinan
Venezuala. Padahal, mereka penghasil
minyak kelima terbesar di dunia. Dalam
sebuah pidato yang diucapkan Rafael
Ramires, presiden direktur PDPSA yang
baru-seorang insinyur, bekas gerilyawan
“Kiri”, yang judul pidatonya tidak mirip
seperti seorang direktur Pertamina di
sini, tetapi mirip seperti pidatonya aktivis
PRD atau BPR, “Kebijakan migas yang
nasionalis, pro-rakyat dan revolusioner,”
ketika berpidato mengenai reformasi
PDPSA, ia mengatakan bahwa “keuntungan minyak harus kita ambil dan
kita alokasikan untuk kesejahteraan”.
Sekarang ini, PDPSA menjadi semacam
“negara” dalam negara karena mengurusi sekolahan, pendidikan, pembelian
Sukhoi, dan membeli pabrik senjata AK
bekerja sama dengan Rusia.
Apa yang terjadi dalam tubuh
PDPSA (Pertamina-nya Venezuela)
sebenarnya tidak berbeda jauh dengan
yang tejadi dalam tubuh Pertamina.
Sebelum dilakukan reformasi, negara
tidak boleh mempunyai saham.
Penguasa negara hanya sekedar
menjadi perlindungan hukum. PDPSA
hanya menjadi perusahaan yang
sifatnya jasa. Pengeboran-pengeboran
semuanya dipegang oleh perusahaanperusahaan asing. Kemudian, kontrakkontrak yang hanya berapa puluh hektar
kemudian diam-diam diperluas dengan
korupsi birokrasi setempat. Makanya,
ketika Chaves hendak menyentuh
birokrasi PDPSA, Chavez langsung
dikudeta. Perubahan konstitusi masih
ditoleransi, demikian juga dengan
reformasi UU Partai Politik, tetapi tidak
pada isu-isu kepemilikan. Jadi, memang
neoliberalisme dalam bentuknya yang
paling adjusting ada di semua tempat
dalam wajah yang sama. Persoalannya
18
Dalam sebuah pidato
yang diucapkan Rafael
Ramires, presiden
direktur PDPSA yang
baru-seorang insinyur,
bekas gerilyawan “Kiri”,
yang judul pidatonya
tidak mirip seperti
seorang direktur
Pertamina di sini, tetapi
mirip seperti pidatonya
aktivis PRD atau BPR,
“Kebijakan migas yang
nasionalis, pro-rakyat
dan revolusioner,”
ketika berpidato
mengenai reformasi
PDPSA, ia mengatakan
bahwa “keun-tungan
minyak harus kita ambil
dan kita alokasikan
untuk kesejahteraan”.
lebih pada pemimpin negara yang tidak
sama.
Saya kira hanya di Venezuela dimana
pasal-pasal dalam konstitusi dijadikan
bungkus kacang, permen, ataupun
coklat agar ketika orang membeli coklat,
membeli permen di toko-toko milik
negara atau koperasi, mereka akan selalu
membaca pasal mengenai hak-hak
mereka yang dijamin oleh konstitusi.
Jadi, bagaimana konstitusi itu menjadi
“kitab suci”nya, menjadi firman-firman
yang ketika mereka berdebat hanya
dengan membawa bungkus coklat, “Hei
saya punya hak di sini.”
Venezuela juga paling legitimated
in-term of jumlah referendum dan
plebisit yang mereka lakukan. Dari tujuh
referendum yang dilakukan, enam referendum menang. Hanya yang terakhir
ketika Chaves meminta perpanjangan
kepresidenannya ia kalah tipis. Popular
consciousness-nya dibangun melalui
konstitusi. Popular consciousness juga
dapat dilihat dari cara orang Amerika
Latin meraih kepemimpinan. Seperti
telah disinggung Mas Boni, apa sih
artinya menjadi pemimpin Amerika
Latin pada zaman sekarang? Saya
berkali-kali bilang, ibaratnya orang sakit,
orang Amerika Latin pernah menderita
sakit lama, kediktatoran militer. Mereka
hanya ingin mengenyahkan itu, mereka
ingin lepas dari penyakit lama tersebut,
mereka tidak ingin melihat pemimpin
yang kejam, yang otoriter, yang tidak
ramah. Oleh karena itu, ketika terjadi
proses demokratisasi mereka mencari
pemimpin yang layak. Sebagai orang
sakit, pertama kali, mereka mencari
penghiburan dulu. Mereka tidak mau
segera mencari obat atau dokter karena
obat itu pahit, dan dokter itu kalau
nyuntik menyakitkan. Oleh karena itu,
mereka mencari penghiburan, yakni
figur-figur yang menghibur seperti
artis, intelektual, tokoh flamboyan, dan
lain sebagainya. Pemimpin-pemimpin
seperti inilah yang dipilih di Amerika
Latin pada waktu itu. Pemimpin yang
populis, kampanye kerakyatan dan
elegan, dan ketika mereka diberi
kesempatan ternyata gagal. Kemudian,
ketika penghiburan rasa sakit itu
tidak menyelesaikan sakit mereka
akhirnya mencari dokter, yakni orangorang yang tidak menghibur dari segi
penampilan, orang-orang yang tidak
menghibur dan tidak menyakinkan
dari segi kelas mereka, seperti petani,
buruh, bekas buronan, bekas tahanan
politik, bekas pemberontak. Itu menarik
sekali. Ketika bertemu Lugo, saya tidak
membayangkan bahwa kekuasaan itu
menjadi begitu simple, very simple karena
dua hari menjelang pelantikan presiden
tidak ada karangan bunga dari PT Bumi
Laporan Utama
Resource, misalnya. Di rumahnya, hanya
ada ubi rebus dan ikan bakar. Di sebuah
rumah yang mirip Ketua RT di Jakarta.
Saya bayangkan, ternyata rumah seperti
itu, dan dua hari kemudian menjadi
presiden. Sampai saya bilang sama
teman saya, Rikard, “Pak Rikard, saya malu
karena pernah ingin menjadi orang kaya”.
Kedua, ia orang yang sangat sederhana.
Ketika hari pertama masuk istana, Ia
mengendarai mobilnya dari rumah ke
istana. Saya bersama rekan Bagun dan
Romo Martin ke ruang kerjanya, dan hari
pertama ke istana ia memanggil kabinet
dan sudah menumpuk 100 draft dekrit.
Hari pertama menjadi presiden, ia telah
membuat dekrit tentang land reform,
reformasi birokrasi, renegosiasi, dan lain
sebagainya. Jadi, kekuatan bisa menjadi
sangat simple ketika di tangan orangorang yang simple minded person. Jadi,
bagi orang seperti Lugo, 100 hari terlalu
lama untuk membangun perubahan
sehingga dalam 1 hari telah dihasilkan
100 dekrit. Tentu saja, hal ini mempunyai
akibat. Setelah saya pulang dari istana,
saya mendapat SMS dari Romo Martin
bahwa Lugo mau dikudeta oleh
ketua MPR dan calon presiden yang
dikalahkan.
Saya juga bertemu dengan Chaves.
Saya bicara dengan dia agak banyak, dan
waktu itu saya mengajukan pertanyaan,
“Kenapa Anda begitu peduli dengan
Dunia Ketiga?” Lantas ia menjawab
dengan diplomatis, “Saya hanya ingin
dikenang sebagai rakyat Dunia Ketiga”.
Saya kira ini menjadi fenomena yang
menarik.
Kasus Lugo adalah juga sangat
menarik. Lugo pernah lama kuliah di
Vatikan. Dia sering bersama Romo
Martin dari Flores yang berasal dari Garis
Orde SPD. SPD ini adalah sebuah orde
yang sangat kuat di Flores. SPD adalah
tempat dulu Bung Karno berkonsultasi
pada saat dia dibuang di Ende.
Bersama merekalah
mendiskusikan
dan merumuskan Pancasila. Jadi, saat
Lugo di Vatikan belajar betul tentang
Pancasila dan Bung Karno dari orangVol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Ketika bertemu
Lugo, saya tidak
membayangkan bahwa
kekuasaan itu menjadi
begitu simple, very
simple karena dua hari
menjelang pelantikan
presiden tidak ada
karangan bunga dari
PT Bumi Resource,
misalnya. Di rumahnya,
hanya ada ubi rebus dan
ikan bakar. Di sebuah
rumah yang mirip Ketua
RT di Jakarta. Saya
bayangkan, ternyata
rumah seperti itu, dan
dua hari kemudian
menjadi presiden.
orang SPD Flores sehingga dia paham
betul siapa Soekarno dan Pancasila.
Pada akhirnya, bagaimana mereka
bermain dalam ranah konstitusi. Mereka
mengubah konstitusi, dan partai Politik
dianggap sebagai kelanjutan dari sosial
movement itu sendiri.
Aliansi yang mendukung Lugo
sebagai presiden adalah Alianza
Partidos por Cambio (Aliansi Partai
Untuk Perubahan). Aliansi ini merupakan
gabungan dari partai dan gerakan sosial.
Lugo didukung oleh 11 organisasi yang
membentuk aliansi. Chaves ada banyak
partai dan sekarang mau disatukan
dalam sebuah aliansi besar partai
persatuan dan sosialis Venezuela.
Dari keseluruhan cerita di atas, salah
satu pelajaran yang dapat kita petik dari
keseluruhan gerakan neososialisme
di Amerika Latin adalah munculnya
solidaritas antarnegara Amerika Latin.
Meskipun demikian, tidak berarti bahwa
gerakan neososialisme di kawasan
tersebut tidak mengandung kelemahan.
Menurut saya, kelemahan dan
kekurangan terutama untuk Venezuela
bahwa setiap gerakan yang dipimpin
oleh pemimpin kharismatik adalah
ketakutan untuk tidak mendapatkan
calon pengganti. Itu permasalahan besar
di Venezuela, yakni institusionalisasi
gerakan politik. Persoalan terbesar
yang dihadapi Venezuela adalah the
lack of institutionalization (kurangnya
institusionalisasi). Evo Moralez relatif
stabil gerakan sosialnya karena sudah
berlangsung lama meskipun Moralez
bukanlah satu-satunya tokoh gerakan
“Kiri” Amerika Latin. Bahkan, boleh
dikatakan dia berada diantara gerakan
“Kiri” yang lain, dia hanya salah satu dari
sekian tokoh. Namun, dia berani maju
dan berani bersaing dengan tokohtokoh lain dari gerakan kiri juga.
Selanjutnya, jika kita menengok kasus
Indonesia, maka apakah momentum
seperti yang terjadi di Amerika Latin
ada. Ini karena dari 6 faktor yang tadi
saya sebutkan tidak hadir bersamaan.
Kadang-kadang, ketika kondisi ekonominya matang, tetapi popular consciousness-nya tidak nyambung. Popular
consciousness-nya matang, tetapi teknologi berorganisasinya tidak cukup
mendukung. Dalam kasus Indonesia,
kondisi ekonominya cukup mendukung,
kegerahan pada neoliberalisme juga
sudah mulai marak, tetapi teknologi
berorganisasi kita kurang begitu
canggih atau berpolitik kita kurang
begitu canggih. Akibatnya, gerakan di
Indonesia belum mampu mengubah
apapun. Sementara itu, di Amerika
Latin, keenam faktor tadi berkumpul
menghasilkan cappucino. Persoalannya
adalah apakah ini bisa bertahan
menjadi pertanyaan yang tidak mudah
untuk dijawab? Ini karena dari seluruh
negara Amerika Latin yang baru
berhasil melakukan regenerasi kedua
19
Laporan Utama
adalah Argentina, generasi gerakan
“Kiri” 1990-an. Namun, regenerasi
itu terjadi pada istrinya sendiri, yaitu
Christina Fernandez, sedangkan yang
lainnya belum melakukan regenerasi.
Lula sudah dua kali menjabat presiden,
dan Hugo Chaves kebingungan
mendorong regenerasi kedua. Ini akan
sangat penting untuk melihat apakah
ini bisa sukses atau tidak, apakah sebuah
gerakan atau proyek ideologi, sebuah
projek politik itu sustainable, atau diukur
dari sejauh mana gerakan itu mampu
melakukan institusionalisasi tidak peduli
apa pun ideologinya? Dalam konteks
Amerika Latin, ini belum terbukti. Kita
masih harus melihat apa yang akan
terjadi. Namun, apapun kelemahan
ataupun kelebihan mereka, menurut
saya, mereka belajar lebih cepat dan
lebih baik dari kebanyakan orang-orang
Asia.
Satu hal saja waktu saya bertemu
dengan Lugo, pada pagi hari
menjelang pelantikan jam 9 pagi, dia di
rumahnya bersama Romo Martin, yang
menemani Lugo selama bertahuntahun mengorganisir petani di sebuah
provinsi. “Martin, beberapa jam lagi,
saya akan dilantik jadi presiden, saya
ingin mengucapkan terima kasih, kamu
sebagai pendamping aku, sebagai
uskup selama ini, melawan Vatikan,
menyakinkan Vatikan bahwa saya bisa
menjadi presiden. Kamu mendampingi
saya mengorganisir petani, mengorganisir demo-demo petani. Nah, apa
yang saya bisa berikan untuk kamu?”.
Pada waktu itu, Romo Martin hanya
bilang dan sambil menunjuk saya dan
rekan Bagun, “Bantu dua teman saya ini
untuk mewujudkan sosialisme di Asia”.
Itu saja dan terima kasih.
Ivan A. Hadar
Baik teman-teman, mendengar dua
narasumber tadi kita dibuat sangat
takjub. Mungkin teman-teman lain ada
yang akan memberikan komentar.
Amir Effendi Siregar
20
Dari laporan Kompas, dan dari
apa yang tadi disajikan Boni maupun
Budiman, saya mempunyai beberapa
catatan. Pertama, jika saya tidak keliru,
maka apa yang terjadi sekarang ini
adalah proses pembelajaran memahami
sosialisme dalam konteksnya yang lain.
Kedua, ketika Kompas memberikan
klasisifikasi yang mereka sebut dengan
sosialisme pragmatis dan sosialisme
ideologis atau dalam klasifikasi lain
disebut sosialisme dalam praktik maka
ini sebenarnya perlu dielaborasi lebih
jauh. Apakah yang dimaksud dengan
istilah tersebut? Saya sendiri tidak
begitu sepakat dengan terminologi
yang memberikan klasifikasi semacam
itu karena ideologi tetaplah ideologi.
Bahwa dalam implementasinya disesuaikan dengan perubahan zaman
maka itu tidak akan menjadi soal.
Mungkin orang-orang seperti Hugo
Chaves berbeda dengan Castro dan
lainnya karena mereka belajar melalui
sebuah proses yang mungkin juga
berbeda. Sebuah pelajaran baru yang
tadi sudah dijelaskan bahwa sosialisme
bisa diimplementasikan. Oleh karena
itu, menurut saya, tidak perlu dibuat
klasifikasi semacam itu. Ini semacam
proses pendewasaan saja dari sosialisme.
Ketiga, pencapaian para pemimpin di
Amerika Latin tersebut diraih melalui
sebuah proses pemilihan umum. Di sini,
demokratisasi politik dan demokratisasi
sipil yang sebenarnya mempunyai
basis yang sama dengan liberalisme,
tetapi mereka melanjutkannya dalam
pemikiran. Oleh karena itu, jika tadi
Budiman mengatakan berbeda dengan
sosialis demokrat maka sosdem dalam
konteks Eropa tentu saja berbeda
dengan Sosdem dalam konteks Amerika
Latin atau dalam konteks-konteks yang
lainnya. Oleh karena itu, Sosdem dalam
konteks Amerika Latin atau negara
berkembang lainnya mungkin bukan
pajak masalahnya, tetapi yang lain.
Amerika Latin menjadi kasus menarik
bahwa sosialisme bisa dibangun secara
implementatif melalui pemilihan umum.
Ini sebenarnya yang mungkin mau
dikejar oleh PKS. Saya tidak tahu sejauh
mana hal ini akan berhasil. Namun,
Amerika Latin sebagai contoh yang
paling menarik bahwa itu bisa dilakukan.
Nah, dari pelajaran yang kita tidak perlu
lihat lagi, tentu saja kapasitas Boni dan
Budiman soal Amerika Latin itu jauh
lebih mumpuni untuk menjelaskan hal
ini paling tidak dibandingkan dengan
saya, tapi yang paling penting adalah
bagaimana jika kasus Amerika Latin ini
ditarik untuk kasus Indonesia?
Pada dasarnya, sosialisme telah
dituangkan dalam UUD ‘45 seperti kalau
kita melihat implementasi Pasal 27, 28,
29, 30, 31, 32 dan 33, sampai 34. Artinya,
konstitusi kita sudah menuangkan
beberapa prinsip dasar sosialisme.
Persoalannya adalah mengapa sosialisme
tidak terjadi di Indonesia? Dalam pikiran
saya, ini karena para penguasa politik
termasuk pimpinan pemerintahannya
secara dominan merupakan “komprador”
yang mempunyai hubungan ekonomi
politik dengan kekuatan internasional,
kapitalisme, bukan dari kekuatan sipil.
Mereka yang berkuasa sebenarnya
secara dominan mempraktikkan prinsipprinsip yang dikenal dengan liberalisme
atau katakanlah neoliberalisme meskipun
saya mempunyai catatan menyangkut
perdebatan antara neoliberalisme dengan
liberalisme orthodoks. Sebenarnya, yang
disebut dengan neoliberalisme menurut
pikiran saya adalah praktik liberal
ortodoks oleh negara-negara kapitalis
terhadap negara-negara berkembang.
Ini karena pada dasarnya Amerika sendiri
sudah tidak menerapkan prinsip-prinsip
liberal orthodoks. Di dalam internal
mereka sendiri, protektif. Mari kita lihat
perdebatan antara Barack Obama dan
John McCain. Dari pedebatan tersebut,
kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa terdapat dinamika internal
dimana liberalisme orthodoks tidak
pernah berlangsung di negara Amerika
sendiri. Ia hanya berlangsung ketika
berhadapan dengan Irak, Indonesia,
dan negara-negara Dunia Ketiga. Di sini,
Laporan Utama
yang berlangsung adalah implementasi
dari pikiran-pikiran liberalisme. Dengan
demikian, neoliberalisme harus dipahami
bagaimana mereka mempraktikkan
pikiran liberalisme ortodoks kepada
Dunia Berkembang bukan pada dirinya.
Pada dirinya, sudah berubah seperti
dapat dilihat dari adanya UU anti trust,
tax progresive, dan lain sebagainya.
Catatan
berikutnya
yang
sebenarnya harus kita pelajari adalah
mengenai otonomi daerah, yakni
bagaimana para bupati atau gubernur
kadang-kadang mempraktekkan atau
mengimplementasikan pikiran-pikiran
sosialis. Ada beberapa kasus, dan
menurut saya ini menarik. Salah satunya
adalah Provinsi Gorontalo. Menurut saya,
kemenangan Fadel Muhammad sebesar
82% bukan karena dia Golkar. Namun,
karena ia mempraktikkan beberapa
kebijakan sosdem, misalnya, dalam hal
jagung. Dulu, ketika produksi jagung
tinggi maka harga turun dan diambil
oleh tengkulak. Petani tidak pernah
mendapatkan apa-apa. Sekarang ini,
tidaklah demikian. Fadel mematok harga
jagung dan jika tidak ada tengkulak
yang beli, maka ia yang akan membeli
jagung-jagung petani tersebut. Di
sini, ia melakukan intervensi sehingga
akhirnya harga jagung naik sampai
stabil, dan pada akhirnya para tengkulak
mau tidak mau mengikuti harganya.
Kedua, penjaminan kredit. Selama ini,
untuk mendapatkan kredit, petani
harus mempunyai agunan. Namun, di
Gorontalo, tidak. Pemerintah daerah ikut
memberikan penjaminan kepada petanipetani yang butuh modal sehingga ada
intervensi pemerintah pada hal-hal
yang menyangkut kebutuhan rakyat.
Di sini, tanpa disadari bahwa Fadel
telah menerapkan pikiran-pikiran yang
sifatnya sosialistis. Nah, baru sekarang
ini, ia mencoba mempelajari ideologi
tersebut. Inilah catatan tambahan
saya untuk bisa mengaitkannya dalam
konteks Indonesia. Terima kasih.
Imam Yudotomo
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Dari semua cerita ini, tampaknya
lebih banyak merujuk pada pengalaman
tokoh. Padahal, di belakang itu, menurut
saya, pasti ada organisasi. Namun, hal ini
seolah-olah tidak pernah diungkap. Jika
kita berbicara tentang Indonesia, maka
persoalan yang dihadapi oleh kaum
sosialis adalah organisasi. Oleh karena
itu, jika kita ingin menarik dalam konteks
Indonesia, maka saya rasa pemahaman
tentang organisasinya harus ada betul.
Itu catatan saya yang pertama.
Catatan kedua, saya sependapat
mengenai pengertian neososialisme
atau mungkin pengertian neososial
demokrat juga. Dalam pandangan saya,
new sosial demokrat ketika kita memilih
ikut dalam pemilihan umum maka saya
rasa dari sisi yang sangat kiri menarik,
tapi mereka harus kita kecualikan
sebagai orang sosial demokrat. Jadi,
pengertian Bung Budiman, menurut
saya, sosial demokrat yang radikal, dan
penting untuk Indonesia.
Pengalaman saya pribadi, misalnya,
ketika mempropagandakan sosial
demokrasi dalam menghadapi Soeharto
maka banyak yang tidak suka karena
sosial demokrasi dianggap ambigu.
Oleh karena itu, banyak teman-teman,
termasuk temannya Bung Budiman yang
juga teman saya larinya ke PRD yang
lebih revolusioner. Menurut saya, yang
harus dicari formula adalah bagaimana
menjadikan sosial demokrat itu
revolusioner. Jadi, sosial demokrat selalu
dibilang kiri, tetapi tidak revolusioner,
sosialis kanan.
Satu hal lagi mengenai perjuangan
sosialisme Amerika Latin bahwa apa
yang dicapai oleh Latin Amerika
merupakan hasil kerja keras, tidak kenal
lelah dan tidak kenal ampun. Mereka
konsisten. Salah satu contoh, misalnya,
bagaimana konsistensi Nikaragua, Daniel
Ortega, dia bergerilya, tetapi karena
prinsip demokrasinya maka sesudah
menang bergerilya dia ikut pemilihan
umum. Dia berusaha sampai menang
kembali. Menurut saya, itu konsistensi
dan kerja keras yang luar biasa. Saya kira
apa yang dilakukan Chaves, Moralez
dan mungkin juga Bachelet merupakan
kerja keras yang tidak kenal lelah dan
tidak kenal ampun.
Fernando
Saya senang mendengar paparan
tentang konstitusi dan semua hal yang
berkaitan dengan hal itu karena kebetulan saya tidak terlalu paham mengenai
Amerika Latin karena terlalu lama saya
tidak membaca referensi tentang itu.
Namun, saya tidak menjumpai dalam
konstitusi sebagaimana dikemukakan
Bang Amir bahwa dalam konstitusi
kita mengandung sosialisme. Ini
karena sejauh yang saya baca dalam
satu naskah yang baru dikumpulkan
seseorang, Ananda B Kusuma, jika kita
perhatikan satu per satu gagasan para
pembuat konstitusi, maka kita ragu ada
nilai sosialisme di dalamnya. Saya malah
cenderung ada pengaruh korporatisme.
Dalam pengertian yang lebih kasar, saya
bilang setengah fasis.
Point yang ingin saya garis bawahi
di sini adalah kalau agenda perubahan
konstitusi di Amerika Latin menjadi
agenda politik yang luar biasa, saya
tidak terlalu percaya bahwa agenda
perubahan konstitusi itu juga masih
relevan di sini. Ini karena yang saya tahu
bahwa sebuah perubahan UU atau
perubahan konstitusi harus diambil dari
syarat-syarat materialnya yang jelas.
Namun, saya melihat bahwa perubahan
konstitusi yang terjadi dari tahun 1999
sampai sekarang tidak berangkat dari
syarat material yang jelas.
Konstitusi
Republik
Indonesia
yang sekarang diamandemen hanya
sebuah wajah yang membebaskan
otoritarianisme, membebaskan sisi jelek
dari korporatisme, yaitu otoritarianisme
sehingga kita mempunyai hak-hak
politik dan sipil yang lebih luas dan lebih
longgar. Namun, tidak menjelaskan
bahwa konstitusi tersebut bisa
mendorong agenda-agenda perubahan
konstitusi yang mengarah pada ide-ide
sosialisme atau ide-ide sosdem. Menurut
21
Laporan Utama
saya, amat menarik apabila pengalaman
Amerika Latin di dalam mendorong
perubahan konstitusi sebagai sebuah
wahana untuk mewujudkan gagasan
sosdem. Namun, apakah akan menjadi
solusi yang juga tepat atau alternatif
yang baik dalam pengalaman Indonesia
akan tetap menjadi persoalan. Kita harus
bertanya secara kritis, apakah memang
harus begitu? Jelasnya, kalaupun,
misalnya, pengalaman Amerika Latin
tentang perubahan konstitusional
didorong ke Indonesia, saya tidak
percaya bahwa akan ada pergerakan
bandul menuju ke “Kiri” atau menimal
“Kiri-Tengah”. Ini karena sejauh yang
saya lihat ketika amandemen UUD ‘45
dilakukan kita relatif belum terpuruk
seperti apa yang terjadi dari pemaparan
teman-teman tadi. Impresi yang saya
dapatkan demikian.
Amir Effendi Siregar
Kebetulan,
background
saya
adalah sosial politik sehingga kalau
menganalis yang disebut liberal kapitalisme, sosial otoritarian, dan sosialisme
memang mendasarkan pada asumsi
tertentu. Misalnya, jika kita melihat
kapitalisme, apalagi kapitalisme ortodoks maka seluruh mekanisme atau
asumsi dasarnya adalah memberikan
kepercayaan kepada orang per orang
untuk melakukan kebebasan seluasluasnya dan peran negara diperkecil
sekecil mungkin. Selanjutnya, ekonomi
pasar diberikan keleluasaan sebesarbesarnya dengan harapan akan tercipta
kesejahteraan. Sebaliknya, otoritarianisme atau sosialisme ortodoks itu, dalam
praktiknya, negara diberi peran yang
dominan yang mengatur hampir seluruh
dimensi kehidupan sehingga negara
menjadi bagian yang sangat penting
di dalam mengatur kesejahteraan
manusia. Dalam dua konsensus ini,
kita bisa bergerak dari “Kiri” ke “Kanan”
atau sebaliknya. Pertanyaannya adalah
bagaimana konstitusi kita melihat ini?
Jika kita mau melihat pikiran sosdem,
maka ada lima hak dasar yang harus
22
dipenuhi, yakni hak politik, hak sosial,
hak ekonomi, hak sipil dan hak budaya.
Nah, apakah konstitusi kita mencoba
mencari jawaban untuk adanya jaminan
kelima hak ini? Dengan menganalisis
pasal-pasal dalam UUD 1945, kita
bisa mengatakan bahwa konstitusi
kita menjamin atau memerintahkan
kepada seluruh pelaksana negara untuk
mewujudkan kelima hak tersebut.
Saya melihat konstitusi kita dari sudut
pandang ini. Oleh karena itu, saya ingin
mengatakan bahwa konstitusi kita
sudah mencoba untuk memberikan
jawaban agar kelima hak ini terpenuhi.
Itu tambahan dari saya.
Boni Hargens
Melihat fenomena Amerika Latin
memang menarik. Ada sebuah
buku cukup menarik yang berusaha
menggugat
Fukuyama.
Ternyata
sejarah tidak berakhir di dalam tangan
kapitalisme dan demokrasi liberal.
Sebaliknya, ada tendensi baru bahwa
sejarah ini berbalik. Arus balik sejarah
ini yang terjadi. Itu bisa kita lihat pada
kebangkitan aristokrasi di Rusia, Cina
dengan komunisme yang hampir kekal
meskipun pasarnya sudah dibuka sejak
1978 era Deng Xioping. Salah satu poin
pokok yang ditulis dalam buku tersebut
adalah kalau Amerika tidak memahami
konteks global, tidak membuka mata,
atau tidak mereformasi diri mereka
sendiri maka Amerika Serikat akan diatur
oleh dunia lain, oleh orang lain. Dengan
kata lain, ia hendak mengatakan,
“hegemonimu akan berakhir”. Kemudian,
Farid Zakaria bilang, “saatnya kelompok
yang tersisa, di luar Amerika, yang akan
berkuasa”.
Jika kita melihat fenomena Amerika
Latin, maka saya kira tidak lepas dari
konteks gereja. Bukankah mereka
mayoritas Katholik Roma. Oleh karena
itu, sangat wajar jika Huntington
tidak suka dan panik. Bukunya yang
terakhir, “who are we”, bukankah sangat
membenci Katholik sebagai sebuah
ancaman nasionalisme Amerika. Munculnya Teologi Pembebasan, misalnya,
pada dasarnya merupakan kelanjutan
reformasi yang dilakukan oleh Konsul
Vatikan Kedua. Ajaran tersebut selalu
menjadi dasar, dan gereja kemudian
berbicara tentang teori perubahan
sosial. Gereja yang mendunia, gereja
yang menjadi bagian dari proses
sejarah, peradaban dan segala macam.
Munculnya Teologi Pembebasan untuk
mewujudkan ini. Menurut saya, Lugo
dan kawan-kawan merupakan bentuk
politik dari Teologi Pembebasan.
Sehingga dalam konteks Amerika
Latin, saya lebih memilih istilah politik
pembebasan dibandingkan dengan
neososialisme.
Kebangkitan
neososialisme
di
Amerika Latin harus dilihat dalam dua
Laporan Utama
konteks, global dan domestik. Untuk
global, mungkin merupakan the direction
of history. Dalam konteks domestik, tidak
dapat dilepaskan dari politik despotik
otoritarian. Kelompok-kelompok yang
marginal dan kaum papa yang menjadi
concern kaum gereja.
Untuk konteks Indonesia, kita akan
kesulitan jika hendak mengkaitkannya
dengan neososialisme Amerika Latin
karena latar sosialnya berbeda. Kemudian,
ruh yang tadi saya bilang, telah ada di
Amerika Latin, yakni gereja dengan ajaran
sosialnya, terus kemudian persoalannya
yang sangat regional di sana, dan
munculnya
Teologi
Pembebasan
sebagai protes juga terhadap kecenderungan gereja Katholik, gereja yang
terlalu sakramental, gereja liturgi.
Oleh karenanya, protestanisasi mulai
berkembang dalam beberapa tahun
belakangan, orang Katholik pindah ke
Protestan karena lebih liberal dalam arti
dia lebih bebas memperjuangkan hakhaknya. Di Indonesia, proses semacam
itu akan sulit. Saya kurang yakin bahwa
hal tersebut akan terjadi di Indonesia.
Namun, untuk menemukan suatu varian
baru dari sosialisme mungkin menarik.
Said Iqbal
Paparan yang telah dikemukakan
oleh Boni (Nur Iman Subono) dan
Budiman Sudjatmiko sangatlah menarik.
Pertanyaan kami adalah apakah yang
dialami oleh Amerika Latin dapat pula
terjadi di Indonesia? Saya hendak
melihatnya dari perspektif buruh. Saya
ingin melakukan perbandingan terlebih
dahulu antara Indonesia dan Amerika
Latin. Pertama, kondisi antara Amerika
Latin dan Indonesia hampir sama. Tadi
Budimansudahmenyinggungmengenai
peran agama. Jika di sana ada Katholik,
maka di Indonesia ada Nahdlatul Ulama
(NU). Kedua, tingkat korupsi yang tinggi,
masyarakat yang termarginalkan, isu-isu
budaya, dan lain sebagainya. Jadi, dalam
beberapa hal, ada aspek kesamaan
yang memungkinkan sosialisme yang
terjadi di Amerika Latin dapat terjadi
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
di Indonesia. Ketiga, dari segi sejarah,
sosialisme sudah hidup di Indonesia,
termasuk Syarikat Islam, Syarikat Dagang
Islam, Sama’un dan sebagainya. Saya
pernah membaca bagaimana serikat
buruh mengambil peran terhadap
gerakan sosial politik ketika masa kolonial
penjajahan Belanda. Ideologi mereka
jelas, yaitu “Kiri” maupun sosialis. Ada
juga yang mengatakan sosialis religius.
Kita bisa membayangkan pada
zaman kolonial ketika terjadi Gerakan
Buruh tahun 1926 melalui surat
kabar Lokomotif, serikat buruh sudah
menuntut lampu penerangan yang
cukup. Buruh-buruh pelabuhan sudah
minta upah yang layak jika mereka harus
mengangkut karung, dan jika beratnya
lebih dari sekian kilo gram harus ada
tambahan. Mereka juga meminta
ruang tidur yang tidak lagi bertumpuktumpuk.
Pada waktu itu, gerakan buruh
tidak hanya berbicara tentang sosial
ekonomi, tetapi juga tentang lampu
penerangan, upah, tempat tinggal dan
lain sebagainya. Serikat buruh sudah
mulai ikut menentukan arah kebijakan
dan membidangi lahirnya gerakan sosial
politik. Kesadaran-kesadaran kolektif
adalah medium yang paling tepat
bagaimana sosialisme di Indonesia.
Dengan demikian, kita tidak hanya
diskusi dalam tataran teori kemudian
berhenti. Namun, yang lebih penting
adalah bagaimana medium hidup, dan
organisasi yang masif menjadi penting.
Terima kasih.
Arie Sujito
Terima kasih. Cerita ini cukup inspiratif
untuk melihat Indonesia, apakah sosdem
atau sosialisme baru bisa mempunyai
nasib baik? Tadi, Mas Imam menyebut
perlunya analisis aktor, pejuang politik,
organisasi, dan basis sosial perlu
nyambung. Kecenderungan para aktor
pro-demokrasi yang berhaluan sosial
demokrasi sering mengabaikan fungsi
sosial organisasi. Pertanyaannya apakah
secara obyektif Indonesia belum cukup
untuk mewujudkan sosial demokrasi?
Sebetulnya, kalau ditinjau dari segi
dialektika yang berlangsung di level
kelas menengah kota kecenderungan
tinggi untuk diolah, minimal di Jawa
juga saya lihat. Hanya saja, yang keliru
ditafsir oleh teman-teman, hal tersebut
tidak mampu diolah. Salah satu faktor
penyebabnya adalah alat analisis atas
dialektika tersebut sehingga sekalipun
mereka mengaku garis keras “Kiri”,
tetapi dalam praktiknya kadang-kadang
sangat, bahasa saya, Hegelian. Mereka
berusaha mencoba membangun
imajinasi, tetapi tanpa basis itu. Ini point
pertama menurut saya yang nanti perlu
kita lihat. Runtutannya, seperti tadi
disebutkan Mas Imam, antara analisis
aktor, perjuangan politik, dan struktur
organisasi. Dalam kasus Amerika Latin,
misalnya, Bolivarian selalu menjadi
kekuatan mereka untuk bersama-sama.
Kedua, perubahan formasi kekuasaan
setelah reformasi harus dihitung. Jika
Budiman tadi menyebut perubahan
diarahkan untuk mengambil alat-alat
produksi musuh, maka sudah pasti
akan terjadi kegoncangan. Jika basic
need sudah disentuh, maka rakyat pun
mudah sekali marah. Namun, sejak
diperkenalkan demokrasi liberal, hal
tersebut mudah sekali dialirkan. Buruh
juga begitu. Ini terjadi karena tata kelola
(governance) cukup banyak mengadopsi
hal tersebut sehingga radikalisasi mudah
ditumpulkan. Oleh karena itu, perubahan
formasi sosial ini harus menjadi basis
analisis yang penting. Ini karena jika
teman-teman tidak memperhatikan
perubahan formasi sosial akibat
liberalisasi politik, demokrasi, dan
seterusnya, maka yang frustasi bukan
rakyat, tetapi aktivisnya sebagai akibat
kekeliruan alat analisis yang dipakai.
Ketiga, antara analisis masalah dengan
solusi banyak yang tidak nyambung.
Jika ini sudah clear, maka Indonesia
sangat luar biasa. Dalam kaitan ini, alat
analisis yang digunakan bisa berupa
marxian, sosialisme. Selanjutnya, oleh
karena formasi kekuasaan sangat liberal,
23
Laporan Utama
maka solusinya bisa sangat neolib.
Oleh karena itu, ketika kita mempunyai
kesempatan untuk mendekati eksekutif
yang “Kiri”, tetapi karena keliru analisis
maka input pada pengambil kebijakan
akan sangat neolib karena kesalahan
analisis. Saya kira itu saja. Terima kasih.
Budiman Sudjatmiko
Di
Amerika
Latin
ataupun
dimanapun gerakan “Kiri” berada,
mereka bisa melakukan lompatan
dari social movement menuju electoral,
dari electoral menjadi berkuasa, dari
berkuasa menjadi hegemonik. Itulah
gerakan ketika sampai pada tahap
kematangan. Chaves muncul dalam
proses semacam itu, sedangkan dalam
kasus Indonesia, maka prosesnya
mirip dengan mitologi Yunani, Sisifus,
mendorong batu dari kaki bukit, sampai
tengah, dan jatuh lagi ke bawah.
Persoalannya di sini adalah faktorfaktor apa yang menyebabkan sebuah
gerakan pada akhirnya “bersepakat”
menjadi dewasa dan bersatu?
Orang bergerak dengan harapan. Di
Amerika Latin, harapan tersebut berhasil
diwujudkan secara kongret sehingga
mereka merasa bahwa Chaves workable
karena ada kemenangan-kemenangan
kecil yang konkret. Artinya, perbedaan
taktik bisa dipertanggungjawabkan.
Masih ada kemenangan walaupun
sedikit. Itu sudah cukup untuk
membuat orang tidak mau lagi mundur
ke belakang karena ada sesuatu yang
mau dipertahankan atau disepakati.
Kemenangan sederhana adalah ketika
kita bisa mengkonsensuskan ukuranukuran
kemenangan-kemenangan
tersebut,
sekecil
apapun
yang
kemudian kita sepakati dan tidak
bisa dimundurkan untuk mencapai
kemenangan yang lebih besar. Amerika
Latin pada akhirnya bisa sampai
pada tingkatan mengkonsensuskan
kemenangan tersebut meskipun tidak
semua stakeholder-nya menyepakati.
Namun, pada akhirnya, mayoritas
menyepakati bahwa “OK, ini kita anggap
24
sebagai kemenangan bersama atau
kemenangan sebagian dari kita.”
Saya tidak terlalu menyinggung
organisasi karena asumsinya kita sudah
sadar organisasi. Selama 20 -25 tahun,
saya berorganisasi. Namun, di kalangan
kaum “Kiri” Indonesia, ketika sudah
berbicara strategi dan kepemimpinan
maka akan selalu menyebabkan bola
menggelinding kembali ke bawah.
Sementara di Amerika Latin, tidak.
Saya kira ukuran untuk mengukur
kemenangan minimun yang sampai
sekarang belum pernah tercapai di
Indonesia. Ukurannya selalu maksimalis.
Jadi, ketika belum sampai ke ukuran
maksimal, maka tidak ada satupun
mempunyai hak untuk mengklaim
kepemimpinan yang rakyat bisa
mengikuti sebuah faksi atau gerakan
tertentu.
Organisasi
memang
penting,
tetapi
organisasi
harus
dilihat
sebagai hasil. Ketika Venezuela mulai
melakukan gerakan, jumlahnya tidaklah
banyak. Namun, mereka melakukan
komunikasi politik dengan berbagai
macam kelompok “Kiri” yang lain. Dia
melakukan komunikasi politik guna
mencapai konsensus. Dalam konteks
inilah, menurut saya, analisis politik dan
organisasi terjadi. Namun, perlu diingat
bahwa buruh pabrik di Amerika Latin
ternyata sudah bukan kekuatan utama
meskipun dalam konteks Argentina hal
tersebut masih berlaku, tetapi itupun
ketika pabrik mengalami kebangkrutan.
Di Indonesia, di era de-industrilisasi
sekarang, melakukan perekrutan buruh
pabrik, menurut saya, agak susah. Kalau
kita bicara konteks awal abad ke-20
maka gerakan sosialisme yang didorong
oleh IFTP, PSPP dan lainnya tidak pernah
mencapai sosialisme. Dia hanya berhasil
mencapai radikalisme anti-kolonial. Itu
berbeda. Sebagai pemantik iya, tapi
sebagai alat konsolidasi akhir, penyelaras
akhir, adalah soal lain. Oleh karena itu,
politik reformatif jangan masuk melalui
organisasi. Jikapun dari organisasi, maka
organisasi yang membuat ide. Organisasi
adalah hasil dari ide. Sampai sekarang,
kita belum mempunyai mekanisme
konsensus antar gerakan. Itu saya kira
yang paling penting untuk dipikirkan
oleh PPR dan Pergerakan Indonesia,
dan mungkin dalam diskusi ini kita
bisa membangun konsensus. Apakah
teman-teman sepakat, misalnya, dengan
kemenangan-kemenangan kecil seperti
aktivis “Kiri” menjadi anggota parlemen,
bupati, gubernur, dan lain sebagainya?
Selama ini, jika kita bertemu, maka
konsensus yang berusaha dibangun
lucu karena sangat maksimal atau jika
tidak, merupakan akibat provokasi
karena lahirnya revisi UU Tenaga Kerja,
maka hal tersebut dimasukkan skala
mikro. Tapi ketika ini berhasil itupun tidak
menghasilkan konsolidasi organisasi.
Oleh karena itu, kita harus mencari
suatu garis tengah, antara tuntutan
maksimalis dengan tuntutan minimalis.
Ini karena maksimalis tuntutannya
akan melahirkan utopisnya. Jadi, kita
terjebak diantara dua bentuk ekstrim.
Utopis ketika targetnya maksimalis,
sedangkan menjadi pragmatisme ketika
target minimalis. Makanya, harus dicari
sebuah titik ekuilibrium dimana dia
membutuhkan banyak kekuatan untuk
bisa diklaim oleh berbagai kelompok
dan menghasilkan putusan baru, tetapi
dia juga terlalu dekat untuk kemudian
kita bisa mengorganisasikan segera.
Jadi, kita perlu sepakati capaian-capaian
yang ada, misalnya, gubernur, bupati,
dan lain sebagainya.
Nur Iman Subono
Kalau melihat kasus Amerika Latin,
maka jangan melihat setelah mereka
berhasil seperti sekarang ini. Lula tiga kali
pemilu, dan pemilu di Brazil enam tahun
sekali. Jadi, dia 18 tahun berjuang untuk
menjadi presiden. Demikian juga apa
yang dilakukan Chaves. Ketika Chaves
melakukan kudeta pertama kali, maka
ia sadar bahwa orang tidak mendukung
dia, teman-temannya juga tidak
mendukung sehingga yang dia lakukan
adalah melakukan political journey ke
Laporan Utama
berbagai tempat di Venezuela untuk
belajar dari masyarakat, mendengar
dan kemudian mengorganisir. Elemen
militer di Venezuala pun juga perlu
diperhitungkan sebagai studi kasus.
Akademi militer pada waktu Chaves
masuk adalah pertama kali pasca-Perang
Dingin sehingga tangan Amerika Serikat
tidak terlalu banyak terlibat di dalamnya.
Ini yang menyebabkan Chaves dan
kawan-kawannya mempunyai karakter
atau dimensi yang lain dari angkatanangkatan
sebelumnya.
Akademi
militer ini juga kebanyakan datang
dari menengah ke bawah. Jadi, Chaves
paham sekali mentalitas prajurit-prajurit
yang benar-benar datang dari kelas
bawah. Berbeda pada waktu militer
masih sangat ditutorial oleh Amerika,
kebanyakan anak-anak kelas menengah
berada di sana karena jalan cepat
menjadi elit, seperti kita juga pada era
Orbe Baru khususnya, menjadi tentara
untuk jalur vertikal menjadi elit.
Morales juga mengalami masa
yang panjang untuk menjadi presiden.
Empat suku besar yang ada di Bolivia
sama-sama termarginalkan, tetapi tidak
rukun. Jadi, jangan membayangkan
sesama suku yang tertindas terus
mereka mempunyai solidaritas. Moralez
memerlukan waktu yang lama untuk
itu. Lawan-lawan Moralez mengecam.
Moralez sendiri sebetulnya bukan yang
paling hebat. Dia berasal dari suku kedua
terbesar di Bolivia.
Cerita-cerita itu sebetulnya sudah
menggambarkan bahwa apa yang
terjadi di Amerika Latin merupakan
proses panjang. Oleh karena itu, ada
baiknya jika kita tidak melihat dan
berharap bahwa hari ini Indonesia
akan mempunyai orang-orang seperti
Chaves. Kedua, yang paling penting,
pada awal perjuangan, mereka tidak
bermain di tingkat nasional. Lula sadar
sekali. Ia mulai dari Porto Alegre tempat ia
kemudian mempromosikan participatory
budget karena Porto Alegre memiliki
tradisi perlawanan yang panjang.
Mereka mulai bermain di tingkat seperti
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
kabupaten, kemudian lebih tinggi, kota,
provinsi, baru nasional.
Di Indonesia, secara umum, biasanya
ada tiga model yang berkembang.
Pertama yang tadi saya sudah sebut,
crafting democracy, yakni keterlibatan
dari lembaga-lembaga funding yang
cukup besar. Menurut saya, dalam kasus
Amerika Latin, pada tahun 1980/1990-an,
inilah yang sering disebut sebagai istilah
eksport demokrasi. Jadi, bagaimana
merekayasa instrumen-instrumen demokrasi yang ada di negara-negara
berkembang seperti UU, partainya, dan
parlemennya dengan harapan orangorangnya kemudian akan lebih baik.
Kedua, diaspora. Masuk ke partai atau
membuat partai politik seperti dilakukan
rekan Budiman atau teman Saiful. Itu juga
kita bisa katakan salah satu cara untuk
memperbaiki kualitas demokrasi. Ketiga,
biasanya dipilih oleh teman-teman di
forum-forum warga, direct democracy
atau demokrasi langsung. Mereka tidak
percaya lagi dengan parlemen, baik di
tingkat nasional maupun lokal. Oleh
karena itu, mereka membentuk forum
warga untuk digunakan langsung ke
para pelaksana kebijakan.
Ketiga model ini sebetulnya
mempunyai kelemahan. Pertama, persoalan representasi. Crafting democracy pada akhirnya hanya dibajak oleh
orang-orang lama, dan kita tidak bisa
berbuat apa-apa karena dalam sistem
demokrasi kita harus menerima hal-hal
seperti itu. Kelompok-kelompok yang
dulu anti demokrasi sekarang justru
memanfaatkan instrumen itu dengan
baik. Kedua, masuk ke partai politik
kendalanya selalu representasinya.
Demikian juga model-model direct
demokrasi akan berhubungan dengan persoalan representasi, yakni
menyangkut kepada siapa ia harus
bertanggung jawab. Meskipun begitu,
pada titik ini, pelajaran yang dapat kita
ambil dari kasus Amerika Latin sebetulnya
terletak pada rekoneksitas antara social
movement dan praktik politik. Hal ini
yang sekarang berada dalam situasi
rentan karena kekhawatiran yang tadi
saya sebut sebagai policy switcher. Salah
satu penyebabnya barangkali financial
terorism. Seseorang yang menjabat
sebagai presiden akan diuber-uber
untuk membayar hutang kepada IMF,
Bank Dunia, dan lain sebagainya. Lula
sudah mulai ditinggalkan oleh para
petani karena mereka menganggap
Lula terlalu banyak memberikan konsesi
pada agrobisnis. Para pemodal besar,
dan ia mulai mengurangi anggaran
sosial karena financial terorism tersebut.
Di sisi lain, meskipun koneksitas
antara social movement dan gerakan
politik berjalan, tetapi mereka harus
berhadapan dengan kekuasaan yang
mereka pegang. Ujiannya adalah
kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu,
saya setuju bahwa tokoh penting, dan
organisasi juga penting. Kita tampaknya
bermasalah dalam hal tokoh ini.
Dalam konteks Amerika Latin, kita
menyaksikan munculnya apa yang
disebut sebagai solidaritas kawasan.
Dalam konteks Asia Tenggara, susah
membayangkan bagaimana Indonesia
akan mempunyai solidaritas yang
sama dengan Singapura mengingat
kondisi sosial dan ekonomi yang sangat
berbeda. Kapitalisme di Singapura dapat
dianggap membawa kemakmuran,
sedangkan Indonesia menciptakan
keterpurukan dan keterbelakangan.
Di Amerika Latin, Argentina mampu
melunasi hutangnya ke Bank Dunia
karena salah satunya jasa Chaves. Kuba
tidak menghadapi krisis minyak juga
karena jasa Chaves. Dalam hal ini, Kuba
mengirim dokter-dokter dan gurugurunya ke daerah-daerah di Venezuela,
sedangkan ia mendapatkan harga
minyak bersubsidi. Negara-negara
Karibia sekarang mengambil model
yang sama, dan mereka mendapatkan
minyak. Solidaritas inilah yang menjadi
mimpi Simon Bolivar yang sekarang
berusaha direproduksi terus oleh
Hugo Chaves. Kita mempunyai mimpi
Seokarno. Oleh karena itu, Saudara
Budiman pernah bercerita ketika KTT
25
Laporan Utama
Non Blok di Kuba bagaimana seorang
Hugo Chaves mengutip nama Soekarno
sebanyak tiga kali, mengutip konferensi
Asia Afrika sampai tiga kali, sedangkan
Pak SBY tidak mengutip satupun, baik
Soekarno maupun KTT Asia Afrika.
Saya selalu cerita ke mahasiswa saya,
buku John Lee Anderson, yang berjudul
Che Guevara: A Revolutionary Life,
melukiskan bagaimana Che Guevara
ketika bersalaman dengan Soekarno
ia mengatakan, “Ini orang yang
menggetarkan dunia, yang saya selalu
bermimpi bisa bersalaman.” Sementara
sejarah di kita, hampir sama sekali
dibunuh oleh Orde Baru. Kita selalu
didorong mengingat sesuatu yang jauh.
Padahal, kita mempunyai Soekarno, Tan
Malaka, dan lain sebagainya.
Ridwan Manoarfa
Saya sependapat dengan Bung
Iqbal. Buruh baru sebatas gejala,
belum sampai pada sebuah kesadaran.
Sebagai contoh, kalangan politisi buruh
yang akan masuk caleg berkumpul di
YTKI. Pertanyaan yang saya ajukan jika
kapitalisme runtuh di Indonesia, maka
apa yang dipikirkan buruh? Saya kira
jawabannya tidak ada. Dalam hal ini,
saya ingin mengatakan bahwa buruh
baru beranjak dari proses depolitisasi
dan deideologisasi yang dilakukan
selama pemerintahan Orde Baru, yang
hingga saat ini ekornya masih terasa.
Akibatnya, ketika gerakan buruh akan
masuk ke dalam gerakan politik mereka
bertengkar. “Oh, nanti akan terkooptasi
oleh partai, kita tidak independen, kita
hanya menjadi alat dan seterusnya.”
Persoalannya kedua adalah jika kita
hendak berpolitik maka kita tidak cukup
memiliki basis ideologis. Basis ideologi
yang digambarkan oleh elit bisa saya
gugat. Pemilihan umum bahwa dia
diajak partai, beraliansi, dijanjikan, dan
kemudian selesai sehingga mereka
hanya memanfaatkan momentum.
Menurut saya, pada akhirnya,
kembali kepada kawan-kawan apakah
bersedia menyusun suatu strategi
26
pendidikan tentang Indonesia dan
gerakan buruh. Ini penting menurut
saya. Yang kedua, kita harus membuat
peta yang melibatkan basis buruhnya
kuat jangan seluruh Indonesia karena
besar kemungkinan akan gagal. Kita
mempunyai banyak kantong-kantong
buruh, dan jika dikoordinasi dengan baik,
akan luar biasa hasilnya. Oleh karena
itu, kita harus mulai dengan menggali
potensi gerakan buruh yang ada.
Saya hendak mengajukan kritik
tentang Fadel Muhammad ketika ia
mengatakan, “Saya ini hidupnya habis
dengan suasana kapitalisme dan
kapitalisme tidak mensejahterakan
rakyat. Saya sekarang sosialisme.” Dia
katakan hal itu di depan floor yang
begitu banyak. Namun, saya sendiri
mengatakan apakah ia sudah sampai
pada kesadaran sosialisme atau hanya
sebagai gejala yang ikut-ikutan terhadap
suasana yang sedang membalik arus.
Ini karena persoalannya adalah apakah
basis sosial yang dia bangun ada atau
tidak?.
Menurut saya, Fadel Muhammad
adalah seorang elit yang datang
dari Jakarta dan kemudian membeli
seluruh orang miskin. Politisi yang
bodoh-bodoh itu dibeli dengan
proyek-proyek negara. Selanjutnya,
dengan melihat kebijakan-kebijakan
yang dilaksanakannya kita mengatakan
bahwa ia seorang sosialis. Menurut
saya, perlu dipersoalkan. Kebetulan
saya orang Gorontalo. Kebijakan harga,
yang tadi Pak Amir Siregar, menyangkut
jagung. Persoalannya adalah bagaimana
dengan struktur tanah di sana apakah
dikuasai oleh beberapa elit atau oleh
rakyat yang terbagi dengan baik.
Kalau seandainya oleh tuan tanahtuan tanah, maka semuanya tidak ada
artinya. Kemudian, apakah tingkat
harga itu betul-betul ada dalam konteks
petani atau dalam konteks pedagang?
Sayangnya, ini tidak dicek betul. Oleh
karena itu, ia tidak bisa mengatakan
begitu saja sebagai seorang sosialis. Mengenai gerakan buruh persoalan
utamanya terletak pada basis ideologi.
Jika gerakan buruh masuk ke politik
tanpa basis ideologi yang jelas, maka
gerakan tersebut akan menjadi bersifat
pragmatis dan terfragmentansi Mereka
akan senantiasa bertengkar sehingga
hasilnya seperti sekarang ini. Tokohtokoh buruh begitu banyak dicalonkan,
tetapi begitu banyak buruh yang tidak
memilih.
Nurul Qoiriah
Tadi, saya mencatat tiga hal yang
diungkapkan. Yang dikemukan dalam
konteks Indonesia ini jauh dari apa yang
terjadi di Amerika Latin, bisa jadi dalam
proses pemilu di Indonesia. Sampai hari
ini, saya belum bisa melihat apakah ketika
rakyat ikut nyoblos dalam pemilu maka
mereka memilih PDIP karena Budiman
atau karena alasan lain? Artinya, mereka
belum memiliki sebuah kesadaran
bahwa mereka memilih karena hal
tertentu atau mereka sebenarnya
memilih hanya karena supaya tidak
dibilang PKI, misalnya, atau mereka
memilih karena tidak enak dengan Pak
RT-nya, dan sebagainya. Dalam proses
pemilu di Indonesia, ketika kampanye
berlangsung, para peserta tidak
mengikuti pidato pemimpinnya, tetapi
justru berkonvoi dengan kendaraan
bermotor. Ini menunjukkan tingginya
massa
mengambang.
Kesadaran
kritis belum muncul. Dalam konteks
Amerika Latin, di dukung lebih 40%
oleh suara rakyat, dan dalam konteks
Indonesia tampaknya ini sesuatu yang
mustahil. Tadi, dikatakan negara sebagai
penyeimbang kekuatan pasar. Saya
melihat ini merupakan konsepsi liberal,
yang dalam pemahaman saya belum
mungkin dalam konteks Indonesia.
Pasar justru mengontrol negara, dan ini
tentunya tidak bisa serta merta hanya
menyalahkan, “Oh, SBY yang tidak becus
dan sebagainya”. Namun, dalam konteks
ini, kita harus melihat bahwa ada proses
kompetisi diantara negara berkembang.
Sebagai hal kecil saja, dimana ini sangat
related dengan kehidupan saya sebelum
Laporan Utama
saya kembali ke sini, soal buruh migran.
Ketika buruh migran Indonesia meminta
gaji sesuai dengan standar di Hong
Kong seperti layaknya buruh Filipina
menerima upah, Kedutaan Indonesia
mengatakan dengan simple, “what the
hell are you asking about?” Kalian itu
tidak educated, tidak bisa Bahasa Inggris,
dan jika kalian ingin meminta gaji yang
sama dengan orang-orang Filipina
maka tidak ada satu pun orang yang
akan meng-hire TKW dari Indonesia.
Kita berkompetisi. Oleh karena itu,
kalian jangan demonstrasi atau berbuat
macam-macam karena nanti kalian tidak
bisa datang ke Hong Kong. Pemerintah
Hong Kong akan mengambil TKW dari
Filipina dan sebagainya. Ini menunjukkan
bahwa ada proses kompetisi yang
terjadi diantara negara berkembang
atau bahkan terjadi diantara negara Asia
sendiri yang berakibat negara mudah
sekali dikontrol oleh pasar karena tidak
ada solidaritas diantara negara Asia itu
sendiri sebagaimana terjadi di Amerika
Latin.
Yang ketiga mengenai partisipasi
rakyat. Dalam konteks ini, saya mungkin
akan melihat secara positif. Otonomi,
menurut saya, bisa menjadi peluang
kendati hal ini banyak dimanfaatkan oleh
raja-raja kecil yang ingin menjadi raja di
daerah-daerah. Meskipun demikian, ini
tidak berarti tidak dapat diubah. Kita
hanya memerlukan proses yang mungkin agak panjang. Mengenai outsourcing
yang tidak akan memungkinkan gerakan
buruh di Indonesia berkembang,
saya ingin mengatakan bahwa baru
saja saya menyelesaikan disertasi
tentang buruh dan saya banyak
melihat outsourcing, yang sebenarnya
hukum internasional dan bukan lagi
UU Indonesia, telah mensyahkan
gerakan buruh menjadi tidak besar.
Jadi, yang mesti kita lihat secara clear
adalah proses penghambatan gerakan
buruh. Reformasi hukum perburuan di
Indonesia yang leading adalah ILO.
Tadi ada sebuah statement bahwa
buruh harus tidak ditinggalkan. Mungkin
statement ini juga bisa dibalik. Janganjangan gerakan buruh yang sudah kritis,
ada kelompok-kelompok buruh kritis
yang saya lihat di Indonesia ini, yang
justru anti dengan Partai Politik karena
sejarah bahwa tingkat kepercayaan
dengan partai masih sangat rendah.
Dalam konteks ini, saya pernah
mendengar sebuah pernyataan dari
teman-teman gerakan buruh migran
di Hong Kong ketika mereka bilang,
“mengapa kita tidak membuat partai?”,
lantas saya jawab, “Saya bukan orang
yang bisa memfasilitasi kalian, kenapa
kalian tidak berusaha berkomunikasi
dengan gerakan buruh di Indonesia?”.
Kondisi ini menunjukkan bahwa gerakan
rakyat ini belum digarap dengan baik.
Oleh karena itu, jika dibandingkan
dengan Amerika Latin masih sangat
jauh. Ketika saya pergi ke beberapa
negara dimana buruh banyak migran
Amerika Latin, maka terlihat mereka
sudah tergarap dengan baik. Dalam hal
ini, mari kita lihat di Indonesia. Manakah
partai politik yang secara clear dan
sistematik melakukan proses pendidikan
bahkan termasuk buruh migran di luar
negeri yang jumlahnya lebih dari 4 juta
itu. Ada PKS melakukan itu di Malaysia,
tetapi hanya untuk dimobilisasi saja.
Namun, tidak ada proses edukasi yang
mereka lakukan. Ini sangat berbeda
dengan di Amerika Latin dimana gerakan
buruh sudah tergarap dengan baik.
Bahkan, mereka membantu gerakangerakan rakyat di negaranya. Ini terjadi
mungkin karena buruhnya yang belum
mempunyai kesadaran atau juga karena
mereka belum digarap dengan baik.
Saya kira itu saja. Terima kasih
Tavip
Menyambung pernyataan Bang
Amir, apakah kita sepakat bahwa negara
kita adalah negara sosialis sebagai apa
yang sudah dituangkan dalam UUD
‘45 Pasal 27-34? Persoalannya adalah
jangan-jangan kita masih gamang untuk
mengatakan negara kita sosialis atau
mungkin kita masih gamang bahwa kita
adalah kaum sosialis.
Peserta
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
27
Laporan Utama
Bagaimana saat ini
pun, kita belum berani
mengatakan, “Eh,
Faisal Basri, Anda
presiden?”, tidak ada
yang berani. “Eh, kau
Chalid Muhammad, kau
jadi presiden,” tidak ada
yang berani.
Konstitusi kita mengatakan itu?
Tavip
Iya. Pertanyaan berikutnya adalah
apakah jika PDIP yang kita representasikan atau Megawati jadi presiden, apakah
kita akan mengatakan bahwa negara
kita dipimpin oleh orang-orang sosialis?
Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar
yang saya pikir perlu kita angkat ke
permukaan untuk menyakinkan sejauh
mana tahapan-tahapan pencapaian
yang diraih kaum sosialis ini sudah
mencapai suatu titik kemenangan.
Nothing buat saya kalau sekedar anggota
DPR dianggap kita sudah meraih
sesuatu yang berarti bagi kita karena
penjelasan Budiman tadi mengatakan
bahwa kemenangan itu presiden, bukan
seorang anggota dewan. Berikutnya,
berdasarkan pengalaman, saya melihat
bahwa tingkat konsolidasi dari semua
elemen gerakan pro-demokrasi yang
berbasis sosialis atau selalu ada yang
mengatakan ini hanya kegenitan politik
saja. Kita mungkin telah begitu banyak
menghimpun aktivis yang katanya
sosdem, tetapi Fajrul Rachman tidak
didukung. Fajrul Rahman mungkin
tidak muda lagi atau kita begitu sulit
untuk mengatakan tokoh yang bisa
disepakati sebagai icon pergerakan, icon
perubahan?
Sementara itu, masuknya para
aktivis buruh ke politik baru gejala yang
28
bisa kita katakan sebagai arus sosialisme.
Faktanya ketika UU No. 13 Tahun 2003
disahkan, konflik antaraktivis buruh
luar biasa. Dalam konteks outsourcing,
misalnya,
sebagian
mengatakan
mendukung sebagian mengatakan
menolak. Dalam situasi semacam
ini, bagaimana mungkin kita akan
mengusung sebuah gagasan sosialis
jika untuk hal-hal yang sifatnya parsial
kita masih terus berdebat. Kondisi inilah
yang kadang kala membuat saya pesimis
ditambah dengan masing-masing
aktivis asyik dengan agendanya sendirisendiri. Teten Masduki, misalnya, asyik
dengan ICW-nya dan Usman Hamid
dengan Kontrasnya. Lantas, kapan kita
akan bersatu?
Nah, saya pikir kita kehilangan sosok
atau icon yang bisa menjadi semacam
panutan, simbol perjuangan sehingga
semua bergerak ke arah yang sama. Itu
masih sangat sulit. Bagaimana saat ini
pun, kita belum berani mengatakan,
“Eh, Faisal Basri (Pergerakan Indonesiared) Anda presiden?”, tidak ada yang
berani. “Eh, kau Chalid Muhammad
(Aktivis Lingkungan-red) kau jadi
presiden,” tidak ada yang berani. Semua
masih gamang. Ini berarti bahwa jika
kita mau mengusung sebuah ideologi
maka kita harus memperhatikan dulu
struktur, basis perjuangan. Jika hal ini
tidak perhatikan, maka hanyalah omong
kosong. Meskipun demikian, mudahmudahan jurnal Sosdem bisa memulai
sesuatu yang signifikan.
Azman Fajar
Saya merasa cukup beruntung
bahwa saya secara pribadi tidak dekat
dan tidak ada relasi secara pribadi
dengan Hugo Chaves, Lula, atau lainnya
seperti Mas Boni atau Budiman. Oleh
karena itu, mudah-mudahan karena
tidak dekat dengan beliau-beliau maka
bisa sedikit lebih objektif atau malah
ngawur.
Saya cukup optimis bahwa sosialisme
bisa jalan di Indonesia. Michael Newman
menyitir bahwa sosialisme di Eropa,
Swedia itu merupakan hasil pergulatan
dari revisionisme ala Edward Bernstein
dan Bolshevik. Sosdem memilih cara
parlemen untuk mendirikan sosialisme
sementara komunisme ala Bolshevisme
dengan revolusi sosial. Jadi, ia melihat
bahwa ternyata perjuangan melalui
parlemen suatu hal yang mungkin
terjadi untuk menjalankan sosialisme. Di
Indonesia, mungkin saja itu juga terjadi.
Bahkan di Swedia, ada beberapa tema
sentral yang diusung dalam rangka
menghidupkan sosialisme, misalnya,
mereka meyakini sebuah demokrasi
yang disebut dengan demokrasi
integrasi. Kemudian, negara sebagai
rumah dari masyarakat atau Folkhemmet
dalam bahasa mereka harus mempunyai
kesetaran dalam sosio ekonomi dan
efisiensi dalam ekonomi. Kemudian,
ekonomi pasar harus dikontrol secara
sosial dan juga ekspansi sektor publik
yang didasarkan pada kebebasan
memilih. Oleh karena itu, kita tidak
bisa mengatakan bahwa sosialisme
atau neososialisme secara hitam putih
antara pilihan tentang sosialisme yang
dibuat Marx atau sosialisme yang lainlain, yang merupakan pengembanganpengembangan atau justru antitesis
dari Marx sendiri. Khusus untuk Amerika
Latin, saya melihat memang tidak
bisa dilihat cerita suksesnya sekarang
seperti tadi dikemukakan Mas Boni.
Namun, kita harus melihat kembali ke
belakang pada era tahun 1950 ketika
Raul Prebisch dari ECLA (Economic
Commision of Latin Amerika) menuliskan
artikelnya berdasarkan rujukan kritik
dari Hans Singer tentang tesis mereka.
Saya melihat hal itu sedikit banyak
menimbulkan gerakan yang disebut
new left atau strukturalis dengan teori
dependensinya. Theotonio Dos Santos,
Paul Barran melalui The Polical Economy
of Growth, kemudian Andre Gunder
Frank, Immanuelle Wallerstein, Samir
Amin, dll. Sementara di Indonesia, kita
hanya mendapati Sritua Arif dan Adi
Sasono.
Fenomena Amerika Latin sudah
Laporan Utama
terjadi sejak tahun 1950-an sehingga
wajar jika mereka bisa mencapai
neososialisme seperti sekarang. Dalam
konteks Indonesia, apakah prasyarat ini
sudah dipenuhi? Menurut saya, rezim
kita sangat developmentalis. Dulu, kita
mendengar The Stages of Economic
Growth ala WW. Rostow. Pertumbuhan
adalah the first thing, pertumbuhan
7% harus dicapai supaya kita tidak
ketinggalan dibandingkan dengan
Korea Selatan. Lebih parah lagi, stabilitas
harus diciptakan. Oleh karena itu, segala
sesuatu yang mengganggu stabilitas
harus dihilangkan sehingga terjadi deideologisasi. Pada zaman Soeharto,
orang-orang yang berani berideologi
sangat sedikit dan eksklusif, sedangkan
sisanya adalah orang-orang yang sangat
pragmatis. Dulu saya merasa mewah
turun ke jalan untuk demo, dulu saya
merasa senang ketika dikejar-kejar intel,
sekarang bukan barang mewah lagi,
semua orang sudah bisa.
Mengenai gerakan buruh itu sendiri,
jelas sekali bahwa stabilitas yang
diusung telah membunuh Marsinah.
Lantas, bagaimana langkah pemerataan
pada zaman Orde Baru? Pada zaman
itu, pemerataan harus dilakukan,
tetapi juga tidak tercapai karena rezim
developmentalis banyak mengutang
sehingga pada akhirnya justru collapsed.
Saya sepakat dengan pemikir-pemikir
new left, yang berusaha diangkat oleh
Sritua Arif meskipun gagal karena kuatnya orang-orang dari gerakan neoliberal
yang menjalankan perekonomian
Indonesia. Menyitir Michael Newman
kembali, saya ingin mengatakan bahwa
ada beberapa hal yang seharusnya bisa
dipenuhi untuk mencapai new socialism.
Pertama, sosialisme seharusnya selain
bersifat lebih demokratis, baik dalam
hal keorganisasian maupun dalam hal
institusi. Kemudian, dia menyarankan
bahwa kaum sosialis saat ini harus bisa
mengembangkan strategi ekonomi
yang bersifat sustainable, tidak hanya
program-program pendek kemudian
berhenti. Dalam hal ini, harus ada
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
jawaban-jawaban konkret atas masalah
yang ditimbulkan kapitalisme karena
kalaupun ditunggu belum tentu
kapitalisme bangkrut. Ia juga tidak akan
pernah mencapai kesempurnaan untuk
membagi kesejahteraan kepada para
buruh.
Imam Yudotomo
Tidak akan pernah karena basis
kapitalisme itu bukan didasarkan buruh,
Jadi, jangan mendambakan bahwa
kapitalisme akan mensejahterakan
buruh.
Azman Fajar
Inilah pokok persoalannya. Ada
teman saya yang mengatakan, “Ya
udah kawan-kawan buruh jangan
bergerak dulu biarkan saja kapitalisme
matang dulu nanti akan sejahtera
sendiri.” Menurut saya, tidak bisa. Justru
buruhlah yang harus bergerak, dan
jangan menunggu kapitalisme matang.
Saiful Bahari
Saya justru ingin mengajukan
pertanyaan, yang sebenarnya menjadi kegelisahan bersama. Kalau
disebutkan jalan Amerika Latin dengan
istilah populisme, maka pertanyaan
mendasar sebetulnya adalah apakah
jalan populisme yang terjadi seperti
Amerika Latin dapat menuntaskan
proyek sosialisme? Pertanyaan kedua
apakah memang proyek sosialisme
itu bisa bergantung sepenuhnya
pada demokrasi liberal? Saya kira ini
perdebatan yang cukup panjang
terhadap bagaimana proyek sosialisme
itu dijalankan. Kalau kita lihat dalam
konteks historisnya Amerika Latin, maka
memang ada begitu banyak perbedaan,
baik geo politik atau juga sejarah mereka.
Namun, ketika Amerika Latin di bawah
rezim represif pada tahun 1950an dan
1960an meskipun cukup kejam karena
banyak juga yang dibantai, tetapi
gerakan “Kiri”nya tidak pernah punah.
Termasuk juga partai-partai “Kiri”nya.
Itu yang membedakannya dengan kita
di sini. Di Indonesia, tidak hanya partai
yang musnah, tetapi ormasnya pun
punah.
Nah, saya pernah bertemu dengan
beberapa aktivis, sebelum Chaves
menang dan sebagainya, mereka
bercerita bagaimana partai tetap
bekerja di tengah situasi represif. Dulu,
mereka mengatakan menggunakan
strategi 70:30, 70 artinya ofensif, gerilya,
sedangkan 30 pendidikan massa dan
pengorganisasian. Namun, pada tahun
1970-an, ada juga satu buku yang bicara
tentang transformasi gerakan-gerakan
“Kiri” di Amerika Latin. Cukup menarik
ketika mereka kemudian mengubah
itu menjadi 30:70. 30 defensif dengan
menggunakan perjuangan bersenjata,
sedangkan 70 adalah pendidikan massa.
Menariknya lagi, gerakan sosial
yang muncul di sana memang berbeda
dengan gerakan sosial di sini. Gerakan
sosial di Amerika Latin bisa nyambung
antara gerakan sosial dengan partai
progesif. Ini karena gerakan sosial di sana
dibangun oleh elemen-elemen partai
bawah tanah. Itu yang membedakan. Di
sini, gerakan sosial dibangun oleh LSM
dan aktivis mahasiswa sehingga hasilnya
berbeda. Oleh karena itu, dalam konteks
Amerika Latin, berapa tahun mereka
mengorganisir masyarakat Indian,
misalnya, maka jawabnya bertahuntahun sehingga hasilnya sekarang baru
terlihat.
Terakhir, dalam hal apa kemudian
perbedaannya jalan sosialisme baru
dengan jalan sosialisme lama? Menurut
saya, ada sesuatu hal yang paling penting, yang tadi sudah disebut walaupun
tidak eksplisit bahwa hampir ratarata kalau tidak ada satu hubungan
partai politik yang sangat kuat ketika
mereka menang, yang terjadi adalah
koalisi. Chaves baru menyadari ketika
kekuatannya mulai pudar sehingga
dia menghimpun kekuatan “Kiri”, dan
Lula sudah mulai ditinggalkan oleh
blok-blok politiknya. Yang terjadi
sebetulnya memang ada land reform,
ada nasionalisasi, tetapi sebetulnya
29
Laporan Utama
bunga-bunga dari revolusi, belum
menjadi satu proyek sosialisme yang
sesungguhnya. Persoalannya terlepas
basis ideologi seperti di Vietnam
atau Cina. Transformasi yang begitu
mendalam terjadi yang mewujudkan
sosialisme dilakukan oleh mesin partai.
Jadi, jelas. Jika ini tidak terjadi, maka
yang terjadi memang restribusi tanah
seperti di Brazil, tetapi tidak terjadi
transformasi sosialisme di sektor agraria.
Itu kemudian banyak yang tidak puas
dan sebagainya. Demikian juga dugaan
saya, nasionalisasi yang akan datang
dan sekarang sedang terjadi akan sulit
melakukan transformasi kalau tidak
ada dukungan dari partai politik atau
organisasi yang cukup kuat. Nah, inilah
pekerjaan rumah kita terbesar, yang
dalam konteks Amerika Latin adalah
problem mereka.
Saya kira ini memang masih
merupakan jalan yang panjang.
Menurut saya, merupakan kebutuhan
mendasar kita, terlepas dari bungabunga revolusi di Amerika Latin. Namun,
yang paling penting adalah bagaimana
partai atau elemen-elemen itu bekerja
baik pada masa-masa represif, dan pada
masa-masa kemenangan awal sekarang
ini. Saya kira itu yang menjadi penting
buat kita. Oleh karena itu, untuk kasus
di Indonesia, proyek sosialisme tidak
mungkin terjadi jika tanpa ada kekuatan
politik, organisasi, dan partai politik.
Budiman Sudjatmiko
Soal konsensus. Ini penting.
Dalam konteks Amerika Latin, mereka
mempunyai konsensus dalam bentuk
tokoh yang melakukan pemberontakan.
Chaves, misalnya. Argentina mempunyai
konsensus
bahwa
jika
mereka
melaksanakan
proyek
sosialisme
dengan jalan terorisme tidak akan laku.
Oleh karena itu, mereka harus membuat
proyek sosialisme di luar terorisme.
Di Nikaragua, mereka mempunyai
konsensus Sandinista dan itu tidak perlu
disangkal lagi. Itu ada dalam setiap
gubuk petani di sana, Sandino. Mari kita
30
lihat konteks Indonesia. Bagaimana kita
melihat Soekarno, Tan Malaka, ataupun
Sutan Syahrir? Lantas, mari kita bertanya
kepada para petani dari 100 juta
orang Indonesia, apakah mereka lebih
mengenal Soekarno atau Tan Malaka,
Sultan Syahrir atau Sukarno? Sesederhana
itu. Dalam gubug-gubug para petani, kita
akan menemukan lebih banyak gambar
Bung Karno dibandingkan dengan
Tan Malaka atau lebih banyak gambar
Bung Karno ketimbang gambarnya
Thomas Meyer, misalnya. Ini berarti
bahwa konsensus ada dua tingkat, yakni
konsensus yang sudah ada (embeded)
dalam kesadaran rakyat dan kemudian
kelompok intelektual progresif yang
bersepakat bahwa kita menghormati
konsensus sosial yang sudah tertanam
di hati rakyat. Saya kira itu merupakan
konsensus. Oleh karena itu, konsensus
embeded dalam kesadaran rakyat,
dan tidak perlu rekayasa. Orde Baru
melakukan de-Soekranoisasi, tetapi
gagal.
Abdus
Diskusi ini menarik. Namun,
pertanyaannya
adalah
sosialisme
apa yang sebenarnya kita bicarakan?
Saya mungkin hendak melaporkan
saja. Di Istambul, ada pertemuan
gerakan masyarakat adat di tingkat
internasional setiap tahun di PBB dan
salah satu peserta yang datang adalah
Evo Moralez. Diskusinya sebenarnya
sama, yakni tentang ideological clarity.
Itu sesungguhnya karena tanpa itu
sebenarnya gerakan-gerakan sosial
tidak bisa berkomunikasi, dan itu
yang terjadi di Indonesia. Apakah
saya bisa berkomunikasi secara politik
dengan Budiman? Saya ragu-ragu, apa
sesungguhnya sosialismenya dia. Kita
harus bicara pada level itu. Menurut
saya, dan ini selalu diingatkan temanteman dari Amerika Latin, “Hei sosialisme
itu variannya banyak. Hei, demokrasi
itu variannya lebih banyak lagi. Oleh
karena itu, jangan bicara sosialisme dan
demokrasi tanpa konteks.” Sebenarnya
cuma itu. Oleh karena itu, mengapa
kemudian gerakan masyarakat adat
diterima dalam gerakan sosial “Kiri” di
Amerika Latin? Kita saja belum diterima
karena penuh kecurigaan karena
gerakan masyarakat adat di beberapa
negara itu belum punya ideological
clarity, dan itu disadari di AMAN
termasuk yang saya geluti sehingga
komunikasi politik antar sektor itu baru
bisa berjalan. Menariknya, Evo Moralez
bukan sebagai pemimpin tertinggi
gerakan masyarakat adat di Bolivia.
Ada komandante nya. Dia sebenarnya
dalam daftar gerakan masyarakat
adat bukan komandante. Namun, ia
adalah komunikator politiknya dengan
sektor-sektor lain. Persoalan yang kita
hadapi bahwa kita tidak mempunyai
yang demikian itu. Jika saya ingin
berkomunikasi dengan gerakan buruh,
maka siapa juru bicara dari gerakan
buruh? Jika saya berkomunikasi dengan
gerakan petani, maka dengan siapa saya
harus bicara? Juru bicara tidak clear di
kita. Jadi, terima dulu bahwa sosialisme
itu variannya banyak, demokrasi juga
variannya banyak. Pertanyaan berikutnya
mengapa gerakan masyarakat adat
kemudian memperkaya dan bahkan
dianggap sebagai faktor penting dalam
kesuksesan Amerika Latin? Ini karena
ketika mereka bingung mengenai
bentuk sosialisme macam apa,
sosialisme level komunitas, sosialisme
adat. Sosialisme adat menyentuh hal
paling mendasar, yakni communal right,
collective right untuk alat-alat produksi
yang namanya tanah, hutan. Hak-hak
komunal penting dipertahankan karena
menghambat kemungkinan terjadinya
pasar tanah yang bebas. Jadi, di Amerika
Latin, terjadi trend dimana organisasiorganisasi petani berubah menjadi
organisasi masyarakat adat (indigenous
movement) karena mereka mengalami
kekalahan terus menerus. Setelah tanah
dibagi, disertifikasi menjadi tanah-tanah
individu, dibeli lagi oleh orang kota
sehingga mengakibatkan kekalahan
yang terus-menerus. Itu yang dialami
Laporan Utama
oleh BPRPI sehingga oleh teman-teman
federasi serikat petani, “Oh, BPRPI diambil
oleh AMAN,” Bukan, sekali lagi bukan. Itu
kesadaran karena mereka kalah terus.
Setelah reclaiming per satuan ribuan
hektar, dibagi-bagi maka kembali lagi
orang kaya yang beli. Memang ada
problemnya, tetapi itu terjadi karena
ada komunikasi. Buruh dengan gerakan
masyarakat adat di sana. Buat buruhburuh tambang, masyarakat adat ini
sumber malapetaka karena banyak
menutup pabrik plywood. Ini terjadi
karena tidak ada komunikasi. Menurut
saya, kita organisasi masyarakat adat. Kita
berkomunikasi dengan para juru bicara,
dan ini harus ada yang memfasilitasi. Di
Amerika Latin, ada para pastur-pastur. Di
kita, tidak ada. LSM banyak tergantung
pada lembaga donor. Persoalannya
adalah bisa tidak LSM yang ada sekarang
bebas dari kepentingan-kepentingan
yang mendanainya karena pastur di
Amerika Latin lebih independen karena
kalau pastur jelas lebih bebas.
Kasus Amerika Latin memang lama,
35 – 45 tahun. Tapi persoalan ada fungsifungsi fasilitator yang terbebaskan
dari kepentingan-kepentingan. Bagaimana
mempertemukan
AMAN
dengan organisasi-organisasi tani?
Kita juga menghadapi krisis ideologi.
Saya membaca buku hitamnya PPR,
saya tahu persis ini sosialisme, tapi PPR
sendiri tidak merasa yakin ini sosialisme
atau bukan. Artinya, perlu kepercayaan
diri untuk mengatakan ini yang kita
sebut sosialisme dan sosialisme itu
kita kembangkan variannya sesuai
dengan konsep kita masing-masing,
untuk buruh, masyarakat adat, dan lain
sebagainya sehingga lebih produktif,
tidak bertengkar soal taktik-taktik karena
tidak produktif. Menurut saya, point-nya
adalah bagaimana menjalinnya. Saya
pikir itu saja untuk sementara.
Imam Yudhotomo
Saya sependapat dengan Bung
Budiman soal Soekarno-Tan Malaka,
karena pada waktu proklamasi diakui
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
oleh Tan Malaka dan Syahrir bahwa
faktor objektif itu ada di Soekarno,
meski secara subyekti ada di Tan Malaka
atau Syharir.
Faktor subjektifnya Tan Malaka
sama Syahrir, tapi objektifnya Soekarno.
Menurut saya, kita hanya memerlukan
adanya redefinisi dari marhaenisme
yang ada sekarang. Saya rasa ini menjadi
tugas penting karena Soekarno itu unsur
religiusnya banyak, sosial demokrasinya
ada, dan unsur anarkhisnya juga ada.
Oleh karena itu, menurut saya, harus
ada clarity usaha yang kita lakukan guna
merangkum karena sebenarnya ini
cermin ketidakdewasaan kita. Ini sangat
berbeda dengan zaman Syahrir dan
Tan Malaka yang cukup mempunyai
kedewasaan politik. Ia tahu bahwa
dia hebat, tetapi tidak mampu untuk
melakukan proklamasi maka ia serahkan
kepada Soekarno. Jadi, kedewasaan
berpolitik yang kita butuhkan.
Amir Effendi Siregar
Saya cuma nambah sedikit saja
supaya lebih clear. Saya sepakat tadi
dengan apa yang disebut ideological
clarity. Namun, itu memerlukan proses
yang terus menerus. Nah, beberapa
indikator utama kita sudah tahu. Ini
berarti melalui beberapa indikator
utama kita dapat mencoba mencari
jalan yang disebut ideological clarity.
Selanjutnya, dalam proses semacam
itu, ada beberapa hal yang disebut
solidarity. Ini memang harus dilakukan.
Kita tidak bisa seperti dikatakan oleh
Budiman mengenai capaian-capaian
yang bersifat maksimalis dan minimalis.
Maksimalis cenderung menjadi utopis,
sedangkan minimal cenderung sangat
pragmatis. Dalam hal ini, kita memerlukan konsensus. Termasuk dalam hal
ini, jika ada orang yang sudah merasa
bahwa dirinya melakukan tindakan
sosialis, maka kita tidak perlu bilang,
“Ah you bukan sosialis”. Menurut saya,
itu tidak akan memberi nilai tambah.
Seharusnya, jika ada yang mengatakan,
“Wah saya sudah melakukan ini, saya
ingin jadi sosialis”, maka harus diisi. Oleh
karena itu, jika, misalnya, trend-nya sudah
memperlihatkan diri untuk mengarah
ke sosialisme maka harus kita dukung.
Menurut saya, itulah sebenarnya yang
harus dilakukan. Kemudian, kita mencari
titik temu antara yang maksimalis
dengan yang minimalis yang disebut
dengan konsensus tadi. Jadi, trend
sajapun harusnya sudah di-support. Kita
harus mencoba mencari konsensus
kemudian baru kemudian bicara partai.
Peserta
Barangkali, figur menjadi belakangan. Namun, figur yang bisa
mencapai kemenangan minimal itu
harus didukung. Moralez bukan yang
utama. Oleh karena itu, setiap individu
harus saling berpacu dan jangan saling
menegasikan. Siapa yang bisa menang
maka kita beri tepuk tangan.
Amir Effendi Siregar
Kesimpulannya saja. Perlu adanya
clarity, efektivitas yang tidak perlu
maksimalis, konsensus, dan terakhir
bicara partai. Terima kasih.
Ivan A. Hadar
Luar biasa. Saya kira banyak hal yang
kita dapatkan dalam diskusi ini. Applause
untuk kita semua, dan terima kasih.
***
31
La p o r a n U t a m a
Resume Diskusi
Fenomena yang terjadi di Amerika
Latin memang sangat menarik, yang
barangkali disebabkan oleh sejarah
ideologi, proses, perkembangan, diskusi,
wacana dan sebagainya. Dalam hal
perdebatan ideologi, misalnya, kasus
Amerika Latin menjadi inspirasi lahirnya
bagi pemikir-pemikir dependensi seperti Paul Barran, Fernando Cardoso,
Samir Amin, atau Immanuel Wallerstein.
Sejarah pemikiran inilah yang turut
menopang kebangkitan neososialisme
di Amerika Latin. Menurut Ivan A. Hadar,
perdebatan teoritik dan ideologis
semacam itu dapat dibandingkan
dengan Indonesia pada masa Orde
Lama. Pada masa tersebut, lahir orangorang seperti Tan Malaka, Sutan
Syahrir, Moh. Hatta, Soekarno, dan lain
sebagainya.
Perjalanan pemikiran dan juga
gerakan ini, membuat kasus Amerika
Latin menarik untuk didiskusikan.
Setidaknya, ada tiga pertanyaan dasar
yang layak dijawab berdasarkan pada
kasus kebangkitan neososialisme di
Amerika Latin. Pertanyaan pertama
adalah apakah sosialisme melakukan
transformasi terkait dengan perkembangan kapitalisme itu sendiri dan
mungkin saja berbeda dengan
sosialisme “ortizen”? Pertanyaan kedua,
32
Laporan Utama
apakah sosialisme baru di Amerika
bersifat homogen ataukah heterogen,
dalam pengertian ada nuansanuansa yang berkembang seiring
kebangkitan sosialisme baru tersebut.
Barangkali juga karena disebabkan oleh
perbedaan-perbedaan pemimpin di
masing-masing negara, aktor-aktor dan
pemikiran-pemikiran di belakangnya?
Ketiga, secara kontekstual, bagaimana
jika hal tersebut dibawa ke Indonesia
mengingat bibitnya sudah bersemai di
Indonesia?
Perkembangan Neososialisme
Amerika Latin
Konteks Politik: Demokratisasi
Sekarang ini, tidak kurang dari
10 negara melakukan perlawanan
terhadap
neoliberalisme
Amerika
Serikat. Ini merupakan fenomena yang
cukup mengejutkan karena sebelumnya
Amerika Serikat mempromosikan demokrasi perwakilan liberal dan pasar
bebas neoliberal di wilayah-wilayah
tersebut. Inilah yang dimanfaatkan oleh
para pemimpin di Amerika Latin yang
saat ini berkuasa. Seperti dikemukakan
Nur Iman Sobono, dalam demokrasi
perwakilan, terdapat prinsip mayoritas.
Neoliberalisme telah menciptakan
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
rakyat miskin yang semakin banyak, dan
orang-orang inilah yang pada akhirnya
dipolitisasi dan mendapatkan pendidian
politik oleh orang-orang seperti Evo
Morales, Hugo Chaves, ataupun Rafael
Correa.
Meluasnya demokratisasi di Amerika
Latin yang pada akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh orangorang seperti Chaves, pada dasarnya,
menurut Nur Iman Subono, bukanlah
merupakan monopoli Amerika Latin.
Namun, merupakan bagian dari trend
besar yang sering disebut sebagai gelombang ketiga demokratisasi. Nur Iman
Subono mengatakan bahwa ditinjau
dari konteks politik, apa yang sedang
terjadi di Amerika Latin juga terjadi di
tujuh wilayah dunia pada abad ke-20.
Gelombang demokratisasi ini dicirikan
oleh (1) keterbukaan politik (political
opennes), (2) demokratisasi dari atas (democratization from above), (3) rekayasa
pelembagaan demokrasi liberal (crafting liberal democratic institutions), (4)
demokrasi dari bawah (democracy from
below) yang dicirikan oleh: demokratisasi demokrasi (radically democratizing democracy), rekoneksitas gerakan
sosial dengan tindakan politik formal,
dan gerakan demokrasi yang bersifat
transnasional. Lebih jauh, gelombang
demokratisasi yang menerpa Amerika
Latin tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: gelombang demokratisasi dimulai di Spanyol selanjutnya Portugal, Amerika Selatan, negara-negara
Asia Tenggara dan Timur dengan menyisakan Indonesia dan Cina, Negaranegara Eropa Timur dan terakhir Afrika.
Berakhirnya pemerintahan Apartheid di
Afrika Selatan dapat dianggap sebagai
puncak arus demokratisasi gelombang
ketiga tersebut. Dengan melihat rute
semacam ini, masih menurut Nur Iman
Subono, apa yang terjadi di Amerika Latin sebetulnya bagian dari gelombang
besar tersebut.
Trend Sosialisme
Secara umum, gerakan sosialisme
baru di Amerika Latin berusaha mempromosikan egalitarian, dan menempatkan negara sebagai penyeimbang
kekuatan pasar karena neoliberalisme
telah benar-benar hampir melepaskan
seluruhnya pada pasar. Ide neoliberalisme yang menyandarkan pada liberalisasi dan deregulasi pasar telah menempatkan hampir semua urusan publik
pada pasar. Bahkan, hingga dihapuskannya tanggung jawab sosial dengan meletakkannya ke dalam tanggung jawab
individu. Jadi, menurut Nur Iman Subono, “Jika Anda miskin, maka itu menjadi
33
34
Laporan Utama
urusan Anda dan negara tidak mempunyai kewajiban untuk turut campur
dalam mengatasi persoalan tersebut”.
Dengan merujuk Jorge Castaňeda,
Nur Iman Subono mengatakan bahwa
trend neososialisme di Amerika Latin
dapat dibedakan menjadi dua bagian
besar. Pertama, open minded reformis.
Mereka berakar dari partai komunis
yang dulu sangat berorientasi pada
Uni Soviet, dan lebih banyak memilih
gerakan bersenjata. Ambruknya Uni
Soviet menyadarkan mereka bahwa
cara-cara bersenjata sebagaimana
mereka lakukan selama ini tidak dapat
lagi dilakukan. Oleh karena itu, mereka
masuk ke dalam demokrasi elektoral.
Uruguay, Brazil, dan Chile menjadi
contoh dari kecenderungan ini. Kedua
adalah populisme. Trend ini yang
berkembang di Venezuela, Bolivia, dan
Agentina. Para pemimpin yang berada
dalam kecenderungan ini diantaranya
adalah Hugo Chaves di Venezuela,
Néstor Carlos Kirchner di Argentina yang
kemudian diganti oleh istrinya Christine
Fernandes, Evo Morales di Bolivia, Tabaré
Vázquez di Uruguay, Daniel Ortega di
Nikaragua, dan yang terakhir Fernando
Lugo di Paraguay.
Berbagai Faktor Pendorong
“Keberhasilan” gerakan neososialisme di Amerika Latin tidaklah terjadi
dalam ruang hampa. Namun, ia terjadi
dalam konteks tertentu, ada faktorfaktor yang turut menjadi pendorong
keberhasilan gerakan tersebut. Menurut
Nur Iman Subono, keberhasilan
gerakan neososialisme dipengaruhi
oleh setidaknya dua faktor. Pertama,
berakhirnya perang dingin. Hal ini
menyebabkan gerakan-gerakan sosialis
di Amerika Latin lebih bebas. Mereka
tidak terkena labelling sebagai satelitnya
Uni Soviet. Di sisi lain, Amerika Serikat
telah mengurangi pengaruhnya di
Amerika Latin karena mereka berpikir
telah sukses seiring dengan berakhirnya
Perang Dingin. Padahal sebelumnya,
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
kawasan ini senantiasa dianggap
sebagai backyard-nya atau halaman
belakangnya Amerika Serikat. Sekarang
ini, Amerika Serikat lebih berkonsentrasi
di Afganistan, Irak, dan Iran. Akibatnya,
gerakan-gerakan sosialis di Amerika
Latin semakin ditinggalkan. Budiman
Sudjatmiko menyebut faktor ini
sebagai alasan geopolitik kebangkitan
neososialisme di Amerika Latin karena
Amerika Serikat sedang berkonsentrasi
di Timur
Tengah. Faktor kedua,
menurut Nur Iman Subono, adalah
berakhirnya gerak ide sosialis bukan
berarti ide-ide yang menyebabkan
lahirnya ide sosialis selesai. Persoalan
kemiskinan dan ketimpangan semakin
parah. Proyek neoliberalisme yang
dilakukan sejak tahun 1980an dan
1990an dengan Washington Consensusnya ternyata semakin menjadikan
masyarakat Amerika Latin miskin,
terutama kelompok indigenous-nya.
Akibatnya, ide-ide sosialisme menjadi
semakin relevan. Oleh karena itu, ketika
para pemimpin dengan ide sosialis ini
masuk ke dalam demokrasi elektoral,
menurut Nur Iman Subono, mereka
mendapatkan dukungan di atas 40%.
Ini karena sebagian besar, terutama
kelompok indigenous-nya, merupakan
orang-orang yang termarginalkan.
Faktor ketiga adalah alasan ekonomi.
Dalam hal ini, Budiman Sudjatmiko
mengajukan beberapa parameter, yakni:
kondisi-kondisi yang bersifat materialkemiskinan; related of social forces;
subjek gerakan; dan kesadaran rakyat
(popular consciousness). Kondisi-kondisi
yang bersifat material dalam bentuk
kemiskinan-dimana banyak orang
menjadi lebih miskin-dan akhirnya
memilih figur-figur Kiri. Namun, ini saja,
menurut Budiman Sudjatmiko, tidaklah
cukup. Sebaliknya, harus juga dilihat
hubungan-hubungan kekuatan sosial
(related of social forces). Hubunganhubungan kekuatan sosial seperti
kekuatan pengusaha, gereja, gerakan
sosial, dan juga tentara. Dalam kaitan ini,
Boni Hargens mengemukakan bahwa
kelompok-kelompok yang marginal dan
kaum papa telah menjadi concern kaum
gereja. Munculnya teologi pembebasan,
menurut Boni Hargens, pada dasarnya
merupakan
kelanjutan
reformasi
yang dilakukan oleh Konsul Vatikan
Kedua. Ajaran tersebut selalu menjadi
dasar, dan gereja kemudian berbicara
tentang teori perubahan sosial. Gereja
yang mendunia, gereja yang menjadi
bagian proses sejarah, peradaban
dan sebagainya. Munculnya teologi
pembebasan untuk mewujudkan ini,
dan apa yang dilakukan Lugo dan
kawan-kawan, menurut Boni Hargens,
merupakan bentuk politik teologi
pembebasan.
Kondisi material dan juga relasi sosial
kekuasaan harus didukung dengan
subjeknya itu sendiri. Menurut Budiman
Sudjatmiko, pelaku-pelaku utama prime
mover sosialisme baru di Amerika Latin
sangat berbeda, misalnya, prime mover
atau pelaku utama gerakan sosialisme
di Bolivia adalah suku-suku anak dalam,
Indian. Suku-suku Indian yang memang
tercampakkan dari segi ekonomi, dari
segi kultural dan juga politik. Ini yang
terjadi di Bolivia dan Ekuador. Di Brazil,
pelakunya adalah gerakan petani dan
perubahan sektor formal. Di Venezuala,
pelakunya adalah informal urban sektor.
Di Argentina, buruh-buruh pabrik yang
formal dan perubahan sektor informal.
Parameter selanjutnya yang tidak kalah
penting adalah tingkat kesadaran
rakyatnya, popular consciousnes-nya.
Faktor keempat, menyangkut sifat
gerakan itu sendiri, dan inilah yang
membedakannya dengan Indonesia.
Saiful mengatakan bahwa kalau
dilihat dalam konteks historisnya
ketika Amerika Latin di bawah rezim
represif pada tahun 1950-an meskipun
cukup kejam karena banyak juga yang
dibantai, tetapi gerakan Kiri-nya tidak
pernah punah. Termasuk partai kirinya.
Ini sangat berbeda dengan Indonesia
dimana tidak hanya partai yang musnah,
tetapi ormasnya pun punah. Sebagian
besar gerakan sosial di Amerika Latin
35
Laporan Utama
dilakukan oleh partai politik bawah
tanah sehingga gerakan politik dengan
sosialnya saling berhubungan. Pada
era tahun 1950-an, gerakan sosial dan
politik di Amerika Latin menggunakan
strategi 70:30, 70 artinya ofensif, gerilya,
sedangkan 30 pendidikan massa dan
pengorganisasian. Namun, pada tahun
1970-an, terjadi transformasi gerakan
kiri di Amerika Latin. Mereka telah
mengubah strategi tersebut menjadi
30:70. 30 defensif dengan menggunakan
perjuangan bersenjata, sedangkan 70
adalah pendidikan massa.
Faktor kelima adalah ideological
clarity. Dalam konteks Amerika Latin,
seperti dikemukakan oleh Abdus,
ideological clarity adalah penting
karena tanpanya tidak akan terjadi
komunikasi antarberbagai gerakan
sosialisme. Di Amerika Latin, ideologinya
jelas. Ideological clarity inilah yang
akhirnya menjadi dasar gerakan untuk
berkomunikasi. Seperti dikemukakan
Abdus,
tanpa
ideological clarity
sebenarnya gerakan-gerakan sosial
tidak bisa berkomunikasi. Indonesia
mengalami hal ini.
Faktor keenam, kemampuan untuk
membangun konsensus. Dalam konteks
Amerika Latin, menurut Budiman
sudjatmiko, mereka mempunyai konsensus dalam bentuk tokoh yang
melakukan pemberontakan. Chaves,
misalnya. Argentina mempunyai konsensus bahwa jika mereka melaksanakan
proyek sosialisme dengan jalan terorisme, maka hal tersebut tidak akan berhasil
sehingga mereka harus membuat
proyek sosialisme di luar terorisme.
Di Nicaragua, mereka mempunyai
konsensus Sandinista. Menurut Budiman, konsensus ini ada dua, yakni
konsensus yang sudah ada (embeded)
dalam kesadaran rakyat dan kemudian
kelompok intelektual progresif yang
bersepakat bahwa kita menghormati
konsensus sosial yang sudah tertanam
di hati rakyat.
Keseluruhan faktor inilah yang turut
mengantarkan suksesnya kebangkitan
36
Oleh karena itu, seperti
dikemukakan Nur
Iman Subono, “Ceritacerita itu (kebangkitan
neososialisme Amerika
Latin-red) sebetulnya
sudah menggambarkan
bahwa apa yang terjadi
di Amerika Latin
merupakan proses
panjang. Oleh karena
itu, ada baiknya jika
kita tidak melihat dan
berharap bahwa hari
ini Indonesia akan
mempunyai orang-orang
seperti Chaves”.
neososialisme di Amerika Latin. Keseluruhan kombinasi ini membuat gerakan sosialisme Amerika Latin tidak
hanya terjadi dalam lingkup nasional,
tetapi juga transnasional. Berada dalam
satu kawasan.
Beberapa Pelajaran Penting
Dari diskusi mengenai kebangkitan
neososialisme di Amerika Latin, ada
beberapa pelajaran yang dapat diambil
untuk konteks Indonesia. Pertama,
keberhasilan Amerika Latin tidak dicapai
secara instan. Namun, memerlukan
waktu yang lama. Nur Iman Subono
mencontohkan bagaimana Lula di Brazil
harus menunggu hingga 18 tahun
untuk menjadi presiden, dan apa yang
dilakukannya adalah sebuah perjuangan
tanpa henti. Hal senada dikemukakan
oleh Azman Fajar. Ia mengatakan
bahwa cerita sukses Amerika Latin
tidak bisa dilihat semata dalam konteks
sekarang. Namun, harus dilihat kembali
ke belakang pada era tahun 1950 ketika
Raul Frebisch dari ECLA (Economic
Commision of Latin America) menuliskan
artikelnya. Menurutnya, tulisan tersebut
telah menjadi semacam penyulut
bagi timbulnya gerakan yang disebut
new left atau strukturalis dengan teori
dependensianya. Theotonio Dos Santos,
Paul Barran melalui The Polical Economy of
Growth, kemudian Andre Gunder Frank,
Immanuell Wallerstein, Samir Amin, dan
lainnya. Para pemikir inilah yang harus
diakui turut serta dalam mendorong
kemunculan neososialisme sekarang ini
di Amerika Latin. Menurut Azman Fajar,
fenomena Amerika Latin sudah terjadi
sejak tahun 1950-an sehingga wajar jika
mereka bisa mencapai neososialisme
seperti sekarang. Oleh karena itu, seperti
dikemukakan Nur Iman Subono, “Ceritacerita itu (kebangkitan neososialisme
Amerika Latin-red) sebetulnya sudah
menggambarkan bahwa apa yang
terjadi di Amerika Latin merupakan
proses panjang. Oleh karena itu, ada
baiknya jika kita tidak melihat dan
berharap bahwa hari ini Indonesia
akan mempunyai orang-orang seperti
Chaves”.
Pelajaran kedua adalah kasus
Amerika Latin bersifat heterogen, dan
sosialisme ternyata memang bisa
diimplementasikan.
Dalam
kaitan
ini, konteks dapat saja berbeda, dan
sosialisme dapat diterapkan sesuai
dengan konteksnya. Menurut Amir
Effendi Siregar, implementasi sosialisme
dapat disesuaikan dengan perubahan
zaman. Menurutnya, “Mungkin orangorang seperti Hugo Chaves berbeda
dengan Castro dan lainnya karena
mereka belajar melalui sebuah proses
yang mungkin juga berbeda. Sebuah
pelajaran baru yang tadi sudah
dijelaskan bahwa sosialisme bisa
diimplementasikan”.
Kemungkinan untuk Indonesia
Para peserta diskusi berada
dalam
dua
pandangan
dalam
Laporan Utama
“Sampai hari ini, saya
belum bisa melihat
apakah ketika rakyat
ikut nyoblos dalam
pemilu maka mereka
memilih PDIP karena
Budiman atau karena
alasan lain?”.
melihat
kemungkinan-kemungkinan
di Indonesia dengan, tentu saja,
mengambil pelajaran dari apa yang
sudah berlangsung di Amerika Latin.
Kelompok pertama adalah kelompok
yang bisa dibilang skeptis atau pesimis.
Ada beberapa alasan mengapa kebangkitan neososialisme di Amerika
Latin patut diragukan untuk konteks
Indonesia. Alasan pertama merujuk pada
kesadaran rakyat yang belum baik. Dalam hal partisipasi politik, misalnya, masih
dapat diragukan apakah sebenarnya
yang mendorong masyarakat terlibat
dalam pemilihan umum. Nurul Qoiriah,
misalnya, mengemukakan bahwa apa
yang terjadi di Amerika Latin jauh dari
apa yang terjadi di Indonesia. “Sampai
hari ini, saya belum bisa melihat apakah
ketika rakyat ikut nyoblos dalam
pemilu maka mereka memilih PDIP
karena Budiman atau karena alasan
lain?”. Menurut Qoiriah, mereka belum
memiliki sebuah kesadaran bahwa
mereka memilih karena hal tertentu.
Dalam proses pemilu di Indonesia,
ketika kampanye berlangsung, para
peserta tidak mengikuti pidato
pemimpinnya, tetapi justru berkonvoi
dengan kendaraan bermotor. Menurut
Qoiriyah, ini menunjukkan tingginya
massa mengambang. Kesadaran kritis
belum muncul. Meskipun demikian, ini
tidak berarti sudah tidak ada peluang
sama sekali. Otonomi daerah yang
meskipun banyak dibajak oleh rajaraja kecil di tingkat daerah, tetapi tetap
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
memberikan peluang. “Hanya saja,”
menurut Qoiriah, “memerlukan proses
yang agak panjang”.
Gerakan buruh juga baru bisa
dilihat sebagai sebuah gejala belum
sampai pada sebuah kesadaran.
Seperti dikemukakan Manoarfa, buruh
baru beranjak dari proses depolitisasi
dan deideologisasi yang dilakukan
selama pemerintahan Orde Baru, yang
hingga saat ini ekornya masih terasa.
Akibatnya, ketika gerakan buruh akan
masuk ke dalam gerakan politik mereka
bertengkar. Selain itu, basis ideologis juga
menjadi persoalan. Dalam hal ini, buruh
belum mempunyai basis ideologis yang
jelas meskipun seperti dikemukakan
Budiman bahwa buruh bukan menjadi
satu-satunya prime mover, dan dalam
konteks Indonesia akan sulit untuk
menjadikannya sebagai prime mover
karena proses deindustrialisasi yang
tengah berlangsung.
Alasan kedua yang menyebabkan
sulitnya kebangkitan neososialisme di
Indonesia dilatarbelakangi oleh sulitnya
membangun konsensus diantara para
aktivis. Dalam konteks Indonesia, seperti
dikemukakan oleh Budiman, konsensus
yang berusaha dibangun lucu
karena sangat maksimal. Maksimalis
tuntutannya akan melahirkan utopisnya, sedangkan minimalis akan menjadi
pragmatis ketika targetnya minimal.
Oleh karena itu, menurut Budiman, harus
dicari sebuah titik ekuilibrium, suatu garis
tengah, antara tuntutan maksimalis
dengan tuntutan minimalis.
Alasan ketiga yang diajukan peserta
diskusi mengenai kesulitan Indonesia
dalam
mengadopsi
kebangkitan
neososialisme Amerika Latin karena
konteks sosialnya berbeda. Dalam
hal ini, Boni Hargens mengemukakan
bahwa kita akan kesulitan jika hendak
mengkaitkannya dengan neososialisme
Amerika Latin karena latar sosialnya
berbeda. Ruh gereja dengan ajaran
sosialnya juga telah berkembang di
Amerika Latin, munculnya teologi
pembebasan sebetulnya protes juga
terhadap kecenderungan gereja Katholik, gereja yang terlalu sakramental, gereja liturgi. Oleh karenanya, protestanisasi mulai berkembang dalam beberapa
tahun belakangan, orang Katholik
pindah ke Protestan karena lebih liberal
dalam arti lebih bebas memperjuangkan
hak-haknya. Di Indonesia, menurut Boni
Hargens, proses semacam itu akan sulit.
Di luar pandangan yang cukup
pesimis dan skeptis di atas, terdapat
banyak pandangan yang cukup
optimis dalam melihat kemungkinan
kebangkitan neososialisme di Indonesia.
Iqbal, misalnya, mengatakan bahwa
kondisi antara Amerika Latin dan
Indonesia hampir sama. Jika di Amerika
Latin ada gereja, misalnya, dan agama
mempunyai peran yang sangat kuat,
maka di Indonesia ada Nahdlatul Ulama
(NU). Selain itu, tingkat korupsi yang
tinggi, masyarakat yang termarginalkan,
isu-isu budaya, dan lain sebagainya. Jadi,
dalam beberapa hal, menurut Iqbal, ada
aspek kesamaan yang memungkinkan
sosialisme yang terjadi di Amerika Latin
dapat terjadi di Indonesia. Dari segi
sejarah, sosialisme juga sudah hidup
di Indonesia, termasuk syarikat Islam,
Syarikat Dagang Islam, Sama’un dan
sebagainya. Menurut Iqbal, mereka
mempunyai sejarah perlawanan yang
cukup panjang.
Hal senada juga dikatakan oleh
Arie Sujito. Ia mengatakan bahwa
cerita mengenai Amerika Latin cukup
inspiratif bagi Indonesia. Dilihat dari segi
dialektika, menurut Arie Sujito, yang
berlangsung di level kelas menengah
kota kecenderungannya tinggi untuk
diolah. Hanya saja, menurut Arie
Sujito, kondisi semacam itu seringkali
disalahtafsirkan. Salah satu faktor
penyebabnya adalah alat analisis atas
dialektika tersebut sehingga sekalipun
mereka mengaku garis keras kiri, tetapi
dalam praktiknya kadang-kadang
sangat Hegelian. Mereka membangun
imajinasi, tetapi tanpa basis yang jelas.
Oleh karena itu, ada tiga hal yang
dilakukan, menurut Arie Sujito, yakni (1)
37
Laporan Utama
antara analisis aktor, perjuangan politik,
dan struktur organisasi; (2) formasi sosial
setelah reformasi harus dihitung; dan (3)
antara analisis masalah dengan solusi
harus berhubungan.
Optimisme juga muncul karena
sosialisme pada dasarnya telah
dituangkan dalam UUD ‘45 seperti
dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan
33, sampai 34. Menurut Amir Effendi
Siregar, konstitusi sudah menuangkan
beberapa prinsip dasar sosialisme.
Sosialisme sulit diimplementasikan
di Indonesia karena posisi dominan
atau mayoritas para penguasa politik
termasuk termasuk pemerintahannya
lebih merupakan “komprador” yang
mempunyai hubungan ketergantungan
dengan kekuatan internasional, kapitalisme, bukan dari kekuatan sipil.
Menurut Amir Effendi Siregar, mereka
38
yang berkuasa sebenarnya secara
dominan mempraktikkan prinsip-prinsip
yang dikenal dengan liberalisme atau
katakanlah neoliberalisme dibandingkan
dengan sosialisme sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Penutup
Dari diskusi yang telah dilakukan, ada
beberapa hal penting yang layak dicatat.
Pertama, proses yang terjadi di Amerika
Latin merupakan proses panjang, usaha
gigih tanpa henti yang berlangsung
selama bertahun-tahun. Kedua, apa
yang terjadi dalam kasus Amerika Latin
merupakan sesuatu hal yang bersifat
heterogen sehingga tidak dapat
digeneralisasikan begitu saja. Ketiga,
dalam konteks Indonesia, kebangkitan
neososialisme di Amerika Latin dapat
saja terjadi asalkan syarat-syaratnya
dipenuhi. Dalam banyak hal, apa yang
terjadi di Amerika Latin mempunyai
kemiripan dengan Indonesia meskipun
banyak juga perbedaannya seperti
sifat dan karakter gerakan sosial dan
politik. Di Amerika Latin, gerakan sosial
dimobilisasi oleh partai politik bawah
yang selama masa pemerintahan
represif tidak mengalami kehancuran,
sedangkan di Indonesia tidak demikian.
Meskipun demikian, ide sosialisme,
kemiskinan, dan lain sebagainya telah
berlangsung lama di Indonesia dan ini
menjadi basis penting bagi kebangkitan
sosialisme di Indonesia. Asalkan,
meminjam istilahnya Arie Sujito, strategi,
dan alat analisis tepat maka neososilisme
di Amerika Latin sangat mungkin terjadi
di Indonesia. Mudah-mudahan.
***
Art i k e l
Nur Iman Subono
Di balik
Kemenangan
Evo Morales
dan MAS di
Bolivia
”Musuh paling jahat dari umat manusia
adalah kapitalisme. Itulah yang mendorong
pemberontakan seperti yang kita alami,
pemberontakan melawan sebuah sistem,
melawan sebuah model neo-liberal, yang
merupakan representasi dari kapitalisme
yang buas. Bila seluruh dunia tidak
mengakui realitas ini, bahwa negara-negara
nasional tidak memberikan bahkan yang
paling minimal kebutuhan kesehatan,
pendidikan, dan gizi untuk rakyat, maka
setiap hari hak-hak manusia yang paling
asasi sedang dilanggar” (Evo Morales, 1997)
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Tahun 2005, tepatnya tanggal 18
Desember, Bolivia memiliki presiden
baru. Apa sebetulnya istimewanya?
Bukankah itu peristiwa biasa dalam
negara yang menjalankan sistem
demokrasi? Ada pemilu, pemenangnya
menjadi presiden, habis perkara. Tapi
nanti dulu, ceritanya lain utuk kasus
pemilu dan presiden terpilih kali ini.
Evo Morales Aima, demikian nama
lengkapnya, adalah presiden terpilih
dengan suara di atas rata-rata yakni 53,7%
suara pemilih, dan ini jauh lebih tinggi
dari saingannya, Jorge ”Tuto” Quiroga,
mantan wakil presiden di bawah diktator
Hugo Bấnser, dan Samuel Doria Medina,
salah satu dari sedikit orang terkaya di
Bolivia. Dengan mengantongi suara
mayoritas tersebut, Evo, demikian sapaan
akrab pendukungnya, melangkah
dengan mudah menjadi presiden
Bolivia tanpa perlu lagi pemungutan
suara di Kongres. Tapi bukan itu saja,
39
Artikel
dan ini yang fenomenal, pria kelahiran
Orinoca, sebuah kota pertambangan
di wilayah Oruro, di Altiplano (daerah
Dataran Tinggi), Bolivia, pada tanggal
26 Oktober 1959, ini adalah anak suku
Indian pertama, Aymara, yang menjadi
presiden, dengan kendaraan politiknya
Partai Gerakan Menuju Sosialisme
atau MAS (Movimiento al Socialismo), di
salah satu negeri termiskin di Amerika
Selatan.
Kita tentu ingat bahwa Bolivia
adalah negara dengan penduduk asli
(indigenous) terbesar di Amerika Selatan.
Populasinya sekitar 67% mengindetifikasi
diri mereka sebagai penduduk asli.
Tapi kita pun menyadari bahwa untuk
waktu yang lama, hanya minoritas kulit
putih dan mestizo yang menguasai
kehidupan politik, ekonomi dan bisnis
di sana. Karenanya pada saat Morales
terpilih sebagai presiden, masyarakat
Amerika Latin terhenyak, demikian
juga komunitas internasional (baca:
khususnya Amerika Serikat). Betapa tidak!
Media besar AS pada umumnya begitu
meremehkannya, dan bahkan Morales
pun dijuluki sebagai aktivis politik yang
”drop out” dari SMA, dan juga seorang
”macro-trade unionist” atau ”narcoteroris”. Meskipun demikian kehadiran
Morales ini bukanlah datang secara tibatiba. Di tingkat kawasan, kehadirannya
merupakan bagian dari gerbong yang
sudah sejak awal diusung Hugo Chavez
dari Venezuela (1998), Nestor Kirchner
(2003) dari Argentina (yang kemudian
digantikan istrinya, Christina Fernandez
dalam pemilu 2007), Tabarez Vazquez
dari Uruguay (2005), serta Ignacio “Lula”
da Silva dari Brazil (2001). Kemudian,
Michelle Bachelet (2006), seorang
perempuan dari Partai Sosialis, sebagai
presiden Chili; Rafael Correa (2007),
seorang intelektual kiri sebagai presiden
Ekuador; tokoh revolusioner lama, Daniel
Ortega sebagai presiden Nikaragua
(2006), dan mantan uskup Fernando
Lugo sebagai presiden Paraguay (2008).
Meski berbeda dalam gaya dan prioritas
politiknya, tapi semua presiden tersebut
40
Media besar AS pada
umumnya begitu
meremehkannya, dan
bahkan Morales pun
dijuluki sebagai aktivis
politik yang ”drop out”
dari SMA, dan juga
seorang ”macro-trade
unionist” atau ”narcoteroris”.
sering dianggap membawa alternatif
politik dengan mengusung ide-ide
sosialisme baru atau ideologi dan praktek “Kiri” di Amerika Latin. Mereka, sendiri
atau bersama-sama, berada dalam
front yang bersikap kritis, dan bahkan
keras, terhadap proyek neoliberalisme
dengan elemennya seperti pasar bebas,
privatisasi, deregulasi, peran negara yang
minimal (minimal state) dan investasi
asing (multinational corporations), dan
peran dominan AS, Bank Dunia dan
IMF. Jika kita menengok ke belakang,
Chili dan Bolivia adalah dua negara di
wilayah Amerika Latin yang pertamatama menerima (baca: dipaksakannya)
rekomendasi proyek neoliberalisme
tersebut.
Sementara itu, di dalam negeri
Bolivia sendiri, tahun 1990an, kelompokkelompok penduduk asli termobilisasi
untuk menuntut hak politik mereka
yang selama ini diabaikan, atau bahkan
ditolak oleh otoritas politik. Tahun
1993, mereka sudah mengepalkan
tangannya secara politik atas terpilihnya
Victor Hugo Cấrdenas, seorang wakil
presiden pertama yang berasal dari
penduduk asli. Demikian juga, beberapa
dari mereka terpilih sebagai walikota
sebagai dampak dari diberlakukannya
Undang-undang Desentraliasi pada
1994. Morales sendiri pernah terpilih
menjadi anggota Kongres Bolivia pada
1997. Ia mewakili provinsi Chapare dan
Carrasco de Cochabamba dengan 70%
suara di distrik itu. Ini merupakan jumlah
terbanyak di antara 68 anggota parlemen
yang terpilih langsung dalam pemilu
tersebut. Pada akhirnya terpilihnya Evo
Morales sebagai presiden Bolivia dengan
suara mayoritas merupakan puncak
kemenangan dari perjalanan perjuangan
kelompok-kelompok penduduk asli di
Bolivia dalam menentang kolonialisme,
neoliberalisme dan campur tangan
pemerintah AS yang sangat besar dan
dominan di negeri ini.
Konteks Politik Bolivia
Untuk menjawab mengapa pada
akhirnya Morales terpilih sebagai
presiden Bolivia, kita harus mempertimbangkan transformasi sosial-politik
dan ekonomi di Bolivia yang terjadi
dalam 20 tahun belakangan ini. Negara
ini sebetulnya sedang berjalan ke arah
kebangkrutan ekonomi dan politik yang
semakin parah. Evo dan MAS-nya hadir,
setelah melalui perjalanan panjang
dari gerakan sosial bertransformasi
menjadi partai politik, untuk tidak
hanya menyuarakan kepentingan
penduduk asli Indian, tapi juga aktif
dalam mengorganisir, memobilisasi,
dan memimpin perla-wanan rakyat
tersebut.
Dalam politik, setelah berakhirnya
pemerintahan Presiden Hernan Siles
yang “Kiri”, dan berkuasa antara tahun
1982 hingga 1985, ada 3 partai politik
yang mendominasi arena politik
selama 20 tahun berikutnya. Mereka
adalah Gerakan Revolusioner Nasionalis
atau MNR (Movimiento Nacionalista
Revolucionario), Gerakan Revolusioner
Kiri atau MIR (Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria), dan Aksi Demokratik
Nasionalis atau ADN (Acciớn Democrấtica
Nacionalista). Meskipun dari namanya
partai-partai tersebut bernuansa “Kiri”,
tapi dalam praktek politiknya mereka
adalah partai “Kanan” atau “KananTengah”, yang dominasi kekuasaannya
dipegang seorang pimpinan nasional
Artikel
yang saling berebut atau saling
berganti jabatan kepresidenan. Selama
ini presiden yang terpilih dalam pemilu
tidak memiliki suara mayoritas, dan
karenanya mereka harus mendapatkan
persetujuan Kongres terlebih dahulu.
Artinya, ada semacam pakta negoisasi
diantara faksi-faksi partai politik di
Kongres. Ini yang kemudian disebut
sebagai patronase politik Bolivia yang
berbasis pada klientelisme, korupsi dan
personalisme. Pada saat bersamaan,
masyarakat sipil, khususnya komunitaskomunitas masyarakat Indian, seolaholah terlepas dari seluruh dinamika
sosial dan politik di tingkat elit dan
nasional. Sebelum masuk dalam arena
politik elektoral, Evo sendiri pada tahun
1990an dikenal sebagai anggota gerakan
bersenjata atau gerilyawan Tupac Katari
yang menentang segala kebijakan dan
otoritas politik pemerintah. Sebagai
ganjarannya, ia dan kawan-kawannya
pernah merasakan terali besi penjara
selama 5 tahun. Selepas masa tahanannya, Evo kemudian menjadi pejuang
yang konsisten, vokal, dan berani
dalam memperjuangkan kepentingan
penduduk asli Indian, khususnya dari
suku Quecha dan Aymara. Kebobrokan
politik yang merajalela di Bolivia ini
direspon Evo dengan mempersatukan
gerakan sosial yang terfragmentasi dan
terpinggirkan dalam arena politik. MAS
sendiri, yang berdiri pada tahun 1997,
pada mulanya bukan partai politik yang
solid dan terorganisir. Awalnya ia hanya
sebuah gerakan cocalero (kelompok
masyarakat penanam tumbuhan koka).
Kemudian, ia pun tidak lebih dari
koalisi longgar dari berbagai gerakan
sosial seperti gerakan tani, gerakan
buruh, gerakan mahasiswa sampai
gerakan masyarakat adat. Namun dalam
perkembangannya, mereka berubah
menjadi Blok Politik yang dipersatukan
oleh kepentingan yang sama, dan
ini tercermin dari platform minimal
mereka yakni, progran nasionalisasi
industri-industri strategis; pengurangan
harga dan pembekuan harga barangVol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
barang rumah tangga, penyediaan
pelayanan dasar bagi setiap orang,
pendidikan dan pelayanan kesehatan
gratis, pemberlakukan pajak progresif
bagi kalangan kaya, redistribusi lahan
kerja, penghapusan kebijakan ekonomi
neoliberal, dan penentangan terhadap
kebijakan fleksibilitas tenaga kerja.
Go Politics: Menempuh Jalur
Elektoral
Pada tahun 1994, ada dorongan
kuat untuk melakukan program
desentralisasi pemerintahan Bolivia.
Kongres meloloskan undang-undang
yang dikenal dengan Undangundang Partisipasi Popular (Law of
Popular Participation). Undang-undang
ini memberikan kesempatan bagi
orgnisasi-organisasi komunitas adat
untuk berpatisipasi secara terbuka dalam
arena politik di tingkat kabupaten/
kota. Mereka juga dengan segera
bisa mengambil jarak, atau bahkan
independen, dari pengaruh atau tutorial
partai-partai politik tradisional yang ada.
Pada titik ini, MAS yang merupakan Blok
Politik bertransformasi menjadi partai
politik yang bergerak di tingkat nasional
(sebelumnya hanya di tingkat provinsi
Cochabamba, wilayah perkebunan
coca).
Pada tahun 2002, MAS sebagai
parpol berlaga dalam pemilu dengan
hasil hanya mendapatkan 19,4% suara
pemilih. Tapi ini cukup mengejutkan
banyak pihak, khususnya partai politik
tradisional dan bahkan AS, karena
MAS langsung berada diperingkat
kedua dengan memperoleh 27 kursi
dari 130 di DPR, dan 8 kursi dari 27
di Senat. Kemudian, sebagaimana
sudah disebutkan, tahun 2005 mereka
kembali maju dalam pemilu. Kali ini
mereka menang telak sekitar 53,7%
dengan menguasai 72 kursi dari 130
di DPR dan 12 kursi dari 27 di Senat.
Mereka pun, meski tidak fantastis,
memenangkan 3 jabatan gubernur dari
9 yang diperebutkan yakni, Chuquisaca
(43%), Oruro (41,0%), dan Potosi (42,7%).
Untuk pertama kalinya dalam pemilu ini,
sekitar 324 kelompok-kelompok forum
warga dan 69 kelompok masyarakat
Indian terlibat penuh dalam partisipasi
politik. Ini adalah salah satu alasan kuat
mengapa pada akhirnya Evo Morales
menang dalam pemilu.
Namun demikian, meski memenangkan pemilu dengan presentase
telak, Evo yang bujangan ini, tidak
sepenuhnya mendapatkan dukungan
secara merata di tiap negara bagian.
Dari 9 negara bagian, ia memenangkan
5 di Bagian Barat, dan sisanya dikuasai
Qurico di 4 negara Bagian Timur di
mana USAID (U.S Agency for International
Development) menyalurkan investasi
yang sangat besar, khususnya dalam
proyek infrastruktur di Santa Cruz
yang meliputi antara lain jalan bebas
hambatan (highway) dan jalur kereta api
(railway), yang langsung maupun tidak,
menjadikan Santa Cruz mengalami
“boom” ekonomi yang berkelanjutan
sejak tahun 1970an. Memang apa yang
terjadi di Santa Cruz menimbulkan
ketegangan, dan bahkan konflik dari
apa yang dikenal sebagai dua wajah
Bolivia yang berbeda. Di satu sisi,
wajah penduduk asli yang miskin, tidak
produktif secara ekonomi, dan tinggal
di dataran tinggi atau pegunungan
bagian Barat, dan disisi yang lain, wajah
kalangan kulit putih dan mestizo yang
kaya secara ekonomi maupun berkuasa
secara politik, dan bermukim di wilayah
dataran rendah di Bagian Timur.
Ketegangan atau konflik antar wilayah
atau negara bagian ini sebetulnya
sudah berlangsung lama di banyak
tempat di Bolivia, dan usianya sama
dengan umur republik Bolivia itu sendiri.
Misalnya, dalam pemerintahan periode
kedua dari Sấnchez de Losada, muncul
konflik yang dikenal dengan “Perang
Gas” (Gas War) pada bulan Oktober
2003. Kelompok-kelompok penduduk
asli di Barat memobilisir diri mereka
untuk menentang kebijakan privatisasi
Losada, dan sebagai reaksi baliknya,
para politisi dan penguasaha pro-pasar
41
Artikel
bebas dan privatisasi mengundang
Losada untuk memindahkan ibukota
Lapaz ke Santa Cruz. Ketegangan dan
konflik antara Barat dan Timur berjalan
hingga saat ini, dan sudah pasti menjadi
tugas berat bagi Evo Morales untuk bisa
mengatasi masalah pelik ini. Misalnya
dalam upaya perubahan aturan main
dalam elektoral. Mereka yang ada
di Barat menuntut pemilihan dalam
Majelis Konstitusi (Constituent Assembly)
yang memungkinkan mereka untuk
memperluas kekuasaan politiknya
untuk bisa mengubah undang-undang
dalam aturan-aturan elektoral (misalnya
adanya kursi cadangan untuk Kongres
bagi kalangan penduduk Indian),
dan kebijakan ekonomi (misalnya
nasionalisasi industri gas dan minyak
bumi). Sebaliknya, kalangan bisnis dan
oligarki di Timur, khususnya di Santa
Cruz, sangat menentang pemilihan
dalam Majelis Konstitusi. Mereka justru
mendorong diadakannya referendum
di tingkat negara bagian untuk
mempromosikan otonomi daerah yang
lebih luas, yang tentu saja dengan tujuan
sempit untuk kepentingan ekonomi
mereka sendiri.
Kekuasaan Oligarki
Bolivia adalah negara yang paling
miskin di Amerika Selatan. Menurut
Laporan Bank Dunia 2004 terungkap
bahwa 74% penduduk asli Bolivia hidup
di bawah garis kemiskinan. Persisnya,
masih menurut laporan tersebut, hampir
dua pertiga masyarakat Indian adalah
miskin diantara 50% penduduk termiskin.
Sebaliknya, seperti sudah disebutkan,
hanya minoritas kulit putih dan mestizo
yang berkuasa. Mereka ini yang disebut
sebagai kelompok-kelompok oligarki,
dan pusatnya yang terkuat ada di
wilayah Santa Cruz. Ini adalah wilayah
yang paling subur tanahnya, dan
juga lokasi dari sumber daya alam gas
dan minyak bumi berada. Karenanya
wajar sekali jika mereka tidak ingin ada
perubahan kebijakan pemerintah yang
akan merugikan hak-hak istimewa atas
42
sumber daya alam tersebut. Bahkan
pada tahun 1970an, mereka berhasil
melakukan kontrol penuh atas sumber
daya alam tersebut melalui aparatus
negara di bawah diktator Hugo Banzer
(1971-1978).
Secara umum kekuasaan oligarki
di Bolivia pada dasarnya terdiri dari
3 komponen yang saling tumpang
tindih (overlapping). Yang pertama
adalah kalangan kaya tradisional
yang mengakumulasikan kapitalnya
selama ratusan tahun melalui operasi
pertambangan timah dan perak.
Kota Potosi yang berlokasi di dataran
tinggi Andes, yang luasnya lebih besar
dibandingkan kota London pada Abad
16, merupakan tempat di mana asal
dari dua pertiga kebutuhan perak
dunia. Sementara itu, baru-baru ini,
produksi timah semakin memperkaya
sekelompok kecil oligarki yang melakukan kerjasama dengan kelompok
bisnis atau modal asing. Dewasa ini,
eksport minyak bumi, gas dan narkotika
bergerak dalam genggaman lingkaran
yang tak berujung pangkal (vicious circle)
dari kekuatan-kekuatan lama yang sudah
berlangsung ratusan tahun. Bahkan ini
semakin diperkuat dengan sistem yang
tertutup dari penguasaan tanah yang
luas oleh latifundia yang semi-feodal.
Mari kita simak laporan United Nations
(PBB) berikut ini. Sampai dengan Oktober
2005, menurut laporan tersebut, sekitar
100 keluarga menguasai sekitar 25 juta
hektar di Bolivia, dan sementara itu, 2
juta keluarga campesino memiliki akses
hanya kepada 5 juta hektar tanah. Ini
artinya, 100 tuan tanah memiliki lima
kali lebih banyak tanah dibandingkan 2
juta petani gurem. Banyak dari kalangan
tuan tanah tersebut terlibat juga dalam
produksi dan perdagangan narkotika,
dan mereka berkolaborasi dengan
mafia obat bius AS. Mitra mereka ini
memiliki peran yang menonjol dalam
kounter-revolusi yang berhasil di Chili,
dan kampanye destabilisasi yang kurang
sukses di Venezeula. Kita bisa artikan
bahwa tindakan yang sama bukan tidak
mungkin dilakukan juga di Bolivia.
Lain daripada itu, kita pun tidak
ragu-ragu untuk mengatakan bahwa AS
sangat terlibat dalam operasi-operasi
militer, dikenal dengan sebutan “internal
subversion”, sejak hari-hari revolusi di
tahun 1950an dan 1960an di Bolivia.
Tahun 1963, Bolivia menghasilkan
lulusan akademi militer tertinggi, dari
United States Army Special Warfare
School di Fort Bragg, North Carolina,
dibandingkan negara-negara lain di
Amerika Latin. Bahkan bantuan finansial
untuk militer pun meningkat jumlahnya,
dengan nilai saat itu, dari US $ 100.000 di
tahun 1958 menjadi US $ 3,2 juta pada
tahun 1964. Pada tahun 1962-63 saja,
sekitar 659 perwira militer menjalani
training di AS, dan 20 dari 23 perwira
senior militer melakukan kunjungan
yang diperluas. Terbunuhnya Che di
Bolivia adalah ikon keberhasilan militer
yang sepenuhnya didukung AS. Mereka
pun dengan sukses menghancurkan
kekuatan-kekuatan revolusioner dan
populis di Bolivia, dan ini mendorong
terbentuknya pemerintahan diktator
militer yang memberi jalan pada
kekuasaan oligarki dan rejim neoliberal
untuk dua dekade mendatang. Saat ini
pun militer Bolivia tidak bisa lepas dari
tutorial AS yang membawa program
“war on drugs”, dan juga yang baru-baru
ini “war on terrorism”.
Menemukan kembali (Refounding)
Bolivia
Berbeda dengan para pemimpin
populis tradisional umumnya di wilayah
Andean yang berasal dari kelas atas
dan menengah, dan yang berupaya
menjalankan redistribusi yang “dihela
dari atas” (from above) kepada masyarakat
tanpa basis ideologi yang kokoh dan
organisasi “akar rumput” yang kuat, Evo
dengan MAS-nya, mengambil peran dan
posisi yang berbeda secara diametral.
Dengan berbasis gerakan massa yang
terorganisir, melalui ideologi dan
program yang bisa dijalankan, mereka
berupaya untuk mengubah secara
Artikel
mendasar dan permanen kekuasaan
oligarki kelas-kelas atas dan menengah
kulit putih dan mestizo yang memiliki
kaitan atau bahkan bergantung pada
korporasi multinasional dan negara
yang melindumgi mereka, khususnya
negara AS. Tujuan mereka tidak
hanya sekedar mengambil alih dan
menjalankan sistem politik yang ada,
tapi mengubahnya secara mendasar,
dan ini coba direalisasikannya melalui
program “Refounding Bolivia” yang
dicanangkannya bulan Juni 2006
yang kemudian diajukannya di Majelis
Konstitusi.
Dalam tataran ideologis, dokumen
program ini mengungkapkan sejarah
Bolivia sebagai “indigenous-popular
resistance to discrimination and poverty”,
memproklamasikan “hak-hak” (rights)
masyarakat Indian untuk menentukan
nasibnya sendiri (self-determination),
mengontrol teritorial mereka, dan juga
“sumber-sumber bersama” (collective
resources), dan menjalankan sistem
peradilan dan politik mereka yang
sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi
manusia. Visi MAS untuk Bolivia adalah
plural, partisipatif, komunitarian dan
demokrasi perwakilan yang berbasis
pada kebhinekaan masyarakat dalam
rangka
menghapuskan
berbagai
bentuk kolonialisme, segregasi dan
diskriminasi. Dalam bidang ekonomi,
program ini mempromosikan bahwa
sumber-sumber daya alam adalah
merupakan “pemilikan bersama” (social
property) dan pengelolaannya dilakukan
oleh negara, semacam model “ekonomi
sosial” (social economy) di mana ada
pemilikan produktivitas swasta selama
ini digunakan untuk tujuan-tujuan sosial
yang berguna.
Ada beberapa langkah berani yang
diambil Evo dengan MAS-nya untuk
merealisasikan program Refounding
Bolivia. Salah satunya adalah proyek
landreform (reformasi agraria) yang
radikal. Morales pada tanggal 3 Juni
2006 mendatangi basis oposisi terkuat
di Santa Cruz di dataran rendah bagian
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Timur, dan menghadiahkan tanah milik
negara yang bersertifikat sekitar 24.864
kilometer persegi (atau sekitar 9600 mil
persegi) kepada para petani. Ini baru
tahap pertama dari upaya Evo untuk
membagikan tanah milik negara sekitar
Dalam tataran ideologis,
dokumen program
ini mengungkapkan
sejarah Bolivia
sebagai “indigenouspopular resistance
to discrimination
and poverty”,
memproklamasikan
“hak-hak” (rights)
masyarakat Indian
untuk menentukan
nasibnya sendiri
(self-determination),
mengontrol teritorial
mereka, dan juga
“sumber-sumber
bersama” (collective
resources), dan
menjalankan sistem
peradilan dan politik
mereka yang sejalan
dengan prinsip-prinsip
hak asasi manusia.
200.000 kilometer persegi (atau sekitar
77.000 mil persegi) selama masa lima
tahun pemerintahannya. Evo sendiri
juga berjanji untuk memperluas dan
meredistribusikan tanah-tanah yang
dimiliki secara pribadi yang diperoleh
secara ilegal, disalahgunakan, atau
dimiliki untuk spekulasi.
Yang paling dramatis, dan ini
sesuai janjinya waktu berkampanye
dalam pemilu, adalah negara kembali
mengontrol semua bisnis asing,
khususnya gas dan minyak bumi. Evo
mengumunkannya di Lap Paz pada 1
Mei 2007, dan pengambil alihan tersebut
berlaku sejak resmi diumumkan, atau
setahun kemudian. Meski sebagian bisnis
migas sudah dikuasai sebelum tanggal
tersebut. Sebanyak 12 perusahaan asing
telah bersedia menandatangani kontrak
karya yang baru, dan yang langsung
melaksanakannya adalah Repsol YPF SA
(Spanyol-Argentina), Petrobras (Brazil),
Total-Fina-Elf (Perancis-Belgia), dan
British Gas (Inggris). Adapun perusahaan
minyak milik negara, YPFB (Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos), sebuah
BUMN mirip seperti Pertamina, di
bawah presidennya Guillermo Aruquioa,
mengontrol semua kekayaan sumber
alam seperti minyak bumi dan gas.
Dengan kontrak baru tersebut, semua
perusahaan asing harus menyetor
82% dari penerimaan (bukan total
laba) ke YPFB, dan hanya 18 persen
yang diperuntukan bagi perusahaan
asing yang bertindak sebagai operator
eksplorasi minyak. Evo Morales sendiri
masih sangat terbuka dengan dialog
atau negoisasi terhadap perusahaan
asing. “Kami sebagai keturunan Indian
masih percaya dengan prinsip dialog”,
demikian Evo mengatakannya. Tapi,
masih menurutnya, jika ini tidak
berjalan maka mereka memiliki waktu
enam bulan untuk berpikir ulang
atau meninggalkan Bolivia. Dalam
kesempatan yang lain, Evo pun dengan
tegas menutup pintu bagi penyelesaian
sengketa dengan perusahaan asing
melalui arbitrase internasional. Simak
saja apa yang dikatakannya berikut ini:
“Tidak pernah ada negara di
dunia ini yang bisa menang dengan
keberadaan arbitrase internasional. Tidak
pemerintah, tidak negara, dan tidak juga
rakyat. Hanya perusahaan multinasional
43
Artikel
yang bisa menang”
Langkah-langkah Evo ini, disamping
kebijakan sosial lainnya, bukannya tanpa
kritik dan perlawanan. Kalangan oligarki
lama bersikeras untuk mempertahankan
seluruh privelese yang selama ini
mereka miliki dalam kaitannya dengan
keuntungan besar yang didapat dari
industri minyak bumi dan gas. Sebaliknya,
ada pendukung Evo sendiri yang
juga mengkritiknya karena dianggap
langkah Evo ini hanya kompromi dalam
negoisasi ulang antara pemerintah dan
perusahaan-perusahaan asing, dan
bukan transformasi relasi kekuasaan dan
pemilikan alat-alat produksi. Memang
tidak mudah, tapi sejauh ini Evo masih
mendapatkan dukungan sebagian besar
masyarakatnya, dan juga koleganya
di wilayah Amerika Latin, termasuk
masyarakat internasional yang sudah
muak dengan model ekonomi neoliberal
yang tampaknya sudah sekarat.
Apa yang bisa kita pelajari?
Sebagai bangsa Indonesia, apa yang
bisa kita pelajari dari fenomena Bolivia
di bawah Evo Morales ini? Ironisnya,
belum apa-apa Kepala Badan Pelaksana
Kegiatan Hulu Migas Indonesia, Kardaya
Warnika, sudah mengatakan bahwa
kondisi Bolivia tidak bisa disamakan
dengan Indonesia meski kedua negara
tersebut sama-sama produsen minyak.
Sebagai inspirasi atau bahkan ide
terobosan kelihatannya sudah sejak
awal dimatikan dengan pernyataan
ini. Tidak perlu menjadi pejabat publik
atau memiliki pendidikan tinggi untuk
mengatakan bahwa Bolivia berbeda
dengan Indonesia. Evo pun juga
mengatakan demikian sesaat setelah
pelantikannya sebagai presiden. Mari
kita simak apa yang dikatakannya
sebagai berikut :
“Saya tidak hanya pengikut Chavez,
tapi juga pengikut Castro dan juga
Che. Tapi ini bukan berarti saya akan
menjalankan program-program mereka
di sini, karena Bolivia bukanlah Kuba.”
44
“Tidak pernah ada
negara di dunia ini
yang bisa menang
dengan keberadaan
arbitrase internasional.
Tidak pemerintah,
tidak negara, dan
tidak juga rakyat.
Hanya perusahaan
multinasional yang bisa
menang”
Setidak-tidaknya sejauh ini ada tiga
hal yang kita bisa renungkan dari apa
yang terjadi di Bolivia saat ini. Pertama,
kontrak karya antara pemerintah dan
perusahaan-perusahaan asing bukanlah
“sesuatu” yang sakral atau tabu untuk
bisa diubah. Bukan seperti kitab suci
yang sudah final, kontrak tersebut
buatan manusia, dan apabila saat ini
kita melihat bahwa perubahan tersebut
bisa memperbaiki penerimaan negara,
apalagi untuk tujuan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan ekonomi, mengapa tidak mungkin dilakukan. Kedua, kontrak karya antara
dua belah pihak ini, apapun isi
maupun kesepakatannya, tetap saja
at the end of the day, peran dan posisi
kedaulatan negara masih saja yang
teratas. Artinya, jika kedaulatan negara
sudah semakin tergerus dan mulai
kehilangan peran dan posisinya akibat
pasal-pasal dalam kontrak tersebut,
maka tidak ada alasan lain untuk lebih
mengedepankan perubahan sebagai
jaminan atas kedauluatan negara yang
lebih baik. Harga diri bangsa dan negara
dipertaruhkan di sini jika memang kita
tidak hanya sibuk mempromosikan
retorika politik bahwa NKRI harga mati
selama ini meski tanpa arti. Ketiga,
keberadaan perusahaan-perusahaan
asing tersebut di Indonesia sudah lama
sekali, dan ini artinya keuntungan yang
mereka dapat juga sudah tak terhitung
jumlahnya. Karenanya, hak atas kekayaan
bumi Indonesia harus dikembalikan
kepada pemiliknya yakni bangsa
Indonesia. Itu yang diamanatkan dalam
Undang-undang Dasar kita bahwa
hasil bumi dan seluruh isinya untuk
kemaslahatan bangsa Indonesia. Tunggu
apa lagi? Jika di Bolivia bisa, mengapa
tidak di Indonesia? Kelihatannya saat ini
kita memang butuh orang seperti Evo,
seperti dulu kita punya Soekarno, hadir
di Indonesia [nis].
Daftar Pustaka
Ahmad, Aijaz, “Bolivia: Revolution
Through the Ballot? The First part of
a series on Latin America,” Frontline,
Vol. 22, Issue 27, 31 December-13
January 2006
Garcĩa
Linera,
Ấlvaro,
Estado
multinacional, La Paz: Malatesta
2005
--------------------------, La lucha por el
poder en Bolivia, La Paz: Plural 2005
Rebick, Judy, “Peaceful Revolution is
taking shape”, The Toronto Star, 9
September 2006
Spronk, Susan, “A Movement Toward or
Beyond “Statism?”, YES Magazine,
March - April 2007
PINR, “Bolivia’s Evo Morales Launches
His Movement Toward Socalism into
the Political Trenches”, 15 June 2006.
Art i k e l
Keterkaitan Gerakan
Penduduk Asli
1
(Indigenous Movements)
dan Kekuatan ”Kiri” (Left)
di Amerika Latin
Nur Iman Subono2
Dalam tahun-tahun belakangan ini,
kita menyaksikan gerakan penduduk
asli (indigenous movements) atau
masyarakat Indian di wilayah Amerika
Latin semakin tampil kepermukaan
secara politik dalam konteks nasional.
Bahkan lebih jauh dari itu, di wilayah
tersebut untuk pertama kalinya dalam
sejarah telah lahir partai-partai politik
berbasis etnis (ethnic parties). Di Bolivia
misalnya, Evo Morales yang maju
dalam pemilu 2002 menggunakan
kendaraan politiknya, partai indigenous,
yang dikenal dengan nama MAS atau
Movimiento al Socialismo. Demikian
juga di Ekuador, partai politik Pachakutik,
atau lengkapnya Movimiento de Unidad
Plurinacional adalah partai yang menghantarkan Lucio Gutiếrrez menjadi
presiden di tahun 2002. Kecenderungan
yang serupa juga muncul dalam dua
tahun belakangan ini di Kolombia,
Nikaragua, dan Venezuela.
Partai-partai politik ini tentu saja
sangat berbeda dengan partai-partai
tradisional yang selama ini sudah
mendominasi kehidupan politik di
1
2
Amerika Latin. Pada umumnya partaipartai berbasis etnis ini secara eksplisit
berupaya untuk merepresentasikan kepentingan politik penduduk asli yang
sudah lama diabaikan dan dimarjinalkan
dalam tatanan sosial yang ada. Memang
kehadiran mereka ini menimbulkan pro
dan kontra dalam dinamika politik di
wilayah Amerika Latin. Di satu sisi, ada
kalangan yang menerima kehadiran
mereka karena menyadari bagaimana
mereka selama ini merupakan kelompok yang mayoritas secara sosial, tapi
minoritas secara politik. Karenanya
wajar sekali jika saat ini mereka tampil
dalam arena politik dengan membawa
kendaraan partai politik mereka sendri.
Namun di sisi yang lain, banyak yang
menganggap bahwa kehadiran mereka
sangat tidak compatible dengan demokrasi, dan bahkan hanya akan melahirkan
atau memperbesar konflik etnik dan
menciptakan destabilisasi demokrasi.
Yang belakangan ini mengecam partaipartai indigenous tersebut karena sikap
mereka yang menolak demokrasi
sebagai ”the only game in town”, dan
Dalam tulisan ini kata kelompok-kelompok indigenous, penduduk asli, dan masyarakat Indian digunakan secara bergantian dalam pengertian yang
kurang lebih sama.
Staf Redaksi Jurnal SosDem, staf pengajar di Jurusan Politik, FISIP UI, dan peneliti di Demos, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
45
Artikel
ini diperlihatkan antara lain dengan
kerusuhan dan pembrontakan yang
menggulingkan presiden di Ekuador,
dan juga Bolivia. Bahkan lebih jauh
lagi, dalam dinamika politik, kelompokkelompok indigenous atau masyarakat
Indian, baik langsung maupun tidak,
lebih memiliki kedekatan, baik politis
maupun ideologis, dengan kelompokkelompok radikal ”Kiri” di Amerika Latin
saat ini. Bagi banyak pihak, khususnya
kalangan bisnis dan pemilik modal
dalam negeri maupun asing, ini hanya
akan menyebarkan pengaruh yang
buruk di wilayah Amerika Latin setelah
berakhirnya Perang Dingin. Tentu gambarannya adalah ”Kiri” masa lalu yang
sering tampil dalam bentuk perlawanan
bersenjata atau gerilyawan menentang
otoritas kekuasaan pemerintah.
Siapa dan Mengapa Mereka Hadir?
Pertanyaan pertama yang akan
muncul bila kita bicara kelompokkelompok indigenous yang hidup di
wilayah Amerika Latin adalah, siapa
sebetulnya
mereka?
Bagaimana
kita mendefinisikan siapa yang kita
sebut sebagai kelompok-kelompok
indigenous? Ternyata memang tidak
mudah, dan tampaknya banyak definisi
yang bicara mengenai kelompokkelompok indigenous. Dan Rosengren,
Komisi SIDA, bisa jadi benar ketika
mengatakan bahwa tidak ada kriteria
objektif dalam mendefinisikan siapa
kelompok indigenous tersebut, kecuali
hanya masalah askriptif yang dilakukan
diri mereka sendiri atau pihak lain. Ada
definisi yang sedikit banyak diterima
diajukan oleh Mr. Jorge Martinez Cobo,
Special Rapporteur of the Working Group
on Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples of the Commission for Human
Rights yang mengatakan bahwa :
“Penduduk asli (indigenous peoples)
adalah mereka yang memiliki
kontinuitas sejarah dari masyarakat
pra-invasi dan pra-kolonial, yang
berkembang dalam wilayahnya
sendiri, menganggap diri mereka
46
berbeda dari sektor-sektor lain dalam
masyarakat yang dewasa ini berlaku
dalam wilayah-wilayah tersebut
atau bagian dari wilayah-wilayah
tersebut. Mereka membentuk saat
ini sektor-sektor masyarakat yang
non-dominan dan terbentuk untuk
memelihara, membangun, dan
meneruskan pada generasi mereka
di masa depan wilayah leluhur dan
identitas etnis mereka, sebagai
dasar dari keberadaan mereka
sebagai bangsa atau masyarakat,
sesuai dengan sistem legal, pranatapranata sosial, dan pola-pola kultural
mereka sendiri.”
Bolivia, Peru, Ekuador, dan Kolombia
bisa dimasukan dalam kategori negaranegara Andean di Amerika Selatan
yang paling beragam etnisitasnya.
Biasanya ciri-ciri masyarakat Indian
tersebut sebagian terbentuk karena
kondisi-kondisi alamiah seperti antara
mereka yang hidup di dataran tinggi
dan rendah, kemudian sebagian karena
proses-proses sosial dan budaya, dan
juga sebab kesejarahan. Data yang
dikeluarkan oleh beberapa lembaga
sensus seperti Instituto Nacional de
Estadistica e Informấtica (INEI) Censos
Nacionales menunjukan jumlah, wilayah
dan beragamnya penduduk asli di
negara-negara Andean tersebut. Untuk
sekedar gambaran ada baiknya melihat
tabel I.
Mengapa dewasa ini gerakan
masyarakat Indian atau indigenous
semakin tampil kepermukaan secara
politik? Ada banyak penjelasan di sini.
Ada yang melihatnya, mulai tahun
1980an dan 1990an, mereka sebagai
bagian dari munculnya gerakan sosial
baru (new social movements) yang dipicu
oleh kebangkitan kembali identitas etnis
indigenous setelah selama ratusan tahun
mereka di bawah dominasi kalangan
mestizo dan kulit putih. Disamping itu,
ada yang memahami kebangkitannya
kembali karena difasilitasi oleh runtuhnya tatanan struktur korporatis di tingkat
regional dan dorongan transisi ke arah
demokrasi di tingkat global, yakni transisi yang menandai berakhirnya Perang
Dingin. Tapi ada juga yang memiliki
argumen bahwa mobilisasi politik
kelompok penduduk asli atau Indian ini
dimungkinkan karena berkembangnya
aliansi transnasional yakni aliansi antara
masyarakat indigenous secara global
di Bagian Selatan dan kelompokkelompok hak asasi manusia atau LSM
Lingkungan secara global di Bagian
Utara. Namun ada kasus negara seperti
Ekuador misalnya, federasi masyarakat
indigenous pertama yang dibentuk
Tabel I
Masyarakat Indigenous
negara-negara Andean di Amerika Selatan
No
Negara
Jumlah
1
Bolivia
4. 135.026
2
Peru
4.841.899
3
Kolombia
656.841
4
Ekuador
3.112.100
Sumber: diolah dari beberapa sumber
Jumlah Suku
Lokasi
3
Dataran Tinggi
31
Dataran Rendah
2
Dataran Tinggi
46
Dataran Rendah
21
Dataran Tinggi
61
Dataran Rendah
1
Dataran Tinggi
10
Dataran Rendah
Artikel
mnncul sebelum terjadinya proses
transisi demokrasi. Kehadirannya lebih
banyak berkaitan dengan dinamika
interaksi dengan aktor-aktor dalam
negeri seperti serikat buruh, partai
politik sayap ”Kiri”, dan kependetaan
Katolik yang banyak dipengaruhi oleh
Teologi Pembebasan.
Keterkaitan ”Kiri” dan
”Indigeneous”
Dalam catatan sejarah Amerika
Latin, kelompok-kelompok penduduk
asli ini, dalam dinamika dan pasangsurutnya, lebih memiliki keterkaitan,
baik langsung maupun tidak, dengan
kelompok-kelompok ”Kiri”, baik yang
memilih jalan perlawanan bersenjata
maupun jalur elektoral. Pada tahun
1980an, kebangkitan kembali partaipartai politik sayap ”Kiri” ternyata juga
jatuh bersamaan dengan semakin
matangnya kedewasaan politik dan
efektifnya gerakan penduduk asli.
Mereka terbentuk, pada tahun 1970an
dan 1980an, dalam konteks menguatnya
jalur elektoral yang dipilih kelompokkelompok ”Kiri” di
berbagai wilayah
di
Amerika
Latin.
Banyak
para pimpinan
penduduk asli
bergabung, dan banyak organisasi
gerakan sosial penduduk asli yang
mendukung partai-parti ”Kiri” terutama
yang berbasis di wilayah pertanian.
Tapi ada juga mereka yang terlibat
dalam gerakan perlawanan bersenjata,
dan dalam banyak kasus, komandankomandan
yang
memimpinnya
berasal dari kalangan mestizo, yang
lebih mempromosikan strategi militer
dan ideologinya dengan basis kelas.
Ini
artinya
kelompok-kelompok
bersenjata ini lebih memilih untuk
mensubordinasikan identitas etnis di
bawah tuntutan-tuntutan perjuangan
kelas. Kita bisa sebut misalnya,
3
gerilyawan Sendero Luminoso (Peru)
dan FMLN (El Salvador). Meskipun
demikian ada juga pimpinan-pimpinan
indigenousnya lebih menonjol, ideologi
Indianis dan kritik terhadap penindasan
rasialnya juga lebih dominan. Di sini
ada nama-nama kelompok-kelompok
perlawanan seperti Aliansi Quintin
Lame-M 19 (Kolombia), EZLN (Meksiko),
dan EGTK (Bolivia).
Tipologi Relasi “Kiri” dan
3
“Indigenous”
Donna Lee Van Cott, profesor
dari University of Connecticut, AS,
membuat tipologi yang menarik dalam
melihat relasi antara kekuatan ”Kiri”
dan kelompok-kelompok indigenous
di Amerika Latin. Layaknya sebuah
spektrum, relasi tersebut bergerak dari
dominannya kelompok indigenous,
kemudian adanya mitra sejajar atau
keseimbangan kekuasaan (balance
of power), menuju ke dominannya
kekuatan ”Kiri”.
Secara mudahnya
digambarkan dalam spektrum seperti
tertera di bawah ini :
Tipologi ini dilihat dengan merujuk
pada hal-hal sebagai berikut; (a) bentuk
organisasinya (misal parpol atau gerakan);
(b) lamanya aliansi yang diharapkan; (c)
kekuatan relatif kelompok indigenous
versus para pemimpin ”Kiri” dan
organisasi; (d) ekstensi geografis atau
skala keterkaitan (misal lokal, nasional).
Dominannya Kelompok
”Indigenous”
Ada dua bentuk yang terlihat
dalam relasi kekuasaan di mana
kelompok-kelompok penduduk asli
lebih dominan. Yang pertama merujuk
organisasi gerakan sosial penduduk asli
membentuk partai politik dan mengajak
dan memasukan (incorporated) para
pemimpin ”Kiri” dan organisasiorganisasi popular menjadi bagian
dalam organisasi gerakan penduduk
asli. Partai-partai politik yang berbasis
gerakan penduduk asli muncul dan
menguat pada tahun 1990an. Bisa
dibilang mereka berhasil secara politik
karena menformulasikan kinerja dan
tampilan yang lintas-etnis (cross-etnic)
dengan melibatkan kalangan miskin
mestizo dan juga kelas menengah
urban yang terpinggirkan. Dalam
banyak hal, mereka bergantung pada
bantuan kalangan intelektual ”Kiri” dan
pimpinan serikat buruh, dan berupaya
untuk membentuk kinerja politik yang
lebih mandiri dan progresif ditengahtengah meredupnya partai-partai
politik sayap ”Kiri” dan melemahnya
peran serikat-serikat buruh. Beberapa
contoh bisa disebutkan di sini antara lain
Alianza Social Indigena, Kolombia (1991),
Movimiento al Socialismo atau MAS,
Bolivia (1995), dan Movimiento de Unidad
Plurinacional Pachakutik (Pachakutik),
Ekuador (1996).
Yang kedua
merujuk pada
partai
etnis
atau partai indigenous
yang
menjadi mitra senior dalam sebuah
aliansi elektoral dengan partai-partai
“Kiri” atau gerakan popular. Partaipartai indigenous tersebut semakin
mendapatkan kekuatannya pada saat,
setelah pemilu, mengajak mitranya dari
kalangan “Kiri” yang kurang memiliki
sumber daya manusia atau organisasi
di tingkat pedesaan maupun gerakan
sosial atau partai yang kurang dinamis di
tingkat nasional. Kita bisa menyebutkan
antara lain nama seperti PachakutikNuevo Pais, Ekuador (1996 dan 1998);
aliansi lokal di Ekuador antara Pachakutik
dan Izquierda Democrấtica, Partido
Socialista-Frente Amplio, MPD dan
Sebagian besar materi ini diambil dari tulisan Donna Lee Van Cott.
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
47
Artikel
partai-partai gurem lainnya, Ekuador
(1996-20006); Pueblo Unido Multiếtnico
de Amazonas dan Patria Para Todos,
Venezuela (2000).
Perimbangan Kekuasaan atau
Mitra Sejajar
Dalam tahapan ini, ada semacam
“tarik-menarik” antara kelompok indigenous dan kekuatan “Kiri”, baik atas
dasar kesepakatan untuk membangun
kemitraan yang sejajar atau dalam
bentuk perjuangan untuk mengontrol
gerakan atau organisasi. Perimbangan
kekuasaan ini bergerak sangat dinamis,
dan beragam dari waktu dan tempat.
Yang pertama mengambil bentuk
adanya kerjasama antara wakil-wakil
dari partai-partai indigenous dan partaipartai politik sayap ”Kiri” di parlemen,
baik di tingkat nasional maupun lokal.
Dalam banyak kasus, kecuali untuk
keberhasilan MAS di Bolivia, partaipartai indigenous biasanya hanya
minoritas dalam memposisikan wakilwakilnya di parlemen. Karenanya, dalam
upayanya untuk mempromosikan hakhak mereka, menghambat kebijakankebijakan neoliberal, dan memasukan
kepentingan-kepentingan
mereka
dalam kebijakan pemerintah, partaipartai indigenous membentuk aliansi
dengan partai-parti ”Kiri-Tengah” dan
”Kiri” yang compatible dengan mereka
secara ideologis. Kita bisa menyebutkan
misalnya Pachakutik dan partai-partai
”Kiri” di parlemen nasional, dan majelis
konstituente, Ekuador (1996-20060);
wakil-wakil indigenous dari PUAMA dan
CONIVE dan MVR di bawah Chavez di
majelis konstituente, Venezuela (1999).
Kemudian yang kedua, organisasi
gerakan sosial penduduk asli bergabung
dengan organisasi-organisasi kerakyatan
dalam kegiatan protes, demonstrasi atau
unjuk rasa. Pada tahun 1980an dan awal
1990an, gerakan indigenous banyak yang
melakukan pawai akbar, memblokir
ja-lan, dan mengadakan pertemuan
massa dengan simpati, dan dukungan
dari organisasi-organisasi gereka Katolik
48
dan Protestan, asosiasi ilmuwan, dan
LSM. Sebaliknya, pada akhir 1990an,
gerakan sosial indigenous menjadi poros
dari mobilisasi lintas-etnis dan lintaskelas. Mereka ikut terlibat dalam protesprotes terhadap berbagai kebijakan
neo-liberal yang dimotori oleh gerakan
sosial popular seperti di Meksiko, Chili,
Ekuador dan negara-negara lainnya.
Misalnya yang terkenal, aliansi untuk
mendongkel presiden Bucaram (1997)
dan Mahuad (2000), Ekuador. Kemudian,
”Perang Air” (Water War) di Cochabamba,
Bolivia (2000); protes terhadap mereka
yang mendukung anti nasionalisasi gas
dan mendongkel Sằnchez de Lozada,
Bolivia (2003); penurunan presiden
Carlos Mesa, Bolivia (2005); dan protesprotes paska pembrontakan Zapatista,
Meksiko, (1994).
Yang selanjutnya, ketiga, organisasi
kelompok indigenous dan para pimpinan
organisasi popular serta kalangan
intelektual ”Kiri” membentuk partai
politik bersama (joint political party).
Biasanya ini dilakukan pada saat, baik
kelompok indigenous maupun gerakan
”Kiri”, berada dalam posisi lemah secara
politik. Karenanya, mereka bekerjasama
membentuk kendaraan politik untuk
menempuh jalur politik elektoral. Kita bisa
menyebutkan misalnya, Eje Pachakuti,
Eje de Convergencia Patriớtica, Bolivia
(1980an), Frente Democrằtico Nueva,
Guatemala (akhir 1990an).
Dominannya Kelompok “Kiri”
Bagaimana situasi dan kondisinya
jika kelompok-kelompok “Kiri” justru
yang dominan dalam relasinya
dengan kelompok-kelompok indigenous? Sedikitnya ada 4 model
dari relasi tersebut yang bisa kita
paparkan. Pertama, gerakan dan partai
indigenous dan partai-partai ”Kiri” saling
berkompetisi dalam aliansi elektoral.
Biasanya semuanya bermula pada saat
kalangan indigenous menyadari bahwa
mereka tidak mungkin menang dalam
pemilu jika atas usaha mereka sendiri,
atau bisa juga sebagai bagian dari
usaha mereka untuk mempertahankan
status mereka sebagai gerakan sosial.
Lain daripada itu, untuk menghindari
tercemar atau terkontaminasi dalam
kompetisi elektoral atau pemilu, maka
mereka lebih memilih untuk beraliansi
dengan partai-parati ”Kiri” untuk prospek
elektoral yang lebih menjanjikan bagi
mereka. Di sini kita bisa menyebutkan
nama seperti Movimiento Bolivia Libreorganisasi indigenous dataran rendah,
CIDOB, Bolivia (1997), dan Partido
Sociedad Patriốtica-Pachakutik, Ekuador
(2002).
Kedua, gerakan dan partai indigenous menyokong kandidat dari
kalangan ”Kiri”. Pilihan ini berkaitan
dengan kenyataan bahwa tidak
ada kandidat mumpuni yang bisa
diusung oleh kalangan indigenous
sendiri. Karenanya mereka bersama
kalangan ”Kiri” mempromosikan kandidat dari sayap ”Kiri” untuk berlaga
dalam politik elektoral atau pemilu
dengan harapan kandidat tersebut
bisa merepresentasikan kepentingan
dan aspirasi mereka. Misalnya kita
melihatnya dalam berbagai gerakan
indigenous yang mendukung kandidat
dari PRD, Meksiko (akhir 1980an hingga
1990an). Kemudian lainnya, Pachakutik
mengusung Freddy Ehlers (1996,
1998) dan Rafael Correa (2006) sebagai
kandidat presiden di Ekuador.
Ketiga, partai-partai ”Kiri” memasukkan atau melibatkan gerakan
indigenous dalam daftar kandidat atau
caleg. Sebelum 1995, partai-partai
”Kiri” biasanya menempatkan individuindividu indigenous tersebut dalam
daftar nomer sepatu. Akibatnya, jarang
sekali, jika tidak mau disebutkan tidak
mungkin, mereka yang kemudian
terpilih sebagai anggota parlemen.
Namun setelah 1990an, popularitas
kalangan indinegous terus menguat,
dan karenanya tidak mengherankan
apabila partai-partai ”Kiri” mulai
memperhitungkan keberadaan mereka
dan mulai memasukan beberapa dari
mereka dalam daftar nomer jadi. Bahkan
Artikel
ada yang mengajak individu-individu
indigenous untuk dijadikan calon
wakil presiden mendampingi jagoan
mereka. Sebut saja misalnya ADM-19 di
Kolombia mengajak pimpinan kalangan
indigenous, Jesứs Piňacuė, menjadi
kandidat wakil presiden (1994). Demikian
juga MBL di Bolivia mengusung tokoh
indigenous, Marcio Fabricano sebagai
calon wakil presiden. Adapun partaipartai “Kiri’ yang terlibat antara lain
seperti Izquierda Democrática-CONAIE,
Partido Socialista-Federación Nacional
de
Organizaciones
Campesinas,
Indigenas y Negras, Ekuador (1980an
hingga saat ini); PRD di Meksiko (1980an
hingga saat ini); dan Movimiento Bolivia
Libre, sejumlah organisasi, Bolivia
(1990an).
Yang terakhir, keempat, partai-partai
“Kiri” membentuk aliansi partai atau
subunit kelompok indigenous yang
merupakan bagian dari mereka. Dalam
kenyataannya di wilayah Amerika Latin
merupakan hal yang biasa elit-elit
partai “Kiri” membentuk partai-partai
indigenous “bawahan” (underbow)
mereka. Kita bisa menyebutkan misalnya
Partai Peronis di Argentina, yang bisa
masuk kategori partai “Kiri”, maka kita
bisa menemukan agrupaciones, yang
merupakan organisasi indigenous,
sebagai subunit atau “bawahan” dari
partai Peronis.
Penutup
Apa yang digambarkan di atas, pada
dasarnya lebih merujuk pada tipologi
relasi kekuasaan antara kalangan “Kiri”
dan kelompok masyarakat indigenous
di wilayah Amerika Latin. Dalam
kenyataannya tentu akan sangat
berkaitan dengan dinamika politik yang
pasang-surut, dan konteks tempat dan
waktu. Namun demikian, kebangkitan
”Kiri” di wilayah Amerika Latin dalam
10 terakhir ini tidak bisa dilepaskan dari
muncul dan berkembangnya organisasi
gerakan indigenous di berbagai wilayah.
Meskipun demikian kita pun
tidak serta merta bisa menyimpulkan
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
bahwa kalangan indigenous memiliki
kapasitas dan kekuatan yang besar,
apalagi jika sudah beraliansi dengan
kalangan ”Kiri” di Amerika Latin. Dalam
catatan sejarah, baik kalangan ”Kiri”
maupun kelompok indigenous, memiliki
pengaruh yang tidak terlalu besar
dalam mempengaruhi atau bahkan
menentukkan kebijakan politik di tingkat
nasional. Ini disebabkan karena mereka
sendiri secara internal memang sangat
terfragmentasi atau terpolarisasi, atau
juga karena tata ekonomi internasional
yang seringkali tidak berpihak pada
mereka. Tapi ceritanya akan menjadi
lain sama sekali apabila mereka mampu
menguasai sumber daya alam yang akan
menempatkan mereka sebagai kekuatan
regional. Di sini kita akan menyebutkan
orang seperti Hugo Chávez (Venezuela),
Evo Morales (Bolivia), dan Rafael Correa
(Ekuador) yang mampu menggunakan
sumber daya alam mereka sebagai
kekuatan politik yang ampuh, baik
di tingkat nasional, regional maupun
internasional. Hector Schamis dalam
Journal of Democracy, mencirikan
mereka sebagai ”petro-left”. Sebaliknya,
kalangan “Kiri” sendiri biasanya lebih
memiliki pengaruh di tingkat lokal.
Model yang dikembangkan Partai Buruh
(PT) dengan Participatory Budget di Porto
Alegre adalah salah satu eksperimen
politik ”Kiri” yang menarik, dan ternyata
memang sukses dan direplikasi di
banyak wilayah Amerika Latin maupun
negara-negara lain di dunia.
Akhirnya, kita harus menyadari
bahwa berbagai upaya untuk mempromosikan demokrasi yang lebih bermakna (substansial) memang tidak
boleh berhenti pada sekedar prosedural.
Banyak jalan ke Roma, dan pengalaman
Amerika Latin memberikan pelajaran
bagi kita untuk selalu memikirkan
perjuangan yang benar-benar sejati,
yakni adanya kontrol masyarakat atas
urusan-urusan publik dengan basis
kesetaraan politik. Itu esensi demokrasi
yang bermakna [nis].
Daftar Pustaka
Korovkin, Tanya, “Indigenous Movements
in Central Andes: Community, Class,
and Ethnic Politics,” Latin American
and Caribbean Etnic Studies, 1 (2),
2006
Madrid, Raứl L, “Critical Debates:
Indigenous Parties and Democracy
in Latin America”, Latin American
Politics and Society, tanpa nomer
dan tahun.
Rosengren, Dan, ”Indigneous Peoples
of the Andean Countries: Cultural
and Political Aspects”, A Study
Commissioned by SIDA, April 2002.
Schamis, Hector, “Populism, Socialism,
and Democratic Institutions”, Journal
of Democracy 17 (October), 2006.
Van Cott, Donna Lee, ”Indigenous
People and the Left in Latin America:
Diverse Forms of Linkage, Diverse
Implications”, wokrshop on the Left
Turn in Latin America, May 25-27,
2007, University of British Colombia/
Simon Fraser University, British
Columbia.
--------------------------,
“Indigenous
Parties, Mayoral Leadeship and
Institutional
Innovation in the
Andes”, paper presented at the 65th
Annual Meeting of the Midwest
Political
Science
Association.
Chicago, Illinois, 12-15 April 2007
49
Artikel
BELAJAR DARI
ARGENTINA
IVAN A HADAR*)
Dalam Pilpres terakhir, Oktober
2007, Christina Fernandez de Kirchner
terpilih
sebagai
presiden
baru
Argentina menggantikan suaminya,
Nestor Kirchner. Sejumlah pengamat
mengatakan, Christina Kirchner akan
diuji, seberapa jauh ia
dapat mengatasi inflasi dan
kriminalitas yang tinggi
serta investasi asing yang
rendah. “Ia menghadapi
tantangan yang sangat
berbeda dibandingkan
dengan periode suaminya,” kata Michael
Shifter,
pengamat
Amerika Latin di The
Dialogue, lembaga kajian
di Washington. Saat
menjabat
presiden,
Nestor
Kirchner
berupaya memulihkan
krisis keuangan parah di
Argentina, dengan berhasil menciptakan
pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih
dari 8 persen per tahun.
Meskipun demikian, seperempat dari
37 juta rakyat Argentina masih hidup
dalam kemiskinan. Sebanyak 9 persen
50
dari rakyat Argentina kini pengangguran.
Apapun, semua pengamat sepakat,
bahwa Argentina sedang keluar dari
keterpurukan. Semoga cerita sukses
Argentina keluar dari keterpurukan
ekonomi ini, bisa menjadi inspirasi bagi
kita di Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Nestor
Kirchner, Argentina berhasil pulih
dari keadaan pahit ekonomi yang
mengacaukan
kehidupan
rakyat
selama dua dekade. Kebangkitan
ekonomi terjadi sejak 2001, justru
setelah Argentina “mengusir” IMF dan
merangkul Venezuella.
Bank Dunia pernah menyebut
dekade 1980-an sebagai dekade yang
hilang bagi Amerika Latin dan Argentina.
Kini Argentina, yang berpenduduk 40
juta jiwa, memiliki pendapatan domestik
bruto sebesar 212 miliar dollar AS dan
pendapatan per kapita 6.500 dollar AS.
Keberhasilan Argentina didorong oleh
keberanian menolak pembayaran utang
ke kreditor internasional. Argentina juga
menolak resep ekonomi IMF, yang
dituding telah gagal total di semua
wilayah Amerika Latin. Investor dan
IMF mengucilkan Argentina. Namun,
http://capital-federal.enbuenosaires.com
Artikel
Presiden Venezuela Huga Chavez
menolong Argentina dengan membeli
obligasi Pemerintah Argentina. Dana
dari Venezuela berperan membantu
Kirchner mengatasi persoalan ekonomi.
Bagaimana dengan kita?
Pada 2005, dari selisih kewajiban
finansial dan asset yang dimiliki,
terdapat minus sebesar Rp 515
triliun. Dengan demikian, rasio utang
Indonesia terhadap total asset, terbilang
sangat besar yaitu 161 persen. Saat ini,
kondisi tersebut belum jauh berubah.
Anehnya, pemerintah terkesan ademayem. Direktur Informasi dan Akuntansi
Depertemen Keuangan, misalnya,
mengatakan bangsa Indonesia tidak
perlu pesimistis. Ironisnya, argumentasi
untuk tetap optimistis itu lewat
perbandingan utang Indonesia dengan
negara-negara superkaya seperti AS
dan Jepang. Tak heran, banyak yang
mempertanyakan sense of crisis dari
penguasa negeri ini.
Beda dengan apa yang dilakukan
pemerintah Argentina. Pada Maret 2005,
dengan raut wajah berseri, Kirchner
mengumumkan kepada seluruh rakyat
Argentina keberhasilan pemerintah
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
mengurangi utang luar negerinya.
Buah dari perundingan alot selama tiga
tahun. Dari segi jumlah, pengurangan
utang Argentina ini, terbesar sepanjang
sejarah.
Meski coba diboikot oleh IMF dan
lembaga keuangan swasta, mayoritas
pemegang obligasi (bondholders)
swasta, akhirnya menyetujui tawaran Argentina untuk melakukan
restrukturisasi utang sebesar 130
miliar dollar AS. Dari jumlah tersebut,
hanya sepertiga yang harus harus
dibayar Argentina. Itu pun, dalam
tempo 40 tahun. Ternyata, berbeda
dengan kecemasan petinggi Indonesia,
pengurangan utang telah menaikkan
peringkat kredit Argentina di pasar
internasional. Para bondholders boleh
berharap bahwa nilai surat utangnya
pun akan meningkat berbarengan
dengan perbaikan ekonomi negeri yang
pernah dijuluki “Swis Amerika Selatan”
ini. Sesuatu yang bukan mustahil melihat
pertumbuhan ekonomi Argentina yang
mencapai angka 8-9 persen pada dua
tahun terakhir.
Kesepakatan ini, menurut Kirchner
merupakan sebuah lompatan jauh
Bangsa ini telah banyak
kehilangan, baik kehilangan
pulau maupun harga diri.
Janganlah ramalan UNICEF
tentang generasi yang
hilang menjadi kenyataan.
Belajarlah dari Argentina.
sekaligus “titik balik” bagi perekonomian
Argentina. Sebuah hambatan besar,
berhasil disingkirkan, meski “tantangan
dan pergulatan baru sudah menunggu”,
lanjutnya berkaitan dengan rencana
untuk kembali berunding dengan IMF.
Sejak Agustus lalu, Argentina memang
tidak lagi mengambil kredit baru untuk
menghindari campur tangan IMF dalam
restrukturisasi utang luar negerinya. Kini,
setelah berhasil dalam langkah awalnya,
Argentina kembali bernegosiasi dengan
IMF dan para kreditor multilateral lainnya
berkaitan dengan cicilan sisa utangnya.
Menteri Keuangan Argentina ketika
itu, Roberto Lavagna, mengatakan total
utang publik Argentina yang tadinya
berjumlah 190 miliar Dollar AS (akhir
Desember 2004), berkurang menjadi
125 miliar dollar AS atau sebanding
dengan 72 persen pendapatan kotor
nasional. Sementara beban utang, turun
dari 10 miliar dollar AS menjadi 3,2 miliar
dollar AS dari penghasilan ekspor.
Keunikan kasus Argentina tampak
ketika akhir 2001 menyatakan bangkrut
dan tak mampu membayar utang.
Hal tersebut, sekaligus mengakhiri
sebuah fase ekonomi politik yang
51
Artikel
bertumpu pada privatisasi dengan
dampak terjadinya akumulasi modal
dan pendapatan pada sekelompok
elit. Lebih dari itu, hal tersebut juga
memunculkan perdebatan mendalam
tentang model alternatif penyelesaian
utang luar negeri. Pemerintahan
Kirchner, memiliki posisi yang jelas
dalam berunding dengan lembagalembaga keuangan internasional, yaitu
menselaraskan restrukturisasi utang
dengan
pertumbuhan
ekonomi.
Hal yang berbeda dengan apa yang
dilakukan sepanjang tahun 90an, ketika
restrukturisasi diberlakukan bagi total
jumlah utang yang sama serta beban
pembayarannya yang melejitkan jumlah
utang baru. Waktu itu, perundingan
dilakukan untuk tahapan jangka pendek
tanpa upaya membagi tanggung jawab
negara pengutang dan kreditor.
Hal yang juga menarik, butirbutir perundingan yang alot dan
mengundang
konflik,
utamanya
bukan berkaitan dengan usulan
jumlah pengurangan nilai surat utang
(bonds), melainkan pada persyaratan
(conditionalities) IMF dalam rencana
pembangunan ekonomi Argentina.
Pemerintah mengemukakan berbagai
dampak buruk “Model” IMF seperti deindustrialisasi, kerusakan sebagian besar
sentra dan alat produksi, melejitnya
pengangguran dan kemiskinan.
Strategi
restrukturisasi
utang
Argentina yang disodorkan Roberto
Lavagna, meskipun disebut-sebut
sebagai “paradigma baru”, sebenarnya
pragmatis dan memakai kaidah yang
selama ini disepakati bersama. Ketika
sebuah negara berada dalam kondisi
nyaris bangkrut, demikian Lavagna,
“paket pertolongan” IMF bisa dipakai
untuk membayar para investor. Hal
ini, mengacu pada pendapat mantan
Menteri Keuangan AS Paul O’Neill,
bahwa pengurangan utang harus
ditanggung bersama oleh kedua belah
pihak, pemerintah dan investor.
Tak heran bahwa acuan “Model
Argentina” bagi solusi krisis utang
52
global, ramai dibicarakan. New York
Times, misalnya, mensinyalir bahwa
“Argentina’s example may encourage
other developing countries to act similarly”
(4/3/2005).
Sebuah
“pergolakan”
yang diramal bakal berdampak besar
bagi sistem keuangan internasional.
Menurut Miguel Kiguel, salah seorang
anggota “perunding utang” (debt
negotiator) Argentina, restrukturisasi
utang negerinya memperlihatkan
bahwa dalam kasus kesulitan anggaran,
“sovereigns” atau kemauan politik serta
keuletan berunding sebuah bangsa
menjadi semakin penting. Bahkan boleh
jadi, yang terpenting. “Kini, aturan main
telah berubah”, tulis Larry Rohter (New
York Times, 4/3/2005). Apakah Indonesia
mau mengikuti aturan main baru ini?
Nampaknya tidak. Satu minggu
setelah
Argentina
memperoleh
keringanan signifikan utang luar
negerinya, petinggi negeri ini, masih
merasa “sangat berterima kasih” ketika
negara-negara kaya anggota Paris
Club hanya memberikan moratorium
utang (penundaan pembayaran) pada
tahun 2005 kepada Indonesia sebesar
2,6 miliar dollar AS. Selain penundaan
pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo tadi, bunga yang tidak dibayar
selama 2005 akan direkap (recapitalized)
dan ditambah menjadi utang pokok
yang harus dibayar pada 2007 dan
2008.
Padahal, beban utang luar negeri
kita yang mencapai lebih dari 134 miliar
dollar AS, hanya sedikit menyisakan
ruang bagi negara untuk melakukan
pembangunan. Sebenarnya, dengan
saldo yang menunjukkan angka minus
Rp. 2.100 triliun seandainya Indonesia
adalah sebuah perusahaan, maka
perusahaan itu telah masuk dalam
kategori bankrut. Kenyataannya, agar
tetap bisa membayar kembali utangnya,
pemerintah cukup lama “dipaksa”
menjalankan “Struktural Adjusment
Program” (SAP) godokan IMF. Artinya,
nilai nominal cicilan utang, umumnya
menjadi jauh lebih besar ketimbang
alokasi dana untuk pengurangan
kemiskinan. Dampak program tersebut, tak jarang berupa trauma, kesengsaraan dan perusakan berbagai bidang
kehidupan, tergusurnya petani gurem,
penyunatan subsidi pendidikan, kesehatan dan tunjangan sosial. Dalam
kaitan ini, UNICEF memperingatan
bahwa Indonesia bakal menghadapi
kenyataan “generasi yang hilang” akibat
kekurangan gizi dan buruknya kesehatan
serta rendahnya pendidikan rakyatnya.
Puluhan juta manusia di tanah air seakan
dirampas kesempatannya memperbaiki
hidup, karena pemerintah diharuskan
mencicil utang luar negerinya.
Menurut hitung-hitungan kasar,
setiap harinya, Indonesia harus
menyisihkan 2.5-4 juta dollar AS, untuk
membayar bunga utang kepada
negara kreditor dan lembaga keuangan
internasional, padahal - menurut ukuran
garis kemiskinan di bawah 2 dollar AS
per hari – lebih dari separuh rakyat
negeri ini masih hidup di bawah garis
kemiskinan. Karena itu, rasanya siapa
pun akan sepakat dengan suara kritis
para aktivis dalam dan luar negeri
yang semakin santer menganjurkan
pengurangan utang. Tuntutannya,
selama setiap hari puluhan ribu anakanak di negara berkembang, mati
kelaparan atau sakit serta sebagian
besar rakyatnya hidup di bawah garis
kemiskinan, uang mereka sebaiknya
dipakai untuk membeli makanan, bukan
untuk mencicil utang luar negerinya.
Pemerintah pilihan rakyat, seharusnya
lebih alot dalam berunding. Bangsa ini
telah banyak kehilangan, baik kehilangan
pulau maupun harga diri. Janganlah
ramalan UNICEF tentang generasi yang
hilang menjadi kenyataan. Belajarlah
dari Argentina.
*) Koordinator Nasional Target MDGs
(BAPPENAS/UNDP). Wakil Pemred
Jurnal Sosdem.
Profil
SRITUA ARIEF:
BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN
DEPENDENSI DI INDONESIA
www2.kompas.com
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Kebangkitan
neososialisme
di
Amerika Latin sebagaimana telah
disinggung dalam diskusi yang
dimuat dalam jurnal edisi ini, salah
satunya, tidak dapat dilepaskan dari
pengaruh pemikiran strukturalis yang
berkembang luas di kawasan tersebut.
Dalam hal ini, kita dapat merujuk
pemikir-pemikir ECLA sebagai perintis
teori dependensi seperti Celco Fultado
yang menerbitkan buku pada tahun
1968, Economic Development of Latin
America. Kemudian, kita juga dapat
merujuk pada para pemikir marxis yang
juga turut mempengaruhi pemikiran
ECLA seperti Fernando Cardoso dan
Enzo Faletto yang menulis Dependency
and Development in Latin America
(1969). Buku karya Cardoso dan Faletto
ini menjadi sebuah buku klasik teori
dependensi (Fakih, 2003; Alvin Y So dan
Suwarsono, 2006). Selain itu, kita juga
masih mengenal Andre Gundre Frank
yang bergabung dengan mahzab teori
dependensi tahun 1960, dan menjadi
motor perkembangan awal teori ini
karena jasanya dalam memperkenalkan
karya dependensi ke negara-negara
berbahasa Inggris. Mahzab teori
dependensi juga tidak dapat dilepaskan
dari para pemikr neomarxis Amerika Latin
lainnya seperti Thetonio Dos Santos
yang memperkenalkan konsep “the new
dependence” dalam rangka menguraikan
kesalahan kebijakan substitusi impor
di negara-negara Amerika Latin. Masih
banyak pemikir-pemikir lainnya yang
turut mewarnai sejarah pemikiran kritis
di Amerika Latin, dan menjadi banyak
rujukan bagi analisis ekonomi politik
kontemporer.
Keterkaitan antara sejarah pemikiran
dan keberhasilan gerakan suatu bangsa
barangkali memerlukan telaah lebih
lanjut. Namun, sumbangan pemikiran
tersebut dalam menginspirasi setiap
gerakan tidak akan dapat dinafikkan
begitu saja. Dalam konteks inilah,
pemikiran Sritua Arief utamanya dalam
menjelaskan ketergantungan ekonomi
Indonesia menjadi menarik. Setidaknya,
ada dua alasan yang dapat dikemukakan
untuk mendukung argumen ini.
Pertama, tidak banyak pemikir yang
menggunakan teori dependensi untuk
menganalisis
persoalan-persoalan
53
Profil
pembangunan di Indonesia, dan Sritua
Arief menjadi salah satu pemikir diantara
yang jumlahnya sedikit tersebut. Bahkan,
Ia dapat dikatakan menjadi ilmuwan
sosial pertama yang dengan tegas
menggunakan teori dependensi untuk
menganalisis ketergantungan ekonomi
Indonesia. Ilmuwan sosial lainnya yang
menggunakan pendekatan dependensi
untuk menganalisis pembangunan
di Indonesia diantaranya adalah
Mochtar Mas’oed (1989), Ekonomi dan
Struktur Politik Orde Baru 1966-1977,
dan yang paling kontemporer adalah
studi Syamsul Hadi (2008), Strategi
Pembangunan Mahathir dan Soeharto:
Politik Industrialisasi dan Modal Jepang
di Malaysia dan Indonesia. Mochtar
Mas’oed menggunakan pendekatan
Guellermo O’Donnel untuk menjelaskan
ekonomi politik Orde Baru pada awal
pemerintahan, sedangkan Syamsul
Hadi menawarkan otonomi relatif
dalam upayanya untuk menjelaskan
ketergantungan Indonesia terhadap
modal asing, yang dalam hal ini adalah
Jepang.
Sejak kemunculannya, Orde Baru
memang lebih pragmatis dalam
mengambil kebijakan pembangunan.
Dihadapkan pada “kebangkrutan”
ekonomi Orde Lama, Orde Baru
dihadapkan pada dua pilihan kebijakan
(Mas’oed, 1989: 124), yakni melakukan
pembangunan dengan mengandalkan
modal dalam negeri yang langka atau
menggunakan modal asing. Pilihan
pertama memerlukan waktu yang
cukup lama dan transformasi struktural
yang mendalam, sedangkan pilihan
kedua sebaliknya. Orde Baru akhirnya
memilih opsi kedua. Maka selanjutnya
diciptakanlah negara otoriter untuk
mendukung usaha-usaha tersebut.
Hasilnya, seperti dianalisis Sritua Arief,
ketergantungan dan keterbelakangan.
Alasan kedua berhubungan dengan
relevansi pendekatan dependensi
dalam
menganalisis
ekonomi
Indonesia. Tuduhan Sritua Arief atas
keterbelakangan dan ketergantungan
54
di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari
pilihan-pilihan kebijakan pembangunan
yang diambil oleh rejim, yang dalam
hal ini adalah pendekatan ekonomi
orthodoks atau neoklasik. Pilihan
kebijakan ini menjadi sebab mengapa
ekonomi
Indonesia
mengalami
ketergantungan. Bahkan, lebih dari itu,
struktur ekonomi Indonesia sangat
eksploitatif dimana terjadi penghisapan
ekonomi rakyat baik oleh modal asing
ataupun oleh pemodal pribumi. Sritua
Arief menyebut hubungan-hubungan
ekonomi seperti ini sebagai suatu
bentuk neokolonialisme baru. Ilustrasi di
bawah ini barangkali akan memperjelas
aliran-aliran surplus ekonomi Indonesia,
dan bagaimana pada akhirnya struktur
ekonomi yang eksploitatif tersebut
gagal menciptakan kemakmuran bagi
Indonesia.
Dengan mendasarkan pada data
yang di-release IMF, Sritua Arief (2005:
70-71) menunjukkan bahwa selama
periode 1973-1990 nilai kumulatif arus
masuk investasi asing sebesar US$
5775 juta telah diiringi dengan nilai
kumulatif keuntungan investasi asing
yang direpatriasi ke luar negeri sebesar
US$ 58859 juta. Ini berarti, menurut
Sritua Arif, telah diikuti dengan US$
10,19 financial resources yang keluar.
Ini terjadi karena tingginya komponen
sumber-sumber keuangan di dalam
negeri yang telah digunakan untuk
membiayai investasi asing. Sumbersumber keuangan ini diperoleh baik
dari cabang-cabang bank asing yang
beroperasi di Indonesia maupun dari
lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Dalam konteks ini, menurut Sritua Arief,
Indonesia yang merdeka sekarang ini
dapat dikatakan merupakan replika
dari Indonesia yang terjajah pada
jaman kolonial Belanda. Indonesia terus
memasok surplus ekonomi yang setia
pada pihak asing.
Sebagai seorang pemikir strukturalis,
Sritua Arief dengan tegas menggugat
model pembangunan liberalisme klasik
yang sangat ekploitatif tersebut (1981).
Dalam pandangan neo-strukturalis,
terutama
bagi
negara-negara
berkembang seperti Indonesia yang
bersifat agraris dan mewarisi cultural
stelsel, maka sektor pertanian harus
menjadi pondasi pembangunan. Arah
pembangunan adalah pengembangan
pasar dalam negeri atau “permintaan
efektif dalam negeri”, dan bukan
pasaran eksternal karena ekspor
hanyalah konsekuensi yang ditimbulkan
oleh pertumbuhan dalam negeri. Oleh
karena itu, transformasi ekonomi tidak
boleh dipahami sebagai pergeseran
struktural dari sektor pertanian ke
industri, tetapi sebagai suatu proses yang
mendorong peningkatan produktivits
di sektor pertanian. (Arief, 1998:10-11).
Dengan demikian, pembangunan
harus ditujukan untuk meningkatkan
produktivitas ekspor dan bukan semata
bergerak ke arah industrialisasi dengan
meninggalkan basis pertanian. Jika ini
terjadi, maka industrialisasi hanya akan
menciptakan struktur ekonomi yang
sangat eksploitatif.
Sebagai seorang yang concern
terhadap
ekonomi
kerakyatan,
pemikir seperti Sritua Arief tidaklah
banyak jumlahnya. Setidaknya, yang
menuangkan pemikirannya dalam
bentuk tulisan yang kemudian dapat
dibaca luas oleh masyarakat sebagai
sebuah wacana tanding atas aliran
ekonomi mainstream, yakni liberal. Di
Universitas Gadjah Mada, ada ilmuwan
seperti Prof Mubyarto yang terus
berupaya hingga akhirnya hayatnya
mengembangkan konsep ekonomi
Pancasila. Kritik ideologisnya terhadap
ekonomi mainstream membuatnya
dituduh “membawa ekonomi surga ke
dunia” (Mubyarto, 2003). Oleh karenanya,
pemikiran-pemikiran
Sritua
Arief
terutama analisisnya tentang Indonesia
akan senantiasa menarik dan relevan.
Sritua Arief lahir di Stabat Sumatra
Timur pada tanggal 25 Mei 1938. Ia
mendapatkan gelar sarjana muda
di bidang ekonomi dari Universitas
HKBP Nommensen Medan tahun
Profil
1960. Kemudian, mendapatkan gelar
Master of Business Administration dari
Cornell University AS tahun 1963,
dan gelar Ph.D. dalam ilmu ekonomi
dari University of Hull Inggris tahun
1979. Sebagai seorang akademisi, ia
merupakan salah seorang pemikir yang
cukup produktif dalam menulis. Banyak
karya telah dipublikasikan di tengahtengah kesibukannya sebagai seorang
pengajar dan konsultan dalam berbagai
lembaga pemerintah. Tulisan-tulisan
kritisnya tentang Indonesia dapat
dilihat diantaranya adalah Indonesia:
Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas
Pendapatan dan Kemiskinan Massal
(1979); Indonesia: Ketergantungan dan
Keterbelakangan (ditulis bersama Adi
Sasono) (1981); Modal Asing, Beban
Hutang Luar Negeri, dan Ekonomi
Indonesia (1987); Dari Pembangunan
Sampai Ekonomi Politik (1990); Pemikiran
Pembangunan dan Kebijaksanaan
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Ekonomi (1993); Pembangunanisme
dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat dalam Arus Globalisasi
(1998); Teori Pembangunan dan
Kebijaksanaan Pembangunan (1998).
Keseluruhan karya ini belum termasuk
yang dipublikasikan di berbagai jurnal
internasional.
Ekonomi Kerakyatan
Indonesia Mengenang Bung Hatta,
Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia
(2002).
Pada tanggal 17 Desember 2002,
Sritua Arief meninggal dunia setelah
menjalani perawatan akibat stroke
yang dideritanya sejak 10 tahun
terakhir. Meskipun demikian, karya dan
pemikirannya akan tetap hidup dan
menjadi bahan rujukan bagi banyak
studi ekonomi politik pembangunan
di Indonesia, utamanya studi-studi
pembangunan yang menggunakan
perspektif kritis.
***
Daftar Pustaka
Arief, Sritua. 1998. Teori dan Kebijaksanaan
Pembangunan. Jakarta: CIDES
Arif, Sritua. 2005. Negeri Terjajah:
Menyingkap Ilusi Kemerdekaan.
Yogyakarta: Resist Book.
Fakih, Mansour. 2003. Runtuhnya Teori
Pembangunan dan Globalisasi.
Yogyakarta: Insist
Hadi,
Syamsul.
2008.
Strategi
Pembangunan
Mahathir
dan
Soeharto: Politik Industrialisasi dan
Modal Jepang di Malaysia dan
Indonesia. Jakarta: Pelangi Cendekia
& Japan Foundation
Mas’oed, Mohtar 1989. Ekonomi dan
Struktur Politik Orde Baru 1966-1971.
Jakarta: LP3ES
Mubyarto. 2003. “Globalisme, Populisme,
Dan Ekonomi Pancasila,” Seminar
Bulanan I PUSTEP-UGM, Yogyakarta
4 Februari 2003.
Suwarsono dan Alvin Y. So. 2006.
Perubahan Sosial dan Pembangunan.
Jakarta: LP3ES
55
Se r i a l S e j a r a h S o s d e m
IVAN A. HADAR
Koordinator Nasional
TARGET MDGs,
UNDP/BAPPENAS;
Wakil Pemred Jurnal
Sosdem
Umum disepakati, terdapat dua
kecenderungan kiri di Amerika Latin.
Di satu sisi, yaitu (pemerintahan) kiri
yang dinilai “pragmatis”, “rasional” dan
“modern” yang terdapat di Cile, Brasilia
dan Uruguay berhadapan dengan
kiri yang “demagogis”, “nasionalistis”
dan “populistis” di Venezuela, Bolivia,
Paraguay dan Argentina.
Namun, tak jarang, ada pula yang
mengatakan terdapat kecenderungan
yang lebih banyak, lebih rumit, karena
tergantung pada lahan tempatnya
bersemai. F.R. Gallegos (2008) , misalnya,
mengatakan bahwa kiri Amerika Latin
diwarnai oleh warisan kelembagaan neoliberalisme, pengaruh dan posisi gerakan
sosial serta sejarah perkembangan
parpol progresif di masing-masing
negara
tempatnya
bertumbuhkembang. Dengan demikian, terdapat
lebih dari dua kecenderungan – meski
semuanya memiliki kemauan yang
sama, yaitu melawan agenda neo-liberal
lewat penguatan negara dan perbaikan
kondisi sosial.
Secara umum, disepakati bahwa sejak
kemenangan Hugo Chaves di Venezuela
(1998), dengan sedikit pengecualian
(antara lain Meksiko dan Kolumbia),
terjadi apa yang disebut “pergeseran ke
kiri” di hampir semua Negara Amerika
56
PLURALITAS
KELOMPOK KIRI
AMERIKA LATIN
Latin. Dalam diskusi – yang saya ikut,
ketika diundang oleh Nueva Sociedad
di Buenos Aires, Oktober 2008, meski
topiknya adalah “pencarian alternativ
pembiayaan pembangunan pasca krisis
keuangan global” - isu ini pun menjadi
bahasan yang pas dan sangat produktif.
Referensinya sangat luas, terkait
apakah “pergeseran ke kiri” ini
cenderung seragam, ataukah terdapat
dua jalan yang berbeda (kiri demokratis
dan kiri populistis), atau bahkan lebih
banyak lagi seperti yang diyakini
Gallegos tadi. Yang pasti, semua ini
menunjukan, betapa berbedanya
Amerika Latin dibandingkan referensi
“hitam putih” Eropa tahun 1970an yang
sekedar membagi kecenderungan
progresif (sosialistis) atau reaksioner
(sosial demokratis).
Teori Sosial Demokrasi (SosDem)
Amerika Latin, sepenuhnya berbeda
dengan Eropa. Kiri Amerika Latin,
secara tradisional bersifat revolusioner,
anti-kapitalistis dan (tak jarang) antidemokratis. Ketika berkuasa dan
berkesempatan merekayasa aturan
main, yang kemudian dilakukan
seringkali sepenuhnya mengubah
sistem kapitalistis dan demokrasi
burjoasi. Kata kunci seperti “Godesberg”,
“New Labor” atau “Pacto de Moncloa”
ketika SosDem menjadi lebih moderat
dan membuka diri bagi kelas menengah,
jarang terucapkan di Amerika Latin.
Hal ini, lebih dari sekedar pertanyaan
politik dan akademis yang menarik.
Berbagai pemerintahan kiri di Amerika
Latin, nampaknya secara praksis berjalan
tanpa ideologi dan tanpa teori. Praktek
dan wacana politik, nampaknya tidak
berjalan seiring. Jurnal Nueva Sociedad
dalam edisi Khusus 2008 , mengajukan
judul “Seberapa Kiri, Kirinya Amerika
Latin?”, memuat berbagai tulisan yang
mendiskusikan wacana dan langkah
politik, atau latar belakang sejarah
dan (gerakan) sosial yang menjadi
penyebab “pergeseran ke kiri” di Latin
Amerika. Hal yang terasa perlu untuk
memahami perubahan paradigma dan
mencari jawaban atas dua pertanyaan
terpenting berikut: Bisakah kelompok kiri
Latin Amerika memenuhi janjinya; dan
bisakah hal tersebut berlaku langgeng?
Sepanjang 80an, Amerika Latin
mengalami “Dekade yang Hilang”
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
terendah, angka kemiskinan yang
melejit, serta distribusi pendapatan
terburuk di dunia. Setelah terjadi
pertumbuhan ekonomi yang cukup
lumayan pada paruh pertama 90an
di bawah “arahan dan kendali” Bank
Serial Sejarah Sosdem
Dunia dan IMF, kembali terjadi “5 tahun
yang hilang” pada paruh kedua 90an.
Penyebabnya, penyesuaian struktural
neo-liberal (Konsensus Washington)
tidak mampu menepati janji perbaikan.
Sebaliknya, Argentina sebagai Negara
“pajangan” reformasi neo-liberal saat
itu, pada 2001 terjerembab dalam krisis
yang sangat serius.
Akibatnya, para pemilih memberikan
kartu merah bagi pemerintahan dan
parpol tradisional dan memilih kandidat
yang menyandang posisi kiri. Hugo
Chaves, Evo Morales dan Rafael Correa,
misalnya, mewakili kecenderungan
tersebut. Sementara di Negara-negara
dengan tradisi demokrasi termasuk
memiliki parpol kiri yang cukup kuat
(seperti di Brasilia, Cile, Argentina), terjadi
perubahan paradigma secara ideologis
dalam sistem politiknya.
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Namun, perubahan apapun yang
terjadi, yang tak kalah penting adalah
seberapa besar “ruang gerak” yang
dimiliki oleh sebuah pemerintahan.
Inilah salah satu alasan dari sikap
pragmatis sebagian pemerintahan
kiri Amerika Latin. Penjelasan lainnya,
kelompok kiri Amerika Latin seacara de
facto mengalami “SosDem-isasi” untuk
memenangkan suara kelas menengah.
Dengan demikian, “pergeseran ke kiri”
di Amerika Latin, pada saat yang sama
juga bisa berarti “peregeseran ke kanan”
kelompok kirinya menjadi SosDem.
Meskipun, secara detil, terdapat
beragam wacana dan praktek politik
pemerintahan di Amerika Latin,
setidaknya terdapat tiga kecenderungan
yang sama. Pertama, (semakin) aktifnya
Negara dalam perekonomian. Kedua,
Negara memprioritaskan kebijakan
sosial sebagai kebijakan pendistribusian
kue pembangunan dan ketiga, terjadi
difersifikasi hubungan politik dan
ekonomi luar negeri. Sementara itu, tak
ada satupun yang mempertanyakan
stabilitas moneteri dan keuangan, aturan
pasar bebas dan integrasi pasar dunia.
Semua elemen Konsensus Washington
tersebut, akibat pengalaman hiperinflasi sepanjang 90an, diserap menjadi
bagian penting kebijakan pemerintah.
Sepuluh tahun “pergeseran ke kiri”
di Amerika Latin, telah menimbulkan
perbaikan sosial-ekonomi yang cukup
signifikan. Tingkat kemiskinan menurun
dari 48% menjadi 36% total penduduk.
Di Brasilia, 11 juta keluarga memperoleh
tunjangan langsung berkat program
“Bolsa Famillia” – dari sebelumnya, yang
“hanya” berjumlah 3,6 juta keluarga yang
memperoleh manfaat tersebut pada
tahun 2003. Di banyak Negara Amerika
Latin, terjadi perbaikan dalam distribusi
penghasilan rakyatnya.
Namun, semua ini bisa terjadi
berbarengan dengan “export booms”
yang berlangsung sejak 2003 selama 10
tahun. Hal tersebut, telah mempertebal
isi kas Negara. Meski, pada saat yang sama
porsi pengeluaran sosial dibandingkan
total pengeluaran, nyaris tidak atau
hanya sedikit meningkat. Begitu pula
dengan porsi pajak yang hanya 20% dan
terbilang rendah dalam total anggaran.
Sementara itu, di beberapa Negara,
Brasilia misalnya, struktur pajaknya
masih sangat regresif. Begitu pula banyak
yang masih mensubsidi konsumsi kelas
menengah sehingga melemahkan
kemampuan investasi dalam sebuah
Negara yang infrastruktur ekonominya
masih terbilang lemah.
Terkait beberapa hal tadi, untuk
pertamakalinya, SosDem di Amerika
Latin memiliki kesempatan. Tinggal
bagaimana kelompok “kiri tengah” ini
memanfaatkan peluang tersebut.
Buenos Aires/Jakarta, Oktober 2008/
Januari 2009
57
Se r i a l S e j a r a h S o s d e m
SEJARAH
Pasca lengsernya Soeharto dan
tumbangnya Orde Baru, bermunculan
berbagai organisasi maupun perorangan
yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai penganut
ideologi sosial-demokrasi (SosDem).
Meskipun demikian, sebagian besar dari
organisasi maupun pribadi tersebut,
bergerak nyaris tanpa menjalin kontak
satu dengan lainnya. Bahkan ada kesan,
setiap organisasi merasa diri sebagai
yang “paling SosDem” dibandingkan
lainnya.
Boleh jadi, hal tersebut disebabkan
oleh jarang atau tidak pernah adanya
upaya untuk mendiskusikan pandangan
masing-masing tentang apa sosdem
itu sendiri dan platform apa yang bisa
disepakati untuk mempersatukan
gerakan dengan ideologi yang sama
ini. Penyebab lain dari kurangnya
upaya pendekatan antara mereka
yang berideologi SosDem adalah
keterputusan
sejarah
perdebatan
ideologi selama era Orde Baru.
Saat ini, gagasan-gagasan besar
sebenarnya kembali memperoleh
peluang untuk hadir pada pentas politik
dan wacana di Indonesia. Sosialisme
demokrasi adalah salah satunya. Sejarah
perkembangannya serta pemetaannya
di Indonesia diungkapkan dalam tulisan
ini.
58
Sosialisme
Jauh sebelum lahirnya pemikiran
Karl Marx (1818–1883), pemikiran untuk
menghapuskan perbedaan antara
miskin dan kaya, persamaan hak bagi
semua manusia dan/atau penghapusan
hak milik pribadi telah muncul sejak
jaman pra industri. Antara lain pada
pemikiran Budha, Perjanjian Baru dan
Lama (terutama dalam isi “khotbah di
bukit), ordo gereja abad pertengahan,
Platon, Morus dan Campanellas. Tetapi
baru pada revolusi industri, sejak awal
abad 19, gagasan sosialisme semakin
menguat. Adalah para sosialis awal
di Inggris dan Prancis yang mulai
mengembangkan
gagasan
yang
berlandaskan gambaran dan alasan etika
tentang kehidupan yang bermartabat
dalam sebuah tatanan masyarakat yang
didamkan, tanpa menganalisa dengan
tepat dan sistematis persyaratan sosial
dan politiknya.
Mereka berkeyakinan, daya tarik
pemikirannya akan mempengaruhi
kelas yang berkuasa waktu itu, tanpa
berupaya membentuk kekuatan politik.
Karena itu mereka disebut kaum sosialis
utopis. Horkheimer (1875 – 1973),
menilai utopia sebagai “impian akan
adanya tatanan kehidupan yang adil
dan benar”.
Berbeda dengan pemikiran kaum
sosialis awal tersebut, Karl Marx
H SOSDEM
mencoba melakukan suatu analisa
menyeluruh mengenai kapitalisme,
terkait kemunculannya, perkembangan
serta konflik yang menyertainya. Ia
juga menganalisa dan memprognosa
kehancuran
kapitalisme,
yang
menurutnya sebagai suatu keharusan
sejarah dan menamakan pemikirannya
sebagai sosialisme ilmiah. Berbeda
dengan kaum sosialis awal, Marx
mengambangkan
strategi
politik
untuk pengorganisasian kelas buruh
serta perjuangan kelas mereka dalam
menentang kapitalisme melalui revolusi.
Selanjutnya,
membentuk
sistem
sosialis dan berlanjut menjadi sistem
komunis yang tidak mengenal kelas.
Pemikiran Marx banyak dipengaruhi
oleh Aufklaerung Eropa (yang percaya
pada kemajuan dan akal budi), gagasan
radikal-demokratis revolusi Prancis
tahun 1789, pemikiran sosialisme awal
dan pemikiran ekonom klasik dari
Inggris (Adam Smith, Malthus dan David
Ricardo) serta perdebatannya dengan
para filosof idealisme (Kant, Fichte dan
terutama Hegel). Di bawah pengaruh
berbagai macam pemikiran ini, Karl
Marx dan Friedrich Engels (1820–1895)
mengembangkan
ajaran-ajarannya
yang meliputi dialektika dan historisme
materialisme serta politik ekonomi.
Berbeda dengan anjuran Marx,
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Ferdinand Lassalle (1825–1864), yang
mendirikan “Allgemeine Deutsche
Arbeiterverein”, partai sosialis pertama
di Jerman (1863), yang memilih jalan
damai menuju sosialisme. Menurutnya,
dijaminnya hak memilih dapat
mengantar buruh dan partainya
memiliki mayoritas suara di parlemen
dan negara kapitalis melalui reformasi
UU secara bertahap, untuk berubah
menjadi sosialis. Ia mengusulkan agar
buruh bersatu dan bernaung dalam
“asosiasi produktif” (koperasi), sehingga
mereka menjadi pemilik usaha sendiri
dan menerima sepenuhnya hasil dari
kegiatan usahanya.
Yang lebih tegas lagi adalah Eduard
Bernstein (1850–1932) yang menolak
pemikiran Marx dengan melakukan
pertimbangan kritis dan melakukan
revisi terhadap marxisme berdasarkan
persyaratan historis yang mengalami
perubahan (revisionisme). Istilah ini
pertama kali muncul di kalangan
sosial demokrat Jerman tahun 1891.
Dalam tulisannya “Die Voraussetzungen
des Sozialismus und die Aufgaben
der Sozialdemokratie” tahun 1899
(Persyaratan Sosialisme dan Tugas-tugas
Sosialdemokrasi), ia menolak pendapat
Marx tentang hukum sejarah yang
meramalkan hancurnya kapitalisme dan
keharusan revolusi untuk mewujudkan
sosialisme dan menentang strategi
perjuangan kelas yang militan dan
revolusioner yang dijalankan gerakan
buruh Jerman waktu itu.
Ia kemudian mengusulkan kerja
sama Partai Sosial Demokrat (SPD)
Jerman dengan kekuatan-kekuatan
demokratis lainnya serta secara
bertahap menciptakan tatanan sosialis
melalui jalan parlementer yang damai,
melalui reformasi politik, sosial dan
ekonomi. Permikiran Bernstein terutama
dipengaruhi oleh pemikiran Fabian
Society, yang didirikan tahun 1884 dan
memiliki pengaruh besar dalam gerakan
buruh di Inggris. Kelompok ini juga
menentang Marxisme yang revolusioner
dan menginginkan sosialisasi ekonomi
secara bertahap, evolusi dan tanpa
kekerasan serta perubahan negara dan
masyarakat ke arah tatanan sosialis.
Reaksi terhadap revisionisme ini,
terutama muncul dari Lenin yang
menolak teori Bernstein. Sejak itu
partai komunis uni soviet menentang
revisionisme yang mereka sebut sebagai
penyimpangan ke arah kanan terhadap
ajaran marxisme-leninisme. Perbedaan
pandangan mengenai konsep dan jalan
menuju sosialisme telah menyebabkan
terjadinya pemisahan gerakan buruh
sosialis ke dalam faksi sosial demokrat
dan faksi komunis yang mendukung
59
Serial Sejarah Sosdem
marxisme dan leninisme dan menjadi
kebijakan politik partai-partai sosialis di
negeri-negeri mereka selama Perang
Dunia Pertama (1914–1918). Himpunan
Sosialis Internasional yang merupakan
organisasi sentral partai-partai sosialis
sedunia
mengalami
perpecahan,
ketika masing-masing partai sosialis
mendukung negerinya sendiri selama
berlangsungnya Perang Dunia Pertama.
Setelah
Lenin
memenangkan
revolusi Oktober, kaum bolsyewik
Rusia mengganti nama partai mereka
menjadi partai komunis tahun 1918
untuk membedakan diri mereka dari
kaum sosialis demokrat. Di sisi lain kaum
sosialis di Jerman dalam upayanya
menunjukkan perbedaan pokok mereka
dengan partai komunis, menamakan diri
mereka sosialis demokrat. Kedua kubu ini
masing-masing tetap mempergunakan
marxisme
untuk
memperkuat
pendirian mereka. Adalah hal yang
keliru menyamakan marxisme dengan
Kkmunisme dan Sosialis Demokratis
dengan anti marxisme. Kenyataannya
keduanya merupakan cabang dari
marxisme yang memiliki perbedaan
tajam dalam masalah pokok. Sosialisme
Demokratis memakai unsur demokratis
dari marxisme. Sedangkan marxismeleninisme mengambil sifat” ilmiah”
dari marxisme sebagai argumen yang
membenarkan “kediktatoran proletariat”
yang meninggalkan demokrasi.
Sosialisme Demokrasi
Sosialisme Demokrasi merupakan
arah partai yang menghubungkan
prinsip-prinsip sosialisme dengan
demokrasi. Yang termasuk sosialisme
demokrasi adalah partai-partai politik
dengan program yang berbeda
dan dengan nama yang berbeda
pula. Meskipun demikian, ada tiga
persamaan berikut. Pertama, bertujuan
membangun tatanan negara, ekonomi
dan sosial yang bebas dan sosialistis.
Kedua, mendukung perubahan melalui
reformasi
untuk mencapai tujuan
60
politiknya.
Sosialisme
Demokrasi
memakai cara-cara legal dan demokrasi
parlementer. Untuk mengubah dan
mengatasi sistem kapitalisme dilakukan
reformasi di bidang politik, sosial dan
ekonomi. Sosialisme Demokrasi secara
prinsip berbeda dengan ideologi dan
program Sosialisme Revolusioner atau
komunisme dan partai-partai komunis,
yang menghendaki sosialisme melalui
jalan revolusi di bawah pimpinan diktatur
proletariat. Ketiga, sikap demokratis.
Sosialisme Demokrasi menganut sistem
kekuasaan berdasarkan demokrasi
perwakilan dan aktif memperjuangkan
negara hukum yang demokratis dan
bebas, dan menolak segala macam
bentuk diktatur. Karenanya mereka
bekerja sama dengan partai-partai yang
demokratis.
Partai-partai di Eropa yang sekarang
berasaskan SosDem hampir semuanya
lahir pada paruh ketiga abad 19 dan
biasanya bernama partai sosial demokrat,
partai sosialis atau partai buruh. Naiknya
fasisme sejak tahun 1933 di bawah
Hitler telah memporakporandakan dan
mengorbankan ribuan kaum Sosialis
Demokrat dan buruh di Jerman. Baru
setelah Perang Dunia Kedua, Sosialis
Demokrat kembali tampil dan bersamasama dengan demokrat Kristen dan
liberal membentuk konstitusi Jerman
yang baru dengan memberikan
kontribusinya dalam membentuk
“negara sosial” yang berarti mewajibkan
negara menegakkan tatanan sosial
dan ekonomi yang adil. Jalan damai
yang ditempuh Sosialis Demokrat telah
membuka peluang kelompok ini meraih
kekuasaan melalui jalan parlementer
dengan mengikuti pemilihan umum di
masing-masing negeri.
Perubahan
cepat
setelah
perang dunia kedua mendorong
mereka mengubah program partai
untuk menyesuaikan diri dengan
keadaan,
dan dengan demikian
dapat menambah suara pada pemilu.
Di Jerman kaum Sosialis Demokrat
melalui Program Godesberg tahun
1959 melakukan perubahan secara
mendasar dengan tujuan utamanya,
yaitu tidak lagi menggantikan sistem
kapitalisme dengan sistem sosialisme
dan menerima system ekonomi pasar
sebagai hal yang tidak terelakkan.
Nilai-nilai dasar Sosialisme Demokrat
yang meliputi kebebasan, keadilan dan
solidaritas masuk ke dalam program
politik dan ekonomi. Keadilan berarti
kesempatan sama bagi penentuan nasib
sendiri untuk semua orang. Solidaritas
menuntut tiap individu menggunakan
kebebasannya sebagai abdi masyarakat.
Orientierungsrahmen ’85 dari Partai Sosial
Demokrat Jerman (SPD) memberikan
batasan yang lebih tepat tentang nilainilai fundamental sosialisme demokratis,
agar dapat dibedakan dari demokrat
Kristen dan liberal yang menggunakan
istilah yang sama.
Dalam bidang ekonomi, terutama
antara tahun 60 sampai 70-an,
berlangsung kemakmuran ekonomi
dan semakin terintegrasinya buruh ke
dalam sistem kapitalisme. Buruh tidak
lagi menjadi kelas yang berseberangan
dengan pemilik modal, tetapi mereka
menjadi satu kesatuan dalam proses
produksi dengan diterapkannya hak
turut
menentukan
pengambilan
keputusan di dalam perusahaan.
Upah yang tinggi serta jaminan sosial
yang luas dan kesempatan buruh untuk
menikmati pendidikan lanjut selama
bekerja merupakan bagian dari sistem
ekonomi pasar, yang di Jerman lebih
dikenal sebagai sistem Ekonomi Pasar
Sosial (Soziale Marktwirtschaft). Peran
negara menjadi sedemikian besar untuk
melakukan intervensi dan memberikan
subsidi
bagi
kelompok
yang
memerlukannya. Setelah terjadinya krisis
minyak bumi dan kenaikan inflasi yang
meningkatkan angka pengangguran,
secara perlahan peran negara semakin
berkurang. Ketika tahun 80-an kelompok
konservatif mengambil alih kekuasaan
di negara-negara industri, kebijakan
ekonomi yang sebelumnya berorientasi
pada sisi permintaan dengan anggaran
Serial Sejarah Sosdem
defisit negara menurut anjuran Keynes,
bergerak ke sisi penawaran, yaitu lebih
kepada kepentingan industri dan
semakin mengecilnya peran negara.
Masa kemakmuran di negara-negara
kesejahteraan (welfare state) mengalami
penurunan. Hampir semua bentuk
subsidi yang dianggap memberatkan
pengeluaran negara dan meningkatkan
inflasi dihapuskan. Kini pendulum
kekuasaan bergeser ke arah kepentingan
industri yang semakin membesar dan
meluas sampai ke tingkat dunia. Negara
tidak lagi memiliki kekuasaan dan
kekuatan mengontrol industri dan gerak
modal yang bergerak cepat ke seluruh
dunia, tetapi berada di bawah dikte
kepentingan modal. Era globalisasi (neoliberal) menyadarkan banyak pemikir di
kalangan SosDem untuk mengkaji ulang
peran negara yang semakin terbatas
dan memikirkan bentuk kerja sama
dan pengelolaan regional atau global
yang dapat mengontrol kembali peran
kekuatan pasar/modal.
Pemetaan Sosialisme di Indonesia
Berikut,
pemetaan
sederhana
terhadap kelompok-kelompok atau
gerakan yang mengklaim diri sosialis,
atau setidaknya lewat ide-ide yang
ditawarkan lekat dengan jargon-jargon
sosialisme. Jargon sosialisme, yang
dimaksud adalah keinginan untuk
menciptakan keadilan dan pemerataan
dalam penikmatan dan akses terhadap
hasil-hasil produksi dan sumber-sumber
produksi. Memang bisa saja, klaim itu tak
jelas. Artinya, dari segi pengorganisasian
dan ideologi tidak khas dan tidak
mengikuti pakem gerakan sosialisme.
Tapi efek yang diciptakan, serta musuh
yang dihajar adalah sama dengan musuh
kaum sosialis. Juga, jangan dilupakan,
alternatif solusi yang diusung sangat
menguntungkan bagi perkembangan
sosialisme demokrat. Tambahan lagi,
nilai-nilai universal yang relevan dengan
sosialisme, yaitu equality, fairness,
egalitarianisme, dan keadilan (justice),
menjadi anutan kelompok-kelompok
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
itu.
Setidaknya, ada empat kategori.
Pertama, adalah kelompok sosialisme
demokratis yang berkiblat ke barat,
terutama Eropa. Ide dan pembelajaran
sosialisme didapatkan saat
pendukungnya
mendapatkan
gemblengan dan studi di negaranegara seperti Belanda, Perancis dan
Jerman. Ini terutama melanda aktivis di
era pergerakan kemerdekaan dengan
tokoh-tokohnya yang sangat fenomenal.
Seperti Sjahrir, Tan Malaka, Mohammad
Hatta, dan HOS Tjokroaminoto. Mereka
membuat organisasi-organisasi sendiri
dan melakukan perlawanan bawah
tanah terhadap pemerintahan kolonialis.
Di periode lanjutannya, mereka turut
berjasa dalam melahirkan partai-partai
sosialis di Indonesia, seperti PSI. Dalam
arus yang sama, kita juga bisa menyebut
Sneevelt dengan ISDV (Indische Sosialis
Democratic Vereniging), yang kemudian
mewarnai arah gerakan SI (Sjarikat Islam),
dan menjadikan SI merah (komunis) dan
SI putih. Intinya, mereka menyerap dan
ingin menerapkan ide-ide sosialisme
yang mereka dapat dan pelajari di
Eropa.
Kedua, gerakan-gerakan sosialisme
yang bernuansa religius. Tokohnya,
yang terkenal adalah Haji Oemar Said
Tjokroaminoto dengan gerakan Sjarikat
Islamnya. Ide ini sebetulnya punya
argumentasi menarik. Dalam khasanah
keagamaan di Nusantara, nilai-nilai
keadilan, buruh, orang miskin, kaum
tertindas lumayan popular. Dalam Islam
maupun Kristen, soal-soal kemanusiaan
itu menjadi bagian yang tak terpisahkan
dalam pengabdian dan ibadah sosial
mereka.
Ketiga, kaum sosialis yang benarbenar menyandarkan diri pada kekayaan
budaya dan adat istiadat dalam
masyarakat adat kita. Gerakan seperti
ini memang lahir belakangan. Mereka
percaya bahwa masyarakat kita memiliki
kearifan dan kebijakan sendiri dalam
mengelola alam, hidup, dan mengatur
hubungan-hubungan sosial mereka.
Dalam terminologi mutakhir, dikenal
istilah local genius, dan indegenous
knowledge.
Gerakan terakhir berfokus pada
perjuangan untuk kepentingan hakhak masyarakat adat yang tertindas.
Musuh mereka sama, yaitu kapitalisme
dan kekuatan modal. Keempat, adalah
apa yang disebut sebagai Kiri Hijau,
misalnya apa yang dilakukan oleh
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di
Bandung. Mereka melihat ketidakadilan
dalam penguasaan tanah, hutan,
kebun milik para petani yang dirampas
oleh negara (sebagai agen kapitalis).
Mereka melakukan pendokumentasian
terhadap Sistem Hutan Kerakyatan
(SHK). Contoh lain adalah gerakangerakan yang dilakukan kawan-kawan
Plasma di Kalimantan Timur.
Secara umum, dua kelompok
pertama menyandarkan diri pada
pemikiran-pemikiran Marx, Engels, dan
tokoh-tokoh intelektual kiri lainnya.
Sementara dua terakhir, lebih mengakar,
punya pijakan, dan nampaknya terlibat
serius dalam persoalan-persoalan riil di
tingkat akar rumput. Untuk mudahnya,
dua kelompok pertama disebut sebagai
Sosialisme Eksplisit (lantaran terbuka,
ideologis, dan punya pakem jelas).
Sementara dua yang terakhir sebagai
kelompok Sosialisme Implisit.
Keseluruhan kelompok itu tak harus
bergerak dalam arus yang sama. George
Aditjondro menganalogikannya sebagai
arus aliran sungai yang deras, yang
terdiri dari arus di permukaan dan arus
di bawah permukaan, namun mereka
mengalir ke arah yang sama. Kalau ada
sinergi dari berbagai kekuatan itu, maka
mereka menjadi tantangan yang konret
terhadap perjalanan kapitalisme. Paling
tidak, seperti yang dikatakan oleh Anne
Gunder Frank, sinergi itu akan menjadi
first barrier (rintangan utama) bagi
perkembangan kapitalisme.
Sekali lagi, meski beda dalam
bentuk organisasi dan simbol-simbol
yang mereka anut, namun kesemuanya
menganut kepercayaan bahwa harus
61
Serial Sejarah Sosdem
ada distribusi yang adil terhadap asset
dan penikmatan produksi. Di sisi lain,
juga harus ada keadilan, kebersamaan,
kesederajatan,
komunalitas,
dan
equality. Jadi ada semacam Common
Denominator yang bisa menyatukan
gerak langkah dalam mencapai tujuan
bersama dalam kelompok-kelompok
yang sangat berbeda-beda itu. Agar
mengarah pada terciptanya sistem yang
memungkinkan terjadinya pemerataan
terhadap hasil-hasil produksi.
Di sini tidak dilakukan pemisahan
mana yang paling murni dari gerakan
sosilisme yang berkembang di Indonesia.
Dalam spektrum ideologis, posisinya
sangat jelas. Mereka yang cenderung
kepada profit, individualisme, modal,
dan akumulasi kapital berposisi sebagai
kapitalis, sementara mereka yang
memilih komunalisme, equality, egaliter,
dan pemerataan hasil-hasil produksi,
maka kiblatnya adalah sosialisme.
Kalau misalnya ada penggabungan
antara sosialisme eksplisit dan sosialisme
implicit, maka ada beberapa varian yang
bisa dilihat. Misalnya, kesamaan dalam
melihat adanya “dominan discourse”
dan siapa yang menjadi “oppression
discourse”.
Juga terlihat dalam agenda
organisasi dan partai ada tiga dominasi
dalam mengeset isu, yang dilakukan
oleh kelompok-kelompok sosialis. Yaitu
terjadinya “kota centris”, “manufacturingcentris”, dan “java-centris”. Gerakangerakan kaum sosialis terlalu melihat
jawa sebagai pusat aktivitas dan
kegiatan. Jarang sekali yang mau terlibat
dalam advokasi dan pendampingan
masyarakat lokal yang ada di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan Maluku.
Sementara itu sektor yang kerap
menjadi garapan kaum sosialis, ratarata mengarah pada buruh yang
bekerja pada sector manufactur
dan fabrikasi. Inipun juga terjadi di
lingkungan industrial di Jawa. Jarang
yang melakukan pendampingan dan
memusatkan perhatian pada buruh
pemetik teh, buruh kebun kelapa sawit,
62
buruh HPH, nelayan, buruh karet, buruh
pertambakan, buruh pertambangan,
dan buruh-buruh lainnya. Padahal,
penderitaan para buruh di sektor-sektor
tersebut tak kurang menyedihkannya
disbanding buruh di sektor industri
fabrikasi.
Apa yang dilakukan kawan-kawan
KPA di Bandung bisa dilihat sebagai
bagian dari Kiri Hijau yang melakukan
penggedoran dalam advokasi, kampanye
dan gerakan mereka. Mereka keluar dari
bias Java-Centris, Manufacturing-Centris,
dan Kota- Centris. Mereka mendampingi
para korban di perkebunan HPH,
mendampingi para masyarakat adat
dalam
memperjuangkan
hak-hak
agraria mereka, mendampingi petani,
buruh kebun dan lain sebagainya.
KPA bergerak selain dengan
mengusung isu penyelamatan hutan,
dengan mengkampanyekan sistem
hutan kerakyatan (SHK), juga melakukan
delegitimasi terhadap kebijakan HPH
yang sangat merugikan. Begitu juga
dengan kawan-kawan di plasma, yang
melakukan advokasi dan pendampingan
bagi masyarakat di Kalimantan. Nah apa
yang dilakukan oleh Kawan-Kawan
KPA dan Plasma ini adalah bagian dari
gerakan Sosialisme Implisit.
Lantas, ada juga mereka yang
melakukan
gerakan
sosialisme
implicit dengan pendekatan religius.
Misalnya, beberapa pesantren yang
mengusahakan sistem pengelolaan
tanah pertanian secara bersamaan.
Di Bali, Gusti Gedong Oka, penganut
Ghandiisme
dan
Ashramisme,
melakukan gerakan-gerakan yang
memiliki cirri sosialisme religius. Sampai
di sini, saatnya melihat apa yang menjadi
tantangan dari gerakan sosialisme di
Indonesia. Tantangan paling nyata
untuk saat ini adalah statement sweeping
terhadap kelompok-kelompok kiri yang
ingin melaksanakan reformasi secara
total. Kita melihat berbagai spanduk,
posko anti komunis dan pernyataanpernyataan para elit politik di media
massa. Tapi justru saat ini perbincangan
tentang
sosialisme,
komunisme,
revisionisme, stalinisme, dan marxisme
menjadi relevan. Kita harus menjelaskan
kepada publik apa yang menjadi
pembeda dari aliran-aliran ideologis itu.
Tantangan kedua yang juga mesti
dihadapi adalah kelemahan analisis
kaum sosialis di tanah air terhadap apa
yang menjadi “mode of production”
di Indonesia. Jarang yang mampu
memetakan persoalan mode of
production ini secara tepat. Kalau di
Jawa, mode of productionnya barangkali
adalah
industrial
manufacturing.
Sementara di Kalimantan, persoalannya
sangat berbeda, mereka melakukan
pengusahaan terhadap hutan, laut,
dan sungai dengan mode of production
seperti model dalam komunisme
purba.
Ivan Hadar
Koordinator Nasional Target MDGs
(Bappenas/UNDP), Wakil Pemimpin
Redaksi Jurnal Sosdem
Tulisan ini adalah ringkasan dari studi
‘Gerakan Sosial Demokrasi Di Indonesia’
yang dilakukan oleh Ivan Hadar/Suchjar
Effendi/Indah
Nuritasai/Fadjroel
Rach-
man; IDe/FES – Mei 2001. Terkait Sejarah
Sosialisme Demokrasi, bahannya ditulis
oleh Suchjar Effendi; sedangkan Pemetaan
SosDem di Indonesia, bahannya berasal dari
diskusi terbatas dengan narasumber George
Aditjondro. M.Hokheimer, Anfaenge der
buergerliche Geschichtsphilosophie, 1930,
dalam Reinhart Beck, Sachwoerterbuch der
Politik, KroenerVerlag, Stuttgart 1977.
Kebebasan, Negara, dan
Pembangunan di Mata
Arief Budiman
Judul Buku
Penulis
Penerbit
Cetakan
Tebal
: Kebebasan, Negara, Pembangunan
: Arief Budiman
: Kerjasama Pustaka Alvabet dan Freedom Institute
: Pertama, Agustus 2006
: xiii + 446 halaman
Meminjam istilah Dr. Ali Syaria’ti,
ilmuwan sosial sekaligus seorang
mujjahid, pejuang kemanusiaan asal
Iran (yang meninggal secara tragis, di
bunuh oleh Savak, polisi rahasia rezim
Reza Pahlevi yang despotik-otoriter),
di setiap jaman kebebasan akan selalu
menjadi arena taruhan dari jenis-jenis
manusia—seperti dilambangkan AlQur’an—yang berwatak Fir’aun, Haman,
Qarun, dan Bal’am. Fir’aun adalah
simbol penguasa yang korup, penindas
dan selalu merasa benar sendiri;
sebuah rezim yang menjadi tonggak
kedzaliman dan kemusyrikan. Haman
adalah prototip yang mewakili entitas
teknokrat, ilmuwan, dan umumnya
kaum intelektual yang menopang
tirani dengan melacurkan ilmu. Qorun
adalah cermin kaum kapitalis, pemilik
sumber kekayaan yang dengan rakus
menghisap seluruh sumber daya
ekonomi rakyat. Bal’am melambangkan
kaum rohaniawan, tokoh-tokoh agama,
yang menggunakan agama untuk
melegitimasi kekuasaan yang korup
dan meninabobokan rakyat. Menurut
Syari’ati, pada setiap jaman keempat jenis
manusia ini akan selalu tampil sebagai
pendukung status quo dan penentang
perubahan sosial (Ali Syari’ati, Ideologi
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam,
Mizan, 1989) .
Namun, lanjut Syari’ati, di setiap
jaman juga akan selalu tampil kaum
Rausyanfikr, pemikir yang tercerahkan,
yang siap mengorbankan dan
mengabdikan dirinya untuk melawan
rezim-rezim yang membela statusquo. Arief Budiman—dalam batasan
tertentu—mungkin bisa dimasukan
ke dalam kategori Rausyanfikr, karena
sebagai ilmuwan, Arief tidak hanya
memotret dan menyodorkan realitas
pada kita, namun ia juga mengajak
kita untuk bersikap kritis dalam terus
berkhidmad menemukan kebenaran.
Ilmuwan sejati, meminjam perspektif
Edward Shils dalam Cendekiawan dan
Politik (LP3ES, 1984), bukanlah individu
atau sekelompok begawan yang hidup
di atas menara gading, yang netral dan
tidak berpihak. Bagi Shils, cendekiawan
secara moral-intelektual harus berpihak.
Atas dasar profesinya, setiap intelektual
punya tanggung jawab sosial untuk
berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Sebagai intelektual-aktivis, Arief
Budiman sadar akan tanggung jawab
itu. Sejak masih mahasiswa di Fakultas
Sastera UI, ia sudah melakukan berbagai
kritik dan demonstrasi atas pemerintahan
Soeharto yang kebijakannya nyata telah
keluar dari kepentingan rakyat. Arief, yang
dilahirkan dari sebuah keluarga minoritas
Cina, pernah mengalami masa-masa
pahit menghadapi diskriminasi, dan
merasakan perihnya memperjuangkan
kebebasan di zaman otoritarianisme
Soeharto (1965-1998). Pengembaraan
intelektual dan pergulatannya dalam
dunia aktivis mahasiswa memberi
sketsa nyata pada pembentukan
kepribadian Arief, dan tentu memberi
kesadaran paripurna akan pentingnya
memperjuangkan kebebasan manusia
di negeri ini sebagai persoalan krusial
bangsa. Setelah menjadi ilmuwan, Arief
adalah sosok yang tak pernah surut
menicita-citakan hadirnya kebebasan di
negeri ini
Kompilasi Pemikiran
Buku karyanya ini, merupakan
serpihan-serpihan pemikiran yang
berhasil dihimpun dari tulisan-tulisan
Arief antara tahun 1965 sampai 2005
yang terserak dalam berbagai ragam
tulisan, mulai dari makalahnya, pengantar
buku, dan berbagai artikelnya yang telah
dimuat di sejumlah media massa. Fokus
tulisan ini terbatas pada pandanganpandangan Arief pada persoalan sosialekonomi-politik yang berkisar pada
hubungan negara dan masyarakat; jadi
hanya beberapa esei yang relevan saja
yang akan disoroti. Tidak salah, jika buku
ini mengompilasi sejumlah tema yang
luas, bahkan tak saling terkait. Buku ini
ditulis hadir dalam konteks waktu yang
tetap aktual, yakni terus berlangsungnya
63
Resensi
krisis kebebasan, gugatan atas eksistensi
dan peran negara, serta kritik atas
ideologi dan model pembangunan
yang dipilih Indonesia, yang hingga kini
tak mampu memberi kemandirian pada
negara dan mensejahterakan kehidupan
mayoritas rakyatnya.
Kendati mengangkat tema beragam,
buku ini masih bisa dibaca sebagai
sebuah kaledoskop pemikiran kritis Arief
Budiman. Karena garis besar buku ini
masih tak jauh dari tiga tema besar yang
selama ini jadi perhatiannya; kebebasan,
negara, dan pembangunan.
Mungkin kalau pun ada kelemahan,
dapat dikata buku ini tidak lagi memiliki
kontekstualisasi untuk sekarang ini. Walau
begitu, kerangka “teori struktural” yang
dijadikan pijakan Arief tetap menjadi
semacam kunci yang bisa dijadikan alat
dalam mengamati negeri ini sampai
detik ini. Di antara tema yang diangkat,
antara lain adalah masalah politik,
filsafat, sosial, budaya, seni dan psikologi.
Bisa dimaklumi kalau kemudian tulisan
dalam buku ini tidak membangun
konfigurasi pemikiran Arief secara utuh
sebagaimana dalam buku Arief yang
lain; Negara dan Pembangunan (1991)
Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan
Ideologi (1997) dan Teori Pembangunan
Negara Ketiga (1995).
Negara, Pembangunan, dan
Kemiskinan
Sejak awal, isu negara dan
pembangunan telah menarik minat
banyak ilmuwan sosial di berbagai
negara untuk menganalisis relasi
antara negara dan masyarakat dalam
kerangka modernisasi ekonomi dan
politik, terutama relasi negara dan
pembangunan di negara-negara Dunia
Ketiga. Relasi negara dan pembangunan
sebagai dua institusi penting dalam
memahami proses modernisasi di
negara-negara pascakolonial memang
menjadi topik bahasan hangat para
intelektual Barat sejak awal abad
ke-20. Interaksi antara negara dan
pembangunan
telah
melahirkan
64
sebuah konsep dan praktik kehidupan
baru dalam tata relasi masyarakat global
yang dikenal sebagai modernisasi.
Problemnya, di Indonesia—terutama
pada
masa
Orde
Baru—kata
pembangunan telah menjadi kosa kata
ajaib yang mampu menihilkan berbagai
hal. Atas nama pembangunan, kritik dan
oposisi dianggap ancaman, partisipasi
luas masyarakat dianggap halangan,
pertemuan ilmiah, rapat politik, dan
forum akademis yang kritis terhadap
kebijakan pembangunan dianggap
sebagai perlawanan,
Begitu pun dengan Arief Budiman,
sebagai ilmuwan sosial ia mulai tertarik
terhadap teori-teori negara dan teoriteori pembangunan sejak awal tahun
1970, saat ia masih menjadi mahasiswa
program doktor di Universitas Harvard,
Amerika Serikat. Bertolak dari perspektif
teori struktural, kakak kandung Soe Hok
Gie ini mencita-citakan “kebebasan”
manusia dalam bangunan masyarakat
madani (civil society) ketika ia
berhadapan dengan kekuasaan negara.
Dalam konsep ini, Ketua Program
Indonesia pada Melbourne University,
Australia ini melihat masyarakat madani
akan menjadi balance karena hal itu
berperan sebagai mitra yang kritis.
Dengan teori struktural itu pula, ia
lantas mengkritisi pola pembangunan
Indonesia dalam kaitannya dengan
proyek pengentasan kemiskinan. Ia tidak
setuju dengan pendekatan universal
yang didengungkan oleh pendukung
teori modernisasi yang melihat akar
masalah kemiskinan Dunia Ketiga
disebabkan karena ketertinggalan
sebagai faktor inheren) dalam negara itu
sendiri, sehingga jawaban yang tepat
adalah memodernisasi negara yang
bersangkutan.
Menurut Arief, akar masalah
kemiskinan adalah ketergantungan
pada negara maju, campur tangan
dari luar (negara-negara kapitalis)
sehingga kemudian “menghalangi”
kemajuan negara berkembang. Dengan
perspektif itu, Arief lantas mengajukan
pendekatan lain karena setiap negara
itu, menurutnya, memiliki keunikan
sendiri dan ciri khas yang tidak bisa
digebyah-uyah atau disamakan.
Dalam konteks eksistensi dan peran
negara, Arief juga menyampaikan
berbagai
pandangannya
tentang
lembaga yang bernama negara.
Pertama, negara merupakan lembaga
yang memiliki kekuasaan yang besar
di dalam sebuah masyarakat. Negara
dapat memaksakan kehendaknya
kepada warga atau kelompok yang
ada di dalam masyarakat. Bahkan, kalau
perlu, negara memiliki keabsahan untuk
menggunakan kekerasan fisik dalam
memaksakan kepatuhan masyarakat
terhadap
perintah-perintah
yang
dikeluarkannya. Kedua, kekuasaan yang
sangat besar dari negara ini diperoleh
karena negara merupakan pelembagaan
dari kepentingan umum. Sebagai
lembaga yang mewakili kepentingan
umum, negara dapat memaksakan
kehendaknya melawan kepentingankepentingan pribadi atau kelompok di
masyarakat yang lebih kecil jumlahnya.
Menurut Arief, ideologi “negara
netral” dan berdiri di atas semua
golongan (Weberian) inilah yang hingga
kini masih menjadi pandangan dominan
di Indonesia, baik di kalangan pejabat
negara maupun di kalangan masyarakat
sipil. Kalau pun negara ternyata tidak
berpihak pada kepentingan umum, hal
ini dianggap sebagai kasus abnormal.
Yang harus diperbaiki. Padahal, bisa
saja negara yang “menyeleweng”,
dimana keberpihakan negara pada satu
kelompok tertentu justru dianggap
normal.
Karakter “pemikiran kritis” Arief
bisa dikatakan memiliki konsistensi
yang kokoh dalam mengemukakan
argumentasi dan bahkan teguh dalam
memegang prinsip. Sebagai ilmuwan
sosial, ia berperan besar mengenalkan
teori struktural ini setelah dia pulang
studi dari Harvard. Sebelum itu ia lebih
konsens menggulirkan isu seputar senibudaya, sosial-politik dan psikologi.
Resensi
Pertengahan tahun 1980-an, ia bahkan
sempat menggulirkan isu tentang
polemik sastra kontekstual.
Konsep yang digelindingkan ini
sebagai bentuk penolakan terhadap
universalisme sastra yang menilai setiap
orang memiliki “citra rasa” yang sama
dalam mengapresiasi sastra. Padahal
setiap orang, daerah dan zaman,
menurutnya, punya nilai-nilai sendiri
yang tidak bisa disamakan. Karena itu,
sastra universal, baginya, kehilangan arti
dan tidak lagi menjadi patokan umum.
Dalam
konteks
penyelenggaraan
negara, pada dasarnya ada dua jalan
bagi pengelolaan sistem perekonomian
negara. Jalan pertama adalah sistem
perekonomian di mana faktor-faktor
produksi, baik dalam pengertian
tradisional—tanah, tenaga kerja, dan
modal, maupun dalam berbagai varian
modernnya dewasa ini—berada dalam
penguasaan bebas setiap individu. Jalan
kedua adalah sistem perekonomian
di mana faktor-faktor tersebut berada
dalam penguasaan otoritas negara,
atau birokrat perencana sentral. Jalan
pertama adalah sistem ekonomi pasar,
yang oleh Karl Marx dengan tepat
dinamakan kapitalisme. Jalan kedua
adalah sosialisme, atau komunisme.
Bertumpu pada antipatinya yang
mendalam terhadap kapitalisme dan,
sebaliknya, pengagungannya yang
berlimpah terhadap sosialisme, Arief
Budiman dengan ’kuas’ tebalnya
menyapukan pandangan kritisnya
terhadap berbagai konsep dan
fenomena pembangunan di negeri ini.
Arief meyakini bahwa ”pembangunan”
pada hakekatnya adalah upaya
menempatkan kelas mana yang harus
dikedepankan,
sekalipun
dengan
kemungkinan terjadinya benturan
dengan kelompok kepentingan lain.
Baginya, kebebasan individu bukanlah
suatu pilihan dan tidak perlu diagungkan,
sebab ”Ideologi yang mengatakan
bahwa kebebasan individu lebih
penting daripada keadilan sosial (dalam
kebebasan individu termasuk juga
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
kebebasan untuk menumpuk kekayaan
meskipun masyarakat tersebut hidup
dalam keadaan yang serba kurang)
tentu saja sangat menguntungkan
kaum elite….” (halaman 44).
Bagi Arief, Indonesia adalah
negara berkembang yang melakukan
transformasi modernisasinya dengan
jalur kapitalisme. Ia menyimpulkan
(halaman 46): ”Jelas, sistem demokrasi
tidak bisa hidup lebih lama lagi kalau
kapitalisme mau dipertahankan.” Dalam
artikelnya,
“Negara-Negara
Dunia
Ketiga dan Sistem Kapitalisme”, Arief
mengutip Albert Hirchman (halaman
45), dan bergabung menjadi ilmuwan
yang membuat setiap individu harus
merasa bersalah karena menjadi
kaya, sebab ”sistem ekonomi kapitalis
ini bekerja dengan cepat sehingga
segolongan orang jadi kaya dengan
cepat, segolongan lainnya jadi miskin.
… Tapi setelah beberapa saat ternyata
bahwa orang-orang miskin ini tidak
kebagian maju, sementara orang-orang
kaya terus maju, maka mulailah timbul
ketidaksabaran….”
Mengambil jalur pekonomian pasar
adalah sebuah kesalahan, menurut Arief,
sebab Sayangnya, kompetisi bebas ini
tidaklah dimulai dari awal, di mana tiap
orang mulai dengan modal yang sama.
Dalam keadaan seperti ini, sudah jelas
bahwa mereka yang memiliki alat-alat
produksi akan jadi semakin kaya, karena
dari produksi yang dihasilkan , sebagian
besar keuntungan akan pergi ke kantong
pemilik modal….” (halaman 44).
Dengan demikian, asumsi dan
konsekuensinya menjelas: bagi Arief,
sosialisme Marxis merupakan jalan
keluar yang mutlak. Menurutnya,”Karl
Marx telah meramalkan bahwa pada
suatu hari nanti, akibat persaingan
antara kaum pemilik kapital sendiri yang
saling memakan sesama rekannya, kaum
miskin yang semakin banyak jumlahnya
bakal sadar akan kepincangan yang
terjadi di masyarakat tersebut dan akan
bersatu untuk menghancurkan kaum
kapitalis. […] Tetapi revolusi ini tidak
kunjung terjadi. Yang dilupakan Marx
adalah bahwa salah satu kekuatan sistem
kapitalis adalah satu kesanggupannya
untuk memperbaiki dirinya sendiri.
Bukan memperbaiki secara total,
melainkan secara parsial….” (halaman
42-43)
Pencarian Sistem Alternatif
Lepas dari konsistensi dan sikap
kritis Arief Budiman yang perlu kita
apresiasi atas karyanya ini, kita belum
melihat tawaran-tawaran alternatif dari
Arief tentang bagaimana peta jalan
bagi penyelesaian problem kebebasan,
negara, dan pembangunan di Indonesia.
Sebagai usulan, barangkali kita perlu
menukik ke isu yang lebih spesifk, seperti
ideologi atau sistem ekonomi apa yang
cocok bagi Indonesia, sehingga arah
kebebasan dan target pembangunan
bisa sungguh-sungguh menjawab
persoalan kesejahteraan dan keadilan
sosial.
Tawaran alternatif ini barangkali
merupakan refleksi menarik dalam upaya
mencari sistem ekonomi nasional yang
lebih sesuai dengan semangat konstitusi,
suatu sistem ekonomi yang pro-rakyat.
Sebab pencarian sistem ekonomi
ini sejalan dengan kian menguatnya
gerakan anti kapitalisme-neoliberal
dalam dua dekade terakhir. Para aktivis
anti globalisasi kini tak lagi cukup
berteriak ”ganyang neoliberalisme”.
Mereka harus mampu menjawab
pertanyaan mendasar: adakah sistem
ekonomi alternatif di luar mekanisme
pasar?
Mungkinkah
membiayai
pembangunan tanpa utang luar negeri?
Bisakah perbankan nasional dibuat
sehat tanpa skema IMF? Mungkinkah
memperkuat struktur keuangan BUMN
tanpa privatisasi? Adakah peluang bagi
eksistensi ekonomi rakyat?
Di era globalisasi dan integrasi pasar
saat ini, paling tidak terdapat empat
pemain penting penggerak ekonomi
global. Dua kelompok pertama
adalah pemerintah dan perusahaanperusahaan multinasional (MNC’s).
65
Resensi
Sementara dua kelompok terakhir adalah
modal keuangan dan tenaga kerja.
Sejauh ini yang paling besar mengambil
manfaat dari arus globalisasi adalah
modal keuangan global yang dikelola
korporasi-korporasi multinasional. Kini
pertumbuhan modal 500 perusahaan
multinasional di dunia mencapai tujuh
kali lipat dari 721 miliar dolar AS pada
tahun 1971 menjadi 5,2 triliun dolar
AS pada tahun 1991. Pada tahun 2005,
modal keuangan global diprediksi telah
berkembang menjadi 50,2 triliun dolar
AS.
Secara historis, terdapat sejumlah
alternatif mekanisme ekonomi di
luar sistem kapitalisme-neoliberal.
Pertama, adalah sistem sosialisme. Ide
dasar sistem ini menempatkan proses
produksi dan pemasaran hasil produksi
di bawah kontrol kelas pekerja. Dengan
demikian, kelas pekerja tidak hanya
menjual tenaganya, tapi juga menguasai
dan mengontrol hasil kerjanya. Saat ini,
sistem ekonomi sosialis masih beroperasi
secara terorganisir di Kuba. Tetapi secara
umum, pascaruntuhnya Uni Soviet,
sistem ekonomi sosialis telah dianggap
sebagai moda ekonomi masa lalu.
Kedua, sistem ekonomi nasionalistik.
Kendati tidak secara tegas menolak
kapitalisme, secara ideologis sistem ini
berwatak anti modal asing. Sekelompok
akademisi menyebut sistem ini sebagai
”etatisme”, istilah lain dari kapitalisme
negara. Blue print sistem ini adalah
pembangunan ekonomi nasional wajib
dibimbing, dikawal, dan difasilitasi
negara agar tidak terjungkir ke dalam
persaingan pasar bebas.
Tetapi, dimata kaum neoliberal,
sistem ini dipandang sebagai handycap
kemajuan ekonomi. Rigiditas ekonomi—
yang menjadi konsekuensi model
nasionalisme
ekonomi—dianggap
sebagai biang keladi krisis ekonomi
yang melanda kawasan Asia Timur
dan Tenggara pada medio 1990-an
lalu. Campur tangan negara dalam
kehidupan ekonomi menjadi penyebab
dari suburnya korupsi dan perilaku moral66
hazard. Korea Selatan masa kediktatoran
militer, Taiwan masa Chiang Khai Shek,
dan Iran di bawah rejim Mullah adalah
prototipe sistem ekonomi bercorak
nasionalistik. Dalam batasan yang lebih
ketat, model ekonomi Soviet dan Cina
saat ini bisa dimasukkan dalam kategori
ini.
Ketiga, sistem ekonomi berwatak
populis. Dalam sistem ini, pemerintah
yang berkuasa memberi prioritas pada
sektor usaha kecil dan menengah dalam
negeri. Tetapi, berbeda dengan sistem
nasionalistik, sistem ekonomi populistik
juga memberi ruang yang relatif luas
bagi serikat pekerja dan serikat tani
untuk terlibat dalam pengelolaan
ekonomi negara. Argentina di masa
Peronisme adalah prototipe sistem ini.
Saat ini, sistem ekonomi Venezuela di
bawah Hugo Chavez—atau Bolivia di
bawah Evo Morales—dianggap banyak
pakar tengah berjalan menuju ke arah
sistem ekonomi ini.
Keempat, sistem ekonomi negara
kesejahteraan (welfare state). Asumsi
yang mendasari model ini adalah, pasar
kapitalis—dengan logika maksimasi
profit-nya—tak mungkin bisa menjawab
kebutuhan yang berbau sosial, seperti
pendidikan dan kesehatan gratis atau
jaminan sosial bagi rakyat miskin.
Sementara negara dianggap sebagai
institusi yang wajib menyejahterakan
dan melayani publik. Negeri-negeri di
kawasan Skandinavia (seperti Denmark,
Swedia, dan Norwegia) adalah prototipe
negara yang hingga kini masih konsisten
menerapkan model welfare state.
Lalu, sistem apa yang bisa dipakai
sebagai alternatif di luar kapitalismeneoliberal di Indonesia? Bung Karno
pernah menawarkan Marhaenisme
sebagai model ekonomi sosialis ala
Indonesia, dengan prinsip “berdikari”nya. Sementara Bung Hatta juga pernah
menawarkan ide ekonomi gotongroyong atau sistem koperasi yang
dianggapnya lebih sesuai dengan ciri
khas ekonomi masyarakat Indonesia.
Secara konseptual, kedua ide the
founding fathers itu lebih mengarah ke
prinsip populisme ketimbang sosialisme
atau nasionalisme ekonomi.
Masalahnya, kedua ide sistem
ekonomi itu bisa dibilang layu sebelum
berkembang. Marhaenisme diganti oleh
model rent-capitalism-nya Orde Baru,
sementara ide koperasi Bung Hatta—
yang terbungkus dalam varian ekonomi
Pancasila—dipakai
sebatas
mata
pelajaran di sekolah. Di luar kedua ide
itu, belum ada gagasan genuine yang
bisa memberi ruang bagi terwujudnya
kesejahteraan rakyat. Lalu, masih adakah
peluang bagi tampilnya gagasan
ekonomi alternatif yang pro-rakyat di
negeri ini?
Kita berharap, di masa yang akan
datang Arief Budiman bisa melahirkan
karya-karya yang lebih solutif bagi
penyelesaian
berbagai
problem
kebebasan, isu-isu pembangunan,
dan peran negara; yang dalam kasus
Indonesia hingga kini masih bertabrakan
dengan tujuan-tujuan demokrasi,
keadilan, dan kesejahteraan.
Masalahnya sekarang, apakah para
elite, politisi, dan birokat di negeri ini
punya keberpihakan ideologis untuk
menyelesaikan berbagai problem
bangsa? Adakah komitmen tegas dari
para penentu kebijakan negara untuk
memberantas kemiskinan, korupsi,
kolusi, nepotisme, dan kejahatankejahatan negara lainnya secara radikal?
Jika negara tak sanggup menyatakan
perang terhadap kemiskinan, gagal
dalam memerangi korupsi, dan tetap
malas melaksanakan agenda reformasi
sebagai perintah konstitusi, maka
keterpurukan bangsa mungkin akan
menjadi simbol abadi di negeri ini. ***
L a u n a, adalah Redaktur Jurnal Demokrasi
Sosial, Project Officer pada Asian Labor
Network on International Financial
Institution (ALNI) Indonesia, dan peneliti
pada Institute for Community Empowering
and Development (INSTEAD).
Vol. 4 No. 1 Oktober - Desember 2008
67
Memperjuangkan Demokrasi untuk kepentingan
rakyat bukanlah sekedar “keperluan sejarah” tetapi
juga karena “tuntutan moral”
Fly UP