...

Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II
Drs. Idup Suhady, M.Si
Drs. A.M. Sinaga, M.Si
Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia
2006
Hak Cipta © Pada : Lembaga Administrasi Negara
Edisi Tahun 2006
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110
Telp. (62 21) 3868201, Fax. (62 21) 3800188
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jakarta – LAN – 2006
102 hlm: 15 x 21 cm
ISBN: 979 – 8619 – 82 – X
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2005 – 2009 telah
menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah: (1)
terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun dan
damai; (2) terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang
menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia; serta
(3) terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan
kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan
pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk
mewujudkan visi ini, mutlak diperlukan peningkatan kompetensi
Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya para Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) yang akan menjadi PNS. PNS memainkan peran dan
tanggungjawabnya yang sangat strategis dalam mendorong dan
mempercepat perwujudan visi tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS mengamanatkan bahwa
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan dilaksanakan untuk
memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan
kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan
dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang
tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Untuk mewujudkan PNS
yang memiliki kompetensi sesuai dengan amanat PP 101 Tahun 2000
maka seorang CPNS harus mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan
sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS.
iii
iv
Untuk mempercepat upaya meningkatkan kompetensi tersebut,
Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menetapkan kebijakan
desentralisasi dengan pengendalian kualitas dengan standar tertentu
dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan. Dengan kebijakan ini,
jumlah penyelenggaraan dapat lebih menyebar disamping jumlah
alumni yang berkualitas dapat meningkat pula. Standarisasi meliputi
keseluruhan aspek penyelenggaraan Diklat, mulai dari aspek
kurikulum yang meliputi rumusan kompetensi, mata Diklat dan
strukturnya, metode dan skenario pembelajaran dan lain-lain sampai
pada aspek administrasi seperti persyaratan peserta, administrasi
penyelenggaraan, dan sebagainya. Dengan standarisasi ini, maka
kualitas penyelenggaraan dan alumni diharapkan dapat lebih
terjamin.
Salah satu unsur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang
mengalami penyempurnaan antara lain modul atau bahan ajar untuk
para peserta. Oleh karena itu, kami menyambut baik penerbitan
modul yang telah disempurnakan ini, sebagai antisipasi dari
perubahan lingkungan stratejik yang cepat dan luas diberbagai sektor.
Dengan kehadiran modul ini, kami mengharapkan agar peserta Diklat
dapat memanfaatkannya secara optimal, bahkan dapat menggali
keluasan dan kedalaman substansinya bersama melalui diskusi
sesama dan antar peserta dengan fasilitator para Widyaiswara dalam
proses kegiatan pembelajaran selama Diklat berlangsung.
Kepada penulis dan seluruh anggota Tim yang telah
berpartisipasi, kami haturkan terima kasih. Semoga buku hasil
perbaikan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................
iii
DAFTAR ISI.................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN .....................................................
1
A. Latar Belakang ......................................................
1
B. Tujuan Pembelajaran.............................................
2
BAB II
BAB III
Jakarta,
2006
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KONSEP DAN PENGERTIAN
TENTANG NEGARA DAN BANGSA ....................
4
A. Teori Mengenai Negara.......................................
4
B. Bentuk Negara .....................................................
10
C. Unsur Negara.......................................................
11
D. Pengertian Bangsa ...............................................
12
E. Rangkuman..........................................................
16
F. Evaluasi ...............................................................
17
WAWASAN KEBANGSAAN
DAN INTEGRASI NASIONAL................................
18
A. Pengertian Wawasan Kebangsaan .......................
18
B. Pengertian dan Konsep Integritas Nasional.........
36
SUNARNO
v
vi
BAB IV
BAB V
NILAI-NILAI KEJUANGAN, CHARACTER BUILDING
DAN KETAHANAN BANGSA................................
47
A. Nilai-nilai Kejuangan...........................................
47
B. Nilai dan Prinsip yang Diwariskan ......................
51
C. Membangun Karakter (Character building)........
55
D. Ketahanan Bangsa ...............................................
61
E. Rangkuman ..........................................................
70
F. Evaluasi................................................................
72
SOSIAL BUDAYA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN
SEBAGAI KEKUATAN NASIONAL ......................
73
A. Pengertian Sosial Budaya ....................................
73
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Ketahanan Dibidang Sosial Budaya ....................
76
C. Manfaat Sosial Budaya
Sebagai Kekuatan Bangsa....................................
84
D. Wawasan Kebangsaan Sebagai
Kekuatan Nasional...............................................
86
E. Rangkuman ..........................................................
94
F. Evaluasi................................................................
95
REFERENSI
.............................................................................
96
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wawasan kebangsaaan sebagai sudut pandang suatu bangsa
dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya pada
dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai
dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang
dialaminya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa
memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budayanya
dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan
nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan
lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar.
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
makna dan hakikat serta pengejawantahan wawasan kebangsaan
tersebut penting dipahami oleh setiap warga negara Indonesia,
khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengingat
kedudukannya sebagai salah satu unsur aparatur negara yang
berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk dapat memahami pengertian dan berbagai permasalahan
yang menyangkut wawasan kebangsaan maka dalam mata
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) "Wawasan Kebangsaan dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" pada Diklat
1
2
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Prajabatan Golongan I dan II ini diuraikan dan dibahas antara
lain mengenai pengertian dan konsep serta aplikasi wawasan
kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
wawasan kebangsaan dan integrasi nasional, wawasan
nusantara, nilai-nilai kejuangan dan membangun karakter serta
masalah wawasan kebangsaan melalui kegiatan ceramah, tanya
jawab dan diskusi kelompok/kelas.
B. Tujuan Pembelajaran
1.
Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
Secara umum setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
Diklat di harapkan mampu membahas wawasan kebangsaan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Setelah pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu:
a. Menjelaskan pengertian dan konsep negara dan bangsa;
b. Menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan dalam
kerangka NKRI;
c. Menguraikan pengertian dan konsep integrasi nasional;
d. Menjelaskan nilai-nilai kejuangan;
e. Menjelaskan pengertian character building dan hal-hal
yang melemahkan ketahanan bangsa;
f. Menjelaskan keragaman sosial budaya sebagai kekuatan
bangsa;
g. Menjelaskan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan
nasional.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
3
Mata Diklat Wawasan Kebangsaan ini antara lain berkaitan
dengan mata Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara Republik Indonesia, Etika Organisasi Pemerintah,
dan Budaya Kerja Organisasi Pemerintah dalam hubungan
dengan peran PNS sebagai perekat persatuan bangsa dalam
pelaksanaan
masing-masing
tugas/jabatan
yang
bersangkutan.
Kepada para peserta Diklat disarankan untuk mencermati
dan mendiskusikannya dalam proses pembelajaran.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
BAB II
KONSEP DAN PENGERTIAN TENTANG
NEGARA DAN BANGSA
Bab ini secara garis besar membahas tentang konsep dan teori
terjadinya negara, bentuk-bentuk negara dan tujuannya serta
pengertian bangsa. Memahami hakikat tentang negara dan bangsa,
serta teori mengenai negara secara lengkap ada disiplin tersendiri,
yaitu "Ilmu Negara". Namun bab ini konsep dan pengertian tentang
bangsa dan negara hanya diketengahkan secara pokok-pokoknya saja
sehingga para peserta dapat mengerti dan memahami konsep
dimaksud dan penerapannya di Indonesia sebagai Negara Kesatuan
yang berbentuk Republik.
A. Teori Mengenai Negara
Secara alamiah, manusia sebagai makhluk sosial sejak dahulu
selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya; mencari makan,
menanggulangi masalah, mengatasi acaman dan gangguan serta
melanjutkan keturunan. Semula kelompok manusia itu hidup
berpindah-pindah tempat, kemudian karena perkembangan
peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat
tertentu misalnya, untuk berternak dan bercocok tanam.
Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya pada
tempat tinggal tertentu yang dipandang baik untuk sumber
penghidupan bagi kelompoknya diperlukan seorang atau
4
5
sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur
dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok
diberikan kekuasaan/kewenangan tertentu dan anggota-anggota
kelompok diwajibkan untuk mentaati peraturan atau perintah
dari pemimpinnya. Dengan adanya seorang atau beberapa orang
dijadikan pemimpin yang mengatur perikehidupan anggota
kelompok dan adanya ketaatan dan anggota kelompok terhadap
pemimpinnya, maka timbullah dalam kelompok itu suatu
kekuasaan "pemerintahan yang sangat sederhana" (Kansil:
1978). Setiap anggota kelompok itu dengan sadar mengetahui
dan mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang
ditetapkan pemimpin mereka. Tata dan peraturan hidup tertentu
itu mula-mula tidak tertulis yang batasan-batasannya tidak jelas
dan merupakan adat kebiasaan saja. Lambat laun peraturan itu
mereka tuliskan dan menjadi peraturan-peraturan tertulis yang
dilaksanakan dan ditaati.
Dengan makin luasnya kepentingan sekelompok-sekelompok itu
dan untuk mengatasi segala kesulitan yang timbul baik internal
maupun eksternal, dirasakan perlu dibentuk suatu organisasi
yang lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang memadai.
Organisasi itu sangat diperlukan untuk melaksanakan dan
mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan
secara tertib. Organisasi yang memiliki kekuasaan seperti itulah
yang kemudian dinamakan Negara.
Secara etimologi, istilah "negara" berasal dari terjemahan bahasa
asing ”Staat” (Belanda, Jerman) dan ”State” (Inggris). Kata
Staat maupun State berakar dari bahasa Latin, yaitu status atau
6
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
statuni, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri,
membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status juga dapat
diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau
keadaan tegak dan tetap.
Dalam hubungan dengan uraian di atas, Kansil (1978)
menyatakan bahwa "Negara adalah suatu organisasi kekuasaan
dari pada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat
yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.
Konsep dan pengertian Negara sebagai organisasi kekuasaan
dipelopori oleh J.H.A. Logemaan dalam buku Over De Theorie
Van Een Stelling Staadrecht, yaitu bahwa keberadaan negara
bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat
yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Pengertian
tersebut menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan
(Budiyanto 1997). Pandangan seperti itu kemudian diikuti oleh
Harlod J. Laski, Max Weber dan Leon Duguit. Dalam
pengertian luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat)
yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan
kepentingan bersama.
Di bawah ini dikemukakan pengertian negara dari pendapat
beberapa pakar kenegaraan, antara lain:
1. George Jellinek
Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia
yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
2. George Wilhelm Fredrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul
sebagai sintesa dari kemerdekaan individual dan
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
7
kemerdekaan universal.
3. Kranenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena
kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
4. Roger F. Soltau
Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang
mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama
masyarakat.
5. R. Djokosoetono
Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan
manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang
sama.
6. Soenarko
Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah
tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya
sebagai souvereign (kedaulatan).
Dari beberapa pendapat mengenai negara tersebut, dapat
disimpulkan pengertian sebagai berikut: "Negara adalah
organisasi yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah yang
permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam
maupun ke luar)".
Dalam konteks organisasi kekuasaan, di dalam negara terdapat
suatu mekanisme/tata hubungan kerja yang mengatur suatu
kelompok manusia (rakyat) agar berbuat, atau bersikap sesuai
dengan kehendak negara.
8
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang,
disisi lain negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas
sampai dimana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan
bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi maupun oleh
negara itu sendiri.
Mengenai terjadinya suatu negara terdapat beberapa teori, antara
lain sebagai berikut:
1. Teori Kenyataan
Timbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan. Apabila
pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara
(daerah, rakyat dan Pemerintah yang berdaulat) maka pada
saat itu juga negara sudah menjadi suatu kenyataan.
2. Teori KeTuhanan
Timbulnya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala
sesuatu, tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak
menghendakinya. Kalimat-kalimat seperti "Atas berkat
rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa .........."by the grace of
God ..." menunjuk ke arah teori ini.
3. Teori Perjanjian
Negara itu timbul karena perjanjian yang dibuat antara
orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas
satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini
diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan
terjamin, supaya "orang yang satu tidak merupakan binatang
buas bagi orang yang lain" (homo homini lupus menurut
Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat
(Contract Social menurut ajaran Rousseau). Dapat pula
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
9
terjadi suatu perjanjian antara daerah jajahan, misalnya:
Kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun
1947.
4. Teori Penaklukan
Suatu negara timbul karena serombongan manusia
menaklukkan daerah dan rombongan manusia lain.
Agar daerah/rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka
dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara.
Selain itu suatu negara dapat pula terjadi karena:
a. Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajah,
seperti: Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun
1776 - 1783;
b. Peleburan (fusi) antara beberapa negara menjadi satu
negara baru, misalnya: Jerman bersatu pada tahun 1871;
c. Suatu
daerah
yang
belum
ada
rakyatnya/
pemerintahannya diduduki/dikuasai oleh bangsa/negara
lain, misalnya: Liberia;
d. Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya
menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai suatu
negara baru (misalnya Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia pada tahun 1945).
Hal ini dapat terjadi secara damai (persetujuan dari negara
yang tadinya menguasainya), dan dapat juga terjadi secara
kekerasan. Cara yang pertama timbul dengan perjanjian dan
penyerahan kedaulatan, sedangkan cara yang kedua timbul
dengan cara kekerasan (revolusi).
10
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
B. Bentuk Negara
Menurut teori-teori modern, bentuk negara yang terpenting ialah
Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).
1. Negara Kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan
berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanya
satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Di
dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai
wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui
pembentukan daerah-daerah dalam wilayah negara. Dalam
negara kesatuan pelaksanaan pemerintahan negara dapat
dilaksanakan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi.
a. Sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu
langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,
sedang daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
b. Sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan
kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan
rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang
dinamakan daerah otonom.
Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai sifatsifat berikut:
a. Kedaulatan negara rnencakup ke dalam dan ke luar yang
ditangani pemerintah pusat.
b. Negara hanya mempunyai satu Undang-Undang Dasar,
satu Kepala Negara, satu Dewan Menteri, dan satu
Dewan Perwakilan Rakyat.
c. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan
politik, ekonomi, moneter/fiskal, sosial budaya, luar
negeri serta pertahanan dan keamanan.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
11
2. Negara Serikat (Federasi) ialah suatu negara yang
merupakan gabungan beberapa negara, yang menjadi
negara-negara bagian dan negara serikat itu.
Negara-negara bagian itu semula merupakan suatu negara
yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan
menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka
negara yang tadinya berdiri sendiri itu dan kemudian
menjadi negara bagian, melepaskan sebagian dari
kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.
Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu
(liminatif), hanya kekuasaan yang disebutkan itulah yang
diserahkan kepada negara serikat (delegated powers).
Kekuasaan asli ada pada negara bagian, dan negara bagian
itu berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan
dari negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari
negara bagian.
Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada
negara serikat ialah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan
luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos
dan telekomunikasi.
C. Unsur Negara
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu negara itu harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) rakyat yang bersatu;
(2) daerah atau wilayah; (3) pemerintah yang berdaulat, dan
mendapat pengakuan dari negara lain (Oppenheimer dan
Lauterpacht, dalam Budiyanto 1997).
12
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyebutkan unsurunsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, wilayah
yang tetap dari pemerintah yang mampu mengadakan hubungan
internasional. Dari pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah dan
pemerintah yang berdaulat merupakan unsur konstitutif karena
keberadaannya mutlak harus ada. Sedangkan pengakuan dari
negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas,
karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan
pergaulan internasional.
Kansil (1978) menyatakan bahwa pada umumnya negara itu
harus memenuhi unsur-unsur atau syarat: (a) harus ada
wilayahnya; (b) harus ada rakyatnya; (c) harus ada
pemerintahannya yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan
rakyatnya dan (d) harus ada tujuannya.
D. Pengertian Bangsa
Secara umum bangsa itu merupakan kumpulan dari masyarakat
yang membentuk negara. Dalam arti sosiologis bangsa termasuk
"kelompok paguyuban" yang secara kodrat ditakdirkan untuk
hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu
negara. Misalnya Negara Republik Indonesia ditakdirkan terdiri
atas berbagai suku bangsa.
Dalam Ilmu Tata Negara terdapat berbagai pengertian mengenai
istilah bangsa. Mengenai pengertian bangsa berikut ini oleh
Budiyanto (1997), dikemukakan pendapat beberapa pakar
kenegaraan yang ternama seperti:
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
13
1. Ernest Renan (Prancis)
Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup
bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang
agung.
2. Otto Bauer (Jerman)
Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai
persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya
persamaan nasib.
3. F. Ratzel (Jerman)
Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu
timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan
tempat tinggalnya (paham geopolitik).
4. Hans Kohn (Jerman)
Bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam sejarah.
Suatu bangsa merupakan golongan yang beranekaragam dan
tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa
memiliki
faktor-faktor
objektif
tertentu
yang
membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu
berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat,
kesamaan politik, perasaan, dan agama.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
pada dasarnya bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai
kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama.
Caranya ialah dengan mendirikan negara yang akan mengurus
terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil.
Meskipun di kalangan pakar kenegaraan belum terdapat
persamaan pengertian bangsa, namun faktor objektif yang
14
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
terpenting dari suatu bangsa adalah adanya kehendak atau
kemauan bersama, yang lebih dikenal dengan nasionalisme.
Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari adanya
keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan
kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita. Fredrich Hertz dari
Jerman dalam bukunya Nationality in History and Politics
mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai 4 (empat)
unsur aspirasi sebagai berikut:
1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri
atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan,
komunikasi, dan solidaritas;
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan
nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur
tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya;
3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas,
keaslian, atau kekhasan. Misalnya, menjunjung tinggi
bahasa nasional yang mandiri;
4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa
dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.
Demikian secara singkat uraian dan pembahasan mengenai
pengertian dan konsep tentang negara dan bangsa. Kemudian
bagaimana dalam penerapannya di Indonesia ditinjau secara
ringkas dalam konteks ketatanegaraan kita.
Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, dapat
diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara (lihat
Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD 1945).
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
15
Negara sebagai organisasi kekuasaan melindungi segenap
bangsanya yang ada diseluruh wilayah/daerahnya yaitu bangsa
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah, adat
istiadat, agama yang menghuni/bertempat tinggal di seluruh
wilayah negara atau tanah air Indonesia yang terdiri dari 13.500
buah pulau besar dan kecil. Indonesia sebagai negara kesatuan
pertama kali mendapat pengakuan dari pemerintah Inggris pada
tanggal 31 Maret tahun 1947.
Berdasarkan pembahasan konsep negara dan pengertian bangsa
sebagaimana telah diuraikan dimuka dapat dikatakan bahwa
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik
tepatnya adalah negara kebangsaan juga disebut sebagai negara
persatuan atau negara kekeluargaan (Bintoro 1996).
Untuk mempertegas hal itu hendaklah disimak kembali
pembukaan UUD tahun 1945, yang antara lain disebutkan
"supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas"... "membentuk
suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".
Dalam hubungannya dengan negara kebangsaan itu, khususnya
yang terkait dengan konsep wawasan kebangsaan, penting untuk
dikemukakan disini pendapat Bintoro yang mensitir pendapat
Moerdiono bahwa "negara kebangsaan bukanlah suatu
komunitas sosioantropologis yang tumbuh secara alamiah.
Negara kebangsaan adalah suatu komunitas politik yang
dirancang, dibangun dan dioperasikan berdasar wawasan
kebangsaan. Wawasan Kebangsaan itu sendiri timbul,
16
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
berkembang dan beroperasi berdasarkan persetujuan terus
menerus dari unsur-unsur komunitas politik itu" (Bintoro, 1966).
E. Rangkuman
Secara konseptual negara terbentuk karena adanya perjanjian
atau kesepakatan di antara kelompok-kelompok manusia dalam
suatu wilayah atau daerah tertentu untuk mewujudkan
kepentingan atau tujuan bersama tanpa membedakan ras/suku,
bahasa, agama, adat-istiadat, budaya dan kepentingan politik
kelompok yang bersangkutan.
Untuk membentuk negara harus dipenuhi unsur-unsur yang
dominan, yaitu rakyat yang bersatu sebagai satu bangsa, daerah
atau wilayah yang jelas batas-batasnya, pemerintah yang
berdaulat dengan tujuan tertentu dan secara formal mendapat
pengakuan dari negara lain dalam rangka memenuhi tata aturan
pergaulan internasional.
Menurut teori modern saat ini, bentuk negara yang terpenting
ialah negara kesatuan dan negara federasi (serikat). Indonesia
sebagai suatu negara termasuk negara kesatuan dengan sistem
pemerintahan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di
tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD Negara tahun
1945.
Bangsa pada pokoknya adalah rakyat yang bersepakat untuk
bersatu dengan tekad untuk membangun masa depan bersama
dengan cara membentuk negara yang akan mengatur dan
mengurus kepentingan bersama secara adil.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
17
Bangsa Indonesia adalah rakyat Indonesia yang secara
sosiopolitis (komunitas politik) telah mempunyai kesatuan tekad
sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mendirikan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat
pengakuan internasional, di antaranya mula-mula datang dari
Inggris pada tahun 1947 kemudian disusul oleh berpuluh-puluh
negara lainnya di dunia.
F. Evaluasi
Jawablah soal-soal latihan dibawah ini secara jelas dan ringkas
mengacu pada butir-butir materi yang telah diajarkan.
1. Jelaskan mengenai pengertian negara dan teori terjadinya
suatu negara.
2. Ada beberapa negara berdasarkan teori modern dan
bagaimana sistem pemerintahan dari masing-masing bentuk
negara tersebut?
3. Sebutkan unsur-unsur pokok sebagai syarat terbentuknya
suatu negara sesuai dengan pengetahuan anda?
4. Apakah yang dimaksud dengan istilah "bangsa" itu dan
jelaskan pula pendapat dari beberapa pakar yang anda
ketahui.
5. Bagaimana penerapan teori tentang negara dan bangsa di
Indonesia?
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
BAB III
WAWAWAN KEBANGSAAN DAN
INTEGRASI NASIONAL
Bab ini membahas materi pokok sebagai gabungan dari konsep dan
pengertian Wawasan Kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan pengertian serta konsep Integrasi Nasional.
Oleh karena itu secara berturut-turut disajikan mengenai muatan
materi yang mengacu pada butir-butir pokok tersebut di atas.
A. Pengertian Wawasan Kebangsaan
1.
Pengertian Wawasan Kebangsaan
Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu
"Wawasan" dan "Kebangsaan". Secara etimologi menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) istilah wawasan
berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat
juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Dalam kamus
tersebut diberikan contoh "Wawasan Nusantara" yaitu
wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai Tujuan
Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara
sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan
pertahanan keamanan. Lebih lanjut diberikan pula contoh
dalam pengertian lain seperti "Wawasan Sosial", sebagai
"kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri
atau penempatan diri di lingkungan sosial".
Walaupun dalam rumusan yang berbeda, karena dikaitkan
dengan dua subyek yang berbeda yaitu antara “wawasan
18
19
nusantara dan wawasan "sosial" sebagaimana diutarakan di
atas, namun dapat diambil intisarinya bahwa "wawasan"
pada pokoknya mengandung pengertian "kemampuan untuk
memahami cara memandang sesuatu konsep tertentu yang
direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep
atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya".
Selanjutnya mengenai istilah "kebangsaan" yang berasal
dari kata "bangsa" dapat mengandung arti "ciri-ciri yang
menandai golongan bangsa tertentu", dan dapat pula
mengandung arti "kesadaran diri sebagai warga dari suatu
negara" (KKBI, 1989).
Dalam kaitan dengan pengertian yang terakhir ini,
(Parangtopo 1993) memberikan pengertian kebangsaan
sebagai "tindak tanduk kesadaran dan sikap yang
memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang
sama dengan keterikatan sosiokultural yang disepakati
bersama". Berdasarkan wawasan kebangsaan itu, dinyatakan
pula bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu "wawasan
yang mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, kelemahan,
dan keamanan bangsanya sebagai titik tolak dalam
berfalsafah, berencana dan bertindak".
Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan,
pada Seminar Pendidikan Wawasan Kebangsaan (1993)
dikemukakan perlunya dipahami 2 (dua) aspek sebagai
berikut:
a. Aspek Moral
Konsep wawasan Kebangsaan mensyaratkan adanya
perjanjian diri atau commitment pada seseorang atau
20
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
masyarakat untuk turut bekerja bagi kelanjutan
eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas
kehidupan bangsa.
b. Aspek Intelektual
Konsep
wawasan
Kebangsaan
menghendaki
pengetahuan yang memadai mengenai tantangan
tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di
masa mendatang serta berbagai potensi yang dimiliki
bangsa.
Berdasarkan uraian di atas, maka pada modul (bahan ajar)
Diklat Prajabatan Golongan I dan II ini "Wawasan
Kebangsaan" diberikan pengertian sebagai "sudut pandang
atau cara memandang yang mengandung kemampuan
seseorang atau kelompok orang untuk memahami
keberadaan jati dirinya sebagai satu bangsa juga dalam
memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah
hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan
eksternalnya". “Wawasan ini menentukan cara suatu
bangsa”. Mendayagunakan kondisi geografis negaranya,
sejarah, sosiobudaya, ekonomi dan politik serta pertahanan
keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin
kepentingan nasionalnya.
Wawasan ini juga menentukan bagaimana bangsa itu
menempatkan dirinya dalam tata berhubungan dengan
sesama bangsanya dan dalam pergaulan dengan bangsabangsa lain di dunia (internasional).
Dalam wawasan kebangsaan terkandung komitmen dan
semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
21
peningkatan kualitas kehidupan bangsanya. Selain itu
wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang
memadai tentang tantangan masa.kini dan mendatang serta
berbagai potensi bangsanya.
2.
Wawasan Kebangsaan Indonesia
Wawasan Kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia berkembang dan mengkristal tidak
lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam
membentuk negara ini. Konsep wawasan kebangsaan
Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan
konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa
Indonesia yaitu: satu nusa, satu bangsa dan menjunjung
bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan seperti itu
pada hakikatnya tidak membedakan asal suku, keturunan,
ataupun perbedaan warna kulit. Dengan perkataan lain
wawasan tersebut mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa atau yang dapat disebut sebagai wawasan
kebangsaan Indonesia.
Dalam hubungan ini Bintoro (1996) mengemukakan bahwa:
Reason d'etre negara Indonesia bukan berdasar sosio
antropologis (etnik), tetapi karena pengalaman sejarah
ditindas kolonialisme dan mengaspirasikan kehidupan
kebangsaan yang bebas. Wawasan kebangsaan didukung
oleh ideologi (gerakan pemikiran) yang timbul di abad ke18 yaitu Nasionalisme.
22
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Untuk dapat memahami konsep wawasan kebangsaan
Indonesia, kiranya perlu disimak berbagai hal yang
melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut dari telaah dan
dokumenter berikut ini.
a. Latar Belakang
Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad ke-7
sampai dengan 16, bangsa Indonesia berada dalam
periode yang sering disebut sebagai masa "Kerajaan
Nusantara". Pada masa itu terdapat 2 (dua) kerajaan
besar, yaitu Sriwijaya (abad ke-7 s.d. 12) dan
Majapahit (abad ke-13 s.d. 16), yang ternyata telah
mampu membawa bangsa Indonesia mencapai puncak
kemegahannya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur, serta berperan penting di
kawasan Asia Tenggara. Politik luar negeri Majapahit
dikenal dengan "mitreka satata" atau dapat disamakan
sekarang dengan prinsip bertetangga yang baik (good
neighbour policy). Juga pada waktu itu dikenal istilah
"bhinneka tunggal ika" (lengkapnya: bhinneka tunggal
ika/tan hana dharma mangrua yang artinya walaupun
berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang
mempunyai tujuan yang berbeda). Di sini ditunjukkan
betapa kerukunan hidup umat beragama di Indonesia
telah berkembang sejak dulu. Karena kedatangan
bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda,
Inggris dan Perancis yang menggunakan tipu muslihat
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maka
berakhirlah periode Kerajaan Nusantara itu dan
mulailah periode penjajahan yang menindas bangsa
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
23
Indonesia dan menghisap kekayaan alamnya, sehingga
periode itu merupakan periode penderitaan lahir batin.
Sekalipun demikian, sejarah juga membuktikan bahwa
menghadapi pengaruh dan tekanan dari luar itu bangsa
di nusantara tidak pernah berhenti untuk mengadakan
perlawanan.
Semua perlawanan tersebut mengalami kekalahan.
Perjuangan yang besifat lokal senantiasa gagal karena
belum adanya persatuan dan kesatuan sedangkan di
sisi lain pihak kolonial terus menggunakan politik
"devide et impera" (pecah belah dan kuasai). Kendati
demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan
itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat
perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam
mengusir penjajah.
Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran
bahwa perjuangan yang bersifat nasional yakni
perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan
dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai
kekuatan yang nyata.
Pergerakan Budi Oetomo, yang didirikan pada tanggal
20 Mei 1908, merupakan tonggak awal sejarah
perjuangan yang bersifat nasional. Pergerakan yang
dijiwai cita-cita Wahidin Soediro Hoesodo tersebut
menandai pula kebangkitan nasional untuk menentang
penjajahan secara terorganisasi dan terbuka untuk
semua golongan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya,
setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari
Kebangkitan Nasional. Bangsa yang bangkit karena
24
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
b.
tekad untuk merdeka, bangsa yang mempunyai harga
diri.
Di samping itu bangkit pula gerakan-gerakan di bidang
politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian,
pers dan kewanitaan. Dalam perjalanan sejarah itu
timbul pula gagasan sikap, dan tekad yang bersumber
dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh
cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu
adalah pengejawantahan dari satu Wawasan
Kebangsaan.
Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan
Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam
persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam)
dimensi manusia yang bersifat mendasar dan
fundamental, yaitu:
1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat
manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Kuasa;
2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan
yang bebas, merdeka, dan bersatu;
3) Cinta akan Tanah Air dan Bangsa;
4) Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat;
5) Kesetiakawanan Sosial;
6) Masyarakat adil makmur.
Dengan demikian wahana kehidupan religius
diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai
hidup kebangsaan. Wawasan Kebangsaan membentuk
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
25
manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat
Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha
pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.
Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia
menunjukkan,
bahwa
Wawasan
Kebangsaan
mengetengahkan manusia ke dalam pusat hidup
bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan
kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus
dihormati. Bahkan lebih dari itu Wawasan Kebangsaan
menegaskan, bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi,
subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua
usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan
berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi
bangsa dapat menjalankan hidupnya secara
bertanggungjawab demi persatuan dan kesatuan
bangsa.
Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang
bebas, merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil
dengan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya.
"Cinta akan Tanah Air dan Bangsa" menegaskan nilai
sosial dasar. Dengan ini Wawasan Kebangsaan
menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan
yang luas, yang melindungi masing masing warga dan
menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi
setiap warga. Tetapi sekaligus mengungkapkan hormat
terhadap solidaritas manusia. Solidaritas itu mengakui
hak dan kewajiban asasi sesamanya, tanpa membedabedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan,
26
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan
sebagainya.
Paham kebangsaan dapat berwawasan luas dapat pula
berwawasan sempit. Fasisme, Naziisme sebagai
nasionalisme yang sempit jelas ditolak oleh bangsa
Indonesia. Dengan demikian esensi nasionalisme
sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah
untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam
negara merdeka. Kebangsaan/nasionalisme adalah
paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan.
Nasionalisme atau kebangsaan selalu berkaitan erat
dengan demokrasi, karena tanpa demokrasi,
kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi
Fasisme/Naziisme, yang bukan saja berbahaya bagi
berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan,
tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain.
Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan
rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Wawasan
Kebangsaan
menegaskan,
bahwa
kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran
yang paling tinggi dari sejumlah orang yang paling
hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan
antara kewajiban sosial dan keuntungan individu.
Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan
umum. Kesejahteraan umum itu mencakup
keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial,
yang membangun dan memungkinkan masing-masing
pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk
mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
c.
27
dan dengan lebih mudah.
Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi
merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan
yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan
makmur.
Salah satu ciri khas negara demokratis yang
membedakannya dari negara yang totaliter adalah
toleransi.
Wawasan
Kebangsaan
Indonesia
menegaskan, bahwa demokrasi tidak sama dengan
kemenangan mayoritas atau minoritas. Karena itu
dalam demokrasi kita tidak sama dengan kemenangan
mayoritas atau minoritas. Dalam demokrasi kita segala
sesuatu dapat di putuskan dengan cara musyawarah
dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan
dengan suara terbanyak (voting). Hal yang sama
nampak dalam kerukunan hidup beragama dan
berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam rangka integrasi nasional terdapat sikap saling
hormat menghormati dan bekerjasama antara para
pemeluk agama yang berbeda-beda dan sikap saling
menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
agama masing-masing.
Makna Wawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan Indonesia mengamanatkan
kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan,
kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela
berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan
28
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
dengan itu hendaknya dipupuk penghargaan terhadap
martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa,
demokrasi dan kesetiakawanan sosial.
Wawasan Kebangsaan mengembangkan persatuan
Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka
Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh
mematikan keanekaan dan kemajemukan. Sebaliknya
keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi
pemecah belah namun menjadi kekuatan yang
memperkaya persatuan.
Wawasan Kebangsaan tidak memberi tempat pada
patriotisme yang picik. Misi yang diamanatkan ialah
agar para warga negara Indonesia membina dengan
jiwa besar dengan setia terhadap Tanah Air, tetapi
tanpa kepicikan jiwa. Cinta Tanah Air dan Bangsa
selalu sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh
umat manusia yang saling berhubungan dengan
berbagai jaringan antara ras, antar bangsa dan antar
negara.
Mencermati makna Wawasan Kebangsaan tersebut,
dapatlah dikemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan
Indonesia pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila
sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa kita.
Dengan Wawasan Kebangsaan yang dilandasi oleh
pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah
berhasil merintis jalan menyelenggarakan misinya di
tengah-tengah tata kehidupan di dunia.
Untuk dapat memahami hakikat Wawasan Kebangsaan
Indonesia perlu kiranya dipahami jati diri bangsa kita
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
29
dan untuk itu perlu pula dipahami pandangan dan
falsafah hidup yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu
Pancasila, yang mengandung nilai-nilai dasar yang
akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan
bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya
karakter bangsa.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dan
suka berkoeksistensi dengan bangsa lain. Sudah sejak
dulu kala bangsa Indonesia menikmati dan menghayati
arti hidup berdampingan secara damai dengan bangsa
lain. Dengan letak geostrategik nusantara di posisi
silang hubungan antar bangsa, maka wawasan
kebangsaan Indonesia tidak hanya bersifat "inward
looking" dan mengisolasi diri. Laut bagi bangsa
Indonesia bukan menjadi pemisah tetapi justru ke luar
sebagai wahana dalam berhubungan dengan bangsa
lain, sedangkan ke dalam merupakan unsur pemersatu.
Wawasan Nusantara yang mengemuka di tengahtengah silang pendapat antara federalisme dan
unitarisme di masa setelah lahirnya Indonesia Serikat,
esensinya dapat dikatakan implementasi dari wawasan
kebangsaan yang dijiwai semangat bangsa bahari.
Dalam wawasan nusantara dinyatakan bahwa wilayah
laut adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang
kemudian diakui dunia sebagai "Archipelagic
Principle".
Wawasan Nusantara adalah pandangan yang
menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu
satu kesatuan dipandang dari segala aspeknya.
30
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa
Indonesia
dalam
mendayagunakan
konstelasi
Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk
mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di
dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan
tujuan nasional, yang mencakup:
1) Kesatuan Politik, dalam arti:
a) Bahwa kedaulatan nasional dengan segala
kekayaannya merupakan satu kesatuan
wilayah, ruang hidup dan kesatuan matra
seluruh bangsa serta merupakan modal dan
milik bersama bangsa Indonesia;
b) Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai
suku dan berbicara dalam berbagai bahasa
daerah, meyakini dan menganut berbagai
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa merupakan suatu kesatuan
bangsa yang utuh di dalam arti seluasluasnya;
c) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia
merasa satu, senasib sepenanggungan,
sebangsa dan setanah air serta memiliki suatu
tekad bulat dalam mencapai perwujudan citacita bangsa;
d) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah
serta ideologi bangsa dan negara, yang
dilandasi, membimbing dan mengarahkan
bangsa menuju tujuannya;
e) Bahwa
seluruh kepulauan
Nusantara
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
2)
3)
31
merupakan satu kesatuan wilayah hukum
nasional yang mengabdi kepada kepentingan
nasional.
Kesatuan Sosial budaya, dalam arti:
a) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu
perikehidupan bangsa yang harus merupakan
kehidupan yang serasi dengan tingkat
perkembangan masyarakat yang sama,
seimbang dan merata serta keselarasan hidup
sesuai dengan kemajuan bangsa;
b) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya
adalah satu, sedangkan terdapatnya berbagai
corak ragam budaya menggambarkan
kekayaan khazanah budaya bangsa yang
menjadi modal dan landasan pengembangan
budaya nasional secara keseluruhan yang
dinikmati hasilnya oleh seluruh bangsa.
Kesatuan Ekonomi, dalam arti:
a) Bahwa kekayaan yang terdapat dan
terkandung di dalam wilayah nusantara
beserta kawasan yuridisnya, baik potensial
maupun efektif adalah modal dan milik
bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup
sehari-hari harus tersedia merata di seluruh
wilayah tanah air;
b) Bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus
sesuai dan seimbang di seluruh daerah, tanpa
meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki
oleh tiap-tiap daerah dalam pengembangan
32
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
4)
kehidupan ekonominya.
Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti:
a) Bahwa ancaman terhadap sesuatu pulau atau
daerah pada hakikatnya merupakan ancaman
seluruh bangsa dan negara;
b) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai
hak dan kewajiban yang sama di dalam
kerangka menunaikan tanggung jawab
masing-masing dalam usaha pembelaan
negara.
Realisasi penghayatan dan pengisian Wawasan
Nusantara pada satu pihak menjamin keutuhan wilayah
nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan
alam beserta pengelolaannya, sedangkan pada lain
pihak menunjukkan wibawa kedaulatan negara
Republik Indonesia.
Kejayaan bangsa Indonesia akan dapat diraih kembali
dengan menghidupkan kembali jiwa baharinya
berlandaskan wawasan nusantara. Menuju kesama
semua pemikir, pemimpin dan perencana serta
pelaksana pembangunan Indonesia penerus generasi 45
harus mewujudkan wawasan tersebut dengan
dukungan jiwa bahari yang kuat. Artinya
pembangunan bukan wilayah darat saja dan di pulau
utama saja secara terpisah-pisah, melainkan
pembangunan wilayah darat dan laut secara
terintegrasi dari Sabang sampai Merauke.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
33
Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah wawasan yang
terbuka dan bukan wawasan yang dilandasi paham
kebangsaan yang sempit. Kemungkinan orang dapat
mempertanyakan budaya khas yang dapat menjadi ciri
identitas insan Indonesia di atas keragaman budaya
daerah yang berkembang subur.
Demikian pula mengenai implementasi kesatuan dan
persatuan, perlu menjadi fokus dalam mengembangkan
pembangunan masa yang akan datang. Pembangunan
industri dan proses industrialisasi di Indonesia
misalnya
harus
menjamin
interdependensi
perkembangan antar pulau utama yang didukung oleh
pembangunan wilayah laut sebagai wahana pemersatu.
Hanya dengan bangkitnya kembali jiwa bahari wilayah
laut antar pulau dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Dengan demikian kesatuan politik yang kini telah
dicapai akan diikuti dengan kesatuan ekonomi hasil
pembangunan yang akan datang. Demikian pula
kesatuan budaya tidak boleh diabaikan. Desentralisasi
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka
pengembangan otonomi daerah mutlak dilakukan.
Kebijakan desentralisasi yang dirumuskan berdasarkan
wawasan kebangsaan Indonesia, harus mencegah
desintegrasi negara kesatuan merongrong wibawa
pemerintah pusat dan mencegah timbulnya
pertentangan antara pemerintah pusat dengan daerah.
Perlu dicegah timbulnya krisis kewibawaan
pemerintah pusat.
34
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Intrinsik dalam penegakan kewibawaan tersebut adalah
terwujudnya pemerintahan pusat yang bersih dan
akuntabel. Daerah harus tumbuh dan berkembang
secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar
daerah tanpa mengabaikan terwujudnya kesatuan
ekonomi, memperkokoh kesatuan politik dan
mengembangkan kesatuan budaya.
Dalam upaya ke arah itu, maka prasyarat sebagai
penjamin antara lain adalah warga bangsa yang
kompak dan bersatu dengan ciri kebangsaan (nation
wide oriented), netralitas birokrasi pemerintahan yang
berwawasan kebangsaan, perkembangan, serta sistem
pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan
yang berwawasan kebangsaan.
Bangsa Indonesia tidak perlu khawatir bahwa
Pancasila akan berbenturan dengan proses globalisasi.
Sebab Pancasila sudah mencakup dan menjamin
realisasi dari apa yang menjadi tuntutan hak asasi
manusia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang akan
menyerap semua perkembangan sesuai dengan
jamannya. Dengan demikian wawasan kebangsaan
yang tidak lepas dari induknya yaitu Pancasila tidak
akan menjadi penyebab alienisasi bangsa Indonesia
dengan eksistensi bangsa lain. Wawasan kebangsaaan
juga tidak perlu dikhawatirkan menjadi penghambat
integrasi ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi
pasar. Namun bangsa Indonesia harus waspada dan
tanggap mengenai implementasinya di dalam negeri,
karena induk dari ekonomi pasar adalah sistem
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
35
kapitalisme dan liberalisme yang ditentang oleh
aspirasi perjuangan rakyat Indonesia. Keterbukaan dan
kebersamaanlah yang menjadi kunci dari keberhasilan,
baik Pancasila maupun wawasan kebangsaan dalam
membawa bangsa Indonesia ke tujuan nasional yang
masih harus terus menerus diperjuangkan.
Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi pasar
Indonesia harus berperan dalam mengembangkan
sistem ekonomi pasar internasional yang bermanfaat
bagi umat manusia khususnya bangsa yang sedang
berkembang dalam rangka mengembangkan tatanan
ekonomi dunia baru. Indonesia misalnya secara
minimal harus aktif dalam pasar ASEAN dan ASPAC
secara maksimal di pasar internasional serta mampu
bersaing dengan negara industri maju.
Bangsa Indonesia harus proaktif dalam mengantisipasi
perkembangan lingkungan stratejik. Indonesia dengan
wawasan kebangsaannya justru harus dapat memberi
contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas,
kemandirian, dan menghadapi tantangan dari luar
tanpa konfrontasi. Indonesia harus dapat meyakinkan
bangsa-bangsa lain bahwa eksistensi bangsa bukan
merupakan sumber konflik dalam pergaulan umat
manusia, namun merupakan aset yang diperlukan
dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang
beradab (Sumitro, 1993).
36
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
B. Pengertian dan Konsep Integritas Nasional
1.
Pengertian Integritas Nasional
Untuk dapat menguraikan subyek atau pokok bahasan
tersebut di atas, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai
pengertian dan istilah Integrasi Nasional dari segi bahasa.
Istilah Integrasi Nasional terdiri dari dua kata yaitu
"Integrasi" dan "Nasional". Istilah “Integrasi” mempunyai
arti "pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan
yang utuh atau bulat". Sedangkan istilah "Nasional"
mengandung pengertian: (1) kebangsaan; (2) bersifat
bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita
nasional; tarian nasional, perusahaan nasional (KBBI,
1989). Hal-hal yang menyangkut bangsa itu sendiri dapat
juga berupa adat istiadat, suku, warna kulit, keturunan,
agama, budaya, wilayah/daerah dan sebagainya.
Mengacu pada penjelasan kedua istilah tersebut di atas,
maka dapat dikatakan bahwa Integritas Nasional adalah
identik dengan Integritas bangsa yang mempunyai
pengertian "suatu proses penyatuan atau pembauran
berbagai aspek sosial-budaya ke dalam kesatuan wilayah
dan pembentukan identitas nasional atau bangsa" (Ibid).
Integritas Nasional sebagai upaya atau proses pembauran
berbagai aspek yang menjadi ciri dan atribut bangsa harus
dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan
keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai
satu bangsa.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
37
a. Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan
suasana yang tertib, teratur, aman dan damai sehingga
akan timbul ketentraman lahir dan batin. Keselarasan
akan terwujud bila setiap orang melaksanakan tugas
sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab. Benturanbenturan tidak perlu terjadi, segalanya berlangsung
secara wajar dalam perkembangan lingkungan dan
masyarakatnya.
b. Keserasian adalah keadaan yang menggambarkan
terpadunya unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan
bersama. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku,
adat-istiadat, agama, bahasa (daerah) dan sebagainya.
Keragaman itu diakui, dihormati, dengan penuh
toleransi. Kesemuanya terikat menjadi satu kesatuan
dan kekuatan bangsa dalam wadah negara kebangsaan
Indonesia.
c. Keseimbangan adalah keadaan yang menggambarkan
bahwa masing-masing unsur yang terlibat dalam hidup
bersama dalam hubungan bersama diperlakukan dengan
sewajarnya. Masing-masing mendapat perlakuan sesuai
dengan kodrat, harkat, martabat, tugas, hak, wewenang
dan kewajibannya. Dengan adanya keseimbangan akan
tercipta suasana keadilan.
Integritas Nasional sebagai konsep dalam kaitan dengan
wawasan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada aliran
pemikiran atau paham integralistik yang dicetuskan oleh
G.W.F. Hegl (1770-1831). Teori ini dikemukakan dalam
38
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
hubungan dengan paham idealisme.
Menurut paham tersebut untuk mengenal dan memahami
sesuatu harus dicari kaitannya dengan yang lain. Untuk
mengenal manusia misalnya, harus dikaitkan dengan
masyarakat dimana ia hidup dan untuk mengenal suatu
masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses
sejarahnya. Bagaimana pemikiran atau konsep integritas
nasional dalam kerangka negara kesatuan kita?
Berikut ini akan diuraikan tentang konsep Integrasi
Nasional dimaksud.
2.
Konsep Integrasi Nasional Indonesia
Pemahanan integralistik yang dianut
oleh
bangsa
Indonesia bersumber dari pemikiran Mr. Soepomo yang
disampaikan di depan sidang BPUPKI pada tahun 1945.
Paham integralistik ini merupakan salah satu aliran dalam
teori tentang negara.
Menurut aliran pikiran integralistik ini, negara dibentuk
tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau
golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat
seluruhnya sebagai persatuan.
Negara ialah suatu masyarakat yang integral, segala
golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan
erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat
yang organis. Hal yang terpenting dalam negara yang
berdasarkan aliran pikiran integral ialah penghidupan
bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu
golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak
menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
39
tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa
seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Berdasarkan pemikiran itu, maka semangat dan struktur
kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita
persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu
persatuan antar dunia luar dan dunia batin, antara
makrokosmos dan mikrokosmos, antara rakyat dan
pemimpin-pemimpinnya.
Segala
manusia
sebagai
seseorang, golongan manusia dalam suatu masyarakat dan
golongan-golongan lain dari masyarakat itu, dan tiap-tiap
masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya
dianggap mempunyai tempat dan kewajiban hidup
(dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam. Segala
golongan mahluk, segala sesuatu saling berpengaruh dan
kehidupan mereka bersangkutpaut. Hal itu merupakan idea
totaliter, idea integralistik dari bangsa Indonesia, yang
terwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli.
Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pimpinannya,
antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala
golongan diliputi oleh "semangat gotong royong, dan
semangat kekeluargaan". Menurut aliran pikiran tentang
negara integralistik yang dianggap sesuai dengan semangat
Indonesia asli itu, negara tidak mempersatukan dirinya
dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga
tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang
paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling
kuat), akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala
seseorang, mempersatukan diri dengan segala lapisan
rakyat seluruhnya.
40
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Dari uraian Mr. Soepomo di atas dapat dikemukakan
bahwa didalam masyarakat yang integralistik, setiap
anggota, warga, dan setiap golongan diakui dan dihormati
kehadiran dan keberadaannya (eksistensinya), diakui hak
dan kewajiban serta fungsinya masing-masing dalam
mencapai tujuan bersama. Sebaliknya setiap warga negara,
setiap anggota, dan setiap golongan berkewajiban dan
bertanggung jawab atas terlindunginya kepentingan,
keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat
seluruhnya. Dengan paham integralistik atau kebersamaan,
bangsa Indonesia percaya akan dapat mencapai
kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
Secara rinci ciri-ciri tata nilai integralistik menurut
Suprapto (1994) adalah sebagai berikut:
a. Bagian atau golongan yang terlibat berhubungan erat
dan merupakan kesatuan organis;
b. Eksistensi setiap unsur hanya berarti dalam
hubungannya secara keseluruhan. Masing-masing
anggota, bagian, golongan memiliki tempat dan
kewajiban
(dharma)
sendiri-sendiri
merupakan
persatuan hidup;
c. Tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang
kuat atau yang penting;
d. Tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas;
e. Tidak memberi tempat bagi paham individualisme,
liberalisme dan totalitarisme;
f. Mengutamakan keselamatan maupun kesejahteraan,
kebahagiaan bagi seluruh bangsa dan negara;
g. Mengutamakan
penunaian
kewajiban
daripada
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
h.
i.
j.
k.
41
penuntutan pada hak-hak dan pribadi/golongan;
Mengutamakan upaya memadu pendapat daripada
mencari menang sendiri;
Disemangati
kerukunan,
keutuhan,
persatuan,
kebersamaan, setia kawan, dan gotong royong;
Saling menolong, membantu, dan bekerjasama;
Berdasarkan kasih sayang, pengorbanan, pria dan
wanita, individu dan masyarakat serta lingkungan.
Penerapan nilai keberhasilan dalam kehidupan menuntut
pada setiap manusia untuk mengendalikan diri, yakni untuk
mengarahkan manusia melakukan pengendalian diri, yakni
untuk mengarahkan aktifitas pribadinya menuju
terselenggaranya kehidupan yang selaras, serasi, dan
seimbang demi tercapainya kehidupan bersama yang
sejahtera, adil, makmur dan bahagia lahir dan batin. Nilai
kebersamaan menuntut kepada tiap individu untuk
meletakkan kepentingan dan keinginan pribadi dalam
rangka kebersamaan hidup, dan dalam rangka mewujudkan
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini
tidak berarti bahwa kepentingan pribadi atau golongan
disingkirkan atau ditiadakan. Kepentingan pribadi atau
golongan justru merupakan motivasi terbinanya
kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan nilai
kebersamaan diharapkan tercipta suatu keselarasan dan
kesimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, antara
wanita dan pria, antara kepentingan individu dan
masyarakat dan antara kehidupan duniawi dan kehidupan
akhirat.
42
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Nilai-nilai yang merupakan penjabaran tata nilai
integralistik ini diterapkan oleh bangsa Indonesia dalam
mengatur tata hubungan dengan Tuhan, dengan sesama
manusia, dengan bangsanya, dan dengan alam sekitarnya.
Nilai-nilai
keselarasan,
keserasian,
keseimbangan,
kebhinnekatunggalikaan,
kekeluargaan
mewarnai
hubungan-hubungan tersebut. Inilah yang kemudian
dirumuskan menjadi Pancasila, pandangan hidup bangsa
Indonesia, dasar Negara Republik Indonesia dan ideologi
bangsa.
Persoalan yang perlu kita pertanyakan adalah setelah kita
terima paham negara integralistik Indonesia, kemudian
bagaimana implementasinya? Berikut ini disajikan tulisan
Moerdiono (1991).
Integrasi Nasional dapat dipahami dari dua segi yaitu (1)
Integrasi Nasional secara Vertikal dan (2) Integrasi
Nasional secara Horizontal.
Integrasi Nasional secara vertikal membahas bagaimana
mempersatukan pemerintah nasional dengan rakyatnya,
yang tersebar dalam daerah yang luas.
Oleh karena rakyat itu hidup di bawah kepemimpinan
pimpinannya masing-masing, maka Integrasi Nasional
secara vertikal ini juga akan berarti mempersatukan
pemerintah pusat dengan kepemimpinan di tingkat daerah.
Integrasi Nasional secara horizontal membahas bagaimana
mempersatukan rakyat yang majemuk, hidup dalam
berbagai golongan primordial yang beranekaragam nilai
lembaga serta adat kebiasaannya, sehingga merasa bagian
dari satu bangsa yang sama.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
43
Khusus tentang Integrasi Nasional yang vertikal ada 4
(empat) tugas konstitusional yang bersifat abadi dari
pemerintah Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. (2)
memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan akhirnya (4) ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Empat tugas
pemerintah yang juga di sebut "tujuan nasional", sekaligus
menjadi tolok ukur bagi keberhasilan atau kegagalannya.
Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar. Sudah barang tentu Presiden tidak
bekerja sendiri. Di tingkat pusat, Presiden dibantu oleh
Wakil Presiden, para Menteri serta para Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen. Di tingkat daerah Presiden
dibantu oleh para Gubernur Kepala Daerah beserta seluruh
jajarannya. Di luar negeri Presiden dibantu oleh para duta
besar dan para duta. Sekretariat Negara memberikan
pelayanan kepada Presiden dari segi Administratif.
Pada tingkat daerah, kelihatannya UUD 1945 mengenal
perbedaan antara satuan masyarakat sosiokultural dan
satuan masyarakat sosial politik. Pembedaan ini kiranya
amat penting untuk kita pahami benar-benar.
Acuan tentang satuan masyarakat sosiokultural ini dapat
ditemukan pada pasal 18B dan pasal 32 UUD 1945.
Secara kultural, bangsa kita adalah majemuk dan
kemajemukan itu sendiri adalah produk dari sejarah yang
44
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
panjang dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena
itulah, secara sadar kita mengambil sesanti Bhinneka
Tunggal Ika sebagai lambang negara.
Kemajemukan ini akan mempunyai relevansi ideologi,
politik dan pemerintahan. Ideologi persatuan yang
disepakati para pemimpin di tingkat nasional, masih harus
dipahami dan didukung oleh masyarakat kita yang tersebar
di daerah kepulauan yang luas ini. Sesuai dengan sistem
nilai budayanya sendiri. Hal ini adalah wajar saja dan
memang demikianlah seharusnya.
Dari sisi politik dan pemerintahan, kita bersama
mengetahui bahwa walaupun seluruh peraturan perundangundangan kita berlaku sama untuk seluruh daerah, namun
implementasinya di lapangan akan sangat dipengaruhi oleh
faktor-faktor sosial budaya ini. Kampanye organisasi
kekuatan sosial politik, misalnya jelas perlu bersifat "tailor
made" untuk daerah-daerah. Kekeliruan dalam memilih
tema kampanye, seandainya menyinggung nilai-nilai dasar
yang dianut masyarakat daerah tersebut, akan berarti
hilangnya dukungan pemilih.
Sudah barang tentu dalam setiap masyarakat sosial budaya
tersebut juga akan terjadi dinamika dan perubahan,
disamping adanya kesinambungan. Perubahan dan
kesinambungan itu harus dikaji secara sungguh-sungguh,
agar kebijakan yang akan kita ambil mendapat dukungan
masyarakat di lapangan. Hal itu bisa dilakukan dengan
dimulai apa yang disebut sebagai studi kewilayahan
("regional studies"). Pemerintah Hindia Belanda dahulu
menamakan sebagai indologi.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
45
Gagasan satuan masyarakat sosial politik ditemukan dalam
pasal 18 UUD 1945 sebagai berikut:
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan UU.
b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis.
e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
Undang-Undang
ditentukan
sebagai
urusan
Pemerintahan Pusat.
f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah
dan
peraturan-peraturan
lain
untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam Undang-Undang.
Dengan demikian, satuan masyarakat sosial politik ini
merupakan masyarakat hukum, dibentuk dengan UndangUndang, merupakan bagian dari sistem pemerintahan
46
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
nasional.
Secara ideologis dan secara konstitusional, masalah sistem
pemerintahan di tingkat daerah yang kita hadapi adalah
bagaimana menyusun tatanan pemerintahan yang bisa
memberi peran fungsional terpadu baik pada satuan
masyarakat sosiokultural yang bersifat asli ini maupun
pada satuan masyarakat sosiopolitik yang dirancang secara
nasional.
Hal itu bisa dilakukan dengan memberi peluang untuk
mengadakan penyesuaian secara lokal pada ketentuanketentuan hukum yang secara nasional dibuat dalam garisgaris besar saja. Beberapa daerah bahkan sudah
menemukan wujudnya yang operasional, seperti gerakan
"Manunggal Sakato" yang dikembangkan di daerah
Sumatera Barat.
Cara berpikir seperti ini juga sudah mulai diperkenalkan
dalam pendidikan, dengan memberi peluang untuk adanya
muatan lokal dalam kurikulum, yang bersifat
komplementer dan suplementer dengan kurikulum yang
bersifat nasional.
BAB IV
NILAI-NILAI KEJUANGAN,
CHARACTER BUILDING DAN
KETAHANAN BANGSA
Sesuai dengan judul bab ini, maka dalam uraian pembahasan,
sistematika penyajiannya tersusun atas uraian tentang nilai-nilai
kejuangan; daya saing nasional, pengertian Character Building dan
hal-hal yang melemahkan ketahanan bangsa.
Kesemua uraian dan pembahasan materi pokok bahasan dikaitkan
dengan konteks wawasan kebangsaan kita.
A. Nilai-Nilai Kejuangan
Dari segi semantik nilai-nilai kejuangan terdiri dari dua istilah
yaitu "Nilai" dan "Kejuangan". “Nilai” adalah konsep yang
berkenaan dengan sesuatu, sedangkan "juang" sebagai kata kerja
berarti "laga, lawan, kelahi, perang memperebutkan sesuatu
dengan mengadu tenaga". Berjuang adalah berlaga, berkelahi,
berperang dan berlawan (KBBI, 1989).
Dengan demikian nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan
dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia
dan kemanusiaan yang menyangkut perihal perang, kelahi,
lawan dan laga. Kata nilai kejuangan dikenal terhadap konsepsi
abstrak, anutan, paham dan pendorong yang menyebabkan orang
47
48
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
dapat berperang, berkelahi, berlawan dan berlaga, sehingga
bermanfaat bagi dirinya untuk menang.
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia nilai kejuangan
dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan
dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk
membebaskan dirinya dari penjajahan dan bebas merdeka. Nilai
kejuangan diletakkan pada upaya selama bergenerasi-generasi
untuk mencapai kemerdekaan. Nilai kejuangan seperti ini
dimiliki oleh generasi pra 45 dan generasi 45. Sebutan generasi
1945 sangat mengemuka karena pada tahun 1945 inilah
keberhasilan kemerdekaan bangsa itu datang. Namun, tentu saja
keberhasilan itu bukan dibuat oleh generasi 45 belaka. Nilai
perjuangan ini mewaris terus menerus dari satu generasi ke
generasi berikutnya.
Oleh karena itu, generasi pra 1945 yang mewakili seluruh sifat,
kadar, mutu konsepsi yang menggerakkan perlagaan,
perlawanan, dan peperangan yang diperoleh dari generasi
sebelumnya, kemudian berkulminasi pada saat menjelang
memasuki generasi 45. Jadi generasi 45 mewarisi seluruh sifat
dan mutu baik itu dari generasi pra 45 yang menghasilkan
kemerdekaan.
Sekarang generasi 45, mulai berkurang, nilai kejuangan perlu
diwariskan hingga proses perkembangan dan pembangunan
bangsa ini berlangsung dengan lancar.
1. Hakikat Mempelajari Perjuangan Bangsa
Hakikat mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan
bangsa adalah upaya membangkitkan kesadaran Nasional
yang mengandung arti:
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
49
Peristiwa Nasional di masa lampau;
Situasi Nasional di masa kini;
Aspirasi Nasional di masa mendatang.
Kemampuan pandang tiga dimensi harus dimiliki sehingga
perjuangan bangsa Indonesia membimbing kita dan dijadikan
sebagai edukasi dan inspirasi bagi perjuangan selanjutnya.
Pada peristiwa nasional di masa lampau: dari aspek politik,
berkat perjuangan bangsa telah mampu bernegara di tingkat
Nasional yaitu negara Sriwijaya dan Majapahit.
Dari aspek sosial ekonomi kita pernah mencapai martabat
bangsa
yang
penuh
ketenteraman,
kesejahteraan,
kemakmuran sebagai gemah ripah loh jinawi, tata tentrem
karta raharja, mampu membuktikan dalam pertanian,
perdagangan, pelayanan dan sebagainya.
Dari aspek rohani kita telah menerapkan prinsip-prinsip
toleransi hidup beragama misalnya antara agama Hindu,
Budha, Islam dan Nasrani.
Dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa Barat di Indonesia
kehidupan bangsa menjadi terpecah belah. Kita kehilangan
kemerdekaan, baik bidang politik, ekonomi maupun sendisendi kemasyarakatan yang berakibat menderita lahir dan
batin.
50
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Akibat penindasan dalam berbagai bentuk, rakyat pada
awalnya mengadakan "Perang Lokal" baik langsung maupun
tidak Iangsung.
Berkat pengalaman sejarah perjuangan bangsa dalam
mengusir penjajah dan mengemban amanat penderitaan
rakyat akhirnya mampu melandasi timbulnya semangat untuk
menjadi bangsa yang bersatu, mempunyai semangat
pengabdian, pengorbanan, sikap perkasa, gagah berani, rela
berkorban karena ada kesadaran dan rasa tanggung jawab
membela kebenaran, keadilan dan kejujuran demi kebaktian
terhadap nusa dan bangsa yang tercinta.
2. Jiwa dan Makna Dalam Perjuangan
Jiwa perjuangan bangsa merupakan penerus perjuangan yang
didahului dengan menghancurkan seluruh kekuatan
imperalisme dan kolonialisme. Di persada Nusantara berupa
sifat mental yang mengandung moral nasional yang luhur
yaitu:
a. Jiwa merdeka, yaitu jiwa yang sadar akan kemampuan
sendiri tanpa ketergantungan pada negara lain dan
memiliki martabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa
lain;
b. Jiwa persatuan dan kesatuan, yaitu sadar akan pentingnya
rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Jiwa konsekuen tanpa pamrih dan sederhana, yaitu sadar
untuk membina prinsip-prinsip, berani berkorban serta
wajar dan jujur dalam bertindak;
d. Jiwa kokoh yang tak kenal menyerah, sadar membela
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
51
nilai-nilai luhur, berinisiatif dan tak kenal menyerah;
e. Jiwa propatria, yaitu mempunyai rasa cinta yang besar
terhadap tanah air;
f. Jiwa kepeloporan dan kepemimpinan yaitu ikut aktif
dalam berjuang dan berpartisipasi dalam pembangunan
bangsa;
g. Jiwa keikhlasan berjuang, yaitu ikhlas dalam membela
kepentingan nasional.
B. Nilai dan Prinsip yang Diwariskan
1. Umum
Walaupun lingkungan masyarakat Indonesia sejak tahun
1945 telah mengalami kemajuan dan perkembangan seperti
dalam bidang penerapan teknologi modern dan pedekatanpendekatan dalam pembangunan lain yang lebih
disempurnakan, akan tetapi sistem nilai-nilai yang melandasi
pembangunan masyarakat Indonesia sebagaimana yang
diungkapkan dalam Pancasila dan UUD tahun 1945 tidak
berubah dan tidak akan berubah.
Pancasila sebagai falsafah hidup, dasar negara, pandangan
hidup dan pedoman hidup bangsa menuntut seluruh warga
negara untuk berpola pada Pancasila mulai dari cara berpikir,
sikap mental maupun tingkah laku mencerminkan
implementasi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Kepatuhan dan
ketaatan setiap warga negara, lembaga negara, organisasiorganisasi kemasyarakatan dan politik terhadap Pancasila
tidak cukup hanya batin saja tetapi perlu penghayatan dan
pengamalannya.
52
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
2. Nilai dan Prinsip
Secara rinci nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan
dan telah mendapat kesepakatan seluruh rakyat adalah:
a. Nilai-nilai 1945
1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai
penjelma falsafah dan pandangan hidup seluruh
bangsa Indonesia yang tercermin dalam pembukaan
UUD 1945.
2) Lima sila dalam Pancasila yang masing-masing
merupakan nilai-nilai intrinsik yang abstrak umum
universal tetap tak berubah, terlepas dari perubahan
dan perkembangan jaman dan kelima-limanya
merupakan kesatuan bulat dengan susunan yang
hierarchis pyramidal.
3) Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
a) Negara Kesatuan. Negara yang melindungi dan
meliputi segenap bangsa Indonesia. Negara
mengatasi segala paham golongan, mengatasi
segala paham perseorangan.
b) Tujuan negara, yaitu melindungi segenap Bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan
Sosial.
c) Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
53
Kerakyatan dan Permusyawaratan Perwakilan.
d) Negara berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa
menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan
beradab.
e) Negara yang merdeka dan berdaulat.
f) Anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai
dengan Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan.
b. Prinsip-prinsip penjelmaan Pancasila yang telah
mendapatkan kesepakatan seluruh rakyat
1) Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945:
a) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1)).
b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan
pangkal ide kesetaraan antara individu dan
masyarakat yang bersumber pada sifat kodrat
individu makhluk sosial sebagai kesatuan
dwitunggal (Pasal 28 A).
c) Sistem sosial budaya berdasarkan asas
Bhinneka Tunggal Ika.
d) Sistem politik atas dasar kesamaan kedudukan
semua Warga Negara dalam Hukum dan
Pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
e) Sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha
bersama atas dasar kekeluargaan (Pasal 33 ayat
1).
f) Sistem pembelaan negara berdasarkan hak dan
kewajiban bagi semua Warga Negara (Pasal 30
ayat 1).
54
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
g)
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
Berani berterus terang mawas diri sampai
Sistem pemerintahan Demokrasi berdasarkan
sendi-sendi:
Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3);
Kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2).
h)
i)
j)
k)
l)
2)
Pemerintahan yang bertanggung jawab pada
rakyat.
Pemerintahan Presidentil: Presiden adalah
Kepala Pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Kehakiman yang bebas.
Otonomi Daerah (Pasal 18).
Prinsip-prinsip yang lahir dari perjuangan
mencapai,
mempertahankan
dan
mengisi
kemerdekaan:
a) Rasa senasib sepenanggungan dan rasa
persatuan yang kuat;
b) Mempertahankan
dan
mengembangkan
kepribadian Bangsa Indonesia yang berakar
pada sejarah dan kebudayaan Bangsa;
c) Mengambil segi-segi positif dari kebudayaan
bangsa lain yang bermanfaat untuk
pembangunan bangsa dan negara;
d) Tridarma:
Merasa ikut memiliki sesuatu yang menjadi
milik umum atau kepentingan umum, milik
dan kepentingan bangsa dan negara;
Bertanggung jawab untuk mempertahankan
milik bersama atau kepentingan umum;
55
e)
kemana kita telah berbuat untuk
mempertahankan milik atau kepentingan
bersama tersebut, termasuk di dalamnya
nilai-nilai 45 yang menjadi milik
kepentingan bersama seluruh Bangsa
Indonesia,
Rasa kekeluargaan dan prinsip hidup gotong
royong.
Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan tersebut
secara terus menerus ditegakkan, ditaati agar ketaatan
yang berlaku membudaya sekaligus sebagai kewajiban
akan menjadi norma. Norma inilah yang harus selalu
dilestarikan dari generasi ke generasi.
Tanpa adanya kehendak dan keikhlasan menggali dan
mengembangkan nilai-nilai kejuangan bangsa akan
membawa generasi penerus kehilangan arah dan
pedoman dalam upaya mempertahankan jiwa
Proklamasi 17 Agustus 1945 atau nilai-nilai kejuangan
bangsa.
C. Membangun Karakter (Character Building)
Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya, tidak
hanya ditentukan oleh dimilikinya sumber daya alam yang
melimpah ruah, akan tetapi sangat ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusianya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa
"Bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa
56
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
(manusia) itu sendiri". Dilihat dari segi manajemen suatu
organisasi, maka unsur manusia merupakan unsur yang paling
utama dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya seperti: uang
(money), metode kerja (method), mesin (machine), perlengkapan
(material) dan pasar (market), dikatakan demikian, karena tidak
dapat dipungkiri bahwa adanya dayaguna, manfaat, dan peran
unsur-unsur tersebut, hanya dimungkinkan apabila unsur
"manusia" mempunyai, memiliki daya/kekuatan untuk
memberdayakan berbagai unsur dimaksud sehingga masingmasing unsur dapat memberi hasil, manfaat, dayaguna dan peran
dalam manajemen tersebut.
Demikian
juga
halnya
kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sangat
tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara dan
kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari
kesempurnaan Pegawai Negeri. Dalam hubungan ini diperlukan
Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara dan
pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa,
berhasilguna, bersih, profesionalisme dan akuntabel dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Apabila dilihat dari peran Pegawai Negeri sebagai Aparatur
Negara, pelayan masyarakat, maka tidak bisa tidak karakter
(character) Pegawai Negeri mutlak dibangun sehingga memiliki
perilaku yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan tugastugas pemerintahan. Dengan demikian Pegawai Negeri dapat
memainkan perannya sebagai perekat persatuan dan kesatuan
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
57
dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Pengertian Membangun Karakter (Character Building)
Dari segi bahasa, Membangun Karakter (Character Building)
yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu: Membangun (to build)
dan Karakter (Character). Adapun arti "Membangun"
bersifat memperbaiki, membina, mendirikan, mengadakan
sesuatu. Sedangkan "Karakter" adalah tabiat, watak, sifatsifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan
seseorang dari yang lain. Dalam konteks bahan ajar ini
pengertian "Membangun Karakter" (Character Building)
adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk
membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak,
sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), insan manusia
(masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah
laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan
bahwa upaya membangun karakter akan menggambarkan
hal-hal pokok sebagai berikut:
a. Merupakan suatu proses yang terus menerus di lakukan
untuk membentuk, tabiat, watak dan sifat-sifat kejiwaan
yang berlandaskan kepada semangat pengabdian dan
kebersamaan;
b. Menyempurnakan karakter yang ada untuk terwujudnya
karakter yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
c. Membina karakter yang ada sehingga menampilkan
58
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilainilai falsafah bangsa yakni Pancasila.
Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah agar
sesuatu bangsa atau masyarakat itu memiliki karakter
sebagai berikut:
a. Adanya saling menghormati dan saling menghargai
diantara sesama;
b. Adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong;
c. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu
bangsa;
d. Adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
e. Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai
agama;
f. Adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling
menghormati dan saling menguntungkan;
g. Adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa
menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum dan
nilai-nilai budaya;
h. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai
kebangsaan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka sifat karakter
suatu bangsa/masyarakat pada dasarnya dapat dikenali pada
dua sifat, yaitu:
a. Karakter yang bersifat positif, yakni suatu tabiat, watak
yang menunjukkan nilai-nilai positif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Karakter yang bersifat negatif, yakni tabiat, watak yang
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
59
menunjukkan nilai-nilai negatif terhadap kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Faktor-Faktor Membangun Karakter
Karakter sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak
atau budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dalam
kehidupan berorganisasi, baik organisasi pemerintahan
maupun organisasi swasta/usaha dan lain sebagainya. Dapat
dikatakan bahwa karakter manusia Indonesia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
merupakan kunci yang sangat penting untuk mewujudkan
cita-cita perjuangan guna terwujudnya masyarakat adil dan
makmur berlandaskan Pancasila.
Dikatakan penting karena karakter mempunyai makna atau
nilai yang sangat mendasar untuk mempengaruhi segenap
pikiran, tindakan dan perbuatan setiap insan manusia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Nilai yang dimaksud adalah antara lain:
a. Kejuangan;
b. Semangat;
c. Kebersamaan Atau Gotong Royong;
d. Kepedulian Atau Solider;
e. Sopan Santun;
f. Persatuan dan Kesatuan;
g. Kekeluargaan;
h. Tanggung Jawab.
60
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Nilai-nilai seperti tersebut di atas tampaknya cenderung
semakin luntur dalam kehidupan berbangsa di Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat secara
jelas misalnya dengan adanya "Kasus Maluku", yaitu
terjadinya konflik horizontal antar etnik dan antar agama
yang mencerminkan ketidakkukuhan nilai-nilai kebangsaaan.
Seandainya kekukuhan nilai senantiasa terwujud dalam
kehidupan setiap insan manusia Indonesia, maka konflik
yang banyak merenggut korban itu, tentu akan tidak terjadi.
Demikian juga halnya "Kasus Kalimantan" (Pontianak dan
Palangkaraya), yakni adanya konflik antar etnis yang juga
memakan banyak korban harta maupun jiwa. Disamping
konflik agama dan etnik tersebut, juga ditemukan konflik
politik yang bersifat regional (daerah), yakni adanya suatu
kelompok kekuatan politik di daerah yang ingin memisahkan
diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditandai dengan
adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain itu di Papua
juga terjadi hal serupa yang ditandai dengan adanya gerakan
secara terorganisir dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Kemudian ironisnya lagi maraknya perkelahian antar pelajar
(tawuran), bahkan mahasiswa yang juga tidak sedikit
merenggut nyawa diantara sesama mereka dan sudah
merembes terhadap kenyamanan dalam kehidupan
bermasyarakat. Wawasan kebangsaan nampaknya sudah
tidak menjiwai watak masyarakat kita yang selama ini
disebut sebagai masyarakat yang penuh toleransi, saling
menghormati di dalam kemajemukan masing-masing dan
hidup secara bergotong royong.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
61
Mengingat karakter suatu masyarakat, bangsa dan negara
mempunyai nilai dan makna yang sangat strategis, maka
faktor-faktor yang perlu dan senantiasa diperhatikan antara
lain:
a. Ideologi;
b. Politik;
c. Ekonomi;
d. Sosial Budaya;
e. Agama;
f. Normatif (hukum dan peraturan perundangan);
g. Pendidikan;
h. Lingkungan;
i. Kepemimpinan
D. Ketahanan Bangsa
1. Umum
Kita semua menyadari bahwa setiap bangsa mempunyai citacita luhur dan indah yang ingin dicapai oleh suatu bangsa
yang mempunyai fungsi sebagai penentu dari tujuan
nasionalnya. Lazimnya dalam usaha mencapai tujuan
nasional tersebut, bangsa yang bersangkutan menghadapi
tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang
senantiasa perlu dihadapi ataupun ditanggulangi. Oleh karena
itu, suatu bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan,
ketangguhan dan keuletan. Umumnya hal inilah yang
dinamakan Ketahanan Nasional, yang dapat juga disebut
sebagai ketahanan bangsa. Oleh karena itu Ketahanan
62
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Nasional harus senantiasa dibina terus menerus sepanjang
masa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup
bangsa. Ketahanan Nasional senantiasa perlu dikembangkan
dan ditingkatkan. Dengan perkataan lain, makin tinggi
tingkat Ketahanan Nasional suatu bangsa, makin kuatlah
posisi bangsa tersebut, baik keluar maupun ke dalam.
Mengingat bahwa konsepsi Ketahanan Nasional itu masih
sangat muda usianya, maka wajarlah jika isi pengertiannya
belum begitu jelas bagi sementara kalangan. Untuk
menjelaskannya digunakan sarana dengan meneliti arti dari
istilah Ketahanan Nasional dan yang merupakan komponenkomponennya. Ketahanan berasal dari asal kata tahan yang
berarti: tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai
dirinya, tidak kenal menyerah.
Dari kata tahan itu terbentuk kata Ketahanan Nasional yang
berarti: perihal (kuat), keteguhan hati, ketabahan.
Jadi yang dimaksud dengan Ketahanan Nasional adalah:
Perihal tahan (kuat) keteguhan hati, ketabahan dalam rangka
kesadaran. Dalam pengertian nasional (Bangsa yang telah
menegara) tersimpul paham bahwa produk dari suatu wilayah
tertentu yang telah mempunyai pemerintahan nasional dan
berdaulat. Dengan demikian istilah nasional itu tidak hanya
mencakup pengertian bangsa atau suatu wilayah sematamata, tetapi lebih menunjukkan makna sebagai "kesatuan dan
persatuan kepentingan bangsa yang telah menegara". Perihal
tahan (kuat), keteguhan hati, ketabahan dari kesatuan dalam
memperjuangkan kepentingan nasional suatu bangsa yang
telah menegara.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
63
2. Pengertian Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu
bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun
dari dalam yang langsung maupun tidak langsung
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup
bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan
Nasionalnya.
Kondisi atau keadaan selalu berkembang serta bahaya dan
tantangan-tantangan selalu berubah, maka Ketahanan
Nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar
memadai dengan perkembangan keadaan. Jadi Ketahanan
Nasional adalah dinamik bukan statis.
Ketahanan Nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan
ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan
keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang
mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan terhadap keutuhan maupun
kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan
kelangsungan cita-citanya.
Sebagai acuan untuk pemahaman, ada beberapa istilah dalam
Ketahanan Nasional sebagai berikut:
64
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Ketangguhan
Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat
bertahan kuat menderita atau kuat menanggulangi beban.
Keuletan
Usaha terus menerus secara giat dengan kemauan yang keras
di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan
untuk mencapai tujuan dan cita-cita.
Identitas
Ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (holistic),
yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah,
pemerintahan, dan tujuan nasionalnya serta peranan yang
dimainkannya di dalam dunia internasional.
Integritas
Kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional
suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi fungsional. Dari
telaahan dokumen dapat disimak mengenai tantangan,
ancaman, hambatan dan gangguan, (GBHN 1973, 1978 dan
1983), dinyatakan bahwa hambatan-hambatan, tantangantantangan, ancaman-ancaman, dan gangguan-gangguan yang
timbul baik dan luar maupun dan dalam perlu secara efektif
dielakkan untuk tetap memungkinkan berjalannya
Pembangunan Nasional menuju ke tujuan yang ingin dicapai,
dan untuk itu harus secara terus menerus memupuk ketahanan
nasional.
Di lingkungan Lemhanas sejak lama dikembangkan
pengertian tersebut dengan maksud untuk lebih menjernihkan
serta membedakan makna dari keempat istilah tersebut.
Pengertian itu dapat dipakai dalam mendalami konsep
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
65
Ketahanan Nasional. Di bawah ini dikemukakan
pengertiannya masing-masing sebagai berikut:
Ancaman
Merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau
merombak kebijakan dan dilakukan secara konsepsional,
kriminal serta politik.
Tantangan
Merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat
menggugah kemampuan.
Hambatan
Merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang
bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara
tidak konsepsional.
Gangguan
Merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat
atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara
tidak konsepsional.
3. Hakikat Ketahanan Nasional
Pada hakikatnya suatu bangsa dalam suatu negara tidak ada
yang bebas dari gangguan yang dapat mengancam
eksistensinya sebagai suatu bangsa yang merdeka. Tiap
bangsa membedakannya dalam membina kewaspadaannya.
Ketahanan Nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia
dapat meliputi sebagai berikut:
a. Ketahanan Nasional bidang ideologi adalah kondisi
mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan
akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung
66
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan
dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal
penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa;
b. Ketahanan Nasional bidang politik adalah kondisi
kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi
yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila
dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan
memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta
kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas
aktif;
c. Ketahanan Nasional bidang ekonomi adalah kondisi
kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan
menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis
serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi
nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan
kemakmuran rakyat yang adil dan makmur;
d. Ketahanan Nasional bidang sosial budaya adalah kondisi
kehidupan sosial budaya bangsa yang menjiwai
kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang
mengandung
kemampuan
membentuk
dan
mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan
masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu,
cinta Tanah Air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam
kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta
kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak
sesuai dengan kebudayaan nasional;
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
67
e. Ketahanan Nasional bidang pertahanan keamanan adalah
kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran
bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan
memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang
dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya,
serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan
menangkal segala bentuk ancaman.
4. Ciri dan Asas Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh bangsa
Indonesia bertumpu pada budaya yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia sehingga berbagai ciri ketahanan nasional yang
dikembangkan tidak dapat dilepaskan dari tata kehidupan
bangsa Indonesia.
a. Ciri Ketahanan Nasional
1) Ketahanan Nasional merupakan prasyarat bagi bangsa
yang sedang membangun dirinya menuju bangsa yang
maju dan mandiri. Ketahanan Nasional dijadikan
prasyarat utama bagi bangsa yang maju dan mandiri.
Ketahanan Nasional dijadikan prasyarat utama bagi
bangsa yang sedang membangun karena semangat
tidak mengenal menyerah akan memberikan dorongan
dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi
tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul.
2) Menuju dan mempertahankan kelangsungan hidup.
Bagi bangsa yang baru membangun dirinya tidak lepas
dari pencapaian tujuan sebagaimana dicita-citakan. Hal
ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea
pertama, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah
68
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan
di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".
3) Ketahanan Nasional diwujudkan sebagai kondisi
dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan
bangsa untuk mengembangkan kekuatan. Menjadikan
ciri dalam mengembangkan ketahanan nasional harus
berdasarkan pada hal-hal berikut ini:
a) Rasa cinta tanah air;
b) Setia kepada perjuangan;
c) Ulet dalam usaha yang didasarkan pada:
Ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang
Maha Esa;
Keuletan dan ketangguhan sesuai dengan
perubahan yang dihadapi sebagai akibat
dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan
antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan
persatuan dan kesatuan bangsa.
d) Didasarkan pada Astagatra. Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang secara geografis berada di
posisi silang dunia, pengembangan ketahanan
nasional didasarkan baik pada kondisi alamiah
maupun
kondisi
sosial,
sesuai
dengan
perkembangan dan situasi yang dihadapi bangsa.
e) Dijiwai wawasan nasional. Dilandasi semangat
integralistik, bangsa Indonesia mengembangkan
diri atas dasar:
Nasionalisme Indonesia;
Pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
69
dan mandiri;
Pembangunan yang berwawasan teknologi
berwajah manusiawi;
Berperan dalam ketertiban dunia atas dasar
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.
f) Pola umum operatif didasarkan Pancasila dan UUD
1945. Gerakan pembangunan nasional merupakan
keseluruhan semangat yang diarahkan dalam
rangka pengamalan Pancasila. Oleh karena itu,
pembangunan nasional yang berwawasan nasional
(kebangsaan) merupakan rangkaian upaya bangsa
yang berkesinambungan dalam mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
di bumi Nusantara.
b. A s a s
Pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia
didasari pada asas, sebagai berikut:
1) Kesejahteraan dan keamanan
Penyelenggaraan
ketahanan
nasional
dengan
menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan
yang senantiasa terdapat pada setiap saat dalam
kehidupan nasional sesuai dengan kondisi dan situasi
yang dihadapi.
2) Utuh Menyeluruh Terpadu
Ketahanan Nasional mencakup kehidupan bangsa
secara menyeluruh dari seluruh kehidupan bangsa
dalam wujud persatuan dan kesatuan, perpaduan yang
70
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
selaras, serasi dan seimbang dari seluruh aspek
kehidupan bangsa dan negara.
3) Kekeluargaan
Sikap
kekeluargaan
mengandung
kearifan
kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang
rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4) Mawas Diri
Dalam interaksi hubungan dengan lingkungan baik ke
dalam maupun ke luar, bangsa Indonesia harus mampu
bermawas diri. Pengaruh hubungan interaksi itu akan
memberikan dampak, baik yang bersifat positif
maupun negatif sehingga diperlukan mawas diri.
Khusus dalam rangka arus globalisasi, bangsa
Indonesia harus pandai dalam menyesuaikan diri.
E. Rangkuman
Membangun karakter bangsa merupakan suatu proses untuk
membina, memperbaiki dan membentuk tabiat, watak insan
manusia sehingga menunjukkan perbuatan, perilaku yang baik
dan positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Karakter bangsa sebagaimana diharapkan dapat dilihat dari ciriciri antara lain: adanya saling menghargai dan menghormati,
adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong, adanya rasa
persatuan dan kesatuan dan adanya moral dan akhlak yang
dilandasi oleh nilai-nilai agama.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
71
Untuk memelihara kelangsungan karakter bangsa sebagaimana
diharapkan tersebut, maka faktor-faktor yang senantiasa perlu
diperhatikan antara lain:
Faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan
kepemimpinan.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur dari suatu bangsa,
tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan, ancaman,
hambatan, dan gangguan.
Oleh karena itu, setiap bangsa dituntut harus mempunyai
kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan untuk
mengatasinya sehingga bangsa tersebut senantiasa tetap tahan
dan kuat untuk menghadapinya dan dengan demikian bangsa
tersebut dapat mempertahankan kehidupan dan kelangsungan
cita-citanya. Ketahanan Nasional dimaksud, pada hakikatnya
meliputi: bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan dan keamanan.
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia nilai kejuangan
dimaksudkan untuk menggambarkan daya pendorong, pelawan
dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk
membebaskan dirinya dari penjajahan dan bebas merdeka.
Berkat pengalaman sejarah perjuangan bangsa dalam mengusir
penjajah dan mengemban amanat penderitaan rakyat akhirnya
mampu melandasi timbulnya semangat untuk menjadi bangsa
yang bersatu, mempunyai semangat pengabdian, pengorbanan,
sikap perkasa, gagah berani, rela berkorban karena ada
72
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
kesadaran dan rasa tanggung jawab membela kebenaran,
keadilan dan kejujuran demi kebaktian terhadap nusa dan
bangsa yang tercinta.
F. Evaluasi
Jawablah soal-soal latihan di bawah ini secara jelas dan ringkas
dengan mengacu pada butir-butir yang telah diajarkan.
1. Apakah yang dimaksud dengan nilai kejuangan itu?
2. Untuk maksud apa nilai kejuangan itu dikaitkan dengan
sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
3. Apakah hakikat mempelajari perjuangan bangsa?
4. Sebutkan nilai-nilai prinsip yang diwariskan dalam
perjuangan bangsa!
5. Jelaskan mengenai pengertian membangun karakter
(Character Building) dan apa yang anda ketahui mengenai
ciri-ciri suatu bangsa yang mempunyai karakter.
6. Faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan untuk
membangun karakter dalam negara Kesatuan Republik
Indonesia.
7. Jelaskan menurut pengetahuan anda yang berkenaan
dengan Ketahanan Nasional.
BAB V
SOSIAL BUDAYA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN
NASIONAL
A. Pengertian Sosial Budaya
Istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi kehidupan
bersama manusia, yaitu segi kemasyarakatan dan segi
kebudayaan.
1. Kemasyarakatan
Dalam usahanya beradaptasi dengan lingkungannya,
manusia bekerjasama dengan sesamanya, dengan kata lain
bermasyarakat. Akan tetapi kerja sama itu hanya akan
berjalan baik di dalam tertib sosial budaya serta di dalam
wadah organisasi sosial. Organisasi sosial ini merupakan
produk sosial budaya, sekaligus merupakan wadah
perwujudan dan pertumbuhan kebudayaan.
Di dalam organisasi sosial manusia hidup berkelompok dan
mengembangkan norma sosial yang meliputi kehidupan
normatif, status, kelompok asosiasi, dan institusi. Organisasi
sosial juga mencakup aspek fungsi yang mewujudkan diri
dalam aktifitas bersama anggota masyarakat dan aspek
struktur. Aspek struktur terdiri dari struktur kelompok di
73
74
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
dalam pola umum kebudayaan dan seluruh kerangka
lembaga sosial.
Setiap masyarakat mempunyai empat unsur penting yang
menentukan eksistensinya yaitu struktur sosial, pengawas
sosial, media sosial dan standar sosial.
a. Struktur sosial
Setiap masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok untuk
memudahkan pelaksanaan tugas.
b. Pengawas sosial
Pengawas sosial mencakup sistem dari ketentuanketentuan yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota
masyarakat, pengetahuan empiris yang digunakan
manusia untuk menanggulangi lingkungan, dan
pengetahuan empiris yang mengatur sikap dan tingkah
laku manusia seperti agama, kepercayaan, ideologi, dan
sebagainya.
c. Media sosial
Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sosial, diperlukan
adanya komunikasi dan relasi antar anggota masyarakat.
Komunikasi dan relasi itu dilangsungkan dengan
menggunakan bahasa dan alat transportasi.
d. Standar sosial
Standar sosial merupakan ukuran untuk menilai tingkah
laku anggota masyarakat serta menilai tingkah cara
masyarakat mencapai tujuan.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
75
2. Kebudayaan
Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup masyarakat
yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para
anggotanya. Kebudayaan tercipta oleh banyak faktor organ
biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan sejarah, dan
lingkungan psikologinya. Masyarakat budaya membentuk
pola budaya sekitar satu atau beberapa fokus budaya. Fokus
budaya dapat berupa nilai misalnya keagamaan, ekonomi,
ideologi, dan sebagainya.
Setelah dikemukakan masing-masing arti kata dari sosial dan
budaya, maka pengertian sosial budaya dapat dirumuskan
adalah sebagai kondisi masyarakat (bangsa) yang
mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan falsafah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketahanan
di
bidang
sosial
budaya
dimaksud
menggambarkan
kondisi
dinamis
suatu,
bangsa
(masyarakat), berisi keuletan dan ketangguhan yang
mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional
di dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan
tantangan dari dalam maupun dari luar yang langsung
maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan
kehidupan sosial budaya bangsa dan negara.
76
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan
Dibidang Sosial Budaya
1. Tradisi ini memberikan kepada masyarakat/bangsa
seperangkat nilai dan kaidah yang diperlukan untuk
menjawab tantangan setiap tahap perkembangan. Tradisi
sosial ini pada dasarnya bersifat dinamis, karena itu nilainilai serta kaidah-kaidah yang tidak dapat menjawab
tantangan, akan lenyap secara wajar. Dalam hal ini perlu
dihindari ialah tradisionalisme, yaitu sikap atau pandangan
menuju dan mempertahankan “peninggalan masa lampau
secara berlebihan dan tidak wajar”. Masyarakat harus dapat
menilai dan menyadari bahwa suatu tradisi tertentu pada
suatu tahap perkembangan mungkin tidak sejalan sehingga
merugikan dan menghambat kemajuan.
2. Pendidikan
Pendidikan merupakan faktor yang besar pengaruhnya
terhadap ketahanan di bidang sosial budaya. Melalui
pendidikan masyarakat akan memperoleh kemampuan untuk
menilai tradisi yang sudah tidak sesuai lagi. Pendidikan
bersifat mengubah secara tertib ke arah tujuan yang
dikehendaki. Pendidikan dalam arti luas ialah usaha untuk
mendewasakan manusia agar dapat mengembangkan
potensinya serta berperan serta secara penuh dalam
menumbuhkan kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan
jaman. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem pendidikan
yang kondusif sehingga mampu membawa masyarakat ke
arah pencapaian tujuannya.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
77
Sistem pendidikan mempunyai berbagai sarana diantaranya
yang penting adalah:
a. Seluruh aparatur pemerintahan modern;
b. Sarana komunikasi massa;
c. Pendidikan formal dan non formal;
d. Sarana massa;
e. Kehidupan kota.
Didalam masyarakat berkembang inisiatif pemerintah dan
potensi yang ada padanya merupakan yang paling kuat dan
mampu menggerakkan pendidikan secara luas. Pemerintah
harus mampu mengatur pendidikan formal berencana dengan
memanfaatkan segenap sistem komunikasi yang tersedia dan
adanya kata merangsang harapan baru serta keinginan
berkompetensi untuk kemajuan.
3. Kepemimpinan dan Penyelenggara Negara
Untuk membina dan membangun masyarakat modern,
diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan
berwibawa. Kepemimpinan yang demikian ditentukan oleh
banyak faktor, yaitu pribadi (moral, akhlak, semangat, dan
akuntabilitas) pemimpin, komitmen pimpinan, tujuan
nasional, nilai-nilai sosial budaya, keadaan sosial atau
masyarakat, sistem politik, dan ilmu pengetahuan.
4. Tujuan Nasional
Tujuan nasional dapat merupakan unsur pengarah,
pemersatu, pemberi motivasi, dan merupakan salah satu
identitas nasional. Tujuan nasional selalu berintikan falsafah
negara.
5. Kepribadian Nasional
Kepribadian nasional merupakan hasil perkembangan sejarah
78
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
dan cita-cita bangsa yang dirumuskan sebagai dasar
kehidupan bangsa. Kepribadian ini perlu dipupuk, dibina dan
dimasyarakatkan pada setiap generasi karena kepribadian
nasional inilah merupakan daya tangkal yang sangat strategis
untuk menghadapi tantangan pengaruh asing.
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan adalah upaya rakyat semesta
dengan TNI dan POLRI sebagai intinya. Merupakan salah
satu fungsi pemerintahan dalam menegakkan Ketahanan
Nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan
negara serta keamanan hasil perjuangannya. Pelaksanaannya
dilakukan dengan
menyusun,
mengerahkan, serta
menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat
dalam semua bidang kehidupan nasional secara terintegrasi
dan terkoordinasi.
a. Ketahanan Nasional di bidang pertahanan keamanan dapat
diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kekuatan
nasional untuk mengatasi segala ancaman, gangguan,
hambatan, serta tantangan yang datang dari luar maupun
dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung
membahayakan pertahanan keamanan negara.
b. Faktor yang mempengaruhi ketahanan di Bidang
Pertahanan Keamanan (Hankam).
Faktor yang mempengaruhi ketahanan dibidang Hankam
ialah: wawasan nasional, sistem Hankam, geografi,
integrasi angkatan bersenjata dan rakyat, pendidikan
kewiraan, material, ilmu pengetahuan dan teknologi,
manajemen, pengaruh luar negeri dan kepemimpinan.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
79
1) Pertahanan dan Keamanan yang tangguh diperlukan
untuk menanggulangi:
a) Masalah pertahanan terhadap invasi dari luar;
b) Masalah pemeliharaan keamanan dalam negeri;
c) Masalah akibat pasca perang dingin (perang urat
syaraf, subversi, infiltrasi, spionase, dan ekonomi);
dan terorisme;
d) Masalah perwujudan dan pemeliharaan kestabilan
serta keamanan wilayah;
e) Masalah Hankam dan sosial politik.
2) Wawasan Nasional
Wawasan yang dianut dalam doktrin Hankam ialah
wawasan nasional yang berintikan kekompakan,
kesatuan, serta keterpaduan antara pemerintah,
angkatan bersenjata, dan rakyat.
3) Kondisi Geografis Negara
Untuk dapat mempertahankan negara sesuai dengan
keadaan geografisnya, diperlukan kekuatan Hankam
yang disegani yang sekurang-kurangnya merupakan
faktor pencegah (deterent factor).
4) Manusia
Dalam banyak hal manusia merupakan faktor penentu.
Upaya Hankam menuntut juga yang memiliki sikap
mental positif yang terwujud sebagai moral yang
tinggi, kepercayaan diri, nasionalisme/patriotisme dan
jiwa korps yang kuat.
80
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
5) Integrasi TNI dan POLRI dengan rakyat.
Ketahanan Nasional khususnya di bidang pertahanan
keamanan, merupakan usaha terpadu/terintegrasi
antara TNI dan POLRI dengan rakyat secara
keseluruhan. Oleh karena itu integrasi antara angkatan
bersenjata merupakan syarat mutlak. Sifat hubungan
antara kedua unsur itu ditentukan oleh falsafah negara
sebagai landasan cita-cita nasional. Integrasi di dalam
angkatan bersenjata sendiri juga merupakan keharusan,
karena perang modern bersifat semesta serta
mempunyai daya pemusnah yang sangat besar akibat
digunakannya senjata teknoklogi mutakhir.
6) Pendidikan Bela Negara
Pertahanan Keamanan diproyeksikan maksimal kepada
perang rakyat semesta. Oleh karena itu diperlukan
pendidikan bela negara untuk menanamkan kesadaran
Hankamnas melalui pendidikan nasional. Pendidikan
bela negara juga merupakan sarana untuk
menumbuhkan keselarasan dan kemampuan berpikir,
bersikap, serta bertata laku secara komprehensif
integrasi dalam rangka upaya nasional.
7) Material
Perindustrian pertahanan di negara berkembang masih
berada pada taraf permulaan. Sehubungan dengan hal
tersebut masih diperlukan peningkatan kerja sama dan
penyesuaian antar angkatan, serta antar industri
pertahanan dan industri sipil. Karena itu di dalam
peralatan negara berkembang masih banyak
tergantung kepada luar negeri.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
81
8) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada
umumnya negara-negara berkembang masih sangat
ketinggalan. Untuk mengejar ketinggalan tersebut
dipikirkan pemanfaatan teknologi madya
9) Manajemen
Kemampuan manajemen di semua eselon perlu
ditingkatkan, terutama di bidang koordinasi, integrasi,
penyesuaian dan penyederhanaan. Lebih-lebih dengan
anggaran
yang terbatas,
bidang
pertahanan
memerlukan tingkat manajemen yang tinggi
sehubungan dengan manusia, material, keuangan dan
sebagainya.
10) Pengaruh Luar Negeri
Sesuai dengan hubungan antar negara besar, tampak
suatu pola umum bahwa ketegangan dunia dewasa ini
beralih ke wilayah negara-negara berkembang. Hal ini
disebabkan oleh kondisi dan situasi negara
berkembang yang sangat rawan, sehingga mudah
diganggu, dihambat, atau dicampuri oleh kekuatan
luar. Dalam kondisi dan situasi demikian, negaranegara besar berusaha mencari daerah pengaruhnya
masing-masing.
Keadaan di atas merupakan tantangan bagi bangsabangsa berkembang. Untuk menjawabnya mereka
harus meningkatkan Ketahanan Nasional umumnya
dan Ketahanan di bidang Hankam khususnya. Lain
dari pada itu, mereka perlu mengadakan kerjasama
antar bangsa, sehingga dapat diciptakan Ketahanan
82
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
Nasional yang cukup mantap.
11) Kepemimpinan
Kepemimpinan yang kuat dan berwibawa terutama
diperlukan dalam keadaan darurat agar dapat
menjamin kelangsungan kehidupan nasional yang
merdeka dan berdaulat.
c. Sifat-sifat Ketahanan Nasional.
1) Ketahanan Nasional memiliki sifat-sifat sebagai
berikut:
a) Manunggal
Ketahanan Nasional bersifat manunggal, dalam arti
terdapat integrasi yang serasi dan selaras antara
trigatra dan pancagatra.
b) Mawas ke dalam
Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada diri
bangsa dan negara sendiri, karena bertujuan
mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri.
Sifat mawas ke dalam ini tidak sama dengan sifat
isolasi (memisahkan diri) atau nasionalisme sempit.
Sifat mawas ke dalam dan hubungan internasional
yang terpelihara baik, memberikan dampak positif
terhadap Ketahanan Nasional.
c) Berkewibawaan
Pandangan yang bersifat manunggal menghasilkan
kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan
oleh pihak lain serta mempunyai daya pencegah.
Makin tinggi kewibawaan, makin besar daya
pencegah itu.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
83
d) Dinamis
Ketahanan Nasional suatu bangsa tidak tetap
keberadaannya. Ia meningkat atau menurun sesuai
dengan kondisi dan situasi bangsa itu sendiri.
e) Tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan
kekuasaan.
Konsep Ketahanan Nasional dapat dipandang
sebagai alternatif di samping konsepsi politik
kekuatan yang mengutamakan adu kekuatan dan
kekuasaan yang masih dianut oleh negara-negara
maju pada umumnya. Berbeda dengan politik
kekuatan yang bertumpu pada kekuatan fisik saja,
melainkan juga memanfaat kan kekuatan lainnya,
misalnya kekuatan moral yang dimiliki suatu
bangsa. Sesuai dengan sifat tersebut, Ketahanan
Nasional mementingkan musyawarah dan sikap
saling menghargai di dalam pergaulan hidup
manusia, serta menghindari permusuhan dan
konfrontasi.
f) Percaya kepada diri sendiri (Self Confidence)
Ketahanan
Nasional
dikembangkan
dan
ditingkatkan berdasarkan sikap percaya diri.
Bangsa yang merdeka dan berdaulat harus yakin
bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri
dengan baik, dan tidak tergantung kepada bantuan
luar. Jika diperlukan, maka bantuan itu hanya
bersifat melengkapi (komplementer).
g) Tidak bergantung kepada pihak lain (Self Relience)
Pada umumnya negara berkembang merupakan
84
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
bekas daerah jajahan dan masih dipengaruhi oleh
mental kolonial dan masih merasa bergantung
kepada bekas penjajahnya. Sikap mental seperti ini
harus secara sadar dikikis habis. Sebagai gantinya
harus ditumbuhkan sikap percaya kepada diri
sendiri, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air yang
sehat dan rasional.
C. Manfaat Sosial Budaya Sebagai Kekuatan
Bangsa
Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Bangsa yang besar
tercermin dalam budayanya. Peperangan tidak hanya ditentukan
oleh persenjataan yang serba modern tetapi justru sangat banyak
ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsa.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, jelas menunjukkan
bahwa kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung berbagai kemampuankemampuan dan nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu bangsa
adalah menjadi kekuatan nasional di dalam setiap menghadapi
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam
maupun dari luar, secara langsung atau juga tidak secara
langsung yang dapat membahayakan pertahanan keamanan
bangsa dan negara.
Sebagaimana diketahui bahwa sosial budaya yang tumbuh dan
berkembang sangat beraneka ragam seiring dengan tempat
(wilayah/daerah), etnis dan suku daerah yang bersangkutan.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
85
Namun keanekaragaman tersebut justru dapat sebagai perekat
bangsa dan bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kedudukan atau
keberadaan sosial budaya dapat berperan demikian, oleh karena
nilai-nilai sosial budaya tersebut mengandung nilai antara lain
adalah:
1. Adanya nilai kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan;
2. Adanya nilai yang berperan sebagai aturan, ketentuan yang
telah membudaya dalam kehidupan kelompok-kelompok
masyarakat dan hal ini dijadikan acuan bagi anggota
masyarakat dalam rangka berbuat (sikap dan tingkah laku);
3. Hubungan kemasyarakatan yang saling menghormati dan
menghargai dalam kelompok-kelompok sosial, hal ini
dijadikan sebagai instrumen sosial dalam rangka pelaksanaan
tugas dan kegiatan-kegiatan sosial;
4. Adanya standar yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam
rangka menilai sikap dan tingkah laku serta cara masyarakat
mencapai tujuan;
5. Adanya rasa solider antar sesama, artinya mengakui,
menghargai dan menghormati hak dan kewajiban serta hak
asasi manusia dalam berbagai hal/aspek (suku, keturunan,
agama, dan kepercayaan, kedudukan sosial dan sebagainya);
6. Nilai persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa;
7. Nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan dasar kekuatan
untuk menyemangati operasional manakala ada ancaman,
86
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketahanan nasional
atau dapat dikatakan bahwa sosial budaya yang tangguh dan
ampuh adalah merupakan kekuatan bangsa untuk menangkal
setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari
luar maupun dari dalam. Mengingat keberadaan sosial budaya
sebagai kekuatan dan aset bangsa, maka pembangunan sosial
budaya merupakan kunci sangat strategis dalam pembangunan
nasional.
D. Wawasan
Nasional
Kebangsaan
Sebagai
Kekuatan
1. U m u m
Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk
Republik. Para pejuang bangsa kita (the founding fathers)
yang telah melahirkan dan membentuk negara ini dengan
pemikiran yang arif dan bijaksana, dan dengan pandangan
yang jauh ke depan telah meletakkan dasar-dasar yang kuat
dan teguh di atas nama negara ini dapat tumbuh dan
berkembang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Salah satu prinsip dasar yang diletakkan adalah
prinsip negara kesatuan yang bersifat integralistik dengan
menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.
Salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi pemikiran
dari para pembentuk negara (the founding fathers) pada
waktu itu adalah bahwa negara yang akan dikelola nanti,
dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang terdiri dari
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
87
berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat dan sebagainya.
Kondisi obyektif seperti itu pada satu sisi mengandung
kekuatan tetapi pada sisi yang lain sekaligus mengandung
kelemahan.
Ia mengandung kekuatan apabila perbedaan-perbedaan dari
keanekaragaman itu dapat hidup bersama dalam satu
kesatuan yang harmonis. Sebaliknya ia mengandung
kelemahan, apabila perbedaan-perbedaan yang ada dalam
keanekaragaman itu hidup dalam suasana penuh kecurigaan,
pertentangan dan bahkan saling menghancurkan antar satu
dengan yang lainnya. Itu sebabnya, sistem kenegaraan dan
sistem pemerintahan yang ingin dikembangkan adalah sistem
pemerintahan yang bersifat demokratis dan desentralistis
dalam negara kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan
prinsip negara kesatuan memang menghendaki adanya
pemerintahan pusat yang kuat dan berwibawa untuk
menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kesatuan
bangsa sedangkan prinsip desentralisasi menghendaki adanya
pemerintahan daerah yang semakin dewasa, mandiri, dan
demokratis.
Dengan demikian harmonisasi hubungan pusat dan daerah
menurut adanya wawasan kebangsaan yang memahami
keberadaan wawasan kewilayahan/kedaerahan yang memiliki
karakteristik tertentu untuk dikembangkan dengan penuh
prakarsa, kreasi, dewasa, dan mandiri. Demikian juga
sebaliknya, wawasan kewilayahan/kedaerahan yang semakin
dewasa dan mandiri hendaknya senantiasa ditempatkan
88
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
secara proporsional untuk memperkuat pembinaan wawasan
kebangsaan.
Wawasan kebangsaan yang di dalamnya memberikan ruang
dan
kesempatan
untuk
berkembangnya
wawasan
kewilayahan/kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri
itu pada hakikatnya bertolak dari fakta bahwa memang
wilayah negara ini sangat luas, yang di dalamnya hidup
masyarakat bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa,
bahasa, agama, adat istiadat, dan sebagainya.
Keanekaragaman itu justru dapat dimanfaatkan sebagai
kekuatan untuk mempersatukan dan membangun bangsa
yang besar itu.
Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu paham
yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah
duniawi (sumpreme secular loyalty) dari setiap warga bangsa
ditujukan kepada negara dan bangsa. Paham kebangsaan
merupakan paham modern yang lahir pada akhir abad XVIII
atau permulaan abad XIX. Sepanjang sejarah manusia,
dengan dimulainya gelombang kehidupan pertama manusia
(first wave) menurut Alvin Toffler, manusia memang telah
terikat pada tanah tempat mereka tinggal, pada tradisi orang
tuanya, adat istiadat masyarakat lingkungannya; namun baru
pada akhir abad XVIII paham kebangsaan menampakkan diri
sebagai paham yang sangat menentukan bagi gerakan sejarah
modern umat manusia. Orang biasa menyebut-nyebut bahwa
revolusi Amerika dan revolusi Perancislah sebagai titik awal
lahirnya paham kebangsan ini. Sejak itu paham kebangsaan
laksana air bah yang tak dapat dibendung lagi yang
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
89
menjangkau penyebarannya ke seluruh pelosok dunia. Abad
XIX sering disebut sebagai abad kebangsaan di Eropa,
sedangkan abad XX merupakan abad kebangkitan nasional
bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Maka tidak
mengherankan apabila wadah nasionalisme itu juga
menyentuh bangsa Indonesia pada permulaan abad 20 ini.
Pada tahun 1908 pemuda Soetomo dan Tjipto
Mangoenkoesoemo mendirikan organisasi Boedi Oetomo
sebagai cornerstone kebangkitan nasional bangsa Indonesia.
Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme atau paham
kebangsaan ini diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal
"liberty, equality, fraternity" yang merupakan pangkal tolak
nasionalisme
yang
demokratis,
namun
dalam
perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat
diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam
masyarakatnya masing masing, sehingga memberikan ciri
khas atau jati diri bagi masing-masing bangsa.
Untuk dapat memahami jati diri suatu bangsa perlu dipahami
pandangan hidup dan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa
yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, jati dirinya dapat
dikenali dalam berbagai rumusan yang merupakan
kesepakatan nasional seperti:
a. Bangsa Indonesia mengakui dan meyakini bahwa
keberhasilan pembangunan nasional adalah rahmat Tuhan
Yang Maha Esa dan kesadaran serta keteguhan bangsa
Indonesia pada falsafah Pancasila;
b. Pancasila menjadi landasan idiil pembangunan nasional;
90
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
c. Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan
dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila;
d. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.
Oleh karena itu untuk dapat memahami bagaimana wawasan
kebangsaan bagi bangsa Indonesia, perlu memahami secara
mendalam falsafah Pancasila, yang mengandung nilai-nilai
dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan
bertingkahlaku yang bermuara pada terbentuknya karakter
bangsa.
2. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan
Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan
dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia
yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:
a. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia
sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
b. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang
bebas, merdeka, dan bersatu;
c. Cinta akan Tanah Air dan Bangsa;
d. Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat;
e. Kesetiakawanan sosial;
f. Masyarakat adil makmur.
Secara fundamen wawasan kehidupan religius diwujudkan
dengan memeluk agama dan menganut Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
91
sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan
Kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan
masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek
usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.
Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia
menunjukkan,
bahwa
Wawasan
Kebangsaan
mengetengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal
ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa
masing-masing pribadi harus dihormati.
Bahkan lebih dari itu wawasan kebangsaan menegaskan,
bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subyek dari semua
usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan
dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar
masing-masing pribadi warga bangsa dapat menjalankan
hidupnya secara bertanggungjawab demi persatuan dan
kesatuan bangsa.
Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas,
merdeka, maju dan mandiri akan berhasil dengan kesatuan
dan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya.
"Cinta akan Tanah Air dan Bangsa" menegaskan nilai sosial
dasar.
Dengan
ini
Wawasan
Kebangsaan
menempatkan
penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang
melindungi masing-masing warga dan menyediakan tampat
untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga. Tetapi
sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas
manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban asasi
92
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
sesamanya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama
dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna
kulit dan sebagainya.
Paham kebangsaan dapat berwawasan luas dapat berwawasan
sempit, Fasisme, Naziisme sebagai Nasionalisme sebagai
suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia
hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka.
Kebangsaan/Nasionalisme adalah paham kebersamaan,
persatuan dan kesatuan. Mau tidak mau kebangsaan selalu
berkaitan erat dengan demokrasi. Tanpa demokrasi,
kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi
Fasisme/Naziisme, yang bukan saja berbahaya bagi berbagai
minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga
berbahaya bagi bangsa lain.
Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain
dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan
Kebangsaan menegaskan, bahwa kesejahteraan rakyat lebih
dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari jumlah orang
yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari
keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan
individu. Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan
umum. Kesejahteraan umum itu mencakup keseluruhan
lembaga dan usaha dalam hidup sosial, yang membangun dan
memungkinkan masing-masing pribadi, keluarga dan
kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan mereka
secara lebih penuh dan dengan lebih mudah.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
93
Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi
merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang
lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Salah
satu ciri khas dari negara demokrasi yang membedakannya
dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan
Kebangsaan menegaskan, bahwa demokrasi kita tidak sama
dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Karena itu
dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan
dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan
pengambilan putusan dengan suara terbanyak (voting). Hal
yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada sikap
hormat menghormati dan bekerjasama antara para pemeluk
agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda.
Ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
3. Manfaat/Makna Wawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan ini mengutamakan kepada seluruh
bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta
kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia
Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan
bangsa. Sehubungan dengan itu hendaknya dipupuk
penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada Tanah
Air dan bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial.
Wawasan Kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia
sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika
dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keaneka dan
94
Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI
kemajemukan. Sebaliknya keanekaan dan kemajemukan
tidak boleh menjadi pemecah belah tetapi menjadi hal yang
memperkaya persatuan.
Wawasan Kebangsaan tidak memberi tempat pada
patriotisme yang picik. Yang diamanatkan ialah agar para
warga membina dengan jiwa besar dengan setia cinta akan
Tanah Air, tetapi tanpa kepicikan jiwa. Cinta Tanah Air dan
Bangsa selalu sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh
umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai
jaringan antar ras, antar bangsa, dan antar negara.
Mencermati makna wawasan kebangsaan tersebut dapatlah
dikemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan Indonesia pada
hakikatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan
pandangan hidup bangsa kita.
Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan
hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis
jalan menjalani misinya ditengah tengah tata kehidupan di
dunia.
E. Rangkuman
Sosial budaya dan wawasan kebangsaan senantiasa dibina dan
dipelihara sehingga merupakan alat untuk memelihara persatuan
dan kesatuan, kebersamaan, saling menghargai serta tidak ada
merasa ingin menang sendiri, merasa ingin menonjolkan diri dan
lain sebagainya.
Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II
95
Dalam hubungan sosial budaya dan wawasan kebangsaan
dimaksud haruslah ditempuh melalui Rekayasa Sosial dan
jangan dibiarkan menentukan arahnya sendiri. Proses
pembinaannya haruslah ditumbuhkembangkan dari nilai-nilai
sosial budaya bangsa itu sendiri dan nilai-nilai moralitas
Pancasila yang diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan
jaman. Proses Pembinan dimaksud dilaksanakan melalui
pembangunan sosial budaya baik secara kedaerahan maupun
secara nasional yang senantiasa berlandaskan Pancasila dan
UUD 1945 dengan orientasi perwujudan cita-cita dan tujuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
F. Evaluasi
Jawablah soal-soal latihan di bawah ini secara jelas dan ringkas
dengan mengacu pada butir-butir yang telah diajarkan.
1. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
ketahanan dibidang sosial budaya?
2. Mengapa dikatakan Sosial Budaya sebagai kekuatan
bangsa, sebutkan dan jelaskan!
3. Jelaskan manfaat Wawasan Kebangsaan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
REFERENSI
1.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaga Informasi
Nasional.
2. Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan & PT.
Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994 "Pendidikan
Wawasan Kebangsaan", Tantangan dan Dinamika Perjuangan
Kaum Cendekiawan Indonesia.
3. Dimensi Rohani dan Wawasan Kebangsaan dalam
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bintoro Tjokroamidjojo,
1996.
4. Bahan Penataran dan Prajabatan Golongan III yang mengenai:
a. Wawasan Kebangsaan dan Kebangkitan Nasional;
b. Wawasan Nusantara;
c. Nilai-nilai Kejuangan;
d. Ketahanan Nasional Indonesia.
5. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Moerdiono, 1991,
yang berkenaan Integritas Nasional.
6. Sistem Pemerintahan Indonesia, Kansil, 1987.
7. Dasar-dasar Ilmu Tatanegara, Budiyanto, 1997.
8. Ilmu Politik dan Perspektifnya, Hari Cahyoyo, 1986.
9. Cinta Negara Persatuan Indonesia, Disunting oleh Soeprapto
Saafroedin Bahar Ismail Arianto, BP & Pusat, 1995.
10. Pancasila Sebagai Ideologi, Disunting oleh: Oetojo Oesman dan
Alfian, BP-7 Pusat, 1993.
96
Fly UP