...

Laporan Capaian Target Kinerja dan Keuangan Tahun 2015 Dinas

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

Laporan Capaian Target Kinerja dan Keuangan Tahun 2015 Dinas
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
BAB
1.1
Latar
Belakang
1
PENDA H UL UA N
P
enyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Tahun 2015 mengacu kepada Intruksi
Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP).
Adapun
pedoman
penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri
Penertiban Aparatur Negara Nomor
53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan KInerja dan
Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan kinerja
merupakan bentuk
akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban setiap instansi
pemerintah. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan
pengukuran
kinerja
dan
evaluasi
(disclosure)
secara
memadai
serta
hasil
pengungkapan
analisis
terhadap
pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai :
1.
Sarana/instrumen
reformasi
dalam
penting
untuk
melaksanakan
penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
2.
Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh
aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip
Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja
secara taat asas (konsisten);
3.
Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja
instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja
yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang
terukur secara berkelanjutan;
4.
Alat
untuk
keberhasilan
mengetahui
atau
dan
kegagalan
mengukur
dari
setiap
tingkat
pimpinan
instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
1
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam
evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi,
dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap
instansi/unit kerja; dan
5.
Cara
dan
sarana
untuk
mendorong
usaha
penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik,
ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja,
dan
prosedur
pelayanan
masyarakat
berdasarkan
permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan
manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.
1.2.
Dasar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota
Hukum
Bandung Tahun 2015 ini disusun berdasarkan :
a.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
1999
tentang
13
Tahun
2003,
tentang
Pemerintahan Daerah;
b.
Undang–Undang
Nomor
Ketenagakerjaan;
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
d.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun
2007
tentang
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
e.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014
tentang
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah;
f.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002,
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
g.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
h.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007
Pembentukan
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
i.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
2
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
j.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014
tentang
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018;
k.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014
tentang
Petunjuk
Teknis
Perjanjian
Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3
Isu
Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati
Strategis
untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5
(lima) tahun mendatang, Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018
menetapkan 9 (sembilan) isu strategis Kota Bandung, sebagai
berikut :
1.
Lingkungan Hidup;
2.
Infrastruktur;
3.
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4.
Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;
5.
Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan
Pengangguran;
6.
Pendidikan dan Kebudayaan;
7.
Kesehatan;
8.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
9.
Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Tenaga Kerja adalah isu strategis ke-5 (kelima) yaitu
Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan
Pengangguran.
Walaupun
capaian
kinerja
sasaran
meningkatnya kesempatan kerja pada tahun ini melebihi
target,
namun
tidak
dapat
disangkal
bahwa
jumlah
penganggur masih banyak. Tahun 2014 tingkat pengangguran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
3
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
di Kota Bandung mencapai 8,05%. Nilai ini jauh lebih besar
bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT)
Nasional Agustus 2014, menurut Kepala BPS Suryamin adalah
sebesar 5,94%. Jika dibandingkan dengan Agustus 2013,
tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari
6,17%
menjadi 5,94%.
(BPS Pusat),
sedangkan
Tingkat
Pengangguran Terbuka Kota Bandung Tahun 2013 sebesar
10,98%.
Permasalahan
utama
(strategic
issued)
di
bidang
ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran
di Kota Bandung, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya
warga
luar
yang
datang
ke
Bandung
tanpa
memiliki
keterampilan khusus, tingkat persaingan kerja tinggi, dan
terbatasnya
ketersediaan
lapangan
kerja
baru
juga
memberikan kontribusi pada lambatnya penyerapan tenaga
kerja.
Penanganan permasalahan tersebut pada prinsipnya
merupakan tanggungjawab bersama, melibatkan beberapa
stake holder termasuk hampir seluruh SKPD, baik dari bidang
ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
Dari permasalahan tersebut di atas hasil evaluasi dan
pemantaun
secara
mendalam
Isu
Strategis
Urusan
Ketenagakerjaan adalah :
1.
Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja
dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2.
Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3.
Tingginya
pelanggaran
norma
ketenagakerjaan,
dan
meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
4.
Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
5.
Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung.
Strategi
Urusan
Ketenagakerjaan
yang
disusun
untuk
mencapai misi 4 RPJMD Kota Bandung 2013-2018 difokuskan
pada 4 (empat) aspek utama adalah :
1.
Pemberian
kesempatan
memperoleh
pelatihan,
peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga
kerja;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
4
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
2.
Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis
dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan
kesejahteraan pekerja dalam mewujudkan kesadaran dan
kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan
peraturan
perundang-undangan
ketenagakerjaan
mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru;
3.
Peningkatan minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
4.
Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD.
1.4 Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi
Teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi dalam penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 ini sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Dinas. Berikut ini uraian prosedur
pengumpulan data dinas:
1.
Memberi
arahan/disposisi
kepada
Sekretaris
untuk
melaksanakan
pengumpulan data dinas
2.
Memberi arahan kepada
Ka
Sub
Bag
Keuangan dan Program
untuk
menyiapkan bahan/nota dinas untuk pengumpulan data Dinas sesuai
kebutuhan
3.
Menerima, menelaah dan selanjutnya bersama Jabatan Fungsional Umum
(JFU) mempersiapkan bahan pengumpulan data Dinas.
4.
Kepala bidang menyampaikan bahan kebutuhan data dinas.
5.
Menerima, menginventarisasi data dinas dari
semua
bidang kemudian
diserahkan kepada Ka Sub Bag Keuangan dan Program.
6.
Menerima hasil inventarisasi data dari seluruh bidang
7.
Menerima dan menelaah rekapitulasi data dari bidang sesuai kebutuhan
kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja
8.
Menerima, dan mengoreksi data dinas
9.
Menggandakan dan mengarsipkan data dinas
10. Jika dibutuhkan oleh Instansi terkait dapat menyampaikan / mengirimkan
data ke Instansi terkait sesuai permintaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
5
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
BAB 2
P E R E N C A N A A N K IN E R J A TA H U N 2 0 1 5
P
enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 ini,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah.
2.1.
Rencana
Strategis dan
Target Tahun
2015
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari
Tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dinas
Tenaga
Kerja
Kota
Bandung
Nomor
800/482/SK/DISNAKER/2014 tentang Rencana Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.
Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ditujukan
untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah
ditetapkan
dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
disusun selaras dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
RI,
dan
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem
perencanaan
pembangunan
nasional,
secara
simultan
sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Kota Bandung
Tahun 2013-2018 yang diawali pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan
Forum SKPD. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
merupakan hasil kesepakatan bersama antara
Tenaga
Kerja
berkaitan
Kota
dengan
Bandung
urusan
dan
stakeholder
ketenagakerjaan
Dinas
yang
dan
ketransmigrasian.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
7
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada
masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung. Visi tersebut mengandung
makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman
dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu
dibangun
menuju
Bandung
sebagai Kota
Jasa
yang
Bermartabat. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun
2013-2018 adalah:
“Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan
Terbaik“
Misi
Dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan
misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
dalam upaya peningkatan kesempatan kerja;
2. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan;
3. Meningkatkan minat bertransmigrasi;
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik (good governance).
2.2.
Target
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
Indikator
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia
Kinerja Utama
(IKU)
diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur
Indonesia
Negara
Nomor:
dan
Reformasi
Birokrasi
Republik
PER/09/M.PAN/5/2007
tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah. Mengacu pada
Keputusan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja
Utama Kota Bandung Tahun 2013-2018,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
7
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
setelah melakukan reviu atas Rencana Strategis Tahun
2013-2018 diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandung Nomor 800/2147-DISNAKER tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas
Tenaga
Kerja
Kota
Bandung
Tahun
2015.
Reviu
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu
strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja
Utama Urusan Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2015
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Walikota
adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung
Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015
No.
Indikator
Target
Target
Target
Target
Kinerja
Satuan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Utama
1
2
3
4
1.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen
-
-
-
10,55%
2.
Penciptaan Lapangan Pekerjaan
Loker
1.042
4.986
6.153
10.000
WUB
180
600
1.020
1.340
Baru
3.
Penciptaan Wirausaha Baru
Sumber Data : RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018
2.2.1. Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2013 - 2018
Pada tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan 19 Maret 2015
ORPAD&RB
(Organisasi
dan
Pendayagunaan
Aparatur
Bagian
Daerah
dan
Reformasi Birokrasi) Sekretariat Kota Bandung melaksanakan Reviu IKU
RENSTRA
SKPD,
Pendayagunaan
asistensi
Aparatur
dilakukan
Negara
dan
Tim
Reviu
Reformasi
Kementerian
Birokrasi
Republik
Indonesia. Hasilnya atau rekomendasi Tim Menpan sebagai berikut :
Tabel 2.2
Rincian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Hasil Reviu Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA
1.
SATUAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN
KONDISI
AKHIR
RENSTRA
HASIL REVIU TAHUN 2015
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
%
10,98
10,78
10,55
10,36
10,17
10,00
10,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
8
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
2.
Prosentase Tenaga
Kerja Yang
Kompeten
3.
Jumlah Calon
Wirausaha Baru
4.
%
--
81,23
68,02
68,06
68,08
68,10
68,10
0rang
780
1.120
1.340
1.520
1.680
1.840
7.500
Loker
2.452 J
3.000
10.000
11.000
12.000
14.000
50.000
%
14,05 P
14,22
42,44
43,16
44,43
44,88
44,88
5,51
4,76
4,53
4,31
4,09
4,09
57,00
58,00
58,00
58,00
umlah Lowongan
Pekerjaan Baru
5.
rosentase Pencari
Kerja terdaftar
yang ditempatkan
6.
%
--
P
rosentase
Perusahaan yang
berkasus tentang
ketenagakerjaan
7.
%
61,32 P
55,00
rosentase Kasus
yangdiselesaikan
melalui Perjanjian
Bersama (PB)
56,00
8.
Prosentase
pekerja/buruh
yang menjadi
peserta program
Jamsostek
%
27,67
72,33
73,70
76,90
79,19
82,97
82,97
9.
Jumlah
Perusahaan Yang
Melaksanakan
Peraturan
Ketenagakerjaan
Perusaha
an
--
--
28
42
70
84
224
10. Jumlah
Perusahaan Yang
Melaksanakan
Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
Perusaha
an
--
1.977
2.101
2.164
2.229
2.300
2.300
Jiwa
--
60
88
130
140
150
568
11. Jumlah Calon
Transmigran
Terseleksi
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Indikator kinerja hasil REVIU tersebut di atas tetap konsisten mengacu dan
masih selaras dengan Target RPJMD Kota Bandung 2013-2018.
2.3.
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja
antara Kepala SKPD dengan Walikota Bandung merupakan wahana proses yang
akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Penyusunan
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada
dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 dokumen Rencana Kerja (Renja)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
9
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Perjanjian
Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015
NO.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Menurunnya Tingkat
Pengangguran
Terbuka
1.
Tingkat Pengangguran Terbuka
%
10,55
2.
Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Kerja
2.
Prosentase Tenaga Kerja Yang
Kompeten
%
68,02
3.
Jumlah Calon Wirausaha Baru
0rang
1.340
Meningkatnya
Penempatan Tenaga
Kerja
4.
Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Loker
10.000
5.
Prosentase Pencari Kerja terdaftar
yang ditempatkan
%
42,44
Meningkatnya
Perlindungan
Ketenagakerjaan
6.
Prosentase Perusahaan yang
berkasus tentang ketenagakerjaan
%
4,76
7.
Prosentase Kasus yang diselesaikan
melalui Perjanjian Bersama (PB)
%
56,00
3.
4.
8.
rosentase pekerja/buruh yang
menjadi peserta program Jamsostek
9.
P %
73,70
Perusahaan
J
28
Perusahaan
J
28
JJiwa
88
NNilai
65,00
umlah Perusahaan Yang
Melaksanakan Peraturan
Ketenagakerjaan
10.
umlah Perusahaan Yang
Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
5.
6.
7.
Meningkatnya Minat
Bertransmigrasi
11.
Meningkatnya
Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
12.
Terwujudan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
14.
umlah Calon Transmigran Terseleksi
ilai Evaluasi AKIP
13.
P %
100
rosentase Temuan BPK /Inspektorat
yang ditindaklanjuti
I Nilai
62,51
KM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
10
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Triwulanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015
NO.
(1)
SASARAN
(2)
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
TAHUN
2015
TARGET
TRIWULAN I
TARGET
TRIWULAN II
TARGET
TRIWULAN III
(3)
TARGET
TRIWULAN IV
(4)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
%
10,55
-
-
-
10,55
1.
Menurunnya
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2.
Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Kerja
2.
Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
%
68,02
64,72
65,44
67,89
68,02
3.
Jumlah Calon Wirausaha Baru
0rang
1.340
180
600
1020
1340
Meningkatnya
Penempatan Tenaga
Kerja
4.
Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Loker
10.000
1.042
4.986
6153
10.000
5.
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang
ditempatkan
%
42,44
37,57
46,55
28,10
42,44
Meningkatnya
Perlindungan
Ketenagakerjaan
6.
Prosentase Perusahaan yang berkasus
tentang ketenagakerjaan
%
4,76
3,48
4,45
4,51
4,76
7.
Prosentase Kasus yang diselesaikan
melalui Perjanjian Bersama (PB)
%
56,00
14,00
28,00
42,00
56,00
8.
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi
peserta program Jamsostek
%
73,70
67,42
67,42
69,15
73,70
Perusaha
an
28
-
5
15
28
718
1.124
1.664
2.101
3.
4.
9.
9. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan
Peraturan Ketenagakerjaan
10.
Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusaha
an
2.101
5.
Meningkatnya
Minat
Bertransmigrasi
11.
Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
Jiwa
88
22
44
55
88
6.
Meningkatnya
Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi
12.
Nilai Evaluasi AKIP
Nilai
65,00
-
-
65,00
65,00
13.
Prosentase Temuan BPK /Inspektorat
yang ditindaklanjuti
%
100
-
-
-
100
Nilai
78,90
-
-
-
78,90
7.
Terwujudan
14.
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
IKM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
12
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
BAB
3
A K U N TA B IL ITA S K IN E R J A
TA H U N 2 0 1 5
3.1 Capaian IKU
Dinas
Tenaga
Kerja
Tahun 2015
P
ada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Selanjutnya setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
Misi dan
Visi Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja
mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU)
dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing.
Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja sasaran
Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
12
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya
sesuai dengan Silakip Online Kota Bandung, sebagai berikut :
No.
Prosentase
Interpretasi
1.
n/a
Tidak Ada Target
2.
< 100 %
Tidak Tercapai
3.
= 100 %
Tercapai
4.
> 100 %
Melebihi Target
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase
capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh Silakip Kota
Bandung yang dibangun oleh Bagian Organisasi Penertiban
Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kota
Bandung, dengan kriteria n/a jika tidak ada target, dibawah
100% diinterpretasikan tidak tercapai, sama dengan 100%
interpretasi tercapai, dan di atas 100% interpretasi melebihi
target.
Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja
kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari
masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan Indikator Kinerja Utama
Kota Bandung telah ditetapkan sesuai sasaran RPJMD 20132018 dengan 2 (dua) indikator kinerja (outcomes) yang menjadi
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
Kota
Bandung
Urusan
Ketenagakerjaan Tahun 2014 terdapat dalam Sasaran Misi 4
RPJMD 2013-2018, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
Lapangan Pekerjaan Baru yang didasarkan pada Tujuan:
“Membangun Perekonomian Kota Yang Berkeadilan” Sasaran:
“Meningkatkan Kesempatan Kerja”.
Hasil Pra Evaluasi yang dilaksanakan Tim Kemmenpan & RB
pada tanggal 24 Juni 2015 disarankan adanya indikator
kinerja tujuan yang merupakan sari atau resume dari
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
13
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
indikator sasaran, dapat juga diambil dari indikator sasaran
yang paling pokok, sebagai berikut :
Tabel 3.1
Tujuan, Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2013 – 2018 (SETELAH REVIU TAHUN 2015)
NO.
TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
TARGET KINERJA PADA TAHUN
SATU
AN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
2014
2015
2016
2017
2018
KONDISI
AKHIR
RENSTRA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1.
Menyiapkan
tenaga kerja
yang kompeten,
produktif sesuai
dengan
perkembangan
pasar kerja
dalam Upaya
Peningkatan
penempatan
tenaga kerja,
dan perluasan
kesempatan
kerja
Tingkat
Penganggura
n Terbuka
%
10,98
10,78
10,55
10,36
10,17
10,00
10,00
2.
Meningkatkan
Perlindungan
Ketenagakerjaan
Perusahaan
Zero Acident
(Nol
Kecelakaan
Kerja)
Perus
ahaan
13
15
16
17
18
19
20
3.
Meningkatkan
Minat
Masyarakat
Untuk
Bertransmigrasi
Calon
Transmigran
Siap
diberangkatk
an
KK
3
0
5
7
8
10
30
4.
Meningkatkan
Kualitas Kinerja
dengan Prinsip
Good
Governance di
Lingkungan
Dinas Tenaga
Kerja
Nilai
Evaluasi
AKIP
Nilai
64,16
64,29
65,00
67,00
68,00
69,00
69,00
Untuk menunjang realisasi pencapaian target tersebut di atas, Renstra sebelum Reviu
yang dituangkan pada Bab 2, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai 6 sasaran
dan 11 indikator kinerja, setelah dilakukan reviu maka tersusun 7 sasaran dengan 13
indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) dengan rincian sebagai berikut :
-
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
-
Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
-
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
-
Sasaran 4 terdiri dari 5 indikator
-
Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator
-
Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator
-
Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
14
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Sasaran dan indikator kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja setelah di-reviu oleh Tim
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana
di bawah ini :
Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA Setelah Reviu
Tahun 2014
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
1.
Menurunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka
1.
Tingkat Pengangguran Terbuka
2.
Meningkatnya Kompetensi Tenaga
Kerja
2.
Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
3.
Jumlah Calon Wirausaha Baru
3.
Meningkatnya Penempatan Tenaga 4.
Kerja
5.
4.
Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan
5.
Meningkatnya Minat
Bertransmigrasi
6.
Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
6.
Prosentase
Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan
7.
Prosentase Kasus
yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
8.
Prosentase
pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
9.
Jumlah
Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan
10.
Jumlah
Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
11.
Jumlah
Calon
Transmigran Terseleksi
12.
Nilai
Evaluasi
AKIP
13.
7.
Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
Terwujudan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Prosentase
Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti
14.
IKM
dalam sasaran dan indikator RENSTRA tersebut ditentukan 5 Sasaran dan 10
Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sasaran 1 sampai dengan
sasaran 5.
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja
A.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujuan RENSTRA
Tahun 2015
NO
TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
SATUAN
(1)
(2)
(3)
(5)
KONDISI
TAHUN
2013
(6)
1.
Menyiapkan tenaga
%
10,98
Tingkat
TARGET
2015
REALISASI
CAPAIAN
(7)
(8)
(9)
10,55%
9,02%
116,96%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
15
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
kerja yang
kompeten, produktif
sesuai dengan
perkembangan
pasar kerja dalam
Upaya Peningkatan
penempatan tenaga
kerja, dan
perluasan
kesempatan kerja;
Pengangguran
Terbuka
2.
Meningkatkan
Perlindungan
Ketenagakerjaan;
Perusahaan
Zero Acident
(Nol
Kecelakaan
Kerja)
3.
Meningkatkan
Minat Masyarakat
Untuk
Bertransmigrasi;
4.
Meningkatkan
Kualitas Kinerja
dengan Prinsip Good
Governance di
Lingkungan Dinas
Tenaga Kerja.
B.
Perusaha
an
16
19
118,75%
Jumlah Calon
Transmigran
Siap
Diberangkat
kan
KK
5
--
n/a
Nilai Evaluasi
AKIP
Nilai
65,00
68.03%
104.66%
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung
Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja
utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan
kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan urusan
ketenagakerjaan capaiannya sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan
Berdasarkan RPJMD 2013-2018
Tahun 2015
Indikator
Kinerja Utama
Target
Tahun
2015
Target
Triwulan
1
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
1
2
2
3
Realisasi
Target
Triwulan Triwulan
3
4
Realisasi
Triwulan
4
Capaian
Kinerja
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
10,55%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
10,55%
9,02%
116,96%
Tercapai
melebihi
target
Lapangan
Pekerjaan Baru
10.000
Loker
1.042
loker
1.183
loker
4.986
loker
4.212
loker
6.153
loker
5.460
loker
10.000
loker
10.172
101,72%
Wira Usaha
Baru
1.340
Orang
180
orang
220
orang
600
orang
860
orang
1.020
orang
1.060
orang
1.340
orang
1.340
Tercapai
melebihi
target
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
100,00%
Tercapai
sesuai target
16
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Jika digambarkan dalam grafik maka akan terlihat realisasi yang sudah dicapai dari
triwulan 1 sampai triwulan 4 untuk setiap indikator pada tahun 2015. Seperti pada
grafik dibawah ini :
Grafik 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Ketenagakerjaan
Dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka dan Lapangan Pekerjaan Baru masuk di Misi Keempat Membangun
perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan, sasaran : Meningkatkan
kesempatan kerja. Capaian kinerja(1) Tingkat Pengangguran capaian kinerja sebesar
9,02% target tercapai melebihi target dari target 10,55%; Kemudian indikator (2)
Lapangan Pekerjaan Baru, didukung oleh target kinerja Dinas Tenaga Kerja dengan
indikator “Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru” tercapai 101,72% target tercapai
melebihi target yaitu membandingkan target tahun 2015 sebanyak 10.000 Lowongan
Kerja Baru, dengan realisasi 10.172 Lowongan Kerja Baru. Indikator (3) Wirausaha
Baru dari target
tahun 2015 sebanyak 1.340 orang calon wirausaha tercapai
seluruhnya yaitu 1.340 orang atau 100,00% target tercapai.
Peningkatan penempatan tenaga kerja akan terjadi apabila kompetensi tenaga kerja
meningkat.
Kebijakan
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah Pusat harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam upaya
perluasan kesempatan kerja atau penciptaan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah
Daerah mempunyai target penciptaan wira usaha baru melalui program pelatihanpelatihan orientasi penempatan tenaga kerja atau penciptaan wira usaha baru
mandiri. Semua unsur dan potensi diberdayakan dalam membangun kepekaan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
17
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
kepedulian aparatur daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran.
Penyusunan kebijakan dan strategi program kegiatan harus terarah. Salah satu tolak
ukur keberhasilan kebijakan nasional dan regional adalah mampu meningkatkan
perluasan kesempatan kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran.
(penjelasan selanjutnya dibahas di analisa capaian kinerja Sasaran 1 RENSTRA
Disnaker pada Indikator yang sama).
3.2
Capaian Kinerja Tahun 2015
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung setelah
dilakukan reviu oleh Tim Asistensi Menpan yang difasilitasi Bagian ORPAD&RB
Sekretariat Kota Bandung. tetap mengacu pada Dokumen RPJMD 2013-2018 Kota
Bandung, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi menjadi
perhatian pula dalam penyusunan reviu target kinerja.
IKU adalah target utama yang merupakan indikator kelompok program Urusan
Pemerintahan yaitu indikator inti atau core bussinesnya tugas pokok dan fungsi
pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
nomor 800/2147-DISNAKER tentang Penetapan IKU Perubahan Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2014. Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini :
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015
dibanding Tahun sebelumnya, dan Tahun 2018
No
Indikator Kinerja
Sasaran Renstra
Satuan
Tahun
2014
Tahun
2015
Realisasi
Target
Realisasi
Capaian
Kinerja
Target Akhir
2018
1.
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Persen
8,05
10,55%
9,02%
116,96%
Melebihi target
10,00
2.
Prosentase Tenaga
Kerja Yang Kompeten
Persen
81,23
68,02
84,69
124,51%
Melebihi target
68,10
3.
Jumlah Calon Wira
Usaha Baru
Orang
1.160
1.340
1.340
7.500
4.
Jumlah Lowongan
Pekerjaan Baru
Jumlah
Loker
9.695
10.000
10.172
5.
Prosentase Pencari
Kerja Terdaftar Yang
Ditempatkan
Orang
41,92
42,44
51,96
100,00%
Tercapai sesuai
target
101,72%
Melabihi
Target
122,43%
Melebihi target
6.
Prosentase
Perusahaan yang
berkasus tentang
ketenagakerjaan
Persen
5,51
4,76
4,81
50.000
44,88
98,96%
Target tidak
tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
4,09
18
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
7.
Prosentase Kasus
Yang Diselesaikan
Melalui Perjanjian
Bersama (PB)
Persen
55
56,00
57,27
102,27%
Melebihi target
58,00
8.
Prosentase
Pekerja/Buruh Yang
Menjadi Peserta
Program JAMSOSTEK
Persen
72,33
73,70
86,54
117,42%
Melebihi target
82,97
9.
Jumlah Perusahaan
Yang Melaksanakan
Peraturan
Ketenagakerjaan
Perusahaan
-
28
34
121,43%
Melebihi target
224
10.
Jumlah Perusahaan
Yang Melaksanakan
Wajib lapor
Ketenagakerjaan
Perusahaan
1977
2.101
2.285
108,76%
Melebihi target
2.300
11.
Jumlah Calon
Transmigrasi Yang
Terseleksi
Jiwa
60
88
100
113,64%
Melebihi target
568
Tahun 2015 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kota Bandung dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Tahun 2013 - 2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018,
dan
Keputusan
Walikota
Bandung
Nomor
640/Kep.2108
Bag.ORPAD
tentang
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kota Bandung Hasil Reviu.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja yang masuk dalam IKU Kota
Bandung sebanyak 3 indikator dengan rincian capaian : 2 Indikator atau 66,67%
melebihi target dengan kategori sangat baik 1 Indikator atau 33,33% sesuai target
dengan kategori sangat baik. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
19
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Grafik 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung. Tahun 2015 ditetapkan 7 sasaran dengan 14 indikator sasaran, hasil
pengukuran terhadap Indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
Grafik 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA Tahun 2015
-
9 Indikator atau 81,82% melebihi target dengan kategori sangat baik
-
3 Indikator atau 9,09% sesuai target dengan kategori sangat baik
-
2 Indikator atau 9,09% tidak mencapai target dengan kategori baik.
Pengukuran
kinerja
yang
telah
di-Reviu,
analisis
pencapaian
kinerja
dalam
pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
20
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1
Menurunnya
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Pengangguran terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada
upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan
pekerjaan. Oleh karena itu yang paling pokok adalah perlu
meningkatkan
pertumbuhan
pertumbuhan
ekonomi
ekonomi,
akan
dengan
memberikan
adanya
peluang
kesempatan kerja baru atau dengan kata lain memberikan
kesempatan
industri
untuk
meningkatkan
peningkatan
output
tentunya
akan
output,
meningkatkan
penggunaan faktor produksi. Dan Tenaga Kerja adalah salah
satu
faktor
produksi,
peningkatan
kebutuhan
faktor
produksi tenaga kerja berdampak pada berkurangnya jumlah
pengangguran.
Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Antara Target dan Realisasi Menurunnya Tingkat Pengangguran
Terbuka Tahun 2015
No
Indikator Kinerja
1.
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Tahun 2015
Existing
Tahun 2014
Target
Realisasi
8,05%
10,55%
9,02%
Persentase Target
Capaian
Akhir
Kinerja RENSTRA
2018
116,96%
Pada Tahun 2015 capaian kinerja Tingkat Pengangguran
Terbuka adalah sebesar 116,96% atau kategori melebihi target
karena dari target sebesar 10,55% terealisasi sebesar 9,02%.
Realisasi
dan
Pencapaian
Kinerja
Indikator
Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2015
Menyimak perkembangan target dan realisasi sebagaimana
diuraikan diatas maka pengukuran kinerja Pemerintah Daerah
perlu dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun-tahun
sebelumnya sebagai progress report kinerja Pemerintah Daerah,
sebagai perbandingan capaian kinerja dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2015 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
21
10,00
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tabel 3.7
Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung
Tahun 2010 – 2015
Uraian
TPT (%/Tahun)
Realisasi
Meningkat
Menurun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
13,75
10,34
9,17
10,98
8,05
9,02
-
-
-
1,81
-
0,97
0,08
3,41
1,17
-
2,93
-
Sebagaimana pada tabel tersebut tingkat pengangguran terbuka
di Kota Bandung mengalami kenaikan yang cukup signifikan,
banyak
faktor
yang
menyebabkan
jumlah
pengangguran
menjadi bertambah dibandingkan tahun 2014. Salah satu
faktor
naiknya
angka
pengangguran
disebabkan
tingkat
kesempatan kerja di Kota Bandung juga mengalami penurunan
dari nilai 91,95% pada tahun 2014 menjadi 90,98% pada tahun
2015. Selain itu faktor adanya tenaga kerja yang dirumahkan
(PHK), hal tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:
Grafik 3.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung
Tahun 2010 - 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
22
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Untuk lebih jelasnya jumlah penganggur, jumlah bekerja, dan
jumlah angkatan kerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun
2015 sebagai berikut :
Tabel 3.8
No
Uraian
1.
Jumlah
Penganggur
Jumlah
Bekerja
Jumlah
Angkatan
Kerja
2.
3.
Data Jumlah Penganggur, Jumlah Bekerja dan Angkatan Kerja
Kota Bandung Tahun 2010 – 2015
Tahun
2010
2011
2012
2013
131.353
116.798
107.384
1,000,140
1,012,946
1,064,167 1,047,235
1,096,799 1.084.956
1.079.477
1.129.744
1.171.551 1.176.377
1.192.770 1.192.521
129.142
2014
95.971
2015
107.565
Sumber data : BPS Kota Bandung
Dari data perkembangan tersebut, untuk memperjelas bahan
evaluasi dapat dilihat pada grafik perbandingan sebagai berikut:
Grafik 3.5
Perkembangan Jumlah Penganggur, Bekerja, dan Angkatan
Kerja di Kota Bandung Tahun 2010 - 2015
Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung perlu
dibandingkan pula dengan pencapaian kinerja Kota lainnya,
namun pada kesempatan ini hanya bisa diperbandingan dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
23
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
capaian kinerja Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Indikator
kinerja
yang
dapat
diperbandingkan
dan
dianalisa
ketercapaiannya antara Propinsi Jawa Barat dengan Kota
Bandung pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.9
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2013 – 2015
Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun/%)
No.
Uraian
Satuan
1.
Propinsi Jawa Barat
%
2013
9,16
N/T
N 0,16
2014
8,45
N/T
T 0,71
2015
8,72
N/T
N 0,27
2.
Kota Bandung
%
10,98
N 1,81
8,05
T 2,93
9,02
N 0,97
Sumber Data : Sakernas 2013 s.d. 2015 BPS Jabar.
Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat dari
tahun 2012 naik sebesar 0,16 persen menjadi 9,16 persen di
tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 menurun 0,71persen
menjadi 8,45 persen dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan
sebesar 0,27 persen menjadi 8,72 persen.
Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung pada
tahun 2012 meningkat 1,81 persen pada tahun 2013 menjadi
10,98 persen, pada tahun 2014 secara signifikan turun sebesar
2,93 persen menjadi 8,05 persen sedangkan pada tahun 2015
naik sebesar 0,97 persen menjadi 9,02 persen. Untuk lebih
jelasnya dilihat dalam grafik di bawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
24
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Grafik 3.6
Perbandingan TPT Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung
Tahun 2011 -2015
Menyimak perkembangan realisasi target dan perbandingan
tersebut, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat salah
satunya dapat diciptakan dengan adanya lapangan kerja yang
memadai,
karena
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
korelasinya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja,
aktivitas ekonomi meningkat maka kebutuhan faktor produksi
terutama pekerja juga akan mengalami kenaikan, secara
simultan akan mengurangi tingkat pengangguran.
b. Analisis
Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian
dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai 2
Kinerja
(dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2015
Sasaran 2
Meningkatkan
Kompetensi dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
dalam upaya
Peningkatan
Kesempatan
Kerja
No.
1.
2.
Indikator
Kinerja
Satuan
Prosentase
Tenaga
Kerja yang
Kompeten
%
Jumlah
Calon
Wirausaha
Baru
Orang
Existing
2014
81,23
Tahun 2015
Target
Realisasi
68,02
84.69
1.340
1.340
Prosentase Target
Capaian
Akhir
Kinerja
Renstra
(Tahun
2018)
124,51%
68,10
(7655/
9424)
1.160
100,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
25
7.500
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
1.
Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten
Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten adalah
cerminan
kinerja
bidang
Pelatihan
Keterampilan
dan
Produktivitas Kerja, dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja,
rumusan yang terkandung dalam target tersebut adalah
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar lulusan SMK sampai dengan
Sarjana (produk kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja),
ditambah dengan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga
Kerja yang lulus dan mendapatkan sertifikat (produk kinerja
Bidang Pelatihan dan Produktivitas).
Rumusan ini didapat dari pengertian Kompetensi Kerja adalah
kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan / keahlian dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
Tingkat capaian kinerja 124,51% realisasi melebihi target yang
ditetapkan. Capaian indikator ini melebihi target merupakan
data real capaian pada tahun 2015 untuk mengukur seberapa
persen pencari kerja yang terdaftar, dan peserta pelatihan yang
mempunyai kompetensi kerja; target ini adalah target kinerja
baru hasil Reviu Tim Menpan, merevisi target Rasio Tenaga
Kerja Terampil dan Produktif, alasan revisi adalah target Rasio
tersebut hanya mengukur seberapa banyak/persen usulan
musrenbang yang diakomodir untuk dilatih oleh Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandung, target ini tidak mencerminkan outcome,
hanya mengukur output saja.
Perbandingan Tenaga Kerja yang Kompeten Disnaker
Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa
Barat
Analisa
Prosentase
membandingkan
Tenaga
kinerja
Kerja
nyata
yang
Kompeten,
dengan
kinerja
hanya
yang
direncanakan, karena indikator ini baru ditetapkan setelah
Reviu-Renstra. Untuk membandingkan kinerja nyata dengan
kinerja tahun-tahun sebelumnya dan dengan kinerja instansi
Kabupaten/Kota sekitar data tidak tersedia. Sebagai upaya
menyajikan laporan kinerja yang lebih berkualitas Disnaker
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
26
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Kota Bandung melakukan koordinasi dengan Disnakertrans
Propinsi Jawa Barat.
Pada tahun 2015 prosentase tenaga kerja kompeten di Propinsi
Jawa Barat sebesar 77,76% hasil dari pengukuran antara
jumlah pencari kerja terdaftar lulusan SMK s.d sarjana
sebanyak 346.930 orang ditambah 660 orang yang mengikuti
UJK
dibagi dengan jumlah pencari kerja seluruh jawa barat
sebanyak 447.016 orang. Dari 77.76% tenaga kerja kompeten
di seluruh jawa barat sebanyak 84,69% merupakan hasil
capaian pengukuran tenaga kerja kompeten yang dihasilkan
oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Berikut ini grafik
perbandingan prosentase tenaga kerja yang kompeten antara
Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa
Barat :
Grafik 3.7
Perbandingan Capaian Tenaga Kerja Kompeten
Tahun 2014 - 2015
Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kompetensi
tenaga kerja agar Pencari Kerja diterima Dunia Kerja, adalah :
1.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pelatihan
Kerja melalui pembinaan sertifikasi LPK
2.
Mendorong majunya pendidikan formal, karena merupakan
salah satu persyaratan untuk bekerja dalam suatu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
27
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
perusahaan, serta melalui pendidikan non formal, berupa
keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi serta
diarahkan untuk menjadi lulusan sekolah yang mampu
menciptakan suatu lapangan pekerjaan.
3.
Meningkatkan kegiatan pelatihan kerja
Pengangguran
kebanyakan
disebabkan
oleh
masalah
tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Perusahaan lebih
menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan
atau keahlian tertentu. Relevansinya adalah kenyataannya
sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum
memiliki keterampilan atau keahlian tertentu.
2.
Indikator Jumlah Calon Wirausaha Baru
Selanjutnya indikator kedua adalah turunan dari target RPJMD
Kota Bandung Tahun 2013-2018 : Penciptaan 100.000 Wira
Usaha Baru yang terdapat di Misi 4 Membangun perekonomian
yang kokoh, maju, dan berkeadilan; sasaran 13 meningkatkan
Kesempatan Kerja; Strategi 2 Menciptakan 100.000 Wira Usaha
Baru,
SKPD
leading
sektornya
adalah
Dinas
KUKM,
Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai gambaran target SKPD
terkait sebagai berikut :
Tabel 3.11
Target Penciptaan Wira Usaha Baru
sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018
No
1.
2.
3.
4.
5.
SKPD
Target
Akhir Renstra (Tahun 2018)
Dinas KUKM, Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas Pendidikan
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pertanian
Tenaga Kerja
hasil pelatihan yang
35.000
40.000
7.500
7.500
1.000
sudah
mengikuti
Uji
Kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi dibidangnya agar
diterima di dunia kerja (dapat bekerja di sektor formal), jika
tidak berhasil diarahkan untuk menjadi Calon Wira Usaha Baru
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
28
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Target Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandung pada akhir Tahun
2018 dapat melatih sebanyak 7.500 orang Calon Wira Usaha
Baru.
Untuk mencapai target tersebut pada umumnya yang dilakukan
SKPD adalah melakukan pelatihan sesuai tupoksi bidangnya.
Realisasi dari indikator untuk sasaran tersebut di atas, target
pada tahun 2015 sebanyak 1.340 orang tercapai sebanyak
1.340 orang. Pencapaian target tersebut di Dinas Tenaga Kerja
dilakukan oleh 3 (tiga) unit kerja, yaitu oleh Bidang Lattas (840
orang), Bidang Penta dan Transmigrasi (180 orang), dan UPT
BLK (320 orang).
Berikut ini dijelaskan tabel perkembangan jumlah wirausaha
baru yang sudah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung dari Tahun 2010 – 2015 :
Tabel 3.12
Perkembangan Wirausaha Baru Berbasis Masyarakat,
Kompetensi, Dan Berbasis Kewirausahaan Tahun 2010 – 2015
No.
1.
Uraian
Pelatihan
Berbasis
2010
2011
2012
2013
2014
2015
40
80
80
80
80
180
Masyarakat
2.
Pelatihan Kompetensi
260
165
220
220
240
320
3.
Pelatihan
710
660
610
560
760
1.020
Kewirausahaan2
Lebih rinci dengan grafik perkembangan jumlah wirausaha
baru, berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
29
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Grafik 3.8
Perkembangan Wirausaha Baru Tahun 2010-2015
Perkembangan penciptaan wirausaha baru yang dilaksanakan
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari Tahun 2010 – 2015
mengalami fluktuatif bergantung pada permintaan/kebutuhan
dari
masyarakat
melalui
Musrenbang
dan
juga
adanya
ketersediaan anggaran.
Penciptaan wirausaha baru dikategorikan kedalam 3 kategori,
yaitu : Pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan
berbasis
kewirausahaan,
dari
ketiga
pelatihan
tersebut
pelatihan yang paling banyak dilaksanakan adalah pelatihan
berbasis
kewirausahaan
sebanyak
1.020
orang
karena
mengakomodir semua permintaan dari masyarakat melalui
Musrenbang, sedangkan untuk pelatihan berbasis kompetensi
targetnya adalah lulusan SLTA sebanyak 320 orang, dan
pelatihan berbasis masyarakat paling sedikit pelaksanaannya
karena fokusnya pada permintaan dari kelompok masyarakat
yaitu sebanyak 180 orang.
Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas
melaksanakan pemagangan di perusahaan bagi Calon Wira
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
30
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Usaha Baru yang sudah dilatih harapannya tenaga kerja siap
pakai dan diterima di dunia kerja atau menjadi wira usaha
baru, sedangkan yang dilaksanakan oleh Bidang Penempatan
dan Transmigrasi melakukan pelatihan teknis bagi penciptaan
Wira Usaha Baru arahnya murni menyiapkan tenaga kerja
calon wira usaha baru, karena materi 100% semua praktek
mengolah
suatu
produksi/industri
sejenis,
pelatihan
dilaksanakan ditempat Wirausahawan yang sudah berhasil.
Permasalahan, jika Calon WUB hanya diberikan pelatihan
kewirausahaan, pemagangan serta fasilitasi akses permodalan
melalui
intermediasi,
dikhawatirkan
akan
mengakibatkan
kurang berhasil dalam menciptakan WUB, karena untuk
menciptakan satu orang Wira Usaha Baru dari 100 orang yang
dilatih hasil seleksi rekruitment Calon WUB paling yang
berhasil menjadi WUB sukses hanya 2 orang saja. Sudah tentu
untuk penciptaan WUB perlu penanganan yang sinergi antara
para pihak.
Penyelesaian permasalahan Penciptaan WUB pelaksanaannya
harus terkoordinasikan dengan baik dengan SKPD dan Instansi
serta Lembaga terkait lain sesuai tupoksinya, seperti Perguruan
Tinggi,
Perbankan,
KADIN,
dan
instansi/lembaga
yang
berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan, sehingga
harapan akhir Tahun 2018 dapat menciptakan 100.000 Wira
Usaha Baru akan berhasil, karena program ini merupakan
program
unggulan
Bapak
Walikota
dan
Wakil
Walikota
Bandung terpilih periode 2013-2018 harapan terjadi multiplayer
effect satu orang wira usaha baru berhasil
akan mampu
menciptakan lapangan kerja yang baru.
Upaya selanjutnya yang telah dilakukan dalam meningkatkan
penciptaan
wira
usaha
baru
yaitu
mendorong
sikap
kewirausahaan para pencari kerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
31
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Perbandingan Jumlah Wirausaha Baru Disnaker Kota
Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat
Jumlah calon wirausaha baru yang telah dilaksanakan oleh
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari Tahun 2014 – 2015
mengalami kenaikan ini sebagai bukti keseriusan Disnaker
untuk
mencapai
target
janji Walikota Bandung dalam
menciptakan 100.000 Wirausahan baru. Berikut ini dijelaskan
data perkembangan penciptaan calon wirausaha baru Disnaker
Kota Bandung dengan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat pada
tahun 2014 -2015 :
tabel 3.13
Perkembangan Penciptaan Calon Wirausaha Baru Pada
Disnaker Kota Bandung Dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat
Tahun 2014 – 2015
Tahun
Tahun
No.
Uraian
2014
2015
1.
Disnaker Kota Bandung
1.160 orang
1.340 orang
2.
Disnakertrans Jabar
5.044 orang
7.781 orang
Berikut ini grafik perkembangan penciptaan calon wirausaha
baru pada Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Jabar
Tahun 2014 – 2015 :
Grafik 3.9
Perkembangan Penciptaan Calon Wirausaha Baru Pada
Disnaker Kota Bandung Dan Disnakertrans Propinsi Jabar
Tahun 2014 - 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
32
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
c.
Analisis
Pada dasarnya untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu
Capaian
adanya pemberian informasi yang cepat. Salah satu penyebab
Kinerja
munculnya masalah pengangguran karena pencari kerja tidak
Sasaran 3
tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau
perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang
dimiliki. Berkat kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang
Meningkatnya
Penempatan
Tenaga Kerja
didukung para Pejabat fungsional Pengantar Kerja, target
kinerja terlampaui. Proses Penyediaan Informasi Lowongan
Pekerjaan yang dilakukan adalah melalui Job Fair/Pameran
Kerja yang dilaksanakan 2 kali Pameran/Bursa Kerja, melalui
Bursa Kerja On-line. (BKOL) memberi kemudahan kepada
Pengusaha melakukan entry secara on-line lowongan yang
tersedia di perusahaan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang
Wajib
Lapor
Ketenagakerjaan,
perusahaan
mempunyai
kewajiban melaporkan perkembangan perusahaannya kepada
Pemerintah melalui SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
Tahun 2014 Disnaker termasuk sebagai Smart SKPD, inovasi
yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
adalah menyusun aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan
yang diberi nama BIMMA (Bandung Integrated Manpower
Management Aplications), sub sistem yang sudah berjalan di
bidang Pengawasan yaitu Wajib Lapor On-line. dengan sistem
ini,
memberi
kemudahan
terhadap
perusahaan
untuk
menyampaikan laporan perusahaannya melalui website Wajib
Lapor On-line (paperless), diantara contentnya perusahaan
wajib
mengisi
format
lowongan
kerja
yang
tersedia
di
perusahaannya, harapan kedepan adalah jumlah lowongan
kerja yang tersedia di Kota Bandung meningkat dengan
diketahuinya
dan
dilaksanakannya
Wajib
Lapor
Ketenagakerjaan oleh Perusahaan melalui Website tersebut.
Target lowongan kerja pada tahun 2015 sebanyak 10.000 loker,
dapat direalisasikan sebanyak 10.172 lowongan kerja, berarti
tercapai melebihi target.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
33
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2015
No
Indikator
Kinerja
1.
Jumlah
Lowongan
Pekerjaan Baru
2.
Prosentase
Pencari Kerja
terdaftar yang
ditempatkan
Satuan
Existing
Tahun
2014
Target
Realisasi
Loker
9.695
10.000
10.172
101,72%
50.000
%
41,92
42,44
51,96
122,43%
44,88
1.
Tahun 2015
Prosentase
Target
Capaian
Akhir Renstra
Kinerja
(Tahun 2018)
Indikator Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Indikator Menciptakan 250.000 Lapangan Pekerjaan Baru
adalah janji politik Walikota dan Wakil Walikota Bandung
Terpilih
yang
dituangkan
dalam
Dokumen
RPJMD
Kota
Bandung Tahun 2013-2018, untuk mencapai target tersebut
Dinas Tenaga Kerja menetapkan target pada akhir Tahun 2018
Lowongan Pekerjaan Baru sebanyak 50.000 lowongan kerja,
dan Tahun 2015 dari target 10.000 Lowongan Kerja Baru,
terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 10.172 Lowongan Kerja
Baru; Dipersentase mencapai 101,72%, kategori target tercapai
melebihi
target.
Berikut
ini
tabel
perkembangan
jumlah
lowongan kerja dari tahun 2010 – 2015, sebagaimana dibawah
ini :
Tabel 3.15
Perkembangan Lowongan Pekerjaan Tahun 2010 – 2015
No.
1.
Uraian
Lowongan
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4.779
10.313
11.882
6.989
9.695
10.172
Kerja
Lebih rincinya dijelaskan pula dalam grafik perkembangan
jumlah lowongan kerja dari tahun 2010 – 2015 dibawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
34
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Grafik 3.10
Perkembangan Lowongan Pekerjaan
Pada tahun 2011 – 2012 jumlah lowongan kerja sangat tinggi
yaitu 10.313 loker dan 11.882 loker, ini disebabkan pada tahun
tersebut ada penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung maupun yang lainnya, sehingga pencatatan lowongan
kerja pada tahun tersebut sangat tinggi, sementara tahun
berikutnya di tahun 2013 – 2014
jumlah lowongan kerja
menurun tajam, jumlah ini murni jumlah lowongan kerja yang
di data para fungsional kerja
Dinas Tenaga Kerja, baru pada tahun 2015 jumlah lowongan
kerja tinggi lagi yaitu sebesar 10.172.
Perbandingan Jumlah Lowongan Pekerjaan antara
Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi
Jawa Barat
Jika lowongan kerja yang terdaftar pada Disnaker Kota
Bandung dibandingkan dengan lowongan kerja yang ada pada
Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung berkontribusi pada penyediaan lowongan kerja
sebesar 9.695 loker pada tahun 2014 dan 10.172 loker pada
tahun 2015. Dibawah ini dijelaskan tabel perbandingan capaian
lowongan kerja Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans
Propinsi Jawa Barat :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
35
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tabel 3.16
Perbandingan Lowongan kerja Disnaker Kota Bandung dan
Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2015
Tahun
Tahun
2014
2015
9.695 loker
10.172 loker
Lowongan Kerja terdaftar
601.205
534.172
pada Disnakertrans Jabar
loker
loker
No.
1.
Uraian
Lowongan Kerja terdaftar
pada Disnaker Kota Bandung
2.
Grafik 3.11
Perbandingan Lowongan kerja Disnaker Kota Bandung dan
Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2015
2.
Indikator
Prosentase
Pencari
Kerja
terdaftar
yang
Pencari
Kerja
terdaftar
yang
ditempatkan
Target
Kedua
Prosentase
ditempatkan akhir Tahun 2018 ditentukan target sebesar 44,88
persen, Tahun 2015 telah ditetapkan target sebesar 42,44 dan
direalisasikan sebesar 51,96 persen kategori melebihi target.
Realisasi data pendukung pencapaian sasaran 3 apabila dibuat
tabel Tahun 2009 – 2015 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
36
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tabel 3.17
Pencapaian Indikator Sasaran 3
Tahun 2010 – 2015
No.
Indikator Kinerja
Utama
Satuan
1.
Lowongan Kerja Baru
2.
3.
Tahun
Loker
2010
4.779
2011
10.313
2012
11.882
2013
6.989
2014
9.695
2015
10.172
Pendaftaran Pencari
Kerja
Orang
24.159
7.757
8.815
17.455
9.181
7.788
Penempatan Tenaga
Kerja
Orang
2.281
3.044
4.035
2.452
3.849
4.047
Lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini:
Grafik 3.12
Perbandingan loker, pencari kerja dan penempatan tenaga kerja
Tahun 2010 - 2015
Perkembangan pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan
tenaga kerja dari tahun 2010 – 2015 mengalami naik turun.
Jumlah pencari kerja tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan
2013, terjadi karena adanya penerimaan tes CPNS, sementara
pada tahun 2011, 2012, 2014 dan 2015 jumlah pencari kerja
relatif stabil.
Untuk lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja yang
terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dari tahun 2010 – 2015 relatif
stabil, hal ini disebabkan karena banyak perusahaan yang tidak
melaporkan adanya lowongan kerja
maupun penempatan
tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
37
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Perbandingan Jumlah penempatan tenaga kerja antara
Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi
Jawa Barat
Jika dibandingkan jumlah penempatan tenaga kerja yang
terdaftar pada Disnaker Kota Bandung capaiannya sebesar
0,98% dari jumlah penempatan tenaga kerja di Disnakertrans
Jabar sebesar 411.990 orang pada tahun 2015, sedangkan
pada tahun 2014 capaiannya sebesar 0,81% dari jumlah
penempatan tenaga kerja Disnakertrans Jabar sebesar 475.743
orang. Realisasi perkembangannya dijelaskan dalam tabel dan
grafik berikut ini :
Tabel 3.18
Perkembangan penempatan tenaga kerja Disnaker Kota
Bandung dan Disnakertrans Jawa Barat Tahun 2014 – 2015
No.
Uraian
1.
Penempatan Tenaga Kerja
terdaftar pada Disnaker Kota
Bandung
2.
Penempatan Tenaga Kerja
terdaftar pada Disnakertrans
Jabar
Tahun
Tahun
2014
2015
3.849 orang
4.047 orang
475.743
orang
411.990
orang
Grafik perbandingan penempatan tenaga kerja :
Grafik 3.13
Perbandingan penempatan tenaga kerja tahun 2014-2015
Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Jabar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
38
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Pada tahun 2015 jika membandingkan jumlah lowongan
kerja yang tersedia sebagaimana tabel di atas terjadi
kesenjangan antara penempatan tenaga kerja 4.047 orang, dan
lowongan kerja yang tersedia 10.172 formasi, berarti hanya
39,79
persen
terjadi
penyerapan
tenaga
kerja.
Permasalahannya adalah Pencari Kerja yang ingin memperoleh
pekerjaan dari pemberi kerja untuk pengisian lowongan kerja
yang
tersedia
kemampuannya,
tidak
sesuai
serta
dengan
tidak
sesuai
bakat,
minat
dengan
dan
kualifikasi
pekerjaan yang tersedia atau dalam istilah ketenagakerjaan
disebut antara Lowongan Kerja Tersedia dengan Pencari Kerja
tidak Link and Match.
Penyelesaian masalah di atas adalah dengan pelatihan kerja
untuk
memberi,
mengembangkan
memperoleh,
kompetensi
meningkatkan,
kerja,
produktivitas,
serta
disiplin,
sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau
pekerjaan, kemudian dilakukan uji kompetensi kerja adalah
pengukuran kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Selain
itu beberapa upaya lain yang bisa dilakukan adalah melalui :
1.
Penyediaan
Informasi
tentang
Kebutuhan
Tenaga
Kerja/Lowongan kerja melalui Job Fair/Pameran Kerja dan
Bursa Kerja On-line.
Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya
pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat
mana yang sedang memerlukan tenaga kerja. Masalah
pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu
perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau
perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan
yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi.
2.
Adanya
dorongan-dorongan
(penyuluhan)
untuk
giat
bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan,
mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan
hal
yang
berguna
dan
berdampak
positif.
Seperti;
pembinaan mental, taat beragama, memperbaiki karakter,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
39
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
memiliki kepribadian yang baik, memperbaiki kapasitas
dan kualitas yang menjadikan diri diterima di lapangan
pekerjaan, karena diindikasikan penduduk Kota Bandung
bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur.
3.
Bisnis online
Apabila dijalankan dengan serius, sebenarnya cara ini
cukup berhasil dalam mengurangi pengangguran bahkan
mengatasi
kemiskinan
menjalankan
bisnis
di
suatu
online
negara.
sangatlah
Dalam
mudah
dapat
dijalankan semua orang, karena tidak diperlukan modal
yang besar
d.
Analisis
Capaian
Kinerja Sasaran 4
Pencapaian sasaran 4 Misi disusun 5 indikator yaitu: (1)
Prosentase
Perusahaan
ketenagakerjaan,
Meningkatnya
Perlindungan
Ketenagakerjaan
diselesaikan
Prosentase
program
(2)
melalui
yang
Prosentase
Perjanjian
pekerja/buruh
Jamsostek,
(4)
berkasus
tentang
Kasus
yang
Bersama
yang
Jumlah
(PB),
menjadi
peserta
Perusahaan
Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan
(3)
Yang
dan (5)
Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan. Misi ini menjadi target kinerja Bidang
Perselisihan Hubungan Industrial dan Jamsostek, dan
Bidang
Pengawasan
sebagaimana
tabel
Ketenagakerjaan.
di
Realisasinya
bawah
ini
:
Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Tahun 2015
No
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Tahun 2015
Existing
Tahun
2014
Target
Realisasi
Target
Akhir 2018
1.
Prosentase Perusahaan yang
berkasus
tentang
ketenagakerjaan
Persen
5,51
4,76
4,81
4,09
2.
Prosentase Kasus
yang
diselesaikan
melalui
Perjanjian Bersama (PB)
Persen
55,00
56,00
57,27
58,00
3.
Prosentase
pekerja/buruh
yang
menjadi
peserta
program Jamsostek
Persen
72,33
73,70
86,54
82,97
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
40
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
4.
Jumlah Perusahaan Yang
Melaksanakan
Peraturan
Ketenagakerjaan
Perusah
aan
--
28
34
224
5.
Jumlah Perusahaan Yang
Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
Perusah
aan
1.977
2.101
2.285
2.300
1.
Indikator Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang
ketenagakerjaan
Indikator kinerja pertama direalisasikan 4,81 persen target
tidak tercapai dari target 4,76, rumusannya adalah realisasi
110 kasus yang masuk dibanding dengan 2.285 perusahaan
yang melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan Tahun 2015
target ini adalah indikator kinerja baru hasil reviu Tim
Menpan & RB.
Meningkat
dan
menurunnya
tergantung
pada
pembinaan
kasus
dan
yang
masuk
pengawasan
yang
dilakukan oleh kedua bidang yang menangani perlindungan
ketenagakerjaan,
selain
faktor
internal
juga
faktor
eksternal sangat mempengaruhi tingginya kasus yang
masuk, diantaranya faktor ekonomi dan politik, seperti
adanya peningkatan harga BBM dan tarif Listrik akan
berpengaruh pada pelaku
ekonomi, yaitu menurunkan
kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya produksi,
dan Tenaga Kerja adalah salah satu faktor produksi yang
ikut terpengaruh akibat kebijakan Pemerintah tersebut.
Target akhir RENSTRA menurunnya prosentase kasus yang
masuk dari Tahun 2014 sebesar 5,51 persen menjadi 4,09
persen dari jumlah Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
pada
Tahun
2018
dapat
direalisasikan
dengan
mengoptimalkan kinerja kedua Bidang yang menangani
Perlindungan Ketenagakerjaan, melalui pembinaan SP/SB
/SBSI, sosialisasi peraturan ketenagakerjaan & jamsostek,
pemeriksaan dan pengawasan perusahaan karena walaupun
prosentase
kecil
tetapi
yang
namanya
penyelesaian
perselisihan hubungan industrial bobotnya sangat berat dan
memerlukan waktu untuk penyelesaiannya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
49
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Perbandingan Jumlah Kasus masuk antara Disnaker
Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa
Barat
Pada tahun 2015 jumlah kasus yang tercatat pada Disnaker Kota
Bandung yaitu sebanyak 110 kasus, dengan rincian 63 kasus
selesai melalui perjanjian bersama, 37 kasus anjuran dan sisanya
10 kasus masih dalam proses mediasi. Jika dibandingkan dengan
jumlah kasus yang tercatat pada Disnakertrans Propinsi Jawa
Barat pada tahun 2015 ada 1.361 kasus, berarti sebesar 8,08%
kasus yang ada di Propinsi Jawa Barat merupakan kasus yang
terjadi di Kota Bandung. Sedangkan pada tahun 2014 kasus yang
masuk lebih sedikit yaitu sebanyak 1.266 kasus dibandingkan
dengan kasus yang masuk pada Disnaker Kota Bandung
sebanyak 109 kasus berarti 8,61% kasus terjadi di Kota Bandung
berikut ini tabel dan grafik perbandingan kasus yang masuk pada
tahun 2014 – 2015 :
Tabel 3.20
Perbandingan Kasus Yang Masuk dan selesai dengan Perjanjian
Bersama (PB) pada Tahun 2015 Disnaker Kota Bandung dan
Disnakertrans Propinsi Jawa Barat
No.
Uraian
1.
Jumlah kasus terdaftar pada
Disnaker Kota Bandung
2.
Jumlah kasus terdaftar pada
Disnakertrans Jabar
Kasus
Masuk
110 kasus
Selesai
dengan PB
63 kasus
1.361 kasus
330 kasus
Dijelaskan juga dalam grafik dibawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
41
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
1.500
Selesai dengan PB
1.000
Kasus Masuk
500
0
Disnaker Kota
Bandung
Disnakertrans
Jabar
Grafik 3.14
Perbandingan Kasus Yang Masuk dan selesai dengan Perjanjian
Besama (PB) Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi
Jawa Barat Tahun 2015
2.
Indikator Prosentase Kasus
yang diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama (PB)
Target kedua yang didasarkan pada indikator kinerja SPM
Permennakertrans Nomor 2 Tahun 2014, adalah tindak
lanjut penanganan target pertama yaitu 110 kasus yang
masuk, realisasi 57,27 persen yaitu dengan perbandingan 63
kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama.
Target kinerja ini sama dengan target kinerja Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Dari 110 kasus yang masuk
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 63
kasus, anjuran 37 kasus, dan 10 kasus masih dalam proses
mediasi.
Berikut ini kami sajikan tabel perbandingan kasus yang
masuk dengan kasus yang diselesaikan melalui perjanjian
bersama (PB) dari tahun 2010 - 2015 :
Tabel 3.21
Perkembangan kasus yang masuk dan kasus selesai melalui
Perjanjian Bersama Tahun 2010 - 2015
No.
1.
2.
Uraian
Jumlah Kasus
masuk
Jumlah kasus
selesai melalui
perjanjian
bersama (PB)
2010
46
2011
74
42
46
Tahun
2012
2013
90
106
61
65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
2014
100
2015
110
60
63
42
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Untuk
lebih
jelasnya
dapat
dilihat
melalui
grafik
perbandingan antara kasus yang masuk dengan kasus yang
diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) :
Grafik 3.15
Perbandingan Kasus yang masuk dan Kasus yang selesai
melalui Perjanjian Bersama Tahun 2010 - 2015
Dari tahun 2010 – 2015 angka kasus perselisihan hububungan
industrial yang masuk pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
terus
meningkat,
ini
permasalahan
yang
dilaksanakan
Disnaker
disebabkan
terjadi
di
tidak
oleh
perusahaan,
mudah
kompleksitas
mediasi
untuk
yang
medapatkan
kesepakan antara pihak yang berselisih, sementara jumlah
mediator yang ada pada Disnaker Kota Bandung tidak sebanding
dengan jumlah kasus yang masuk.
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang
dan/atau
jasa
yang
terdiri
dari
unsur
pengusaha,
pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilainilai Pancasila dan UUD 1945. Perselisihan Hubungan
Industrial
merupakan
perbedaan
pendapat
yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
43
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,
kepentingan,
PHK
atau
perselisihan
antar
serikat
pekerja/buruh dalam satu perusahaan. Suatu hal yang
sangat mendukung pada kondusifitas tripartit yaitu adanya
aksi Walikota Bandung yang proaktif menanggapi usulan
para pengusaha dan Serikat Pekerja pada tahun 2014
Walikota Bandung langsung menghadap Kementerian Tenaga
Kerja Dan Transmgirasi RI pada saat diminta Serikat Pekerja
menyampaikan
usulan
peningkatan
jumlah
item
yang
dijadikan alat survey dalam penentuan Kebutuhan Hidup
Layak/KHL, maka hubungan industrial di Kota Bandung
cukup kondusif sehingga target kinerja dapat direalisasikan
dengan baik.
Target akhir RENSTRA di Tahun 2018, kasus yang dapat
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama meningkat menjadi
58
persen,
karena
trend
yang
terjadi
berdasarkan
pengalaman setiap akhir masa jabatan seorang Kepala
Daerah,
suhu
politik
meningkatkan,
berkaitan
dengan
kondisi politik diluar kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung biasanya paling mudah mempropokasi para pekerja
untuk dijadikan alat politik, sehingga sering terjadi demo,
akibatnya kegiatan perekonomian terganggu, bisa berdampak
pada terjadinya PHK. Maka untuk target ini tidak dapat
diperjanjikan pada akhir RENSTRA yang otomatis berakhirnya
masa Jabatan Walikota Bandung untuk menetapkan target
dibawah Tahun sebelumnya.
Pemberian penghargaan K3
Award dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI
3.
Indikator
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi
peserta program Jamsostek
Indikator
ketiga
Ketenagakerjaan
dari
yaitu
target
sasaran
Prosentase
4
Perlindungan
pekerja/buruh
yang
menjadi peserta program Jamsostek adalah, sama seperti
indikator kedua adalah target kinerja SPM urusan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
44
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
ketenagakerjaan. Tahun 2015 realisasi prosentase 86,54
persen, dari 143.762 pekerja/buruh yang masuk program
Jamsostek, dari 166.127 orang tenaga kerja berdasarkan
wajib lapor ketenagakerjaan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
yang
selanjutnya
disingkat
JAMSOSTEK
adalah
suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan
berupa uang penggganti sebagian dari penghasilan yang
hilang
atau
berkurang
dan
pelayanan
sebagai
akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja
berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan
meninggal dunia. Penjaminan ini sangat penting bagi para
pekerja/buruh sebagai upaya preventif bagi perlindungan diri
sendiri maupun keluarganya. Dari data di atas, Kota
Bandung tingkat kesadaran perusahaan dan pekerjanya
sangat tinggi dalam hal keikutsertaan dalam penjaminan
sosial
ketenagakerjaan,
realisasi
kepesertaan
dari
data
pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada tahun 2015
sebesar 86,54 persen.
Perbandingan
Jumlah
peserta
jamsostek
antara
Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi
Jawa Barat
Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja Kota Bandung yang masuk
program
jamsostek
sebesar
143.762,
sedangkan
peserta
jamsostek yang terdaftar pada Disnakertrans Propinsi Jawa Barat
sebesar 2.294.235 orang. Berarti hanya 6,27% kontribusi yang
diberikan
oleh
Kota
Bandung
dalam
program
Jamsostek.
Dibawah ini disajikan tabel dan grafik capaian jumlah tenaga
kerja yang mengikuti program jamsostek di Kota Bandung dan
Jawa Barat pada tahun 2015 :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
45
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tabel 3.22
Perkembangan peserta jamsostek antara Disnaker Kota
Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun
2015
No
Uraian
1.
Jumlah tenaga kerja yang
mengikuti Jamsostek
2.
Jumlah
tenaga
kerja
terdaftar berdasarkan wajib
lapor
Disnaker Kota
Bandung
143.762
Disnakertrans
Jawa Barat
2.294.235
166.127
2.744.345
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :
4.
Grafik 3.16
Perkembangan Peserta Jamsostek Antara Disnaker Kota
Bandung Dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun
2015
ndikator
Jumlah
Perusahaan
Yang
Melaksanakan
Peraturan Ketenagakerjaan
Indikator ke-empat adalah realisasi sebanyak 34 Perusahaan
yang
melaksanakan
peraturan
ketenagakerjaan,
sama
dengan indikator nomor 1 adalah target baru hasil Reviu Tim
Menpan, Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
mempunyai data perusahaan yang melaksanakan peraturan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
46
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
ketenagakerjaan
dari
rencana
2.101
perusahaan
yang
melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dapat dipilah
berapa
perusahaan
yang
melaksanakan
ketentuan
norma
ketenagakerjaan (dari 33 norma, minimal 5 atau 10 norma
dilaksanakan) dan realisasi pada Tahun 2015 ini sebanyak 34
perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.
Karena
makin
melaksanakan
meningkatnya
norma
keberhasilan
kinerja
jumlah
perusahaan
ketenagakerjaan
Dinas
Tenaga
Kerja
yang
adalah
bukti
melalui
Bidang
Pengawasan dengan dibantu 15 orang fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan (Umum dan spesialis) dalam melaksanakan
pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan.
5.
Indikator Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib
Lapor Ketenagakerjaan
Indikator kelima adalah realisasi sebanyak 2.285 Jumlah
Perusahaan
Yang
Melaksanakan
Wajib
Lapor
Ketenagakerjaan, sama dengan indikator nomor 1 adalah
target baru hasil Reviu Tim Menpan. Target tahun 2015 ini
sebanyak 2.101 perusahaan yang melaksanakan wajib lapor
ketenagakerjaan
dapat
terealisasi
sebanyak
2.285
perusahaan, realisasi melebihi target.
Upaya
yang
dilakukan
untuk
meningkatkan
perlindungan
ketenagakerjaan di atas, diantaranya adalah :
1.
Meningkatkan kerjasama dan harmonisasi LKS Tripartit
melalui peningkatan volume rapat-rapat koordinasi dengan
semua anggota Tim berdasarkan Surat Keputusan Walikota
Bandung.
2.
Semakin bertambahnya kasus perselisihan kepentingan
yang sulit diselesaikan secara damai (PB), sudah menjadi
keharusan adanya penambahan tenaga fungsional mediator
PHI secara proporsional membandingkan dengan jumlah
7.653 perusahaan terdaftar kumulatif pada buku induk
sampai
tahun
2015,
sehingga
mediator
PHI
dapat
melaksanakan fungsinya yang utama yaitu melakukan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
47
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
hubungan
industrial
terhadap
perusahaan
untuk
pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial
secara prefentif. Sehubungan tenaga fungsional mediator
hanya tinggal 2 (dua) orang lagi, maka selama ini hanya
fungsi penyelesaian kasus yang masuk saja yang dapat
dilaksanakan. Yang terjadi seorang pejabat fungsional
mediator tersita waktunya hanya untuk menyelesaikan
kasus saja
3.
Fungsi pemeriksaan perusahaan yang dilaksanakan oleh
fungsional
Pengawas
dimaksimalkan,
pelanggaran
Ketenagakerjaan
perlu
menyelesaikan
kasus
misalkan
norma
ketenagakerjaan
secara
tuntas,
sehingga pada tahun berikutnya kasus yang sama di
perusahaan yang sama tidak muncul kembali.
pembinaan
e. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5
Meningkatnya
Minat
Bertransmigrasi
Pengangguran terutama di Pulau Jawa dapat sedikit teratasi
melalui
upaya
mendorong
minat
masyarakat
untuk
bertransmgirasi dengan penyuluhan dan pemberian stimulan
bagi
yang
siap
diberangkatkan
dengan
motivasi
dan
penyampaian informasi positif. Masih luasnya lahan di luar
Pulau Jawa lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan.
Baik peluang berwirausaha maupun pekerjaan di perusahaan
lebih terbuka lebar.
Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Minat
Bertransmigrasi Tahun 2015
No.
1.
Indikator Sasaran
Jumlah Calon
Transmigran
Terseleksi
Target
Tahun
2015
Satuan
Jiwa
sebanyak
Kondisi
Tahun
2014
Target
Tahun
2015
Realisa
si
Tahun
2015
Target
Akhir
(2018)
88
100
568
60
88
Jiwa
Jumlah
Calon
Transmigran Terseleksi dan berhasil dilaksanakan lebih dari
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
48
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
100 persen yaitu sebanyak 100 jiwa adalah target hasil Reviu
Tim Menpan sesuai tupoksi dan kewenangan Pemerintah
Daerah sebagai pengganti target penempatan transmigrasi yang
tidak dapat direalisasikan, tahun 2015 sama seperti tahun
2014
adalah
Nol
Persen
berarti
tidak
ada
penempatan
transmigrasi. Target 568 Calon Transmigran terseleksi sudah
direalisasikan di Tahun 2014 sebanyak 60 orang, ditambah
realisasi tahun 2015 sebanyak 100 Jiwa berarti 408 lagi sisa
target di akhir Tahun 2018 dalam kurun waktu empat tahun
lagi
diupayakan
dilaksanakan
melalui sosialisasi
program
dan penyuluhan yang dilakukan di kewilayahan.
Perkembangan Calon Transmigran Terseleksi Disnaker Kota
Bandung Dan Disnakertrans Jawa Barat Tahun 2015
Pada tahun 2015 jumlah calon transmigran terseleksi pada
Disnaker Kota Bandung sebanyak 100 jiwa, sedangkan calon
transmigran terseleksi pada Disnakertrans Propinsi Jawa Barat
sebanyak 251 jiwa. Berarti 39,84% calon transmigran terseleksi
berasal dari Kota Bandung. Seperti dijelaskan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 3.24
Perbandingan jumlah calon transmigran terseleksi antara
Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat
Tahun 2015
No
Uraian
2014
2015
1.
Disnaker Kota Bandung
2.
Disnakertrans
Barat
Jawa
60 Jiwa
100 Jiwa
108 Jiwa
251 Jiwa
Berikut ini grafik Perbandingan jumlah calon transmigran
terseleksi antara Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans
Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2015:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
49
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Grafik 3.17
Calon Transmigran Terseleksi Disnaker Kota Bandung dan
Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 -2015
C.
Capaian Indikator Kinerja RENSTRA Pendukung
Target Kinerja pokok dalam RENSTRA menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu nomor 1
sampai nomor 11 seperti tersebut di atas dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang
ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Walikota Bandung, kemudian target
kinerja nomor 12 sampai 14 adalah target kinerja RENSTRA yang mendukung atas
ketercapaian 11 target IKU. Realisasi 4 target pendukung sebagaimana di bawah ini :
Tabel 3.25
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015
No.
Indikator Kinerja
Sasaran Renstra
Satuan
12.
Nilai Evaluasi AKIP
Kategori
13.
Persentase Temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
Persen
14.
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kategori
Target
tahun
2015
65,00
Realisasi
triwulan
1
n/a
Realisasi
triwulan
2
n/a
Realisasi
triwulan
3
n/a
Realisasi
triwulan
4
68,03
100
n/a
n/a
n/a
100
100
78,85
n/a
n/a
n/a
78,85
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
50
Capaian
Kinerja
104
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
f.
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6
Meningkatnya
Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kinerja
Birokrasi
No.
1.
2.
1.
Selanjutnya pencapaian sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 3.26
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Tahun 2015
Indikator Sasaran
2
Nilai Evaluasi AKIP
Prosentase Temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
Satuan
3
Kategori
Kondisi
Tahun
2014
4
64,29
Persen
100
Target
Tahun
2015
5
65,00
Realisasi
Tahun
2015
6
68,03
100,00
100
Capaian
kinerja
(%)
104,66%
Melebihi
targte
100%
Tercapai
sesuai
target
Target
Akhir
Renstra
7
69
100
Indikator Nilai Evaluasi AKIP
Indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung pada pertengahan tahun 2015 sebesar
68,03% namun self assesment yang dilaksanakan oleh Kementerian Menpan & RB nilai
AKIP Disnaker Kota Bandung sebesar 82,47 yang merupakan kontribusi Disnaker Kota
Bandung dalam upaya mewujudkan SAKIP Juara Kota Bandung dan mendapatkan hasil
nilai A dari Kemenpan & RB RI pada tahun 2015.
2.
Indikator Sasaran Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat
yang ditindaklanjuti
Indikator kinerja Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti tercapai 100 persen.
g.
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7
Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
sebesar 78,85 persen sesuai target.
Selanjutnya
pencapaian
sasaran
7
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik satu indikator, dapat dilihat dalam tabel
dibawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
51
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tabel 3.27
Analisis Pencapaian Sasaran 7
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Perbandingan Tahun 2014 dan 2015
No.
Indikator
Sasaran
(1)
(2)
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Setelah Dikonversi
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
1.
Prosedur
Pelayanan
2.
Persyaratan
Pelayanan
3.
Kejelasan
Petugas
Pelayanan
4.
Kedisiplinan
Petugas
Pelayanan
5.
Tanggungjawab
Petugas
Pelayanan
6.
Kemampuan
Petugas
Pelayanan
7.
Kecepatan
Pelayanan
8.
Keadilan
Mendapatkan
Pelayanan
9.
Kesopanan dan
Keramahan
Petugas
10. Kewajaran Biaya
Pelayanan
11. Kepastian Biaya
Pelayanan
12. Kepastian Jadwal
Pelayanan
13. Kenyamanan
Lingkungan
14. Keamanan
Pelayanan
Satuan
Realisasi
Tahun
2014
Target
Renstra
Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2015
(3)
Nilai
(4)
70,5
(5)
78,85
(6)
Prosentase
Capaian Kinerja
(perbandingan
realisasi 2014
dengan 2015)
(7)
78,85
8,35
Target
Akhir
Renstra
(8)
70
Nilai
2,82
-
3,15
0,33
-
Nilai
2,91
-
3,22
0,31
-
Nilai
2,92
-
3,18
0,26
-
Nilai
2,88
-
3,22
0,34
-
Nilai
2,83
-
3,22
0,39
-
Nilai
2,85
-
3,01
0,16
-
Nilai
2,87
-
3,17
0,30
-
Nilai
2,65
-
3,19
0,54
-
Nilai
2,89
-
3,16
0,27
-
Nilai
2,79
-
2,99
0,20
-
Nilai
2,91
-
3,37
0,46
-
Nilai
2,79
-
3,31
0,52
-
Nilai
2,67
-
3,22
0,55
-
Nilai
2,84
-
3,03
0,19
-
Nilai
2,96
-
3,13
0,17
-
Sumber : Subbag Keu&Program Disnaker, diolah Tahun 2015
Nilai Interval Konversi IKM dari 25 ke 43,75 mutu pelayanan D; dari 43,76 ke 62,50
mutu pelayanan C; interval 62,51 ke 81,25 mutu pelayanan B; kemudian interval 81,20
ke 100 mutu pelayanan A. Berdasarkan tabel di atas target penilaian IKM yang
direncanakan dengan skor 62, dari 150 responden yang disebar dengan 14 (empat belas)
variabel unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
Nomor
KEP/25/M.PAN.2.2004,
yaitu
Unsur
:
1).prosedur pelayanan; 2).persyaratan pelayanan; 3).kejelasan petugas pelayanan;
4).kedisiplinan petugas pelayanan; 5) tanggungjawab petugas pelayanan; 6).kemampuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
52
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
petugas pelayanan; 7).kecepatan pelayanan; 8).keadilan mendapatkan pelayanan;
9).kesopanan dan keramahan petugas; 10).kewajaran biaya pelayanan; 11).kepastian
biaya pelayanan; 12).kepastian jadwal pelayanan; 13).kenyamanan lingkungan; 14).dan
keamanan pelayanan. Sasaran survey adalah 27 Standar Operasional Pelayanan urusan
ketenagakerjaan (terlampir) hasilnya mendapatkan skor IKM Tahun 2015 nilai indeks
unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar (3,15 x 25) sama dengan
78,85 dan dikategorikan “Baik”, meningkat 8,35 persen dari Tahun 2014 sebesar
70,50, secara menyeluruh mutu kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja mendapatkan
kategori BAIK, capaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan menunjukkan 100
persen berarti tercapai sesuai rencana yang ditetapkan. Kalau dilihat dari data di atas,
terdapat beberapa point/unsur yang progres peningkatannya lebih tinggi yaitu
Kepastian Jadwal Pelayanan meningkat 0,55%, Kecepatan Pelayanan meningkat
0,54%, dan Kepastian Biaya Pelayanan meningkat 0,52%. Selain itu ada juga progres
peningkatannya yang kurang yaitu Tanggungjawab Petugas Pelayanan hanya 0,16%,
Keamanan Pelayanan sebesar 0,17%, Kenyamanan Lingkungan pun hanya meningkat
0,19%. Jika dibandingkan dengan hasil survey IKM Kota Bandung dengan nilai 75,23,
kepuasan pelanggan terhadap layanan aparat Dinas Tenaga Kerja lebih tinggi. Berikut
tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang, adalah sebagai berikut :
Tabel 3.28
Tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang Tahun 2015
Jumlah
SOP
Nilai
Nilai
Tertinggi/Terendah
Pelatihan dan Produktivitas
Tenaga Kerja
7
80,50/B
Tertinggi U6 (3,14)
Penempatan Tenaga Kerja
9
No.
1.
2.
Bidang
Terendah U9 (2,57)
78,22/B
Tertinggi U10 (3,33)
Terendah U9 (3,04)
3.
4.
Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jamsostek
4
Pengawasan
Ketenagakerjaan
7
72,78/B
Tertinggi U6 (3,14)
Terendah U9 (2,57)
81,79/A
Tertinggi U10 (3,49)
Terendah U13 (3,00)
Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek di posisi terendah dengan nilai
72,78 karena bidang ini tugas pokok dan fungsinya adalah memediasi perselisihan antar
pekerja/buruh
dan
perusahaan
di
Kota
Bandung.
Survey
dilakukan
terhadap
perusahaan/pekerja yang sedang berselisih, dan atau yang sudah selesai dimediasi,
tentunya kepuasan pekerja dan pengusaha bisa sama atau bisa berbeda, ketika
kepentingan yang berselisih tidak terpenuhi maka hasilnya tentu akan menyatakan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
53
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
tidak puas walaupun benar/sesuai secara norma/aturan hukum ketenagakerjaan.
Kemudian di bidang yang bersangkutan sangat kekurangan SDM fungsional mediator
(hanya 3 orang), sedangkan kasus perselisihan hubungan industrial yang terdaftar
setiap tahun lebih dari 100 kasus, dan memerlukan waktu yang lama untuk
penyelesaiannya.
Bidang Pengawasan mendapatkan nilai tertinggi 81,79 kategori A, hal ini selain SDM
fungsional pengawas ketenagakerjaannya terlatih dari 13 orang fungsional 5 orang
fungsional pengawasan spesialis. Pekerjaan (SOP) yang di survey adalah penerbitan
perijinan dan rekomendasi, pada umumnya perusahaan yang membutuhkannya karena
berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.
Pengukuran Kinerja 7 (tujuh) Sasaran RENSTRA dengan 14 (empat belas) indikator
kinerja dikelompokkan berdasarkan kategori dengan interpretasi, sebagai berikut :
Tabel 3.29
Pencapaian Kinerja Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
CAPAIAN
1
Tidak Ada Target
0
2
Tidak Tercapai
1
3
Tercapai sesuai target
3
4
Melebihi Target
10
Jumlah
14
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sesuai Misi dan Sasaran, rata-rata capaian
dari pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut:
Tabel 3.30
Capaian Kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015
No.
Sasaran
Jumlah
Indikator
Rata-rata
capaian
Sasaran
n/a
< 100%
= 100%
>100%
I
Misi 1:
Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan
kerja
1.
Menurunnya
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Tingkat Pengangguran
Terbuka
116,96%
-
-
-
116,96%
2.
Meningkatnya
Kompetensi
Tenaga Kerja
Prosentase Tenaga
Kerja Yang Kompeten
112,26%
-
-
-
124,51%
-
-
100,00%
-
Meningkatnya
Penempatan
Tenaga Kerja
Jumlah Lowongan
Pekerjaan Baru
-
-
-
101,72%
-
-
-
122,43%
3.
Jumlah Calon
Wirausaha Baru
Prosentase Pencari
112,08%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
54
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Kerja terdaftar yang
ditempatkan
II
Misi 2 : Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
4.
Meningkatnya
Perlindungan
Ketenagakerjaan
Prosentase Perusahaan
yang berkasus tentang
ketenagakerjaan
109,76%
-
98,96%
-
-
Prosentase Kasus yang
diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama
(PB)
-
-
-
102,27%
Prosentase
pekerja/buruh yang
menjadi peserta
program Jamsostek
-
-
-
117,42%
-
121,43%
-
-
108,76%
-
-
113,64%
Jumlah Perusahaan
Yang Melaksanakan
Peraturan
Ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaan
Yang Melaksanakan
Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
-
III
Misi 3: Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;
5.
Meningkatnya
Minat
Bertransmigrasi
IV
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan
yang Baik (good governance)
6.
Meningkatnya
Kapasitas
Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi.
Nilai Evaluasi AKIP
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
7.
Jumlah Calon
Transmigran Terseleksi
113,64%
102,00%
Prosentase Temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
Jumlah
-
-
-
-
100%
14
-
-
104,00%
100%
-
-
-
100%
-
-
1
3
10
Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Misi terhadap target yang sudah
ditetapkan dilihat dari tingkat pencapaian target, sebagai berikut:
Tabel 3.31
Pencapaian target Misi RENSTRA Setelah Reviu Tahun 2015
Misi
Jumlah
Indikator
Sasaran
Rata-rata
capaian Misi
(%)
Tingkat Pencapaian Target
Melebihi
Tercapai
(=100%)
Tidak
Tercapai
(<100%)
Tidak
Ada
(>100%)
Misi 1
5
113,12%
4
1
-
-
Misi 2
5
109,76%
4
-
1
-
Misi 3
1
113,64%
1
-
-
-
Misi 4
3
101,33%
1
2
-
-
14
109,46%
10
3
1
-
Jumlah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
55
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Berikut ini grafik pencapaian target misi Renstra Tahun 2015 :
Kemudian
Grafik 3.18
Pencapaian Target Misi Renstra Tahun 2015
selanjutnya kinerja pencapaian dirinci menurut kategori
pencapaian
indikator sasaran sebagai berikut:
Tabel 3.32
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran RENSTRA
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2015
Sasaran
Jumlah
Indikator
Sasaran
Rata-rata
capaian
Sasaran
(%)
Tingkat Pencapaian Target
Melebihi
(>100%)
Tercapai
(=100%)
Tidak
Tercapai
(<100%)
Tidak Ada
Sasaran 1
1
116,96
1
-
-
-
Sasaran 2
2
112,26
1
1
-
-
Sasaran 3
2
112,08
2
-
-
-
Sasaran 4
5
109,77
4
-
1
-
Sasaran 5
1
113,64
1
-
-
-
Sasaran 6
2
102,00
1
1
-
-
Sasaran 7
1
100,00
-
1
-
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran RENSTRA dijelaskan dalam grafik berikut ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
56
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Grafik 3.19
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra
Untuk mengukur keseluruhan kinerja Dinas Tenaga Kerja baik terhadap kinerja teknis,
pelayanan publik dan pengukuran kinerja internal tercermin atau sudah terwakili dalam
empat misi, tujuh sasaran dan empat belas indikator sebagaimana dijelaskan di atas.
Misi yang disusun dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja merupakan jawaban “Mengapa
Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandung”.
Disnaker menangani permasalahan ketenagakerjaan dari awal (pre employment), yaitu
penganggur dan pencari kerja, kemudian setelah tidak mendapatkan pekerjaan (post
employment) yaitu pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tenaga
kerja kurang produktif, penanganannya diakomodir dalam Misi I “Meningkatkan
kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja”.
Kemudian penanganan ketika sedang bekerja atau disebut during employment yaitu
melindungi perusahaan dan pekerja ketika sedang bekerja, dicerminkan dalam Misi 2
(dua) Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan.
Misi 3 (tiga) Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi dengan satu
sasaran Meningkatnya Minat Bertransmigrasi, indikator Jumlah Calon Transmigran
Terseleksi.
Misi
ini
merupakan
salah
satu
upaya
penyelesaian
permasalahan
ketenagakerjaan ketika tenaga kerja yang hidup di Kota Bandung sudah tidak
mempunyai kompetensi kerja/kalah bersaing dengan Pencari Kerja di Kota Bandung,
maka masyarakat tersebut diberikan penyuluhan, diseleksi termasuk keluarganya
untuk disiapkan menjadi calon transmigrasi, sehingga apabila mendapat kuota
pemberangkatan dari Pusat para calon tersebut sudah siap untuk diberangkatkan.
Untuk target ini
direalisasikan lebih dari seratus persen dengan kategori melebihi
target.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
57
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Misi
4
(empat)
Meningkatkan
Kualitas
Kinerja
dengan
Prinsip
Tata
Kelola
Kepemerintahan yang Baik (good governance), dua sasaran yaitu Meningkatnya
Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan dua indikator yaitu Nilai Evaluasi
AKIP, Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, dan sasaran kedua
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik indikatornya Indeks Kepuasan
Masyarakat. Misi ini sebagai misi pendukung yang tetap penting untuk menilai dan
mengukur kinerja pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang serta untuk mengukur
kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja.
3.3
Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Dalam mencapai target kinerja pada Tahun 2015 ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
sudah menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang dijelaskan
pada tabel dibawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
58
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tabel 3.33
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2015
No.
1.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Menurunn
ya Tingkat
Penganggu
ran
Terbuka
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Target
Tahun
2015
10,55%
Program
1. Program
peningkatan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja (4
kegiatan)
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target
---
---
---
2. Program
peningkatan
kesempatan kerja
(5 kegiatan)
3. Program
perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan (6
kegiatan)
4. Program
pengembangan
wilayah
transmigrasi (2
kegiatan)
5. Program
transmigrasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
59
Jadual
Kegiatan
Satu Tahun
Penanggung
jawab
Kegiatan
Ka Disnaker
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
No.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Tahun
2015
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Kegiatan
Peningkatan
kompetensi dan
produktivitas
tenaga kerja
serta
kompetensi
lembaga latihan
kerja
Terlaksananya UJK,
pelatihan
kompetensi,
akreditasi LPK,
pelatihan cbt,
pelatihan
produktivitas,
bimtek akreditasi,
dan pelatihan publik
speaking
Terlaksananya
pelatihan melalui
pemagangan untuk
pencari kerja (2
paket)dan sosialisasi
magang (1 paket)
Tersusunnya data
informasi lowongan
kerja dan data
pencari kerja,
tersusunnya perwal
dan juklak juklis
perda retribusi
perpanjangan IMTA,
tersosialisasinya
perda retribusi IMTA
dan BKOL
Terselenggaranya
pelatihan teknisi
automotif mobil,
Target
Jadual
Kegiatan
Penanggung
jawab
Kegiatan
regional (1
kegiatan)
2.
Meningkat
nya
Kompetens
i Tenaga
Kerja
Prosentase
Tenaga Kerja
Yang
Kompeten
68,02%
Program peningkatan
kualitas dan
produktivitas tenaga
kerja
Pemagangan
Dalam Negeri
Jumlah Calon
Wirausaha
Baru
1.340
orang
Program peningkatan
kesempatan kerja
Kegiatan
Penyusunan
Informasi Bursa
Tenaga Kerja
Program peningkatan
kualitas dan
produktivitas tenaga
Kegiatan
Pendidikan dan
pelatihan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
60
11 paket
Pelatihan
Produktivitas :
Oktober
Bid Lattas
3 paket
Sosialisasi
magang :
Oktober
Bid Lattas
10.000 data
lowongan
kerja, 1
berkas
perwal, 210
perusahaan/
instansi
Pencaker,
Lowongan,
Penempatan :
OktoberDesember
Bid Penta
kerja
16 paket
Pengelasan
(Las Listrik) :
1-24 Oktober
UPT BLK
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
No.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Tahun
2015
Program
kerja
Kegiatan
Indikator Kegiatan
keterampilan
bagi pencari
kerja
otomotif motor,
teknisi Las Listrik,
teknisi Hardware
komputer, pelatihan
IT, teknisi
handphone,dan
sablon
Tebentuknya Sistem
Informasi
Ketenagakerjaan dan
Tersusunnya Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kegiatan
Penyusunan
Data Base
Tenaga Kerja
Daerah
Program peningkatan
kesempatan kerja
Kegiatan
Pengembangan
kelembagaan
produktivitas
dan pelatihan
kewirausahaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
terlaksananya
pelatihan menjahit
(11 pkt),tata rias
pengantin (7
pkt),pastry (6 pkt),
industri kreatif (5
pkt), service HP (3
paket), sablon (1
pkt), desgin grafis (1
pkt), intermediasi
perbankan (4 pkt),
sosialisasi (1 pkt)
61
Target
Jadual
Kegiatan
Penanggung
jawab
Kegiatan
(2 paket)
1 paket
pengembang
an sistem
informasi
ketenagakerj
aan
(BIMMA'S) 1
dokumen
IKM dan
Buku Profil
47 paket
---
Sekretariat
Menjahit :
Oktober,
Menjahit :
Oktober, Tata
Rias
Pengantin :
Oktober,
Pembuatan
boneka :
Oktober,
Intermediasi :
Oktober,
Intermediasi :
Oktober,
Intermediasi :
Oktober,
Bid Lattas
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
No.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Tahun
2015
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Jadual
Kegiatan
Target
Penanggung
jawab
Kegiatan
Intermediasi :
Oktober
3.
Meningkat
nya
Penempata
n Tenaga
Kerja
Jumlah
Lowongan
Pekerjaan
Baru
10.000
Loker
Program peningkatan
kesempatan kerja
Prosentase
Pencari Kerja
Terdaftar Yang
Ditempat kan
42,44%
Program peningkatan
kesempatan kerja
Kegiatan
Pemberian
fasilitasi dan
mendorong
sistem
pendanaan
pelatihan
berbasis
masyarakat
Kegiatan
Penyusunan
Informasi Bursa
Tenaga Kerja
Kegiatan
Penyebarluasan
Informasi Bursa
Tenaga Kerja
Kegiatan
Perluasan
Kesempatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
Terselenggaranya
pelatihan penciptaan
usaha baru berbasis
masyarakat
7 paket
--
Bid Penta
kerja
Tersusunnya data
informasi lowongan
kerja dan data
pencari kerja,
tersusunnya perwal
dan juklak juklis
perda retribusi
perpanjangan IMTA,
tersosialisasinya
perda retribusi IMTA
dan BKO
Terselenggaranya
Pameran Bursa
Kerja yang
menyediakan
informasi lowongan
kerja
Terselenggaranya
kegiatan Perluasan
Kesempatan Kerja
10.000 data
lowongan
kerja, 1
berkas
perwal, 210
perusahaan/
instansi
----
Bid Penta
kerja
2 kali,
10.000
lowongan
kerja
Bursa Kerja
6-7 Oktober
35 -40
Perusahaan,
3000
lowongan
----
Bid Penta
kerja
62
6 lokasi, 300
orang
Bid Penta
kerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
No.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Tahun
2015
Program
Kegiatan
Jadual
Kegiatan
Penanggung
jawab
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target
Terlaksananya
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial, rapat LKS
Tripartit, pembinaan
hubungan industrial
dan Work Shop
Hubungan
Industrial,
terlaksananya
pemilihan pekerja
teladan
Terlaksananya rapat
Dewan Pengupahan
Kota dan sosialisasi
UMK
22 kasus PHI
: OktoberDesember
3 kali rapat :
Oktober
230 orang
pekerja/peng
usaha :
Nopember
BID. PHIJK
---
BID. PHIJK
---
100 kasus
PHI,10 kali
rapat/Rakor
LKS
tripartit,30
orang
pemilihan
calon pekerja
teladan dan
terbinanya
700 orang
pekerja/peng
usaha
1
Rekomendasi
UMK,
sosialisasi
UMK 200
orang
---
---
BID. PHIJK
---
---
---
BID. PHIJK
Kerja
4.
Meningkat
nya
Perlindung
an
Ketenagak
erjaan
Prosentase
Perusahaan
Yang Berkasus
Tentang
Ketenagakerja
an
4,76%
Program
perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
Kegiatan
Fasilitasi
penyelesaian
prosedur,
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
Kegiatan
Penyusunan
dan perumusan
UMK Kota
Bandung
Prosentase
Kasus Yang
Diselesaikan
Melalui
Perjanjian
Bersama (PB)
56,00%
Program
perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
Kegiatan
Fasilitasi
penyelesaian
prosedur,
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
Kegiatan
Penyusunan
dan perumusan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
63
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
No.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Tahun
2015
Program
Kegiatan
Jadual
Kegiatan
Penanggung
jawab
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target
Terlaksananya
sosialisasi peraturan
perundangundangan
ketenagakerjaan
400 orang
---
Bid
Pengawasan
3 Kasus Pelanggaran
Norma
Ketenagakerjaan,
Melakukan
penyusunan BAP
terhadap
perusahaan yang
melanggar dan tidak
mentaati sesuai
dengan peraturan
perundangundangan
Terlaksananya
bimtek Petugas P3K,
Bimtek pesawat
angkat angkut,
pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran
---
---
Bid
Pengawasan
Terselenggaranya
8 paket (210
UMK Kota
Bandung
Prosentase
Pekerja/Buruh
Yang Menjadi
Peserta
Program
JAMSOSTEK
73,70%
Program
perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
Jumlah
Perusahaan
Yang
Melaksanakan
Peraturan
Ketenagakerja
an
28
perusah
aan
Program
perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
Kegiatan
Sosialisasi
berbagai
peraturan
pelaksanaan
tentang
ketenagakerjaan
Kegiatan
Fasilitasi
penyelesaian
prosedur
pemberian
perlindungan
hukum dan
jaminan sosial
ketenagakerjaan
Kegiatan
Peningkatan
pengawasan
perlindungan
dan penegakan
hukum
terhadap
keselamatan
dan kesehatan
kerja
Kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
64
30 orang,
30 orang,
60 orang
Bid
Pengawasan
---
UPT
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
No.
5.
Sasaran
Strategis
Meningkat
nya Minat
Bertransm
igrasi
Indikator
Kinerja
Jumlah
Perusahaan
Yang
Melaksanakan
Wajib Lapor
Ketenagakerja
an
Jumlah Calon
Transmigran
Yang
Terseleksi
Target
Tahun
2015
Program
2.101
perusah
aan
Program
perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
88 Jiwa
Program
pengembangan
wilayah transmigrasi
Program Transmigrasi
Kegiatan
Peningkatan
higiene dan
kesehatan
lingkungan
kerja
Kegiatan
Sosialisasi
berbagai
peraturan
pelaksanaan
tentang
ketenagakerjaan
Kegiatan
Peningkatan
kerjasama Antar
Wilayah, Antar
Pelaku dan
Antar Sektor
dalam rangka
pengembangan
kawasan
transmigrasi
Kegiatan
Pengerahan dan
fasilitas
perpindahan
serta
penempatan
transmigrasi
untuk
memenuhi
kebutuhan SDM
Kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
Indikator Kegiatan
Jadual
Kegiatan
Target
Penanggung
jawab
Kegiatan
HIPERKES
sosialisasi higiene
perusahaan,
kesehatan dan
keselamatan kerja
orang)
---
---
---
Bid
Pengawasan
Terlaksananya
penjajagan/koordina
si ke lokasi
transmigrasi
3 lokasi
---
Bid Penta
Kerja
Terlaksananya
pemberangkatan
transmigran ke
lokasi transmigrasi
10 kk
November 10
kk
Bid Penta
Kerja
Terlaksananya
6 kali, 180
Paket 5 :
Bid Penta
65
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
No.
6.
7.
Sasaran
Strategis
Meningkat
nya
Kapasitas
dan
Akuntabilit
as Kinerja
Birokrasi
Terwujud
nya
Peningkata
n Kualitas
Pelayanan
Publik
Indikator
Kinerja
Target
Tahun
2015
Program
Jadual
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Regional
Penyuluhan
Transmigrasi
Regional
orang
September
Paket 6 :
Oktober
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
Kegiatan
Pembinaan
Kinerja
Aparatur
sosialisasi/penyuluh
an tentang
transmigrasi ke
masyarakat
Terlaksananya
penyusunan Renja,
Laptah, LAKIP, LKPJ
4 dokumen
---
Sekretariat
Terlaksananya
penyusunan RKA,
DPA, RKAP, DPPA
dan Laporan
Keuangan
5 dokumen
DPA
Perubahan :
Oktober
Sekretariat
Terlaksananya
pembinaan kinerja
aparatur
3 kegiatan
---
Sekretariat
---
---
Satu Tahun
---
Sekretariat
---
---
Satu Tahun
---
Bid. Lattas,
UPT BLK
Nilai Evaluasi
AKIP
65,00
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Prosentase
Temuan
BPK/Inspektor
at Yang
Ditindaklanjut
i
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
100,00
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
78,85
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur (1
kegiatan)
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan (2
kegiatan)
Program peningkatan
kualitas dan
produktivitas tenaga
kerja (4 kegiatan)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
66
Target
Penanggung
jawab
Kegiatan
Kerja
Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
No.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Tahun
2015
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Jadual
Kegiatan
Target
Penanggung
jawab
Kegiatan
Program peningkatan
kesempatan kerja (5
kegiatan)
---
---
Satu Tahun
---
Bid Penta
kerja
Program
perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan (6
kegiatan)
---
---
Satu Tahun
---
Bid. PHIJK,
dan Bid.
Pengawasan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
67
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
3.4.
Akuntabilitas Keuangan
Selama Tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota
Bandung
DPA
Rp.13.133.019.897,00
Dinas
Tenaga
realisasi
Kerja
anggaran
Kota
Bandung
mencapai
total
nilai
sebesar
Rp.11.862.172.337,00
atau
serapan dana APBD mencapai 90,32%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan
dan Anggaran) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2015 sebesar Rp.1.270.847.560,00. Hal ini
merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan
penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian
target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Setelah Reviu pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.34
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Berdasarkan Misi RENSTRA
Tahun 2015
No.
Misi
Pagu Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
Persen
1
Meningkatkan kompetensi
dan produktifitas tenaga
kerja dalam upaya
Meningkatkan kesempatan
kerja
6.526.372.900,00
5.734.988.960,00
87,87%
2
Meningkatkan
Perlindungan
Ketenagakerjaan
2.852.940.298,00
2.739.957.820,00
96,96%
3
Meningkatkan Minat
Bertransmigrasi
479.971.250,00
429.861.460,00
89,55%
4.
Meningkatkan kualitas
kinerja dengan prinsip tata
kelola kepemerintahan
yang baik (good
governance)
3.300.735.449,00
2.957.364.097,00
89,59%
13.133.019.897,00
11.862.172.337,00
90,32%
Jumlah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
68
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Dari tabel di atas diketahui realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar 90,32 persen, sisa
anggaran
sebesar
9,68
persen,
pemanfaatan
anggaran
sangat
efisien
karena
pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan 14 target kinerja
tercapai melebihi 100 persen yaitu mencapai 109,46 persen, jika dibanding dengan
persentase realisasi anggaran (109,46 dikurangi 90,32) selisih efisiensinya sebesar
19,14 persen.
Grafik 3.20
Penyerapan Anggaran Per Misi Tahun 2015
Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung, dilihat dari capaian kinerja Sasaran RENSTRA setelah
reviu dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 3.35
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2015
No
Sasaran
Indikator Kinerja
1
Menurunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka
2
Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Kerja
1.
Prosentase Tenaga Kerja
Yang Kompeten
2.
Jumlah Calon Wirausaha
Baru
Jumlah Lowongan
Pekerjaan Baru
3
Meningkatnya
Penempatan Tenaga
Kerja
1.
Capaian
Kinerja
(≥100%)
116,96
Penyerapan
Anggaran
(%)
90,32
Tingkat
Efisiensi
(%)
26,64
112,26
87,14
25,12
112,08
90,92
21,15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
69
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
2.
4
Meningkatnya
Perlindungan
Ketenagakerjaan
1.
Prosentase Pencari Kerja
Terdaftar yang
Ditempatkan
Prosentase Perusahaan
Yang Berkasus Tentang
Ketenagakerjaan
2.
Prosentase Kasus Yang
Diselesaikan Melalui
Perjanjian Bersama (PB)
3.
Prosentase Pekerja/Buruh
Yang Menjadi Peserta
Program Jamsostek
4.
Jumlah perusahaan yang
melaksanakan peraturan
ketenagakerjaan
5.
Jumlah perusahaan yang
melaksanakan wajib lapor
ketenagakerjaan
109,77
96,96
12,81
5
Meningkatnya Minat
Bertransmigrasi
Jumlah Calon Transmigran
Terseleksi
113,64
89,56
24,08
6
Meningkatnya
Kapasitas Dan
Akuntabilitas KInerja
Birokrasi
1.Nilai AKIP
102,00
95,75
6,25
Terwujudnya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
100
89,14
10,86
7
2.Prosentase Temuan
BPK/Inspektorat Yang
Ditindaklanjuti
Dari tabel diatas dapat dijelaskan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandung Tahun 2015 sebagai berikut :

Sasaran 1 tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja melingkupi seluruh realisasi
anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015;

Sasaran 2 tingkat efisiensi sebesar 25,12% dan tingkat efektifitas sebesar
128,82%;

Sasaran 3 tingkat efisiensi sebesar 21,15% dan tingkat efektifitas sebesar
123,26%;

Sasaran 4 tingkat efisiensi sebesar 12,81% dan tingkat efektifitas sebesar
113,21%;

Sasaran 5 tingkat efisiensi sebesar 24,08% dan tingkat efektifitas sebesar
126,89%;

Sasaran 6 tingkat efisiensi sebesar 6,25% dan tingkat efektifitas sebesar
106,53%;

Sasaran 7 tingkat efisiensi sebesar 10,86% dan tingkat efektifitas sebesar
112,18%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
70
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
BAB
4
K E S IM P U L A N / P E N U T U P
L
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun
2015
ini
merupakan
pertanggung
jawaban
tertulis
atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2015. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat yang tertuang
dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sesuai harapan semua pihak.
LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 ini menggambarkan
kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran,
juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menetapkan 7 sasaran
dengan 14 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 dengan rincian
pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 116,96% interpretasi
melebihi target

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 124,51% interpretasi
melebihi target dan 100,00% atau interpretasi sesuai target.

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 101,72% interpretasi
melebihi target dan 122,43% atau interpretasi melebihi target.

Sasaran 4 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 1 indikator 98,96% interpretasi
target tidak tercapai, dan 4 indikator lebih dari 100% atau interpretasi melebihi
target.

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai
113,64% atau interpretasi
melebihi target

Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan 1 indikator nilai 104,66% interpretasi
melebihi target, dan 1 indikator 100% atau interpretasi sesuai target

Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi seuai target
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
71
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Selama Tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Bandung DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung total nilai sebesar
Rp.13.133.019.897,00 realisasi anggaran mencapai Rp.11.863.982.337,00 atau
serapan dana APBD mencapai 90,34%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih
Pendapatan
dan
Anggaran)
Dinas
Tenaga
Kerja
Tahun
2015
sebesar
Rp.1.269.037.560,00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran,
karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi
capaian fisik tetap tercapai.
Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk
menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. hal tersebut
menunjukan bahwa perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masuk dalam
kategori memuaskan, namun masih belum maksimal, efektif dan efisien dalam
upaya meningkatkan kinerja serta pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandung Tahun 2015 ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung selama satu tahun.
Bandung, Maret 2016
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung
DR. TONO RUSDIANTONO, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19651118 198603 1 005
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
72
Fly UP