...

aktualisasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

aktualisasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup
532
AKTUALISASI PRINSIP HUKUM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN
HIDUP DALAM KEBIJAKAN PERUBAHAN PERUNTUKAN, FUNGSI, DAN
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
Iskandar
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
E-mail: [email protected]
Abstract
This article are intended to describe the thirteen principles of environment conservation law in
sustainable forest management as an instrument of prevention of forest damage. In the realization,
almost all of the principles are not applied or not be the basis of consideration, either by the
Ministry of Forestry, relevant sector ministries, and local governments in establishing the
concervation policies. This makes the implementation of policies to use, changes in the function,
and use (permission to borrow to use) the forest resist of violations and irregularities. Therefore, it
needs to be developed (ius constituendum perspective) the principle of environmental law as a
general principles, which has the nature of force and lead to the development of leadership
character of the decision makers.
Key words: Actualization, Principles of Law, Conservation, Environment Functions, Forest.
Abstrak
Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang tiga belas prinsip hukum pelestarian fungsi
lingkungan hidup dalam pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan sebagai instrumen pencegahan
kerusakan kawasan hutan. Dalam realisasinya, hampir semua prinsip tidak diterapkan atau tidak
dijadikan dasar pertimbangan, baik oleh Kementerian Kehutanan, kementerian sektor terkait,
maupun pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan perubahan peruntukan, perubahan fungsi,
dan penggunaan kawasan hutan. Hal ini menjadikan pelaksanaan kebijakan perubahan peruntukan,
perubahan fungsi, dan penggunaan (izin pinjam pakai) kawasan hutan sarat dengan pelanggaran dan
penyimpangan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan (perspektif ius constituendum) prinsip hukum
lingkungan sebagai asas umum (general principles), yang lebih memiliki sifat memaksa dan mengarah
pada pembangunan karakter kepemimpinan para pengambil keputusan.
Kata kunci: Aktualisasi, Prinsip Hukum, Pelestarian, Fungsi Lingkungan, Kawasan Hutan.
Pendahuluan
Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa
istilah alih fungsi adalah perubahan peruntukan
dan fungsi kawasan hutan; perubahan peruntukan kawasan hutan, terjadi melalui proses
tukar-menukar kawasan hutan dan pelepasan
kawasan hutan. Alih fungsi kawasan hutan,
yang terjadi melalui perubahan peruntukan kawasan hutan terfokus untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan (pertanian, perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah, dan
non kehutanan lainnya). Alih fungsi kawasan
hutan dapat pula melalui perubahan fungsi hu-
tan namun tidak mengurangi luas kawasan
hutan, misalnya untuk tujuan pembangunan kehutanan (konservasi kawasan hutan alam/tanaman, hutan pendidikan/penelitian).1
1
Perubahan peruntukan hutan lindung dan hutan
konservasi secara ilegal yang telah dijadikan areal
perkebunan, pertambangan, budi daya pertanian,
menjadi lahan terbuka dan semak belukar, sudah sangat
mengkhawatirkan, baik di Sumatera Utara, Aceh,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banyumas,
maupun Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Jawa
Barat. Terus menurunnya jumlah mata air di wilayah
TNGC yang semula mencapai 156 buah, kini menyusut
tinggal 53 buah. Lihat dan Bandingkan dengan Edy
Lisdiyono, “Penyimpangan Kebijakan Alih Fungsi Lahan
Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup”, Majalah Ilmiah
Hukum dan Dinamika Masyarakat, Fakultas Hukum
Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup… 533
Kerusakan kawasan hutan disebabkan
oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang
menarik untuk dikaji yaitu persoalan perubahan
(alih) kawasan hutan. Perubahan kawasan hutan dapat berupa perubahan peruntukan yaitu
dalam bentuk tukar-menukar kawasan hutan
dan pelepasan kawasan hutan, untuk kepentingan perkebunan, permukiman transmigrasi,
industri, perumahan, perkantoran dan sebagainya. Perubahan fungsi kawasan hutan yaitu mengubah fungsi kawasan hutan untuk kepentingan di luar bidang kehutanan. Selain itu ada
bentuk lainnya yaitu penggunaan kawasan hutan yang dikenal dengan istilah izin pinjam
pakai kawasan hutan.
Pada dasarnya kawasan hutan dapat di
manfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat,
karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak di
benarkan mengubah suatu kawasan hutan yang
memiliki fungsi perlindungan, dan harus dilakukan kajian yang mendalam serta komperhensif.
Dalam pemanfaatan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi
konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian
ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang
paling penting yaitu agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Meski secara normatif,
konversi atau perubahan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang, namun
untuk menjaga kualitas lingkungan, sejauh
mungkin dihindari terjadinya konversi/perubahan terhadap hutan alam yang masih produktif,
guna menghindari kerusakan kawasan hutan.
Namun, yang terjadi, kebijakan perubahan peruntukan, perubahan fungsi, dan penggunaan (izin pinjam pakai) kawasan hutan, sarat
dengan pelanggaran dan penyimpangan baik
yang bersifat prosedural maupun substansial,
dan tidak diaktuali-sasikannya prinsip hukum
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kebijakan
demikian ini diyakini penulis menjadi salah satu
faktor penyebab kerusakan kawasan hutan.
Saat ini dan pada masa yang akan datang,
kecenderungan terhadap tuntutan perubahan
peruntukan, perubahan fungsi, dan penggunaan
kawasan hutan untuk keperluan di luar fungsi
Universitas Tujuh Belas Agustus, Edisi Oktober 2004,
hlm. 91-107
kehutanan akan senantiasa terjadi, seiring dengan dinamika pembangunan nasional, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Kecenderungan ini, bila tidak diikuti dengan kebijakan
yang baik, akan mempercepat laju kerusakan
kawasan hutan di Indonesia.2
Mencermati hal tersebut, maka tulisan
ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang
aktualisasi prinsip hukum pelestarian fungsi
lingkungan hidup dalam kebijakan alih peruntukan, alih fungsi dan pinjam pakai kawasan
hutan dalam pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan dan perspektif pengembangan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup
sebagai asas umum dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan di Indonesia.
Pembahasan
Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup Sebagai Instrumen Pencegahan Kerusakan Kawasan Hutan Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan
Penggunaan Kawasan Hutan
Pada hakekatnya, pengelolaan dan atau
konservasi sumber daya alam bukan hanya berarti pelestarian dan perlindungan semata, akan
tetapi juga pemanfaatannya secara bijaksana
sesuai dengan prinsip/asas dan norma hukum
yang berlaku.3 Berdasarkan hasil kajian terhadap prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup yang diaktualisasikan dalam berbagai
ketentuan terkait dengan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, dapat diidentifikasi sebanyak 24 prinsip hukum pelestarian
fungsi lingkungan hidup.4 Di antaranya terdapat
13 prinsip yang sangat relevan dijadikan pertimbangan dalam kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan,
2
3
4
Yusdirman
Yusuf,
“Hukum
Lingkungan
Versus
Pembangunan Nasional”, Jurnal Respublica, Fakultas
Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 4 (1),
2004, hlm. 97
Lihat August P Silaen, “Pelestarian Fungsi Hutan dan
Lingkungan Hidup Dalam perspektif Hukum Lingkungan”,
Majalah Ilmiah Visi Universitas HKBP Nomenssen Medan,
Vol. 16 (3), 2008, hlm. 575-594
Lihat Iskandar, 2011, Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan
Penggunaan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Prinsip Hukum
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan
Kawasan Hutan Berkelanjutan, Bandung: Disertasi,
Unpad., hlm. 111.
534 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 No. 3 September 2011
agar dapat dicegah terjadinya kerusakan kawasan hutan.5 Prinsip dimaksud di antaranya:
prinsip keadilan; prinsip akses pada informasi;
prinsip partisipasi publik; prinsip kehati-hatian;
prinsip perlindungan keanekaragaman hayati;
prinsip tindakan pencegahan; prinsip internalisasi biaya lingkungan; prinsip daya dukung
lingkungan; prinsip keutuhan; prinsip keterpaduan; prinsip keseimbangan; prinsip jaminan
kepastian hukum atas status kawasan hutan;
prinsip penanggulangan dan penegakan hukum,
baik preventif maupun represif secara tegas
dan konsisten.
Berdasarkan hasil kajian terhadap aktualisasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dimaksud, pada kenyataannya belum
sepenuhnya diaktualisasikan dalam kebijakan
perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan
kawasan hutan. Berbagai bentuk perizinan terkait dengan kebijakan peruntukan, fungsi, dan
penggunaan kawasan hutan yang diberikan kepada perusahaan besar, pada sektor perkebunan dan pertambangan,6 serta kebijakan perubahan kawasan untuk kepentingan sektor transmigrasi, belum menerapkan prinsip pelestarian
fungsi lingkungan hidup, karena faktanya masih
banyak penyimpangan dan pelanggaran yang
terjadi, baik dilihat dari aspek kewenangan,
prosedur maupun substansinya.
Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dimaksud seharusnya dapat menjadi instrumen dalam rangka pencegahan kerusakan kawasan hutan, apabila para pengambil
keputusan taat asas dan konsisten menerapkan
5
6
Ibid., hlm. 241.
Seperti di antaranya: PT. Freeport Indonesia di Papua,
PT. Karimun Granit di Kepulauan Riau, PT. Inco Tbk di
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
PT. Arutmin Indonesia dan PT. Indocement Tunggal
Perkasa (ITP) Tbk., di Kalimantan Selatan,
PT.
Indominco Mandiri di Kalimantan Timur, PT. Aneka
Tambang di Maluku Utara, PT. Natarang Mining di Maluku
Utara dan PT. Nusa Halmahera Minerals di Maluku Utara.
Perusahaan lainnya, yaitu PT. Kalimantan Surya Kencana,
PT. Asmin Koalindo Tuhup, PT. Pelsart Tambang Kencana
di Kalimantan Selatan, PT. Interex Sacra Raya di
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, PT. Weda Bay
Nickel di Maluku Utara, PT. Gag Nikel di Papua, PT.
Sorik-mas Mining di Sumaterra Utara, PT. Aneka
Tambang di Sulawesi Tenggara, PT Riau Andalan Pulp
and Paper (RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper
(IKPP) di Riau, dan masih banyak lagi perusahan besar
lainnya, lihat ibid., hlm. 249.
prinsip dimaksud sebagai acuan dalam penetapan kebijakan dan atau pengambilan keputusannya. Berikut ini diuraikan secara ringkas implementasi dari 13 (tiga belas) prinsip
dimaksud.7
Prinsip Keadilan (The Principles of Justice)
Prinsip keadilan mengandung makna bahwa dalam menetapkan kebijakan perubahan
peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan
hutan harus memperhatikan aspek keadilan,
baik keadilan untuk generasi saat ini maupun
keadilan pada generasi yang akan datang, termasuk di dalamnya keadilan secara ekonomi,
sosial dan lingkungan hidup. Pada kenyataannya, dari hasil kajian terhadap kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan
kawasan hutan yang dilakukan selama ini, belum menerapkan prinsip keadilan, baik oleh
para pengambil keputusan di tingkat pusat mau
pun di daerah.8 Keadilan dimaksud, baik secara
ekonomi, sosial maupun keadilan bagi lingkungan hidup.9 Hal ini terlihat dalam kebijakan
perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan dimaksud yang secara ekonomi hanya menguntungkan pihak pengusaha atau perusahaan
yang memiliki modal besar, terutama di sektor
perkebunan dan pertambangan. Sasaran kebijakan ini tidak menyentuh kepentingan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang
di alih fungsikan, sehingga masyarakat merasakan ada ketidakadilan dalam pemanfaatan ekonomi dari kawasan hutan yang berada di sekitar
atau di wilayah tempat tinggalnya.
Kebijakan perubahan peruntukan, fungsi,
dan penggunaan kawasan hutan yang diberikan
7
8
9
Ibid., hlm 294.
Bandingkan dengan Dade Angga, “Kemitraan Pemerintah,
Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan: Suatu Studi
Tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan Di Kabupaten
Pasuruan, Jurnal Aplikasi Manajemen Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya, Vol. 4 (3), 2006, hlm. 395402; Lihat Ridwan, “Memunculkan Karakter Hukum
Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantive”,
Jurnal Hukum Pro Justitia, Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Katholik Parahyangan, Vol. 26 (2), 2008, hlm.
163-177
Abdul Bari Ts, “Keanekaragaman Hayati Dalam
Pembangunan”, Duta Rimba: Majalah Bulanan Perum
Perhutani Jakarta, Vol/ 2 (197-198), 1996, hlm. 19-20;
Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup… 535
kepada perusahaan besar berimplikasi pada tidak terjamin pemerataan kesempatan berusaha
yang berkeadilan. Penguasaan lahan perkebunan pada kelompok usaha besar, dikhawatirkan
menimbulkan kontra produktif dengan tujuan
pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang
hendak dicapai, terutama dalam usaha menumbuhkan usaha perkebunan dan pertambangan
rakyat. Hal ini karena pemegang hak guna usaha (HGU) perkebunan dan kuasa pertambangan
besar kurang memiliki insentif untuk mengelola
arealnya secara efisien dan lestari, sehingga
menyebabkan sebagian besar sumber daya lahan menjadi tidak termanfaatkan secara optimal. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa ada kecenderungan pengusaha menelantarkan lahan yang telah mendapatkan izin.
Kebijakan perubahan peruntukan, fungsi,
dan penggunaan kawasan hutan, yang seharusnya lebih mengutamakan fungsi lindung dan
fungsi konservasi dengan cara memperluas luasan kawasan lindung dan kawasan konservasi
atau paling tidak mempertahankan keberadaan
fungsi lindung, fungsi perlindungan setempat,
dan fungsi penyangga kehidupan pada masingmasing kawasan hutan, akan tetapi yang terjadi
justru kebijakan perubahan fungsi yang terjadi
lebih banyak dalam bentuk penurunan status
dari kawasan lindung atau konservasi menjadi
kawasan budi daya, sehingga tahap berikutnya
dapat dilakukan perubahan peruntukan, apakah
melalui tukar-menukar atau melalui pelepasan
kawasan hutan.10
Meski perubahan peruntukan, fungsi, dan
penggunaan kawasan hutan dilakukan untuk
memenuhi tuntutan dinamika pembangunan
10
Perubahan peruntukan kawasan hutan dengan cara tukarmenukar kawasan dalam pelaksanaannya selain terdapat
penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan
yang bersifat substantive, juga mengenyampingkan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap
keberadaan kawasan Taman Nasional, kawasan Cagar
Alam yang seharusnya dipertahankan. Prosedur penetapan kebijakan tanpa melalui kajian yang mendalam terutama dari aspek lingkungan hidup, dengan mudahnya
dilakukan perubahan fungsi kawasan, dari kawasan Taman Nasional dan atau kawasan Cagar Alam diubah menjadi kawasan Hutan Produksi (HPT/HPK), lalu kemudian
dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan yang
dikehendaki, dengan cara pelepasan kawasan hutan dan
atau tukar-menukar kawasan hutan, lihat: Ibid., hlm
249.
nasional dengan berlandaskan pada optimalisasi
distribusi fungsi, namun keadilan bagi kepentingan masyarakat dan keadilan bagi kelestarian lingkungan hidup, harus tetap dikedepankan, sehingga manfaat kawasan hutan dapat
berkelanjutan, karena keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional tetap terjaga. Dengan demikian
kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan
penggunaan kawasan hutan dapat mencerminkan keadilan baik untuk generasi saat ini
maupun generasi yang akan datang.
Prinsip Akses pada Informasi (The Principles
of Access to Information)
Data yang penulis peroleh dari Kementerian Kehutanan, menurut penulis belum merupakan data yang riil atau data yang sesungguhnya. Hal ini terbukti dari jumlah luas kawasan
hutan yang tidak pernah ditemukan angka yang
sama pada setiap kali proses penetapannya.
Lemahnya data dan informasi kehutanan ini
tidak hanya menyangkut luas kawasan hutan,
tapi juga menyangut banyak aspek dari kehutanan. Dengan melihat kenyataan ini, Menteri
Kehutanan memandang perlu meminta bantuan
kepada gubernur di seluruh Indonesia, dengan
mengeluarkan kebijakan dekonsentrasi melalui
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/Menhut-II/2010, tanggal 26 Januari 2010, Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah.11
Selain pelimpahan wewenang kepada 33
gubernur yang sebagian besar terkait dengan
urusan pendataan bidang kehutanan, pada
tanggal 25 Pebruari 2010, Menteri Kehutanan
meminta para gubernur (kepala daerah) seluruh
Indonesia menyampaikan laporan penggunaan
kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan di
wilayah masing-masing. Surat Edaran Menteri
11
Sebagai salah satu contoh, penulis kemukakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan
kepada Gubernur Riau. Urusan yang dilimpahkan kepada
Gubernur Riau merupakan urusan yang paling banyak di
bandingkan dengan 32 gubernur lainnya, yaitu sebanyak
34 urusan pemerintahan. Lihat lebih lengkap pada
Peraturan Menteri Kehutanan tersebut di atas.
536 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 No. 3 September 2011
Kehutanan disampaikan kepada sebanyak 26
gubernur, yang diberi waktu dua bulan untuk
menginventarisir berapa luas kawasan hutan
yang sudah digunakan untuk kebun/tambang
atau kegiatan lain, tanpa izin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan.12
Menteri Kehutanan dalam surat edarannya, meminta gubernur menginventarisir data
penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
nonkehutanan, seperti kebun sawit, tambang,
tambak, pembangunan sarana prasarana (perumahan dan lain lain), dan penerbitan sertifikat, termasuk penerbitan HGU pada kawasan
hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Dalam
waktu dua bulan, hasil inventarisir kawasan dan
langkah penegakan hukum yang sudah diambil
di daerah itu harus disampaikan kepada Menteri
Kehutanan dengan tembusan kepada Ketua
KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Negara
Lingkungan Hidup.13 Namun, sampai dengan bulan Mei 2010 pada saat penulis melakukan
penelitian, laporan dari para gubernur dimaksud belum ada, sehingga belum dapat diketahui
data/informasi sebagaimana maksud dikeluarkannya surat edaran Menteri Kehutanan.
Prinsip akses informasi bagi masyarakat
atas kebijakan perubahan peruntukan, fungsi,
dan penggunaan kawasan hutan merupakan
persoalan fundamental yang harus dibenahi,
agar masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan dimaksud, dapat turut berperan
aktif dalam pengelolaan kawasan hutan.14 Se12
13
14
Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: S. 95/MenhutIV/2010, tanggal 25 Pebruari 2010.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan, sudah terlebih dahulu
melakukan upaya penertiban penggunaan kawasan hutan
yang tak prosedural, dengan melakukan investigasi dan
operasi penertiban reguler di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Di Sumatera Utara di temukan 16 perusahaan
yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor: 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan hasil investigasi di Kalimantan Tengah, Kementerian Kehutanan
menginventarisir terdapat 960.000 ha kawasan hutan
yang diubah peruntukannnya untuk usaha nonkehutanan
tanpa izin pelepasan, tukar- menukar ataupun izin
pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kahutanan.
Selain itu di Kalimantan Timur sudah diketahui sebanyak
150 perusahaan melakukan perambahan kawasan.
Lihat Masduki, “Masyarakat Terbuka Dan Kebebasan
Mengakses Informasi, Agenda Pemberdayaan Masyarakat
Sipil Rezim SBY-Kalla”, Majalah Ilmiah Unisia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol. 28 (55), 2005, hlm.
60-70
lain akses atas informasi, juga akses masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan hutan harus diatur tidak hanya yang berkaitan dengan
pemanfaatan hutan hak tetapi juga akses masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan hutan
(hutan negara).
Penulis berharap prinsip akses terhadap
informasi khususnya terkait dengan kebijakan
perubahan kawasan hutan, akan dapat terwujud dan diterapkan, sehingga data dan informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat
dan pihak yang berkepentingan, khususnya
kebijakan perubahan kawasan hutan. Terlebih
lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.02/
Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan. Dalam Pasal 5 peratuan Menteri Kehutanan ini disebutkan bahwa penyelenggaraan
sistem informasi kehutanan meliputi berbagai
jenis data dan informasi kehutanan. Data kawasan dan potensi hutan antara lain meliputi:
luas kawasan hutan dan perairan; tata batas
kawasan hutan; luas kawasan hutan yang telah
ditetapkan; luas dan letak perubahan fungsi
dan peruntukan kawasan hutan; luas dan letak
kesatuan pengelolaan hutan; potensi hasil hutan kayu; potensi hasil hutan bukan kayu; luas
areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan;
luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan; jenis flora dan fauna yang dilindungi;
gangguan keamanan hutan; lokasi dan luas areal kebakaran hutan; dan perlindungan hutan.
Prinsip Partisipasi Publik (The Principles of
Public Participation)
Terkait dengan kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan, prinsip partisipasi publik juga belum di
terapkan dengan baik. Hal ini terbukti dari
tidak adanya akses atas informasi dalam kebijakan perubahan kawasan hutan. Dengan tidak
adanya akses informasi, maka dengan sendirinya masyarakat dan pihak yang berkepentingan
tidak dapat mengetahui berbagai kebijakan
yang akan ditetapkan, termasuk dalam kebijakan penetapan perubahan kawasan hutan.
Padahal partisipasi seluruh pemangku kepen-
Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup… 537
tingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangatlah urgen.15
Terdapat beberapa aktor atau pihak yang
berkepentingan yang dapat terlibat, jika menginginkan pengelolaan kawasan hutan secara
berkelanjutan. Pihak tersebut yaitu masyarakat lokal dan institusinya, birokrat dan birokrasi
pemerintahannya, pengusaha dan perusahaannya, ilmuwan atau para ahli dan lembaganya
(perguruan tinggi) dan kalangan LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) yang memiliki perhatian
pada persoalan ini. Jika sebuah kebijakan dapat melibatkan lebih banyak pihak yang berkepentingan baik dalam perumusan kebijakan
maupun penerapannya, maka kebijakan atau
keputusan tersebut dapat diterima oleh semua
pihak, dan mampu mengakomodasikan berbagai
kepentingan yang ada.
Kementerian Kehutanan dan pemerintahan di daerah yang memiliki fungsi pelayanan
publik dan berperan dominan dalam pengambilan keputusan pengelolaan kawasan hutan
harus dapat menempatkan pada posisi netral di
antara berbagai kepentingan yang ada. Pemerintah tidak diperbolehkan sebagai alat untuk
mencapai tujuan dari kelompok kepentingan
tertentu, melainkan diabdikan bagi kebaikan
publik, khususnya dalam menjalankan misi
menyejahterakan rakyat. Dalam konteks ini,
Kementerian Kehutanan dan pemerintahan di
daerah merupakan alat untuk memperjuangkan
kepentingan, tetapi kepentingan itu merupakan
kepentingan bersama dari kelompok kepentingan yang ada secara adil. Perlu dihindari dalam
mencapai tujuan pengembangan usaha perkebunan dan atau pertambangan atau usaha lainnya dengan memanfaatkan kawasan hutan merupakan satu kelompok kepentingan yang mendominasi, sehingga berakibat merugikan kelompok kepentingan lainnya.
Prinsip Kehati-hatian
Principles)
15
(The
Precautionary
Jenny Ratna Suminar, “Komunikasi dan Perluasan
Partisipasi Publik Dalam Pembangunan”, Governance:
Sinergi Masyarakat, Swasta dan Pemerintah Yang
Berkeadilan, Pusat Penelitian Kebijakan Publik Dan
Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran, Vol. 3
(9) tahun 2007, hlm. 15
Pada kenyataannya prinsip kehati-hatian
ini juga belum sepenuhnya diterapkan dalam
kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan
penggunaan kawasan hutan. Dalam banyak kasus perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan, telah diterbitkan berbagai izin tanpa diikuti dengan persyaratan
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Misalnya kewajiban untuk menyusun AMDAL, adanya kajian oleh Tim Terpadu, adanya rekomendasi sebagai bentuk persetujuan dari DPR. Demikian juga kewajiban untuk menyediakan areal sebagai pengganti kawasan yang dilakukan alih fungsi. Persyaratan
dan kewajiban belum dipenuhi, akan tetapi izin
telah dikeluarkan, dan yang lebih memprihatinkan lagi, bahkan izin dari Menteri Kehutanan
belum dikeluarkan namun kawasan hutan sudah
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.
Belum diterapkannya prinsip kehati-hatian juga terlihat dari kebijakan atau keputusan
izin dan atau persetujuan prinsip telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, HGU
oleh BPN, izin lokasi oleh pemerintah daerah.
Kebijakan atau keputusan dikeluarkan dengan
tidak mempertimbangkan fungsi lindung, fungsi
perlindungan setempat, fungsi penyangga kehidupan, fungsi perlindungan keanekaragaman
hayati dari kawasan hutan tertentu yang dimohonkan untuk dilepas, ditukar, diubah fungsi
dan atau diberi izin pinjam pakai untuk berbagai kepentingan. Tidak dipertimbangkannya
fungsi tersebut karena keputusan ditetapkan
tanpa didasarkan data yang lengkap, akurat
dan kondisi riil dari suatu kawasan hutan yang
dimohon tersebut. Selain itu, keputusan diambil hanya didasarkan atas informasi sepihak dari
pemohon, tanpa diikuti pemeriksaan fisik di lapangan. Apabila demikian faktanya, maka dapat diperkirakan apa yang akan terjadi dengan
keberlanjutan kawasan hutan dengan segala
dampak negatifnya.
Prinsip Perlindungan Keanekaragaman Hayati
(Biodiversity Concervation Principles)
Penerapan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dalam kebijakan perubahan
peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan
538 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 No. 3 September 2011
hutan, sama halnya dengan prinsip kehatihatian, yaitu belum diterapkan dengan sepenuhnya, karena pada kenyataannya dalam kebijakan perubahan kawasan hutan, dapat juga
dilakukan pada kawasan konservasi. Padahal
apabila memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
dan ketentuan Keputusan Presiden Nomor: 32
Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1994
Tentang Pengesahan United Nations Convention
On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004
Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On
Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan
Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman
Hayati), sangatlah jelas bahwa ketentuan tersebut sangat mengedepankan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Namun dalam
kenyataan, lazimnya para pengambil keputusan
di negeri ini cenderung berpikir sektoral dan
parsial, akibatnya luaran dari berbagai kebijakannya pun tidak mempertimbangkan berbagai
aspek dan ketentuan terkait, termasuk dalam
kebijakan perubahan kawasan hutan. Prinsip
perlindungan terhadap keanekaragaman hayati
dapat di kesampingkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.16
Prinsip Tindakan Pencegahan (The Principles
of Precaution/Prevention Action)
Penerapan prinsip tindakan pencegahan
ini, juga belum terlaksana dengan baik, karena
pada kenyataannya dalam kebijakan perubahan
kawasan hutan, instrumen pencegahan kerusakan kawasan hutan seperti kajian lingkungan
hidup strategis (KLHS), AMDAL, aspek tata
ruang, perizinan yang sah, senantiasa di kesampingkan, dalam arti instrumen tersebut tidak
dijadikan norma pemerintahan (bestuurnormen) oleh pengambil keputusan. Namun demi16
Okid Parama Astirin, “Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia”, Biodiversitas: Journal
of Biological Diversity, Jurusan Biologi Universitas
Sebelas Maret, Vol. 1 (1), 2000, hlm. 36-40
kian, melihat paradigma kebijakan Kementerian Kehutanan saat ini, ada kecenderungan
terjadi perubahan ke arah untuk menerapkan
prinsip pencegahan. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan untuk dilakukannya perubahan
terhadap kawasan hutan, masih dilakukan
pengkajian oleh Tim Terpadu, dan sampai saat
ini proses pengkajian dimaksud masih terus
berlangsung. Berdasarkan ketentuan Pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2010
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan
Fungsi Kawasan Hutan, disebutkan bahwa Menteri Kehutanan hanya dapat memberikan persetujuan dengan berdasarkan hasil kajian dari
Tim Terpadu. Ketentuan Pasal 5 ini sebenarnya
merupakan salah satu bentuk dari penerapan
prinsip pencegahan, namun dalam implementasinya sebelum Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan, meski sudah diatur dalam Pasal 19
(1) Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kinerja Tim Terpadu belum di
lakukan dengan baik dan difasilitasi sebagaimana mestinya.
Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan (The
Principles of Internalization of Environmental Costs)
Prinsip internalisasi biaya lingkungan mengandung makna bahwa dalam kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan
kawasan hutan, harus sudah diperhitungkan
kemungkinan timbulnya dampak negatif, baik
terhadap kawasan hutan, aspek sosial maupun
lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam kebijakan perubahan kawasan hutan dimaksud,
ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku
usaha atas biaya sosial dan lingkungan hidup,
guna mengatasi dampak negatif yang mungkin
terjadi. Bagi pengusaha sudah seharusnya memperhitungkan biaya kerusakan hutan atau kawasan
hutan yang diusahakannya, agar dalam pemanfaatannya dapat berkelanjutan.
Prinsip Daya Dukung Lingkungan (The Principles of Environmental Capacity)
Penerapan prinsip daya dukung lingkungan dalam kebijakan perubahan peruntukan,
fungsi, dan penggunaan kawasan hutan selama
Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup… 539
ini belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini terlihat dari belum dijadikannya AMDAL sebagai
syarat dalam mengeluarkan perizinan di bidang
kehutanan, padahal AMDAL wajib dilakukan terhadap setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak besar dan penting terhadap
lingkungan. Apabila dari kajian AMDAL menunjukkan hasil yang positip, izin kegiatan dapat
diberikan, itupun setelah persyaratan lainnya
yang ditentukan oleh peraturan perundangan
dipenuhi. Pada kenyataannya, perizinan yang
terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan
telah dikeluarkan, bahkan kegiatan operasional
telah berlangsung, tanpa dilakukan studi AMDAL
terlebih dahulu atau dilakukan studi AMDAL
setelah kegiatan berjalan. Dengan demikian
hasil studi AMDAL menjadi kehilangan makna,
karena studi AMDAL hanya dianggap formalitas
belaka.
Mengingat dampak yang mungkin terjadi
sementara keberadaan hutan lindung semakin
terbatas, maka proses perubahan peruntukan,
fungsi, dan penggunaan kawasan hutan terutama yang memiliki fungsi lindung untuk kegiatan
nonkehutanan harus melalui tahapan yang ketat dengan berbagai pertimbangan dan melibatkan berbagai kepentingan stakeholder. Perlu
dipertimbangkan juga suatu bentuk pengelolaan hutan lindung tanpa harus mengubah fungsi
hutan tersebut. Saat ini terbuka kesempatan
Carbon Trading melalui mekanisme pembangunan bersih, clean development mechanism
(CDM) berdasarkan Protokol Kyoto pembangunan nasional tetap dapat berlanjut. Sumber
pendanaan pembangunan dari perdagangan
karbon ini memberikan peluang menjual hutan
tanpa menebang pohon, sehingga pembangunan
dapat berkelanjutan dan amanat generasi mendatang untuk mewariskan sumber daya hutan
lestari dapat terwujud.
Prinsip Keutuhan (The Principles of Wholeness/Holistic)
Prinsip keutuhan ini juga belum diterapkan sepenuhnya dalam kebijakan perubahan
peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan
hutan. Hal ini terlihat dari kebijakan yang tidak
mempertimbangkan seluruh aspek kepentingan
terkait, karena keputusan cenderung diputuskan secara sepihak, tanpa melihat aspek biofisik lingkungan, sosial dan budaya masyarakat.
Prinsip keutuhan terkait dengan perubahan
kawasan hutan ini seharusnya tercermin dalam
skala analisis yang meliputi kebun, tambang,
ekosistem, ekoregion, para pemangku kepentingan, dan kebijakan yang dibutuhkan dalam
memahami aspek kesejahteraan masyarakat,
konservasi, keadilan, dan dampak potensial dari aktivitas manusia. Dalam prinsip keutuhan ini
haruslah mengutamakan harmoni dari konservasi, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Interdependensi di antara ketiga aspek tersebut
harus di ekspresikan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi
pengelolaan kawasan hutan.
Prinsip Keterpaduan (The Principles of Integration)
Prinsip keterpaduan dalam implementasinya ini belum diterapkan baik pada lintas sektor di tingkat pusat maupun lintas dinas/instansi di daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan
perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan
kawasan hutan selama ini belum ada keterpaduan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan maupun dalam evaluasinya. Kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan, sangat tergantung kepada pihak yang menginginkannya, yang terjadi
selama ini yaitu untuk memenuhi kepentingan
dari pihak dunia usaha, dengan beragam kegiatan usahanya. Pemerintah, baik pusat mau
pun daerah terkesan merasa sangat “senang,”
bila ada investor yang ingin membuka usaha
perkebunan ataupun pertambangan, sehingga
berapapun luas kawasan hutan yang diinginkan
cenderung akan dipenuhi, bahkan sekalipun
areal yang diinginkan berada pada kawasan
lindung atau kawasan konservasi. Hal ini terjadi
karena pemerintah berpikir ada investor berarti
ada uang masuk bagi kas negara atau kas daerah, tanpa berpikir lebih jauh dengan memper-
540 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 No. 3 September 2011
timbangkan dampak negatif dari aspek sosial
dan lingkungan hidup yang akan terjadi.17
Selain itu, kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan
selama ini tidak terencana dengan baik, akibatnya sulit untuk diketahui sudah berapa banyak luasan kawasan hutan dan pada kawasan
hutan apa saja, serta berapa lagi luasan suatu
kawasan hutan yang tersisa, setelah dilakukan
tukar-menukar, pelepasan, ataupun pinjam pakai tidak dapat diketahui secara pasti, bahkan
tidak jarang terjadi tumpang tindih, seharusnya
kebijakan perubahan dilakukan pada kawasan
hutan produksi, ternyata justru masuk dalam
wilayah kawasan hutan lindung atau kawasan
hutan konservasi.
Prinsip Keseimbangan (The Principles of Balances)
Prinsip keseimbangan ini dalam implementasinya belum ditransformasikan dalam
kebijakan perubahan peruntukan, fungi, dan
penggunaan kawasan hutan. Hal ini dapat dicermati dari kerusakan kawasan hutan yang
terjadi selama ini. Akar permasalahan dari
kerusakan kawasan hutan tersebut yaitu karena
adanya ketidakseimbangan dalam pemanfaatan
ketiga fungsi di atas. Faktor ekonomi menjadi
faktor paling mendominasi pengelolaan hutan
bahkan terkadang tanpa menghiraukan kedua
faktor lainnya yaitu sosial budaya dan lingkungan hidup. Konsep pemanfaatan hutan seimbang
dan dinamis tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seimbang dapat diartikan bahwa dalam
pengelolaan kawasan hutan, ketiga fungsi memainkan peranannya dengan tidak mengganggu
fungsi masing-masing. Dinamis mengacu kepada
sebuah pertumbuhan atau gerakan ke arah perubahan positif.18 Namun pada kenyataannya
bukan konsep dinamis yang diperjuangkan, pengelolaan kawasan hutan sepertinya jalan di
17
18
LihatI Wayan Parsa, “Beberapa Kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, Majalah Ilmu Hukum Kertha
Patrika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 21
(67), 1997, hlm. 23-27
Lihat mengenai filosofi penegakan hukum lingkungan
dalam Ferdi, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Penegakan
Hukum Lingkungan Indonesia”, Jurnal Ilmu Pengetahuan
Dan Teknologi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Vol.
6 (2), 2002, hlm. 55-57
tempat (statis) bahkan menunjukkan perubahan
ke arah negatif. Data menunjukkan bahwa laju
deforestasi (kerusakan hutan alam) mencapai
lebih dari 2 juta ha per tahun.
Prinsip Jaminan Kepastian Hukum terhadap
Status Kawasan Hutan (The Principles of Legal Certainty over the Status of Forest
Areas)
Suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan status hukumnya sebagai kawasan dengan
fungsi utamanya fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, maka harus tetap
dipertahankan status hukum dari fungsi dimaksud. Setelah ditetapkan status hukumnya sebagai suatu kawasan hutan tertentu, tidak lagi
dengan mudah mengubah status tersebut setiap
saat dengan berbagai alasan. Kepastian hukum
atas status kawasan hutan ini penting, karena
dengan status hukum yang pasti akan menjadi
instrumen utama dalam proses perlindungan
dan pengelolaan suatu kawasan hutan. Tanpa
adanya kepastian hukum atas suatu kawasan
hutan, maka akan berdampak pada lemahnya
perlindungan dan termasuk dalam pengelolaan
suatu kawasan hutan.19 Fakta di lapangan ternyata banyak kawasan hutan yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan statusnya, sehingga
kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah
untuk menyetujui usulan alih fungsi kawasan
hutan.
Prinsip Penegakan Hukum, Baik Preventif
maupun Represif secara Tegas dan Konsisten
(The Principles of Prevention and Law Enforcement, both Preventive and Repressive
Firmly and Consistently)
Pada kenyataannya, prinsip ini belum diterapkan dalam kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan selama ini. Penegakan hukum preventif baik berupa penerapan ketentuan persyaratan yang
telah ditetapkan oleh peraturan peundang-undangan dalam proses perizinan seringkali dila19
Lihat Sudi Fahmi, “Problematika Hukum dalam bidang
kehutanan”, Jurnal Respublica, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 6 (1), 2006, hlm.
46-55
Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup… 541
laikan oleh pengambil keputusan dan pelaku
usaha. Demikian juga pengawasan dan evaluasi
pasca pemberian izin, hampir tidak pernah
dilakukan secara optimal oleh pemerintah dengan berbagai alasan yang dianggap sebagai
kendala baik teknis maupun administratif. Penegakan hukum represif juga tidak optimal ditegakkan, sehingga pelanggaran dan penyimpangan di lapangan terus terjadi tanpa dapat
dihentikan, juga dengan berbagai alasan, yang
pada intinya hukum administrasi dan atau hukum pidana lingkungan tidak dapat ditegakkan.
Perspektif Pengembangan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebagai
Asas Umum dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan
Ketigabelas prinsip tersebut di atas, ternyata belum dapat menjadi instrumen pencegahan kerusakan kawasan hutan. Kondisi ini
menurut penulis disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana teraktualisasikan
dalam berbagai regulasi yang terkait dengan
bidang kehutanan belum dijadikan acuan dalam
penetapan kebijakan perubahan peruntukan,
fungsi dan penggunaan kawasan hutan; kedua,
para pengambil keputusan ada kecenderungan
tidak mengindahkan regulasi yang ada dalam
penetapan perubahan peruntukan, fungsi dan
penggunaan kawasan hutan; ketiga, para pengambil keputusan cenderung tidak memahami
peraturan perundang-undangan kehutanan dan
peraturan yang terkait bidang kehutanan
dengan baik, akibatnya makna filosofi yang terkandung dari konsiderans “menimbang” suatu
peraturan tidak teraktualisasikan dalam penetapan suatu kebijakan dan atau pemberian suatu keputusan izin; keempat, penetapan perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan, dilakukan oleh pejabat yang tidak
memiliki kewenangan (gubernur/bupati/walikota/ kepala dinas); atau terdapat pelanggaran
kewenangan; kelima, penetapan kebijakan perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan
kawasan hutan, dilakukan tidak sesuai dengan
prosedur yang benar dan objektif, misalnya dalam hal KLHS, AMDAL; keenam, penetapan pe-
rubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan
kawasan hutan, dilakukan tidak sesuai dengan
substansi dari perubahan kawasan hutan, misalnya terhadap kawasan hutan yang sudah jelas
mempunyai fungsi lindung dan berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak diperbolehkan di
ubah peruntukan, fungsi, dan penggunaannya,
namun tetap diberikan izin pemanfaatannya.
Untuk itu menurut penulis perlu dikembangkan prinsip pelestarian fungsi lingkungan
hidup lainnya,20 yang lebih memiliki sifat memaksa dalam penaatan dan penegakan hukum
lingkungan. Prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup dimaksud sebagai asas umum (general
principles) diharapkan dapat mengubah pola
pikir (mindset) dan menjadi paradigma serta
menjadi doktrin yang diaktualisasikan baik dalam rangka pengaturan maupun dalam penetapan kebijakan pengelolaan kawasan hutan ke
depan (ius constituendum), dengan pemaknaan
yang lebih luas untuk menumbuh kembangkan
kembali nilai kebangsaan, sekaligus sebagai
upaya membangun karakter (character building) bangsa dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan
kawasan hutan. Ada 4 (empat) prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup yang menurut penulis patut dikembangkan sebagai asas umum
(general principles) ke depan (ius constituendum). Pertama, prinsip perusak hutan membayar (the destroyer forest pays principles);
kedua, prinsip tanggungjawab negara, peme20
Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ketertiban
dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan
pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu,
dan hukum dalam arti norma diharapkan dapat
mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki
oleh pembangunan dan pembaharuan. Oleh karena itu,
maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang
berbentuk tidak tertulis (prinsip atau asas umum) yang
sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Lihat: Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-konsep
Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, hlm. 88.
Selain itu, bila dikaji lebih jauh, Teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup
(way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan,
maka terhadap asas atau prinsip, lembaga dan norma
atau kaidah, relatif sudah merupakan dimensi yang
meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi). Lihat: Lawrence W. Friedman, 1984,
American Law: An invaluable guide to the many faces of
the law, and how it affects our daily our daily lives,
New York: W.W. Norton & Company, hlm. 1-8.
542 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 No. 3 September 2011
rintah, dunia usaha, masyarakat, dan individu
(the principles of state responsibility, governments, businesses, communities and individuals); ketiga, prinsip Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional (the principles of nationality and national defense insights); keempat, prinsip kedamaian dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (the
principles of peace in the life of society, nation, and state). Masing-masing dari keempat
prinsip sebagai asas umum tersebut dapat
dideskripsikan di bawah ini.
Prinsip Perusak Hutan Membayar (The Destroyer Forest Pays Principles)
Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam hal kebijakan perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan menimbulkan
dampak negatif yang membahayakan dan atau
menimbulkan kerugian bagi kehidupan mahluk
hidup dan lingkungan hidup, maka kepada para
pelaku dalam pengelolaan dan pengusahaan
kawasan hutan, dapat dikenakan kewajiban untuk membayar atas setiap kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan. Kewajiban membayar
kerugian akibat kerusakan hutan, baik sebagai
akibat dari suatu kebijakan pengelolaan kawasan hutan termasuk kebijakan perubahan kawasan hutan, maupun sebagai akibat dari pengusahaan hutan yang tidak mempertimbangkan
nilai etika, moral dan norma atau kaidah
hukum yang berlaku di bidang pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Selain itu, the destroyer pays principles
ini, menurut penulis juga dapat diterapkan
pada setiap hasil produk yang menggunakan
bahan baku dari hasil hutan alam terutama kayu. Paling tidak ada dua sasaran yang dituju,
yaitu: pertama, bagi pengusaha atau produsen
yang memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan
alam kayu, akan ekstra hati-hati dan tidak bersifat eksploitatif dalam pemanfaatan hasil
hutan alam kayu. Semakin besar jumlah hasil
kayu yang dimanfaatkan/dipanen, maka akan
semakin besar pula kemungkinan dampak kerusakan yang akan terjadi, dan oleh karenanya
dapat dikenakan kewajiban membayar yang
lebih besar, begitu pula sebaliknya. Kedua, ba-
gi konsumen, terutama yang memperoleh manfaat secara langsung dari hasil kayu hutan alam
dan atau hasil produksi dari kayu yang berasal
dari hutan alam, dapat juga dikenakan kewajiban membayar, karena sudah ikut andil di dalam faktor penyebab kerusakan hutan dan atau
kawasan hutan yaitu tingginya permintaan terhadap produksi hasil hutan akan mendorong
produsen untuk memperbesar kapasitas produksinya.
Penerapan prinsip the destroyer pays
principles ini, dapat dipastikan akan ditentang
baik oleh pengusaha/produsen maupun konsumen. Tetapi apabila baik pengusaha/produsen
maupun konsumen mau menyadari, bahwa
sebenarnya prinsip ini sebagai sebuah konsep
mengajak kepada upaya pengelolaan dan pemanfaatan hutan maupun kawasan hutan secara berkelanjutan. Dengan harapan agar hutan
dan kawasan hutan dengan segala fungsinya
tidak hanya dapat dinikmati manfaatnya oleh
generasi saat ini tapi juga bagi generasi yang
akan datang, termasuk kemungkinan musibah
dan bencana yang akan timbul dari kerusakan
yang terjadi. Masyarakat pengusaha dan masyarakat pengguna haruslah memiliki kearifan
(wisdom) dan rasa prihatin atas kerusakan hutan dan kawasan hutan, serta rasa malu untuk
berprilaku merusak. Sifat arif dibutuhkan untuk
memunculkan penaatan terhadap etika, moral,
dan norma hukum. Sifat prihatin akan menumbuhkan pengendalian diri, sehingga tidak bertindak mengikuti keinginan dan nafsu semata.
Sifat malu akan menumbuhkan tanggungjawab
atas setiap perbuatan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan.
Memang tidak mudah di dalam menghitung tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat
dari suatu kerusakan kawasan hutan yang harus
dibayar oleh pelaku perusakan, karena akan
sangat tergantung berapa luasan kawasan hutan
yang rusak, seberapa besar dampak negatif
yang ditimbulkan baik secara materil maupun
imateril (social and culture cost), kemudian
menetapkan biaya penanggulangan dan rehabilitasi kawasan hutan dan lingkungan hidup
yang rusak. Namun demikian, meski tidak mudah dalam penghitungannya, bukan berarti ti-
Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup… 543
dak dapat dihitung nilai kerugian tersebut,
hanya saja dalam menghitung tingkat kerugian
tidak boleh spekulatif dan perkiraan atau estimasi yang terlalu jauh. Apabila dirujuk Protocol Kyoto, penghitungan tingkat kerugian
dapat diekuivalenkan dengan seberapa banyak
suatu luasan kawasan hutan dapat menyerap
gas karbon, dan hal ini dapat dinilai secara
nominal, sehingga dapat dikompensasikan atas
kerusakan hutan dan atau kawasan hutan yang
terjadi, dan hal ini menjadi kewajiban yang
harus dibayar oleh perusak hutan atau kawasan
hutan.
Menurut penulis penerapan prinsip perusak hutan membayar (the destroyer forest pays
principles) dan kriteria sebagai indikator penerapannya cukup mendesak untuk diimplementasikan, mengingat kerusakan hutan dan atau
kawasan hutan di Indonesia saat ini sudah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan keselamatan manusia Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Untuk itu diharapkan prinsip ini dapat diaktualisasikan dalam
regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah,
sehingga dapat menjadi norma hukum positip
yang memiliki kekuatan berlaku dan memaksa
bagi pihak yang dituju oleh ketentuan ini.
Prinsip Tanggungjawab Negara, Pemerintah,
Dunia Usaha, Masyarakat, dan Individu (The
Principles of State Responsibility, Governments, Businesses, Communities and Individuals)
Prinsip ini patut untuk dikembangkan
mengingat dalam pengelolaan kawasan hutan
saat ini, rasa tanggungjawab dari seluruh komponen bangsa (negara, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan individu), nampak mulai
luntur dan terdegradasi oleh berbagai kepentingan yang bersifat pragmatis, kepentingan
ekonomi sesaat, kepentingan kelompok dan
individu. Tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dari kawasan hutan sangat rendah.
Negara telah menyerahkan pengelolaan sumber
daya alam termasuk hutan kepada pemerintah.
Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan potensi sumber daya alam termasuk hutan dilakukan secara optimal agar dapat menghasilkan
sumber perdanaan bagi pembangunan. Kondisi
dunia usaha yang ada selama ini lebih berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya
bagi kepentingan pemilik perusahaan dan kelompoknya. Masyarakat dan individu juga seakan tidak mau ketinggalan untuk ikut serta
mengambil bagiannya, yaitu dengan ikut membuka dan merambah kawasan hutan, baik dengan izin ataupun tanpa izin.
Untuk itu, menurut penulis sangat perlu
dikembangkan prinsip tanggung jawab ini, agar
dapat dilakukan reorientasi kembali terhadap
sikap tanggung jawab para pengambil keputusan selama ini. Prinsip ini mengandung makna
bahwa semua pihak yaitu negara, pemerintah,
dunia usaha, masyarakat, dan individu, harus
memiliki rasa tanggung jawab dalam melindungi dan mengelola kawasan hutan. Terlebih lagi
dalam kebijakan perubahan kawasan hutan,
meskipun negara dan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah peruntukan, fungsi,
dan penggunaan kawasan hutan, tidak berarti
dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dapat
dilakukan semena-mena, tanpa mengindahkan
prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup. Demikian pula dunia usaha, masyarakat
dan individu, yang diberi hak untuk mendapatkan manfaat dari suatu kawasan hutan, harus
bertanggungjawab untuk melindungi dan mengelolanya dengan baik, yaitu dengan memperhatikan nilai etika, moral, norma atau kaidah
hukum yang berlaku. Tanggung jawab yang dimaksudkan dalam prinsip ini, termasuk upaya
penanggulangan dan rehabilitasi yang harus dilakukan, manakala terjadi dampak negatif
berupa kerusakan kawasan hutan dan bencana
lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari
kebijakan dan atau pemanfaatannya.
Prinsip Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional (The Principles of Nationality and
National Defense Insights)
Konsep wawasan kebangsaan (nusantara) dan ketahanan nasional ini, kiranya relevan
apabila diaktualisasikan di dalam pengambilan
kebijakan dan atau keputusan apakah suatu
kawasan hutan dapat dilakukan perubahan peruntukan, perubahan fungsi, dan atau penggu-
544 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 No. 3 September 2011
naannya (pinjam pakai) atau tidak. Artinya para pengambil keputusan harus memiliki wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, sehingga dalam pengambilan suatu keputusan dan
atau tidak mengambil suatu keputusan didasarkan atas atau mempertimbangkan kepentingan
bangsa, bukan atas kepentingan pribadi atau
pun kelompok, apalagi atas kepentingan pribadi
dari pejabat pengambil keputusan. Oleh karena
itu menurut penulis, prinsip ini sangat penting
dan harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan oleh setiap pemimpin di
Republik ini.
Prinsip ini mengandung makna bahwa dasar pemikiran wawasan kebangsaan dapat ditinjau berdasarkan falsafah Pancasila, aspek kewilayahan nusantara, aspek sosial budaya bangsa
Indonesia, dan aspek kesejarahan, sehingga
wawasan kebangsaan menjadi landasan visional
bangsa Indonesia, dalam rangka mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.21 Keadilan dan kemakmuran tersebut diupayakan perwujudannya
melalui pembangunan di berbagai bidang, yaitu
dengan mengelola potensi sumber daya alam
yang dimiliki secara arif dan bijak, termasuk
kebijakan dalam mengelola kawasan hutan.
Oleh karena wawasan kebangsaan merupakan
wawasan nasional, maka setiap kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan harus dilandasi
oleh faham wawasan kebangsaan.
Mengadopsi pemikiran Talcott Parsons22
mengenai teori sistem, wawasan kebangsaan
dapat dipandang sebagai suatu falsafah hidup
yang berada pada tataran sub-sistem budaya.
Dalam tataran ini wawasan kebangsaan dipandang sebagai ‘way of life’ atau merupakan
kerangka/peta pengetahuan yang mendorong
terwujudnya tingkah laku dan digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi
21
22
Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau
falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya, yang
merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik
(socially and politically constructed), Bennedict Anderson, Imagined Community: reflections on the Origin and
Spread of Nationalism, dalam Otho H. Hadi, Nation and
Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Bappenas, tt., hlm. 2.
Parsons, Talcott. Toward a General Theory of Action,
dalam Otho H. Hadi, ibid., hlm. 5.
dan menginterpretasi lingkungannya. Jelaslah,
bahwa wawasan kebangsaan tumbuh sesuai pengalaman yang dialami oleh seseorang, dan
pengalaman merupakan akumulasi dari proses
tataran sistem lainnya, yakni sub-sistem sosial,
sub-sistem ekonomi, dan sub-sistem politik.
Pada tataran sub-sistem sosial berlangsung suatu proses interaksi sosial yang menghasilkan kohesi sosial yang kuat, hubungan antar individu,
antar kelompok dalam masyarakat yang harmonis. Integrasi dalam sistem sosial yang terjadi
sangat mewarnai dan mempengaruhi bagaimana
sistem budaya (ideologi/falsafah/pandanngan
hidup) dapat bekerja dengan semestinya.
Sub-sistem ekonomi dan sub-sistem politik mempunyai kaitan yang sangat erat. Ada
yang mengatakan bahwa paham kebangsaan
Indonesia tidak menempatkan bangsa Indonesia
di atas bangsa lain, tetapi menghargai harkat
dan martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban manusia. Paham kebangsaan berakar
pada asas kedaulatan yang berada di tangan
rakyat. Oleh karena itu, paham kebangsaan sesungguhnya merupakan paham demokrasi yang
memiliki cita-cita keadilan sosial, bersumber
pada rasa keadilan dan menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Konsepsi ketahanan nasional Indonesia
merupakan konsepsi pengembangan kekuatan
nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek
kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Kebangsaan. Dengan kata lain, konsepsi
ketahanan nasional merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan
ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
Kesejahteraan digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai nasionalnya demi kemakmuran
yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah.
Keamanan digambarkan sebagai kemampuan
bangsa dalam melindungi nilai nasionalnya terhadap ancaman baik dari dalam maupun dari
luar negeri. Dalam konteks pengelolaan kawas-
Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup… 545
an hutan, pendekatan kesejahteraan dan keamanan sangatlah relevan untuk diterapkan.
Artinya kebijakan perubahan kawasan hutan,
harus mengantarkan rakyat Indonesia kepada
kesejahteraan dan terhindar dari berbagai ancaman dan hambatan dari pihak yang hanya
akan mengambil manfaat dari potensi kekayaan
sumber daya hutan Indonesia.23
Prinsip Kedamaian dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (The
Principles of Peace in the Life of Society,
Nation, and State)
Prinsip ini terkandung makna bahwa dalam kebijakan perubahan peruntukan, fungsi
dan penggunaan kawasan hutan harus dihindari
kemungkinan timbulnya konflik, baik konflik
secara vertikal maupun konflik horizontal. Oleh
karena itu, sebelum ditetapkannya keputusan
tentang perubahan atas suatu kawasan hutan,
harus melibatkan pihak berkepentingan yang
terkait. Suatu keputusan yang baik dan sah
yaitu suatu keputusan yang memenuhi syarat
formal dan syarat material. Indikatornya yaitu
keputusan tersebut memiliki bentuk hukum
yang jelas dan dikeluarkan sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi dari keputusan
tersebut. Apabila syarat formal dan material
telah terpenuhi berarti sesuai dengan asas
keabsahan (rechmatigheid), maka dapat dihindari terjadinya konflik dalam kebijakan perubahan kawasan hutan. Dengan demikian kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara akan dapat terwujud.
Saat ini konflik di sektor kehutanan cukup
kompleks, artinya banyak pihak yang terlibat
dan terkait. Konflik dapat terjadi antara pihak
masyarakat dengan pihak pemerintah (sebagai
pengelola kawasan hutan dan hutan), antara
pihak masyarakat dengan pihak pengusaha, serta pihak pemerintah dengan pihak pengusaha.
Secara umum, konflik ini menggambarkan semrawutnya penataan pemanfaatan kawasan hutan. Secara khusus konflik menggambarkan kon23
Lihat Iskandar, 2009, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Modul, Poltekpos, Bandung, hlm. 28.,
lihat juga Pengantar Kewarganegaraan, http://ocw.
gunadarma.ac.id/course.
sepsi dan pengelolaan kehutanan yang tidak
baik. Artinya, dalam pengelolaan hutan ada
ketidakseimbangan keuntungan atau manfaat
dari setiap pihak yang terlibat dan terkait. Dalam tataran praktis di lapangan, dapat dilihat
dari konsepsi dan praktik pengelolaan yang
didasarkan kepentingan “ekonomi-politik” yang
dominan. Siapa yang kuat “modal dan kuasa”
maka akan dapat mendominasi dan menang.
Salah satu penyebab konflik di bidang kehutanan, yang mendapat perhatian sangat minim yaitu masalah tata batas antara kawasan
hutan dan non kawasan hutan. Persoalannya
tidak hanya selesai pada tuntasnya pemetaan
tata batas hutan, tapi pada penentuan tata
batas yang baik sebagaimana dalam peraturan
dengan melibatkan berbagai pihak (bukan
sepihak). Hal ini guna menghindari terjadinya
tumpang tindih klaim dari berbagai pihak.
Untuk itu perlu dilakukan kajian yang cukup
mendalam mengenai tata batas kawasan hutan
dan non kawasan hutan ini. Hasil penataan batas dipublikasikan dengan baik, sehingga mengenai tata batas menjadi pengetahuan publik
luas, tidak hanya pengetahuan para pemegang
kekuasaan, karena hal ini kecenderungannya
akan terjadi penyalah-gunaan wewenang.
Urgensi dari prinsip kedamaian ini menurut penulis sangat relevan dengan tujuan dari
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia,
yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu
masyarakat yang adil dan makmur tidak akan
pernah terwujud, tanpa adanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Oleh karena itu, apapun kebijakan
yang ditetapkan oleh pemerintah, hendaknya
prinsip kedamaian harus dijadikan pertimbangan, konflik sekecil apapun yang mungkin timbul dari suatu kebijakan haruslah dihindari, karena kebijakan yang ditetapkan tersebut pada
akhirnya juga tidak akan dapat dilaksanakan
dengan baik dan lancar.
Masing-masing dari keempat prinsip di
atas, memiliki posisi saling ketergantungan dan
saling memperkuat secara mendasar di antara
pertimbangan perlindungan daya dukung lingkungan dengan kepentingan pembangunan eko-
546 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 No. 3 September 2011
nomi dan sosial. Prinsip saling ketergantungan
ini yang harus diadopsi dan diterjemahkan
dalam tataran praktis dalam kebijakan perubahan kawasan hutan, baik kebijakan tukar-menukar, pelepasan, perubahan fungsi, maupun
pinjam pakai kawasan hutan.
Penutup
Simpulan
Terdapat tiga belas prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan (General
Principles of the Forest Area Sustainable Management), sebagai instrumen pencegahan kerusakan kawasan hutan, yaitu: prinsip keadilan,
prinsip akses pada informasi, prinsip partisipasi
publik, prinsip kehati-hatian, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati, prinsip tindakan
pencegahan, prinsip internalisasi biaya lingkungan, prinsip daya dukung lingkungan, prinsip
keutuhan, prinsip keterpaduan, prinsip keseimbangan, prinsip jaminan kepastian hukum atas
status kawasan hutan, prinsip penanggulangan
dan penegakan hukum, baik preventif maupun
represif secara tegas dan konsisten. Hampir semua prinsip tidak diterapkan atau tidak dijadikan dasar pertimbangan, baik oleh Kementerian
Kehutanan, kementerian sektor terkait, mau
pun pemerintah daerah dalam kebijakan perubahan peruntukan, perubahan fungsi, dan penggunaan kawasan hutan selama ini. Tidak diterapkannya prinsip hukum sebagai asas umum
(general principles) membuktikan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan hutan belum di
arahkan bagi kesejahteraan masyarakat dengan
sasaran pengelolaan dari aspek sosial budaya,
ekonomi, dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup dalam proporsi yang seimbang.
Perlu dikembangkan (perspektif ius constituendum) prinsip hukum lingkungan sebagai
asas umum (general principles), yang lebih memiliki sifat memaksa dan mengarah pada pembangunan karakter kepemimpinan para pengambil keputusan. Prinsip dimaksud yaitu prinsip
perusak hutan membayar (the destroyer forest
pays principles); prinsip tanggungjawab negara,
pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan individu (principles of state responsibility, govern-
ments, businesses, communities and individuals); prinsip wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (the principles of nationality and
national defense insights); dan prinsip kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (the principles of peace
in the life of society, nation, and state). Keempat prinsip hukum dimaksud sebagai asas
umum, diharapkan dapat mengubah mindset
para pengambil keputusan, kemudian menjadi
paradigma yang diikuti oleh para pemangku
kepentingan. Lebih jauh diharapkan prinsip dimaksud dapat menjadi doktrin atau salah satu
sumber hukum sebagai solusi untuk mengatasi
permasalahan kerusakan kawasan hutan, baik
oleh pembentuk undang-undang, pemerintah,
aparat penegak hukum, dan pelaku usaha, serta
masyarakat pada umumnya.
Daftar Pustaka
Angga, Dade. “Kemitraan Pemerintah, Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan:
Suatu Studi Tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan Di Kabupaten Pasuruan”.
Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 4 (3),
2006. Jurusan Manajemen Universitas
Brawijaya;
Astirin, Okid Parama. “Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia”. Biodiversitas: Journal of Biological
Diversity, Vol. 1 (1), 2000. Jurusan Biologi Universitas Sebelas Maret;
Fahmi, Sudi. “Problematika Hukum dalam Bidang Kehutanan”. Jurnal Respublica, Vol.
6 (1), 2006. Fakultas Hukum Universitas
Lancang Kuning Pekanbaru;
Ferdi. “Peranan Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”;
Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Vol. 6 (2), 2002. Jakarta: Universitas 17
Agustus 1945;
Friedman, Lawrence W. 1984. American Law:
An Invaluable Guide to the Many Faces of
the Law, and How it Affects Our Daily
Lives. New York: W.W. Norton & Company;
Hadi, Otho H. tt. Nation and Character Building
Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan. Bappenas;
Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup… 547
Iskandar. 2009. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Modul. Bandung: Poltekpos;
-------. 2011. Perubahan Peruntukan, Fungsi,
dan Penggunaan Kawasan Hutan Ditinjau
Dari Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan
Kawasan Hutan Berkelanjutan. Disertasi.
Bandung: Unpad;
Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. Konsep-konsep
Hukum Dalam Pembangunan. Bandung:
Alumni;
Lisdiyono, Edy. “Penyimpangan Kebijakan Alih
Fungsi Lahan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup”. Majalah Ilmiah Hukum dan
Dinamika Masyarakat, Edisi Oktober
2004. FH Universitas Tujuh Belas Agustus;
Masduki; “Masyarakat Terbuka Dan Kebebasan
Mengakses Informasi, Agenda Pemberdayaan Masyarakat Sipil Rezim SBY-Kalla”.
Majalah Ilmiah Unisia, Vol. 28 (55), 2005.
Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia;
Parsa, Wayan. “Beberapa Kendala dalam Penegakan Hukum Lingkungan”. Majalah Ilmu
Hukum Kertha Patrika Vol. 21 (67), 1997.
Fakultas Hukum Universitas Udayana;
Ridwan. “Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan
Keadilan Substantive”. Jurnal Hukum Pro
Justitia, Vol. 26 (2), 2008. Fakultas
Hukum Universitas Katholik Parahyangan;
Silaen, August P. “Pelestarian Fungsi Hutan
Lingkungan Hidup Dalam perspektif
kum Lingkungan”. Majalah Ilmiah
Vol. 16 (3), 2008. Universitas HKBP
menssen Medan;
dan
HuVisi
No-
Suminar, Jenny Ratna. “Komunikasi dan Perluasan Partisipasi Publik dalam Pembangunan”. Governance: Sinergi Masyarakat, Swasta dan Pemerintah Yang Berkeadilan, Vol. 3 (9) tahun 2007. Pusat Penelitian Kebijakan Publik Dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran;
Ts, Abdul Bari. “Keanekaragaman Hayati Dalam
Pembangunan”. Duta Rimba: Majalah Bulanan Perum Perhutani Jakarta, Vol/ 2
(197-198), 1996;
Yusuf, Yusdirman. “Hukum Lingkungan Versus
Pembangunan Nasional”. Jurnal Respublica, Vol. 4 (1), 2004. Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
Fly UP