...

2012_NLKPI_Nov_Des.indd 1 21/12/2012 17:09:52

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

2012_NLKPI_Nov_Des.indd 1 21/12/2012 17:09:52
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 1
21/12/2012 17:09:52
DAFTAR ISI
EDISI
November - Desember 2012
Dari Redaksi
Laporan Utama
03
Tajam, Mata Masyarakat Awasi Media
Penyiaran!
Opini
05
FORMAT LIMAS: Wujud Kepedulian
Masyarakat Menciptakan Penyiaran Sehat
07
Supertrap Trans TV:
Ketika TV Tabrak Ruang Privasi
Digitalisasi
10
Digitalisasi Yes, Permen Digitalisasi No
Cakrawala
11
Siaran Nasional, Garda Udara Terdepan NKRI
KPI Pusat
12
12
13
KPI mencoba menghimpun suara masyarakat melalui berbagai
forum masyarakat siaran. Di KPI Pusat ada Forum Masyarakat
Peduli Siaran Sehat (FORMAT LIMAS), di Kalimantan Selatan
ada Kelompok Masyaralat Peduli Siaran (KMPS), sedangkan
di Sulawesi Barat ada Forum Amessa (ayo menonton secara
sehat). Semuanya itu untuk mengimbangi laju lembaga
penyiaran yang demikian pesat namun tak diimbangi hadirnya
kelompok-kelompok penekan bagi hadirnya muatan yang sehat
dan mencerdaskan di ranah penyiaran kita.
Edisi kali ini kami akan memberikan ulasan siaran di perbatasan,
digitalisasi penyiaran dan penganugerahan KPI dan KPID Award
Sexophone Bermasalah,
Trans TV Dipanggil KPI
Poppy Darsono Adukan Infotainment ke KPI
Semoga bermanfaat, selamat membaca
KPI dan Bawaslu Awasi Kontestasi Politik di
Lembaga Penyiaran
KPI Daerah
14
14
15
15
16
U
ndang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran
memberi ruang untuk masyarakat ikut menyuarakan
aspirasi atas muatan di lembaga penyiaran. Protes,
keluhan, ataupun apresiasi, seharusnya diterima
sebagai sebuah respon positif masyarakat atas keberadaan
lembaga penyiaran. Pastinya membantu praktisi di lembaga
penyiaran untuk tidak terkekang pada angka rating. Karena baik
buruknya tayangan justru tidak tercermin dari tingginya angka
rating atau meluapnya pundi-pundi pendapatan dari iklan.
Melainkan kemanfaatan yang positif pada masyarakatlah yang
menjadi tolak ukur keberhasilan program siaran.
PENANGGUNG JAWAB
Ketua KPI Pusat
Langkah Terang Revitalisasi KPID Sumatra
Barat
KPID Award: Penghargaan Atas Kerja Cerdas
Insan Media
DEWAN REDAKSI
Dadang Rahmat Hidayat, Nina Mutmainnah, Azimah Subagijo,
Ezki Suyanto, Mochamad Riyanto, Judhariksawan, Idy Muzayyad,
Iswandi Syahputra, Yazirwan Uyun
Siaran Rakom Harus Sesuai dan Banyak
Manfaat
PEMIMPIN REDAKSI
Azimah Subagijo
Penyiaran di Sulbar Tak Terjangkau TV
Terrestrial
REDAKSI
Ira Naulita, Sofyan Herbowo, Rianzi Gautama, Shuci Trisna, Aditya Nur Fahmi, Adil
Quarta, Eva Navisyalila, Moh. Nur Huda, Intantri Kusmawarni.
KPI Jajaki Kerjasama dengan RUTK
17
Imbauan dan Sanksi KPI
18
Galeri Komisi Penyiaran Indonesia
DESAIN GRAFIS DAN ARTISTIK
Aditya Nur Fahmi (anurf), Suwandi Tanjung
FOTOGRAFI
Supriyo Hambodo
PRODUKSI
Budi Taruna, Wijanarko, Mauludi Rachman
ALAMAT REDAKSI
Gedung BAPETEN Lt. 6
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120
Telepon : 021 6340713, Fax: 021 6340679
WEBSITE
www.kpi.go.id
2|
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 2
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
21/12/2012 17:09:53
Laporan Utama
Laporan Utama
Tajam, Mata Masyarakat Awasi
Media Penyiaran!
K
esadaran masyarakat akan pentingnya media
penyiaran bersih dari tayangan bermasalah
semakin meningkat. Salah satu indikasi
adalah meningkatnya partisipasi masyarakat
memberikan reaksi atas tayangan baik ataupun buruk
lewat sarana pengaduan KPI. Sepanjang tahun 2012 ini,
setidaknya ada empat tayangan yang menuai banjir protes
masyarakat yang dilayangkan lewat sms center KPI. Empat
acara tersebut adalah Indonesia Lawyer Club dan Kabar
Petang TV One, Headline News Metro Hari Ini dan Super
Trap Trans TV. Lewat nomor 081213070000, masyarakat
melayangkan langsung keberatan mereka bahkan saat
acara tersebut masih tayang di televisi.
Untuk itu sejumlah perwakilan organisasi masyarakat
sepakat membentuk Forum Masyarakat Peduli Media
Sehat (Format-Limas) guna mendorong hadirnya tayangan
yang sehat dan mencerdaskan di dunia penyiaran.
Kehadiran Format-Limas juga sebagai kelompok penekan
di masyarakat untuk menyeimbangkan penetrasi industri
penyiaran yang demikian marak, namun belum diikuti
dengan kualitas yang baik. Hal tersebut disepakati dalam
acara Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Siaran yang
diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Pusat (20/11).
Dalam kesempatan tersebut hadir Komisioner KPI Pusat,
Azimah Subagijo, Nina Mutmainnah, dan Idy Muzayyad,
serta Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)
Kementrian Komunikasi dan Informatika, Freddy H Tulung.
Menurut Azimah, saat ini dibutuhkan kelompok penekan
yang efektif dari unsur masyarakat. Berkaca dari aduan
yang masuk ke KPI pada bulan Maret dan September 2012,
partisipasi masyarakat yang melayangkan protes atas kasus
Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One dan kasus Rohis di
Metro TV, mencapai 3500 dan 29000 aduan. Hal ini terbukti
ampuh untuk memaksa lembaga penyiaran melakukan
klarifikasi serta meminta maaf atas tidak akuratnya isi
siaran. Di sisi lain, atas aduan inipun, KPI telah menjatuhkan
sanksi administratif kepada dua stasiun televisi tersebut.
Suhana Burhanudin dari Badan Musyawarah Organisasi
Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), menyepakati perlunya
gerakan yang terorganisir untuk ikut mengawasi isi
tayangan televisi. Hal ini menjadi perhatian BMOIWI,
karena dalam televisi yang kerap kali menjadi komoditas
adalah perempuan dan anak. Menurutnya, sudah menjadi
kecemasan umum di masyarakat akan isi media penyiaran
yang lebih banyak bersifat sensasi ketimbang mendidik.
Format-Limas diharapkan hadir sebagai kelompok penekan
yang mampu menjadi penyeimbang untuk memperjuangkan
hak-hak masyarakat untuk memperoleh muatan media
yang lebih mencerdaskan dan menyejahterakan, ketimbang
sensasi dan hiburan belaka. Selain itu, sebagai kelompok
penekan, Format-Limas ini juga memberikan dorongan yang
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 3
Laporan Utama | 3
21/12/2012 17:09:53
Laporan Utama
Ketua KPID Kalsel, Samsul Rani, memimpin pengucapan janji KMPS Kalsel
kuat bagi lembaga penyiaran untuk mempertahankan
siaran-siarannya yang berkualitas. Diakui Azimah,
sebenarnya lembaga penyiaranpun membutuhkan
apresiasi atas tayangan yang positif. “Jadi bukan hanya
protes atas tayangan yang buruk”, ujarnya.
KMPS di Kalimantan Selatan
Sementara itu di pembentukan forum serupa juga
dibentuk di Kalimantan Selatan. Melalui Kelompok
Masyarakat Peduli Siaran (KMPS), KPID Kalimantan
Selatan merangkul berbagai kelompok masyarakat
untuk terlibat aktif dalam mengawasi isi siaran di radio
dan televisi. Kehadiran KMPS pun disambut baik oleh
Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Arifin. Menurut Rudy,
KPID Kalsel memiliki keterbatasan untuk membina 13
kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan. Sedangkan, saat
ini, kecenderungan yang ada justru isi siaran perlu kontrol
yang lebih sering ujar Rudy. Dirinya berharap, pembekalan
dan pembinaan yang dilakukan KPID dapat membantu
kelompok masyarakat ini sebagai garda terdepan untuk
bersikap kritis dan konstruktif pada seluruh muatan siaran
yang ada. Sehingga muncul sinergi antara KPID Kalsel dan
masyarakat dalam menghadirkan tayangan siaran yang
sehat dan edukatif, kata Rudy.
menghadirkan
tayangan yang sehat
juga dilakukan oleh
KPID Sulawesi Barat
dengan
melakukan
kampanye
gerakan
Ayo Menonton Secara
Sehat
(AMESSA
).
Menurut Andi Fahriadi,
Ketua KPID Sulbar,
Andi Fahriadi, Ketua KPID Sulbar
sebagai daerah yang
seratus persen tidak terjangkau televisi terrestrial,
masyarakat menangkap siaran melalui antena parabola
atau lewat televisi kabel yang disalurkan oleh Lembaga
Penyiaran Berbayar (LPB). Tentu saja, muatan TV kabel
ataupun saluran yang diperoleh lewat parabola ini tidak
semuanya sehat. Untuk itu, KPID berinisiatif menggandeng
masyarakat untuk ikut mengawasi isi siaran yang ada di
wilayah siaran Sulbar. Saat ini Gerakan AMESSA sudah
dideklarasikan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
“Ke depannya, KPID akan membuat standarisasi aktivitas
AMESSA melalui FORUM AMESSA, sehingga daya jangkau
pengawasan atas muatan siaran bisa lebih luas”, tutur
Andi. AMESSA sendiri merupakan sebutan dalam bahasa
suku Mandar, yang berarti Sembilan. Gerakan ini memuat
Sembilan panduan untuk keluarga dalam menonton
secara sehat.
Kebutuhan masyarakat akan siaran yang mendidik
memang sangat tinggi. Mengingat dengan sajian televisi
yang mendidik, juga akan meningkatkan kualitas
masyarakat, begitupun sebaliknya. Menurut Ketua KPID
Kalsel, Samsul Rani, dengan maraknya lembaga penyiaran
di tengah masyarakat, harus dibarengi dengan kesadaran
masyarakat bersikap kritis menerima siaran. Lewat KMPS
ini Samsul meyakini, masyarakat bisa berbuat banyak
dalam mengapresiasi isi siaran. “Kelompok ini dapat
mengawal apresiasi masyarakat yang terganggu dengan
muatan siaran buruk”, ujar Samsul.
AMESSA di Sulawesi Barat
Usaha
KPI
mengikutsertakan
4 | Laporan Utama
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 4
Nadira, Forum Amessa
masyarakat
untuk
Keprihatinan
atas
muatan televisi juga
disampaikan pengurus
FORUM AMESSA Majene,
Nadira Marsum. Menurut
Nadira, muatan dari
TV Kabel banyak yang
melanggar
norma
dan
kesantunan
di
masyarakat. “Terutama
dari saluran televisi luar
negeri”, ujar Nadira.
Dirinya sepakat bahwa
KPID harus lebih banyak
menggandeng berbagai
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
21/12/2012 17:09:53
Laporan Utama
unsur masyarakat agar mewujudkan isi siaran yang bersih
dari nilai negatif. Selama ini, pengusaha TV kabel banyak
berdalih bahwa hadirnya channel luar negeri dengan
muatan menyimpang sebagai keinginan masyarakat atau
konsumen mereka. Padahal, ujar Nadira, bisa jadi itu hanya
permintaan sebagian kecil orang. Sementara mayoritas
masyarakat sudah jengah dengan kehadiran muatan porno
dan kekerasan di layar TV mereka.
Idy Muzayyad, Komisioner KPI Pusat
Forum AMESSA juga diharapkan menjadi mitra KPID
Sulbar dalam mengawasi isi siaran di televisi dan radio
yang bersiaran di provinsi ke-33 republik ini. Andi
meyakini, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam
mengawasi, maka lembaga penyiaran pun semakin sadar
untuk terus meningkatkan kualitas mutu siaran.
Dalam pandangan Idy Muzayyad, forum –forum masyarakat
peduli siaran ini memang harus hadir sebagai kelompok
penekan terhadap media. Apalagi saat ini kelompokkelompok penekan jumlahnya tidak berbanding lurus
dengan maraknya lembaga penyiaran yang berudara di
frekuensi Indonesia. Belum lagi, media penyiaran saat
ini cenderung dikuasai oleh kepentingan-kepentingan
ekonomi tertentu yang menyebabkan fungsi media
sebagai kontrol dan perekat sosial, pendidikan, informasi,
kebudayaan, ekonomi dan hiburan berjalan tidak
seimbang. “Kita berharap kehadiran Forum yang hadir dari
inisiatif masyarakat ini menjadi kelompok penekan yang
berkekuatan besar untuk mengarahkan media, terutama
media penyiaran untuk menjalankan kembali misi
kenabian”, tutur Idy.
Ke depan, harus tidak ada lagi tayangan dengan materi yang
penuh penyimpangan. Karena lembaga penyiaran sudah
tahu ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (PS & SPS) sebagai acuan. Idy pun meyakini, bahwa
forum seperti ini selain bertujuan menyelamatkan media
agar tetap pada jalur profetik, juga untuk menyelamatkan
karakter dan watak bangsa. (Ira)
Organisasi yang Ikut Pembentukan FORMAT LIMAS
No.
Organisasi
1.
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2.
Muhammadiyah
3.
Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita
Indonesia (BMOIWI)
4.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
5.
Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA)
6.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
(GMNI)
7.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI)
8.
Forum Rohis Nusantara (FORNUSA)
9.
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)
10.
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
11.
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
12.
Hikmah Budi
13.
Forum Indonesia Muda (FIM),
14.
Gemaku Matakin
15.
Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi
16.
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 5
www.kpi.go.id
Call Center KPI:
021-6340626
SMS Center KPI:
0812 13070000
@KPI_Pusat
www.facebook.
com/pages/KomisiPenyiaran-IndonesiaPusat/113717152008571
Laporan Utama | 5
21/12/2012 17:09:55
Opini
Opini
FORMAT LIMAS:
Wujud Kepedulian Masyarakat Menciptakan
Penyiaran Sehat
*Idy Muzayyad
P
erkembangan
media
hari
bahkan memberikan basis legitimasi
ini sungguh sangat pesat.
yuridis untuk itu.
Dari sisi kuantitas media
khususnya
penyiaran
Pasal 52 menyebutkan: 1) Setiap
banyak
semakin
bermunculan.
warga negara Indonesia memiliki hak,
Konsekwensinya, masyarakat semakin
kewajiban, dan tanggung jawab dalam
banyak
berperan
disuguhi
isi
siaran
yang
serta
mengembangkan
beragam. Hanya saja, tidak semua
penyelenggaraan penyiaran nasional.
sajian media itu berkualitas dan sesuai
2)
dengan kebutuhan pengembangan
swadaya
serta perbaikan masyarakat.
tinggi,
dan
dapat
mengembangkan
Sebagian media sudah menyajikan
sesuatu yang bermanfaat kepada
masyarakat, semisal informasi yang
layak dan benar, pendidikan dan
hiburan yang sehat. Namun sebagian
media yang lain sebaliknya, malah
menyajikan siaran yang tidak sehat
dan cenderung membodohi. Ke depan,
sajian yang positif harus terus perlu
ditingkatkan, sementara sajian negatif
perlu dihilangkan.
Komisi
Penyiaran
sesuai
dengan
sebagaimana
No.32
berupaya
sajian
Pemantauan
sejumlah
Indonesia
(KPI)
kewenangannya
dalam
Penyiaran,
untuk
siaran
yang
KPI
sanksi
UU
telah
mencitpakan
menyehatkan.
menghasilkan
bagi
lembaga
penyiaran yang menyuguhkan isi
siaran yang melanggar. Parameter
yang dipakai adalah Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran
(P3SPS) yang dikeluarkan KPI.
Peran
sangat
serta
masyarakat
bergantung
pada
tersebut
tingkat
penyiaran. Semakin tinggi perhatian
masyarakat, maka semakin tinggi pula
tingkat keberperanannya. Kegiatan
literasi media yang digalakkan KPI
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 6
bagi
pemantik
masyarakat
dan
untuk
semakin berperan aktif.
Untuk itu KPI sangat memerlukan
dukungan dari elemen masyarakat
untuk
bersama-sama
penyiaran
yang
menginginkan
mewujudkan
sehat.
adanya
KPI
penguatan
sinergi dengan kelompok masyarakat
dunia
penyiaran.
Kalau
makin
banyak kelompok yang peduli, maka
akan
meningkatkan
masyarakat
di
posisi
hadapan
tawar
lembaga
penyiaran.
Pada saat yang sama, selera penyiaran
dari masyarakat yang makin baik
juga akan berimplikasi pada sajian
siaran yang makin baik pula. Jadi,
antara lembaga penyiaran, sajian atau
isi siaran serta masyarakat sebagai
penerima suguhan siaran, merupakan
dan saling mempengaruhi.
Dengan demikian, peran masyarakat
tidak bisa diabaikan dalam upaya
dan proses penciptaan penyiaran
yang sehat. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
nirlaba,
lembaga
masyarakat,
literasi
perguruan
kalangan
pendidikan,
dan/atau
kegiatan
pemantauan
Lembaga Penyiaran. 3) Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)
mata rantai yang tidak bisa dipisahkan
perhatian masyarakat terhadap dunia
6 | Opini
pemicu
sebagai
yang memiliki kepedulian terhadap
tertuang
tentang
bermuara
Organisasi
dapat
mengajukan
keberatan
terhadap program dan/atau isi siaran
yang merugikan.
Ayat
satu
menisbatkan
bahwa
setiap warga bangsa yang rata-rata
merupakan
memiliki
dan
pemirsa
hak,
tidak
namun
tanggung
hanya
kewajiban
jawab
dalam
mengembangkan penyiaran nasional.
Pengembangan penyiaran di sini tentu
dalam artian perwujudan penyiaran
ke arah dan kondisi yang makin baik.
Mengapa
Karena
kewajiban
sehatnya
itu
muncul?
penyiaran
akan
berimplikasi positif bagi kehidupan
masyarakat, begitupun sebaliknya.
Terkait dengan itu, ayat dua dari pasal
52 itu menyarankan agar berbagai
pihak
yang
merepresentasikan
kekuatan masyarakat sipil, misalnya
organisasi kemasyarakatan, organisasi
kepemudaan,
masyarakat,
organisasi
lembaga
civitas
mahasiswa
swadaya
akademika,
baik
intra
maupun ekstra kampus untuk turut
memantau media penyiaran.
Lebih dari itu organisasi-organisasi
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
21/12/2012 17:09:55
Opini
kebaikan. Pilihan untuk ini
bergantung pada kehendak
masyarakat. Dalam memilih
dan memilah media radio serta
televisi dan isinya yang mana,
otoritas sepenuhnya ada pada
pemirsa.
Secara umum di Indonesia
belum terjadi keseimbangan
antara
perkembangan
kuantitas jenis media yang
banyak disertai isinya yang
tersebut diharapkan pula dapat mengembangkan kegiatan
literasi media. Apa itu literasi media? Literasi media
adalah kemampuan membaca/menulis/mengamati sarana
komunikasi (makna sempit) dan kemampuan mengakses,
menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan
pesan (makna luas).
dengan
tingkat
kesadaran masyarakat yang masih belum tinggi. Karenya
diperlukan akselirasi agar semakin banyak kelompok
masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap media.
KPI pada 21 November silam menfasilitasi pertemuan
Secara singkat literasi media seringkali diidentikkan dengan
melek media atau kesadaran bermedia. Maksudnya, publik
atau pemirsa memiliki kesadaran penuh ketika mengakses
media dan dapat bersikap secara tepat serta proporsional
di hadapan media.
antar organisasi masyarakat yang memiliki visi yang sama
terkait dunia media. Pertemuan itu bertajuk Pembentukan
Forum Masyarakat Peduli Penyiaran dan mengambil tema
“Mewujudkan Masyarakat Mitra KPI Untuk Penyiaran
Sehat”. Pertemuan diikuti oleh 34 perwakilan organisasi
masyarakat dan kepemudaan ini, bertujuan meningkatkan
Dengan adanya literasi media, masyarakat lebih peduli
dan bergeser dari ‘penikmat’ kepada ‘pengamat media.
Bahkan, pemirsa mampu memberikan apresiasi terhadap
media secara proporsional (pengaduan, pujian, hukuman)
terhadap media.
kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penciptaan
penyiaran
yang
sehat,
memperbanyak
kelompok
masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran,
dan menguatkan sinergi dengam elemen masyarakat
dalam mengembangkan dunia penyiaraan.
Dalam diskusi, hampir seluruh peserta menyepakati perlu
Setidaknya ada tiga tujuan literasi media, yaitu:
•
beragam
dibentuk satu forum koordinasi antar organisasi yang
benar.
mewadahi kehendak dan usaha untuk bersama-sama
Masyarakat perlu mengetahui apakah hakekat media
menciptakan penyiaran yang sehat. Peserta kemudian
dan bagaimana cara kerjanya. Media merupakan
menyerahkan kepada KPI Pusat untuk menformulasikan
entitas bisnis dan politik yang digerakkan oleh orang-
entitas forum tersebut.
Memahami
(operasi)
media
dengan
orang yang memiliki kepentingan, baik ekonomi,
•
politik maupun sosial. Kepentingan-kepentingan itu
Berdasarkan mandat tersebut maka KPI Pusat khususnya
terepresentasikan pada sajian media yang ada.
bidang kelembagaan kemudian merumuskan adanya forum
Menyikapi media secara benar. Tidak semua orang
dapat bersikap dengan benar di depan media, misalnya
soal mindset dan perilaku. Media menyajikan pesan
dan serangkaian informasi yang harus disikapi dengan
benar, tidak begitu saja dibenarkan. Tayangan televisi
misanya dapat menimbulkan kecabduan yang bila
tidak dibatasi bisa menimbulkan efek negatif.
•
bernama “Forum Masyarakat Peduli Media Sehat”. Untuk
memudahkan ingatan, maka singkatan untuk sebutan
forum tersebut adalah FORMAT LIMAS.
Ke depan, Format Limas akan melakukan serangkaian
kegiatan dalam bentuk edukasi, sosialisasi dan pemantauan
berbasis masyarakat. Format Limas juga akan menjadi
mitra utama KPI dalam menciptakan penyiaran yang sehat,
Memihak pada (isi) media yang benar. Tidak semua
dengan salah satu titik tekannya pada kegiatan literasi
media adalah baik, begitupun isi dan penggunaannya.
media.
Masyarakat pemirsa sebagai ‘pengamat’ media, perlu
memihak pada media yang benar dan menawarkan
*Komisioner KPI Pusat periode 2010-2013
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 7
Opini | 7
21/12/2012 17:09:56
Opini
Supertrap Trans TV:
Ketika TV Tabrak Ruang Privasi
*Azimah Subagijo
A
duan
resmi
pada
KPI
masyarakat
Pusat
lebih
dari 1500 selama 5 hari
konsep menjahili orang lain sebagai
Supertrap
bahan tertawaan ini, akhirnya menuai
menyiram air sabun dari bagian celah
kemarahan massif masyarakat.
atap toilet, sehingga menambah efek
berturut-turut di minggu
kemarin. Tabrak ruang privat, KPI
Pusat jatuhkan sanksi pada Trans TV.
“Salam Ibu Azimah dan teman2 KPI.
Kami menyampaikan keberatan atas
penayangan program supertrap di
Trans TV pd malam ini, Minggu, 25
Nov 2012, sekitar pukul 20.00 wib yg
telah memasang CCTV di Toilet dan
mempermalukan beberapa orang yg
telah membuka aurat dalam toilet itu.
Smg KPI dpt mereview penayangan
tsb. Trm ksh (Fernanda)”
ponsel penulis sejak Minggu malam
beberapa
saat
setelah
acara Supertrap di Trans TV selesai
mengudara. Acara yang mengusung
8 | Opini
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 8
merencanakan
panik dari orang yang masuk ke dalam
Lelucon Tentang
Aktivitas di Toilet
toilet tersebut. Akibatnya, perbuatan
Kamar kecil atau toilet umum, tempat
orang buang hajat, yang merupakan
tempat yang paling privat bagi tiap
orang, justru menjadi arena menjahili
yang
dianggap
telah
batas
kesantunan
dan
melampaui
kepatutan
masyarakat ini menuai protes.
Satu Tayangan, Tiga
Masalah
orang lain oleh Supertrap Trans TV.
Sebuah toilet umum buatan pun
Dari gambaran peristiwa ini, penulis
dipasang sebagaimana toilet umum
melihat sedikitnya ada 3 masalah
aslinya. Ada kloset, keran air dan
yang dilakukan oleh tim Supertrap
ember. Bedanya, toilet ini dilengkapi
Trans TV:
dengan kamera tersembunyi, dan
Ratusan surat senada membanjiri
25/11,
juga
sebuah
perangkat
hidrolik
pada
Pertama,
kurang
berhati-hatinya
bagian lantainya yang memungkinkan
dalam menilai ruang publik dan ruang
lantai tersebut terangkat dengan
privat. Toilet sampai saat ini, dianggap
pengendali jarak jauh.
oleh sebagian besar pikiran orang
masih menjadi ruang paling privat di
Tidak
sampai
di
situ
saja,
kru
dunia. Pasangan suami-istri pun, yang
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
21/12/2012 17:09:56
Opini
bertempat tinggal sah dalam satu rumah dan satu tempat
keberagaman khalayak pemirsa, dalam program tersebut
tidur, belum tentu mengijinkan istri/suaminya masuk ke
jelas sekali tidak menjadi perhatian kru Supertrap Trans
toilet menyaksikan aktivitas pasangannya di dalam toilet.
TV tersebut. Jauh melangkahi tujuan dan arah penyiaran
Dengan adanya tayangan Supertrap Trans TV edisi Minggu
nasional Indonesia yang diharapkan Undang-undang
malam tanggal 25 Nopember 2012, justru menjadikan
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang di antaranya
aktivitas orang di dalam toilet menjadi tontonan umum,
bisa membina watak, serta menjaga dan meningkatkan
membuat jutaan pasang mata menyaksikan aktivitas paling
moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.
privat tersebut.
Kedua, tidak tanggap mengenai dampak negatif dari sebuah
Penutup
tayangan di media. Ada dua hal efek negatif yang relevan.
Yakni, Tim Supertrap nampak sekali tidak menyadari
Televisi sebagai salah satu agen sosialisasi yang strategis
dampak dari tayangan edisi toilet tersebut bagi pemirsa.
di negara Indonesia yang bhineka ini, jelas memiliki
Tayangan tersebut potensial mengakibatkan trauma atau
tanggungjawab yang besar dalam membantu membangun
phobia pada pemirsa, yang kemungkinannya bisa menjadi
karakter bangsa, agar Indonesia menjadi bangsa yang
paranoid untuk mengggunakan toilet umum. Di sisi lain,
unggul. Lebih-lebih jika memandangnya bahwa televisi
tayangan Supertrap edisi Toilet ini potensial menginspirasi
menggunakan frekuensi yang merupakan ranah publik dan
pemirsa untuk melakukan kejahilan serupa kepada orang
sangat terbatas adanya. Oleh karena itu, merupakan satu
lain.
kewajiban utama bagi para pengelola penyiaran televisi
mengutamakan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang
Terakhir dan yang terparah dari kasus Supertrap edisi Toilet
berlaku di masyarakat, daripada sekadar mencari untung
ini adalah kemungkinan terkikisnya kepekaan sosial, yang
belaka.
sebetulnya saat ini sudah berada di taraf memprihatinkan.
Ketika rasa malu orang yang sedang melakukan aktivitas
Dengan dasar demikianlah KPI Pusat menjatuhkan sanksi
pribadinya, justru menjadi tontonan yang dipaksa sebagai
administratif kepada program Supertrap Trans TV episode
bahan tertawaan di ruang publik, sungguh menunjukan
Minggu malam tanggal 25 Nopember 2012 tersebut.
moral
kehilangan
Dengan harapan kalangan industri pertelevisian mengambil
empatinya, hilang kepekaan sosialnya, dan tidak dapat lagi
pelajaran berharga dan mencegah tidak kembali terjadi
membedakan mana perbuatan yang baik, pantas, dan mana
kasus-kasus pelanggaran serupa di masa yang akan datang.
perilaku
seseorang
yang
sudah
perbuatan yang buruk atau tidak pantas.
*Komisioner KPI Pusat periode 2010-2013
Norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 9
Opini | 9
21/12/2012 17:09:56
Digitalisasi
Digitalisasi
P
Digitalisasi Yes, Permen Digitalisasi No
roses transisi teknologi dari
analog ke digital merupakan
sebuah keniscayaan.
Namun
proses ini terkesan tergesa-gesa
terlebih dengan keluarnya Permen No.22
tahun 2011. Padahal untuk melakukan
sebuah proses perpindahan digital harus
memikirkan semua instrument termasuk
regulasi terkait dan melibatkan banyak
stakeholder.
Judha juga menegaskan
bahwa
frekuensi
merupakan sumber daya
alam yang terbatas. Jika
LPPPM yang menguasai
satu
kanal
frekuensi
merupakan
pihak
swasta, ini bertentangan
dengan
UUD
1945
Pasal 33. “Sumber daya
alam
dikuasai
oleh
negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk
kepentingan
rakyat,”
katanya.
Pemerintah
menjadi
pihak
yang
bertanggungjawab atas semua persoalan
Komisioner KPI Pusat, Judhariksawan
itu. Pasalnya, aturan digital yang ditelurkan
dinilai memiliki banyak kekurangan.
Sejumlah pihak meminta aturan tersebut
ditunda dan segera revisi. Komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Pusat bidang Infrastruktur Penyiaran,
Keadilan untuk TV Komunitas
Judhariksawan menilai, banyak hal yang harus diperbaiki
dan diperhatikan pemerintah dalam membuat regulasi ini.
Dalam kaitan itu, perlu dibuat juga peraturan tentang
Pasalnya, terlalu banyak persoalan yang belum disentuh
tatacara penyelenggaraan atau permohonan perizinan
dalam peraturan menteri yang harusnya dilaksanakan
bagi televisi komunitas sebagai LP3S (Lembaga Penyiaran
mulai 2012.
Penyelenggara Program Siaran). Peraturan ini menampung
aspirasi dari televisi komunitas dalam pelaksanaan sistem
Menurut Judha, mestinya aturan digital harus dibuat
digitalisasi.
dalam peraturan yang lebih tinggi yakni UU Penyiaran
hasil perubahan atau dibuatkan UU baru. Jika program
Keberadaan televisi komunitas dalam sistem digital belum
migrasi ini dirasa darurat bisa diusulkan membuat
diatur jelas dalam Peraturan Menteri (Permen) digitalisasi
Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perppu. Namun,
tersebut. Peraturan yang ada terkesan tidak memberi
kata Judha, kita harus duduk bersama membicarakan hal
peluang yang sama dengan televisi swasta. Iswandi
ini. “Perancis saja butuh waktu 6 tahun membicarakan hal
Syahputra, Koordinator Bidang Infrastruktur Penyiaran KPI
ini,” ujarnya
Pusat, menilai, pemerintah harus berlaku adil terhadap
televisi komunitas dalam sistem digital.
Selain itu Judha menyoroti adanya potensi monopoli
atau pemusatan kepemilikan dalam digitalisasi jika
Menurut Iswandi, ada dua poin yang harus dimasukan
pengaturannya tidak tepat. “Kami ingatkan ini berpotensi
pemerintah dalam peraturan digital menyangkut televisi
monopoli dan juga bisa menabrak UU telekomunikasi. Mari
komunitas. Pertama, mengenai jangkauan siaran untuk
kita liat pasal 8-nya, pengaturan ada 4 jenis, bisa BUMN,
televisi komunitas dalam sistem zona. “Dalam Permen
BUMD, dan badan usaha swasta, atau koperasi,” jelasnya.
lama yang dibuat pemerintah, jangkauan layanan siaran
untuk televisi komunitas tidak boleh lebih dari 2,5
Judha mencoba menganalogikan, jika satu frekuensi
km. Sebaiknya jangkauan siaran mereka tidak terbatas
dikuasai oleh satu Lembaga Penyiaran Multiplexing (LPM)
menyesuaikan dengan zona wilayah masing-masing. Yang
dan dalam satu frekuensi itu pihak LPM akan membawa
perlu dibatasi itu hanya konten siarannya yang memang
dua gerbong pemuat konten dan penyelenggara. Ketika
dikhususkan bagi komunitas mereka,” jelas Iswandi.
izin LPM tersebut tidak di perpanjang, hal itu akan
mematikan lembaga penyiaran dan siaran akan mati.
Pemerintah juga perlu memikirkan kembali aturan
“Kalau ini menjadi garansi seumur hidup, hal itu juga
yang memperbolehkan lembaga penyiaran komunitas
menyalahi. Ini seolah kembali ke jaman dulu! Ini salah, ini
mendapatkan bantuan. “Ini untuk mengakomodasi
soal konstitusi, ini kepentingan publik,” katanya.
permintaan dari televisi komunitas yang mengharapkan
ada aturan yang mengizinkan menerima bantuan,”
KPI juga berencana akan membuat peraturan khusus
ungkapnya.
tentang jenis dan format acara untuk menjamin diversity
of content dan persaingan industri penyiaran yang sehat,”
Iswandi menjelaskan, pada saat digitalisasi televisi
jelas Judha. Adapun contoh yang dimaksud Judha yakni
komunitas masuk satu MUX dengan TVRI sebagai pengelola.
dari 12 kanal program setiap multipleksing terdiri dari
Ada enam MUX yang ditetapkan pemerintah, lima sisanya
3 televisi hiburan, 3 televisi berita, 2 televisi olahraga, 2
dikelola televisi swasta melalui tender. “Melihat kondisi
televisi musik dan 2 televisi untuk program anak-anak.
tersebut, pada akhirnya memang televisi komunitas harus
diatur secara jelas dalam Permen,” pintanya. RG
10 | Digitalisasi
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 10
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
21/12/2012 17:09:56
Cakrawala
Cakrawala
Siaran Nasional, Garda Udara Terdepan NKRI
K
omisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan
Radio Republik Indonesia (RRI) menandatangani
nota kesepahaman (MoU) tentang pendirian dan
penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas
(LPK) di wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal pada
11 Desember 2012. MoU tersebut bagian dari upaya KPI,
Kominfo dan RRI menambal lubang-lubang blankspot di
wilayah perbatasan maupun wilayah tertinggal melalui
siaran komunitas.
Menurut data KPI Pusat, sebagian besar masyarakat di
sejumlah daerah, baik itu daerah perbatasan, terluar
maupun tertinggal, sama sekali tidak tersentuh siaran
nasional. Malahan, masyarakat di wilayah perbatasan
seperti Bengkalis di Riau, Batam, atau NusaTenggaraTimur
(NTT), justru dimanjakan siaran negeri jiran. Tak heran
jika anak-anak sekolah dasar di sana lebih kenal Perdana
Menteri Badawi atau Ramos Horta ketimbang presidennya
sendiri.
Tidak jauh dari Jakarta, di Bengkulu, tepatnya di Pulau
Enggano, masyarakatnya belum tersentuh siaran lokal
maupun nasional. Bahkan, tidak ada satu pun radio
bersiaran di pulau seluas 45 ribu hektar dengan penduduk
2500 jiwa.
Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto menyatakan ini
sebagai tanggungjawab semua pihak menyediakan
kebutuhan informasi dan edukasi bagi masyarakat di
wilayah yang tidak terjangkau siaran seperti di pulau-pulau
terdepan, daerah terpencil dan perbatasan. Menurutnya,
kesenjangan informasi yang terjadi di wilayah-wilayah
ini juga disebabkan faktor ekonomi dan bisnis. “Tidak
ada niat kalangan industri untuk mendirikan lembaga
penyiaran di wilayah-wilayah tersebut. Padahal, itu bagian
dari tanggungjawab mereka kepada publik. Mereka juga
bertanggungjawab terhadap keutuhan NKRI,” tegasnya.
Akibat tidak tersedianya informasi, hiburan dan edukasi
dari siaran Indonesia, dampaknya adalah terkikisnya rasa
sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pasalnya, ini akan
berpengaruh terhadap pemahaman mereka mengenai
NKRI. Untuk itu KPI bersama KPID berupaya mendorong
berdirinya lembaga-lembaga penyiaran di wilayah
tersebut. “Kita akan mempermudah proses perizinannya.
Selain itu, kami juga akan buat kajian dan mapping bagi
wilayah-wilayah yang tidak terjangkau siaran,” kata
Riyanto.
Kebijakan khusus
Terkait persoalan itu, KPI menawarkan pemberian kebijakan
khusus terkait proses perizinan lembaga penyiaran di
wilayah perbatasan. Komitmen ini dituangkan KPI dengan
membentuk kaukus KPI Daerah perbatasan beberapa
waktu lalu. Menurut Iswandi Syahputra, Komisioner dan
Koordinator bidang Infrastruktur Penyiaran KPI Pusat,
kebijakan
tersebut
semata untuk kejayaan
NKRI di udara perbatasan
dan
meminimalisir
masalah
kebangsaaan
di wilayah tersebut. “
Nantinya, KPID akan
memberikan pengawalan
Komisioner KPI Pusat,
terhadap
proses
Iswandi Syahputra
perizinan
lembaga
penyiaran
perbatasan
sampai dengan izin terakhir dikeluarkan,” katanya.
Bahkan, KPI Pusat memberi kemudahan lain terkait
kesulitan sejumlah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
mendapatkan Peraturan Daerah (Perda) LPPL. KPI memberi
kebijakan kepada pemohon untuk sementara waktu
menggunakan peraturan bupati (perbup) atau peraturan
walikota. “Dengan peraturan gubernur (Pergub) dan Perbup
sudah bisa dikeluarkan rekomendasi kelayakan. Kecuali RRI
dan TVRI, mereka sudah punya izin yang berlaku nasional
dan memiliki jatah frekuensi,” tegasnya.
Karena ini menyangkut masalah perbatasan dan bangsa,
Iswandi berharap, jangan ada ego dari masing-masing sektor
dan petugas negara. Semuanya harus dapat dipermudah
tetapi dengan tetap mengacu pada perundangan dan
aturan yang berlaku. “Dengan demikian, kita berharap
jangan lagi kita kalah start dalam menguasai wilayah udara
di daerah perbatasan atau daerah lainnya,” tegasnya.
Ketersediaan Muatan
Masalah lain yang ditemui KPI di wilayah perbatasan
maupun daerah lain pernah menjadi pembahasan utama
dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRRI
dan KPI Pusat. Menurut Dadang R Hidayat, Komisioner KPI
Pusat hal itu terkait muatan siaran. Bagi masyarakat di
perbatasan, siaran dari negara tetangga seperti Malaysia,
justru lebih “aman” secara isi. Bandingkan dengan program
tayang dari televisi swasta yang bersiaran nasional dari
Jakarta. “Sejak jam lima pagi kita disuguhkan siaran
tawuran dan kekerasan, sampai tengah malam beritanya
pun masih serupa,” ujarnya.
Hal itu pula yang disampaikan Menteri Komunikasi dan
Informatika, Tifatul Sembiring, saat penandatanganan
kesepahaman penyiaran perbatasan antara KPI, Kementrian
Komunikasi dan Informatika, dan RRI. Menurut Tifatul, ketika
semua pra sarana sudah disiapkan untuk menyambungkan
seluruh wilayah di Indonesia, perlu dipikirkan ketersediaan
muatan yang pantas untuk masyarakat. Bagaimanapun juga
masyarakat harus mendapatkan siaran yang menguatkan
rasa kesatuan dan kebangsaan. Untuk itulah dalam
kesepahaman ini, RRI mendapatkan tugas melakukan
pembinaan pada radio-radio komunitas di daerah
perbatasan dalam hal manajemen radio dan muatan siaran.
RG
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 11
Cakrawala | 11
21/12/2012 17:09:56
KPI Pusat
KPI Pusat
Sexophone Bermasalah,
Trans TV Dipanggil KPI
K
omisi Penyiaran Indonesia
(KPI)
Pusat
lakukan
pertemuan dengan Trans
TV
membahas
acara
Sexophone di kantor KPI Pusat,
Jumat, 9 November 2012. Acara yang
berlangsung lewat tengah malam ini
telah mendapatkan surat teguran dari
KPI Pusat pada 26 September 2012
karena kedapatan melanggar P3 dan
SPS KPI tahun 2012.
Diawal pertemuan, Anggota KPI
Pusat, Nina Mutmainnah dan Azimah
Subagijo menyampaikan berbagai
catatan terkait program tersebut
kepada perwakilan Trans TV yang
hadir antara lain Gatot Triyanto, M.
Noor Hidayat, Zoya Amirin, Rizal
Firmansyah, dan Wibowo Saputro.
Menurut Nina, tayangan Sexophone
sering menampilkan visual yang
mengeksploitasi
bagian-bagian
tertentu dari perempuan seperti
dada dan paha. “Kamera terkadang
melakukan penelusuran gambar
dari bawah ke atas bagian-bagian
tersebut. Kami paham ini isi tayangan
acara ini untuk dewasa, namun ada
masalah disini,” katanya.
ketika sudah on air, sebaiknya baca
dulu P3 dan SPS KPI”, ujar Ezki. P3 &
SPS merupakan acuan bagi lembaga
penyiaran
sebelum
menyiarkan
sebuah program acara. Disana ada
batasan-batasan, mana yang tidak
boleh dan boleh, tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Azimah
yang menilai Sexophone sebagai
tayangan khusus dewasa justru
terkesan mengajarkan penonton
untuk melakukan kehidupan sex
bebas. Bahkan, penyampaiannya
tidak sesuai dengan norma kesopanan
dan kesusilaan.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi
Trans TV, Gatot Triyanto mengatakan,
pihaknya tidak berniat mengajarkan
sex bebas dengan persfektif seperti
yang dimaksud KPI. Menurutnya,
tema acara Sexophone diambil dari
fenomena yang ada di kehidupan.
Diakhir pertemuan, KPI berharap
kepada Trans TV untuk dapat
memperbaiki
program
acara
tersebut. “Acara ini memang banyak
manfaatnya, tapi cukup banyak
yang harus diperbaiki dari acara
Sexophone,” tegas Nina
Sedangkan Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki
Suyanto berpendapat ada perbedaan
mendasar antara off air dan on air
ketika membahas persoalan sensitif
seperti ini. Jika diruang kuliah atau
di ruang lain, pembicaraan dewasa
seperti ini bisa saja dilakukan. “Tapi,
Poppy Darsono Adukan Infotainment ke KPI
Lalu Hilman A, Margono, Ifa Margono
keluarga Moerdiono, serta Jazzy yang
juga hadir pada saat itu.
K
omisi Penyiaran Indonesia (
KPI) Pusat menerima aduan
publik dari Poppy Dharsono,
Anggota DPR RI pada 19
November 2012 di kantor KPI Pusat.
Poppy mengadukan bahwa adanya
informasi yang tidak benar yang telah
disampaikan infotainment kepada
publik sejak mingggu lalu.
Berita yang dikeluhkan Poppy
adalah mengenai peresmian prasasti
12 | KPI Pusat
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 12
biography yang ada di makam
Moerdiono pada 10 November 2012.
Infotainment memberitakan seolaholah akan ada pemindahan makam
Moerdiono padahal, menurut Poppy,
makam itu tidak akan dipindahkan
dan tidak ada pihak keluarga yang
memberikan pernyataan tersebut.
“Berita tersebut tidak benar dan telah
merugikan keluarga” jelas Poppy.
Hal itu juga dibenarkan oleh Sumad
Kertonegoro sahabat dari Moerdiono,
Nina Mutmainnah, Anggota KPI Pusat
yang menerima seluruh aduan Poppy
secara resmi mengatakan bahwa
KPI Pusat akan mengamati serta
menganalisis terhadap infotaiment
yang dimaksud apakah telah terjadi
pelanggaran terhadap Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3SPS) atau tidak.
Selain itu, Nina menyampaikan akan
menindaklanjuti aduan tersebut
dengan mempertemukan kedua
belah pihak untuk mengadakan
dialog.
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
21/12/2012 17:09:56
KPI Pusat
KPI dan Bawaslu Awasi Kontestasi Politik di
Lembaga Penyiaran
M
edia
penyiaran
merupakan
sarana
bagi
masyarakat
untuk
memperoleh
pendidikan, hiburan serta kontrol
dan perekat sosial. Dalam konteks
tersebut, media juga berperan
sebagai pengawas dalam prosesi
demokrasi yang sehat. Demikian
disampaikan Idy Muzayyad, Anggota
KPI Pusat bidang Kelembagaan,
dalam acara seminar bertajuk “Peran
Lembaga Pengawas Negara/Publik
dalam Memperkuat Pengawasan
Pemilu Terpadu” di Hotel Arya Duta
Jakarta, Senin, 12 November 2012.
Menurut Idy, secara normatif media
punya manfaat yang beragam
terutama untuk hal yang baik. Namun
ketika masuk dalam konteks Pemilu
, media akan terbagi dua fungsinya
yakni sebagai kontrol atau pengawas
dan media sebagai subjek yang
dimanfaatkan.
Lalu apa jadinya
jika media penyiaran dikuasai atau
dimiliki oleh pemilik yang berafiliasi
dengan partai politik. “Akan terjadi
proses
politisasi
media
yang
berkelindan dengan kepentingan
ekonomi. Ini yang akan terjadi. Hal
seperti ini juga terjadi di Amerika
Serikat. Namun, kebolehan tersebut
ada aturan atau prasyaratnya,” kata
Idy berseloroh.
Jenis penyiaran politik kalau kita
perhatikan ada lima jenis yakni
iklan, siaran monolog, pemberitaan,
talkshow, dan jajak pendapat.
Saat ini, ungkap Idy, yang paling
banyak bermasalah dalam siaran
politik adalah persoalan iklan.
“KPI telah mengadakan pertemuan
dengan beberapa stasiun televisi
membahas persoalan iklan politik
di televisi tersebut. KPI menilai
penting pertemuan tersebut untuk
mendapatkan
jawaban
terkait
masalah iklan politik tersebut,”
jelasnya.
Selanjutnya siaran politik melalui
pemberitaan. Siaran pemberitaan
politik yang sering terjadi di
sejumlah
televisi
dan
dinilai
menimbulkan
masalah
adalah
terkait adanya “framing”, memihak,
melakukan
penghakiman
dan
durasi. Semestinya, media yang
diambil alih kepemilikannya oleh
pemilik yang berpolitik, siarannya
tetap harus netral. “Masyarakat
sekarang sudah lebih sadar dan
cerdas dalam menyikapi media.
Jika media cenderung memihak
parpol, justru akan merugikan
media tersebut,”tuturnya sambil
menyampaikan aturan penyiaran
mengenai pemilihan umum dan
kampanye dalam Standar Program
Siaran (SPS) KPI Pasal 71.
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 13
Pada kesempatan tersebut KPI Pusat
menandatangani nota kesepahaman
dengan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu)
terkait
pengawasan
Pemilu 2014. Hadir Ketua KPI
Pusat, Mochamad Riyanto yang
menandatangan nota kesepahaman
tersebut, bersama Ketua Bawaslu,
Muhammad. Menurut Muhammad,
Pemilu 2014 telah menjadi tumpuan
dan harapan untuk kontestasi
politik yang kredibel, transparan
dan bermanfaat. Pihaknya sadar
tanpa sinergi yang baik antara
Bawaslu dengan lembaga lembaga
komisi negara yang secara khusus
“concern”tentang
pengawasan
tentunya harapan tersebut tidak akan
tercapai.
KPI Pusat | 13
21/12/2012 17:09:57
KPI Daerah
KPI Daerah
Langkah Terang Revitalisasi KPID Sumatra Barat
G
ubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, sepakat
melakukan revitalisasi atas Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Barat. Langkah
itu diambil Irwan setelah bertemu dengan
perwakilan KPI Pusat, Azimah Subagijo dan Idy Muzayyad,
didampingi jajaran pemerintah provinsi Sumbar, di Rumah
Dinas Gubernur Sumbar (4/11).
Dalam pertemuan tersebut disetujui beberapa langkah
yang akan ditempuh guna mengoptimalkan kembali
KPID Sumatera Barat yang selama ini mendapat masalah
karena tidak adanya proses rekruitmen dan penganggaran
kegiatan yang memadai. “Ada tiga langkah yang akan
ditempuh untuk revitalisasi”, ujar Idy Muzayyad. Yakni
langkah untuk jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang. Jangka pendeknya adalah, pemerintah
provinsi Sumbar memberikan hak anggota KPID Sumbar
berupa honor yang belum terbayarkan 10 bulan terakhir,
termasuk pelunaan tagihan listrik dan telepon kantor KPID
Sumbar.
Untuk langkah jangka menengah, akan dilakukan proses
rekruitmen anggota KPID Sumbar periode yang baru.
Selama ini anggota KPID Sumbar bekerja berdasarkan SK
Gubernur tahun 2007 yang memperpanjang masa bakti
KPID Sumbar hingga terpilih anggota yang baru. Menurut
Aimah, dengan adanya rekruitmen baru, diharapkan ada
penyegaran dalam KPID Sumbar dan mengoptimalkan
kinerja pelayanan publik di bidang penyiaran. Hingga saat
ini, anggota KPID Sumbar tinggal empat orang, setelah
tiga anggotanya satu per satu mengundurkan diri sebelum
terpilih anggota yang baru. Untuk mempercepat proses ini,
Gubernur Sumbar telah menunjuk Mudrika, Kepala Dinas
Perhubungan Sumbar, untuk duduk mewakili pemerintah
provinsi Sumbar dalam panitia seleksi anggota baru KPID
yang dibentuk oleh DPRD Sumbar.
Selanjutnya, langkah jangka panjang adalah menyiapkan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat
KPID Sumbar. Untuk langkah ini, Mudrika yang hadir
dalam pertemuan tersebut menyatakan pihaknya sudah
mengusulkan pada DPRD agar mengagendakannya
untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda)
Sumbar 2013. Mengingat pembentukan SOTK harus
didasari oleh Peraturan Daerah yang disahkan oleh DPRD.
Setelah pertemuan ini, KPI Pusat pada 5/11 melakukan
pertemuan mediasi antara KPID, Pemprov, dan DPRD
Sumbar. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi
3 DPRD Sumatera Barat, H.M Nurnas. Diharapkan usai rapat
mediasi tersebut, jalan untuk revitalisasi KPID Sumbar
dapat segera direalisasi..
KPID Award: Penghargaan Atas Kerja Cerdas Insan Media
P
enghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) berupa KPID award adalah bentuk
apresiasi terhadap kerja seni (art), science (ilmu/
pengetahuan) dan craft (keterampilan) dari
sebuah inovasi untuk program siaran jasa radio maupun
televisi. Hal tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat
Mochamad Riyanto, di sela acara KPID Jawa Barat Award,
Bandung (16/11). Menurutnya, KPID Award menjadi
ekspresi kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan
kebutuhan masyarakat atau publik akan program siaran
yang mendidik, menghibur, menyuguhkan informasi
berkualitas. Selain itu tentu saja mampu menghadirkan
kearifan lokal di hadapan tekanan kekuatan kapitalisme
informasi. Landasan penghargaan tersebut sebangun
dengan visi, arah, tugas maupun tanggungjawab KPID
sebagaimana diamanahkan UU No 32 tahun 2002 tentang
Penyiaran.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat,
Ahmad Heryawan mengatakan lembaga penyiaran harus
menjaga keseimbangan antara fungsi hiburan dan kontrol
terhadap para pembuat kebijakan publik. Ia juga berharap
berbagai kearifan lokal harus hadir dalam penyiaran di
Jawa Barat dalam bentuk yang baik dan menarik. Sehingga
masyarakat Jawa Barat tetap lekat dengan nilai-nilai
kebaikan yang berkarakter, sekalipun arus globalisasi
hadir tanpa bisa dibendung. Gubernur mengapresiasi
penganugerahan KPID Jawa Barat Award 2012 untuk
siaran yang terpuji. “Masyarakat Jawa Barat menjadi
bergairah karena hiburan dan berkarakter karena siaran
yang berimbang”, ujarnya.
Sementara itu Neneng Athiyatul Faiziyah, Ketua KPID Jawa
14 | KPI Daerah
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 14
Barat, berharap dengan adanya KPID Award itu akan dapat
memotivasi media untuk meningkatkan terus kualitas,
juga menjaga mutu dari penyiarannya itu sendiri,” ujarnya.
Disampaikan pula oleh Neneng, dengan jumlah penduduk
49 juta, Jawa Barat merupakan pasar yang sangat diidamidamkan oleh lembaga penyiaran.
Tak heran hingga saat ini tercatat ada 1251 pemohon
izin penyiaran. Dengan 743 diantaranya mendapatkan
Rekomendasi Kelayakan (RK), 97 mendapat Izin Prinsip,
26 yang sudah ikut Evaluasi Uji Coba Saran (EUCS) dan
196 yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)
Tetap. Neneng bahkan berharap Jawa Barat dideklarasikan
sebagai Provinsi Penyiaran, yang dengan penyiaran dapat
membuat masyarakat Jawa Barat lebih produktif dan
sejahtera.
KPID lain yang juga menyelenggarakan KPID Award
antara lain, Bali, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Penghargaan
ini semata dikarenakan KPID menilai penting untuk
mengapresiasi kerja insan penyiaran di tiap provinsi.
Terbukti dari beberapa kategori penghargaan, justru
diterima oleh lembaga-lembaga penyiaran yang bersiaran
jauh dari ibukota provinsi.
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
21/12/2012 17:09:58
KPI Daerah
Siaran Rakom Harus Sesuai dan Banyak Manfaat
R
adio komunitas (rakom) diminta untuk berhatihati menyiarkan program siaran khususnya
yang terkait SARA. Hal ini untuk mencegah
perpecahan ditengah masyarakat. Pendapat
tersebut mengemuka ketika berlangsungnya proses
Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara KPID dengan
delapan rakom di provinsi Lampung, Selasa, 20
November 2012.
Menurut Anggota KPID Lampung, Ahmad Riza Faizal,
pihaknya paling sering melakukan teguran pada
lembaga penyiaran karena terkait persoalan siaran
berbau SARA. “Saya minta untuk berhati-hati dalam
menyampaikan siarannya karena siaran yang disiarkan
kepada komunitas tertentu akan juga bisa didengar
komunitas yang lain yang tidak sama pahamnya,”
tegasnya.
Pendapat senada juga disampaikan Wakil Ketua KPI
Pusat, Ezki Suyanto. Menurutnya, unsur kehati-hatian
dalam siaran radio menjadi perhatian utama karena
ini menyangkut efek pada pendengarnya. “Saya minta
agar semua lembaga penyiaran membaca dan mengerti
aturan penyiaran!” katanya.
Sementara itu, Anggota KPI Pusat, Azimah Subagijo,
meminta pihak rakom untuk mengedepankan siaran
informatif dan mendidik pendengarnya. Selain itu,
informasi terkait tanggap bencana juga perlu disiarkan
agar masyarakat tahu dan tanggap jika nanti terjadi hal
yang tidak diinginkan seperti bencana alam.
Anggota KPI Pusat lainnya, Iswandi Syahputra,
mengharapkan pengertian pengelola rakom perihal
filosofi berdirinya sebuah radio komunitas. Menurutnya,
radio ini ada karena adanya kesepakatan antara
komunitas yang memiliki kesamaan minat, hobbi,
profesi dan yang lain. “Harus ada dulu komunitas baru
mendirikan lembaga penyiarannya. Karena itu, isi
siaran yang ada merupakan cermin dari komunitasnya.
Jangan sampai nanti siaran yang disampaikan malah
menyimpang dari kebutuhan dasar dari komunitas
tersebut,” katanya.
Penyiaran di Sulbar Tak Terjangkau TV Terrestrial
S
eluruh wilayah di Sulawesi Barat belum
terjangkau siaran terrestrial. Untuk dapat
menangkap siaran televisi nasional masyarakat
Sulbar memperolehnya lewat jasa TV Kabel
atau dengan memasang antena parabola. Hal ini
menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Penyiaran
Indonesa Daerah (KPID) Sulbar dalam menata
regulasi penyiaran, baik untuk isi siaran ataupun
infrastrukturnya. Hal tersebut disampaikan Andi
Fahriadi, Ketua KPID Sulawesi Barat di sela acara
Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di Kabupaten Majene,
Sulawesi Barat (5/12).
Pengusaha TV Kabel saat ini sudah beroperasi
sejak 2001, sebelum disahkannya Undang-Undang
Penyiaran. Aktivitas pengusaha TV Kabel dalam
membantu masyarakat mengakses informasi di
daerah-daerah yang tidak terjangkau TV terrestrial
(blank spot), di satu sisi, patut disyukuri. Tapi di sisi
lain, menurut Judhariksawan, komisioner KPI Pusat
bidang perizinan, apa layak daerah blank spot ini diisi
oleh saluran televisi yang justru banyak muatan yang
bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat?
Beberapa saluran dalam layanan TV Kabel di Sulbar
ini banyak dikecam masyarakat karena menayangkan
pornografi dan kekerasan. Kehadiran saluran televisi
asing sebenarnya tidak dilarang dalam regulasi
penyiaran. Asalkan muatan yang ada di dalamnya
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3 & SPS). Diantaranya distributor saluran,
dalam hal ini LPB, memiliki fasilitas kunci parental
(parental lock) yang dapat mencegah tayangan dewasa
diakses anak-anak. Atau kalaupun tidak ada fasilitas
tersebut, penyalur memiliki mekanisme sensor
internal dalam usahanya menghapus muatan negatif
dalam siaran televisi.
Selain itu Judha juga mengingatkan lembaga penyiaran
untuk mengurus hak siar atas saluran televisi yang
disediakan oleh usaha mereka. Setidaknya LPB harus
melakukan koordinasi atau kerjasama dengan televisi
bebas bayar yang ada. Karena tidak ada dasarnya
saluran free to air yang dapat diakses secara gratis,
kemudian disalurkan lewat LPB ke rumah-rumah
dengan memungut iuran, ujar Judha. Dirinya berharap
dalam proses perizinan yang sudah dimulai ini,
lembaga penyiaran mengurus hak siar atas saluransaluran televisi yang akan didistribusi ke pelanggan.
Bagaimanapun juga kelengkapan berkas administrasi
atas izin siar menjadi salah satu syarat keluarnya izin
bagi lembaga penyiaran, ujarnya.
Andi Fahriadi mengakui situasi dilematis yang dihadapi
regulator penyiaran di Sulbar ini. Namun KPID Sulbar
sudah menentukan langkah-langkah strategis dalam
menyelesaikan permasalahan ini. “Hingga saat
ini, KPID terus lakukan pembinaan pada lembaga
penyiaran yang ada di Sulbar terkait penegakan
regulasi penyiaran baik untuk isi siaran ataupun hak
siar”, ujarnya. Tahun 2013, rencananya KPID Sulbar
akan melakukan kerjasama dengan Kapolres di seluruh
kabupaten di Sulbar guna melakukan penertiban.
Dirinya berharap, dengan adanya kerjasama atau
MoU dengan aparat hukum ini, penegakan aturan
penyiaran dapat dilakukan secara sungguh-sungguh
oleh lembaga penyiaran.
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 15
KPI Daerah | 15
21/12/2012 17:09:58
KPI Daerah
KPI Jajaki Kerjasama dengan RUTK
S
ebagai negara yang terletak di dua benua, Eropa
dan Asia, Turki memilih untuk ikut dalam kedua
forum regulator penyiaran yang ada di dua
benua tersebut. Namun untuk masalah regulasi,
penyiaran di Turki mengikuti standarisasi yang digunakan
oleh negara-negara di Eropa. Dalam kunjungan Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) ke Turki (4-6/12) lalu, delegasi
berkesempatan mendatangi Radio Televizion Ust Kuruulu
(RUTK), sebuah lembaga independen yang mengatur
kebijakan penyiaran di Turki.
Delegasi dipimpin oleh Azimah Subagijo (KPI Pusat)
dan beranggotakan Hamdani Masil (Ketua KPID Jakarta),
Ervan Ismail (Wakil Ketua KPID Jakarta), Saadah Darmawi
(KPID Jakarta), Roni Sakti Alamsyah (KPID Jakarta) dan
Akuat Suprianto (KPID Jakarta). RUTK sendiri menerima
kehadiran delegasi KPI kantor mereka, di Ankara.
Dalam kesempatan tersebut Ketua RUTK Prof Dr Davut
Dursun memaparkan keberadaan RUTK sebagai satusatunya lembaga independen regulator penyiaran di
negeri yang dipimpin Erdogan tersebut. RUTK terdiri
atas 9 anggota dengan masa kerja 6 tahun yang dipilih
oleh parlemen Turki, dan dapat dipilih kembali untuk dua
periode. Davut menjelaskan bahwa RUTK berkewenangan
penuh atas penyiaran di Turki, termasuk juga membuat
aturan yang rinci terkait penyiaran.
RUTK memang merupakan lembaga independen, namun
untuk mebiayai aktivitasnya, RUTK mendapatkan anggaran
dari 3% pendapatan iklan yang diperolah lembaga
penyiaran tidak berbayar (free to air). Selain itu RUTK
juga berhak mengutip biaya perizinan dari TV Satelit yang
mengudara di frekuensi Turki. Davut menjelaskan, dengan
dana yang diperoleh tersebut, RUTK tidak lagi dibiayai
oleh negara bahkan ikut memberi tambahan pendapatan
negara. Jika diperkirakan pendapatan iklan televisi
mencapai 3 miliar dollar, maka pemasukan untuk RUTK
sebesar 90 juta dollar. Sedangkan biaya lisensi untuk TV
satelit di Turki sebesar € 100.000 per tahun.
Saat ini RUTK melayani penyiaran televisi, radio, satelit,
tv kabel dan tv digital. Televisi nasional berjumlah 25 tv
nasional, 15 tv lokal dan 14 tv-radio publik. Untuk radio
saat ini berjumlah 38 radio nasional, 98 radio regional
dan 922 radio lokal. Siaran satelit berjumlah 186 TV dan
59 channel radio. TV Kabel sebanyak 90 channel, dan 2 tv
dengan platform digital dan 1 IPTV.
16 | KPI Daerah
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 16
“Saat ini Turki juga sedang menyiapkan diri untuk
digitalisasi”, ujar Davut. RUTK memerkirakan digitalisasi
ini akan siap pada minggu ke-3 Maret 2013 untuk seluruh
wilayah Turki. Ditambahkan pula oleh Volkan Ozturk, Wakil
Ketua RUTK, regulasi tentang penyiaran digital di Turki
juga sudah dirampungkan. Bahkan, ujar Volkan, dalam
Undang-Undang tersebut dilengkapi dengan rencana
kerja digitalisasi meliputi, tahap satu untuk pelengkapan
pengaturan frekuensi, tahap dua penyiapan tender
dan tahap tiga-empat mengenai pengaturan transmisi.
Mengenai set top box yang diperlukan dalam digitalisasi
penyiaran, RUTK sedang mengusahakan perangkat itu
dapat dibeli masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Pada dasarnya, ujar Volkan, perangkat set top box dapat
disediakan oleh produsen manapun juga. RUTKg hanya
membuat spesifikasi alat dan melakukan sertifikasi atas
alat yang akan dijual di pasar elektronik Turki.
Turki sebagai negara yang dideklarasikan berdasarkan
hukum sekuler, RUTK pernah diprotes masyarakat karena
memberikan sanksi atas penayangan film Kartun Bart
Simpson yang melakukan personifikasi Tuhan. Banyak
masyarakat yang menyatakan bahwa Tuhan tidak perlu
pembelaan, seperti yang dilakukan RUTK. Namun, ujar
Davut, yang dilakukan RUTK bukanlah untuk membela
Tuhan, melainkan untuk melindungi anak-anak dan
keluarga, mengingat adanya efek tiru yang ditimbulkan
atas tayangan itu.
KPI sendiri menilai penting menjalin kerjasama erat
dengan RUTK mengingat ada banyak kesamaan antara
Indonesia dan Turki yaitu merupakan negara demokratis.
Selain itu regulator penyiarannya merupakan lembaga
independen mewakili kepentingan dan partisan. Selain
itu, Turki juga sedang dalam masa transisi digitalisasi
seperti yang juga dihadapi oleh Indonesia dan penduduk
kedua negara ini pun sama-sama mayoritas muslim.
Azimah menilai, ke depan perlu ditingkatkan kerjasama
antara dua lembaga regulator penyiaran ini. Sehingga
dapat saling memperoleh manfaat yang besar bagi
kemajuan dunia penyiaran di masing-masing negara.
Selain itu, menurut Azimah, dengan melihat kewenangan
dan fungsi dari RUTK, hal itu dapat menjadi acuan untuk
penguatan KPI secara kelembagaan, terutama dalam
perubahan Undang-Undang Penyiaran yang sedang
digodok DPR.
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
21/12/2012 17:09:59
Imbauan, peringatan dan Sanksi
Imbauan, Peringatan, dan Teguran KPI
Periode November - Desember 2012
No Program
Stasiun
Status
Deskripsi
1.
Trans TV
Teguran Tertulis
Kedua
Pada tanggal 3 November 2012 pukul 00.29 WIB menayangkan
beberapa foto dan adegan yang menampilkan eksploitasi tubuh bagian
dada salah satu pemain film wanita, Amel Alvi secara close up.
“Sexophone”
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas
pelarangan adegan seksual serta norma dan kesusilaan.
Selain pelanggaran tersebut, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran
sejenis pada tayangan 20 Oktober 201, yaitu adegan yang menampilkan
eksplotasi tubuh bagian paha seorang wanita yang berada di atas
tempat tidur dan model wanita yang tampil pada program acara, Baby
Putry, secara close up.
KPI Pusat juga menemukan lain, yaitu perbincangan masalah seks yang
dilakukan secara tidak sopan. Pelanggaran ini terjadi pada program yang
ditayangkan tanggal 2 November 2012 yang membahas topik B.D.S.M
(Bondage and Discipline, Sadism and Masochism). Pelanggaran yang
dilakukan adalah penayangan adegan dua orang narasumber tentang
pengalamannya mempraktekan aktivitas seks B.D.S.M secara terperinci.
2.
“Supertrap
Minggu”
Trans TV
Teguran Tertulis
Pada tanggal 25 November 2012 pukul 20.08 WIB menayangkan adegan
jebakan di toilet umum dengan menggunakan perangkat hidrolik.
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma
kesopanan, hak privasi, dan penggolongan program siaran. KPI Pusat
menerima aduan masyarakat sebanyak 1.109 pengaduan (melalui email,
SMS, telepon, dan twitter) sampai dengan tanggal 27 November 2012
pukul 16.00 WIB.
Sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran, KPI Pusat memutuskan dan mewajibkan stasiun Trans TV
untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan
dengan aduan dan telah diputuskan bahwa terjadi pelanggaran.
3
“Selebriti
Punya Story”
ANTV
Teguran Tertulis
Pada tanggal 20 November 2012 pukul 08.11 WIB Menayangkan adegan
yang mengesankan ciuman bibir antara sepasang pria dan wanita.
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas
pelarangan adegan seksual, perlindungan anak dan remaja, norma
kesopanan dan kesusilaan, serta penggolongan program siaran.
KPI Pusat juga meminta ANTV untuk melakukan evalusi dan sensor
internal terutama untuk menjamin agar penayangan adegan seksual
yang dilarang sebagaimana yan dimaksud tidak ditayangkan kembali.
4
“Reportase
Pagi”
Trans 7
Teguran Tertulis
Pada tanggal 9 November 2012 pukul 05.10 WIB menayangkan secara
close up adegan seorang pria memasukkan kepala ular ke dalam
mulutnya. Pada segmen lain ditayangkan juga adegan mencium mulut
ular.
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas
perlindungan anak dan remaja serta pelarangan dan pembatasan
program siaran mistik, horor, dan supranatural yang disiarkan oleh
lembaga penyiaran.
KPI Pusat juga berpendapat adegan tersebut dapat membahayakan dan
berpotensi untuk ditiru oleh anak-anak karena ditayangkan di luar jam
tayang dewasa.
PENYIARAN KITA | November - Desember 2012
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 17
Imbauan, Peringatan dan Sanksi | 17
21/12/2012 17:09:59
Galeri Kegiatan
Komisi Penyiaran Indonesia
November-Desember 2012
FGD KPI DKI Jakarta: Optimalisasi Pendapatan Negara dari Penyiaran, 20
Desember 2012
Kunjungan dari Korea Communication Commision, Korea Selatan ke KPI
Pusat (14/11)
Focus Group Discussion (FGD) Digitalisasi di kantor KPI Pusat, 11 Desember
2012.
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 18
Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di Lampung, 20 November 2012
Andi Fahriadi (Ketua KPID Sulawesi Barat), Muhammad Najib Atjo (Asisten
II Bidang Pemerintahan Pemkab Majene), Dadang R. Hidayat (KPI Pusat),
Farhanudin (Wakil Ketua KPID Sulbar) dalam acara Evaluasi Dengar
Pendapat (EDP) untuk lembaga penyiaran di Majene, Sulbar (5/12)
Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto dan Wakil Ketua Pusat Ezki Suyanto
menjadi narasumber dalam Workshop P3SPS untuk stasiun tv O Channel.
21/12/2012 17:10:00
Galeri Kegiatan
Komisi Penyiaran Indonesia
November-Desember 2012
Azimah Subagijo (KPI Pusat) dan beranggotakan Hamdhani Masil (Ketua
KPID Jakarta), Ervan Ismail (Wakil Ketua KPID Jakarta), Saadah Darmawi
(KPID Jakarta), Roni Sakti Alamsyah (KPID Jakarta) dan Akuat Suprianto
(KPID Jakarta) bersama ketua Radio Televizion Ust Kuruulu (RUTK) Prof Dr
Davut Dursun, di Ankara, Turki (4/12)
Muhamad Sanjaya dan Budi Priyatna penerima Lifetime Achievement KPID
Jawa Barat Award bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua
KPI Pusat M. Riyanto, Komisioner KPI Pusat Azimah Subagijo, dan Ketua KPID
Jawa Barat Athiyatul Faiziyah dalam acara Malam Penganugerahan KPID
Jawa Barat 2012, 16 November 2012.
Komisioner KPI Pusat Idy Muzayyad (kiri) dalam acara Pembentukan Forum
Masyarakat Peduli Siaran, “Mewujudkan Masyarakat Mira KPI untuk
Penyiaran Sehat” di kantor KPI Pusat, (11/11)
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 19
Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, Menteri Komunikasi dan
Informatika RI Tifatul Sembiring, Direktur RRI Niken Widiastuti usai
menandatangani MoU Siaran Perbatasan di Kantor Kemenkominfo, 11
Desember 2012
Komisioner KPI Pusat dan KPID se-Indonesia yang hadir sebagai
undangan pada Malam Anugerah Penyiaran Jawa Timur
Cucu dari M. Yusuf Ronodipuro menerima piala Lifetime Achievement
mewakili M. Yusuf Ronodipuro di acara Anugerah KPI 2012, 11 Desember
2012
21/12/2012 17:10:04
Peraih Anugerah KPI 2012 untuk Kategori Program
adalah:
Peraih Anugerah KPI 2012 untuk Kategori
Khusus adalah:
1. Program Anak TV:
Program BINTANG LAUT, Stasiun TVRI
2. Program Musik TV:
Program HARMONI Episode “Adi Karya Titiek Puspa”
Stasiun SCTV
3. Program Sinetron Lepas/FTV:
Program SINEMA WAJAH INDONESIA Episode “Maaf,
Lebaran Ini Kami Tidak Pulang”, Stasiun SCTV
4. Program Buletin Berita TV:
Program SEPUTAR INDONESIA SORE 28 April 2012,
Stasiun RCTI
5. Program Dokumenter TV:
Program SWARA LIYAN Episode “Cerita Muram dari
Balik Tembok”, Stasiun TVRI
6. Program Feature TV:
Program SWARA LIYAN Episode “Suara Anak Pesisir”,
Stasiun TVRI
7. Program Investigasi TV:
Program DELIK Episode “Derita TKI Arab Saudi”,
Stasiun RCTI
8. Program Talkshow TV:
Program KICK ANDY Episode “PerempuanPerempuan Perkasa”, Stasiun Metro TV
1. Radio Peduli Perbatasan:
RRI Entikong (Kalimantan Barat)
2. Televisi Peduli Perbatasan:
Belu TV (Nusa Tenggara Timur)
3. Program Ramadhan TV Terbaik:
PARA PENCARI TUHAN, Stasiun SCTV
2012_NLKPI_Nov_Des.indd 20
21/12/2012 17:10:10
Fly UP