...

Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
NOMOR 3 TAHUN 1968
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDIUM KABINET NOMOR 5/PRK/1965
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka realisasi perjanjian antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda tertanggal 7
September 1966, dipandang perlu untuk segera menyelesaikan
semua masalah yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban
tersebut dalam perjanjian itu, dalam hal ini termasuk penyelesaian
terhadap kekayaan Badan-badan Hukum ex. Belanda yang telah
ditinggalkan berupa bangunan-bangunan/ rumah-rumah yang
sudah termasuk/diperhitungkan dalam suatu jumlah sebagaimana
tercantum dalam perjanjian tersebut di atas.
b. bahwa dalam hubungan itu perlu segera dilaksanakan penjualan
terhadap rumah-rumah/bangunan-bangunan tersebut dalam usaha
untuk menambah pemasukan keuangan Negara, sedang tanahtanah diatas mana rumah-rumah/bangunan-bangunan itu berdiri
berdasar-kan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 5
Tahun 1960 telah gugur menjadi tanah Negara terhitung sejak 24
September 1961, sehingga dengan demikian dapat diberikan
sesuatu hak kepada para pemohon/pembeli tersebut di atas.
c. bahwa Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965 dapat
dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penjualan rumahrumah/bangunan-bangunan itu, dengan merubah/mengganti
seperlunya ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. 6 Tahun
1966;
Memperhatikan
Mengingat
:
:
Surat Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri tanggal 27
Juli 1967 No. 6192/67/01:
1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N.1960 No. 104)
2. Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965.
3. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Belanda tertanggal 7 September 1966;
dengan
Atas Nama Menteri Dalam Negeri
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDIUM
KABINET No. 5/PRK/1965.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
-2Pasal 1
Untuk membantu pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965, oleh Gubernur
KDH. Propinsi c.q. Kepala Kantor Inspeksi Agraria ditiap Ibu Kota Propinsi dibentuk Panitia
Prk. 5 Daerah yang terdiri atas :
1. Kepala Kantor Inspeksi Agraria sebagai anggauta merangkap Ketua.
2. Kepala Kantor Pendaftaran (dan Pengawasan Pendaftaran) Tanah setempat sebagai
anggauta merangkap Wakil Ketua.
3. Seorang pejabat Pamong Praja yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
sebagai anggauta.
4. Seorang pejabat Kantor Inspektorat Daerah Pajak setempat yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor, sebagai anggauta.
5. Seorang pejabat dari Dinas Bangunan Umum setempat yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor, sebagai anggauta.
6. Seorang pejabat Kantor Perwakilan Imigrasi setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
sebagai anggauta.
7. Seorang pejabat Kantor Inspeksi Agraria setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
sebagai sekretaris bukan anggauta.
Pasal 2
Panitia Prk. 5 Daerah tersebut dalam pasal 1 bertugas :
a. meneliti dan memberi pertimbangan Kepada Direktur Jenderal Agraria, apakah pemohon
telah memenuhi syarat untuk membeli rumah/bangunan beserta memperoleh hak atas
tanah yang bersangkutan.
b. memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Agraria, apakah
sesuatu rumah/bangunan kepunyaan Badan Hukum terkena ketentuan sebagai dimaksud
dalam Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965.
c. atas perintah Direktur Jenderal Agraria, menaksir rumah/bangunan beserta tanahnya
sebagai dimaksud diatas.
Pasal 3
(1) Semua permohonan untuk membeli rumah/bangunan sebagai dimaksud dalam Peraturan
Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965, diajukan kepada Direktur Jenderal Agraria dengan
perantaraan Panitia Prk. 5 Daerah setempat.
(2) Setelah menerima permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terhadap
pemohon dan rumah/bangunan itu, oleh Panitia Prk.5 Daerah setempat dilakukan
pemeriksaan sebagai dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b di atas.
Pasal 4
(1) Yang dapat membeli rumah/bangunan yang dimaksud dalam pasal 2 ialah :
a. penghuni tunggal yang sah, atau
b. penghuni bersama yang telah mendapat persetujuan tertulis dari (para) penghuni
lainnya, yang dibuat di hadapan Ketua Panitia Prk.5 Daerah.
(2) Permohonan bukan penghuni dapat dipertimbangkan sesudah ada persetujuan khusus
dari Direktur Jenderal Agraria.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
-3-
Pasal 5
(1) Untuk menentukan status rumah/bangunan beserta tanahnya sebagai dimaksud dalam
pasal 2, dipergunakan fakta-fakta sebagai berikut :
a. Direksi/Pengurus Badan Hukum tersebut tidak memintakan konversi hak atas tanah
itu menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960
b. Tidak ada indikasi bahwa tanah tersebut telah dialihkan kepada fihak lain
c. Badan Hukum tersebut selama 5 tahun terakhir berturut-turut tidak membayar pajak
(pajak-pajak perseroan maupun verponding)
d. Badan Hukum tersebut atau kuasanya tidak menarik uang sewa atas
rumah/bangunan itu beserta tanahnya selama 5 tahun berakhir berturut-turut.
e. Semua anggauta Direksi/Pengurus Badan Hukum tersebut telah meninggalkan
Indonesia, menurut keterangan dari Direktorat Imigrasi atau Instansi lain yang
berwenang.
(2) a. Apabila fakta-fakta tersebut dalam ayat (1) huruf a sampai dengan c dipenuhi, maka
diadakah satu kali pengumuman lewat sekurang-kurangnya dua surat kabar yaitu
dalam surat kabar dimana Badan Hukum tersebut berkedudukan, dan dalam surat
kabar dimana tanah itu terletak.
b. Sedang jika hanya dipenuhinya fakta-fakta dalam ayat (1) huruf a sampai dengan d,
maka diadakan pengumuman tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing
sebulan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar yaitu dalam surat kabar dimana
Badan Hukum tersebut berkedudukan dan dalam surat kabar dimana tanah itu
terletak.
c. Jika salah satu fakta a sampai dengan d tidak dipenuhi, sedang fakta c dipenuhi
maka soalnya diajukan kepada Direktur Jenderal Agraria untuk diberi petunjukpetunjuk lebih lanjut.
(3) Segala biaya untuk keperluan pembuktian sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
pasal ini dibebankan kepada fihak pemohon, baik hal itu dilakukan oleh pemohon sendiri
maupun oleh Panitia Prk. 5 Daerah.
Pasal 6
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 di atas, oleh panitia Prk. 5 Daerah
dibuatkan suatu berita acara menurut contoh terlampir, untuk selanjutnya surat permohonan
asli berita acara tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Agraria.
Pasal 7
(1) Jika rumah/bangunan beserta tanahnya tersebut terkena Peraturan Presidium Kabinet
No. 5/Prk/1965, maka oleh Direktur Jenderal Agraria diberikan perintah kepada Panitia
Prk.5 Daerah yang bersangkutan untuk menaksir harga rumah/bangunan beserta
tanahnya tersebut.
(2) Dalam melaksanakan penaksiran harga sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus
dipergunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas dasar harga yang setinggitingginya menurut pedoman penaksiran sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
(3) Hasil penaksiran itu harus dicantumkan dalam berita Acara menurut contoh terlampir.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
-4(4) Jika rumah/bangunan beserta tanahnya tersebut tidak terkena Peraturan Presidium
Kabinet No. 5/Prk/1965, maka hal itu oleh Direktur Jenderal Agraria diberitahukan kepada
Panitia Prk.5 Daerah.
Pasal 8
(1) Keputusan penjualan rumah/bangunan dan pemberian hak atas tanahnya kepada
pembeli/penerima hak akan diberikan oleh Direktur Jenderal Agraria.
(2) Harga rumah/bangunan beserta tanahnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan
tersebut dalam ayat (1) pasal ini oleh pembeli/penerima hak disetor kepada Kas Negara
setempat atas mata anggaran pendapatan Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat
Jenderal Agraria.
Pasal 9
Para anggauta panitia sebagai dimaksud dalam pasal 1 tersebut di atas secara keseluruhan
mendapat uang jasa yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal
Agraria, dan dibebankan kepada pemohon/pembeli yang bersangkutan.
Pasal 10
(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Deputy Menteri Kepala Departemen
Agraria No. 6 tahun 1966 dicabut kembali.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 9 April 1968
A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,
Ttd.
SOEJONO SOEPRAPTO
LAKSAMA MUDA LAUT
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDIUM KABINET
NO. 5/Prk/1965
A. PENJELASAN UMUM
1. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dengan Undang-undang No. 7 Tahun
1966 (L.N. 1966 No. 34) telah diratifikasir Persetujuan antara Pemerintah Belanda
dan Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 7 September 1966 tentang soal-soal
keuangan yang belum terselesaikan antara dua Negara.
Dalam persetujuan tersebut Pemerintah Republik Indonesia diwajib-kan untuk
menyelesaikan “Outstanding financial problems” yang meliputi jumlah lumpsum Nf.
600 juta atas semua bekas milik Belanda, kecuali milik ANIEM dan OGEM yang
statusnya masih akan dibicarakan lebih lanjut.
2. Dalam hubungan dengan realisir Persetujuan antara Pemerintah Belanda dan
Pemerintah Republik Indonesia tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera
menyelesaikan semua masalah yang bersangkutan dengan kewajiban-kewajiban
Pemerintah Indonesia dalam rangka usaha pemenuhan kewajiban-kewajiban
tersebut, khususnya penyelesaian terhadap kekayaan Badan-badan Hukum ex.
Belanda berupa bangunan-bangunan/rumah-rumah yang telah diting-galkan oleh
Direksi/Pengurusnya.
Dengan menunjuk kepada surat Menteri Utama Bidang Politik/Men-teri Luar Negeri
tanggal 27 Juli 1967 No. 6192/67/01 jo. Surat Menteri Utama Bidang Ekonomi dan
Keuangan tanggal 21 Juli 1967 No. Ek.S/899/HL/67, telah ditegaskan bahwa jumlah
lumpsum Nf. 600 juta tersebut telah meliputi semua kekayaan bekas milik Belanda
termasuk kekayaan Badan-badan Hukum ex. Belanda tersebut di atas.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik dalam rangka usaha untuk menambah
pemasukan keuangan Negara, maupun untuk menuju ke arah langkah-langkah
penertiban terhadap penguasaan/pemilikan bangunan/rumah-rumah dimaksud, perlu
segera melaksanakan penjualan atas bangunan/rumah-rumah tersebut.
3. Dalam rangka pelaksanaan Persetujuan antara kedua Negara tersebut di atas kiranya
tidak dapat dipisahkan dengan kebijaksanaan Pemerintah terhadap pelaksanaan
Undang-undang No. 86 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi
Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik
Indonesia jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (L.N. 1959 No. 5) tentang
pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.
Khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tersebut telah digariskan
suatu kebijaksanaan bahwa untuk menentukan kwalifikasi apakah suatu Badan
Hukum berstatus sebagai Badan Hukum Asing ex. Belanda dipergunakan ukuran
pemilikan permodalan/saham, baik Badan Hukum itu berkedudukan di wilayah
Republik Indonesia maupun di wilayah Kerajaan Belanda.
Atas dasar kebijaksanaan tersebut, maka suatu Badan Hukum yang didirikan menurut
Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, sepanjang
permodalan/sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh perseorangan
Belanda, dikwalifikasi sebagai Badan Hukum Asing ex. Belanda. Disamping itu
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
-2mengenai Status Tanah Badan Hukum tersebut apabila ternyata fakta-fakta
sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dapat dibuktikan, maka
keadaan tanah-tanah seperti itu dapat dinyatakan sebagai diterlantarkan oleh
pemegang haknya sehingga oleh Pemerintah dapat dinyatakan gugur menjadi tanah
yang langsung dikuasai oleh Negara dan karenanya tanah itu dapat diberikan dengan
sesuatu hak kepada yang bersangkutan.
4. Sebagaimana telah dikemukakan di atas langkah-langkah kearah realisasi
Persetujuan antara kedua negara tersebut khususnya langkah-langkah sebagai diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 3 tahun 1968, disamping merupakan
usaha kearah penambahan pemasukan keuangan Negara, juga sekaligus berusaha
untuk menga-dakan penertiban terhadap penguasaan/penggunaan dan pemilikan
bangunan/rumah beserta tanah yang dimaksud.
Seperti telah kita maklum bersama Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/tahun
1965 antara lain juga bertujuan ke arah itu, hanya meliputi Scope yang lebih luas.
Dengan mengingat perkembangan kondisi sosial ekonomi pada dewasa ini kiranya
adalah kurang bijaksana apabila peraturan Presidium tersebut di atas akan
dilaksanakan begitu saja, hal mana dapat mengakibatkan pengaruh-pengaruh yang
negatif
terhadap usaha Pemerintah dalam pembangunan ekonomi secara
keseluruhan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah mengambil kebijaksanaan
bahwa tahap sekarang ini barulah terbatas pada bangunan/rumah beserta tanah
kepunyaan Badan-badan Hukum Asing ex. Belanda. Walaupun demikian Peraturan
ini dapat pula dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi Peraturan
Direktur Jenderal Agraria No. 3 Tahun 1968 terutama guna menentu-kan kwalifikasi
Badan Hukum beserta badan-badan pembuktiannya.
B. Penjelasan Pasal demi Pasal.
Pasal 1 s/d 4
Tidak memerlukan penjelasan
Pasal 5
Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini kesemuanya adalah fakta-fakta yang
merupakan kegiatan-kegiatan dari pada Badan Hukum yang dimaksud terhadap
bangunan/rumah beserta tanah yang dipunyainya dalam usaha untuk mengetahui status
bangunan/rumah beserta tanahnya itu, yang kesemuanya masih harus dibuktikan
kebenarannya. Dalam pada itu harus pula dapat dibuktikan bahwa status Badan Hukum
yang bersangkutan adalah sebagai Badan Hukum Asing ex. Belanda.
Sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan Umum angka 3 di atas, maka dasar
yang dapat dipergunakan untuk menentukan status Badan Hukum tersebut adalah
pemilikan permodalan/saham baik Badan Hukum itu berkedudukan di wilayah Republik
Indonesia maupun di wilayah Kerajaan Belanda.
Dengan demikian baik badan Hukum tersebut didirikan menurut Hukum Indonesia
maupun
berkedudukan
dalam
wilayah
Republik
Indonesia,
sepanjang
permodalannya/sahamnya seluruhnya ataupun sebagian dimiliki oleh perseorangan
Belanda dapat dikwalifikasi sebagai Badan Hukum Asing (ex. Belanda). Data-data
mengenai hal ini dapat diketahui misalnya dalam status/akta pendirian daripada Badan
Hukum yang bersangkutan ataupun dalam dokumen-dokumen lainnya. Terdapat
kemungkinan bahwa saham-saham tersebut telah pernah diperjual-belikan. Dalam hal
terjadi demikian hendaknya sejauh mungkin diusahakan badan-badan pembuktian
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
-3seperlunya. Apabila dalam dokumen-dokumen yang bersangkutan menunjukkan adanya
percampuran pemilikan saham antara perseorangan Belanda dengan orang-orang yang
berkewarganegaraan asing lainnya, maka selain Badan Hukum tersebut dapat
dikwalifikasi sebagai Badan Hukum asing ex. Belanda, masalah saham-saham yang
dimiliki orang-orang Asing lainnya itu berdasarkan prinsip/jiwa ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang No. 86 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 162) jo. Peraturan Pemerintah
No. 2 Tahun 1959 (L.N. 1959 No. 5) dan Undang-undang No. 7 tahun 1966 (L.N. 1966
No. 34) tersebut di atas apabila fihak-fihak yang bersangkutan itu dikemudian hari akan
mengajukan tuntutan (claim) maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan mengajukan
permohonan pembayaran ganti rugi kepada Pemeritah Belanda.
Dapat ditambahkan bahwa pengertian Badan Hukum di sini selain bentuk Perseroan
Terbatas (Naamloze Vennootschap) juga termasuk Yayasan (stichting).
Pasal 6 s/d 10
Tidak memerlukan penjelasan.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
Fly UP