...

5 gbi.pmd - Minda Masagi Journals

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

5 gbi.pmd - Minda Masagi Journals
SOSIOHUMANIKA, 1(1) 2008
BURHANUDDIN ABDULLAH
Noblesse Oblige!
Membangun Semangat Zaman,
Menuju Kebangkitan Ekonomi
Negeri: Konteks Indonesia
ABSTRACT
In this early of 21st century, Indonesians are currently facing weighty challenges. The
social contract between the citizens and the government that was made during the establishment
of the Unitary State of the Republic of Indonesia is now under a threat such as bleak economy
caused by poverty and social problems. There is no other way to escape from the threat but to
forestall by implementing integrated economic development plans nationally. The implementation
of the economic plans aforementioned would not possibly be detached of the roles of human beings
as human capital and man of culture that are involved directly in the process of developing and
re-building the Indonesia nation. In relation to this matter, this paper discusses one part of the
cultural dimension, i.e. ethos or characters possessed by a group of people and used as their
foundation to work. In “re-building” the country, Indonesians are in need of a group of agents
of development who can revive the new and better soul of age (zeitgeist) in this Reform era. The
zeitgeist can only appear if those agents are familiar with ethos upheld by the former ones, that is
Noblesse Oblige, which means that inside the specialty, power and authority are inherent with
responsibility to the people. Therefore, the agents are the people who have important roles and
positions in re-building the economy of Indonesia in pursue of the realization of the nation-state
aspiration to become a truly developed, harmonious, and free nation.
Key word: economic crisis, to re-build the social contract among the citizens, positions
and roles of the statesmen, and aspirations of Indonesian people in economy and politics.
Dr.Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. adalah Gubernur BI (Bank
Indonesia) di Jakarta periode 2003-2008; dan anggota MWA (Majelis
Wali Amanah) UPI di Bandung. Lahir di Garut, Jawa Barat, pada tahun
1947. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (Ir.) di Fakultas Pertanian
UNPAD (Universitas Padjadjaran) Bandung tahun 1974; Master of Arts
(M.A.) di bidang ekonomi dari Michigan State University, Amerika Serikat,
tahun 1984; dan Doktor (Honoris Causa) di bidang ekonomi dari UNDIP
(Universitas Diponegoro) Semarang, Jawa Tengah, tahun 2006, dan
UNPAD Bandung, tahun 2007. Menulis buku, di antaranya adalah
Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006). Untuk keperluan akademik, beliau dapat
dihubungi dengan alamat kantor: Gubernur Bank Indonesia, Gedung Sjafruddin
Prawiranegara Lt.3 Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350.
69
BURHANUDDIN ABDULLAH
PENGANTAR
Bangsa Indonesia di awal abad ke-21 ini tengah berhadapan
dengan sebuah tantangan yang tidak ringan. Kontrak sosial yang
membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang
berhadapan langsung dengan kemiskinan dan kesenjangan sosialekonomi sebagai realita objektif yang menggugatnya. Untuk
mengatasi tantangan ini, tidak ada jalan lain kecuali mendinamiskan
kembali derap laju pembangunan ekonomi nasional. Upaya
dinamisasi pembangunan tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan
dari unsur manusia sebagai makhluk budaya yang terlibat langsung
dalam kerja “membangun” kembali negerinya.
Dengan latar belakang itu, tulisan ini berbicara tentang satu bagian
dari dimensi budaya tersebut, yaitu etos atau karakter yang dimiliki
sekelompok manusia yang menjadi landasan mereka dalam bekerja.
Sebuah garis pandang akan saya uraikan dalam tulisan ini, yaitu
bahwa untuk “membangun” kembali negerinya, bangsa Indonesia
memerlukan sekelompok pejuang pembangunan yang dengan
bersemangat membangkitkan ruh zaman (zeitgeist) baru yang lebih
baik di era Reformasi ini. Ruh zaman itu hanya dapat muncul jika
pejuang-pejuang tersebut akrab dengan etos yang diusung oleh para
pendahulunya, yaitu Noblesse Oblige, atau yang secara longgar berarti:
didalam keistimewaan, kekuatan dan kekuasaan melekat sebuah
tanggungjawab pada masyarakat.
MENGGALI HIKMAH DARI MASA LALU
Dalam sebuah tulisannya, Frances Gouda (1995), seorang
sejarawan Belanda dari Universiteit van Amsterdam, bercerita tentang
anjungan Hindia Belanda, sebagai anjungan termegah, terbesar dan
paling multikultural pada Festival Kolonial se-Dunia di Bois de
Vincennes, Paris pada tahun 1931. Tulisan itu merekam potret menarik
tentang psikologi hubungan antara bangsa penguasa dan bangsa
yang dikuasai.
Bagi kerajaan Belanda, anjungan itu adalah simbol keberhasilan
pemerintah kolonial dalam membangun kesatuan politik dari
berbagai budaya, etnis dan agama yang tumbuh subur di kepulauan
Nusantara. Mengutip suratkabar Nieuwe Rotterdamsche Courant (8 Mei
1931), Frances Gouda menggambarkan bahwa pada festival itu
anjungan Hindia Belanda di Bois de Vincennes adalah simbol
“keseimbangan, ketentraman dan keseriusan yang menjadi ciri
penting identitas kolonial kerajaan Belanda”. Itulah psikologi mantan
70
SOSIOHUMANIKA, 1(1) 2008
tuan-tuan kolonial kita. Hindia Belanda, sejak Politik Etis pada tahun
1901 dicitrakan di dunia internasional sebagai surga bagi rakyat koloni
dan sebuah suri tauladan bagi kolonialis lainnya. Gugatan Conrad
Théodoor van Deventer, sang pendukung Politik Etis, pada 3 dekade
sebelumnya bahwa kerajaan Belanda punya sebuah hutang
kehormatan, a debt of honour, pada rakyat koloni terjawab sudah.
Hutang itu di tahun 1931 telah lunas sebagaimana yang tercermin
pada het tropen paleis di Bois de Vincennes.
Tapi tidak demikian kenyataan yang dirasa oleh rakyat koloni
waktu itu. Keseharian rakyat Hindia adalah pertarungan antara
keistimewaan dan pembatasan. Keistimewaan bagi tuan-tuan
kolonial, namun pembatasan-pembatasan yang diskriminatif bagi
kaum pribumi, baik secara individu maupun kolektif, dalam
menggapai kemakmuran dan mengembangkan potensinya secara
bebas dan mandiri. Kita mengenal fenomena ini sebagai terbatasnya
hak untuk menentukan nasib sendiri, a denial to the right to self
determination. Hal yang lebih menyayat hati adalah bahwa semua
pembatasan itu diiringi pula oleh ekploitasi ekonomi yang diorganisasi
oleh negara. Sebagai salah satu pegawai perkebunan, Tan Malaka
muda bercerita tentang buruh-buruh kontrak perkebunan Belanda
di daerah Sumatera Timur (sekarang Utara) pada tahun 1920-an,
yang hidup dibawah level subsisten, sementara kerajaan Belanda
menikmati laba yang luar biasa besarnya (Poeze, 1988).
Namun dibalik realita pedih tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa
ada sekelompok orang-orang di Hindia, yaitu anak-anak muda yang
memperoleh keistimewaan dari kebijakan Politik Etis di akhir abad ke19 dan awal abad ke-20. Keistimewaan itu berupa pintu yang dibuka
bagi mereka untuk memperoleh pendidikan menengah dan tinggi, baik
di Hindia maupun di Holland. Jika kemudian kita peras lagi sekelompok
anak muda tersebut maka mereka pun terbagi dua lagi. Satu kelompok
memilih menjadi pegawai birokrasi (ambtenaar), mandor, atau klerk di
kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan kolonial. Sementara itu,
satu kelompok lagi memilih jalan hidup yang berbeda: sebuah jalan
hidup yang penuh pendakian, yang keluar dari comfort zone, untuk
menjadikan manusia di sekelilingnya mempunyai hak untuk
menentukan nasib sendiri dan terbebas dari pembatasan-pembatasan
dan penindasan yang merendahkan martabat kemanusiaan.
Anak-anak muda dari golongan kedua ini, seperti juga para tokoh
The Federalist Papers, Alexander Hamilton dan James Madison di
Amerika Serikat, serta barisan Young Turks di era Ottoman akhir,
71
BURHANUDDIN ABDULLAH
berniat mencabut paku-paku pembatasan yang membelenggu
saudara-saudara sebangsanya. Kita mengenal kelompok kedua ini
dalam catatan sejarah sebagai anak-anak muda pendiri Indische
Vereeniging (Rivai, 2000; dan Kartodirdjo, 2005). Anak-anak muda
Hindia Belanda dari kelompok kedua ini, selain berani dalam praxis
dan mempunyai kekuatan intelektual dalam idea, juga memendam
etos Noblesse Oblige dalam diri mereka seperti dalam novel Honoré
de Balzac, the Lily of the Valley (Wormeley, 2002). Etos itu muncul
sebagai pandangan hidup yang meyakini bahwa keistimewaan yang
mereka peroleh dari Politik Etis adalah sebuah keistimewaan yang
membawa tanggungjawab bagi kemaslahatan manusia lainnya.
Karena itu, merekalah yang tercatat dengan tinta emas sejarah sebagai
sebuah generasi yang mensyukuri nikmat. Etos generasi mereka
pulalah yang kemudian diperkenankan oleh Sang Pemilik Keagungan
untuk menorehkan noktah besar dalam sejarah peradaban umat
manusia melalui Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 sebagai the Spirit
of Bandung Generation.
Kemerdekaan dan kedaulatan yang diawali oleh perjuangan anakanak muda Hindia yang progresif di awal abad ke-20 tersebut telah
pula memberi kita hak yang tak dapat diganggu gugat untuk
menentukan jalan hidup kita sendiri, an undeniable right to self
determination, termasuk hak untuk menentukan nasib materiil kita
sendiri, yaitu menggapai kesejahteraan kehidupan ekonomi secara
mandiri tanpa pembatasan-pembatasan yang dipaksakan oleh pihak
lain.
MERENUNGKAN PERSOALAN BANGSA SAAT INI
Mengawali abad ke-21 ini, bangsa Indonesia dan para
pemimpinnya dihadapkan pada persoalan yang sangat krusial, yaitu
meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi jika
dibandingkan era sebelum krisis ekonomi moneter tahun 1997.
Ditengah pasokan tenaga kerja yang berlimpah (unlimited supply of
labor), persoalan ini terasa sedang menggugat makna kontrak sosial
yang dibentuk di tahun 1945. Mereka yang berada di papan bawah
dari piramida sosial-ekonomi saat ini tentunya sedang merasa bahwa
dunianya adalah dunia yang tidak terproteksi oleh kontrak sosial
yang mereka masuki. Ada semacam ketidakamanan dan kecemasan
pada diri mereka yang terabaikan, yang mungkin memunculkan
pertanyaan dalam benak mereka: apakah dunia sudah terdiri dari
manusia-manusia yang berwatak serigala?
72
SOSIOHUMANIKA, 1(1) 2008
Menyitir Thomas Hobbes dalam Leviathan (1660), individu akan
merelakan sebagian dari kebebasannya untuk diambil oleh negara
jika dengan itu ia akan terlindung dari suatu keadaan dimana
manusia lain bisa saja menjadi serigala bagi manusia yang lainnya,
homo homini lupus. Dengan kata lain, melalui kontrak sosial, negara
diharapkan dapat mencegah munculnya state of nature yang seperti
itu.
Sang nobelis, Amartya Sen (2000), pernah menerangkan bahwa
eksklusi sosial adalah hakekat dari kemiskinan dan kesenjangan
sosial-ekonomi. Ketika satu kelompok dalam masyarakat secara
sistematik dipinggirkan secara sosial-ekonomi sehingga kelompok itu
merasakan sebuah dahaga yang sangat mendalam untuk perbaikan
hak-haknya atas kesejahteraan, atau yang oleh Amartya Sen disebut
sebagai deprivasi sosial (social deprivation), maka pada titik itu
kemiskinan sebagai sebuah entitas ontologis menjadi “ada”. Setarikan
nafas dengan Amartya Sen, Robert Reich (2000), mantan Secretary of
Labor dalam kabinet Bill Clinton, pernah memberi ilustrasi yang
menarik tentang deprivasi sosial. Kira-kira begini kata-katanya:
Ketika kebanyakan orang berada di sisi tengah dari piramida, maka
kemiskinan sebagai entitas ontologis memudar pamornya. Akan tetapi
ketika piramida itu kemudian membesar dibawah, maka sebagian orang
yang berada di sisi bawah dari piramida akan bertanya: mengapa kami
berada disini? Ketegangan dan potensi konflik kemudian mencuat
kepermukaan karena tentu saja mereka yang dibawah akan dengan sangat
sengit membantah tuduhan Malthusian dari mereka yang berada di bagian
atas piramida bahwa: persoalan kemiskinan adalah persoalan budaya
“malas” dan “prokreatif” dari mereka yang miskin (Reich, 2000).
Bagi para buruh pabrik dan buruh tani, pekerja serabutan, tukang
kantau, tukang gali, pedagang kecil dan semua saja yang berada di
bagian bawah piramida sosial ekonomi, argumen budaya seperti itu
adalah sebuah argumen yang absurd. Bagi mereka yang miskin,
penjelasan yang paling masuk akal tentang jalan nasib mereka adalah
tertutupnya akses (deprivation) untuk melakukan mobilitas sosialekonomi keatas. Ketertutupan itu menimbulkan kehausan akan pintupintu yang lebih terbuka. Logika ini membuat terbukanya akses bagi
semua untuk menggapai kemakmuran secara mandiri adalah
hakekat inklusi sosial. Oleh karena itu, membuka akses bagi mereka
yang mengalami eksklusi sosial adalah sebaik-baik tujuan yang perlu
menjadi pegangan pemangku kebijakan publik di suatu negara,
73
BURHANUDDIN ABDULLAH
karena disana ada pemaknaan yang positif terhadap kontrak sosial.
Disana ada penolakan terhadap pandangan bahwa di dunia ini homo
homini lupus.
Kalau kita merenungkan kembali krisis ekonomi yang kita alami
10 tahun lalu, yang dampaknya bahkan masih kita rasakan saat ini,
kita mempunyai cukup alasan untuk mengatakan bahwa krisis
tersebut menimbulkan persoalan eksklusi sosial bagi kebanyakan
manusia Indonesia. Eksklusi itu timbul karena terjadi redistribusi
pendapatan dan tentunya kekuatan ekonomi-politik, secara tiba-tiba
dalam perekonomian ketika krisis itu menghantam. Eksklusi tersebut
pada kehidupan mereka yang sudah miskin dan mereka yang menjadi
miskin karena krisis tidaklah teatrikal tapi sangat nyata. Hasil akhir
dari redistribusi itu sangat tidak menyenangkan bagi mereka yang
berada di bagian bawah dari piramida.
Sementara itu, perekonomian paska krisis yang inflation prone dan
sarat dengan rigiditas struktural yang membuat ia bertumbuh
dibawah rata-rata pra-krisis, telah menyebabkan disparitas
pendapatan yang semakin melebar, kualitas pembangunan manusia
yang menurun dan informalitas tanpa proteksi sosial dalam pasar
tenaga kerja yang meningkat. Kemampuan yang asimetris pada kedua
kelompok dalam piramida sosial-ekonomi dalam menyikapi shocks
dalam perekonomian, menyebabkan si miskin yang lemah menjadi
semakin lemah, sementara si kaya yang memiliki banyak cushion
dapat dengan mudah safely sail-through the storm. Kontras-kontras
ini di ujungnya dapat menjadi feed-back yang negatif pada
kesinambungan pembangunan ekonomi. Bangsa kita dapat saja
masuk dalam jebakan kemiskinan (poverty trap), karena adanya efek
menetes keatas (a trickle up economy) dalam perekonomian (Bank
Indonesia, 2007). Kontras-kontras ini pula yang akan memberi
pertanyaan pada kebijakan seperti apa yang etis untuk diambil oleh
pemangku kebijakan ekonomi di negeri ini? Pertanyaan ini
menyiratkan pentingnya untuk menggagas sebuah etos yang perlu
untuk dimiliki oleh setiap pemangku kebijakan di seluruh negeri guna
menghindari kejatuhan negara pada kondisi Hobbesian state of nature.
MEMAKNAI KEMBALI KONTRAK SOSIAL TAHUN 1945
Dalam proses menemukan etos tersebut ada satu yang pasti, yaitu
bahwa para pemangku kebijakan di era Reformasi saat ini jangan
sampai menjadi sekumpulan Monsieur Jourdain dalam komedi balet
Moliére (1670), Le Bourgeois Gentilhomme, yang semata mencari
74
SOSIOHUMANIKA, 1(1) 2008
pengakuan sebagai aristokrat-aristoktrat baru tanpa membawa
manfaat apa-apa bagi kemanusiaan.
Tapi lebih dari itu, terdapat hal lain yang sama pentingnya. Para
pemangku kebijakan di seluruh negeri perlu berpikir bahwa gugatan
Conrad Théodoor van Deventer harus pula ditujukan pada diri kita
sebagai generasi penerus di negeri ini. Para pemangku kebijakan
pastinya termasuk dalam mereka yang memperoleh keistimewaan
sebagai generasi terdidik di negeri ini. Oleh karena itu, mereka yang
menduduki jabatan publik memiliki hutang kehormatan, a debt of
honour, pada generasi pendahulunya. Hutang kehormatan itu perlu
dilunasi, dengan tidak menyia-nyiakan anugerah hak penentuan
nasib sendiri, termasuk hak penentuan nasib ekonomi sendiri, yang
telah mereka perjuangkan.
Untuk membayar debt of honour tersebut, perlu untuk
dikembangkan etos tanggungjawab kebangsaan seperti yang diusung
oleh generasi terdahulu. Itu berarti pejabat publik sebagai generasi
terdidik perlu menjadikan kemerdekaan serta kedaulatan yang kita
warisi dari generasi pendahulu, mempunyai makna bagi seluruh anak
negeri. Hanya diatas sikap dan etos seperti itulah seluruh komponen
kontrak sosial yang melandasi terbentuknya negara-kebangsaan yang
kita sepakati di tahun 1945 dapat bertahan. Dan kita tidak
mempunyai kemewahan untuk tidak mempertahankannya, sebagai
tanda bahwa kehidupan dan kebebasan yang kita punya saat ini
adalah kehidupan dan kebebasan yang pantas untuk diperjuangkan
oleh generasi terdahulu.
Sebagai seorang ekonom yang juga pemangku kebijakan publik,
saya berpandangan bahwa agar kontrak sosial kita dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempunyai makna,
maka perekonomian kita kedepan harus dibangun diatas sebuah etika
pembangunan yang mengedepankan semangat bahwa yang kuat
tidak boleh melukai yang lemah, apalagi jika yang lemah itu adalah
saudara sebangsanya. Didalam kekuatan, kekuasaan dan privilise
yang melekat pada setiap pemangku kebijakan melekat sebuah
tanggung jawab: Noblesse Oblige! Setiap orang di bumi Indonesia ini
mempunyai hak untuk tidak dizalimi hajat hidupnya, baik oleh
negara, pemangku kebijakan di negerinya, para aparat pemerintahan,
maupun oleh kekuatan-kekuatan lain. Kemiskinan dan ketimpangan
sosial-ekonomi, yang merupakan persoalan-persoalan terbesar di era
Reformasi ini, perlu menjadi nemesis sejarah bagi para pemangku
kebijakan di era Reformasi. Oleh karena itu keberpihakan pada yang
75
BURHANUDDIN ABDULLAH
lemah adalah sebuah keharusan. Kiranya para pemangku kebijakan
di seluruh negeri perlu bersepakat dengan Bung Hatta, Wakil Presiden
NKRI yang pertama (1945-1956), bahwa perekonomian kita jangan
sampai dibangun di atas “feodalisme baru yang terbentuk dari
kelompok-kelompok ekonomi dan kepentingan-kepentingan ... (neo
feodalisme) seperti itu hanya melihat pada haknya dan bukan pada
tanggungjawabnya pada masyarakat” (Yasni, 2002).
MASIH ADA HARAPAN
Seperti zaman progressive era di Amerika Serikat di akhir abad
ke-19 dan awal abad ke-20 (Norton et al., 2007), Reformasi di Indonesia
di awal abad ke-21 ini telah pula memunculkan enklave-enklave
perubahan positif di beberapa kabupaten dan provinsi. Perubahanperubahan positif tersebut diusung oleh pemimpin-pemimpin lokal
yang visionary dan ber-etos negarawan. Otoritas-otoritas lokal tersebut
mampu menciptakan pembangunan yang berkualitas dan melayani
rakyatnya dengan sangat baik dengan sumber daya finansial yang
sederhana jumlahnya (Bahagijo, 2007). Mereka tidak bergantung
pada sumber daya finansial, karena mereka sadar bahwa
implementasi budaya yang tepat dalam tata kelola pemerintahan
adalah sufficient condition bagi pembangunan yang berkualitas dan
perubahan sosial yang mengangkat martabat.
Walaupun jumlah mereka saat ini masih sedikit, mungkin tidak
lebih dari hitungan jari, tapi merekalah pejuang-pejuang dalam
membangun Indonesia baru yang lebih bermartabat. Merekalah
kekuatan kultural yang positif di negeri ini. Adanya pioner-pioner
ini tentu membesarkan hati kita dan memberi optimisme tentang
munculnya kekuatan kultural bagi perubahan sosial yang maha
dahsyat di negeri ini. Sebuah peluang untuk membentuk critical mass
masyarakat berkeadaban (civil society) yang memajukan negerinya
terbentang luas di hadapan kita. Setiap lembaga pemerintahan dan
lembaga negara kiranya perlu mendukung lokalitas-lokalitas progresif
tersebut dengan berbagai instrumen kebijakan yang mereka miliki.
Kita perlu segera membuat lilin-lilin kecil itu menjadi obor besar yang
menerangi sekelilingnya dan menggugah perubahan di lokalitas
lainnya sehingga tercipta eksternalitas positif di seluruh negeri.
Bank Indonesia melihat harapan besar yang dapat muncul dari
lokalitas-lokalitas progresif tersebut untuk mengatasi persoalan
eksklusi sosial-ekonomi yang cukup dalam saat ini. Oleh karena itu,
Bank Indonesia telah melakukan reorientasi peran kantor-kantornya
76
SOSIOHUMANIKA, 1(1) 2008
di daerah agar intangible asset yang dimilikinya dapat lebih
bermanfaat bagi bangsa, terutama bagi lokalitas-lokalitas yang
progresif dan terdepan dari sisi public governance. Aset-aset intangible
seperti kemampuan advisory para profesional di Bank Indonesia,
kemampuan dalam memfasilitasi bantuan teknis untuk
pemberdayaan ekonomi daerah, data-data, informasi, serta analisis
yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia, semuanya berpotensi
untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah. Bahkan tidak
berlebihan bila mengatakan bahwa semakin jauh dari ibu kota negara,
maka marginal benefit dari aset-aset intangible itu pada pembangunan
nasional akan semakin berlipat. Jika aset-aset intangible ini kemudian
dapat bermanfaat bagi enklave-enklave lokalitas progresif yang mulai
bermunculan saat ini, maka bukan tidak mungkin kita dapat segera
mencapai critical mass civil society yang memperjuangkan kebajikan
ketatanegaraan (civic virtue). Pada titik itu, kita semua kemudian bisa
meyakini bahwa penyelesaian masalah eksklusi sosial, seperti
kemiskinan dan pengangguran, sudah di depan mata.
PENUTUP
Dengan catatan akhir tadi saya ingin menutup tulisan dengan
sebuah keyakinan bahwa kebangkitan ekonomi negeri mensyaratkan
hanya satu hal saja, yaitu semangat Noblesse Oblige dari anak-anak
negeri yang memiliki keistimewaan, privilese dan kekuasaan untuk
menciptakan kebajikan dalam ruang publik kita dan mengusung
inklusi sosial sebagai bagian dari civic virtue. Kiranya baik bagi kita
semua untuk merenungkan kembali pesan yang telah lama
disampaikan oleh Mahatma Gandhi, pejuang kemanusiaan dan
kemerdekaan negara India, sebagai berikut:
Whenever you are in doubt, try the following expedient: recall the face of the poorest
and the most helpless man you have ever seen and ask yourself if the step you
contemplate is going to be of any use to him.
Daftar Pustaka
Bahagijo, S. (2007). “A Few Good People and Local Government” dalam suratkabar
Jakarta Post. Jakarta: 19 Juni.
77
BURHANUDDIN ABDULLAH
Bank Indonesia. (2007). “Outlook Perekonomian Indonesia, 2007–2011: Inflasi,
Kemiskinan dan Penawaran Agregat di Perekonomian Indonesia”. Naskah Cetak
Hanya untuk Internal. Jakarta: Tim Model dan Outlook Jangka Panjang, Biro
Riset Ekonomi, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
Gouda, Frances. (1995). Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands
Indies 1900 – 1942. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Hobbes, Thomas. (1660). Leviathan. U.S.A.: Oregon State University, E-Text.
Kartodirdjo, Sartono. (2005). Sejak Indische sampai Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.
Norton, M.B. et al. (2007). A People and a Nation. U.S.A.: Houghton Mifflin Company.
Poeze, Harry A. (1988). Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, 1897–1925. Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan.
Project Gutenberg. (t.t.). The Federalist Papers by Alexander Hamilton, John Jay and James
Madison. E-Text.
Moliere. (1670). Le Bourgeois Gentilhomme. Project Gutenberg: E-Text.
Reich, Robert. (2000). “Wealth, Poverty and Alan Greenspan: Social Policy and Macro
Economic Policy”. Public Lecture at UC – Berkeley.
Rivai, A. (2000). Student Indonesia di Eropa. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Sen, Amartya. (2000). “Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny” dalam
Asian Development Bank: Social Development Papers, No.1
Wormeley, K.P. (2002). The Lily of the Valley by Honore de Balzac. Pennsylvania, PA: A
Penn State Electronic Classics Series Publication, The Pennsylvania State
University, Translation.
Yasni, Z. (2002). Bung Hatta Menjawab: Wawancara dengan Dr. Mohammad Hatta. Jakarta:
PT Toko Gunung Agung Tbk.
78
Fly UP