...

STRATEGI PENANGANAN KRISIS PARTAI DARI PANDANGAN

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

STRATEGI PENANGANAN KRISIS PARTAI DARI PANDANGAN
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
STRATEGI PENANGANAN KRISIS PARTAI DARI PANDANGAN PUBLIK
Heri Budianto
Mahasiswa Kelas Doktoral Universitas Gadjahmada
e-mail: [email protected]
Abstract, Parties political crisis with a large magnitude experienced by political parties from 1
to 2 years. Almost all political parties participating in the election both old and new political
party crisis which resulted in the organization shocks and the effect of negative votes from the
public and the loss of public trust (distrust). This study used two methods of research that is the
first stage doing content analysis and discourse analysis, then the next do a survey. This study
shows that not all political parties intenal party could face a crisis caused by several factors
between corruption and the slide of their party cadres in corruption. Then the internal conflict is
another factor to the crisis and then breaches of ethics committed cadres of political parties. The
decline in public confidence in the political parties is mostly caused by cases of corruption were
a betrayal of the public, internal conflicts and violations of the code of conduct. In the face of
that situation, political parties must prove with concrete steps to combat corruption pro with
firm action against the cadres involved and improve their political performance. Then takes
control of the problem and the experience and calmness in managing the crisis so broad impact
of the crisis can be controlled.
Keyword : political strategy, crisis management, parties
Abstrak, Politik dengan magnitude besar dialami oleh partai politik sejak 1 hingga 2 tahun
terakhir. Hampir semua partai-partai politik peserta pemilu baik partai lama maupun partai baru
mengalami krisis yang mengakibatkan guncangan organisasi dan efeknya penilaian negatif dari
publik dan hilangnya kepercayaan publik (distrust). Penelitian ini menggunakan dua metode riset
yakni tahap pertama melakukan Content Analysis dan discourse analysis, kemudian berikutnya
melakukan survey. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua partai politik mampu
menghadapi krisis intenal partainya yang disebabkan oleh beberapa faktor diantara perilaku
korupsi dan terseretnya kader partai mereka dalam persoalan korupsi. Kemudian konflik internal
menjadi faktor lain terjadinya krisis dan kemudian pelanggara etika yang dilakukan kader partai
politik. Menurunnya kepercayaan publik kepada partai politik lebih banyak disebabkan oleh
kasus-kasus korupsi yang merupakan pengkhianatan publik, konflik internal dan pelanggaran
kode etik. Dalam menghadapi situasi itu partai politik harus membuktikan dengan langkah nyata
pro terhadap pemberantasan korupsi dengan menindak tegas kader-kader yang terlibat serta
memperbaiki kinerja politiknya. Kemudian diperlukan penguasaan masalah dan pengalaman
serta ketenangan dalam mengelola krisis sehingga luas dampak krisis dapat dikendalikan.
Kata kunci: strategi politik, penanganan krisis, partai politik
PENDAHULUAN
Membangun sistem politik yang
dilandasi sistem kepartaian yang kuat adalah
sebuah pekerjaan panjang dan melelahkan.
Dibutuhkan semangat, kerja keras dan
membangun kepercayaan dari tingkat publik
sampai elite untuk mengokohkannya. Saat
ini, partai politik yang diharapkan mampu
menjadi agregasi kepentingan konstituennya
ternyata
belum
mampu
mengartikulasikannya sampai pada tingkat
kebijakan di parlemen.
154
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
Partai politik terjebak dalam kontestasi
perebutan kekuasaan tanpa menghadirkan
solusi kesejahteraan. Konstituen sekedar
disuguhkan konflik antar partai politik,
konflik internal partai politik dan yang
paling menegaskan krisis partai politik
adalah pengkhianatan partai politik dengan
banyaknya
kader
partai
politik
bersinggungan dengan kasus korupsi.
Krisis dengan magnitude besar yang
dialami oleh partai politik mencuat sejak dua
tahun terakhir. Hampir semua partai-partai
politik peserta pemilu baik partai lama
maupun partai baru mengalami krisis yang
mengakibatkan guncangan organisasi dan
efeknya penilaian negatif dari publik dan
hilangnya kepercayaan publik (distrust).
Distrust yang terjadi dalam masyarakat
terhadap partai politik berdampak bagi
berjalannya proses politik baik dalam
pemilu maupun pilkada. Krisis merupakan
suatu kondisi dimana partai mengalami
suatu permasalahan yang disebabkan oleh
berbagai faktor.
Penurunan kepercayaan publik kepada
partai politik membawa pengaruh besar
terhadap budaya politik terutama pasca
reformasi dimana sistem kekuasaan mencari
orang beralih menjadi orang mencari
kekuasaan. Kontestasi meraih kekuasaan
ditampilkan dengan vulgar melalui project
politik pencitraan semu dan mengandalkan
pragmatisme dalam meraih kekuasaan.
Praktik politik transaksional dapat menodai
hasil pemilu yang diharapkan menghasilkan
Indonesia maju dan beradab.
KAJIAN TEORI
Komunikasi politik, sosialisasi politik,
citra politik dapat terealisasi jika mampu
mendorong partisipasi politik publik dan
keikutsertaan dalam dalam proses penetapan
kebijakan publik. Partisipasi politik publik
adalah aktivitas politik masyarakat yang
terangkum dalam partisipasi masyarakat
terhadapa agenda-agenda politik. Kunci
proses demokrasi memerlukan keterlibatan
publik secara masif dan penuh kerelaan (the
cornerstone of democracy) dalam Arifin
(2011:211).
Sebagai sebuah sistem demokrasi
kepercayaan publik harus disalurkan melalui
mekanisme kepartian. Dimana masyarakat
sebagai konstituen diharuskan memilih
wakil-wakilnya dalam partai politik sebagai
media “penyambung kepentingan” rakyat
dalam penyusunan kebijakan politik.
(Huntington dan Nelson ; Delli, 2013;
Vergeer, 2012) membedakan antara
partisipasi
yang
bersifat
otonom
(autonomous participation) dan partisipasi
yang
bersifat
mobilisasi
(mobilized
participation). Partisipasi otonom adalah
partisipasi publik yang dilakukan secara
sukarela atau merupakan potret keberhasilan
sosialisasi politik dan komunikasi politik.
Sedangkan partisipasi yang dimobilisasi
adalah keikutsertaan publik dalam proses
politik dengan tanpa sukarela tetapi
digerakkan oleh kepentingan berupa partai
politik, kandidat maupun tim sukses politik.
Partisipasi publik secara otonom
hanya mampu diwujudkan jika publik
memiliki tingkat kepercayaan kepada partai
politik. Kinerja partai politik selama ini
hanya berusaha mengeksploitasi masyarakat
untuk kepentingan elite dan golongannya.
Seringkali elite menggunakan masyarakat
sekedar sebagai alat kepentingan untuk
mencapai tujuan politik. Tidak jarang
masyarakat kelas bawah harus berada di
garis depan berhadap-hadapan tanpa tahu
akar permasalahan. Elite politik masih kuasa
dalam menentukan konflik, arah dan
dinamika politik (Firmanzah 2012: 314).
Mengarahkan massa untuk menjadi
massa otonom bukanlah sebuah pekerjaan
sederhana. Memerlukan sosialisasi dan
komunikasi politik yang massif dan
berkelanjutan. Publik seharusnya tidak lagi
ditempatkan dalam porsi sebagai pihak
155
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
passif melainkan sebagai massa aktif.
Berdasarkan teori “obstinate audience”
khalayak atau massa memiliki “filter
konseptual” yang mampu membentengi diri
dari stimulus pesan-pesan politik.
Perlu menjadi perhatian komunikator
politik dan partai politik agar mendesain
ulang tentang mekanisme dan strategi
komunikasi politik agar mampu memancing
respons khalayak atau massa yang sudah
apatis terhadap partai politik. Kegagalan
pesan politik dan marketing politik berupa
produk-produk politik akan membentuk
fenomena baru dalam politik yakni massa
defenders yaitu massa yang menolak
terhadap kebijakan rezim yang berkuasa
(Maridjan, 2010:132).
Bertumbuhnya
pemahaman
dan
pendidikan politik masyarakat
serta
meningkatnya kesadaran politik masyarakat
membawa perubahan dalam cara pandang
masyarakat terhadap politik dan partai
politik. Masyarakat tidak mau sekedar
ditempatkan sebagai massa pasif yang
dimobilisasi atas kepentingan melainkan
mendudukkan diri sebagai massa aktif yang
turut dalam menentukan arah dan dinamika
politik.
Akan tetapi sikap yang ditunjukkan
oleh massa aktif merupakan representasi
trauma politik berupa ketidakpercayaan
terhadap partai politik. Krisis partai politik
berupa masalah-masalah yang mendera
partai baik berupa gejolak internal maupun
kasus yang masuk ranah hukum dan
peradilan terutama korupsi dan moralitas
telah membuat apatisme politik. Partai
politik perlu menyusun ulang tentang
bagaimana membangun komunikasi politik
dengan masyarakat untuk meningkatkan
kepercayaan
dan
merebut
kembali
kepercayaan itu, dan diperlukan tata cara
kelola masalah ketika partai dan kader
diterpa persoalan sehingga dampak yang
ditimbulkan mampu dikontrol. Dan Nimmo
(2000:202-205) menyebutkan tiga , teori
umum tentang peran komunikasi dalam
Pemilihan Umum yaitu: teori kehendak
rakyat, teori kontrol rakyat dan teori
dukungan rakyat.
Teori kehendak rakyat memiliki fokus
kognisi, dalam hal pemberi suara
berorientasi kepada tujuan yang kentara dan
tertentu serta memiliki minat aktif terhadap
kampanye pemilihan umum dan memiliki
pengetahuan
yang
memadai
serta
menggunakan suara mereka sebagai alat
untuk mencapai tujuan dengan tindakan
politik. Teori kontrol rakyat memiliki fokus
pada afeksi. Teori ini menekankan bahwa
pemberi suara yang berorientasi kepada
partai dengan pertimbangan berdasarkan
standar kepartaian dan ideologi. Teori
dukungan rakyat memiliki fokus pada
ekspresif dan bukan instrumental atau
evaluatif dan bukan kognisi atau afeksi.
Dalam teori ini pemberi suara menyusun
citra tentang kandidat atau partai beserta
harapannya untuk mengukuhkan kembali
kepercayaan
kepada
rasionalitas
fundamental sehingga dapat menentukan
kembali tindakan yang sesuai dengan tujuan
pada masa mendatang.
Dalam
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia, citra diartikan sebagai gambar,
rupa, atau gambaran yang dimiliki orang
banyak mengenai pribadi, perusahaan,
organisasi atau produk. Sebagai kesan
mental atau bayangan visual yang
ditimbulkan oleh sebuah stimuli citra dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap
sesuatu.
Soemirat dan Ardianto (2004)
mengatakan bahwa citra adalah cara
bagaimana pihak lain memandang sebuah
subyek. Efek kognitif dari komunikasi
sangat mempengaruhi proses pembentukan
citra seseorang. Citra terbentuk berdasarkan
pengetahuan dan informasi-informasi yang
diterima seseorang. Komunikasi tidak secara
langsung menimbulkan perilaku tertentu,
tetapi cenderung mempengaruhi cara kita
156
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
mengorganisasikan citra kita tentang
lingkungan.
Citra yang ideal adalah kesan yang
benar, yakni sepenuhnya berdasarkan
pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman
atas kenyataan yang sesungguhnya. Itu
berarti citra tidak seharusnya “dipoles agar
lebih indah dari warna aslinya”, karena hal
itu justru dapat mengacaukannya (Martin
2008; Seltzer, 2013)
Pencitraan dalam perspektif ilmu
komunikasi, khususnya public relations
merupakan bagian dari pengomunikasian
pesan atau simbol yang bisa membentuk
gambaran positif tentang komunikator atau
sesuatu hal di benak khalayak komunikan.
Dalam dunia politik, pencitraan adalah
istilah yang digunakan dalam bentuk
aktivitas sosial dan merebut simpati calon
pemilih setiap menjelang pemilihan umum.
Upaya
tersebut
dilakukan
untuk
memperbaiki citra mereka di mata
publik/khalayak.
Berkaca dari praktik penggunaan di
era kontemporer, dapat dinyatakan bahwa
politik pencitraan merupakan kebijakan
negara tentang pencitraan. Politik pencitraan
merupakan upaya seseorang atau lembaga
untuk membangun kesan baik di tengah
publik. Sebagai contoh dapat dicermati
bagaimana kebijakan komunikasi mengacu
pada kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan media dan industri komunikasi,
termasuk
meida
cetak,
sektor
telekomunikasi dan teknologi informasi.
Dalam pandangan Budiharsono (2003;
Valentini, 2013), politik komunikasi
(pencitraan) merupakan bidang ilmu yang
melibatkan
unsur-unsur
penguasa,
kebijakan-kebijakan
komunikasi
yang
berlaku dan lembaga-lembaga pers sebagai
pelaku kebijakan tersebut. Dapat dipahami
bahwa berbagai kebijakan yang berkaitan
dengan sistem komunikasi adalah bagian
dari
keputusan
politik
untuk
mendayagunakan setiap aspek media dan
teknologi yang ada sebagai wahana
pencitraan tentang kebijakan pemerintah.
Dalam
politik
pencitraan
ada
pemahaman tentang kebijakan yang
membentuk cara atau panduan dalam
melakukan komunikasi atau mencitrakan
keberpihakan tertentu kepada masyarakat.
pencitraan politik dapat dipahami sebagai
pencitraan
yang
dilakukan
untuk
kepentingan politik. Misalnya menjadi
anggota legislatif atau Pencitraan politik
memiliki keterbatasan ibarat gelembung
sabun yang mudah pecah, sebagaimana karir
dan karakter dalam politik juga sangat
mudah untuk hancur.
Humas politik menjadi „service
industry‟ yang memfasilitasi komunikasi
politik di antara partai politik, kandidat dan
publik, mendesain dan memproduksi
publisitas dan propaganda, mencari dana,
memberi nasehat dalam kebijakan dan
presentasi dan poling opini publik,
singkatnya bisa disebut sebagai „manajer
panggung dan penulis kreatif dari teater
politik yang hidup‟ (McNair, 1999:128;
Saffer, 2013).
Krisis citra dapat terjadi kapan saja
pada perusahaan, lembaga pemerintah,
tokoh, organisasi dan partai politik.
Umumnya terjadi pada waktu yang tidak
diharapkan/tidak bisa diprediksi, dalam
situasi beragam dan dengan bentuk yang
juga bermacam-macam.
Banyak krisis
Proses krisis,
disebabkan oleh keputusan manajemen atau
pimpinan puncak organisasi. Perencanaan
krisis lebih penting dari pada hasil dokumen
perencanaan. Bertahan di kala krisis lebih
bergantung pada relasi yang telah dibangun.
Pada umumnya, krisis dilihat sebagai
suatu situasi atau kejadian yang lebih
banyak mempunyai implikasi negatif pada
organisasi daripada sebaliknya. Krisis pada
dasarnya adalah sebuah situasi yang tak
terduga, artinya organisasi umumnya tidak
dapat menduga bahwa akan muncul situasi
157
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
yang dapat mengancam keberadaannya.
Sebagai ancaman, krisis harus ditangani
secara cepat agar organisasi dapat berjalan
normal kembali.
Bagi Susanto (2009), sebuah krisis
adalah peristiwa besar yang tak terduga yang
secara potensial berdampak negatif terhadap
baik perusahaan maupun publik. Peristiwa
ini mungkin secara cukup berarti merusak
organisasi, karyawan, produk dan jasa yang
dihasilkan organisasi, kondisi keuangan dan
repuasi perusahaan.
Dalam
kamus Webster,
krisis
didefinisikan sebagai “suatu titik balik untuk
menuju keadaan lebih baik atau lebih
buruk”.Jadi dari suatu situasi ini, perusahaan
dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk.
Contoh perusahaan yang menjadi lebih baik
setelah
krisis
adalah Johnson
&
Johnson yang berhasil mengatasi kasus
racun sianida dalam Tylenol, salah satu
produk obat sakit kepala unggulannya
sehingga reputasi perusahaannya justru
terangkat.
Steven Fink, pakar dan konsultan
krisis dari Amerika Serikat mengembangkan
konsep anatomi krisis menggunakan
terminologi kedokteran yang biasa dipakai
untuk melihat stadium suatu krisis yang
menyerang
manusia.
Empat
tahap
perkembangannya adalah sebagai berikut
(Kasali, 2003: 225-230): (1) Tahap
Prodromal: Krisis pada tahap ini sering
dilupakan orang karena perusahaan masih
bisa bergerak dengan lincah. Padahal pada
tahap ini, bukan pada tahap krisis sudah
kronis (meledak), krisis sudah mulai
muncul. Tahap prodromal sering disebut
pula warning stage karena ia memberi sirene
tanda bahaya mengenai simtom-simtom
yang harus segera diatasi. Tahap ini juga
merupakan bagian dari turning point. Bila
manajemen
gagal
mengartikan
atau
menangkap sinyal ini. (2) Tahap Akut:
Meski bukan di sini awal mula krisis, orang
menganggap suatu krisis dimulai dari sini
karena gejala yang samar-samar atau sama
sekali tidak jelas itu mulai kelihatan jelas.
Dalam banyak hal, krisis yang akut sering
disebut sebagai the point of no return.
Artinya, sekali sinyal-sinyal yang muncul
pada tahap peringatan (prodromal) tidak
digubris, ia akan masuk ke tahap akut dan
tidak bisa kembali lagi. Kerusakan sudah
mulai
bermunculan,
reaksi
mulai
berdatangan, isu menyebar luas. (3) Tahap
Kronik: Organisasi masih merasakan
dampak dari krisis yang terjadi dan
terkadang dampak ini bisa lebih lama dari
krisis itu sendiri. Tahap ini disebut sebagai
tahap recovery atau self analysis. Di dalam
perusahaan, tahap ini ditandai dengan
perubahan struktural.(4) Tahap Resolusi:
Tahap ini adalah tahap penyembuhan (pulih
kembali) dan tahap terakhir dari 4 tahap
krisis. Meski bencana besar dianggap sudah
berlalu, tetap perlu berhati-hati, karena riset
dalam kasus-kasus krisis menunjukkan
bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja
pada tahap ini.
Masing-masing tahap itu saling
berhubungan dan membentuk siklus yang
akan membawa kembali pada keadaan
semula (prodromal).
Manajemen Krisis, Apakah sebuah
krisis akan menjadikan organisasi menjadi
lebih baik atau lebih buruk sangat
tergantung
pada
bagaimana
pihak
manajemen mempersepsi dan kemudian
merespon situasi tersebut atau sangat
tergantung pada pandangan, sikap dan
tindakan yang diambil terhadap krisis
tersebut. Sebuah krisis mungkin dapat
ditangani dengan segera dengan melibatkan
sedikit orang, tetapi krisis lain mungkin
harus ditangani dengan mengerahkan
sebagian besar sumber daya yang dimiliki
organisasi.
Oleh
karena
itu
dibutuhkan
manajemen krisis. Proses ini merupakan
pendekatan kapasitas untuk memahami,
mengerahkan, mengkoordinasikan, dan
158
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
menjadikan satu semua strategi dan fungsi
kebijakan, serta semua keahlian hubungan
dengan publik atau keahlian public
relations, menjadi sebuah pemahaman yang
obyektif:
berisikan partisipasi dalam
membentuk kebijakan publik yang dapat
berpengaruh terhadap masa depan masingmasing individu bahkan perusahaan atau
institusional (Seitel, 2004: 491).
Rhenal Kasali juga mengungkapkan
bahwa Manajemen Krisis adalah proses
cepat yang digunakan untuk membantu
perusahaan dalam mengenali gejala krisis
dari awal dan membangun sistem untuk
mencegah terjadinya kerusakan, kerugian
dan hilangnya nama baik (2003: 243).
Adapun langkah pengendalian krisis
antara lain (1) Mengidentifikasi Krisis.
Langkah ini merupakan penetapan untuk
mengetahui
(mengidentifikasi)
suatu
masalah krisis.Ini penting untuk melihat
secara jelas faktor penyebab (factfinding)
timbulnya krisis. Mengidentifikasi suatu
faktor penyebab terjadinya krisis berfungsi
untuk
mengetahui,
apakah public
relations atau perusahaan dapat menangani
krisis yang terjadi itu segera atau tidak.
Seperti seorang dokter mendiagnosis suatu
penyakit pada pasiennya, untuk mengetahui
apakah bisa disembuhkan, dikurangi
penyakitnya atau sama sekali tidak bisa
disembuhkan. (2) Menganalisis Krisis
Mungkin perlu pengembangan dalam
menggunakan formula 5W + 1H untuk
mengung-kapkan dan menganalisis secara
mendalam sistematis, informatif dan
deskriptif krisis yang terjadi melalui suatu
laporan
yang
mendalam
(in-depth
reporting). Pada saat prakrisis atau masa
akut krisis, bisa dianalisis melalui beberapa
pertanyaan yang diajukan untuk menetapkan
penanggulangan suatu krisis, yakni apa
penyebab terjadinya krisis itu, kenapa krisis
itu bisa terjadi, dimana dan kapan krisis
tersebut mulai, sejauh mana krisis tersebut
berkembang, bagaimana krisis itu terjadi,
dan siapa-siapa yang mampu mengatasi
krisis tersebut, apa perlu dibentuk suatu tim
penanggulangan krisis.
Pertanyaanpertanyaan tersebut di atas adalah untuk
menganalisis penyebab, mengapa dan
bagaimana, sejauh mana perkembangan
krisis itu terjadi, di mana mulai terjadi
hingga siapa-siapa personel yang mampu
diajak untukn mengatasi krisis tersebut.
Langkah-langkah apa yang dapat diambil
untuk mengatasinya melalui analisis
lapangan secara logis, informatif dan
deskriptif.
(3)
Mengatasi
dan
Menanggulangi Krisis. Dalam hal ini perlu
untuk mengetahui bagaimana dan siapasiapa personel yang mampu diikutsertakan
dalam suatu tim penanggulangan krisis.
Mengatasi krisis dalam jangka pendek sudah
disebutkan di atas, maka dalam jangka
panjang, yaitu untuk selanjutnya bagaimana
krisis tersebut tidak berkembang dan
dicegah agar tidak terulang lagi di masa
mendatang. (5) Mengevaluasi Krisis.
Tindakan terakhir adalah mengevaluasi
krisis yang terjadi. Tujuannya adalah untuk
melihat sejauh mana perkembangan krisis
itu di dalam masyarakat. Apakah
perkembangan krisis tersebut berjalan cukup
lamban atau cepat, meningkat secara
kuantitas maupun kualitas serta bagaimana
jenis dan bentuk krisis yang terjadi.
Prinsip menghadapi krisis dapat
dibedakan menjadi empat yaitu: (1) Prinsip
relasional : Organisasi bisa bertahan lebih
dalam
kondisi
krisis
ketika
telah
membangun hubungan yang baik dengan
stakeholders. (2) Prinsip akuntabilitas:
Organisasi harus bertanggung jawab
terhadap krisis sekalipun bukan tanggung
jawabnya. (3) Prinsip keterbukaan : Semasa
krisis organisasi perlu menyampaikan
informasi dan masalah yang dihadapi. (4)
Prinsip
Komunikasi
Simetris:
Semasa krisis organisasi harus
mempertimbangkan kepentingan publik
sejajar dengan kepentingan organisasi
159
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
Adapun langkah menangani krisis
menurut Paul Argenti, et.al., The Power of
Corporate Communication: Crafting Voice
and Image of Your Business yaitu: (1)
Temukan masalah yang sebenarnya. (2)
Yakini Anda memiliki seluruh informasi
relevan yang diperlukan, (3) Fokuskan
komunikasi pada topik masalah. Libatkan
tim Anda (corporate communications, legal,
dan pihak yang berkaitan dengan krisis)
untuk bersama menanggulangi krisis. (4)
Komunikasikan dengan segera dan sering.
Kemukakan secara transparan apa yang
telah Anda ketahui dan yang belum
diketahui. (5) Perhatikan apa yang menarik
bagi media. Upayakan menyediakan
informasi yang relevan bagi media sesegera
mungkin. Lengkapi dengan foto-foto atau
grafik yang diperlukan. (6) Buka
komunikasi
dengan
pihak-pihak
berkepentingan:
pelanggan,
karyawan,
pemegang saham, pemerintah, YLK, dan
media,. (7) Sambil menangani krisis, jika
mungkin bisnis Anda tetap berjalan. dan (8)
Susun
rencana
untuk
menghindari
kemungkinan krisis di masa mendatang.
Diskusikan segala hal yang bisa menjadi
pencetus
krisis
dan
bagaimana
mengelolanya.
METODE
Penelitian ini menggunakan dua
metode riset yakni tahap pertama
melakukan Content Analysis terhadap 15
media nasional yang terdiri dari 5 media
cetak (Kompas, Republika, Koran Sindo,
Koran Tempo dan Media Indonesia), 5
stasiun televisi nasional (Metro TV, TV
ONE, Berita Satu, Kompas TV dan RCTI)
dan 5 media online (detik.com, viva.co.id,
kompas.com, okezone.com, merdeka.com)
untuk mendapatkan nama-nama partai
politik yang paling mendapatkan sorotan
pemberitaan terkait krisis partai yang
dihadapi oleh partai politik (Valkenburg,
2013).
Tahap kedua penelitian dilakukan
dengan Discourse Analysis Method dengan
tujuan untuk mengetahui isu/wacana apa
saja yang menyebabkan krisis suatu partai
politik. Kedua, melihat upaya penanganan
krisis yang dilakukan oleh partai politik
tersebut.
Selanjutnya peneliti juga melakukan
survey di 15 Kota Besar yakni: Jakarta,
Bandung, Banten, Semarang, Jogjakarta,
Surabaya, Bali, Medan, Pekan Baru,
Palembang,
Balikpapan,
Pontianak,
Makassar,
Manado,
Ambon
guna
mendapatkan jawaban
persepsi publik
tentang partai politik.
Penelitian ini menggunakan teknik
Purposive Sampling dengan penentuan
responden berdasarkan kriteria tertentu
yakni
tingkat
pendidikan
minimal
SMA/SMU sederajat dan pengetahuan
mengenai isu politik. Responden dalam
penelitian ini sebanyak 1000 responden.
Sedangkan survey dilakukan dalam rentang
mulai 20 Januari 2014 - 3 Februari 2014 .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian.Kondisi di Indonesia,
ketidak-sempurnaan pertumbuhan elemen
demokrasi dan politik membuat demokrasi
hanya praktik prosedural dan cenderung
diwarnai oleh kepentingan elit politik. Hal
ini diperparah dengan kultur koruptif yang
secara
historis
mewarnai
dinamika
kekuasaan di Indonesia, sehingga membuat
demokrasi tak lebih dari kepanjangan tangan
kapitalisme dan perebutan uang. Praktis,
demokrasi di Indonesia saat ini sangat
diwarnai oleh money politics, citra, dan
komodifikasi.
Partai-partai politik di Indonesia
menjadi salah satu penyebab utama dari
runtuhnya sistem demokrasi parlementer di
Indonesia. Dimulai pada masa kabinet
160
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
pertama Ali Sastroamidjojo (Juli 1953-Juli
1955), kemudian kabinet yang dipimpin
Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret
1956), dan terakhir kabinet kedua Ali
Sastroamidjojo (Maret 1956-Maret 1957).
Seperti yang ditulis Herbert Feith
(1962), Daniel Lev (1966), dan John Legge
(1972), proses dari penurunan kepercayaan
terhadap partai politik dimulai pada kurun
waktu 1949, kemudian secara de facto
dengan keadaan darurat militer pada awal
1957 tentara nasional Indonesia secara
politik berperan signifikan, hingga akhirnya
secara resmi menjadi demokrasi terpimpin
pada pertengahan 1959.
Kurang lebih selama 10 tahun partai
politik pada waktu itu tidak dapat
memelihara kepercayaan konstituennya,
terutama setelah pemilihan umum pada 1955
telah berlangsung secara baik dan
mencederai ekspektasi bahwa pemerintah
yang dibentuk unsur-unsur partai politik
dapat mewujudkan mandatnya untuk
menyediakan lapangan pekerjaan, serta
mendirikan
fasilitas
kesehatan
dan
pendidikan yang layak pada masyarakat
luas. Saat ini partai politik Indonesia
generasi Era Reformasi telah berdiri ratarata lebih dari 10 tahun.
Tentu saja penyelenggaraan pemilihan
umum yang berlangsung relatif lancar sejak
1999 perlu diapresiasi sebagai instrumen
demokrasi dan seharusnya sistem demokrasi
Indonesia sudah harus lebih terkonsolidasi
dengan partai politik menjadi aktor politik
utamanya. Bisa dikatakan parlemen (dikenal
dengan DPR) dan partai politik Indonesia
saat ini dari segi otoritas mempunyai
peranan yang sama atau bahkan lebih dari
partai politik pada 1950-an.
Tidak dapat dimungkiri bahwa
kelahiran demokrasi di Indonesia membawa
cerita yang tidak selalu manis. Namun
demikian,
keterbukaan
politik
yang
dirasakan belakangan ini, pertumbuhan civil
society, dan kebebasan media telah menjadi
warna tersendiri dalam demokrasi di
Indonesia (Arifin, 2011a: 2). Persoalannya,
apakah warna itu merupakan warna natural
ataukah warna adaptasi hasil impor dari
negara lain yang secara historis-kultural
berbeda dengan negeri ini?
Satu hal yang pasti, dalam konteks
demokrasi
kontemporer,
nuansa
komodifikasi kian terasa kental ketika secara
global, ternyata Amerika “mengambil
keuntungan” dengan demokratisasi yang
tengah berlangsung di negara-negara
berkembang. Pasalnya ada kecenderungan
negara-negara yang merangkul demokrasi
menjadi pasar konsumen yang kuat bagi
Amerika (Canton, 2010: 437). Meski
dikemas
dalam konsep kepentingan
kolaboratif, kepentingan ekonomi Amerika
Serikat jauh lebih mengemuka.
Bagaimanapun demokrasi memang
sebuah fenomena yang berkelanjutan. Masa
depan demokrasi adalah proses yang tiada
henti; elemen-elemen demokrasi akan
muncul dan berkembang dalam berbagai
tingkatan dan tahapan dengan tingkat
kecepatan yang berbeda-beda di setiap
negara.
Cita-cita untuk membangun sistem
politik yang dilandasi sistem kepartaian
yang kuat ternyata memang tidak seperti
membalik telapak tangan. Kondisi partai
politik yang diharapkan dapat menjadi
agregasi bagi kepentingan konstituennya
ternyata
belum
sepenuhnya
mampu
mendengar suara nurani mereka. Tidak
heran kalau suara kaum yang tak tersuarakan
benar-benar semakin tidak bersuara.
Krisis partai politik, Hasil penelitian
menggunkan content analisis menunjukkan
terlihat pada bagan 1 dibawah ini. Krisis
partai politik yang terjadi menjelang Pemilu
2014 tidak luput dari pemberitaan media
massa. Sebagai kekuatan salah satu pilar
demokrasi, media massa memotret dan
membingkai krisis partai politik dalam
magnitude yang beragam. Melihat potensi
161
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
krisis partai politik yang diawali dengan
melakukan content analysis pada 15 media
nasional akan didapatkan data awal yang
menunjukkan sebuah potensi krisis yang
mengancam kepercayaan publik terhadap
partai politik.
Dari sisi intensitas kemunculan berita
partai Demokrat menjadi partai yang paling
sering diberitakan mengalami krisis
prosentase sebesar
34, 2% . hal itu
dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang
melilit kader-kadernya. Kasus yang mendera
Demokrat menjadi lebih menarik karena
dalam pemberitaan media massa menyeretnyeret beberapa pejabat negara. Selain itu
polemik dan permasalahan internal partai
juga menjadi daya tarik pemberitaan media
terhadap partai demokrat.
Gambar 1. Prosentase Pemberitaan Krisis
Partai Politik Di Media Massa
Partai Golkar menyusul dengan
intensitas pemberitaan sebesar 34,2%, hal
itu dikarenakan kasus yang serupa dengan
Demokrat yakni kasus korupsi yang
berujung pada hukum dan pengadilan yang
menerpa kader-kadernya. Akan tetapi dari
sisi penanganan masalah Golkar mampu
membangun langkah yang tepat sehingga
pengendalian sebaran dampak masalah dapat
dikendalikan.
Berbeda dengan PKS yang menduduki
peringkat ketiga dengan 20,3% tingkat
intensitas pemberitaan media meskipun
cuma satu kasus yang menimpa kadernya.
Hal
ini
dikarenakan
kemampuan
pengendalian masalah dan penyusunan
langkah
komunikasi
partai
kepada
masyarakat melalui media tidak berjalan
dengan efektif. Sehingga kasus yang terjadi
disikapi dengan tidak tepat justru
melahirkan polemik yang sangat panjang.
PDIP dan Partai Nasional Demokrat
menempati urutan selanjutnya dengan 9,2%
dan 5,0%. Media melihat masalah internal
partai dan dinamika politik internal tidak
mendapatkan penanganan yang baik
sehingga menimbulkan banyak polemic
yang berujung pada krisis partai.
Partai-partai politik akhir-akhir ini
juga banyak dikritik karena tidak optimal
dalam melakukan pengkaderan di internal
partai,
sehingga
rawan
terjadinya
transaksional. Selain itu, parpol juga banyak
dikritik karena enggan menunjukkan
kesungguhannya dalam menciptakan tradisi
demokrasi politik internal yang baik serta
oligrakhi.
Reaksi dan Strategi Parpol dalam
Menghadapi Krisis, Dalam menyikapi
krisis yang menimpa, masing-masing partai
politik memiliki cara-cara yang berbeda baik
dalam memberikan reaksi maupun dalam
strategi
penanganan
krisis.
Secara
keseluruhan
terdapat
tiga
kategori
bagaimana partai politik memberikan reaksi
dan strategi yaitu: (1) Proaktif, yakni dengan
mengambil langkah yang tepat ketika krisis
terjadi. Nasdem dan Hanura merupakan dua
partai yang masuk kategori didalamnya. (2)
Adaptif, yakni cenderung melihat situasi
ketika terjadi krisis. Partai Golkar dan PDI
Perjuangan masuk dalam kategori ini. (3)
Reaktif, yakni mengambil langkah yang
tidak tepat ketika terjadi krisis. Partai
Demokrat dan PKS berada dalam kategori
ketiga.
Tolok ukur dalam memasukkan partai
ke dalam kategori diatas adalah berdasarkan
discourse analysis. Dari pemberitaan media
massa terlihat bahwa partai-partai politik
berupaya
menghadapi
masalah
dan
162
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
menyelesaikan masalah yang dialami
partainya. Penanganan masalah yang tepat
dan cepat serta tidak menimbulkan dampak
yang luas dan berkepanjangan dinilai
sebagai langkah yang efektif.
Dalam bagan 2, terdapat data yang
menggambarkan bagaimana partai politik
menangani krisis dan faktor penentu yang
memberikan pembeda dalam menyelesaikan
krisis.
Partai Nasdem dan Partai Hanura
merupakan partai politik yang bersikap
Proaktif yakni mampu mengambil langkah
tepat ketika terjadi krisis. Faktor kedua
partai ini adalah Partai Nasdem sangat
ditentukan oleh ketokohan Surya Paloh
dalam meredam gejolak politik di internal,
kemudian Nasdem termasuk partai yang
mampu melakukan konsolidasi organisasi
secara cepat. Manajemen partai yang kokoh
dan solid memastikan penanganan masalah
mendapatkan perhatian khusus sehingga
tidak
memunculkan
gejolak
yang
berkepanjangan. Ketokohan Surya Paloh
dalam Partai Nasdem memang memiliki
posisi yang strategis dalam pengelolaan
krisis.
Gambar 2 Strategi Partai Politik dalam
Menangani krisis
Sementara itu Partai Hanura juga
sangat kuat mengandalkan ketokohan yakni
Wiranto dalam mengatasi krisis. Selain itu
Partai Hanura mampu bersikap tegas dengan
langsung menonaktifkan kader yang terseret
kasus korupsi. Kedua partai mampu
mengelola konflik yang terjadi dengan cepat
dan tepat tanpa banyak menimbulkan
polemik.
Kemudian partai politik yang adaptif
yakni cenderung melihat situasi ketika
terjadi krisis yakni Partai Golkar dan PDIP.
Partai Golkar mengandalkan menajeman isu
dalam mengahadapi krisis yakni dengan
melakukan counter isu seragam yang
dimainkan elit politiknya. Demikian juga
dengan PDIP yang memainkan pengelolaan
isu yang sama dengan Golkar melakukan
Counter yang sama oleh elite partai. Namun
PDIP juga sangat mengandalkan ketokohan
Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi
krisis parpol.
Efektifitas
counter
issu
yang
dilakukan Golkar dan PDIP terletak pada
konsistensi statement elite partai dalam
menyikapi kasus, dan tidak semua elite
partai mengeluarkan statement melainkan
hanya elite tertentu yang ditunjuk oleh partai
untuk menjadi juru bicara di depan media.
Strategi satu pintu atau dengan jubir terbatas
membatasi adanya polemik internal karena
perbedaan statement antar elite. Media dan
masyarakat juga mendapatkan informasi
yang jelas dan tegas tentang bagaimana
sikap partai terhadap masalah yang tengah
dihadapi.
Partai politik yang bersikap Reaktif
yakni partai politik yang mengambil langkah
tidak tepat ketika terjadi krisis adalah Partai
Demokrat dan PKS. Partai Demokrat
melakukan hal-hal tidak terkontrol dalam
pengelolaan isu dan juga elite partai
melakukan counter isu yang tidak seragam
dalam menyatakan pendapatnya. Berbeda
dengan partai Golkar dan PDIP, elite PKS
dan Demokrat justru melakukan blunder
dengan statement beragam yang dikeluarkan
oleh elite. Hal tersebut memicu polemik
internal
yang
berkepanjangan
serta
berdampak pada informasi yang masuk ke
publik bahwa terjadi gesekan kepentingan
internal partai.
163
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
Sementara itu PKS dalam menghadapi
krisis melakukan counter dengan discourse
yang menyatakan bahwa PKS merupakan
“korban politik” dan “dizhalimi”. Serta
manajemen pengelolaan krisis yang sangat
bergantung kepada mekanisme partai. Pada
awal kasus yang menimpa elite PKS
mencoba membangun opini publik dengan
mengatakan bahwa apa yang menimpa
mereka adalah sebuah skenario konspirasi
zionis dan konspirasi musuh-musuh dakwah.
Mereka menggunakan defense strategy
dengan menempatkan diri sebagai korban
dan pihak yang terdhalimi.
Seiring dengan perjalan kasus sikap
politik elite PKS terhadap kasus tersebut
berubah-berubah.
Setelah
melakukan
defense strategey dengan menempatkan diri
sebagai pihak yang dizhalimi, mereka
berubah sikap dengan mendukung kinerja
KPK dan mendorong kasus untuk segera
diselesaikan. Dan sikap yang terakhir
presiden PKS Anis Matta menyeru kepada
seluruh kader untuk minta maaf kepada
masyarakat sebagai sebuah upaya menarik
simpati publik.
Hasil penelitian yang menunjukkan
persepsi publik terhadap krisis partai politik
terlihat pada bagan dibawah
Gambar 3 Persepsi Publik Tentang
Partai Politik
Berdasarkan matriks diatas terlihat
bahwa persepsi publik tentang partai politik
yang mengalami krisis. Mayoritas responden
menempatkan partai Demokrat pada urutan
pertama dengan 29,2%, diikuti oleh PKS
dengan 17,6%, Partai Golkar dengan 10,2%,
PKB dengan 9,3% dan pada urutan kelima
PDIP dengan 7,6%.
Demokrat
dinilai
masyarakat
mengalami krisis karena banyaknya kasus
yang mendera baik konflik internal maupun
kasus korupsi. Content anlysis dari 15 media
massa nasional
menyajikan data yang
serupa mengenai posisi partai politik yang
dinilai sedang mengalami krisis. Dapat
diasumsikan bahwa kekuatan media sebagai
penyebar informasi mampu membentuk
opini publik.
Partai Demokrat yang paling banyak
diberitakan mengenai krisis yakni persentase
34,2 persen. Hal tersebut dikarenakan kasus
korupsi yang menimpa para kader
Demokrat.
Kemudian disusul oleh partai Golkar
dengan 24,3 persen karena kasus yang
hampir serupa yakni korupsi. PKS dengan
20,3 persen juga banyaknya pemberitaan
kasus korupsi dan kemudian PDIP 9,2
persen lalu Nasdem 5 persen dikarenakan
konflik internal. Dengan adanya survei
tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan
publik terhadap partai politik menurun.
Penilaian publik mengenai banyaknya
partai yang mengalami krisis dikarenakan
berbagai macam faktor. Faktor korupsi
kader mendominasi pendapat publik dengan
73,2%, kemudian adanya konflik internal
yang terjadi dalam tubuh partai sebanyak
10,8%, Faktor lain-lain sebanyak 8,9% dan
Pelanggaran etika sebanyak 7,0%. Berikut
adalah matriks yang menggambarkan faktorfaktor yang membuat partai politik
kehilangan kepercayaan publik:
Korupsi masih menjadi faktor paling
dominan yang mampu meruntuhkan
kepercayan publik kepada partai politik.
Masih adakah partai politik yang bebas dari
korupsi? Ironis jika kemudian publik
menghukum partai politik dengan
164
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
melakukan aksi golput. Selain meruntuhkan
bangunan demokrasi juga meruntuhkan
tatanan kenegaraan yang membutuhkan
peran publik dalam partisipasi politik. Lebih
jauh kekhawatiran yang ditimbulkan dari
meluasnya distrust politics adalah lahirnya
pemilih transaksional yaitu individuindividu yang mengambil keputusan dari
sejumlah opsi berdasarkan transaksi berupa
hadiah atau fasilitas (Arifin 2011: 224-225).
Gambar 4 Penyebab Krisis Partai Politik
Konflik internal partai dan manajemen
partai dalam mengelola kader yang duduk di
parlemen dan jabatan publik mendapat
sorotan tajam masyarakat. Kemampuan
partai mengelola dinamika politik internal
sehingga tidak terdengar nyaring keluar
perlu ditingkatkan. Faktor ketokohan dan
wibawa pemimpin partai dinilai mampu
mengatasi persoalan tersebut. Kemudian
manajemen partai dalam mengawasi kinerja
kader duduk di parlemen dan jabatan publik
yang melanggar kode etik dan “malas” harus
mampu menekan mereka agar lebih
kontributif. Mekanisme partai harus lebih
tegas menghukum kader yang terbukti
bermasalah.
Idealnya, partai dibentuk untuk bisa
menjadi
penyalur
aspirasi
dan
mengagregasikan berbagai kepentingan
masyarakat. Selain itu, partai juga
diharapkan melahirkan elite-elite baru, atau
tokoh baru dalam pentas politik nasional,
sebagai wujud regenerasi kepemimpinan.
Kenyataannya, kesibukan partai untuk
menciptakan elite baru dan merebut
kepemimpinan ini menjadi sangat dominan.
Tingginya angka penilaian publik
tentang krisis partai politik menjelang
pemilu
2014
menyebabkan
tingkat
kepercayaan publik kepada Partai Politik
menurun. Mayoritas responden sudah tidak
percaya dengan partai politik dengan angka
58,2%, tingkat kepercayaan publik pada
partai politik hanya berada pada angka
26,3%, dan sisanya 15,5% menyatakan tidak
tahu.
Individu tidak memiliki loyalitas terhadap
suatu partai karena pilihan politik hanya
didasarkan pada “politik uang” (money
politics) yang berlangsung dalam “pasar
gelap” politik. Meskipun pada akhirnya
hukum juga tidak mampu memaksa individu
untuk datang dan memilih karena pada
dasarnya tidak memilih adalah sebuah
keputusan politik. Keputusan tidak
berpolitik adalah sebuah keputusan politik.
Gambar 5 Kepercayaan terhadap Partai
politik
Ditengah keterpurukan partai politik
pada tingkat kepercayaan publik, mayoritas
responden memberikan penilaian pada partai
politik yang mampu mengatasi masalah
krisis yang menimpa. Partai Golkar dinilai
paling mampu mengatasi krisis dengan
27,6%, diikuti oleh PKS dengan 15,2 %,
PDIP memperoleh suara 9,5%, Gerindra
165
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
7,5% dan pada urutan kelima ditempati
partai Nasdem dengan 5,4%.
Partai Golkar dengan segudang
pengalaman politiknya dinilai paling mampu
dan paling siap menghadapi masalah yang
datang. Bagi Golkar masalah-masalah
politik bukan lagi menjadi masalah
melainkan sebuah
dinamika politik.
Pengalaman selama bertahun-tahun menjadi
partai penguasa membuat mereka mampu
bertahan menghadapi magnitude krisis yang
mendera. Kesiapan sistem dan manajerial
partai serta soliditas kader menjadi kunci
keberhasilan Golkar mengelola potensi
masalah.
Berbeda dengan Golkar, PKS dinilai
mampu mengatasi krisis dan mampu bangkit
dengan memenangkan berbagai pilkada
setelah kasus besar yang menimpa mantan
presidennya.
Militansi
kader
dan
kepercayaan kader kepada qiyadah (elite)
disebut sebagai faktor yang mendukung
PKS dalam mengatasi krisis.
Adapun
faktor
yang
mampu
mengembalikan kepercayaan publik kepada
partai politik adalah konsistensi kader dan
partai politik untuk tidak melakukan korupsi
dengan 41,7%, pro dengan rakyat 24,1%,
faktor kedekatan dengan rakyat berada pada
posisi ketiga dengan 14,2% suara, pada
urutan keempat alasan lain-lain dengan
13,1% dan kualitas kader atau caleg dengan
6,9 %. Responden menyatakan bahwa kader
dan parpol harus memiliki kedekatan dengan
Tuhan, mampu mewujudkan janji-janji
politik, tidak menjadikan rakyat sebagai
kedok politik semata.
Secara umum, faktor yang dianggap
publik mampu mengembalikan kepercayaan
terhadap partai politik adalah tidak
melakukan korupsi (41,7), pro rakyat (24,1),
dekat dengan rakyat (14,2), kualitas kader
(6,9), dan lain-lain (13,1). Responden
menyatakan bahwa kader dan parpol harus
memiliki
kedekatan
Tuhan,
mampu
mewujudkan janji-janji politik, serta tidak
menjadikan rakyat sebagai komoditas politik
semata.
Fokus penting lainnya adalah korupsi
yang telah merongrong sistem politik selama
bertahun-tahun. Sementara tak ada yang bisa
membantah bahwa korupsi yang telah
menjadi bagian kehidupan politik di
Indonesia merupakan pengiring demokrasi
yang kehadirannya tak terelakkan, perlu
dipikirkan apakah kondisi partai politik
sekarang ini adalah bagian dari persoalan
itu.
Gambar 6 Perpandingan Strategi Partai
Politik
Pembahasan.Dalam menyikapi krisis
yang dialami, masing-masing partai politik
memiliki cara-cara yang berbeda baik dalam
memberikan reaksi maupun dalam strategi
penanganan krisis tersebut. Pertama proaktif
yakni dengan mengambil langkah tepat
ketika krisis terjadi partai Nasdem dan partai
Hanura termasuk kategori ini. Kedua
adaptif, yakni cenderung melihat situasi
ketika terjadi krisis. Partai Golkar dan PDIP
masuk kategori ini. Sedangkan yang ketiga
reaktif, yakni mengambil langkah yang tidak
tepat ketika terjadi krisis. Partai Demokrat
dan PKS berada dalam kategori reaktif.
Selain itu, Golkar dan PDIP mampu
melakukan proses adaptif sehingga meraih
kepercayaan masyarakat, sedangkan PKS
meski dianggap memiliki krisis yang besar
namun mampu mengembalikan kepercayaan
publik.
Ditengah keterpurukan dan krisis yang
dialami oleh partai politik beberapa partai
166
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
politik
masih
mendapatkan
nilai
kepercayaan publik bahwa mereka mampu
menyikapi krisis yang terjadi dengan caracara yang tepat. Partai Golkar merebut
mayoritas suara responden mengungguli
partai lainnya dengan pendekatan adaptif
dalam menyelesaikan krisis yang menerpa.
PKS menempati urutan kedua dalam
kepercayaan publik meski pendekatan yang
digunakan adalah cara-cara reaktif dalam
menyelesaikan konflik dan krisis yang
terjadi. Dengan pendekatan adaptif PDIP
mampu merebut keparcayan publik dengan
berada pada urutan ketiga. Selanjutnya
Nasdem dan Hanura yang menggunakan
pendekatan proaktif mampu merebut
kepercayaan publik bahwa mereka mampu
menyelesaikan krisis yang terjadi.
Situasi ketidakpercayaan terhadap
partai politik di Indonesia saat ini tidak bisa
dibiarkan secara terus menerus. Terlepas
dari berbagai kelemahan yang ada, partai
politik merupakan institusi politik yang
penting
optimal
dalam
mekanisme
demokrasi guna menyalurkan aspirasi
masyarakat dibandingkan alternatif lain dari
sistem politik yang ada.
Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan
rumah dari elite politik Indonesia, terutama
pimpinan partai politik untuk terus
memperbaiki institusi partai politik baik
pada aspek peraturan dan perundangundangan maupun dari segi organisasi dan
manajemennya.
Masalah pendanaan partai, rekrutmen
kader berkualitas dan berintegritas, serta
pembangunan institusi partai yang modern
dengan platform kebijakan publik berpihak
pada kepentingan umum merupakan agenda
utama dari perbaikan partai politik.
PENUTUP
Simpulan, Dari paparan diatas dapat
disimpulkan secara sederhana sebagai
berikut: Krisis partai politik yang memiliki
magnitude semakin besar dalam dua tahun
terkahir ini membawa perubahan signifikan
pada tingkat kepercayaan publik terhadap
partai politik dan produk politik partai
tersebut.
Terdapat berberapa faktor yang
menyebabkan munculnya krisis partai
politik yakni kasus korupsi yang melibatkan
kader dan elite partai politik, terjadinya
konflik internalm dan pelanggaran etika
yang dilakukan kader partai politik.
Partai politik perlu melakukan design
ulang dan menyusun strategy dalam
menangani krisis partai politiknya dan
menemukan cara komunikasi politik yang
baik.
Menurunnya kepercayaan publik
kepada partai politik lebih banyak
disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang
merupakan pengkhianatan publik, konflik
internal dan pelanggaran kode etik.
Saran, disarankan Partai politik harus
membuktikan dengan langkah nyata pro
terhadap pemberantasan korupsi dengan
menindak tegas kader-kader yang terlibat
serta memperbaiki kinerja politiknya.
Sebuah partai politik harus mampu
mengatasi krisis yang dialami organisasi
tersebut dengan cepat dan efektif untuk
mengurangi
risiko
yang
lebih
membahayakan masa depan organisasi
tersebut. Diperlukan pula individu-individu
yang cepat tanggap terhadap krisis yang
terjadi di dalam organisasi dan memiliki
kemampuan untuk menyelesaikan krisis.
Krisis harus dijadikan pengalaman
yang berguna juga untuk bahan evaluasi
agar ke depan lebih siap menghadapi krisis
dimasa yang akan datang. Hal itu
merupakan bagian dari manajemen konflik
yang mengandung arti, menata rasa tertekan
dan frustasi, mencari informasi dan hal-hal
baru yang tidak diketahui sebelum konflik
terjadi, memperoleh perspektif baru dari
kekeliruan sudut pandang para pelaku
konflik, menentukan keputusan dan
pemecahan masalah dengan lebih baik,
167
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Budianto: Strategi penanganan krisis partai dari pandangan ...
meningkatkan keakraban para anggota
kelompok oraganisasi dan menghargai
perbedaan yang ditemukan dalam konflik
dan mengatasinya melalui suatu proses
sinergitas untuk meningkatkan kekuatan
organisasi atau kelompok. Oleh karena itu,
diperlukan penguasaan masalah dan
pengalaman serta ketenangan dalam
mengelola krisis sehingga luas dampak
krisis dapat dikendalikan.
DAFTAR RUJUKAN
Arifin, Anwar. (2011) Komunikasi Politik,
filsafat,
paradigma,teori,
tujuan,
strategi, dan komunikasi politik
indonesia. Yogyakarta. Graha Ilmu
Asshiddiqie, Jimly. (2006) Pengantar Ilmu
Hukum Tata Negara – Jilid II. Jakarta :
Mahkamah
Konstitusi
Republik
Indonesia.
Delli, Michael X . (2013) An Engagement
with Jeffrey Jones: Toward a New
Vocabulary
for
Political
Communications. International Journal
of Communications (7, 507-509).
Gregory, Anne. (2004) Perencanaan dan
Manajemen
Kampanye
Public
Relations.
Terjemahan
Dewi
Damayanti, S.S., M.Sc. Jakarta :
Penerbit Erlangga.
Firmanzah. (2012) Marketing politik Antara
Pemahaman dan Realitas. Jakarta.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Kasali, Rhenald. (2003) Manajemen Public
Relations : Konsep dan Aplikasinya di
Indonesia. Jakarta: PT. Pusaka Utama
Grafiti.
Nimmo, Dan. (2000) Komunikasi Politik
(khalayak dan efek). bandung. Remadja
Rosdakarya
Marijan. Kacung. (2011) Sistem Politik
Indonesia konsolidasi Demokrasi Pasca
Orde-Baru. Jakarta. Kencana
Martin , Lanny W. (2008) Coalition
Government
and
Political
Communication. Political Research
Quartely (Volume 61 Number 3, 502516).
from
http://prq.sagepub.com/content/15/1/1
8
Rilis Survey Political Communication
Institute (PolcoMM Institute), Februari
2014.
Saffer,Adam J, Maureen Taylor and Aimei
Yang. (2013) Political Public Relations
in Advocacy: Building Online
Influence and Social Capital. Public
Relations Journal (Vol 7 No 4 ISSN
1942-4604, 1-35).
Seltzer, Trent, Weiwu Zhang, Sherice
Gearhart and Lexie Conduff. (2013)
Sources of Citizens Experiential and
Reputational
Relationships
with
Political Parties. Public Relations
Journal (Vol 7 No 4 ISSN 1942-4604,
1-35).
Valentini, Chiara. (2013) Political Public
Relations in the European Union: EU
Reputation
and
Relationship
Manegement Under Scrutiny. Public
Relations Journal (Vol 7 No 4 ISSN
1942-4604, 1-22).
Valkenburg, Patti M and Jochen Peter.
(2013) Communications Reseaerch
Paradigms : Five Challenges for the
future of Media-Effect. International
Journal of Communication (7, 198207).
Vergeer, Maurice and Liesbeth Hermans.
(2012) Web campaigning in the 2009
European Parliament elections: A
cross-national comparative analysis.
New Media & Society Journal (15 (I) ,
128-148).
168
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
Fly UP