...

Pertumbuhan Industri Manufaktur 2013 Ditarget 7,14%

by user

on
Category: Documents
18

views

Report

Comments

Transcript

Pertumbuhan Industri Manufaktur 2013 Ditarget 7,14%
No. 01.2013
Pertumbuhan
Industri Manufaktur 2013
Ditarget 7,14%
Tingkatkan daya saing di
Pasar Global
2
Media Industri • No. 01 - 2013
Pengantar Redaksi
K
inerja sektor industri non-migas Indonesia
pada tahun 2012 menunjukan hasil yang
memuaskan, dimana pertumbuhan industri
pengolahan non-migas mencapai 6,4%.
Pertumbuhan industri pengolahan non-migas
tersebut terutama didukung oleh tingginya investasi dan
konsumsi dalam negeri. Selain itu, ekspor sektor industri
juga masih memberikan kontribusi terbesar bagi total ekspor
nasional sebesar 60,04%.
Dalam rangka menapaki tahun 2013 yang penuh
tantangan dan masih adanya ketidakpastian ekonomi global,
kita masih memiliki pekerjaan besar untuk melaksanakan
pembangunan industri nasional, dengan sasaran utama antara
lain: pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar
7,14%, penyerapan tenaga kerja sektor industri sebanyak
400 ribu orang, meningkatnya ekspor sektor industri hingga
mencapai US$ 125 miliar, serta investasi PMA sebesar US$
12 miliar dan investasi PMDN sebesar Rp 42 Triliun.
Untuk mencapai sasaran pembangunan industri tahun
2013 tersebut sebagai bagian dari pembangunan industri
nasional jangka panjang, diperlukan upaya yang maksimal,
apalagi menjelang ASEAN Economic Community 2015,
industri dalam negeri benar-benar diharapkan dapat
mempersiapkan diri secara matang hingga dapat bersaing
secara terbuka dengan produk industri negara ASEAN
lainnya.
Untuk itu momentum pertumbuhan positif sektor
industri non-migas pada tahun 2012 serta persiapan industri
nasional menjelang ASEAN Economic Community menjadi
bahasan yang menarik untuk Laporan Utama edisi pertama
di tahun 2013 ini.
Disamping itu dalam rubrik kebijakan, redaksi
akan mengangkat beberapa isu terkait industri , seperti
permohonan insentif Tax Holiday yang diharapkan selesai
tahun 2013 ini, kebijakan untuk mendorong investasi
ponsel lokal, dimana berbagai kementerian bersatu-padu’
untuk meminimalisasi impor produk tersebut, Keputusan
Menakertrans (Kepmen) No 231/2003 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, dimana
perubahan atas Kepmen itu mendesak dilakukan dalam
rangka mengantisipasi dampak terburuk akibat penaikan
UMP tahun 2013, yakni terjadinya gelombang PHK yang
akan berdampak terhadap pengembangan industri di tanah
air.
Dalam rubrik ekbis, redaksi juga akan mengangkat
berbagai isu yang menarik seputar industri, mulai dari 15
Perusahaan Jepang yang ditargetkan melakukan investasi
di Indonesia, kerjasama inovasi kedua negara , pasar
mobil nasional yang diperkirakan akan tembus 1,2 juta
unit ,penjuakan sepeda motor yang tertekan uang muka,
perkembangan industri makanan dan minuman hingga
banjir di awal tahun yang dikuatirkan akan berpengaruh
terhadap arus investasi.
Dalam rubrik Teknologi kali ini, redaksi akan
menampilkan pengembangan mobil listrik yang dilakukan
oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
yang beranggotakan 15 orang mahasiswa serta alumni
dari perguruan tinggi tersebut. Sementara rubrik Opini
menampilkan pendapat para tokoh terkait pertumbuhan
industri nasional, yang pertama adalah Raja sapta Oktohari,
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(Hipmi), menyoroti masalah politik yang akan mendominasi
pertumbuhan ekonomi serta industri nasional. Menurutnya,
kondisi politik akan memengaruhi berbagai kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara Wakil Ketua
Komisi VI DPR RI, Aria Bima lebih menyoroti hilirisasi
industri primer yang harus mendapatkan dukungan payung
hukum perundang-undangan sebagai bagian dari strategi
untuk mendorong daya saing industri di dalam nasional.
Di akhir tulisan, redaksi akan menampilkan kisah
sukses seorang Wignyo Rahardi melalui ‘Tenun Gaya’, yang
mendesain dan menenun sendiri pakaian pelanggannya yang
berasal dari bahan kain sutra sehingga kreasinya menjadi
lebih eksklusif.
Media Industri • No. 01 - 2013
3
DaftarIsi
SuratPembaca
LAPORAN UTAMA
6 Pertumbuhan Industri
Manufaktur 2013 Ditarget 7,14%
Untuk mencapai target itu, Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) menargetkan,
ekspor produk industri non migas tahun 2013
mencapai US$ 125 miliar, serta investasi di
sektor manufaktur oleh modal asing mencapai
US$ 12 miliar dan Rp 42 triliun oleh modal
dalam negeri.
8 Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Non Migas Dibidik Mencapai 400 Ribu Orang
10 Perkuat Pasar Dalam Negeri
28
30
32
34
36
38
15 PERUSAHAAN JEPANG DITARGETKAN MASUK INDONESIA
Banjir Bisa Pengaruhi Arus Investasi
Pasar Mobil Akan Berkembang 1,2 Juta Unit
Penjualan Sepeda Motor Tertekan Uang Muka
Hilirisasi Rotan
Mendorong Pertumbuhan Industri ke Luar Pulau Jawa
Industri Komponen
Bakal Tumbuhkan 60 Industri Baru
KEBIJAKAN
40
42
44
46
48
12 Tax Holiday Ditarget Rampung Tahun Ini
teknologi
Jelang ASEAN Economic
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat
menargetkan, pengurusan atas 5 proposal
permohonan insentif investasi tax holiday bisa
rampung hingga akhir 2013.
14
16
Mendorong Investasi Ponsel Lokal
perubahan Kepmen 231/2003
18
20
22
24
dibutuhkan untuk menyelamatkan industri dari
gelombang PHK
Pasokan Gas
Kontribusi ITS di Mobil Listrik
insert
52
Baristand Industri Padang
Mendorong SDM yang Produktif dan Inovatif
opini
Perlu Didorong
54
56
Genjot Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Pelatihan SDM Garmen
artikel
Jadi Kunci Pengembangan Industri Manufaktur
Pengembangan Industri Aluminium Terintegrasi
Mampu Tingkatkan Daya Saing Industri TPT
Ekonomi & bisnis
26
50
Industri Mamin Salah Satu Penopang Pertumbuhan
Pemerintah Dorong Samsung Realisasikan Investasi
Industri Perlu Dukungan Lembaga Keuangan
Industri Fesyen Penggerak Perekonomian
Industri Perkapalan yang Handal
Belajar Berinovasi dari Jepang
Pada akhir tahun lalu, Konvensi Inovasi Indonesia-Jepang atau
Indonesia Japan Innovation Convention (IJIC) 2012 digelar
di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, dalam rangka
memperingati 55 tahun hubungan bilateral kedua negara.
Pertumbuhan Industri Terpengaruh Gejolak Politik
Dorong Industri Hilir
Jaga Pertumbuhan Industri di Atas Pertumbuhan
Ekonomi
58
Meraih Jaya di Jalur Sutra
Sinergi Jiwa Seni dan Ilmu Ekonomi
REDAKSI
Pemimpin Umum: Ansari Bukhari | Pemimpin Redaksi: Hartono | Wakil Pemimpin Redaksi: Feby Setyo
Hariyono | Redaktur Pelaksana: Siti Maryam | Editor: Intan Maria | Photografer: J. Awandi | Anggota Redaksi:
Nyoman Wirya Artha, Djuwansyah, Hafizah Larashati, Betty Yarsita
No. 01.2013
Alamat Redaksi
Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Perindustrian, Lt 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta
Telp: (021) 5255609, 5255509, Pes. 4074, 2174.
Pertumbuhan
Industri Manufaktur 2013
Ditarget 7,14%
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) telah menyatakan sasaran
utama pembangunan sektor industri pada
tahun 2013 antara lain adalah sektor industri
pengolahan non-migas dapat tumbuh
sebesar 7,14% dan mampu menyerap tenaga
kerja sebanyak 400 ribu orang. Sementara
nilai ekspor sektor industri juga diprediksi
meningkat hingga mencapai US$ 125 miliar.
Adapun investasi PMA akan mencapai US$
12 miliar dan investasi PMDN sebesar Rp 42
triliun.
Target yang diluncurkan Kementerian
Perindustrian di tahun 2013 itu tentunya lebih
tinggi dibandingkan pencapaian pada tahun
2012. Di tahun lalu, misalnya, pertumbuhan
industri pengolahan non-migas mencapai
6,40%.
Untuk mencapai target di tahun 2013
tidaklah mudah. Krisis ekonomi global yang
kini masih dirasakan sejumlah negara, tentu
akan berdampak negatif pada perekonomian
Indonesia. Misalnya saja soal upaya
peningkatan ekspor.
Begitu juga dengan upaya menarik
investasi asing dan lokal untuk berinvestasi di
dalam negeri. Memang potensi bagi masuknya
investasi ke dalam negeri cukup besar
mengingat Indonesia saat ini menjadi incaran
investor asing untuk menanamkan modalnya.
Tetapi, tanpa adanya kemauan dan kerja keras
dari pemerintah, potensi yang sudah di depan
mata itu akan sia-sia.
Untuk itu, guna mencapai target
pertumbuhan industri dan peningkatan
investasi, Kemenperin perlu melakukan
sejumlah terobosan serta dukungan dari
instansi lainnya.
Industri Indonesia Menuju MEA 2015
Sukses Story
60
62
Target Pertumbuhan Sektor
Industri
Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap dengan
panjang naskah 6000 - 8000 karakter, disertai identitas penulis. Naskah dikirim ke [email protected]
Winarno
Bogor
Redaksi
Kemenperin tengah terus berusaha untuk
mencapai target pertumbuhan industri
pengolahan non migas dan peningkatan
ekspor sektor industri. Berbagai terobosan
dan kebijakan telah dilakukan. Misalnya
saja mendorong program hilirisasi industri,
pemberian fasilitas atau kemudahan kepada
calon investor asing dan lokal.
Data Sucofindo menyebutkan kalau
ekspor produk rotan mengalami peningkatan.
Nilai ekspor produk rotan pada periode 1
Januari – 30 September 2012mencapai US$
157 Juta atau naik sekitar 57% jikadibandingkan
tahun 2011 sebesar US$ 100 juta. Nilai ekspor
rotan tahun 2012 tersebut disumbang dari
ekspor produk furniture rotan senilai US$
118,532 juta dan anyaman rotan senilai US$
39,250 juta.
Nilai ekspor ini bisa ditingkatkan lagi jika
pemerintah mampu meningkatkan daya saing
produk rotan Indonesia di pasar internasional.
Saat ini, kelemahan yang dimiliki industri rotan
Indonesia adalah soal desain. Banyak pelaku
di industri rotan yang masih lemah dalam
hal desain sehingga sulit menembus pasar
internasional.
Karena itu, upaya Kementerian
Perindustrian untuk menjalin kerjasama
dengan para desainer Jerman yang tergabung
Innovations Zentrum Lichtenfeis untuk
meningkatkan mutu desain produk rotan
Indonesia, patut mendapat dukungan.
Walaupun bukanlah penghasil rotan,
namun Jerman sudah terkenal sebagai salah satu
pusat desain rotan internasional. Diharapkan
dengan adanya kerjasama itu, daya saing
produk rotan di pasar internasional akan terus
meningkat. Terlebih lagi Jerman bisa dijadikan
pintu masuk bagi ekspor produk rotan
Indonesia ke pasar Eropa.
Kerjasama dengan pihak Jerman juga
diharapkan bisa meningkatkan kemampuan
desainer-desainer rotan di dalam negeri untuk
menghasilkan desain yang menarik dan sesuai
dengan selera pasar yang terus berkembang.
Indra Sugiono
Cirebon
Menyiapkan Lahan Investasi
Mutu Desain
Produk Rotan
Indonesia merupakan penghasil rotan
nomor satu di dunia, dimana sekitar 80%
kebtuhan rotan dunia dipasok dari Indonesia.
Dengan potensi yang ada itu, Indonesia
memiliki peluang besar untuk meningkatkan
ekspor produk rotannya, terlebih setelah
diterapkannya larangan ekspor rotan mentah.
Indonesia kini menjadi incaran investor
asing untuk menanamkan investasinya. Kondisi
ekonomi dan politik yang stabil, jumlah
penduduk yang besar yang diikuti dengan
makin banyaknya masyarakat kelas menengah
serta ketersediaan bahan baku, menjadi alasan
utama bagi investor asing untuk berinvestasi di
Indonesia.
Dari Jepang saja, dilaporkan sekitar 15
perusahaan asal Jepang berencana melakukan
relokasi dan ekspansi bisnis di Indonesia
tahun ini. Begitu juga dengan invstor asal
negara lainnya, seperti Korea Selatan,
China, negara-negara Eropa dan Amerika,
siap untuk menjalankan kegiatan bisnis di
Indonesia.
Besarnya minat investasi asing
tentu merupakan suatu keuntungan bagi
Indonesia. Keberadaan investor asing itu
diharapkan mampu mendukung pelaksanaan
proyek-proyek dalam Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Indonesia
(MP3EI) serta berdirinya pabrik-pabrik
yang menghasilkan produk yang selama ini
banyak dibutuhkan Indonesia dan harus
diimpor.
Namun, untuk menampung investorinvestor baru itu, tentunya diperlukan
kesiapan pemerintah. Misalnya saja soal
kesiapan lahan untuk berinvestasi. Masalah
penyediaan lahan selama ini seringkali
menjadi kendala bagi kegiatan investasi di
negeri ini.
Sugiharto M
Jakarta
Redaksi
Untuk mengantisipasi tingginya permintaan
lahan dari investor asing, pemerintah telah
menyiapkan lahan seluas 3.000 hektare tahun
ini . Ke depannya, pemerintah berencana
membuka kawasan industri baru di wilayah
luar Jawa, mengingat lahan di kawasan
industri yang ada di Jawa telah terpakai
seluruhnya, sementara permintaan terus
tumbuh.
Majalah ini dapat diakses melalui www.kemenperin.go.id
4
Media Industri • No. 01 - 2013
Media Industri • No. 01 - 2013
5
LaporanUtama
LaporanUtama
Pertumbuhan Industri Manufaktur 2013
Ditarget 7,14%
JAKARTA - Pertumbuhan industri manufaktur tahun 2013 dibidik mencapai 7,14%. Untuk mencapai
target itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan, ekspor produk industri non
migas tahun 2013 mencapai US$ 125 miliar, serta investasi di sektor manufaktur oleh modal asing
mencapai US$ 12 miliar dan Rp 42 triliun oleh modal dalam negeri.
M
enteri Perindustrian
(Menperin) MS
Hidayat memaparkan,
tahun 2012, industri
manufaktur
nasional
mencapai
pertumbuhan sebesar 6,40%. Angka itu,
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan
ekonomi (PDB) tahun 2012 yang
sebesar 6,23%. Cabang-cabang industri
yang mengalami pertumbuhan tinggi
dinikmati oleh sektor pupuk, kimia,
dan bahan dari karet dengan 10,25%,
sektor semen dan barang galian bukan
logam dengan 7,85%, sektor makanan,
minuman, dan tembakau yang 7,74%,
serta sektor alat angkut, mesin, dan
6
Media Industri • No. 01 - 2013
peralatan sebesar 6,94%.
“Pertumbuhan industri manufaktur
ditopang oleh tingginya investasi
di sektor industri dan konsumsi di
dalam negeri. Sektor ini berkontribusi
hingga 20,85% terhadap PDB
nasional. Sementara itu, ekspor produk
manufaktur selama Januari-November
2012 berkontribusi hingga 60,02%
terhadap total ekspor nasional,”
Menperin saat memberikan arahan
dalam Rapat Kerja Kemenperin 2013
di Jakarta, 12-13 Februari.
Dia menuturkan, sepanjang tahun
2012, Kemenperin menetapkan
program Akselerasi Industrialisasi 2012-
2014. Program itu untuk mendorong
pertumbuhan sektor industri sebagai
katalis utama dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kementerian juga menjalankan
program prioritas lainnya. Yaitu,
program hilirisasi industri berbasis
agro, migas, dan bahan tambang
mineral, program peningkatan daya
saing indusyri berbasis SDM, pasar
domestik, dan ekspor, serta program
pengembangan IKM,” kata Menperin.
Dia mengatakan, pencapaian
kinerja masing-masing program
tersebut memuaskan dan memenuhi
target yang ditetapkan. “Program-
program
ini
akan
dilanjutkan
pada 2013. Sasaran utama adalah
meningktkan nilai tambah industri
dalam negeri. Melalui hilirisasi
industri berbasis sumber daya alam,
penguasaan pasar domestik dan ekspor
bagi produk hasil industri dalam
negeri. Dengan demikian memacu
perluasan penyerapan tenaga kerja dan
pengentasan kemiskinan. Untuk itu,
perlu upaya maksimal dan tidak sekedar
business as usual,” kata Menperin.
Terkait
ekspor,
Kemenperin
mencatat, ekspor produk industri non
migas sepanjang Januari-November
2012, mencapai US$ 107,05 miliar.
Angka itu berkontribusi 60,02%
terhadap total ekspor nasional. “Tahun
2013, ekspor produk industri dibidik
naik menjadi US$ 125 miliar. Ini adalah
sasaran utama Kemenperin tahun
2013. Yang merupakan bagian dari
pembangunan industri nasional jangka
panjang.
Dalam hal investasi, Menperin
sebelumnya menargetkan, total nilai
penanaman modal di sektor manufaktur
mencapai Rp 160 triliun pada 2012.
Jauh di atas target awal tahun 2012
yang Rp 120 triliun. Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan
Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) Arryanto
Sagala mengatakan, tahun 2013, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
menaargetkan, tahun 2013, investasi
yang mengalir di Tanah Air mencapai
Rp 390,3 triliun. Dari angka itu, PMA
dibidik berkontribusi senilai Rp 272,6
triliun. Sedangkan, PMDN dharapkan
bisa mencapai Rp 117,7 triliun. BKPM
memproyeksikan, sepanjang tahun
2010-2014, total investasi yang mengalir
mencapai Rp 1.629,2 triliun. Dari angka
itu, Rp 1.126,4 triliun dari PMA,
sedangkan Rp 502,8 dari PMDN.
“Investasi di sektor non migas tahun
2013 bisa mencapai Rp 223,648 triliun.
Dengan asumsi, tren kontribusi investasi
oleh PMDN dan PMA selama JanuariSeptember 2012 masih berlanjut di
tahun depan. Yaitu, investasi PMA di
industri non migas berkontribusi 47,09%
terhadap total investasi PMA nasional
pada 2013. Sedangkan, investasi PMDN
di industri non migas berkontribusi
58,02% terhadap investasi PMDN
nasional tahun 2013,” kata Arryanto.
Dengan demikian, lanjut Arryanto,
investasi PMA di sektor non migas
nasional diproyeksikan bisa mencapai
Rp 155,382 triliun. Sedangkan,
investasi PMDN di sektor non migas
bisa mencapai Rp 68,266 triliun pada
2013. “Proyeksi-proyeksi investasi
itu kita butuhkan untuk mendorong
pertumbuhan
industri
naisonal.
Tapi, dengan catatan, pembangunan
infrastruktur harus dipercepat,” kata
Arryanto.
Sementara it u, Hidayat
mengatakan, untuk mendorong
investasi dan pertumbuhan industri non
migas nasional, dibutuhkan dukungan
dari sisi kebijakan. Kemenperin,
kata Menperin, merekomendasikan
optimalisasi pemberian insentif fiskal,
seperti tax holiday, tax allowance,
BMDTP, pembebasan PPnBM,
hingga pembebasan bea masuk (BM).
Selain itu, penyelesaian hambatan
investasi, seperti divestasi industri
pengolahan mineral, aturan terkait
limbah B3 hingga mengenai tata
ruang. Termasuk, tegas Menperin,
jaminan pasokan gas dan listrik untuk
kebutuhan industri dalam negeri, baik
sebagai bahan baku maupun energi.
“Kebijakan juga difokuskan untuk
perlindungan dan penguatan industri
dalam negeri. Sebelumnya, Indonesia
sudah terlanjur mengenakan BM
yang rendah, yakni rata-rata 6,8%
dibandingkan Korea yang masih
sekitar di atas 10%. Ke depan, peranperan instrumen perdagangan seperti
safeguard akan diefektifkan. Kami juga
akan perkuat pengawasan atas barang
beredar agar sesuai standar. Kalau tidak,
akan disita,” tegas Menperin.
BMDTP
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP) merupakan fasilitas
insentif bagi industri manufaktur di
dalam negeri. Dalam rangka memacu
pertumbuhan dengan mendorong daya
saing produksi.
Kepala Pusat Badan Pengkajian
Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
(BPKIMI) Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
Harris
Munandar
mengatakan, anggaran BMDTP
untuk tahun 2013 diajukan sebesar Rp
706,100 miliar dari pengajuan awal Rp
707,1 miliar. Angka itu naik sekitar 65%
dibandingkan anggaran tahun 2012
yang senilai Rp 428 miliar.
Dia menambahkan, untuk tahun
2013, beberapa sektor ditambahkan
sebagai penerima BMDTP. Yakni,
industri smart card, industri turbin,
serta alat mesin peralatan pabrik. Selain
itu, untuk tahun 2013, anggaran untuk
industri alat berat dipangkas hampir
setengah dari tahun 2012. Yakni,
menjadi Rp 42,2 miliar dari sebelumnya
senilai Rp 100 miliar pada 2012.
Sedangkan,
BMDTP
untuk
komponen kendaraan bermotor
dinaikkan menjadi Rp 300 miliar pada
2013 dari sebelumnya Rp 260 miliar
tahun 2012. Di sisi lain, Kemenperin
mencatat, realisasi pelaksanaan
BMDTP tahun 2012 hanya 39,40% dari
total pagu Rp 428,61 miliar. Realisasi
terbesar adalah oleh sektor serat optik
dengan 74,76% dari pagu Rp 3,38 miliar.
Sedangkan, sektor resin sintetis dan
INKA tidak melakukan penyerapan
dari total pagu masing-masing Rp 9,51
miliar dan Rp 10 miliar. Untuk itu,
Harris mengharapkan, PMK sektoral
untuk penyaluran BMDTP 2013 bisa
segera terbit. “Semakin cepat semakin
bagus. Kalau bisa bulan ini. Masak
untuk membuat aturan yang sama dan
berulang perlu sedemikian lama,” tukas
Harris.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri
Plastik Hilir Indonesia (Aphindo)
Henry Chevalier menharapkan hal
senada. “Sebelumnya, Kemenkeu
menyatakan BMDTP tidak efektif
karena tidak diserap maksimal. Padahal,
bukan seperti itu. Kami, pelaku industri
hilir sudah mempersiapkan persyaratan
untuk BMDTP 2012 sejak November
2011. Tapi, PMK sektoralnya baru
terbit sekitar September 2012. Artinya,
hanya sekitar 3 bulan untuk penyerapan.
Tahun ini, kami berharap, setidaknya,
harus bisa memanfaatkan 9-10 bulan
penyerapan BMDTP. Baru kami bisa
menikmati fasilitas itu,” kata Henry. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
7
Penyerapan Tenaga Kerja
Di Sektor Non Migas Dibidik
Mencapai 400 Ribu Orang
mebel rotan pada Pusat Inovasi Rotan
Nasional (PIRNas) di Kawasan
Industri Palu, Sulawesi Tengah. Serta,
kerja sama dalam penelitian terapan
untuk sektor industri di berbagai
lembaga Litbang Kemenperin, seperti
Balai Besar dan Baristand.
“Kerja sama juga dalam hal
per umusan berbagai kebijakan
pengembangan
industri
dengan
melibatkan akademisi melalui analisas
berbagai kajian yang akan dan sedang
dijalankan,” kata Menperin.
Dia menambahkan, kerja sama
antara dunia usaha dan akademisi
juga dibutuhkan. Misalnya, fasilitasi
untuk terwujudnya dukungan dunia
usaha dalam pengembangan teknologi.
Yakni, melalui kerja sama dunia usaha
dan akademisi.
“Contoh,
melalui
dukungan
pembiayaan, penggunaan sarana dan
prasarana yang dimiliki dunia usaha,
dan identifikasi berbagai penelitian
yang dibutuhkan dunia usaha,” kata
Menperin.
Sementara itu, Menperin juga
mendukung penuh kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemda Bekasi. “Pemda
Bekasi menetapkan, penyerapan tenaga
kerja hingga 60% dari penduduk
setempat.
Ini
perlu
didukung
implementasinya,” kata Menperin
Yakni, revitalisasi Unit Pelayanan
Teknis (UPT) tekstil melalui bantuan
pengadaan mesin, pemberian bantuan
mesin dan peralatan tekstil, program
restrukturisasi permesinan sektor
TPT dengan memberikan potongan
harga, pelatihan teknis bagi SDM
industri dan pendampingan tenaga ahli
desain, serta promosi melalui berbagai
kegiatan pameran. Program-program
tersebut dipriroitaskan pada sentra
industri tekstil, seperti Majalaya,
Kabupaten Bandung, serta Kabupaten
dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Data Kemenperin dan BPS
menunjukkan,
sektor
TPT
mempekerjakan sekitar 1,47 juta
orang pada 2011. Naik 4,78% dari
sebelumnya yang sekitar 1,4 juta
orang. “Tahun ini, sektor ini diprediksi
memperkerjakan sekitar 1,5 juta
orang. Terjadi peningkatkan menyusul
realisasi sejumlah investasi baru di
sektor garmen. Industri TPT dipacu
terus berperan sebagai sektor penopang
pertumbuhan
sektor
pengolahan
nonmigas atau manufaktur dalam
negeri,” kata Anshari.
Dia
mengakui,
peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang
belum sesuai dengan kebutuhan
industri menjadi salah satu tantangan.
Termasuk, produktivitas tenaga kerja
lokal yang dinilai masih relatif rendah
sehingga mempengaruhi produktivitas
perusahaan. mi
Industri Padat Karya
JAKARTA - Penyerapan tenaga kerja di industri non migas dibidik
mencapai 400 ribu orang pada 2013. Target itu ditetapkan
sebagai salah satu penopang mencapai pertumbuhan industri
manufaktur sebesar 7,14% pada 2013.
I
ndustri non migas dibidik
tumbuh 7,14% tahun ini. Dengan
angka penyerapan tenaga kerja
diproyeksikan mencapai 400 ribu
orang,” kata Menperin.Untuk itu, lanjut
dia, dibutuhkan sinergi dan kerja sama
dari seluruh pemangku kepentingan di
sektor industri dalam rangka mencapai
8
Media Industri • No. 01 - 2013
visi pembangunan industri nasional.
Kerja sama antara pemerintah dan
dunia usaha, kata dia, harus didorong.
Diantaranya, dengan mendorong
partisipasi
dunia
usaha
dalam
pembangunan infrastruktur melalui
skema PPP (public private partnership).
Selain itu, dengan pemberian fasilitas
dalam pengembangan industri yang
dilakukan dunia usaha, baik melalui
insentif fiskal maupun non fiskal.
“Juga dalam hal perumusan berbagai
regulasi dan kebijakan pengembangan
industri dengan melibatkan partisipasi
dunia usaha. Termasuk, dukungan
dan partisipasi aktif kalangan dunia
usaha dalam hal implementasi berbagai
regulasi dan kebijakan industri,” kata
Menperin.
Di sisi lain, lanjut dia, kerja sama
antara pemerintah dan akademisi
juga dibutuhkan. Misalnya, seperti
yang telah dilakukan dalam kerja
sama pembuatan desain dan produk
Sementara itu, Sekjen Kementerian
Perindustrian A nsa ri Buk ha ri
mengatakan, industri padat karya
diproyeksikan menyerap tenaga kerja
hingga 225 ribu orang per tahun.
Tersebar di industri-ndustri tekstil dan
produk tekstil (TPT) dan garmen,
mainan anak, alas kaki.
“Kita
masih
membutuhkan
keberadaan industri padat karya,
hingga 2025. Dalam negeri masih
membutuhkan lapangan kerja untuk
masyarakat. Karena itu, semua
kebijakan terkait investasi dan iklim
usaha harus mendukung demi
ketersediaan lapangan kerja. Itu
prioritas kita,” kata Ansari.
Untuk sektor TPT, lanjut dia,
Kemenperin mengembangk an
program peningkatan daya saing.
Media Industri • No. 01 - 2013
9
LaporanUtama
LaporanUtama
Perkuat Pasar Dalam Negeri
Jelang ASEAN Economic
Community 2015
Kerja sama internasional merupakan elemen penting
dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri.
Melalui kerja sama internasional, Indonesia dapat
memanfaatkan berbagai peluang untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional.
D
alam hal ini, kerja sama
persatuan negara-negara
Asia
Tenggara
atau
Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) memegang
peranan kunci dalam pelaksanaan
kerja sama internasional Indonesia.
Hal itu disebabkan ASEAN
merupakan lingkaran konsentris
terdekat di kawasan dan menjadi pilar
utama pelaksanaan politik luar negeri
Indonesia. Dalam kurun waktu 42
tahun sejak terbentuknya ASEAN,
telah banyak capaian yang diraih dan
sumbangsih yang diberikan ASEAN
bagi
negara-negara
anggotanya.
Salah satunya yang terpenting adalah
terciptanya perdamaian dan stabilitas
di kawasan.
Dengan demikian, pembangunan
Indonesia dapat terus dilaksanakan
dan pertumbuhan ekonomi negaranegara ASEAN juga terus mengalami
peningkatan.
Di samping itu, rasa saling percaya
di antara negara-negara anggota dan
antara ASEAN dengan negara-negara
Mitra Wicara ASEAN, terus tumbuh.
ASEAN telah banyak mengalami
perubahan dan perkembangan positif
yang signifikan. Kerja sama ASEAN
kini sedang menuju pada tahapan baru
yang lebih integratif dan berwawasan
ke depan melalui pembentukan
ASEAN Economic Community
10
Media Industri • No. 01 - 2013
(AEC) pada 2015 mendatang.
Komunitas yang juga disebut
Masyarakat Ekonomi ASEAN itu
merupakan sebuah komunitas yang
berpandangan maju, hidup dalam
lingkungan yang damai, stabil dan
makmur, serta dipersatukan oleh
hubungan kemitraan yang dinamis dan
masyarakat yang saling peduli.
Komunitas ASEAN ini dibentuk
untuk lebih mempererat integrasi
ASEAN
dalam
menghadapi
perkembangan
konstelasi
politik
internasional. ASEAN menyadari
sepenuhnya
keperluan
untuk
menyesuaikan cara pandang agar
dapat lebih terbuka dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan internal
d a n ek ster na l , men i ngk at k a n
solidaritas, kohesivitas dan efektivitas
kerja sama.
ASEAN sudah tidak lagi hanya
terfokus pada kerja sama ekonomi,
melainkan juga harus didukung dengan
kerja sama lainnya di bidang politik,
keamanan, dan sosial budaya. Maka
dari itu, pembentukan Masyarakat
Ekonomi ASEAN 2015 dilandasi
oleh tiga pilar, yaitu ASEAN Political
Security
Community,
ASEAN
Economic Community, dan ASEAN
Socio-Cultural Community.
Banyak tantangan yang harus
dihadapi oleh ASEAN seiring
dengan perkembangan yang pesat di
bidang politik, keamanan, ekonomi,
sosial budaya, teknologi, dan bidangbidang lainnya yang terjadi di luar
kawasan. Oleh karena itu, ASEAN
menyadari pentingnya upaya untuk
lebih melibatkan masyarakat sehingga
tumbuh ‘rasa memiliki kekitaan’ (we
feeling) terhadap ASEAN. Negara
anggota harus memfokuskan dirinya
untuk dapat menjalin meningkatkan
kerja sama sehingga itu dapat
memberikan manfaat langsung bagi
masyarakat sebagai dengan menjadi
organisasi yang bertumpu dan menjadi
milik seluruh masyarakat ASEAN
(people-centered organization).
Ini merupakan tantangan yang
membutuhkan tanggapan yang tepat
dan cepat, tetapi yang tentunya tidak
mudah untuk dilaksanakan. Dalam
hal ini, Indonesia masih memiliki
waktu kurang dari 2 tahun untuk
menyongsong terbentuknya ASEAN
Community 2015.
Kesiapan Indonesia dalam hal ini
akan sangat tergantung dari bagaimana
cara kita mempersiapkan diri. Kalau
dilihat bahwa negara-negara ASEAN
akan memanfaatkan Indonesia sebagai
pasar, maka sebaliknya kita juga bisa
melakukan hal tersebut di negaranegara ASEAN lainnya.
Sebagai negara terbesar di ASEAN,
baik dari segi wilayah maupun jumlah
penduduknya, Indonesia tentunya
memainkan peran utama dalam
terbentuknya AEC. Oleh karena
itu, kita harus mampu mengambil
manfaat yang sebesar-besarnya dari
terbentuknya komunitas negara-negara
ASEAN itu bagi kepentingan nasional
kita, khususnya bagi terciptanya
stabilitas, rasa aman, dan kesejahteraan
masyarakat.
Suatu hal yang tidak mudah bagi
kita untuk bisa meyakinkan para
pemangku kepentingan (stakeholders)
dan pengusaha kita yang selama ini
tidak menjadikan ASEAN sebagai
pasar atau sasaran investasi yang
penting.
Namun, hal ini akan dilakukan
secara
bertahap,
dimulai
dari
penguatan bidang industri kreatif dan
UKM yang menjadi unggulan kita dan
terbukti tangguh di dalam menghadapi
krisis ekonomi global.
Untuk itu, Indonesia harus
mengoptimalkan sektor industri yang
memiliki daya saing dan nilai tambah
menghadapi pemberlakuan masyarakat
ekonomi Asia Tenggara pada 2015
mendatang.
Emil Abeng, anggota Komisi VI
DPR RI, menuturkan saat ini industri
yang dinilai telah siap dan potensial
untuk menghadapi pasar tunggal
komunitas Asia Tenggara itu adalah
sektor pariwisata. Menurutnya, sektor
pariwisata merupakan sumber daya
alam yang dimiliki bangsa Indonesia
dan menjadi warisan turun-temurun
bangsa. “Indonesia memiliki ribuan
objek wisata yang tersebar di sejumlah
daerah,” ujarnya. Akan tetapi,
sebagian besar objek wisata itu tidak
siap untuk dipasarkan ke luar negeri
(go international) karena minimnya
pengelolaan.
Pemangku kepentingan, terutama
pemerintah, perlu memolesnya lebih
cantik sehingga objek wisata mampu
dipasarkan ke dunia internasional
dan memberikan nilai tambah berupa
sumbangan devisa bagi negara.
“Indonesia harus siap menghadapi
AEC 2015 dan harus berbenahi diri
di semua sektor agar kita tidak kalah
bersaing dengan negara lain,” ujarnya.
DPR mengingatkan pemerintah harus
mewaspadai penerapan pasar tunggal
itu karena sejumlah negara di Asia
Tenggara akan menjadikan Indonesia
sebagai pasar karena jumlah penduduk
yang sangat besar sekitar 240 juta jiwa.
Dia
menambahkan
metode
pemasaran produk harus diperkuat
untuk
memperoleh
hasil
yang
maksimal. Selain melakukan promosi
melalui iklan, pemerintah harus
berbenah diri dengan membangun
infrastruktur dan memperkuat kualitas
sumber daya manusia (SDM).
Kementerian
Perindustrian
meminta industri agar mempersiapkan
diri
dalam
menghadapi
pasar
tunggal
komunitas
ASEAN.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat
menuturkan upaya-upaya peningkatan
daya saing industri dalam negeri harus
dipacu sejak saat ini untuk menghadapi
itu.
Dia mengkhawatirkan
implementasi pasar tunggal komunitas
ASEAN akan dilaksanakan pada
dua tahun mendatang. Setelah itu,
kawasan ASEAN akan terintegrasi
yang menyebabkan semua aturan
ekonomi akan sama di setiap negara.
“Kalau tidak kompetitif dengan
negara lain, industri nasional kita
akan menghadapi masalah besar,” kata
Hidayat.
Hidayat menambahkan salah
satu upaya yang akan ditempuh
pemerintah adalah pengamanan pasar
domestik. Saat ini, Indonesia menjadi
salah satu sasaran pasar bagi produkproduk industri dunia, termasuk
produk manufaktur dari China.
Sementara itu, kondisi perlindungan
pasar dalam negeri dinilai masih lemah
di tengah penurunan serapan pasar
dunia.
“Kita akan terapkan perlindungan
pasar yang selama ini masih lemah,”
kata Hidayat.
Agus Tjahajana, Direktur Jenderal
Kerjasama Industri Internasional
K ementer ia n Per i ndu st r ia n ,
menambahkan semua pihak, baik
pemerintah, pengusaha, maupun
segenap pemangku kepentingan, harus
menyiapkan strategi dari sekarang agar
siap menghadapi AEC 2015.
“Kita akan fokus dari sektor ke
sektor sehingga siap menghadapi
AEC,” ujarnya.
AEC tak perlu disikapi berlebihan
dengan membuat rambu-rambu yang
justru dapat merugikan Indonesia.
Soalnya, integrasi ekonomi regional itu
lebih banyak mengusung pasar tunggal
dan kesetaraan.
Saat integrasi ekonomi ASEAN
diberlakukan nanti, tenaga kerja dari
negara-negara lain di ASEAN bisa
bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya,
tenaga kerja Indonesia (TKI) juga bisa
bebas bekerja di negara-negara lain di
ASEAN.
Selain meny iapk an SDM
berdaya saing tinggi, Indonesia
perlu
membangun
infrastruktur.
Kelengkapan infrastruktur diperlukan
untuk menekan biaya logistik dan
transportasi yang dapat melemahkan
daya saing produk Indonesia.
Untuk memperkuat pasar domestik,
arah pembangunan nasional perlu
direposisi agar lebih fokus ke industri
pertanian dan manufaktur. Saat ini,
ada mata rantai yang hilang (missing
link) dalam pembangunan ekonomi
nasional.
“Sebelum membangun sektor jasa
dan ekonomi kreatif, kita mestinya
membangun sektor pertanian dan
manufaktur terlebih dahulu. Akan
tetapi, kita langsung melompat ke
sektor jasa dan ekonomi kreatif,”
ujarnya.Padahal, sektor pertanian
dan manufaktur itulah jantung
perekonomian nasional berada. Sektor
pertanian dan industri manufaktur
menyerap tenaga kerja paling banyak.
“Hitam-putih perekonomian
nasional juga ada di kedua sektor ini.
Sektor pertanian berkaitan langsung
dengan ketahanan pangan. Sementara
itu, industri manufaktur berkaitan
dengan kebutuhan sandang, papan,
dan kebutuhan pendukung lainnya,”
tuturnya.
Bila
pemerintah,
pengusaha,
dan segenap pemangku kepentingan
bersatu dalam menghadapi integrasi
ekonomi ASEAN, niscaya kita akan
tampil sebagai pemenang. Kita harus
optimistis bahwa Masyarakat Ekonomi
ASEAN adalah sebuah peluang emas,
bukan ancaman yang perlu ditakuti. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
11
Kebijakan
Tax Holiday
Ditarget Rampung Tahun Ini
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menargetkan, pengurusan atas 5 proposal
permohonan insentif investasi tax holiday bisa rampung hingga akhir 2013. Seperti diketahui, tax
holiday merupakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah bagi investasi minimal Rp 1 triliun
di lima basis sektor industri Tanah Air. Dengan syarat, harus merupakan investasi yang pionir
bagi Indonesia. Bagi investor yang berminat, bisa mengajukan proposal melalui Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Payung hukum
pemberian insentif tersebut diatur dalam PMK 13/2011.
12
Media Industri • No. 01 - 2013
Kebijakan
M
enperin mengatakan,
unt u k mendorong
investasi dan
pertumbuhan industri
non migas nasional, dibutuhkan
dukungan
dari
sisi
kebijakan.
Salah satunya, tax holiday. “Tahun
2013, pengurusan permohonan
pemberlakukan insentif tax holiday
atas 5 proposal investor ditargekan bisa
selesai. Saya mau mengupayakan agar
time frame proses penyelesaiannya
bisa lebih cepat. Di kita (Kemenperin)
sebenarnya sudah ada tenggat
waktunya, sudah diatur. Ini lebih
ke Kementerian Keuangan,” kata
Menperin.
Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan
dan Iklim Usaha Industri Kemenperin
Harris Munandar menambahkan,
saat ini, pihaknya mempersiapkan
pembahasan atas tiga proposal baru
yang mengajukan permohonan fasilitas
insentif tax holiday. Di sisi lain,
lanjut dia, untuk proposal beberapa
perusahaan yang sebelumnya dalam
komunikasi informal, tidak akan
dilanjutkan. Karena, sesuai PMK tax
holiday, badan hukum perusahaan
pengaju telah berdiri sebelum 15
Agustus 2010.
“Ada beberapa perusahaan yang
secara informal melakukan konsultasi.
Seperti, anak usaha SMART yang mau
investasi membangun pabrik oleokimia
dasar dan specialty chemical senilai
US$ 245juta. Komunikasi terkait
pengajuan fasilitas insentif tersebut
terus dilakukan. Mereka sedang
mempersiapkan proposalnya, belum
resmi masuk,” kata Harris.
Sementara itu, perusahaan tambang
PT Weda Bay Nickel (Weda Bay) yang
akan membangun smelter nikel senilai
total US$ 5,5 miliar berencana bisa
melakukan konstruksi tahap pertama
dilakukan pada awal 2014 dengan
investasi sekitar US$ 3,3 miliar.
Menperin mengarapkan, perusahaan
bisa merealisasikan pembangunan
proyek tersebut lebih awal.
Ditargetkan,
proyek
tersebut
bisa berproduksi pada awal 2018
dengan kapasitas 35 kilo ton per
tahun. Selanjutnya, Weda Bay akan
mengekspansi proyek tersebut sehingga
kapasitasnya menjadi 65 kilo ton nikel
per tahun. Dengan demikian, lanjut
dia, total investasi proyek tersebut
menjadi US$ 5,5 miliar. Ditargetkan,
produksi tahap II bisa dinikmati pada
2025. Selain itu, proyek tersebut juga
mengolah 1,3 kilo ton cobalt per tahun
pada tahap I. Kemudian, ditingkatkan
menjadi 3 kilo ton cobalt per tahun
“Mereka
meminta
fasilitas
insentif tax holiday. Dari sisi investasi,
mereka
berpeluang
memperoleh
fasilitas itu. Nilai total investasinya
hampir US$ 6 miliar. Menyerap banyak
tenaga kerja. Dan, membawa teknologi
baru. Tapi, saya juga mengajukan
beberapa syarat. Yakni, harus bekerja
sama dengan kontraktor lokal karena
sudah ada yang mampu untuk proyek
itu. Dan, menggunakan produk dalam
negeri, dengan pemenuhan TKDN
30-40%. Itu syaratnya, kalau tidak ya
nggak jadi,” kata Menperin.
Selain itu, Menperin
mengungkapkan, produsen tekstil,
Indorama juga mengajukan
permohonan insentif unt uk
investasinya
membangun
pabrik
polyester. “Indorama melaporkan soal
perkembangan investasinya. Termasuk,
rencana akan ada penambahan.
Menjadi US$ 225 juta. Permohonan
mereka atas tax holiday sedang diproses
Dirjen Basis Industri Manufaktur
Panggah Susanto,” kata Menperin.
Dirjen Basis Industri Manufaktur
Kemenperin
Panggah
Susanto
mengatakan, pihaknya akan memproses
proposal tax holiday atas investasi
pabrik polyester tersebut. “Kajiannya
sedang dilakukan. Kita fokus pada
beberapa poin seperti, pentingnya
industri ini, tingkat kepionirannya,
hingga kelengkapan proposal,” kata
Panggah.
Sebelumnya, pemerintah telah
menerbitkan Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) yang mengatur
pemberian fasilitasi insentif tax holiday
untuk dua perusahaan pemohon telah
terbit. Yakni, PT Unilever Tbk dan
PT Chandra Asri Petrochemical.
Dengan diterbitkannya kedua KMK itu
diharapkan bisa merangsang investor
mempercepat realisasi investasinya di
Indonesia. mi
Anggaran BMDTP 2013 sebesar
Rp 706,100 miliar dari pengajuan
awal Rp 707,1 miliar
Media Industri • No. 01 - 2013
13
Kebijakan
Kebijakan
Mendorong Investasi
Ponsel Lokal
Tak bisa dipungkiri, impor produk telepon selular (ponsel) memang dari tahun ke tahun
semakin membanjiri pasar dalam negeri. Hal itu sejalan dengan tingginya pertumbuhan
permintaan konsumen Indonesia setiap tahun sehingga negara kita menjadi sasaran
empuk bagi produsen ponsel dunia.
B
erdasarkan data Kementerian
Perdagangan (Kemendag),
pada 2012 impor produk
tersebut mencapai 52,3 juta
unit dengan nilai US$1,96 miliar.
Tentunya, angka tersebut terus naik
dari tahun 2009 yang hanya mencapai
US$1,6 miliar dengan jumlah 24,9 juta
unit
Bukan hanya produk ponsel,
impor komputer tablet juga mengalami
pertumbuhan yang sangat signifikan.
Pada 2012, impor produk tersebut
mencapai US$80,69 juta atau sebanyak
137.410 unit. Jumlah itu melonjak tajam
dari tahun 2009 yang hanya mencapai
US$205.000 dengan jumlah 324 unit.
Selain itu, realisasi importasi
komputer genggam (handheld) pada
2012 mencapai US$52,84 juta dengan
jumlah 639.590 unit. Nilai itu melonjak
tajam dari tahun 2009 yang hanya
mencapai US$242.465 dengan jumlah
397 unit.
14
Media Industri • No. 01 - 2013
Melihat
tren
impor
yang
terus
menunjukkan
peningkatan
setiap tahun itu, pemerintah mulai
bergerak. Bila itu tidak segera dicegah,
maka dikhawatirkan akan makin
memperparah neraca perdagangan
Indonesia.
Niat pemerinta h unt uk
mengurangi melonjaknya impor ponsel
bukan isapan jempol belaka. Berbagai
peraturan telah disiapkan untuk
mewujudkan tujuan itu. Bahkan, ada
juga peraturan yang telah diterbitkan.
Berbagai kementerian telah ‘bersatupadu’ untuk meminimalisasi impor
produk tersebut.
Bermula dari Kemendag yang
berkoordinasi dengan Kementerian
Pe r i n d u s t r i a n ( K e m e n p e r i n) ,
pengendalian impor ponsel telah diatur
dalam Peraturan Menteri Perdagangan
N o . 8 2 / M - DAG / P E R / 1 2 / 2 0 1 2
tentang peraturan impor telepon seluler,
komputer genggam, dan komputer
tablet. Tujuannya tak lain adalah untuk
mendukung kesehatan, keamanan,
keselamatan, dan lingkungan (K3L)
serta mendorong industrialisasi telepon
seluler dan komputer di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga melalui
Kementerian Keuangan saat ini tengah
mengkaji penerapan instrumen cukai
atas ponsel dan cukai atas pulsa telepon
genggam. Nantinya, pemerintah akan
memberikan insentif berupa tarif cukai
yang lebih rendah bagi ponsel yang
diproduksi di dalam negeri. Ke depan,
instrumen cukai itu akan menyerupai
cukai pada rokok, dimana saat rokok
itu impor akan langsung dikenai cukai
tertinggi.
Kemendag memperketat prosedur
dan proses impor ponsel, komputer
genggam (handheld) dan komputer
tablet yang berlaku 1 Januari 2013.
Toleransi hanya diberikan kepada
importir terdaftar (IT) produk tertentu
yang dikapalkan dari negara asal
sebelum tanggal 1 Januari 2013 dan
tiba di pelabuhan tujuan paling lambat
tanggal 28 Februari 2013.
Impor barang-barang tersebut
kini hanya bisa dilakukan melalui IT
yang sudah mendapatkan persetujuan
impor (PI) dari Kemendag, dan telah
mengantongi Tanda Pendaftaran
Produk (TPP) Impor dari Kemenperin.
Pemegang IT telepon selular, handheld,
dan komputer tablet hanya bisa menjual
barang yang diimpornya melalui
distributor. Tidak bisa langsung ke
pembeli eceran (retailer).
Peraturan Kemendag Nomor
82/M-DAG/PER/12/2012 ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Gita
Irawan Wirjawan pada 27 Desember
2012 lalu. Dalam Permendag itu,
disebutkan bahwa perusahaan yang
bermaksud mendapatkan IT telepon
selular, handheld, dan komputer
tablet harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Menteri Perdagangan
melalui Dirjen Perdagangan Luar
Negeri, dengan melampirkan sejumlah
kelengkapan.
Di antaranya, pertama, asli surat
pernyataan kerja sama dengan paling
sedikit tiga distributor. Kedua, bukti
pengalaman sebagai importir telepon
selular, komputer genggam (handheld),
dan komputer tablet.
Kemudian ketiga, bukti sebagai
distributor telepon selular, komputer
genggam (handheld), dan komputer
tablet paling singkat selama 3 tahun.
Keempat, surat penunjukan atau
kerja sama sebagai distributor telepon
selular, komputer genggam (handheld),
dan komputer tablet.
Atas permohonan tertulis itu,
Dirjen Perdagangan Luar Negeri
atas nama Menteri Perdagangan
menerbitkan IT telepon selular,
komputer genggam (handheld), dan
komputer tablet paling lama 5 hari
kerja terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap dan benar.
Penetapan sebagai IT telepon
selular, komputer genggam (handheld),
dan komputer tablet berlaku selama
2 tahun. Dalam Permendag itu
ditegaskan IT Telepon Selular,
Komputer
Genggam
(handheld)
dan Komputer Tablet juga harus
mendapatkan Persetujuan Impor (PI)
melalui permohonan tertulis kepada
Menteri Perdagangan melalui Dirjen
Perdagangan Luar Negeri, dengan
mencantumkan Tanda Pendaftaran
Produk (TPP) Impor dari Dirjen
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi (IUBTT) Kemenperin. Masa
berlaku PI yang dikeluarkan Kemendag
sama dengan masa berlaku TPP Impor
dari Dirjen IUBTT Kemenperin.
Telepon
selular, komputergenggam (handheld), dan komputertablet hanya dapat diperdagangkan
dan/atau
dipindah
tangankan
kepada distributor, dan dilarang
diperdagangkan dan/atau dipindah
tangankan kepada konsumen atau
pengecer (retailer).
Permen ini hanya memperolehkan
impor telepon selular, komputer
genggam (handheld), dan komputer
tablet melalui:
• Pelabuhan
Laut:
Belawan
(Medan), Tanjung Priok (Jakarta),
Tanjung
Emas
(Semarang),
DATA IMPORT:
•
Jalur Impor :
Pelabuhan Laut: Belawan (Medan), Tanjung
Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang),
Tanjung Perak (Surabaya), dan SoekarnoHatta (Makassar);
Pelabuhan Udara: Polonia (Medan),
Soekarno-Hatta (Tangerang), Ahmad
Yani (Semarang), Juanda (Surabaya), dan
Hasanuddin (Makassar).
•
Importasi Komputer Tablet
2009 : US$205.253 (324 unit)
2010 : US$5,25 juta (8.845 unit)
2011 : US$71,4 juta (115.934 unit)
2012 : US$80,69 juta (137.410 unit)
Negara asal (2012):
China : US$80,64 juta
(137.364 unit)
Meksiko : US$38.328 (32 unit)
•
Importasi Komputer Genggam (Handheld)
2009 : US$242.465 (397 unit)
2010 : US$3,75 juta (12.930 unit)
2011 : US$28,41 juta (97.700 unit)
2012 : US$52,84 juta (639.590 unit)
Negara asal (2012):
China : US$50,77 juta
(634.572 unit)
Korea Selatan : US$1,52 juta
(4.425 unit)
•
Importasi Telepon Selular
2009 : US$1,61 miliar (24,95 juta unit)
2010 : US$2,06 miliar (43,04 juta unit)
2011 : US$1,92 miliar (45,17 juta unit)
2012 : US$1,96 miliar (52,35 juta unit)
Negara asal (2012) :
China : US$1,04 miliar (43,4 juta unit)
Meksiko : US$334,03 juta (1,4 juta unit)
Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah
Tanjung Perak (Surabaya), dan
Soekarno-Hatta (Makassar);
• Pelabuhan
Udara:
Polonia
(Medan),
Soekarno-Hatta
(Tangerang),
Ahmad
Yani
(Semarang), Juanda (Surabaya),
dan Hasanuddin (Makassar).
• Dalam Permendag ini ditegaskan
penetapan sebagai IT Telepon
Selular, Komputer Genggam
(handheld) dan Komputer Tablet
dicabut
apabila
perusahaan
Terbukti memperdagangkan dan/
atau memindahtangankan Telepon
Selular, Komputer Genggam
(handheld) dan Komputer Tablet
kepada konsumen atau pengecer
(retailer);
• Tidak menyampaikan laporan atas
pelaksanaan impor;
• Tidak melakukan impor dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan
berturut-turut; dan
• Terbukti mengubah informasi
yang tercantum dalam dokumen
impor.
• Pencabutan sebagai IT Telepon
Selular, Komputer Genggam
(handheld),
dan
Komputer
Tablet ditetapkan oleh Dirjen
Perdagangan
Luar
Negeri
untuk dan atas nama Menteri
Perdagangan.
Permendag it u buk an
dimaksudkan untuk pembatasan dan
pelarangan.
Namun,
pemerintah
memberikan perlindungan kepada
konsumen secara penuh. Tidak akan
ada kenaikan harga pada barang yang
beredar. Sebab, sudah sejak lama
juga diberlakukan aturan yang sama.
Hanya saja, sekarang ada aturan yang
lebih ketat pada produk-produk impor
khusus telepon selular, handheld, dan
tablet. Kemendag tidak membatasi
merek-merek yang boleh diimpor
dan jumlah kuota. Namun, sepanjang
importir memenu TPP impor tidak
akan ada pelarangan varietas dan
jumlahnya.
Produk
seperti
apapun
diperbolehkan masuk ke Indonesia.
Produk-produk itu harus tetap lolos tes
uji persyaratan agar tidak berdampak
negatif bagi keselamatan. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
15
Kebijakan
Kebijakan
Perubahan Kepmen 231/2003
Dibutuhkan Untuk Menyelamatkan
Industri Dari Gelombang PHK
JAKARTA—Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat
mengharapkan, Menteri Tenaga dan Transmigrasi
(Menakertrans) segera mengubah mengubah Keputusan
Menakertrans (Kepmen) No 231/2003 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Perubahan
atas Kepmen itu mendesak dilakukan dalam rangka
mengantisipasi dampak terburuk akibat penaikan UMP
tahun 2013.
16
Media Industri • No. 01 - 2013
K
epmen tersebut mengatur,
pengusaha
yang
tidak
mampu membayar
upah minimum,
dapat
mengajukan
penangguhan
pelaksanaan. Dengan mengajukan
permohonan
kepada
Gubernur
melalui instansi berwenang soal
ketenagakerjaan, paling lambat 10
hari sebelum berlakunya UMP. Dalam
pengajuannnya, harus ada naskah
kesepakatan antara pekerja dengan
perusahaan bersangkutan. Selain itu,
perusahaan pengaju penangguhan
harus menyertakan laporan keuangan
perusahaan yang terdiri dari neraca,
perhitungan rugi atau laba beserta
penjelasan-penjelasan untuk dua tahun
terakhir.
Menperin mengatakan, telah
bertemu dengan sejumlah pihak
yang melaporkan kondisi di beberapa
perusahaan
saat
menghadapi
demonstrasi buruh yang diwarnai aksi
sweeping. Kemudian, dia mengaku,
segera menyurati Presiden terkait
kondisi yang terjadi berdasarkan dialog
dilengkapi dengan data-data. Surat
tersebut, ujar dia, juga dikirimkan
kepada
para
Menteri
lainnya,
disertai dengan rekomendasi. Yakni,
perlunya segera respon dan tanggung
jawab pemerintah. Presiden, tutur
Menperin, lalu memberikan disposisi
kepada Menko Perekonomian agar
permasalahan perburuhan di Indonesia
diselesaikan. Menko Perekonomian
lalu memimpin rapat yang memutuskan
agar Menakertrans segera melakukan
penyelesaian secara tegas dan hukum
dengan mengubah Kepmen 231/2003.
Dia menambahkan, perubahan
Kepmen 231/2003 dibutuhkan untuk
menyelamatkan industri manufaktur
nasional dari gelombang PHK.
Selanjutnya, kata dia, pemerintah
juga akan mulai membahas mengenai
regulasi yang lebih tinggi mengenai
ketenagakerjaan di dalam negeri (UU
Ketenagakerjaan).
Menperin menuturkan, ada sekitar
1.320 perusahaan yang mengajukan
penangguhan pemberlakuan UMP
2013. Yang mempekerjakan total
sekitar 900 ribu tenaga kerja. “Saat
ini, kondisinya dalam keadaan darurat.
Karena memang industri padat karya
kita tidak sanggup dengan kenaikan
UMP yang 43% itu. Menakertrans
harus mengubah peraturan itu. Saya
akan bicara lagi dengan Menakertrans
agar
bisa
segera
diselesaikan
secepatnya”. kata Menperin usai
menghadiri Dialog Awal Tahun 2013
Himpunan Kawasan Industri (HKI)
tentang Reposisi Industri Manufaktur
dan Dampaknya Pada Investasi Paska
Penetapan Upah Minimum 2013 di
Jakarta, Rabu (13/2).
Dalam dialog yang juga dihadiri
perwakilan Korea Chambers Lee Kang
Hyun tersebut, Hidayat menyampaikan
himbauannya agar perusahaan asing
tidak hengkang dari Indonesia. Lee
Kang Hyun mengatakan, hingga saat
ini, perusahaan-perusahaan Korea di
Indonesia masih menunggu kepastian
soal regulasi penangguhan UMP 2013.
Menurut dia, ada 350 perusahaan TPT
dan 200 perusahaan sepatu asal Korea
yang beroperasi di Indonesia.
Sekretaris Umum Forum Investor
Bekasi Handoyo BS menambahkan,
kondisi perburuhan saat ini berpotensi
menimbulkan konflik horizontal di
Bekasi. “Konflik horizontal bisa saja
terjadi. Antara masyarakat yang tidak
ingin ada aksi demo dan serikat buruh
yang melakukan aksi demo. Ini yang
harus diwaspadai,” kata Handoyo.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi
menambahkan, saat ini, pihaknya
masih meminta agar perusahaan tidak
melakukan PHK. Sambil, menunggu
keputusan
pemerintah
terkait
penangguhan pemberlakuan kenaikan
UMP. Menurut dia, syarat harus
melaporkan kerugian perusahaan
selama dua tahun sulit dipenuhi.
“Saya sudah minta agar mereka
kalau bisa merapel dulu kenaikan
upah. Tapi, khwatirnya, dalam 1-2
bulan ini tetap akan terjadi PHK.
Setidaknya ada 15 ribu tenaga kerja
yang terancam di-PHK. Beberapa
perusahaan, diantaranya berasal dari
Korea dan India, sudah mulai pelanpelan menutup pabrik dan pindah.
Ada yang ke daerah lain, mereka sudah
mulai mencari-cari tanah dan buruh.
Ada juga yang ke luar negeri. Sekitar
30-40 perusahaan padat karya sudah
melaporkan untuk pindah,” papar
Sofjan.
Sementara
itu,
Menperin
mengatakan, potensi relokasi pabrik
luar daerah Jabodetabek kemungkinan
bisa terjadi. Karena itu, lanjut dia,
Jabodetabek ke depan dirancang
menjadi pusat industri padat modal.
Sedangkan, untuk jenis manufaktur
padat karya mulai mengarah ke Jawa
Tengah. Di sisi lain, dia mengakui,
hengkangnya perusahaan asing dari
Indonesia berpotensi terjadi.
“Tapi, yang saya khawatirkan
adalah persaingan kita dengan negara
lain dalam hal perburuhan, terutama
menyambut AEC 2015. Produktifitas
buruh kita masih rendah, bahkan
di bawah Vietnam. Meski kita
punya pasar besar, memiliki sumber
daya alam dan teknologi, masalah
perburuhan saat ini dan rendahnya
produktifitas buruh bisa dijadikan
alasan
investor
tidak
memilih
Indonesia sebagai lokasi investasinya,”
tutur Menperin. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
17
Kebijakan
Pasokan Gas
Jadi Kunci Pengembangan
Industri Manufaktur
Pada 23 Januari 2013, Menteri Perindustrian yang diwakili Direktur Jenderal Basis Industri
Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto memberikan sambutan pada
acara yang bertajuk The 6th International Indonesia Gas Conference and Exhibition di
Jakarta Conventon Center (JCC), Jakarta.
18
Media Industri • No. 01 - 2013
Kebijakan
K
onferensi dan pameran
ini dihadiri para pelaku
industri
gas
nasional
dan multinasional yang
bertujuan menghasilkan sebuah solusi
penting dan strategis dalam rangka
terciptanya keselarasan kebijakan
pemanfaatan
gas
bumi
untuk
pembangunan ekonomi Indonesia ke
depan.
Dalam sambutannya, Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur
Kementerian Perindustrian Panggah
Susanto mengatakan kinerja sektor
industri nonmigas dalam 3 tahun
terakhir terus membaik. Begitu pula,
investasi di sektor ini yang juga terus
meningkat.
Pertumbuhan industri non-migas
pada 2013 diperkirakan akan naik
sekitar 6,8% dibandingkan dengan pada
2012 sebesar 6,5% (yoy). Pertumbuhan
kinerja tersebut disumbang dari
industri pupuk, kimia dan barang dari
karet, industri semen dan barang galian
bukan logam, industri makanan dan
minuman, serta industri otomotif yang
menjadi motor pertumbuhan sektor
industri nasional.
Meskipun diprediksi dapat tumbuh
cukup tinggi pada tahun ini, sektor
industri nonmigas masih menghadapi
tantangan yang cukup besar. Oleh
karena itu, peningkatan daya saing
menjadi kata kunci dalam menghadapi
tantangan ke depan, terutama dengan
diberlakukannya ASEAN Economic
Community pada 2015 mendatang.
Menurutnya,
pembangunan
industri yang berdaya saing tinggi dan
berkesinambungan sangat bergantung
pada ketersediaan bahan baku dan
pasokan energi. Kedua faktor kunci
tersebut menentukan berkembang
tidaknya industri, dalam hal ini gas
bumi menjadi sangat strategis karena
berfungsi sebagai bahan baku dan
sumber energi.
“Pemanfaatan gas bumi sebagai
bahan baku industri dalam negeri
tentunya sejalan dengan kebijakan
pemerintah untuk mendorong hilirisasi
industri yang mendukung peningkatan
nilai tambah di dalam negeri,” tegasnya.
Dari aspek pemanfaatan gas
sebagai sumber energi, ketersediaan
pasokan gas menjadi faktor penting
dalam menggerakkan kegiatan operasi
industri manufaktur, antara lain
industri keramik, kaca, logam, tekstil,
serta makanan dan minuman.
Sejumlah industri tersebut sangat
prospektif, baik dalam memenuhi
kebutuhan dalam negeri maupun untuk
berkompetisi di pasar internasional.
Kebutuhan gas bumi untuk industri
saat ini mencapai 2.129,57 Mmscfd
yang mencakup kebutuhan untuk
bahan baku sebesar 1.022,00 Mmscfd
dan untuk energi sebesar 1.107,57
Mmscfd.
Bahkan,
kebutuhan
tersebut
semakin meningkat seiring dengan
rencana
pengembangan
industri
ke
depan.
Untuk
memenuhi
kebutuhan gas bumi dalam negeri
yang semakin meningkat serta
mempertimbangkan
keterbatasan
cadangan gas konvensional, perlu
didorong pengembangan potensi dari
unconventional gas di antaranya coal
bed methane (CBM), shale gas, dan
pengembangan teknologi gasifikasi
batubara.
Selain itu, dilakukan percepatan
pembangunan infrastruktur gas bumi
nasional melalui floating storage
regassification unit (FSRU), small
scale LNG receiving terminal, dan
peningkatan ketersediaan jaringan pipa
gas bumi (transmisi dan distribusi).
Kebijakan pengalokasian gas bumi
ke depan perlu diarahkan dari revenue
oriented menjadi benefit oriented
sehingga dapat memberikan multiplier
effect bagi kegiatan perekonomian.
Dengan demikian, gas dimanfaatkan
sebagai bahan baku dan sumber energi
yang lebih memberikan nilai tambah.
Pelaku industri meminta alokasi gas
untuk PT Perusahaan Listrik Negara
(PLN) di Muara Tawar (Bekasi) dan
Batam agar dialihkan ke kalangan
industri. Ketua Koordinator Gas
Industri Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia Achmad Widjaya
menuturkan kedua Pembangkit Listrik
Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
tersebut masing-masing memperoleh
alokasi gas sebesar 100 MMscfd.
Pasokan gas itu, menurutnya,
digunakan
untuk
pembangkit
(picker) di kedua wilayah operasional
PLN tersebut. “Selama ini, gas
dipakai sebagai picker PLN untuk
mengantisipasi terjadinya padam. Jadi,
gas itu kebanyakan mereka tahan,”
katanya. Menurut Achmad, pengusaha
mengeluhkan pembahasan alokasi gas
yang belum rampung hingga saat ini.
Padahal, pemerintah telah berjanji
akan mengalokasikan pasokan gas
kepada kalangan industri setelah
keputusan penaikan harga gas sebesar
35% pada 1 September 2012 lalu.
Akan tetapi, pemerintah terlihat tidak
serius membantu pelaku industri untuk
mendapatkan tambahan pasokan gas.
Dia menjelaskan gas yang dialokasikan
untuk PLTGU Muara Tawar (Bekasi)
mencapai 100 MMscfd dan Batam 100
MMscfd.
Alokasi untuk PLTGU itu
hendaknya dikembalikan kepada
industri yang masih kekurangan
pasokan, baik di Jawa Barat maupun
Sumatera. “Alokasi gas ada sekitar
200 MMscfd. Masing-masing 100
MMscfd. Tidak semua gas itu terpakai
pada pembangkit itu, malah ditahan.
Mengapa pemerintah tidak membantu
industri dengan mengalihkannya ke
industri? Jika gas dialihkan sekitar 20
MMscfd saja, itu sudah sangat berarti
bagi industri,” tegasnya.
Dia menambahkan pelaku industri
memastikan harga gas tidak akan dapat
diperoleh dengan harga murah karena
sumbernya berada jauh dari konsumen.
Dengan demikian, ujar Achmad,
infrastruktur sangat dibutuhkan untuk
mendistribusikannya dari produsen ke
konsumen, seperti jaringan pipa.
Menurutnya, Kadin memprediksi
harga gas industri akan mencapai
US$12 per MMbtu pada 2013 karena
berbagai
faktor.
“Paradigmanya,
industri harus bayar mahal. Itu sudah
pasti di atas US$12 per MMbtu.
Kemungkinan harga ini sudah berlaku
pada tahun depan karena ada sumursumur baru sehingga harga dari hulu
naik,” tuturnya. Bila tahun depan harga
gas naik menjadi US$12 per MMbtu,
maka industri dapat dipastikan makin
terpukul. “Mereka harus melakukan
efisiensi lagi, bahkan berpotensi gulung
tikar,” tuturnya. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
19
Kebijakan
Kebijakan
K
Pengembangan Industri
Aluminium Terintegrasi
Perlu Didorong
Selain industri tembaga, besi, dan baja, industri aluminium
termasuk sektor industri logam dasar terpenting dan
strategis. Produknya dibutuhkan untuk membangun
infrastruktur dan pendukung sektor industri lainnya.
20
Media Industri • No. 01 - 2013
apasitas terpasang industri
aluminium nasional pada
tahun
2011
mencapai
684.000 ton per tahun, di
mana 250.000 ton merupakan produksi
PT Indonesia Asahan Aluminium
(Inalum), sedangkan sisanya diproduksi
oleh beberapa industri aluminium di
dalam negeri lainnya.
Konsumsi aluminium dalam
negeri berupa aluminium ingot primer,
aluminium ingot sekunder, aluminium
ekstrusi, sheet, dan foil, telah dipenuhi
sebanyak 670.000 ton pada tahun
2011. Konsumsi tersebut berasal dari
produksi dalam negeri sebesar 287.000
ton dan sisanya dari impor sebesar
383.000 ton.
Mengingat besarnya jumlah
impor produk tersebut, Kementerian
Perindustrian
terus
berupaya
mendorong pengembangan industri
aluminium dalam negeri. Menteri
Perindustrian
M.S.
Hidayat
mengatakan pengambilalihan saham
Inalum akan berdampak positif
bagi kepentingan nasional. Hal
itu disebabkan Inalum merupakan
satu-satunya perusahaan peleburan
aluminium di Asia Tenggara yang
memiliki fasilitas lengkap.
Menurutnya, saat ini industri
aluminium memiliki prospek yang
baik dan memiliki profitabilitas yang
cukup tinggi sehingga diharapkan
menjadi langkah menuju integrasi
industrialisasi nasional.
Jika dilihat dari aspek teknis,
finansial, dan hukum, pengelolaan
Inalum
dalam
kondisi
baik.
Berdasarkan kajian aspek teknis,
seluruh aset Inalum yang terdiri dari
PLTA, PPA, dan fasilitas penunjang
lainnya dalam kondisi baik. Dari aspek
finansial, kondisi keuangan Inalum
saat ini relatif baik dinilai dari sisi
profitabilitas, likuiditas, dan struktur
permodalannya.
Sementara itu, dari aspek hukum,
pada umumnya tidak ditemukan
adanya
pelanggaran
terhadap
peraturan-peraturan yang berlaku di
bidang korporasi, perjanjian-perjanjian
dengan pihak ketiga, perizinan,
ketenagakerjaan, aset, asuransi, litigasi,
dan fasilitas penunjang terkait lainnya.
Pengambilalihan saham Nippon
Asahan Aluminium (NAA) sebesar
58,88% di Inalum dan pengubahan
statusnya menjadi milik Indonesia
diperkirakan membutuhkan dana
US$709 juta atau setara dengan Rp7
triliun.
Perinciannya, sebanyak Rp2 triliun
bersumber dari APBN Perubahan
2012 dan telah disetujui. Selebihnya,
sekitar Rp5 triliun berasal dari APBN
2013 dan sekarang masih dalam proses
pembahasan Kementerian Keuangan
dan DPR. “Dana sebesar Rp7 triliun
tersebut akan digunakan untuk
pembelian aset, dana contingency, serta
biaya operasional perusahaan selama
masa transisi,” tegas Menperin.
Saat ini, kapasitas produksi
Inalum sebesar 250.000 ton aluminium
ingot per tahun, dengan pemasaran
60% diekspor ke Jepang dan 40%
dipasarkan ke dalam negeri. Jumlah
karyawan Inalum sekitar 2.000 orang.
Kemenperin sedang mengupayakan
tambahan investasi untuk Inalum
dengan memodifikasi teknologi agar
dapat mencapai kapasitas maksimum
320.000 ton. Bahkan, kapasitas bisa
ditingkatkan sampai 455.000 ton
dengan menambah pot line baru.
Mengenai rencana pemerintah
untuk mengembangkan klaster industri
aluminium, pengembangan klaster
industri aluminium akan difokuskan di
daerah Kuala Tanjung, Sumatra Utara. Adapun pasokan bahan baku diperoleh
melalui kerja sama dengan PT Aneka
Tambang Tbk dan alumina refinery
lainnya yang akan mengolah potensi
bauksit di Kalimantan Barat, Bintan,
dan Riau.
Dengan demikian, Kementerian
Perindustrian berharap akan terbentuk
industri aluminium yang terintegrasi,
mandiri, dan berkelanjutan, serta
mampu menjadi pemain industri
aluminium global.
Ketua Otorita Asahan, Effendi
Sirait, mengatakan NAA memang
masih berambisi ingin memiliki
30%
saham
perusahaan
yang
berbasis di Sumatera Utara itu.
“Pihak Jepang masih berambisi bisa
menjadi bagian dari pemegang saham
Inalum. Saat ini, Jepang melalui
konsorsium NAA menguasai sekitar
60% saham Inalum,” ujarnya.
Pihak Jepang meminta agar
kerja sama yang dimulai sejak 1975
tetap dilanjutkan. Sebagai pemegang
saham mayoritas, Jepang meminta
keinginannya
tetap
dikabulkan.
“Awalnya, mereka meminta agar
kerja sama tetap dilanjutkan. Namun,
pemerintah sudah menegaskan bakal
mengakhiri kerja sama dan pihak
Jepang menyampaikan minat agar bisa
memiliki 30% saham atas Inalum pasca
pengakhiran kerja sama pada 2013,”
tuturnya.
Menurut
Effendi,
Inalum
siap memproduksi 600.000 ton
aluminium setiap tahun. Produksi itu
bisa direalisasikan bila pemerintah
menyiapkan pasokan energi dan
kebutuhan lainnya. Terkait rencana
dijadikan perusahaan BUMN, Effendi
menyatakan hal itu sepenuhnya
diserahkan kepada pemerintah.
“Masalah status
perusahaan setelah
diambil alih merupakan
hak pemerintah.
Untuk masalah
pengambilaihan Inalum
oleh pemerintah, tidak
akan mengganggu
kinerja perusahaan,”
katanya. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
21
Kebijakan
Kebijakan
Genjot Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Industri hasil hutan dan perkebunan memiliki peranan
yang cukup penting bagi perekonomian nasional. Sektor
industri tersebut berkontribusi besar dalam pembentukan
produk domestik bruto PDB, perolehan devisa, dan
penyerapan tenaga kerja.
I
ndustri
hasil
hutan
dan
perkebunan yang berada di
bawah binaan Kementerian
Perindustrian adalah industri
hilir yang mengolah lebih lanjut hasil
produksi industri primer hasil hutan,
yaitu meliputi industri wood working,
furnitur kayu dan rotan, pulp dan
kertas, karet (crumb rubber), serta
industri hilir kelapa sawit.
Sementara itu, industri primer
hasil hutan dan perkebunan yang
mengolah bahan baku merupakan
22
Media Industri • No. 01 - 2013
binaan Kementerian Kehutanan dan
Kementerian Pertanian. Direktur
Jenderal Industri Agro Kementerian
Perindustrian Benny Wahy udi
mengatakan pihaknya terus melakukan
pembinaan dan pengembangan kepada
industri berbasis hasil hutan dan
perkebunan.
Pelaksanaannya bekerja sama
dengan
Kementerian
Kehutanan
d a n K e m e n t e r i a n Pe r t a n i a n
sebagai penanggung jawab
terhadap ketersediaan bahan baku.
Pengemba ng a n i ndu st r i ha si l
hutan dan perkebunan merupakan
bagian dari proses industrialisasi
ber w aw a sa n l ingk u ng a n y a ng
memberikan kontribusi penting dalam
pembangunan ekonomi nasional.
“Hingga saat ini, kinerja industriindustri yang termasuk ke dalam
industri hasil hutan dan perkebunan
menunjukkan pertumbuhan yang
cukup signifikan,” ujar Benny.
Pertama, industri pulp dan kertas
Indonesia merupakan penyumbang
terbesar di pasar internasional, yaitu
industri pulp yang menempati urutan
ke-9 dan industri kertas pada urutan
ke-11 di dunia.
Keunggulan Indonesia terletak
pada bahan baku kayu berdaun
lebar yang menghasilkan pulp serat
pendek dengan produksi 6,52 juta
ton per tahun dan sudah memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Namun
sayang, Indonesia masih mengimpor
untuk kebutuhan pulp serat panjang.
Nilai ekspor produk pulp pada 4 tahun
terakhir terus meningkat.
Pada 2009, nilainya mencapai
US$733 juta, tahun 2010 naik menjadi
US$1,4 miliar, tahun 2011 kembali
naik menjadi US$1,5 miliar, dan
hingga Oktober 2012 tercatat sebesar
US$1,3 miliar. Sementara itu, nilai
ekspor kertas tahun 2009 tercatat
US$3,2 miliar, tahun 2010 sebesar
US$3,7 miliar, tahun 2011 sebesar
US$4,1 miliar, dan hingga Oktober
2012 terdata US$3,3 miliar.
Kedua, industri furnitur. Industri
furnitur merupakan salah satu industri
berbasis kayu/rotan yang memiliki nilai
tambah tinggi, menyerap banyak tenaga
kerja, dan memberikan kontribusi yang
cukup penting terhadap perekonomian,
baik dalam bentuk kontribusi pada
PDB maupun dalam perolehan devisa
(ekspor).
Negara tujuan ekspor utama
furnitur Indonesia adalah Amerika
Serikat, Perancis, Jepang, Inggris dan
Belanda. Berdasarkan bahan baku,
data ekspor furnitur kayu cukup
berfluktuasi. Tahun 2009 sebesar
US$1,15 miliar, tahun 2010 naik
menjadi US$1,4 miliar, dan tahun 2011
turun menjadi US$1,2 miliar.
Sementara itu, data ekspor rotan
olahan cenderung menurun. Tahun
2009 sebesar US$224 juta, tahun 2010
sebesar US$212 juta, dan tahun 2011
sebesar US$168 juta. Kondisi yang
cukup fluktuatif ini terus mendapat
perhatian dari pemerintah dan pelaku
industri furnitur. Dengan adanya
kebijakan larangan ekspor bahan baku
rotan, nilai ekspor barang jadi rotan
mulai membaik, pada tahun 2012 nilai
ekspor mencapai US$181 juta.
Ketiga, industri karet (crumb
rubber).
Indonesia
merupakan
produsen nomor dua terbesar di dunia
setelah Thailand. Total produksi tahun
2012 mencapai 2,8 juta ton atau sekitar
27,91% dari total produksi karet dunia
sebanyak 10,21 juta ton. Sebagian besar
karet alam tersebut diekspor dalam
bentuk crumb rubber untuk memenuhi
kebutuhan dunia.
Dalam rangka meningkatkan nilai
tambah karet alam menjadi produk hilir
perlu didorong peningkatan investasi
di bidang industri pengolahannya.
Ekspor crumb rubber tahun 2009
tercatat sebesar US$2,7 miliar, tahun
2010 melonjak menjadi US$7,1 miliar,
tahun 2011 sebesar US$11,4 miliar,
dan hingga September 2012 sebesar
US$6,9 miliar.
Keempat, industri hilir kelapa
sawit. Indonesia merupakan negara
produsen minyak mentah sawit (crude
palm oil/CPO) terbesar di dunia,
dengan produksi pada tahun 2012
mencapai 29,5 juta atau 54% dari total
produksi CPO di dunia.
Oleh karena itu, pemenuhan
kebutuhan kelapa sawit dunia sangat
tergantung pada Indonesia. Meskipun
demikian, sebagian besar CPO masih
diekspor dalam bentuk mentah,
sedangkan permintaan dunia terhadap
produk turunan minyak kelapa sawit
semakin besar.
Untuk memanfaatkan peluang
pengembangan industri pengolahan
kelapa sawit, maka dipilihlah tiga lokasi
potensial yang akan dikembangkan
menjadi klaster industri hilir kelapa
sawit, yaitu Sei Mangke (Sumatera
Utara), Dumai (Riau), dan Maloy
(Kalimantan Timur).
Te r k a i t r e v i t a l i s a s i d a n
penumbuhan industri hasil hutan dan
perkebunan, kebijakan pemerintah
saat ini diarahkan kepada dua hal,
yaitu peningkatan nilai tambah produk
(added value) dan peningkatan daya
saing atau kualitas produk. Tujuannya
adalah supaya industri hasil hutan
dan perkebunan dapat tumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan
(sustainable growth).
“Produk hasil hutan dan perkebunan
diusahakan tidak lagi diekspor dalam
bentuk bahan baku, tetapi diolah dulu
menjadi produk jadi sehingga bisa
meningkatkan nilai tambahnya,” kata
Benny.
Adapun peningkatan daya saing
atau kualitas produk dilakukan
melalui berbagai upaya, antara lain
penyusunan dan penerapan standar
nasional Indonesia (SNI), peningkatan
kompetensi SDM industri, penerapan
sertifikasi verifikasi legalitas untuk
produk kayu (SVLK), penggantian
mesin-mesin yang telah berumur
tua dengan mesin atau teknologi
baru supaya produksi lebih efisien,
serta meningkatkan pasar dengan
dilaksanakan promosi atau pameran
produk-produk hasil hutan dan
perkebunan baik di dalam maupun luar
negeri.
Kebijakan tersebut hanya bisa
terwujud bila didukung oleh semua
komponen baik pemerintah, dunia
usaha, asosiasi, organisasi profesi dan
masyarakat lainnya yang diharapkan
dapat ikut memperkuat basis ekonomi
bangsa. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
23
Kebijakan
Kebijakan
Pelatihan SDM Garmen
Mampu Tingkatkan Daya Saing Industri TPT
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu komoditas andalan industri
manufaktur dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi
sektor industri tersebut cukup signifikan dalam perolehan devisa ekspor, penyerapan
tenaga kerja, dan peranannya yang strategis dalam proses industrialisasi.
P
ada Senin, 4 Februari
2013, Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian
Ansari Bukhari membuka
secara resmi Pelatihan Sumber Daya
Manusia (SDM) Industri Garmen di
Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta,
yang didampingi Kapusdiklat Mujiono,
Kepala BDI Jakarta Abdillah Benteng,
dan Ketua Asosiasi Pertekstilan
24
Media Industri • No. 01 - 2013
Indonesia (API) Ade Sudrajat.
Pada kesempatan yang sama, Ansari
juga menjadi saksi penandatanganan
nota kerja sama (Memorandum of
Understanding/MoU)
penempatan
tenaga kerja untuk peserta pelatihan
basis kompetensi dalam bidang garmen
antara Kepala BDI Jakarta dengan
sepuluh pengusaha garmen anggota
API.
Industri TPT dikatakan strategis
karena produk yang dihasilkan mulai
dari bahan baku (serat) sampai dengan
barang konsumsi (pakaian jadi dan
barang jadi) mempunyai keterkaitan
satu sama lain, baik antarindustri
maupun sektor ekonomi lainnya.
Selama tahun 2012, industri
pengolahan nonmigas menjadi tulang
punggung pertumbuhan ekonomi
nasional. Pada triwulan III 2012,
sektor ini membukukan pertumbuhan
yang cukup tinggi, sebesar 7,3%.
Meskipun industri migas mengalami
kontraksi sekitar 5%, tingginya
pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas
mengakibatkan
sektor
industri
pengolahan
mengalami
pertumbuhan sebesar 6,4% sepanjang
tahun lalu.
Dengan ketidakpastian
perekonomian dunia yang masih terus
berlangsung, kondisi perekonomian
Indonesia tetap berjalan dengan
pertumbuhan yang cukup tinggi.
Pada triwulan III 2012 pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh sebesar
6,2%,
merupakan
pertumbuhan
tertinggi kedua di Asia setelah China
dan ke-5 tertinggi di dunia.
Hingga Oktober tahun lalu,
produk TPT memberikan kontribusi
nilai ekspor sebesar US$10,4 miliar
atau setara dengan 10,7% dari total
ekspor nonmigas. Sementara itu,
nilai investasi industri TPT mencapai
Rp2,6 triliun dan penyerapan tenaga
kerja pada triwulan II 2012 sebanyak
430.000 orang.
Prospek pertumbuhan industri
TPT akan semakin baik karena
permintaan pasar di dalam negeri
yang meningkat serta tingginya
konsumsi dunia. Peluang Indonesia
untuk memanfaatkan pasar dunia
akan semakin besar dengan adanya
pembatasan masuknya TPT China
ke Amerika, Eropa, dan beberapa
pasar nontradisional Indonesia, seperti
negara-negara Amerika Latin dan
Turki.
Kondisi ini juga didukung dengan
mahalnya biaya tenaga kerja di Pantai
Timur China yang merupakan basis
industri TPT China, sehingga industri
TPT China akan mengalihkan
industrinya ke negara lain, seperti
Bangladesh, Vietnam, termasuk ke
Indonesia.
“Indonesia bersaing
ketat dengan negaranegara tersebut untuk
menarik investasi.
Biaya tenaga kerja di
Indonesia relatif lebih
tinggi dari kedua
negara tersebut,
maka itu Indonesia
harus mempunyai
keunggulan,”
tegas Ansari.
Salah satu yang bisa tawarkan
adalah penyiapan tenaga kerja
yang siap pakai. Oleh karena itu,
melalui pelatihan SDM diharapkan
kompetensi dan kemampuan tenaga
kerja industri yang siap pakai dalam
bidang garmen dapat disediakan untuk
mendukung produktivitas dan efisiensi
yang menjadi faktor penting dalam
meningkatkan daya saing.
Peluang pasar ekspor sangat
terbuka bagi Industri TPT yang
mampu menghasilkan produk dengan
kualitas tinggi, desain yang up to date
dan kemampuan pasok (lead time)
yang cepat. Dengan demikian, produk
TPT Indonesia terus mengalami
peningkatan kualitas, yang pada
akhirnya Indonesia bukan lagi sebagai
produsen produk TPT low end product,
tetapi lebih ke high end product. Kemenperin telah melakukan
beberapa upaya untuk meningkatkan
daya saing industri TPT baik hulu
maupun hilir, di antaranya melalui
program restrukturisasi permesinan
industri tekstil dan produk tekstil,
yang telah berjalan sejak 2007 hingga
saat ini.
Program restrukturisasi mesin
mer upakan kebijakan prioritas
Kemenperin, dengan memberikan
potongan harga dan subsidi bunga bagi
perusahaan TPT yang akan melakukan
peremajaan mesin dan peralatannya.
Setelah
dilakukan
program
restrukturisasi mesin pada industri
TPT sejak tahun 2007—2011, telah
terjadi peningkatan investasi sebesar
Rp7,87 triliun, penyerapan tenaga kerja
sebesar 55.000 orang, peningkatan
produksi sebesar 15%–28%, penurunan
konsumsi energi sebesar 6%–18%, dan
peningkatan produktivitas sebesar 7%–
17%.
Seiring dengan meningkatnya
kinerja industri TPT, terjadi juga
peningkatan
kebutuhan
tenaga
kerja sektor industri TPT, terutama
untuk tingkat operator di bidang
industri garmen. Untuk menyediakan
kebutuhan tenaga kerja tersebut,
sejak tahun 2011 Kemenperin bekerja
sama dengan asosiasi industri tekstil
melakukan
program
pelatihan,
sertifikasi, dan penempatan di Balai
Pengembangan SDM Semarang.
Selanjutnya, pada tahun 2012
program yang sama juga dilakukan
di BDI Jakarta dan BDI Surabaya.
Program ini dilaksanakan Kemenperin
dalam rangka mendorong pertumbuhan
industri TPT.
Selain itu, kebutuhan tenaga kerja
sektor industri TPT tidak hanya
mengalami peningkatan pada tingkat
operator tetapi juga untuk tingkat ahli
D1, D2, D3, dan D4. Hal ini tercermin
bahwa data permintaan tenaga kerja
tingkat ahli setiap tahun adalah 500
orang, sedangkan Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil Kemenperin hanya
mampu meluluskan 300 orang.
Untuk
memenuhi
sebagian
permintaan atas tenaga kerja tingkat
ahli bidang TPT, maka pada tahun
2012 Pusdiklat Industri melaksanakan
Pendidikan D1 Tekstil di Balai Diklat
Industri Surabaya bekerja sama dengan
Asosiasi Pertekstilan Jawa Timur,
Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil,
dan dunia usaha industri TPT di Jawa
Timur. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
25
Ekonomi&Bisnis
Ekonomi&Bisnis
Belajar
Berinovasi
dari Jepang
Pada akhir tahun lalu, Konvensi Inovasi Indonesia-Jepang
atau Indonesia Japan Innovation Convention (IJIC) 2012
digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung,
dalam rangka memperingati 55 tahun hubungan bilateral
kedua negara.
S
etelah
sempat
menjajah
Indonesia selama 3,5 tahun,
sebagaimana
diketahui,
Jepang
merupakan
salah
satu mitra Indonesia dalam kerja
sama internasional. Kerja sama yang
telah terjalin beraneka ragam, mulai
dari politik, ekonomi, hingga sosialbudaya. Setelah menyerah di tangan
sekutu pada 1945, Jepang menjelma
bangkit menjadi negara maju melalui
‘penemuan’
di
berbagai
sektor
kehidupan.
Bukti konkretnya, perusahaan
26
Media Industri • No. 01 - 2013
manufaktur gencar mengembangkan
usahanya di dalam negeri, bahkan telah
mengepakkan sayapnya ke ratusan
negara. Tak ketinggalan ke Indonesia.
Sebut saja, sejumlah brand manufaktur
ternama asal Negeri Sakura tersebut,
seperti Toyota, Mitsubishi, Yamaha,
Honda, dan sejumlah brand ternama
internasional lainnya.
Untuk bangkit dari keterpurukan,
diperlukan usaha yang sungguhsungguh. Kunci utamanya adalah
inovasi. Itulah salah satu nilai
yang tersirat dalam konvensi yang
berlangsung pada 30 November–2
Desember 2012 lalu. IJIC 2012
menghasilkan Pernyataan Inovasi
Bandung atau Bandung Innovation
Statement.
Pernyataan
tersebut
merupakan usulan dari tiga unsur
inovasi, yakni pemerintah, akademisi,
dan bisnis.
Setidaknya ada delapan sektor yang
dibicarakan yakni energi, teknologi
informasi dan komunikasi, transportasi,
material baru, bioteknologi dan
kesehatan, industri kreatif, masyarakat
cerdas dan kewirausahaan, serta
kebijakan.
Isi dari Pernyataan Inovasi Bandung
adalah:
Pertama, membentuk suatu forum
yang tepat untuk berdiskusi antara
pihak terkait dari Indonesia dan
Jepang, untuk memfasilitasi dialog dan
menindaklanjuti kerja sama baru atau
kesepakatan.
Kedua,
mendukung
aktivitas
masyarakat berbasis inovasi, yang dapat
meningkatkan pembangunan ekonomi
dan sosial di kedua negara.
Ketiga,
mendukung
ide-ide
pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi innovation park,
dalam memfasilitasi kemitraan ilmu
pengetahuan dan teknologi antara
kedua negara, misalnya Bandung Raya
Innovation Valley.
Keempat, mendukung gagasan
dalam membangun smart community
di antara kedua negara, yaitu komunitas
yang mengelola sumber daya alam
dan sumber daya manusia secara
berkelanjutan.
Kelima, membentuk kemitraan
strategis di antara kedua negara dalam
bidang inovasi, yang sejajar dan saling
menguntungkan.
Keenam, menentukan platform
kerja sama bagi kedua negara, yang
disetujui oleh semua pemangku
kepentingan, seperti inovasi terbuka
(open innovation) di dalam klaster
yang strategis.
Ketujuh,
mendorong
sinergi
antara sektor pemerintah, akademisi,
dan bisnis (triple helix) dalam
mempromosikan pemanfaatan dan
pengembangan inovasi di kedua negara.
Saat menghadiri acara tersebut,
Wakil Presiden Boediono menuturkan
kemampuan bangsa Jepang dalam
mengembangkan dan memanfaatkan
teknologi bagi kemajuan bangsanya
patut menjadi contoh.
“Jepang diakui sebagai salah satu
negara yang memiliki keunggulan di
bidang pengembangan dan inovasi
teknologi,” katanya saat menjadi
pembicara kunci pada penutupan
Indonesia-Japan
Innovation
Convention (IJIC) 2012.
Boediono memandang konvensi ini
sebagai kegiatan yang strategis karena
para pakar dan praktisi yang kompeten
berkumpul mencurahkan pikirannya
untuk
merumuskan
bagaimana
meningkatkan
kolaborasi
antara
Indonesia dan Jepang dalam bidang
inovasi teknologi demi kemaslahatan
kedua bangsa.
Dia merasa senang bahwa dalam
forum ini banyak pihak dari Indonesia
yang terlibat, seperti para pakar dari
Institut Teknologi Bandung (ITB),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT), dan dari
berbagai perguruan tinggi, serta para
praktisi dunia usaha.
Dia juga ingin menyampaikan
penghargaan kepada para pakar
di bidang teknologi dari berbagai
lembaga, termasuk dari kalangan dunia
usaha dan industri dari Jepang yang
berpartisipasi dalam IJIC ini.
“Konsensus yang ada sekarang
adalah bahwa inovasi teknologi
adalah determinan utama kemajuan
suatu bangsa. Jalur utama masuknya
teknologi baru dalam kehidupan
sehari-hari adalah melalui investasi,”
katanya.
Sebagian besar inovasi teknologi
terjadi melalui adaptasi teknologi
oleh dunia usaha yang kemudian
menghasilkan produk untuk dijual di
pasar dan riset dalam bidang teknologi
canggih dan mutakhir merupakan hal
yang penting.
Namun,
bagi
negara-negara
seperti Indonesia, barangkali manfaat
yang tercepat kita peroleh dengan
mengadaptasi teknologi yang ada
untuk memenuhi kebutuhan kita.
Dalam laporan Bank Dunia 2010,
transformasi dari teknologi menjadi
inovasi pada dasarnya merupakan
tugas swasta dan para wirausahawan.
“Jadi wirausahawan merupakan
elemen penting yang bisa membawa
peluang yang dibuka oleh teknologi
menjadi
manfaat
nyata
bagi
masyarakat,” katanya. Pada suatu
kesempatan lain, Boediono pernah
menyebutkan
bahwa
Indonesia
memiliki jumlah wirausahawan yang
relatif kecil dibandingkan dengan
negara ASEAN lainnya.
“Indonesia jelas membutuhkan
lebih banyak lagi wirausahawan yang
mampu berinovasi. Oleh karena
itu, saya sangat mendukung agar
kolaborasi antara Jepang dan Indonesia
dalam pengembangan
kewirausahaan
terus
ditingkatkan,” katanya.
Dia menuturkan ada
satu faktor penunjang
penting dalam proses
inovasi, yaitu adanya
lembaga
pendidikan
dan penelitian yang
handal dan Indonesia
memiliki
sejumlah
lembaga
pendidikan
dan penelitian yang
berpotensi
besar
menghasilkan teknologi
untuk inovasi. Potensi
ini harus didorong
agar menjadi manfaat
nyata. Masih banyak
hal yang perlu dilakukan untuk makin
mengefektifkan kinerja lembagalembaga yang ada.
Hal penting juga, katanya,
membangun hubungan yang produktif
antara perguruan tinggi dan lembaga
riset dengan dunia usaha merupakan
salah satu hal yang krusial yang perlu
dilakukan.
“Sekarang kita memasuki tahap
pembangunan yang harus lebih
bertumpu pada pengetahuan, inovasi,
serta kreativitas sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi. Pada tahap ini
banyak tantangan yang harus diatasi,”
katanya.
Menanggapi pernyataan Boediono,
Ketua Asosisasi Jepang-Indonesia
Yasuo Fukuda mengatakan IJIC
2012
merupakan
pengembangan
dari inovation forum sebelumnya
atas kerjasama kedua negara. Yasuo
memberikan pandangannya terkait
pentingnya IJIC 2012, antara lain
memajukan inovasi merupakan tema
masalah yang sangat vital di abad 21.
Untuk itu, menurutnya diperlukan
penanganan dan strategi yang
melibatkan semua kalangan, termasuk
kalangan politik.
“Masyarakat abad 21 akan
menghadapi tantangan berat seperti
kekurangan sumber daya energi
serta perusakan lingkungan. Sejak
1970 Jepang menjadi negara raksasa
nomor dua dunia. Namun kami
kemudian memiliki masalah seperti
perusakan lingkungan,” ujar Yasuo.
Mantan Perdana Menteri Jepang ini
menambahkan inovasi yang masuk
dalam skala besar terjadi pada awal
abad 20 dengan penemuan tenaga
atom. Selama kurun waktu itu banyak
terdapat inovasi-inovasi teknologi baru,
namun hanya masuk dalam katagori
skala kecil.
Sementara di awal abad 21 terjadi
banyak inovasi skala besar yang mampu
memberi dampak sosial, seperti Bill
Gates dengan Microsoft-nya atau Steve
Job dengan teknologi Apple-nya dan
banyak lagi muncul bibit-bibit inovasi
revolusioner seperti bioteknologi energi
dan lingkungan elekrtronik material.
mi
Media Industri • No. 01 - 2013
27
Ekonomi&Bisnis
Ekonomi&Bisnis
15 PERUSAHAAN JEPANG
DITARGETKAN
MASUK INDONESIA
M
enteri
Perindustrian
M S H i d a y a t
memperkirakan,
setidaknya akan ada
15 perusahaan Jepang yang siap masuk
ke Indonesia. Sementara itu, lanjut
dia, pemerintah siap menyediakan
lahan sekitar 3 ribu hektar (ha) untuk
dimanfaatkan sebagai lahan industri.
Hal itu, menyambut permintaan
Kankeiren
(Kansai
Economic
Federation) melalui Chairman Toyota
yang berencana membawa sejumlah
investasi otomotif Jepang masuk
Indonesia.
Hal itu terungkap usai pertemuan
antara Menperin dengan delegasi
Kankeiren yang dipimpin Chairman
Kankeiren Shosuke Mori itu diikuti
oleh 15 pengurus Kankeiren yang
juga eksekutif perusahaan asal Jepang.
Menperin menerima delegasi bisnis
Jepang tersebut di kantornya di Jakarta,
Senin, 11 Februari 2013.
“Akan ada ekspansi swasta, saya
menjanjikan sekitar 3 ribu ha lahan
untuk itu. Mudah-mudahan tahun ini
28
Media Industri • No. 01 - 2013
sudah tercapai. Karena, Jepang mau
relokasi besar-besaran. Kalau mau
masuk besar-besaran, biasanya mereka
mengajak dialog secara G to G dulu.
Seperti proses proyek Metropolitan
Priority Area (MPA) sebelumnya,”
kata Menperin usai pertemuan.
Menperin
tidak
memastikan
potensi
investasi
yang
masuk.
Jika, relokasi tersebut terealisasi.
“Investasinya akan besar. Kankeiren ini
anggotanya sekitar 1.400 perusahaan
industri. Jadi, masih bisalah kita gaet.
Tapi, mereka akan masuk ke sini
kalau pemerintahnya yang meminta.
Sekarang, pemerintah mereka sudah
meminta agar ditindaklanjuti,” kata
Hidayat.
Dia
mengharapkan,
industri
Jepang yang akan masuk ke Indonesia
juga mencakup investor smelter
nikel. “Karena itu, tadi saya juga
menyinggung lagi soal kebijakaan
melarang ekspor mentah barang
tambang mineral kita. Mereka bilang
sudah tahun. Saya paparkan, kalau
membangun smelter di sini, akan
mendapatkan konsesi pertambangan.
Syaratnya, harus diproses di dalam
negeri dan diekspor ke Jepang dan
negara lain dalam bentuk barang jadi,”
tegas Hidayat.
Hidayat mengharapkan, proses
penyediaan lahan 3 ribu hektar tersebut
bisa terealisasi tahun ini. “Tahun ini
siap saya kira. Tapi, kan masih harus
dibangun fly over karena kebanyakan
daerahnya ada di sebelah kanan. Kalau
di sebelah kiri itu, sudah ada sawah
tadah hujan, produktif. Saya juga
belum tahu akan berapa perusahaan.
Nanti kami akan terus berkoordinasi.
Yang jelas, target saya tahun ini, 1015 perusahaan bisa masuk berinvestasi
ke Indonesia. Bidang industrinya
mulai dari infrastruktur, manufakrtur,
agrobisnis, dan pertambangan. Itu
di luar grup Toyota. Karena mereka
sudah punya kelompok sendiri,” papar
Hidayat.
Chairman of Kankeiren Shosuke
Mori mengharapkan, kerjasama yang
sudah lama terjalin antara IndonesiaJepang dapat terus berlanjut melalui
rencana investasi tersebut.
Sementara itu, Hidayat mengatakan,
komitmen invesor Jepang untuk segera
merealisasikan proyek pembangunan
infrastruktur metropolitan priority area
(MPA). Proyek itu mencakup beberapa
pembangunan besar infrastruktur.
Yakni, pembangunan mass rapit
transportation (MRT), pengembangan
pelabuhan baru skala internasional
di Cilamaya, klaster penelitian baru,
sistem saluran air limbah di Jakarta,
dan perluasan Bandara SoekarnoHatta.
“Nanti kan di situ ada railway, ada
kereta api, ada pembangunan beberapa
proyek otomotif, dan yg penting
pelabuhan. Jadi MPA sudah disepakati
sebagai blue print dari kerja sama
Indonesia dengan Jepang. Kemenhub
sedang menyiapkan desainnya. Target
saya, international bid-nya tahun ini,”
kata Hidayat.
Secara terpisah, Ketua Umum HKI
Sanny Iskandar mengakui adanya
rencana pemerintah menyediakan 3
ribu ha lahan. “Ya, itu masih dalam
perencanaan.
Namun,
memang
pemerintah mempunyai masterplan
untuk
pengembangan
kawasan
industri terintegrasi dan pembangunan
pelabuhan Cimalaya. Kelihatannya
persiapannya mendesak,” kata Sanny.
Sementara itu, Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Sofjan Wanandi menyambut baik
rencana investasi Jepang tersebut. “Saya
rasa itu bagus. Tapi, pemerintah perlu
mendorong mereka agar investasinya
ke luar pulau Jawa. Kalau di sini di
Jabodetabek, perlu dilihat, investasinya
di bidang apa dulu? Mereka tidak
mungkin masuk padat karya. Pasti
lebih ke capital intensive, seperti
industri otomotif dan komponennya,”
kata Sofjan. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
29
Ekonomi&Bisnis
Banjir besar yang sering terjadi di DKI Jakarta dikhawatirkan
bisa memengaruhi arus investasi yang masuk ke Tanah
Air. Hal itu mengingat, DKI Jakarta merupakan salah satu
wilayah yang paling banyak menyerap investasi, baik
penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman
modal dalam negeri (PMDN).
Banjir
Bisa Pengaruhi
Arus Investasi
30
Media Industri • No. 01 - 2013
Ekonomi&Bisnis
B
adan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) mencatat,
pada tahun 2012, DKI
Jakarta mampu menyerap
sebesar Rp8,5 triliun modal pengusaha
lokal, atau 9,3% dari nilai investasi
nasional. Sementara investasi yang
ditanam oleh pengusaha asing
mencapai sebesar US$4,1 miliar, atau
16,7% dari nilai investasi nasional.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan, dampak dari terjadinya
banjir harus bisa diantisipasi dengan
baik agar tidak memengaruhi arus
investasi yang masuk.
Menurutnya, banjir menyebabkan
keterlambatan pasokan barang-barang
modal, bahan baku, dan produk
industri.
Kondisi infrastruktur, seperti jalan yang terkena genangan banjir bisa
menyulitkan para distributor untuk
mengirimkan barang atau jasanya
kepada konsumen. Melihat kondisi
itu, lanjutnya, tingkat kredibilitas dari
para investor akan menurun. “Karena
banjir, pasokan menjadi terhambat.
Ini menyebabkan ketidaktepatan
terhadap delivery time. Jika kita tidak
mengantisipasi dari sekarang, investasi
pasti akan terancam,” kata Hidayat.
Namun
Hidayat
mengaku,
Kementer ia n Per indust r ia n
(Kemenperin) belum melakukan
hitung-hitungan yang pasti terkait
kerugian yang diderita oleh para pelaku
industri nasional akibat banjir yang
terjadi di Jakarta. “Masih belum ada
perhitungan pasti dan data yang valid.
Saya belum bisa menyebutkan berapa
kerugiannya, imbuhnya,” ucapnya.
Hidayat menjelaskan, pihaknya
sudah mengunjungi secara langsung
sentra-sentra produksi barang atau jasa
yang ada di seluruh Jakarta, terutama
yang terkena genangan banjir. Namun,
kata dia, kondisi secara keseluruhan
relatif aman.
Selain
Pemerintah
Provinsi
DKI Jakarta, Hidayat juga meminta
pemerintah pusat untuk ikut menangani
masalah banjir tersebut. Sementara itu,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) Chatib Basri
menjelaskan, banjir akan berdampak
terhadap tingginya biaya produksi.
Kenaikan biaya produksi, lanjutnya,
akan membuat para pelaku industri
menaikkan harga produk jadi.
“Itu pun sifatnya sementara. Jadi
saya rasa tidak akan banyak berpengaruh
terhadap investasi,” jelasnya. Dari
kalangan pengusaha nasional, Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan,
pihaknya berharap masalah banjir yang
seringkali terjadi di Ibukota bisa segera
teratasi.
Untuk itu, dia berharap, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah harus
bisa berkoordinasi dengan baik. “Kami
harap ada koordinasi dari pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah di
Jakarta, Banten, dan Tangerang untuk
menyelamatkan kota dari bencana
banjir berikutnya,” jelasnya.
Sofjan memperkirakan, akibat
tertundanya pengiriman bahan baku,
kerugian yang dialami oleh para pelaku
industri bisa mencapai Rp 1 triliun.
Kerugian itu dialami oleh berbagai
macam industri terutama industri
hulu, karena industri hilir kehabisan
bahan baku. Dia menambahkan,
angka tersebut belum termasuk laporan
kerugian dari beberapa industri, seperti
dunia perasuransian. Hal itu mengingat
banjir menyebabkan banyak kendaraan
yang rusak dan juga memakan korban.
“Industri retail kelihatannya yang
terkena dampak paling besar,” ucapnya.
Selain itu, banjir juga mengganggu
bisnis di kawasan Jakarta Industrial
Estate Pulogadung (JIEP). Dimana ia
telah mendapatkan informasi bahwa
dari sekitar 375 pabrik di JIEP lebih
dari setengahnya terpaksa tutup karena
buruhnya tidak masuk kerja.
“Aktivitas pengiriman barang dari
industri hulu dimulai kembali sejak
Senin (21/1), namun para pengusaha
harus membayar ongkos pengiriman
lebih mahal. Semua naik, tetapi kalau
harga barang kami naikkan, apa ada
yang mau beli, solusinya masih kami
bicarakan,” tegas Sofjan.
Hal senada diungkapkan oleh
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Bidang Industri,
Riset dan Teknologi Bambang Sujagad.
Bambang memperkirakan, kerugian
yang diderita oleh para pelaku industri
akibat banjir di DKI Jakarta dan
sekitarnya bisa mencapai Rp1 triliun.
Menurut Bambang, beberapa
komponen dan barang-barang yang
terendam banjir dapat menimbulkan
kerugian. Hal itu, kata dia, juga
dapat menyebabkan keterlambatan
pengiriman barang ke luar negeri.
Dia
menambahkan,
industri
kecil dan menengah (IKM) paling
merasakan kerugian akibat terjadinya
banjir. Untuk itu, Bambang mendesak
pemerintah untuk segera mencarikan
solusi terbaik dari banjir yang terjadi
hampir setiap tahun.
Dia menjelaskan, penanganan dan
pengendalian banjir akan memerlukan
biaya yang tidak sedikit. Bambang
berharap, banjir tidak menghambat
target pertumbuhan industri nasional.
Bambang
mengusulkan
agar
pemerintah membuat jalan bertingkat,
dimana yang bagian bawahnya bisa
digunakan sebagai gorong-gorong
ketika banjir “Banjir harus ditangani
serius, jangan sampai nanti ketika
tidak ada hujan lalu lupa. Ketika
tidak banjir, itu jalan bisa digunakan
untuk dilalui kendaraan, sehingga
bisa memperlancar distribusi barang,”
ujarnya. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
31
Ekonomi&Bisnis
Ekonomi&Bisnis
karena permintaan mobil truk dan alat
berat juga meningkat,” kata Jongky.
Terbitnya regulasi terkait mobil
LCGC, lanjutnya, akan memberikan
dampak positif terhadap pasar otomotif
nasional. Bahkan, bisa membuka
pasar LCGC di Tanah Air sekaligus
menciptakan lapangan pekerjaan baru
di industri manufaktur.
“Aturan ini sudah kita tunggu, kita
berharap bisa keluar bulan ini. Dan saya
yakin pemerintah juga menginginkan
aturan ini diumumkan, namun
tidak mudah karena membutuhkan
koordinasi semua pihak,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat otomotif
dari Frost and Sullivan Vivek Vaidya
mengatakan bahwa program Low
Emission Carbon (LEC), kata dia,
akan mendorong penjualan dan ekspor
mobil karena segmen LEC akan
menjembatani pasar motor dan mobil
dengan kisaran harga yang terjangkau.
Pasar Mobil Akan
Berkembang 1,2 Juta Unit
Pasar mobil nasional pada tahun 2013 diperkirakan akan menembus hingga 1,2 juta unit.
Artinya, jumlah itu mengalami kenaikan sekitar 10% apabila dibandingkan pencapaian
penjualan pada tahun 2012 yang sebesar 1.116.230 unit. Ketua I Gabungan industri Kendaraan
Bermotor indonesia (Gaikindo) Jongky D Sugiarto mengatakan bahwa perkiraan angka
penjualan tersebut belum termasuk mobil low cost and green car (LCGC).
P
asar mobil nasional pada
tahun 2013 diperkirakan
akan menembus hingga
1,2 juta unit. Artinya,
jumlah itu mengalami kenaikan
sekitar 10% apabila dibandingkan
pencapaian penjualan pada tahun
2012 yang sebesar 1.116.230 unit.
Ketua I Gabungan industri Kendaraan
32
Media Industri • No. 01 - 2013
Bermotor
indonesia
(Gaikindo)
Jongky D Sugiarto mengatakan bahwa
perkiraan angka penjualan tersebut
belum termasuk mobil low cost and
green car (LCGC).
Dia menambahkan, penjualan
sebesar 1,2 juta unit tersebut bisa
terealisasi apabila regulasi terkait
LCGC bisa dikeluarkan secepatnya
oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat
ini, para pelaku otomotif, terutama
mobil nasional masih menunggu
keluarnya regulasi itu. “Target 1,2 juta itu bisa tergantung
kebijakan pemerintah mengumumkan
aturan tentang LCGC. Di samping itu,
infrastruktur juga masuk sebagai faktor
pendukung meningkatnya penjualan,
“Disamping itu, akan semakin
banyak model mobil yang mengadopsi
konsep
terjangkau
dan
ramah
lingkungan LCGC. Model tersebut
tidak hanya terbatas pada mobil
kecil, namun juga hybrid serta mobil
berbahan bakar gas,” kata Vivek.
Vivek menjelaskan bahwa dengan
permberlakuan
regulasi
tersebut,
maka pasar otomotif indonesia bisa
menyalib Thailand. Hal itu seiring
dengan terbukanya pasar baru yang
memungkinkan Indonesia menjadi
negara berkembang sebagai target
ekspor mobil LCGC.
Menteri Perindustrian MS
Hidayat mengatakan bahwa program
pengembangan
LCGC
menjadi
salah satu fokus dari 6 agenda
program Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) pada tahun 2013.
“Dalam rangka pengembangan LCGC,
telah terjadi peningkatan investasi
berupa perluasan dan pembangunan
pabrik baru dengan total investasi
sebesar US$ 2,2 miliar untuk industri
perakitan dan US$ 2,3 miliar untuk
industri komponen, dengan perakitan
menyerap tenaga kerja sebanyak 25.000
orang,” jelas Hidayat.
Lebih lanjut Vivek menuturkan
bahwa pertumbuhan penjualan mobil
di Indonesia didorong oleh tingginya
pertumbuhan domestik, lancarnya arus
investasi, banyaknya pembangunan
infrastruktur, serta meningkatnya
kapasitas produksi industri otomotif.
Adapun segmen mobil yang mengalami
pertumbuhan tertinggi pada tahun ini
adalah MPV (Multi Purpose Vehicle)
dan SUV (Sport Utility Vehicle).
Selain itu, permintaan terhadap
segmen mobil penumpang (passenger
car) tahun 2013 juga diperkirakan
akan mengalami kenaikan dari 7,6%
dibandingkan 2012 menjadi 840.000
unit.
Presiden Direktur PT Toyota Astra
Motor (TAM) Johnny Darmawan
mengatakan bahwa apabila kondisi
perekonomian Indonesia semakin
memburuk, maka hal itu bisa
berdampak buruk terhadap penjualan
mobil. “Ke atas 5% ke bawah 10%.
Saya rasa 1 juta. Saya lebih pesimistis
bisa up and down, banyak sekali
masalah. Kita sangat dipengaruhi oleh
harga komoditas, emas dan lain-lain,”
jelasnya. Menurutnya, masyarakat
Indonesia saat ini melihat mobil bukan
kebutuhan utama. Jadi, kata dia,
selama masyarakat bisa memanfaatkan
kendaraan bekas atau kendaraan lain
hingga transportasi massal, maka
mobil baru bisa dikesampingkan.
Ini sangat fundamental. Tapi yang
paling penting bahwa mobil itu bukan
bahan primier tapi sekunder. Sifatnya
sekunder, ya sudahlah bisa beli tahun
depan,” paparnya. Terkait Toyota,
Johnny optimistis bisa meraih pangsa
pasar hingga 36% dari total penjualan
mobil pada tahun 2013.
Hal berbeda diungkapkan oleh Vice
President Director Sales and Marketing
Nissan Motor Indonesia Teddy Irawan.
Teddy memperkirakan, penjualan
mobil pada tahun 2013 berpotensi naik.
“Secara overall masih positif, tentunya
dengan melihat suku bunga, tingkat
inflasi dan GDP. Mestinya masih ada
pertumbuhan,” kata Teddy.
Teddy menambahkan, Nissan
menargetkan penjualan sebesar 90.000
unit pada tahun 2013. Jumlah itu
mengalami kenaikan dibandingkan
penjualan selama periode JanuariDesember 2012 yang sebesar 62.000
unit. Dari jumlah itu, segmen MPV
mendominasi penjualan hingga 70%.
Terkait kapasitas produksi, Nissan
akan meningkatkan menjadi 250.000
unit sekaligus membuka pabrik mesin
baru dan juga menambah dealer
menjadi 85 dari 64 pada tahun 2012.
mi
Media Industri • No. 01 - 2013
33
Ekonomi&Bisnis
Ekonomi&Bisnis
Penjualan sepeda
motor pada tahun 2013
diperkirakan mengalami
stagnasi. Bahkan, Asosiasi
Industri Sepeda Motor
Indonesia (AISI) pesimistis,
penjualan sepeda motor
tahun 2013 bisa menyamai
realisasi penjualan pada
tahun 2012 yang sebesar
7,06 juta unit.
K
Penjualan
Sepeda Motor
Tertekan
Uang Muka
34
Media Industri • No. 01 - 2013
etua
Umum
AISI
Gunadi
Sindhuwinata
memperkirakan, penjualan
sepeda motor tahun 2013 bisa
menurun hingga 20% dibandingkan
tahun 2012. Kondisi tersebut bisa terjadi
karena diberlakukannya penyeragaman
peraturan uang muka (down payment/
DP) pembelian motor yang sebesar
25%. “Pemberlakuan penyeragaman
uang muka pembelian sepeda motor
sebesar 25% membuat penurunan daya
beli konsumen,” kata Ketua Umum
AISI Gunadi Sindhuwinata.
Menurutnya, apabila penjualan
terus mengalami penurunan, maka
target awal yang sebesar 10 juta unit
tidak akan tercapai pada tahun 2013.
“Namun, mengingat kondisi yang
terjadi sekarang, kemungkinan baru
tercapai pada beberapa tahun lagi,”
tegasnya.
Selain itu, Gunadi menjelaskan,
kenaikan tarif tenaga listrik (TTL)
juga berdampak terhadap penjualan
sepeda motor nasional. “Pemberlakuan
penyeragaman uang muka pembelian
sepeda motor sebesar 25% membuat
penurunan daya beli konsumen. Selain
itu, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL)
juga mempengaruhi pasar sepeda
motor nasional,” imbuhnya.
Sehingga,
lanjutnya,
orang
Indonesia
akan
memprioritaskan
uangnya untuk kebutuhan rumah
tangga, termasuk biaya listrik. “Tahun
ini, target realistis penjualan motor
nasional akan turun 20% dibandingkan
tahun lalu. Kami pesimis ada ruang
untuk
mendongkrak
penjualan
motor nasional 2013 akibat pabrikan
menahan sejumlah rencana ekspansi
kapasitas produksi,” tegasnya.
Hal
senada
diungkapkan
oleh Direktur Jenderal Industri
Unggulan
Berbasis
Teknologi
Tinggi Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
Budi
Darmadi.
Menurutnya, akibat penyeragaman
aturan uang muka kredit syariah
sebesar 25% yang berlaku pada April
2013, penjualan sepeda motor nasional
pada tahun ini hanya mencapai 7,14 juta
unit atau menyamai capaian penjualan
pada tahun lalu.
“Konsumen cenderung menunda
pembelian motor baru karena tingginya
uang muka,” kata Budi. Penurunan
penjualan, lanjutnya, akan berdampak
terhadap investasi di industri sepeda
motor. Pasalnya, kata dia, peraturan itu
membuat pihak agen pemegang merek
(APM) menunda rencana ekspansi
atau investasinya. “Perluasan pabrik
pada tahun ini tidak akan terlaksana
akibat penurunan penjualan sepeda
motor,” jelasnya.
Dari pihak APM, Executive
Vice President Director PT Astra
Honda Motor (AHM) Johannes
Loman mengatakan, meski penjualan
sepeda motor diperkirakan akan sama
seperti tahun 2012 atau flat, AHM
tetap optimis dan terus mengeluarkan
produk-produk terbarunya, termasuk
sepeda motor sport di segmen entrylevel.
Apalagi, kata dia, untuk sepeda
motor segmen sport Honda akan
terus mengalami peningkatan. Untuk
itu, lanjutnya, AHM berani untuk
mematok pangsa pasar (market share)
sebesar 40% untuk sepeda motor sport
di tahun 2013.
Pertumbuhan
sepeda
motor
sport ditandai dengan semakin
meningkatnya permintaannya yang
terus meninggi. “Kami akan terus
berusaha memberikan yang terbaik
kepada konsumen kami. Kami tetap
memberikan produk yang terbaik dan
memiliki nilai lebih kepada konsumen.
Pasar ini (sport) akan menjadi besar
terlebih dengan adanya Verza 150
akan semakin menjadi besar. Kami
yakin dengan harga yang menarik
dan fitur yang fungsional, Verza ini
akan menjadi tren setter di Indonesia,”
tandasnya.
Johannes yang juga menjabat
sebagai Wakil Ketua Umum I AISI mengatakan, AISI tetap menghimbau
para produsen motor yang tergabung
dalam AISI untuk memiliki strategi
mempertahankan pasar.
Menurutnya,
masing-masing
brand harus mempunyai langkah
meningkatkan penjualan, walaupun
menghadapi banyak kendala. Faktor
pendukung yang masih bisa diharapkan
adalah power buying di masyarakat
yang masih bisa naik. Selain itu, kata
dia, kenaikan harga komoditas dan
upah minimum pegawai yang juga naik
bisa memengaruhi daya beli kendaraan.
AISI mencatat, penjualan sepeda
motor di bulan Januari 2013 mencapai
649.983 unit. Angka ini sedikit lebih
rendah apabila dibandingkan dengan
total penjualan pada bulan Januari
2012 yang sebesar 652.601 unit. Dari
jumlah itu, Honda tetap mendominasi
penjualan. Adapun penjualannya
mencapai sebanyak 398.200 unit atau
lebih tinggi dibandingkan Januari 2012
yang sebesar 382.473 unit.
Di bawah Honda, ada Yamaha
yang mencatat penjualan hingga
sebesar 203.051 unit. Jumlah itu turun
tipis apabila dibandingkan Januari
2012 yang sebesar 205.304 unit.
Selain Yamaha, sepeda motor Suzuki
juga mengalami penurunan di bulan
Januari 2013 menjadi 33.718 unit dari
pencapaian pada Januari 2012 yang
sebesar 49.315 unit. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
35
Ekonomi&Bisnis
Hilirisasi Rotan
Mendorong Pertumbuhan Industri
ke Luar Pulau Jawa
JAKARTA - Hilirisasi industri berbasis produk rotan menjadi salah satu program prioritas
Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Diawali dengan ditetapkannya kebijakan
larangan ekspor rotan mentah oleh pemerintah. Kemenperin bersama para pemangku
kepentingan merancang upaya-upaya pembangunan industri berbasis rotan di dalam
negeri. Mulai dari penciptaan pasar hingga peningkatan kualitas, termasuk dalam hal
desain.
36
Media Industri • No. 01 - 2013
Ekonomi&Bisnis
W
akil Menteri
Perindustrian Alex
S W R e t r a u b u n
mengatakan,
upaya-upaya tersebut akan memacu
industrialisasi manufaktur ke luar pulau
Jawa. Terutama, karena bahan baku
yang tersebar di luar Jawa sehingga
mendorong industri tumbuh di titiktitik terdekat ke sumber bahan baku.
“Untuk
itu,
perlu
upaya
pengembangan
dan
peningkatan
kualitas dan desain produk. Karena
itu, Kemenperin melalui Pusat Inovasi
Rotan (Pirnas) menjalin kerjasama
dengan Innovationszentrum Lichtenfels
Je r m a n ( I n nov at ion s z e nt r u m).
Kerjasama dua pusat inovasi ini
menghasilkan
win-win
solutions
deng a n bargaining sa ma-sa ma
kuat antar kedua pihak. Kita punya
bahan baku, Jerman punya inovasi.
Kerja sama ini akan menciptakan
inovasi-inovasi baru untuk industri
hilir rotan kita,” kata Wamenperin
usai menyaksikan penandatanganan
MoU antara Kemenperin dengan
Innovationszentrum di Jakarta, Rabu
(20/2).
Hilirisasi industri berbasis rotan,
lanjut dia, telah lama dicanangkan oleh
Kemenperin. “Sampai kapan pun, kita
tidak akan bisa membangun industri
otomotif di luar pulau Jawa. Tapi, dengan
rotan kita bisa membangun industri hilir
rotan di luar Jawa. Ini sesuai dengan
tujuan kita, mendorong industri ke luar
pulau Jawa,” ujar Wamenperin.
Dia berharap, kerja sama terbut
bisa meningkatkan kapasitas produk
hilir berbasis rotan asal Indonesia di
pasar internasional “Inovasi artinya
memikirkan hal-hal yang baru. Melalui
kerja sama, diharapkan bisa mendorong
posisi produk hilir rotan Indonesia
di pasar. Karena itu, MoU ini harus
ditindaklanjuti,” kata Wamenperin. ”
kata Alex.
Dirjen Perwilayahan Industri
Kemenperin Dedi Mulyadi
menuturkan,
kerjasama
kedua
lembaga mencakup pendampingan
oleh Innovationszentrum ke Pirnas
dan ITB mengenai desain dan inovasi
hingga membantu produk berbasis
rotan Indonesia menembus pasar
internasional.
“Kami akan menyusun kerangka
kerja nyata untuk menindaklanjuti MoU
ini. Rencananya, kerjasama ini akan
dilaksanakan selama 3 tahun sebagai
tahap pertama. Semoga kerjasama ini,
bisa memberikan kesempatan capacity
building untuk SDM-SDM kita di
bidang inovasi rotan. Menyangkut hal
terkait kebutuhan dan kemauan pasar.
Dengan begitu, kita menguasai inovasi,
teknologi produksi, dan pasar. Dalam 5
tahun ke depan, produk berbasis rotan
Indonesia harus bisa menjadi trend
setter di pasar dunia,” kata Dedi.
Chairman Innovations Zentrum
Auwi Stubbe mengatakan, kerjasama
tersebut dimulai dari pembicaraan
awal antar kedua pihak sejak dua tahun
lalu. Designer, Member of Innovations
Zentrum Jan Armgardt mengatakan,
inovasi menjadi kelemahan terbesar
produk Indonesia sehingga sulit
menembus pasar internasional.
“Sederhana, tapi masalah desain ini
sangat penting. Karena itu, orang-orang
muda dan perancang design di Indonesia
harus tahu itu dan bisa memahami
kemauan pasar di luar. Kami berharap
bisa menjadikan posisi rotan Indonesia
di kelas tertinggi secara internasional.
Target yang tidak mudah, tapi perlu ada
langkah awal,” kata Armgardt. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
37
Ekonomi&Bisnis
Ekonomi&Bisnis
Industri S
Komponen
Bakal Tumbuhkan
60 Industri Baru
Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Budi Darmadi
memperkirakan, investasi di sektor komponen otomotif bakal
menumbuhkan 50-60 industri baru.
etiap industri diprediksi bakal
menanamkan dana investasi
sekitar US$ 20 juta. Investasi
itu, ujar dia, didorong oleh
pertumbuhan produksi mobil di dalam
negeri. Ditambah, pertumbuhan pasar,
terutama bakal diimplementasikannya
program low carbon emission (LCE).
Saat ini, payung hukum atas LCE,
berupa Peraturan Pemerintah (PP)
sedang disiapkan. LCE mencakup
beberapa program industri mobil
berkonsep
ramah
lingkungan,
diantaranya low cost and green car
(LCGC) dan mobil listrik.
Sementara itu, dia menambahkan,
pihaknya
mempersiapkan
agar
pemanufaktur komponen dengan akan
dirilisnya LEC. Dia mengatakan,
pemanufaktur komponen mengaku
tidak seluruhnya siap dengan program
LCE. Hal itu, jelas dia, karena untuk
memproduksi
mesin
spesifikasi
tertentu tergantung pada permintaan
dan
kebutuhan
masing-masing
merek mobil. Untuk itu, imbuh Budi,
dibutuhkan investasi membangun
fasilitas produksi baru yang sesuai
kebutuhan LCE.
“Yang jelas, sekarang ini, kita
fokus agar industri komponen siap
dan kuat. Tahun ini, kemungkinan
akan ada investasi komponen otomotif
oleh skeitar 50-60 industri. Nilai
investasinya sekitar US$ 20 juta per
industri. Rata-rata Tier II. Ada Tier I
juga. Tahun lalu, investasi komponen
menumbuhkan sekitar 100 industri
baru. Sekitar 35 diantaranya sudah dibooked Daihatsu,” kata Budi kepada
wartawan saat ditemui usai acara
Industrial Gathering Bersama Menteri
Perindustrian Institut Teknologi dan
Sains Bandung (ITSB) dan Himpunan
Kawasan Industri Indonesia (HKI) di
kampus ITSB di Cikarang, Bekasi,
Selasa (19/2).
Dia menut urkan, unt uk
membangun industri komponen hingga
produksi komersial, dibutuhkan waktu
sekitar 6-24 bulan. Setidaknya, kata
dia, ada sekitar 10 ribu jenis komponen
mobil. Satu prinsipal mobil, ujar dia,
bisa bekerja sama dengan puluhan unit
industri komponen.
Menurut dia, saat ini, jumlah
38
Media Industri • No. 01 - 2013
industri
komponen
otomotif
mencapai 1.400 unit di Tier I, II,
dan III. Dibandingkan 4 tahun lalu
yang sekitar 900 unit. Sebelumnya,
dia memproyeksikan, tahun 2013,
industri komponen di Indonesia akan
mencapai 1.500 unit. Di sisi lain, dia
mengakui, Indonesia masih tertinggal
dibandingkan Thailand.
Sementara itu, Budi
menambahkan,
pemerintah
juga
mendukung peningkatan investasi
di sektor otomotif dengan memacu
pengembangan R&D di sektor
komponen. Misalnya, kata dia, bersama
dengan BPPT mendukung R&D
platform komponen generik otomotif.
R&D,
lanjut
dia,
sangat
dibutuhkan. Pasalnya, sebuah mobil
hanya bertahan pada satu model
dalam 7-8 tahun. Sementara itu,
dibutuhkan riset sekitar 3-4 tahun
untuk menghasilkan suatu model
baru dan siap dikomersialkan. Untuk
itu, lanjut dia, pasar mobil juga terus
dipacu agar memenuhi skala ekonomi
untuk membangun industri komponen
berteknologi tinggi yang belum ada
di Tanah Air. Setidaknya, kata dia,
dibutuhkan skala pasar sebesar 1,5 juta
unit mobil. Meski, kondisi beragam
terhadap jenis komponen yang berbeda.
Dia
memperkirakan,
hingga
akhir tahun 2014, investasi di sektor
komponen otomotif bakal terus
mengalir. Setidaknya, kata dia,
investasi hingga mencapai US$ 5 miliar
bakal mengalir bertahap sampai tahun
2014. Namun, dia mengaku, investasi
tersebut tidak lantas menaikkan
TKDN mobil produksi dalam negeri.
“Maksimal sudah 80%. Karena
di ASEAN itu ada mekanisme
global supply. Lebih efisien begitu,
saling pasok komponen,” ujar Budi.
Sementara itu, Budi memproyeksikan,
untuk LCE jenis LCGC, diharapkan
bisa memulai produksi komersial per
Maret 2013.
“Untuk 9 bulan sepanjang MaretDesember 2013, mungkin produksi
mobil LCGC bisa mencapai 80-90
ribu unit. Tapi, yang jelas, kami sedang
persiapkan semua. Beberapa merek
lain, seperti Suzuki dan Honda juga
sedang mempersiapkan pabriknya.
Industri komponen juga kita siapkan.
Sambil menunggu PP ini terbit,” kata
Budi.
Budi
memastikan,
industri
komponen skala kecil menengah bisa
menikmati potensi bisnis dari program
LCE. “Kami mengarahkan agar
mereka juga bisa masuk ke kendaraan
roda empat. Selama ini, baru roda dua.
Dengan LCE ini, mereka bisa ikut
untuk produksi komponen statis,” ujar
Budi. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
39
Ekonomi&Bisnis
Industri Mamin
Salah Satu
Penopang
Pertumbuhan
Industri makanan dan minuman (mamin) menjadi salah satu penopang pertumbuhan
industri non migas nasional. Sektor tersebut selalu menikmati pertumbuhan yang
positif dan menjaadi salah satu industri dengan pertumbuhan tertinggi diantara industri
non migas lainnya. Selain itu, industri mamin olahan juga selalu menjadi sektor dengan
pertumbuhan investasi yang signifikan.
40
Media Industri • No. 01 - 2013
Ekonomi&Bisnis
T
ahun 2011, industri mamin
mengalami pertumbuhan
tertinggi kedua setelah
sektor logam dasar besi
dan baja. Yakni, tumbuh 9,19%
dibandingkan tahun 2010 yang 2,78%.
Pada triwulan III 2012, industri mamin
olahan tumbuh 8,22% dibandingkan
periode sama tahun 2011 yang
7,50%. Pada 2011, sektor mamin olah
berkontribusi sebesar 35,20% terhadap
pertumbuhan industri nasional. Angka
itu naik menjadi 35,94% per triwulan
III tahun 2012.
Dari sisi investasi, sepanjang
Januari-September 2012 tercatat,
penanaman modal dalam negeri
(PMDN) di industri mamin mencapai
Rp 7,71 triliun dengan 176 proyek.
Sementara, penanaman modal asing
(PMA) tercatat sebesar US$ 1,14
miliar dengan 334 proyek pada periode
Januari-September 2012.
“Tahun ini, industri mamin dan
tembakau ditargetkan bertumbuh
8,1%. Hingga akhir 2012, sektor ini
diproyeksikan tumbuh 8,15%,” kata
Menteri Perindustrian di sela rapat
kerja
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin) 2013 di Jakarta, 12-13
Februari 2013.
Ketua
Umum
Gabungan
Pengusaha Makanan dan Minuman
Indonesia (Gapmmi) memperkirakan,
investasi di sektor mamin nasional
bisa mencapai Rp 25 triliun. Sekitar
60% diantaranya merupakan investasi
di industri minuman ringan. Dia
memperkirakan, nilai omzet mamin
tahun 2013 bisa tumbuh 8% menjadi
sekitar Rp 760 triliun. Pada 2012, kata
dia, nilai omzet diprediksi mencapai
Rp 712 triliun.“Sub-sektor minuman
mengalami pertumbuhan tertinggi.
Bisa naik 15%. Untuk sub sektor
makanan tumbuh 8%.
Pertumbuhan didorong oleh
peningkatan konsumsi. Juga, kenaikan
harga sekitar 10% mulai awal 2013.
Menyusul lonjakan biaya produksi
akibat penaikan UMP dan biaya
energi,” kata Adhi. Untuk impor,
dia menambahkan, tahun 2013
diperkirakan bisa mencapai US$ 7
miliar. Naik sekitar 10% dibandingkan
impor mamin tahun 2012. Terutama
untuk produk semi proses, seperti bumbu dan susu bubuk. Menurut
Adhi, hal itu juga bisa menjadi salah
satu indikasi bahwa produksi pabrik
nasional yang menggunakan barangbarang tersebut meningkat.
Sedangkan, lanjut Adhi, ekspor
produk mamin olahan Indonesia
masih tergolong rendah dengan
pertumbuhan lambat sekitar 4%. Adhi
yakin, industri mamin nasional tetap
akan bertumbuh tinggi. Karena,
sebagai produk yang selalu dibutuhkan di segmen konsumsi, sektor mamin
belum akan menemui titik jenuh.
“Produsen akan terus berinvestasi,
untuk peningkatan produksi, ekspansi
jenis dan varian produk. Terbukti, di
segmen minuman kemasan, banyak
varian baru yang muncul. Investasi
akan jalan terus,” kata Adhi.
Sementara itu, Adhi mengatakan,
produsen mamin telah menaikkan
harga jual sekitar 10-15% mulai Januari
2013. “Kenaikan harga ini juga dipicu
oleh lonjakan biaya yang ditanggung
industri menyusul penaikan UMP,
tarif listrik, dan bahan baku. Produsen
mengaku tidak bisa menanggung
lonjakan biaya produksi. Kinerja tidak
akan terganggu meski harga naik.
Peningkatan konsumsi dalam negeri
dan penambahan jumlah populasi,
ditopang perekonomian makro menjadi
pendukung pertumbuhan,” kata Adhi.
mi
Media Industri • No. 01 - 2013
41
Ekonomi&Bisnis
Ekonomi&Bisnis
Pemerintah
Dorong Samsung
Realisasikan Investasi
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
mendorong PT. Samsung Electronics Indonesia, vendor
produk komputer dan handset asal Korea Selatan untuk
membangun pabrik produk handset di Indonesia.
M
enteri
Perindustrian
M S H i d a y a t
mengatakan, pihaknya
menyampaikan
hal
tersebut seusai bertemu dengan
manajemen PT. Samsung Electronics
Indonesia di kantornya. Menurut
Hidayat, Samsung menyampaikan
kekhawatirannya karena tidak lagi
mendapat jalur prioritas dalam
mengimpor produk handset ke
Indonesia, setelah terbitnya Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag)
Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Ketentuan Impor Telepon Seluler,
Komputer Genggam, dan Komputer
Tablet serta Permendag Nomor 83
Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu.
Dalam dua peraturan yang efektif
berlaku 1 Januari 2013 tersebut
disebutkan bahwa importasi telepon
seluler, komputer genggam, dan
komputer tablet hanya dilakukan
oleh Importir Terdaftar (IT) yang
mendapat Persetujuan Impor (PI)
dari Kementerian Perdagangan dan
mengantongi Tanda Pendaftaran
Produk (TPP) impor dari Kementerian
Perindustrian.
Selain itu, pemegang IT hanya
bisa menjual barang yang diimpornya
melalui distributor, tidak bisa langsung
ke pembeli eceran (retailer). Peraturan
tersebut juga membatasi impor melalui
sejumlah pelabuhan, yakni Pelabuhan
Laut Belawan (Medan), Tanjung Priuk
(Jakarta), Tanjung Emas (Semarang),
dan Tanjung Perak (Surabaya).
Kemudian Bandara Sultan Hasanuddin
(Makassar),
Polonia
(Medan),
Soekarno-Hatta
(Tangerang),
Ahmad Yani (Semarang), dan
Djuanda (Surabaya). “Karena itu saya
mengingatkan mereka untuk segera
melakukan investasi di Indonesia,”
kata Hidayat. Samsung Indonesia
sebenarnya sudah mempunyai pabrik
di Indonesia, tetapi untuk produk
konsumer elektronik. Sementara untuk
produk handset belum ada.
Hidayat menegaskan, pemerintah
perlu mendorong investasi perusahaan
telekomunikasi asal Korea Selatan.
“Samsung
telah
menunjukkan
minatnya untuk menjajaki invetasi
handset di Indonesia. Pada pekan
ini perseroan mulai melakukan
pembahasan dengan kantor pusatnya
terkait rencana investasi Samsung di
Indonesia. Apalagi skala ekonomis
usaha handset di Indonesia sudah
tercapai,” paparnya.
Pada tahun lalu, nilai impor handset
Samsung mencapai US$ 1,2 miliar atau
30% dari total impor handset Indonesia.
Dia
menambahkan,
Samsung
“Apabila mereka
memberikan komitmen
untuk berinvestasi di
Indonesia, kami baru bisa
membicarakan insentifinsentif tersebut. Namun
apabila saya hanya
diminta untuk menyikapi
masalah impor mereka,
saat ini Indonesia sedang
fokus menyelesaikan
neraca perdagangan yang
mengalami defisit.”
ujarnya.
menginginkan adanya insentif, tetapi
pemerintah meminta kepada mereka
untuk segera merealisasikan investasi
di Indonesia. Apalagi pada tahun
depan, kompetitor sejenis berencana
berinvestasi di Indonesia.
Plt Direktur Jenderal Perdagangan
Luar
Negeri
Kementerian
Perdagangan (Kemenperin) Bachrul
Chairi mengatakan, dua Permendag
tersebut dibuat untuk mendorong
produksi telepon seluler dalam
negeri. Menurut dia, peraturan
tersebut memaksa importir yang tidak
42
Media Industri • No. 01 - 2013
memenuhi syarat untuk berhenti
mengimpor. “Kami mencoba mencegah
importasi ilegal dan menguntungkan
calon investor,” katanya.
Sementara itu, Direktur Samsung
Electronics Indonesia Lee Kang Hyun
belum bisa berkomentar lebih jauh
terkait investasi di Indonesia. “Saya
belum bisa berkomentar sekarang,
nanti kalau sudah ada berita bagus baru
saya komentar,” katanya.
Yayasan
Asosiasi
Pengusaha
Komputer Indonesia (Apkomindo)
pernah menyatakan, vendor produk
teknologi informasi (TI) masih
enggan membangun fasilitas pabrik
di Indonesia, karena penetrasi pasar
produk TI di pasar domestik masih
rendah.
Ketua
Yayasan
Apkomindo
Hidayat Tjokrodjojo sebelumnya
mengatakan, perlu ada upaya nasional
untuk meningkatkan penetrasi produk
TI seperti komputer di Indonesia.
Upaya nasional ini bisa menarik
perusahaan komputer global untuk
membangun fasilitas pabriknya di
Indonesia. “Yang jadi penghambat
masuknya investasi pabrik baru adalah
minimnya pemanfaatan produk TI
oleh masyarakat, sehingga pasar TI
di Indonesia belum berkembang,”
katanya.
Pemerintah,
lanjutnya,
perlu
mendorong pemanfaatan produk TI di
Indonesia sehingga mendorong pasar
produk TI dan memancing perusahaan
untuk membangun pabriknya di
Indonesia.
Dia mencontohkan, kebijakan
pemerintah agar sekolah memakai
perangkat komputer tablet untuk
kegiatan belajar-mengajar. Sehingga,
kebijakan seperti itu bisa meningkatkan
penggunaan komputer tablet di
Indonesia dan menciptakan iklim
investasi di industri TI. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
43
Ekonomi&Bisnis
Ekonomi&Bisnis
Industri Perlu Dukungan
Lembaga Keuangan
Pemerintah perlu mendirikan lembaga keuangan yang bisa membiayai industri pertahanan
nasional sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan.
Langkah itu dilakukan guna mendorong pertumbuhan serta penguasaan teknologi di
industri pertahanan.
M
antan Menteri
Perindustrian Hartarto
m e n g a t a k a n , U U
tersebut dibuat untuk
kemandirian
alutsista,
sehingga
kondisi industri pertahanan nasional
matra darat, laut, dan udara mampu
memenuhi kebutuhan. “Pemerintah
menetapkan kerangka pembiayaan
jangka panjang untuk industri
pertahanan milik negara melalui
APBN.
Dimungkinkan
untuk
membiayai kegiatan tersebut melalui
lembaga keuangan, karena kita tidak
44
Media Industri • No. 01 - 2013
memiliki bank semacam Bapindo
tempo dulu. Negara-negara tetangga
kita seperti Malaysia, India, Thailand
memiliki bank tersebut,” kata Hartarto.
Dalam UU tersebut, lanjut Hartarto,
pemerintah
juga berkewajiban
menyuntikkan dana kepada industri
pertahanan milik negara apabila
sedang menghadapi masalah finansial.
“Disarankan agar pemerintah memberi
dana kepada lembaga keuangan yang
perlu didirikan, di mana dana tersebut
digunakan untuk pemberian kredit
jangka panjang dengan bunga yang
rendah kepada industri pertahanan
dan industri dasar lainnya. Tiap tahun
dimasukkan modal baru, sehingga
dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh
industri pertahanan dan industri dasar
lainnya,” ujarnya.
Fasilitas Masterlist impor beberapa
produk serta diijinkannya importir
(non produsen) dinilai menyebabkan
industri pertahanan nasional tidak
kompetitif. Padahal, selama periode
2009-2014, Kementrian Pertahanan
telah mengalokasikan dana sebesar
Rp149,78 Triliun untuk memenuhi
kebutuhan alutsista TNI. Namun,
dana tersebut sebagian akan digunakan
untuk membeli tank kelas utama,
pesawat F-16 dan Su 30 yang notabene
berasal dari luar negeri.
Menurutnya, selain Sumber Daya
Manusia (SDM), riset dan engineering
dalam teknologi persenjataan juga
menjadi faktor yang menentukan
kewibawaan sistem pertahanan suatu
negara. Hingga saat ini, kata dia,
industri pertahanan nasional sudah
menghasilkan
sejumlah
produk
alutsista, seperti kapal cepat rudal,
kapal fregat, kapal siluman, roket,
panser, pesawat tempur KFX/IFX
generasi 4,5, dan senjata serbu.
Selain itu, sejumlah produk
nonalutsista juga telah diproduksi,
seperti radar, alat komunikasi, rompi,
dan helm antipeluru, parasut untuk
perorangan, parasut untuk barang dan
parasut untuk pesawat, dan pesawat
drone/nirawak. “Karena itu, aktivitas
riset dan engineering pada industri
tersebut seperti PT PAL, PT Pelindo,
PT DI, PT INTI, PT LEN, PT
GMI harus diberi kebijakan fiskal.
Apabila perlu, dapat dibeli lisensi
untuk kemudian dapat dikembangkan
lebih lanjut seperti yang dilakukan oleh
Korea dan China,” ucap dia.
Dia menambahkan, keberpihakan
pada penggunaan produksi dalam negeri
merupakan salah satu strategi tepat
yang dapat memberikan kesempatan
dan akumulasi pengalaman kepada
industri dalam negeri khususnya
bagi para pelaku industri di industri
pertahanan, untuk dapat melakukan
produksi serta pengembangan produk
baik alutsista maupun nonalutsista.
Deputi Industri Strategis dan
Manufaktur Kementerian BUMN
Dwijanti Tjahyaningsih mengatakan
hal senada. Menurut Dwijanti, biaya
R&D cukup besar dan memberatkan
BUMN. “Bahkan seringkali hasil
R&D tidak jadi dibeli seperti bom
BT250, Blast effect bom, dan Alkom,”
ungkapnya.
Menurutnya, laba bersih yang
diterima BUMN industri pertahanan
juga relatif kecil. Dia mencontohkan
dari PT.Pindad, PT. DI dan PT. PAL,
hanya PT. Pindad yang mendapat
laba sebesar Rp77 miliar. Sedangkan
PT. DI merugi hingga Rp101 miliar
dan PT. PAL rugi Rp223 miliar.
Dwijanti menyatakan telah melakukan
penyehatan neraca perusahaan melalui
restrukturisasi keuangan dengan skema
konversi menjadi tambahan PNM
Non-Cash yaitu pada PT. DI sebesar
Rp2,95 triliun pada 2011.
Dwijanti mengaku telah melakukan
Penambahan Modal Negara (PNM)
pada BUMN industri pertahanan.
Pada 2011, PT PAL telah mendapat
PNM sebesar Rp648 miliar dan
Rp600 miliar tahun 2012. Sedangkan
PT. DI pada 2012 mendapat dana
PNM sebesar Rp1.4 triliun. Lalu PT.
Pindad mendapat PNM Rp300 miliar
dan PT IKI mendapat Rp200 miliar
pada tahun yang sama.
Sementara itu, Sekjen Kementerian
Perindustrian
Ansari
Bukhari
mengatakan, industri pertahanan
perlu
mendapatkan
perhatian
serius.
Menurutnya,
keberadaan
industri pertahanan nasional apabila
mendapatkan porsi pengembangan
serta dukungan yang lebih besar maka
dapat menjadi lebih kuat sehingga pada
akhirnya mampu bersaing dengan
industri sejenis dari negara-negara
lainnya.
Untuk itu, lanjutnya, penguasaan
terhadap teknologi terkini mutlak
diperlukan agar tidak tertinggal
dari negara-negara lainnya. Ansari
menjelaskan, inovasi dan improvisasi
terhadap produk juga diperlukan
secara terus menerus dan harus
disesuaikan dengan perkembangan
teknologi yang digunakannya. Pada era
globalisasi dan modernisasi, imbuhnya,
semua bangsa di dunia berusaha
mengejar
ketertinggalan
melalui
penerapan teknologi dalam setiap
pembangunannya.
“Hal ini mengandung
makna bahwa
penguasaan teknologi
menjadi suatu
kebutuhan yang tidak
bisa ditunda-tunda
lagi sehingga harus
menjadi prioritas utama
dalam pelaksanaannya.
Begitu juga dengan
industri pertahanan
kita, penguasaan
teknologi menjadi
kunci bagi keberhasilan
pengembangannya
karena dari waktu ke
waktu aplikasi teknologi
semakin dibutuhkan,”
tandasnya. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
45
Ekonomi&Bisnis
Ekonomi&Bisnis
Industri Fesyen
Penggerak Perekonomian
Tak bisa dipungkiri, fesyen telah menjadi kebutuhan utama
masyarakat saat ini. Tak salah jika dikatakan bahwa industri
tersebut termasuk ke dalam industri strategis yang perlu
pengembangan secara serius.
P
emerintah
akan
terus
mendorong pengembangan
industri fesyen nasional agar
menjadi motor penggerak
ekonomi kreatif Indonesia. Keseriusan
tersebut ditandai dengan kesepakatan
empat kementerian untuk mendukung
blueprint (cetak biru) ekonomi
kreatif fesyen yang diluncurkan pada
pembukaan Indonesia Fashion Week
(IFW) 2013, pada 14 Februari 2013
di Jakarta Convention Center (JCC),
Jakarta.
Empat kementerian itu adalah
K ementer ia n Per i ndust r ia n,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
46
Media Industri • No. 01 - 2013
Kreatif, Kementerian Perdagangan,
dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Cetak biru tersebut mengusung tiga
strategi dalam pencapaian inovasi
kreatif dengan menjunjung budaya
lokal, yaitu melalui riset, pembinaan
dan peningkatan kompetensi, serta
peningkatan kinerja usaha.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat
menuturkan keempat kementerian
tersebut akan siap mendukung program
untuk mewujudkan Indonesia sebagai
salah satu pusat mode fashion Asia
pada 2018 dan pusat mode dunia pada
2025. “Industri fesyen perlu kita dorong
untuk terus maju,” katanya saat jumpa
pers bersama Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu
dan Dirjen Pengembangan Ekspor
Nasional Kementerian Perdagangan
Gusmardi
Bustami
di
Jakarta
Convention Center (JCC), Jakarta.
Dalam kaitan ini, Kemenperin
akan fokus pada tiga perannya, yaitu
penerapan standardisasi, pemanfaatan
teknologi, dan peningkatan kompetensi
sumber daya manusia (SDM). Pada
2012, Kemenperin telah mengirim
perajin unggulan dari masing-masing
wilayah ke berbagai kegiatan penting
secara nasional maupun internasional,
seperti Jakarta Fashion Week, Muslim
World Bizz, Japan Fashion Week, dan
ajang bergengsi lainnya.
Selain itu, Kemenperin juga
melakukan upaya pembinaan dan
bimbingan oleh para tenaga ahli dalam
program Dampingan Tenaga Ahli
Desain. Direktur Indonesia Fashion
Week (IFW) 2013 Dina Midiani
menambahkan cetak biru ini berisi
strategi untuk menjadikan Indonesia
sebagai sumber inspirasi melalui
prognosis tren dan pemetaan kerja sama
empat kementerian. “Dengan upaya
itu diharapkan industri mode akan
bersatu untuk fokus pada produk siap
pakai dengan target kelas menengah,”
katanya.
Pihaknya menyambut baik kerja
sama keempat kementerian itu
yang diharapkan ke depan mampu
membangun pondasi ekonomi kreatif
fashion. Dasar cetak biru fashion itu
adalah kekayaan lokal dan kepedulian
lingkungan
yang
dikembangkan
melalui inovasi dan branding yang
dibagi menjadi tiga strategi yakni riset,
pelatihan, dan peningkatan kompetensi
hingga peningkatan kinerja bisnis.
Pada kesempatan itu, Sofjan
Wanandi selaku penasehat IFW
2013 mengatakan masih diperlukan
koordinasi dengan berbagai pihak
standarisasi, branding, dan promosi
bersama untuk meningkatkan dunia
fesyen Indonesia. “Kami dari Apindo
akan mendukung fashion Indonesia,
karena kita layak menjadi yang terbaik
di bidang ini di dunia. Bahkan kalau
di bidang seni, Indonesia masih yang
terbaik di Asia,” katanya.
Wakil Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar
mengatakan pasar fesyen baik di dalam
maupun luar negeri sangat besar dan
belum tergarap optimal.
“Tugas kita adalah melakukan
branding dari produk kita dan ini juga
yang perlu dilindungi,” katanya.
Pihaknya
menyatakan
siap
mendukung berkembangnya industri
fesyen Indonesia sebagai bagian dari
industri kreatif Tanah Air menuju
Indonesia sebagai kiblat fesyen di Asia,
bahkan dunia. Kontribusi industri
mode terhadap PDB dalam lima tahun
terakhir rata-rata 5,9% atau Rp71,9
triliun pada 2011.
Bahkan, industri mode menyerap
tenaga kerja 4 juta orang dan
menghasilkan devisa Rp. 50,3 triliun.
Kontribusi industri kreatif mode
ditargetkan menjadi 10%—11% pada
tahun 2025. Dirjen Industri Kecil dan
Menengah (IKM) Kemenperin Euis
Saedah mengatakan Organisasi Fashion
Dunia (World Fashion Organization/
WFO) tertarik membangun kawasan
industri fesyen (fashion city) di Serpong,
Tangerang, Banten.
Tak tanggung-tanggung, mereka
siap menanamkan modalnya sekitar
US$2 miliar. Untuk itu, dalam waktu
dekat, Direktorat Jenderal IKM
Kemenperin akan mempertemukan
WFO dengan Asosiasi Perancang dan
Pengusaha Mode Indonesia (APPMI)
guna merealisasikan keinginan investasi
tersebut.
Menurut Euis, kegairahan industri
fashion akan menjadi pendorong
utama pertumbuhan sektor IKM yang
diproyeksi mencapai 8% pada tahun
2013 dibandingkan dengan kuartal
III/2012 sekitar 7%.
Semakin meningkatnya kiprah
industri fesyen Tanah Air tentunya akan
memberi dampak positif bagi kenaikan
produk domestik bruto (PDB), dimana
pada tahun 2012 industri fesyen telah
memberikan kontribusi terhadap PDB
sebesar Rp164 triliun atau sebesar
28,66% yang mengalami kenaikan 0,5%
dari tahun 2011 sebesar Rp147 triliun.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), nilai ekspor fashion
Indonesia selama periode tahun 20072011 mengalami tren positif sebesar
12,4%, dengan negara tujuan ekspor
utama Amerika Serikat, Singapura,
Jerman, Hong Kong, dan Australia.
Sementara itu, nilai ekspor produk
fesyen periode Januari - November
2012 mencapai US$12,79 miliar atau
meningkat 0,5% dibandingkan dengan
nilai ekspor periode sebelumnya. Tak
hanya memberikan nilai bisnis yang
begitu besar, tetapi industri fesyen
juga telah memberikan dampak sosial
dengan menyerap tenaga kerja sebanyak
3,8 juta orang.
Industri
fesyen
merupakan
subsektor industri kecil dan menengah
yang mengalami akselerasi cukup
tinggi. Diproyeksikan, tren positif
industri fashion masih akan berlanjut
dan memberikan kontribusi lebih
besar terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional pada 2013. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
47
Ekonomi&Bisnis
Industri Perkapalan
yang Handal
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat memastikan, industri galangan
kapal di dalam negeri sudah bisa diandalkan. Terbukti, industri galangan kapal sudah
bisa memenuhi permintaan produksi sesuai spesifikasi kebutuhan pemakai. Termasuk,
untuk industri minyak dan gas (migas). Untuk itu, semua kebijakan untuk memacu industri
perkapalan nasional harus harmonis dan mendukung pertumbuhan.
48
Media Industri • No. 01 - 2013
Ekonomi&Bisnis
M
enperin menambahkan,
industri
perkapalan
nasional harus dipacu
pertumbuhan
dan
kualitasnya sejak saat ini. Terutama,
menghadapi
berlakunya
pasar
komunitas tunggal ASEAN (ASEAN
Economic
Community/
AEC)
mulai akhir 2015. Pada saat berlaku,
peredaran barang dan jasa antar
ASEAN akan mengacu pada satu
regulasi standar yang sama dan bebas
antar negara di ASEAN.
“Jangan nanti, negara lain
menerapkan regulasi atau standar
yang mereka sudah siap, tapi kita
belum terapkan. Mulai sekarang,
semua antisipasi dlakukan sigap
dan cepat. Saya akan berkoordinasi
dengan kementerian lain, agar
kebijakan- kebijakan penghambat
pertumbuhan segera dihapus. Ini demi
mendorong industri galangan kapal
kita agar bersaing,” kata Menperin
saat menyaksikan acara Penyerahan
Kapal Tanker 3.500 LTDW KM
Matindok Oleh PT Dumas Tanjung
Perak Shipyard (Dumas) kepada PT
Pertamina di Surabaya, Rabu (27/2).
Tahun ini, kapasitas terpasang
produksi
kapal
bagunan
baru
diperkirakan mencapai 800 ribu
DWT. Naik dibandingkan tahun lalu
yang sekitar 700 ribu DWT. Dengan
utilisasi sekitar 80%. Untuk reparasi,
kapasitasnya diproyeksikan 9 juta
ton setahun. Saat ini, ada sekitar 240
galangan kapal yang beroperasi di dalam
negeri. Sejalan dengan meningkatnya
permintaan kapal, industri galangan
kapal nasional diharapkan mampu
memenuhi. “Untuk itu, daya saing
galangan kapal harus dipacu,” tegas
Menperin.
Presiden Direktur Dumas Yance
Gunawan mengatakan, hingga saat
ini, produksi kapal Dumas mencapai
sekitar 120 unit kapal. Tahun ini,
Dumas memiliki 6 bangunan kapal
baru. Termasuk, KM Matindok yang
sudah selesai. Menurut dia, tenaga
kerja langsung yang tetap di Dumas
berkisar 300 orang. Namun, untuk
protek bangunan baru seperti KM
Matindok, tenaga kerja bisa bertambah
menjadi 800-900 orang
“Dumas bisa memproduksi kapal
jenis apa saja, semua permintaan
bisa kami penuhi. Kami berharap,
pemerintah
harmonis
dalam
regulasinya, demi memacu industri
galangan kapal nasional. Mulai dari
masalah PPN hingga kebijakan
lainnya. Karena akan mempengaruhi
masa waktu produksi hingga delivery
kapal,” kata dia.
Senior Vie President Fuel
Marketing and Distribution Pertamina
Suhartoko mengatakan, pihaknya
berkomitmen terus mengutamakan
kapal produksi galangan lokal.
“Kami menargetkan, 50% kapal yang
dioperasikan Pertamina adalah milik
sendiri dan produksi lokal,” kata
Suhartoko.
Sementara
itu,
Menperin
mengungkapkan, pemerintah sedang
membahas tentang kemungkinan akan
dihapusnya PPN yang menjadi beban
produksi galangan kapal.
“Kebijakan ini adalah regulasi
lama yang sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisi sekarang. Kami sudah
rapat dengan Kementerian Keuangan
(Kemenkeu). Intinya, hal-hal yang
menghambat akan dihapus. Saya
juga akan berkomunikasi dengan
Menteri Lingkungan Hidup mengenai
kebijakan-kebijakan terkait industri
dan lingkungan hidup,” kata Menperin.
Di sisi lain, Menperin berambisi,
industri galangan kapal nasional
juga bisa ambil bagian dalam proyek
Masela. “Ini ide besar karena, industri
galangan kapal kita bisa diandalkan.
Kami akan sampaikan hal ini.
Kalau mau join dengan perusahaan
asing, dibangunnya di dalam negeri.
Sehingga ada proses learning by
doing,” ujar Menperin.
Sementara
itu, Menperin
mengimbau, industri galangan kapal
terus menaikkan tingkat kandungan
dalam negeri (TKDN) produksinya.
“Saya minta, TKDN bangunan kapal
produksi galangan dalam negeri
terus ditingkatkan. Jadi, sambil
pemerintah memacu daya saing dan
efisiensi, industri galangan kapal
dalam negeri menaikkan TKDNnya,”
kata Menperin.
Dirjen
Industri
Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)
K e m e n t e r i a n P e r i n d u s t r i a n
(Kemenperin)
Budi Darmadi
menuturkan, TKDN kapal bangunan
baru produksi galangan dalam
negeri beragam, tergantung sektor
pengguna. “Untuk kapal penumpang,
TKDNnya sudah bisa 55%. Tapi,
kapal untuk migas memang masih di
bawah karena spesifikasinya khusus,”
ujar Budi. Menperin menergaskan,
sebagai negara maritim, Indonesia
seharusnya memiliki industri galangan
kapal yang kuat. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
49
Teknologi
Teknologi
Kontribusi ITS di
Mobil Listrik
Melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tingkat polusi
udara yang cukup tinggi telah memacu pelbagai upaya untuk
mengembangkan mobil yang mampu meredam peningkatan
pencemaran lingkungan dan menggunakan bahan bakar non
BBM.
P
ilihan
terhadap
mobil
non polusi udara dan non
BBM
kini
mengarah
kepada mobil listrik. Mobil
listrik adalah mobil yang digerakkan
dengan motor listrik, menggunakan
energi listrik yang disimpan dalam
baterai atau tempat penyimpan energi
lainnya.
Mobil listrik sebenarnya sudah
populer pada akhir abad ke-19 dan
awal abad ke-20, tapi kemudian
popularitasnya meredup karena
tek nolog i me si n p emba k a r a n
dalam yang semakin maju dan harga
50
Media Industri • No. 01 - 2013
kendaraan berbahan bakar bensin yang
semakin murah
Kini, dengan makin tingginya
kesadaran masyarakat tentang perlunya
meminimalisir emisi karbon serta
melonjaknya harga BBM, produksi
mobil listrik kembali digaungkan
industri kendaraan bermotor.
Dalam
beberapa
tahun
belakangan ini, pengembangan mobil
listrik telah dilakukan di sejumlah
negara, seperti Jepang, Korea, Amerika
Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.
Indonesia juga tidak ketinggalan
da lam mengembangk an mobi l
listrik. Berbagai prototipe mobil yang
menggunakan energi listrik sebagai
motor penggerak sudah beberapa kali
“dipamerkan” ke publik.
Salah satu instansi yang telah
mengembangkan
mobil
listrik
adalah Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) Surabaya. Perguruan
tinggi ini telah melakukanriset bagi
pengembangan mobil listrik di dalam
negeri.
Pengembangan mobil listrik di ITS
dilakukan oleh sebuah tim khusus yang
terdiri atas 15 orang mahasiswa serta
alumni dari perguruan tinggi tersebut.
“Anggota tim riset pengembangan
mobil listrik berasal dari mahasiswa
jurusan teknik mesin pada fakultas
teknologi industri. Tim ini dipimpin
oleh seorang dosen pembimbing,”
kata Singgih Ardi Prabowo, yang
menjadi supervisor dari tim riset
tersebut.
Menu r ut Singg ih,
kemunculan
tim
riset
pengembangan
mobil
listrik itu antara lain
dipicu
oleh
makin
banyaknya
kendaraan
yang beredar di Indonesia
yang buntutnya akan
menyebabkan
makin
besarnya emisi karbon yang
muncul. Selain itu, ITS juga
menilai masih terbukanya
peluang bagi pengembangan mobil
yang bersahabat dengan lingkungan,
yakni dengan tidak menggunakan
bahan bakar minyak (BBM), tetapi
dengan menggunakan listrik sebagai
sumber tenaganya.
Dengan anggaran sebesar Rp400
juta yang dikucurkan murni dari
perguruan tinggi tersebut, tim riset
dan pengembangan mobil listrik ITS
telah memulai kegiatannya pada bulan
Oktober 2012.
Tim
bekerja
antara
lain
mempelajari mobil listrik yang sudah
diluncurkan di sejumlah negara di
Asia, Eropa dan AS serta mencari
temuan-temuan baru yang bisa
diterapkan untuk produksi mobil
listrik di Indonesia.
Hasilnya, hanya dalam tempo tiga
bulan, tepatnya bulan Januari 2013,
tim riset dan pengembangan mobil
listrik ITS berhasil membuat sebuah
mobil listrik Electric Car (EC) ITS.
Sebuah prototipe city car dari mobil
itu telah dipamerkan ITS kepada
publik. “Mobil listrik yang kami buat
tidak mengacu pada mobil listrik yang
telah ada di luar negeri, tetapi murni
dari riset dan kreativitas ITS,” papar
Singgih.
Mobil listrik berkapasitas empat
penumpang hasil karya tim ITS ini
memiliki spesifikasi antara lain bodinya
dibuat dari fiberglas. Pembuatan
bodi mobil listrik ini dilakukan tim
ITS sendiri di
bengkel
khususnya.
Menurut Singgih, lampu depan
mobil listrik ini memakai lampu jenis
LED, HID Projector dengan watt
rendah. Sedangkan lampu belakangnya
menggunakan lampu LED juga
dengan watt rendah.
Untuk rem belakang, digunakan
sistem single disk brakes dan rem depan
mengunakan sistem drums. Mobil ini
memiliki baterai ion lithium 48 volt
yang memiliki daya sebesar 20 kW.
Baterai ini terpaksa masih diimpor
karena mepetnya waktu riset yang
dilakukan tim ITS untuk membuat
baterai sendiri.
Untuk pengisian baterai, mobil
listrik ITS ini bisa memakan waktu
selama 8 jam kalau dicharger dirumah,
tapi jika menggunakan charger yang
telah disiapkan oleh pemerintah mobil
tersebut hanya membutuhkan waktu
1-2 Jam saja.
Dengan spesifikasi baterai di
atas, ungkap Singgih, mobil listrik
ITS berbobot 1.100 kilogram tersebut,
saat ini baru memiliki kemampuan
beroperasi selama 4 jam dengan
kecepatan maksimal sekitar 40
kilometer/jam. “Mobil ini memang
semula bukan dirancang untuk kebutkebutan,” ujarnya.
Tim riset dan pengembangan
mobil listrik ITS mengakui kalau
prototipe mobil listrik yang mereka buat
masih
belum
sempurna, masih
ada sejumlah bagian dari kendaraan
tersebut yang harus diperbaiki.
“Memang prototipe sudah jadi, namun
masih ada yang harus diperbaiki,
misalnya
sistem
elektrikalnya.
Sementara untuk sistem transmisi
sudah baik,” kata Singgih.
Menurutnya, dalam membuat
dan memperbaiki mobil listrik, pihak
ITS banyak menerima tawaran dari
sejumlah pihak, baik dari industri
maupun dari lembaga pendidikan
lainnya. Namun untuk saat ini, ITS
masih menginginkan semua kegiatan
produksi dan perbaikan itu ditangani
oleh tim dari ITS sendiri. “Tapi, ke
depannya, tidak tertutup kemungkinan
adanya kerjasama dengan pihak
industri dalam memproduksi mobil
listrik ini,” jelasnya.
Rencananya, prototipe mobil
listrik ITS yang telah diperbaiki, akan
diluncurkan lagi dalam tahun 2013 ini.
mi
Media Industri • No. 01 - 2013
51
I n s e r t
I n s e r t
Baristand Industri Padang
Mendorong SDM yang Produktif dan Inovatif
meningkatkan kerjasama penerapan
hasil riset industri, meningkatkan
kemampuan dan kompetensi di bidang
standarisasi,
serta
meningkatkan
kemampuan dan kompetensi layanan
pengujian di dunia industri. Untuk
itu, Baristand Industri Padang
memfokuskan dua aktivitas utamanya,
yaitu riset dan jasa pelayanan teknis.
Riset ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan IKM di bidang teknologi
industri, khususnya pangan berbasis
hasil pertanian dan produk olahan
gambir.
Sedangkan, jasa pelayanan teknis
meliputi tiga kegiatan. Pertama, jasa
pengujian laboratorium, yakni kegiatan
pengujian laboratorium yang bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana
kesesuaian contoh produk dengan
standar atau mengetahui komposisi
bahan. Kedua, jasa sertifikasi produk
(LSPro), melayani jasa sertifikasi
P
ada tahun 2012, kinerja
Balai Riset dan Standardisasi
(Baristand) Industri Padang
terbilang gemilang. Dua
penghargaan berhasil diraih, yaitu
Peringkat I untuk kategori “Penemuan
Tinta Pemilu dari Produk Gambir”
pada Workshop Litbang Unggulan
oleh Puskajitek di lingkup BPKIMI
Kementerian Perindustrian, bulan
Juni lalu dan Ranking I dari 11 unit
Baristand seluruh Indonesia dalam
Penilaian Kinerja Terbaik (The Best
Performance) Semester I tahun 2012
yang dilombakan oleh BPKIMI di
Bandung, 8-10 Agustus 2012.
Menurut Staf Kepala Baristand
Idustri Padang M Nilzam, prestasi
52
Media Industri • No. 01 - 2013
yang diraih tersebut karena peran dan
kepemimpinan dari Kepala Baristand
Industri Padang Umar Hapson yang
terus mendorong peningkatan kualitas
dan kompetensi sumber daya manusia.
“Selama kepemimpinan Pak Umar, kita
terus didorong untuk mengembangkan
inovasi sesuai visi dan misi Baristand,”
tegasnya. Visi Baristand Industri
Padang adalah Menjadi Lembaga
Riset, Standarisasi, Pengujian, dan
Pengembangan Kompetensi Industri
yang Terkemuka dan Profesional pada
Tahun 2020.
Dalam
merealisasikan
visi
tersebut, Baristand Industri Padang
me r u mu sk a n l a n gk a h-l a n gk a h
strategis, antara lain melaksanakan dan
produk bagi industri atau distributor
maupun perorangan yang telah
menerapkan sistem mutu dengan
konsisten dan memenuhi SNI atau
standar lain. Ketiga, layanan pelatihan
dan konsultasi, antara lain pelatihan
teknologi pengolahan pangan, hasil
pertanian, perkebunan, dan hasil laut,
serta konsultasi dokumentasi sistem
manajemen mutu untuk penerapan
SNI, ISO 9001:2008.
Pada 12 Juli 2012, merupakan
momentum penting bagi Baristand
Industri Padang. Pasalnya, dalam
pelaksanaan pilkada Kota Payakumbuh
saat itu, tinta cap jari yang digunakan
adalah hasil riset dan pengembangan
Baristand Industri Padang dari bahan
baku gambir. Peristiwa ini juga menjadi
catatan sejarah dan starting point di
Sumatera Barat khususnya Indonesia
bahkan di dunia. Sejak tahun 2005,
secara terus menerus para peneliti
Baristand Industri Padang melakukan
riset dan pengembangan tinta dari
bahan baku gambir hingga memenuhi
standar sebagai tinta pemilu. “KPU
mensyaratkan tinta harus tahan sampai
tiga hari dan kami bisa memenuhinya,”
ujar
Nilzam.
Riset
ini
juga
sekaligus mendukung pemanfaatan
pengembangan nilai tambah produk
unggulan atau komoditi daerah di
Sumatera Barat.
Gambir merupakan komoditi
andalan Sumatera Barat, yang
dihasilkan rata-rata 15 ribu ton setiap
tahunnya dari luas tanaman sekitar
28.326 Ha dengan luas terbesar
di Kabupaten 50 Kota dan diikuti
Kabupaten Pesisir Selatan. Sebanyak
90 persen gambir yang beredar di pasar
dunia didatangkan dari Indonesia dan
85 persen di antaranya berasal dari
Sumatera Barat. Gambir diekspor ke
berbagai negara, antara lain India,
Pakistan, Bangladesh, Singapura,
Thailand, dan Malaysia. Di Indonesia
gambir pada umumnya digunakan
untuk menyirih. Kegunaan yang
lebih penting adalah sebagai bahan
penyamak kulit dan pewarna. Volume
ekspor gambir pada tahun 2011 sebesar
13.338 ton.
Pada kesempatan yang sama,
Koordinator Peneliti Litbang Baristand
Industri Padang Sofyan menjelaskan,
bahwa ketika gambir dalam suasana
basa dapat memunculkan warna merah
darah, sedangkan jika ditambahkan
FeCl3 alkoholik jenuh dan NaOH
jenuh akan memberikan warna biru
sampai hitam. Berdasarkan sifat warna
gambir tersebut, maka gambir dapat
digunakan sebagai isi tinta pena,
spidol, dan stempel. Sedangkan, tinta
yang digunakan untuk penandaan jari
pada saat pemilu dapat digolongkan
ke dalam tinta permanen. “Dalam
pembuatan tinta pemilu ditambahkan
senyawa perak nitrat (AgNO3) sebagai
bahan yang menyebabkan tinta tersebut
tahan lama di tangan,” kata Sofyan.
Tinta pemilu gambir hasil riset tim
peneliti Baristand Industri Padang ini
telah mendapat Sertifikat Halal dari
LPPOM MUI Sumatera Barat pada
acara Gerakan Peduli Produk Halal di
Padang 21 Mei 2012. Sertifikat halal
ini merupakan salah satu persyaratan
untuk dapat digunakan sebagai tinta
pemilu. “Tinta pemilu dari gambir ini
merupakan tinta berbahan alami yang
lebih aman karena tidak menimbulkan
iritasi pada kulit dan juga ramah
lingkungan,
jika
dibandingkan
dengan tinta pemilu sebelumnya yang
menggunakan
AgNO3,”
ungkap
Sofyan. Tinta pemilu gambir ini diberi
nama ULGAD Ink, diambil dari
akronim Ulu Gadut, yang merupakan
nama wilayah Baristand Industri
Padang di Jl. Raya LIK No. 23 Ulu
Gadut, Padang, Sumatera Barat. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
53
O
p
i
n
i
O
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
Raja Sapta Oktohari
Pertumbuhan Industri
Terpengaruh Gejolak Politik
Pertumbuhan industri
nasional pada tahun
2013 diperkirakan akan
banyak dipengaruhi oleh
gejolak politik yang terjadi
di dalam negeri. Hal itu
mengingat situasi politik
akan semakin memanas
menjelang Pemilihan
Umum (Pemilu) yang akan
berlangsung pada 2014
mendatang.
54
Media Industri • No. 01 - 2013
K
etua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia
(Hipmi)
Raja
sapta
Oktohari
mengatakan,
ketidakpastian kondisi politik akan
mendominasi pertumbuhan ekonomi
serta industri nasional. Menurutnya,
kondisi politik akan memengaruhi
berbagai kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah.
Apalagi,
kata
dia,
apabila
p emer i nt a h y a n g mempu ny a i
kepentingan politik dibalik kebijakan
yang dikeluarkan. Gejolak politik
akan berdampak panjang terhadap
pertumbuhan ekonomi dan industri
kalau dibiarkan memanas.
“Ketidakpastian
politik
akan
memengaruhi kinerja ekonomi dan
juga industri kita. Pertumbuhan
keduanya akan melambat apabila
gejolak politik dibiarkan memanas.
Sekarang saja sudah banyak berita
tentang politik yang ramai. Kalau
suhu politik tidak diturunkan, tidak
terbayangkan dampaknya. Harus ada
intervensi pemerintah,” kata Okto.
Okto menuturkan, pemerintah
harus bisa melakukan sesuatu.
Pasalnya, kata dia, pertumbuhan
ekonomi nasional tidak bisa dibiarkan
mengalami stagnasi atau bahkan
penurunan akibat gejolak politik yang
terus memanas.
Yang terpenting, lanjutnya, adalah
pemerintah harus bisa proaktif.
Okto
menjelaskan,
harus
ada
komitmen bersama dalam meredam
dampak negatif dari gejolak politik.
“Pertumbuhan industri tahun ini bisa
sama dengan tahun lalu saja sudah
bagus. Kalau pemerintah menargetkan
tahun ini bisa bertumbuh itu bagus.
Kita memang harus optimis, tapi kita
juga harus realistis,” imbuhnya.
Pertumbuhan industri manufaktur
tahun 2013 ditargetkan bisa mencapai
7,14%. Untuk mencapai target
itu, Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) menargetkan, ekspor
produk industri non migas tahun
2013 mencapai US$ 125 miliar, serta
investasi di sektor manufaktur oleh
modal asing mencapai US$ 12 miliar
dan Rp42 triliun oleh modal dalam
negeri.
Pada
tahun
2012,
industri
manufaktur
nasional
bertumbuh
hingga 6,40% atau lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan ekonomi
(PDB) tahun 2012 yang sebesar 6,23%.
Adapun sektor-sektor industri yang
mengalami pertumbuhan tinggi adalah
sektor pupuk, kimia, dan bahan dari
karet dengan 10,25%, sektor semen
dan barang galian bukan logam dengan
7,85%, sektor makanan, minuman, dan
tembakau yang 7,74%, serta sektor alat
angkut, mesin, dan peralatan sebesar
6,94%.
Sepanjang tahun 2012, Kemenperin
menetapkan
program
Akselerasi
p
i
n
i
Industrialisasi 2012-2014. Program itu
diklaim bisa mendorong pertumbuhan
sektor industri sebagai katalis utama
dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional.
Kemenperin juga menjalankan
program prioritas lainnya, yakni
program hilirisasi industri berbasis
agro, migas, dan bahan tambang
mineral, program peningkatan daya
saing industri berbasis SDM, pasar
domestik, dan ekspor, serta program
pengembangan IKM.
Lebih lanjut Okto mengatakan,
ASEAN
Economic
Community
(AEC) yang akan diimplementasikan
pada 2015 mendatang merupakan
momen penting bagi Indonesia.
“Untuk menguasai ekonomi ASEAN,
kita harus bisa kuasai ekonomi nasional
terlebih dahulu. ASEAN Economic
Community merupakan peluang bagi
kita,” ujarnya.
Sektor industri Usaha Kecil dan
Menengah (UKM), menurut Okto,
jauh lebih fleksibel menghadapi
persaingan dengan Negara lain.
Sedangkan beberapa perusahaanperusahaan berskala besar, kata dia,
terafiliasi dengan kelompok-kelompok
yang mempunyai kepentingan politik.
Untuk itu, pemerintah juga harus
fokus terhadap UKM. “UKM itu lebih
sustain karena jumlahnya lebih banyak
dan mereka jadi pondasi perekonomian
kita,”tegasnya.
Okto mengatakan, Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) harus bisa
terus mendorong pertumbuhan industri
nasional
dengan
mengantisipasi
semua distraksi yang ada. Menteri
Perindustrian
(Menperin)
MS
Hidayat, kata dia, berasal dari kalangan
pengusaha.
Untuk itu, Okto berharap,
Menperin bisa membuat berbagai
terobosan yang warnanya lebih kental
dengan dunia usaha.
“Menperin lahir dari dunia usaha.
Jadi menurut saya, beliau cukup
sensitif terhadap masalah-masalah
di sektor industri. Beliau membuat
langkah-langkah spektakuler. Jangan
sampai ada unsur politik kedepannya,”
tandasnya. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
55
O
p
i
n
i
O
Dorong Industri Hilir
Jaga Pertumbuhan Industri
di Atas Pertumbuhan Ekonomi
Sejak dekade 1980-an peranan sektor industri khususnya industri manufaktur (non migas) terus meningkat
dalam kancah perekonomian nasional. Secara perlahan tapi pasti sektor tersebut terus memberikan
kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional.
K
ini sektor ini telah menjelma
menjadi
penggerak
utama sekaligus penghela
perekonomian
nasional
mengingat peranan dan kontribusinya
yang cukup besar bagi perekonomian
bangsa. Karena itu, sektor ekonomi
yang satu ini perlu betul-betul
mendapatkan perhatian dari semua
pemangku kepentingan agar dapat
terus berkembang sehingga mampu
memberikan kontribusi yang lebih
besar bagi perekonomian nasional.
Ke depan, peranan sektor industri
nasional diharapkan makin meningkat
khususnya dalam meraih pasar ekspor
melalui produk industri yang lebih
bernilai tambah, dalam pemanfaatan
pasar domestik sehingga mampu
menekan impor produk sejenis
sehingga dapat menyehatkan neraca
perdagangan nasional, serta dalam
penyerapan tenaga kerja di dalam
negeri.
Terkait dengan hal di atas, Wakil
Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima
mengatakan hilirisasi industri primer
harus mendapatkan dukungan dalam
payung hukum perundang-undangan.
“Jangan sampai karena alasan neraca
perdagangan yang kini sedang defisit
dan karena strategi perdagangan untuk
menyeimbangkan neraca perdagangan,
volume ekspor yang dikembangkan
hanya pada produk-produk industri
primer.Hal ini harus dipertimbangkan
secara holistik dan integratif dimana
strategi perdagangan yang dibuat
di dalam Undang-undang (UU)
Perdagangan harus menjadi bagian
56
Media Industri • No. 01 - 2013
dari strategi untuk mendorong daya
saing industri di dalam negeri.”
Salah satu industri yang harus
digenjot industri hilirnya, tambah
wakil rakyat dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan(FPDIP) ini adalah industri primer
sawit.“ Kita jangan hanya bangga
menjadi produsen CPO terbesar di
dunia tapi tidak pernah berpikir ke
arah industri hilirnya.”
Menurut pria kelahiran Semarang
tahun 1965 ini sistem perundangundangan nasional seharusnya melihat
berbagai sumber daya alam yang
dimiliki bangsa ini sebagai modal bagi
perekonomian bangsa. Karena itu, di
dalam rancangan UU Perindustrian
yang kini tengah dibahas, Komisi
VI DPR RI menginginkan agar
ketersediaan sumber daya alam lebih
diprioritaskan
untuk
menopang
industri di dalam negeri.
“Contohnya gas alam. Saat ini
lebih dari 59% dari produksi gas alam
nasional diekspor ke mancanegara. Gas
yang dimanfaatkan untuk produksi
listrik hanya 11,3%. Kondisi itu
tidak bisa terus dipertahankan. Kami
minta penyediaan energi dari dalam
negeri harus semaksimal mungkin
diperuntukan bagi penguatan industri
di dalam negeri,” tegas politisi PDIP
ini.
Aria
mengatakan
Indonesia
mempunyai banyak pabrik pupuk yang
sangat dibutuhkan untuk pertanian
dan perkebunan, tapi pabrik pupuk
itu terpaksa harus membeli gas on the
spot di Singapura. “Ini ironis sekali.
Sekarang sebagian besar energi kita
dari listrik berbahan bakar minyak
(BBM). Menurut laporan PLN, kalau
dikonversi ke gas, akan terjadi efisiensi
anggaran sebesar Rp 52 triliun. Apakah
kita tidak bisa memprioritaskan gas itu
sebagai bahan bakar untuk pembangkit
tenaga listrik. Karena kalau kita
naikkan listrik untuk industri kita
dengan mengikuti bahan bakar BBM,
maka betapa beratnya daya saing
industri nasional kita.”
Menurut Aria, selama ini daya
saing bangsa Indonesia sangatlah kuat
dan besar karena bangsa ini memiliki
kekayaan alam yang sangat besar dan
beragam. Namun sayangnya daya saing
industri nasional Indonesia lemah.
Karena pemanfatan dan penyaluran
sumber daya alam ini tidak pernah
diprioritaskan untuk membangun
industri dalam negeri.
Ekspor
produk
manufaktur
Indonesia dewasa ini, lanjut Aria,
hanya 30% dari total ekspor nasional,
selebihnya berupa produk industri
primer. Pertumbuhan industri nasional
saat ini di bawah pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB). Keterbatasan
industri nasional adalah di sektor
penyediaan energi, penyediaan bahan
baku,
terbatasnya
infrastruktur,
tingginya suku bunga bank, masih
maraknya pungutan liar dll.
“Yang masih kita bisa kalkulasi
cost-nya agar bisa bersaing adalah di
energi dan labour cost. Kalau kita tidak
bisa memanfaatkan gas untuk energi
industri kita maka deindustrialisasi
pasti akan terjadi. Karena itu, sebelum
keluar UU Perindustrian ini seharusnya
pemerintah sudah mempersiapkan
dulu kebijakan industrinya (industrial
policy). Kalau dalam kebijakan industri
itu sudah disepakati bahwa industri
hilir CPO akan dikembangkan maka
semuanya harus mengikuti ke situ,”
tegas Aria.
Ekspor produk primer, tambahnya,
hanya bisa dilakukan jika seluruh
kebutuhan industri di dalam negeri
sudah terpenuhi, jadi hanya sisa
kebutuhan dalam negeri saja yang
bisa diekspor. Dalam hal ini untuk
gas misalnya, jika seluruh kebutuhan
gas untuk industri, pabrik pupuk,
pembangkit listrik dan lain-lain sudah
terpenuhi, maka kalau masih ada sisa
itulah yang bisa diekspor.
Sementara itu, RUU perdagangan
diarahkan untuk meningkatkan volume
perdagangan baik di dalam negeri
maupun ekspor, khususnya untuk
produk industri dalam negeri. Dengan
cara itu minimal pertumbuhan industri
akan melebihi pertumbuhan ekonomi.
Aria mengatakan berdasarkan
pengalaman-pengalaman sebelumnya,
dalam kondisi industri manufaktur
sedang berjalan normal, setiap
1% pertumbuhan industi mampu
menciptakan lapangan kerja bagi
300-400 ribu tenaga kerja. Tapi pada
tahun 2012 pertumbuhan industri 1%
hanya mampu menciptakan lapangan
kerja baru bagi 148.000 orang. Karena
industri yang berkembang bukanlah
industi manufaktur melainkan industri
hulu seperti pertambangan dll.yang
tidak banyak menyerap tenaga kerja.
“Kita membutuhkan pertumbuhan
industri karena setiap tahunnya kita
butuh tambahan lapangan kerja untuk
2,4 juta tenaga kerja. Selama ini
pasokan tenaga kerja di Indonesia jauh
lebih besar dari pada kebutuhannya
setiap tahun. Karena itu kita dorong
investasi di industri hilir. Langkah
ini juga dilakukan negara lain seperti
Vietnam dan China,” tutur Aria.
Aria mengatakan UU Perindustrian
dibuat dalam kondisi riil di dalam
negeri sedang terjadi deindustrialisasi.
Demikian juga, UU Perdagangan
p
i
n
i
dibuat dalam kondisi riil neraca
perdagangan nasional yang sedang
defisit. Itupun 70% ekspornya dalam
bentuk produk primer. “Kita ingin
mengubah kondisi ini. Regulasinya
harus
memberikan
kesempatan
terhadap peluang-peluang investasi
baru di industri hilir. Kami tidak ingin
kedua UU ini hanya memayungi atau
melegalisasi liberalisasi perdagangan
Indonesia,” tegas Aria.
Liberalisasi, jelas Aria, bisa
terjadi dalam konteks bahwa produk
dalam negeri lebih bisa mendapatkan
pangsa di luar. “Kita bisa melakukan
liberalisasi
kalau
industri
kita
sudah kuat. Sekarang industri kita
belum kuat. Sekarang pasar bebas
hanya memberikan dampak berupa
terjadinya deindustrialisasi, kita tidak
ada proteksi. Pertumbuhan angkatan
kerja sudah tidak mampu terserap
oleh lapangan kerja yang ada sehingga
pengangguran meningkat. Namun
kita tidak akan melakukan proteksi
pasar dalam negeri, kita hanya akan
melakukan pengaturan saja. Sama
seperti yang dilakukan oleh China,
Malaysia, AS, Eropa, Australia dll.”
Untuk jenis industri tertentu,
lanjutnya, kebijakan industri nasional
malah memberikan insentif bagi para
investor untuk masuk. Industri nasional
saat ini masih banyak membutuhkan
bahan baku yang kebanyakan masih
harus diimpor (sekitar 70% impor
Indonesia dari mancanegara berupa
bahan baku). Karena itu kegiatan
investasi di industri bahan baku
seperti bahan baku plastik, petrokimia,
logam dasar, dll. sangat didorong dan
diberikan insentif.
Menurut Aria, kedua RUU ini
ditargetkan akan selesai (disahkan)
pada bulan Agustus tahun 2013.
“Mudah-mudahan keduanya
bisa
disahkan dalam waktu yang bersamaan,
namun kalau terpaksa tidak bisa keluar
bersamaan, maka UU Perindustrian
yang diprioritaskan lebih dulu
terbit. Kami sangat mengharapkan
keduanyadapat segera diselesaikan
karena sebelumnya pembahasan kedua
undang-undang ini di DPR sempat
tertunda selama 12 tahun akibat adanya
tarik ulur banyak kepentingan.” mi
Media Industri • No. 01 - 2013
57
A r t i k e l
A r t i k e l
Industri Indonesia Menuju
MEA 2015
Cyrillius Harinowo Hadiwerdoyo
D
exa Medica adalah sebuah
perusahaan
farmasi
Indonesia yang awalnya
berkembang di Palembang,
tetapi kemudian melebarkan sayapnya
ke Jakarta. Dewasa ini, perusahaan
yang didirikan oleh Rudi Soetikno
dan Hetty Soetikno tersebut memiliki
pabrik di Jababeka maupun juga
di Palembang sendiri. Pabrik yang
canggih tersebut memang bukan
hanya disiapkan untuk menghadaapi
persaingan di pasar domestik, tetapi
bahkan juga di pasar global. Itulah
sebabnya produk dari Dexa Medica
tersebut juga sangat berkembang di
pasar ASEAN, Afrika dan bahkan juga
di Inggris. Di Indonesia, perusahaan
farmasi lainnya, semisal Kalbe Farma,
bahkan sudah memiliki pabrik pula di
Nigeria, Afrika Barat.
Polytron adalah sebuah perusahaan
elektronika yang berpusat di Kudus,
Jawa Tengah. Perusahaan yang
termasuk dalam kelompok perusahaan
Djarum tersebut dewasa ini mengalami
perkembangan yang luar biasa. Selain
memenuhi kebutuhan pasar domestik
yang meningkat tajam, Polytronpun
mampu menembus pasar ekspor,
terutama ASEAN. Dewasa ini
produk audio maupun juga televisi
serta peralatan rumah tangga seperti
mesin cuci, lemari es dan lain-lainnya
tersebut telah mampu bersaing secara
ketat dengan perusahaan global seperti
Samsung maupun LG, terutama untuk
produk Audio mereka.
Mayora adalah sebuah perusahaan
barang konsumsi seperti makanan,
minuman (kopi) maupun juga permen
58
Media Industri • No. 01 - 2013
yang sangat dikenal dengan Kopiko.
Penjualan perusahaan tersebut dewasa
ini mencapai sekitar Rp. 11 trilyun,
suatu jumlah yang sangat besar untuk
perusahaan domestik. Bahkan dengan
tingkat pertumbuhan penjualannya
yang sangat tinggi, sekitar 30 persen
per tahunnya, Mayora mampu
melipat duakan penjualannya dalam
jangka waktu kurang dari dua tahun,
suatu prestasi yang bisa dicapai
pesaingnya dalam jangka waktu 5
tahun. Perusahaan tersebut dewasa ini
memiliki pangsa ekspor yang cukup
besar dari penjualannya, sekitar 30
persen. Bahkan ekspor mereka ke
Filipina mengalami lonjakan yang
fenomenal dalam beberapa waktu
terakhir ini.
Sritex merupakan perusahaan
tekstil yang terintegrasi. Kapas atau
rayon diolah menjadi benang di dalam
pabrik pemintalanm mereka (spinning
unit) mereka yang dewasa ini sudah
mencapai jumlah sekitar 10 unit,
masing-masing unit pabrik luasnya
tidak kalah s=dengan lapangan sepak
bola. Benang tersebut kemudian diolah
menjadi bahan kain (tekstil) oleh pabrik
tenun (weaving unit). Bagian terakhir
adalah pembuatan pakaian jadi yang
dilakukan oleh beberapa unit garment
mereka. Selain pasar dalam negeri,
Sritex memang banyak melakukan
ekspor keluar negeri, termasuk ke
pasar ASEAN. Tetapi yang paling
fenomenal adalah bahwa perusahaan
tersebut dipercaya membuat pakaian
seragam tentara-tentara NATO yang
dikenal memiliki persyaratan yang
sangat ketat.
Arwana, sebuah perusahaan lantai
keramik, dewasa ini merupakan
produsen nomer 2 di Indonesia dengan
total produksi sekitar 40 juta meter
persegi pertahun. Di pasar global,
Arwana bahkan termasuk dalam
20 besar dunia. Perusahaan tersebut
mampu memproduksi keramik dengan
biaya yang paling rendah di Asia. Ini
berarti jika perusahaan tersebut mau,
maka kemampuan mereka untuk
bersaing di pasar ekspor jelas akan
sangat tinggi.
Testimoni dari kelima perusahaan
tersebut, yang kesemuanya adalah
perusahaan domestik, pada akhirnya
membawa saya pada suatu keyakinan
bahwa jika kita melakukan sesuatunya
secara serius, maka perusahaan yang
dikembangkan tersebut akan mampu
untuk menembus pasar ekspor.
Berbagai perusahaan tersebut telah
terbukti memiliki daya saing yang
sangat tinggi di pasar domestic, dan
ternyata memiliki kemampuan pula
untuk menembus pasar luar negeri.
Perusahaan seperti inilah yang pada
akhirnya memiliki kesiapan yang
sangat tinggi pada saat pasar ASEAN
terbuka untuk seluruh anggotanya.
Bukan hanya itu. Indonesia
dewasa ini menjadi basis produksi dari
perusahaan global. Toyota, misalnya,
bertekad untuk mengekspor sekitar
40 persen dari produksinya untuk
mengisi pasar global. Dewasa ini
Toyota Innova, Fortuner merupakan
produk otomotif yang ekspornya keluar
negeri sudah mencapai lebih dari 100
ribu unit. Demikian juga Daihatsu,
yang merupakan perusahaan yang
termasuk dalam grup Toyota, juga
memiliki produk yang banyak sekali
diekspor ke luar negeri. Daihatsu
Xenia, misalnya, (atau kembarannya
berupa Toyota Avanza), dewasa ini
banyak sekali diekspor dalam bentuk
terurai (Completely Knocked Down
atau CKD) ke Malaysia dan disana di
rakit menjadi mobil yang di Malaysia
dinamakan Perodua (yang seakan-akan
merupakan mobil nasional mereka).
Demikian
juga
Unilever
Indonesia, yang
dewasa
ini
merupakan perusahaan yang terbaik
diantara perusahaan Unbilever di
seluruh dunia sehingga memenangkan
Compass Global Award
dari
perusahaan induk mereka, juga mulai
menjadi basis produksi bagi pasar
di ASEAN dan juga Australia dan
Selandia Baru. Berbagai produk mereka
mampu dihasilkan dengan kualitas yang
sangat baik dan harga yang jauh lebih
murah dibandingkan dengan harga di
negara tetangga. Banyak produk yang
sama dari Unilever Indonesia yang di
Filipina harganya setengah kali lipat
lebih tinggi dibandingkan dengan
produk yang sama yang dihasilkan di
Indonesia.
South Pacific Viscose yang
pabrik nya terletak didaerah
Purwakarta, dewasa ini merupakan
pabrik rayon yang terbesar didunia yang
terletak di satu tempat (on a single site).
Pabrik bahan baku tekstil ini mampu
memproduksi 325 ribu ton rayon bagi
keperluan pabrik tekstil domestik
maupun juga ekspor. Pabrik yang
merupakan anak perusahaan Lenzing
Group dari Austria ini berkembang
bersama Indo Bharat, pesaing namun
sekaligus mitra tersebut yang dewasa
ini mampu memproduksi rayon
sebanyak 200 ribu ton. Inilah yang
akhirnya menjadi tonggak penting
bagi industri tekstil Indonesia untuk
tidak terlalu tergantung pada bahan
baku kapas yang harganya berfluktuasi
secara luar biasa.
Dengan
melihat
berbagai
perkembangan tersebut, maka tidaklah
mengherankan
bahwa
industri
pengolahan non migas dewasa ini
mengalami
perkembangan
yang
sangat tinggi. Industri pengolahan
non migas bahkan merupakan
penghela pertumbuhan ekonomi di
tanah air, setelah beberapa tahun
yang lalu seakan menderita penyakit
yang
disebut
“de-industrialisasi”.
Dewasa ini sektor industri pengolahan
merupakan penyumbang terbesar dari
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Bahkan saya memiliki dugaan bahwa
kinerja sektor industri pengolahan
tersebut dilaporkan terlalu rendah
(under reported) sehingga sebetulnya
peranan industri pengolahan tersebut
jauh lebih besar dibandingkan yang
kita ketahui saat ini.
Perkembangan
industri
yang
sedemikian terjadi bersamaan dengan
bangkitnya perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data dari IMF, peranan
ekonomi Indonesia di ASEAN, yang
diukur dari pangsa PDB mereka,
dewasa ini telah mencapai sekitar
40 persen, dibandingkan sekitar 27
persen di tahun 2000. Bahkan IMF
memprediksi bahwa di tahun 2017
PDB Indonesia akan mencapai 48
persen dari PDB ASEAN, atau hampir
separuh dari perekonomian ASEAN.
Dengan semakin besarnya peranan
industri pengolahan di Indonesia,
kita bisa memastikan bahwa industri
pengolahan Indonesia tersebut akan
menjadi bagian yang semakin penting
dari industri pengolahan ASEAN. Di
industri otomotif, misalnya, tidak lama
lagi bisa dipastikan Indonesia sudah
akan melampaui Muangthai. Dari sisi
matematika jumlah penduduk, tingkat
pendapatan mereka dan juga prospek
kedepannya, maka industri otomotif
global tentu akan mencurahkan
investasi yang lebih besar ke Indonesia.
Hal ini secara tegas disampaikan
oleh pimpinan General Motor Asia
Pasifik maupun juga pimpinan Honda
Motor dari Jepang. Semula mereka
berpikir bahwa pasar otomotif yang
terbesar adalah Thailand. Sekarang
mereka sadar, pasar yang terbesar
adalah Indonesia. Dengan pasar yang
sedemikian besar, akan tercapai skala
ekonomi yang memungkinkan mereka
untuk memproduksi secara lebih efisien
yang pada akhirnya dapat mengisi
pasar ekspor. Inilah yang menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi
dari berbagai perusahaan global di
bidang otomotif, elektronika, produk
konsumer dan banyak lagi.
Dengan latar belakang semacam
itu maka jika kita mampu bersaing di
Indonesia, maka ini berarti kita kuat
diseparoh ASEAN (karena ukuran
ekonomi Indonesia yang di tahun
2017 menjadi separoh dari ASEAN).
Ini berarti kemampuan penetrasi ke
negara ASEAN lainnya pasti akan
lebih mudah karena skala ekonomi
di Indonesia memungkinkan mereka
mampu untuk bersaing secara efisien.
Dengan demikian kita mampu
menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN dengan rasa percayta diri
yang lebih besar. mi
Kebangkitan Raksasa Baru di ASEAN
Milyar (USD)
Sumber IMF
Media Industri • No. 01 - 2013
59
SuksesStory
SuksesStory
Meraih Jaya
di Jalur Sutra
Tak seperti kebanyakan perancang busana yang mendesain
pakaian dari bahan kain yang tersedia, Wignyo Rahadi mendesain
baju pelanggannya lantas menenun sendiri bahan kain sutranya.
Hasil kreasinya menjadi lebih eksklusif dan tidak pasaran. Wigyo
pun lebih puas melihat karyanya.
P
elanggan busana tenun sutra
rancangan Wignyo Rahadi
mesti banyak bersabar. Bukan
apa-apa, Wignyo melakukan
teknik merancang pakaian yang
berbeda dari desainer pada umumnya.
Setelah mendesain baju dan memilih
warna busana, ia lalu memproduksi
sendiri kain tenun untuk bahan baju.
Pengerjaan kain tenun ini dibantu oleh
karyawannya yang berjumlah sekitar
160 orang.
Biarpun
karyawannya
cukup
banyak, proses menenun membutuhkan
waktu yang tak sebentar. Untuk jenis
kain tertentu, ada yang memerlukan
8 jam atau satu hari kerja hanya untuk
menghasilkan tenunan sepanjang
60
Media Industri • No. 01 - 2013
empat sentimeter. “Saya saja yang
melihat stres, apalagi karyawan saya
yang mengerjakannya, lebih stres,” ujar
Wignyo sambil terbahak.
Kendati
demikian,
Wignyo
menilai semua itu bagian dari proses
menciptakan karya adi busana.
Lagipula kualitas kain yang dihasilkan
dari proses tersebut cukup memuaskan.
Tak ayal koleksi busana hasil karyanya
lebih eksklusif dan sulit ditiru orang
lain. “Itu kepuasan tersendiri buat
saya,” imbuhnya di ruang pamer Tenun
Gaya, Jl Cipete Raya No. 18C, Jakarta
Selatan.
Kepuasan itu juga dirasakan para
pelanggannya. Maka tak heran jika
mereka mempromosikan ke teman dan
kerabat. Lewat promosi dari mulut
ke mulut itulah produk tenun dengan
merek dagang Tenun Gaya mulai
terkenal hingga terdengar ke telinga
Ibu Negara RI, Kristiani Herawati
Yudhoyono yang akrab dipanggil Ani
Yudhoyono.
Pada 2005, Wignyo menjadi
salah satu desainer yang mendandani
keluarga besar Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono saat pernikahan
putra pertama Presiden SBY, Agus
Harimurti Yudhoyono dengan Annisa
Larasati Pohan. Di tahun berikutnya,
keluarga
Presiden
menggunakan
seragam dari Tenun Gaya saat Idul
Fitri.
Dipercaya RI 1 memberi dampak
besar terhadap pria kelahiran Solo,
Jawa Tengah, 18 Mei 1960 itu. “Saya
mulai kebanjiran pesanan. Sampaisampai orang mengenal kemeja tenun
sutra Tenun Gaya sebagai kemeja tenun
SBY. Saya sih nggak pernah memberi
nama itu, orang lain yang memberi
nama,” katanya.
Pernah dalam jangka waktu satu
jam, kata Wignyo, seorang pengusaha
memborong ‘tenun SBY’ dengan nilai
transaksi Rp 50 juta. Sebuah angka
yang fantastis, menurutnya. “Saat itu
terasa besar banget, ya,” ujarnya.
Desainer
anggota
Asosiasi
Pengusaha dan Perancang Mode
Indonesia (APPMI) itu mesti melalui
jalan yang berliku untuk menikmati
pencapaian yang dirasakan saat ini.
Maklum saja, dia bukanlah desainer
lulusan kampus kondang di luar negeri
atau pelaku bisnis produk tenun sutra.
Sebelum menggeluti bidang fesyen, dia
berkutat di bidang keuangan dan audit
internal perusahaan. “Saya dulu kuliah
di STIE Rawamangun,” jelasnya.
Selama 12 tahun dia bekerja di salah
satu perusahaan Grup Salim. Ketika
perusahaan membuat anak usaha di
bidang industri benang sutra, yaitu PT
Indo Jado Sutera Pratama, Wignyo
dipercaya menjadi manajer keuangan.
Dia pun diminta untuk merangkap
jabatan sebagai manajer pemasaran
di perusahaan yang berkantor di
Sukabumi, Jawa Barat itu.
Memang
dasarnya
menyukai
benda seni yang dibuat dengan tangan,
pekerjaan baru itu dijalani Wignyo
dengan penuh semangat. Bagaikan
busa, dia menyerap semua ilmu
tentang industri benang sutra, mulai
dari perkebunan murbei, peternakan
ulat sutra, proses pencelupan warna,
penggunaan alat tenun bukan mesin
(ATBM), hingga pemasaran produk
tenun itu sendiri.
Butuh tiga tahun bagi Wignyo
untuk
memahami
seluk-beluk
pembuatan tenun sutra. Hingga pada
1997 dia memberanikan diri untuk
mencoba memproduksi tenun lantaran
banyak penenun di sentra-sentra tenun
tidak maksimal dalam membuat kain
tenun berkualitas.
“Pengrajin-pengrajin di Majalaya,
Garut (Jawa Barat), dan Sengkang
(Makassar) sebenarnya bisa membuat
produk yang lebih baik, tapi mereka
kebanyakan tidak mau berkembang.
Mereka berpikir bahwa dengan kualitas
seadanya saja bisa laku, lalu ngapain
juga repot-repot lagi?”
Wignyo lantas menangkap peluang
itu dengan membuat usaha tenun
sendiri. Dengan memodifikasi ATBM
yang bisa mengaplikasikan motif sesuai
dengan keinginanannya, dia membuka
usaha di Padaasih, Sukabumi, Jawa
Barat. Lokasi tersebut dipilih untuk
mendekatkan dengan Indo Jado,
produsen benang sutra.
Usaha tenun tersebut mendapatkan
banyak tantangan di awal berdiri.
Bukan karena persoalan permodalan,
melainkan sumber daya manusia.
Penduduk sekitar, baik lelaki maupun
wanita, sebagian besar pembuat batako.
Proses transformasi dari buruh kasar
menjadi penenun membutuhkan waktu
sampai 3 tahun hingga para pekerjanya
terampil.
Biarpun Wignyo menawarkan
penghasilan di atas upah minimum
buruh, pekerjanya banyak yang keluarmasuk karena tidak tahan mengerjakan
pekerjaan
yang
membutuhkan
konsentrasi tinggi itu. “Kalo bahasa
sundanya, lieur,” ucapnya.
Akhirnya
dia
mendatangkan
pelatih tenun wanita dari luar kota
dan menyosialisasikan ke para
perempuan desa untuk meninggalkan
pekerjaan kasar yang tidak cocok
untuk mereka. Kini Wignyo memiliki
pekerja sebanyak 160 orang yang
mengoperasikan 80 alat tenun dan
ditampung di lahan seluas satu hektar.
Untuk urusan permodalan, boleh
dibilang Wigyo jarang menemui
kendala yang berarti. Hal ini
disebabkan dalam pemasaran produk
tenun sutra saat itu belum banyak
pemainnya sehingga arus kas tetap
lancar. Supaya modal kerja tetap
terjaga, dia meminta uang muka 50%
dari harga jual.
Di saat usahanya mulai mekar,
Wignyo mendapatkan tantangan baru.
Pabrik pemasok bahan baku benang,
Indo Jado, menutup usahanya karena
menyusutnya jumlah petani murbei
dan peternak ulat sutra. Di beberapa
daerah, memang ada produsen benang
sutra. Namun, tidak seperti Indo Jadi
yang menproduksi benang dengan
mesin modern.
“Hasil produksi benang yang dibuat
pengrajin tradisional bentuknya tidak
seragam. Jadi kalau dibikin kain tidak
rata,” ujarnya.
Mau tak mau Wigyo harus
mendatangkan bahan baku kain
berkualitas dari luar negeri. Ia mesti
mengimpor benang sutra asal Cina
demi keberlangsungan usahanya.
Benang lokal dipakainya hanya untuk
desain tertentu pada kain tenun.
Kendati bahan bakunya impor,
namun desain busana Wignyo tetap
memadukan
busana
tradisional
Indonesia yang diramu dengan teknik
modern. Di ruang pamer busananya,
Tenun Gaya, Cipete, dipenuhi baju
siap pakai dari kain sutra. Tak hanya
itu, dia juga menyediakan bahan dan
penjahitan kain tenun.
Soal harga, Wignyo bilang
tergantung bahan dan desainnya.
Kemeja tenun sutra lengan panjang,
misalnya, sekitar Rp 3,5 juta. Adapun
harga baju jadi yang paling mahal Rp
7,5 juta. “Kalau baju pesanan pelanggan
tidak kami display disini,” ujarnya.
Biasanya, pesanan baju membludak
menjelang hari raya Lebaran atau Natal.
Wignyo juga kerap mendapatkan order
untuk kebutuhan acara pernikahan.
Untuk pernikahan dia menjelaskan
bahwa busana pengantin harus dipesan
7 bulan sebelum pesta pernikahan.
“Sebab prosesnya lama dan semuanya
hand made,” jelasnya.
Pelanggan
Wignyo
memang
tak hanya masyarakat di Indonesia,
orang luar negeri pun banyak yang
berminat dengan hasil tenunannya.
Ia pernah mengekspor ke Malaysia,
Singapura, dan Jepang. Namun
karena keterbatasan produksi, Wignyo
mengerem pengiriman tenun sutranya.
Saat ini ia lebih konsentrasi mengambil
ceruk pasar fesyen Singapura karena
anak sulungnya kuliah disana.
Selama bergelut di dunia tenun sutra,
Wigyo tidak pernah mendapatkan
pembinaan dari pemerintah dalam
bentuk apapun. “Kalau diajak pameran,
sering. Sebatas itu saja,” ujarnya.
Untung saja, lanjutnya, Dirjen
Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kemenperin Euis Saedah cukup
aktif berkomunikasi dengan para
pengrajin, pengusaha, dan desainer
tenun sutra, dalam mencari solusi bagi
pengembangan industri kain sutra ini.
Dia
berharap
pemerintah
mendukung dan menyosialisasikan
peng g u na a n k a in t rad isiona l ,
khususnya tenun, karena di setiap
daerah di Indonesia memiliki kegiatan
tenun-menenun. Sosialisasi kain
tenun Nusantara juga harus gencar
dipromosikan di luar negeri.
Wignyo juga meminta membuat
program terkait industri kain tenun
yang tepat guna dan tepat sasaran.
Pasalnya, pernah ada sebuah program
pemerintah yang hanya membantu
dalam pengadaan ATBM saja tanpa
ada pendampingan dan pelatihan,
sehingga bantuan mesin tenun tersebut
menjadi sia-sia. mi
Media Industri • No. 01 - 2013
61
SuksesStory
Sinergi Jiwa Seni
dan Ilmu Ekonomi
Kendati pernah menggeluti dunia
keuangan dan audit hingga 12 tahun,
Wigyo Rahardi tak bisa melawan
panggilan jiwanya di dunia seni.
Darah seni itu mengalir dari ibunya,
seorang pemain Wayang Orang
Sriwedari Solo.
“Waktu masih SD saya pernah
belajar menari karena ibu saya penari
wayang orang di Solo,” kata Wignyo
Rahardi. Di masa itu, lelaki yang menari
kerap diejek teman-teman sepermainan
dan
orang-orang
disekitarnya.
Akhirnya, suami dari Neneng Rihanah
itu enggan melanjutkan latihan tarinya.
Selepas SMA, Wignyo melanjutkan
ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Rawamangun, Jakarta. Setelah
lulus kuliah pada 1985, dia bekerja di
sebuah perusahaan dari Grup Salim.
Ketika perusahaan tersebut membuat
anak usaha di bidang pembuatan
benang sutra dengan nama PT Indo
Jado Sutra Pratama, Wignyo dipercaya
sebagai senior manajer bagian keuangan
di tempat tersebut.
“Saya di perusahaan itu juga sebagai
manajer pemasaran,” ujarnya. Rangkap
jabatan yang disandangnya membuat ia
mendalami pengetahuan tentang kain
sutra, mulai dari peternakan ulat sutra
hingga industri kain sutra itu sendiri.
Belakangan, pemahaman tentang
industri kain sutra kembali memantik
jiwa seninya. Ia mulai menciptakan
desain busana dari bahan kain tenun
sutra. Pada 2002, bapak dua putri
tersebut mulai rajin ikut pagelaran
busana.
Kerja kerasnya membuahkan
berbagai penghargaan seperti Prima
Produk Niaga Untuk Produk Usaha
Industri Kecil dan Menengah Potensi
Ekspor dari Departemen Perdagangan
pada INACRAFT 2007, Kreasi
Busana Tenun kategori Daya Jual
Terbaik pada Gelar Tenun Tradisional
Indonesia 2007, dan Kreasi Kriya
Terbaik kategori Tekstil pada Gelar
Produk Kerajinan Indonesia 2009.
Kini Wignyo boleh dibilang telah
menjadi salah satu seniman busana
papan atas di Indonesia. Di tengah
kesibukan yang padat, ia masih
menyempatkan diri untuk memberi
pelatihan kepada para penenun di
berbagai daerah seperti Pekanbaru,
Riau, Sumatera Utara, Nusa Tenggara
Timur, Kalimantan Barat, dan Banten.
Tanpa diduga, di dalam tubuh
anak-anak Wignyo mengalir darah
seni yang sama dengannya. Sang
putri sulung, Laras Nintyas, saat ini
kuliah di Raffles Design Institute,
Singapura,
jurusan Fashion
Marketing, usai menamatkan
pendidikan di Prasetiya Mulya
jurusan Bussines Management.
Sedangkan
Gayatri
Puspita, putri bungsunya
yang
menjadi
inspirasi
merek Tenun Gaya, telah
mendapatkan
beasiswa
jurusan Fashion Design
dari LaSalle College
International dan akan menyusul
kakaknya ke Negeri Singa pada Juli
2013.
“Saya tak pernah mengarahkan
mereka untuk mengikuti jejak
ayahnya,” ujar Wignyo. Hmm,
memang apel jatuh tak jauh dari
pohonnya. mi
PILIHLAH
Peragaan Busana:
•
•
•
•
•
•
•
•
22 Nov 2008 Festival Tekstil
Nusantara, Batam
2-3 Aug 2009 Batik, Tenun &
Jewelery Expo, Makassar
24 Jan 2010 Apresiasi Tenun
sebagai warisan Budaya
Indonesia, Jakarta
3-4 Jul 2010 Enchanting
Indonesia, Singapura
31 Jul 2010 Fashion
Market, Jakarta
29 Aug 2010
Indonesian
Fashion World,
Jakarta
26 Sep 2010 2nd
Jak-Japan Matsuri,
Jakarta
15 Des 2010
Re-Launch
BankPermata
Priority, Jakarta
Kemang
produk
berlogo
Profil Singkat
Nama
Tempat & Tanggal Lahir
Istri
Anak
Pendidikan
: Wignyo Rahadi
: Solo, 18 Mei 1960
: Neneng Rihanah
: Laras Nintyas, Gayatri Puspita
: Sarjana Ekonomi STIE Rawamangun, Jakarta
Penghargaan:
1. Prima Produk Niaga Untuk Produk Usaha/Industri Kecil dan Menengah Potensi
Ekspor dari Departemen Perdagangan pada INACRAFT 2007
2. Kreasi Busana Tenun kategori Daya Jual Terbaik pada Gelar Tenun Tradisional
Indonesia 2007
3. Kreasi Kriya Terbaik kategori Tekstil pada Gelar Produk Kerajinan Indonesia 2009.
62
Media Industri • No. 01 - 2013
Media Industri • No. 01 - 2013
63
Indonesia
Produk
64
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
www.kemenperin.go.id
Media Industri • No. 01 - 2013
Fly UP