...

Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perudangan dan

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perudangan dan
Policy Brief : No.06/Juni/2010
POLICY BRIEF
Media ini bertujuan untuk menjadi jembatan antara pengkajian akademik,
penelitian dengan pengambilan kebijakan di sektor kesehatan.
PENTINGNYA KONSISTENSI ANTARA PERATURAN PERUNDANGAN
DAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DI INDONESIA
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM
Executive Summary
Saat ini kebijakan pembiayaan kesehatan yang
berlaku di Indonesia tidak konsisten dengan UU
yang mengaturnya. Disatu pihak, peraturan
yang mengatur kebijakan ini yaitu UU no 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
menyatakan
bahwa sistim
pembiayaan kesehatan berbasis asuransi
sosial, namun dalam implementasinya sistem
pembiayaan kesehatan di Indonesia didominasi
oleh pembiayaan pemerintah dari sumber
pajak.
Sistem asuransi sosial mewajibkan pesertanya
membayarkan premi ke lembaga asuransi yang
ditunjuk negara. Saat ini kurang dari 10%
penduduk Indonesia (sekitar 17 juta orang)
yaitu hanya pegawai negeri peserta PT Askes
dan pegawai swasta peserta Jamsostek yang
sudah masuk dalam sistem asuransi kesehatan
sosial. Sistem pembiayaan kesehatan yang
berlaku sekarang didominasi sistem pajak yaitu
negara membayar langsung kepada pemberi
pelayanan kesehatan melalui mekanisme
Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesmas/Jamkesda)
yang mencakup lebih dari 75 juta penduduk.
Program Jamkesmas adalah suatu program
pengganti Asuransi Kesehatan untuk Keluarga
Miskin (Askeskin) yang mulai dilaksanakan
tahun 2008. Pemerintah mengatakan jika SJSN
efektif nanti diterapkan sepenuhnya di
indonesia maka Program Jamkesmas
akan disesuaikan dengan SJSN tersebut.
Sementara
itu dualisme
yang
berlangsung yaitu antara UU yang
berlaku dan implementasinya
di
lapangan, membingungkan pengambilan
kebijakan teknis dan berdampak pada
inefesiensi , kurang tepatnya sasaran dan
ketidakadilan akses dalam pelayanan
kesehatan. Padahal sekarang ini
Indonesia memerlukan suatu kebijakan
yang menyeluruh dan terpadu untuk
menjawab tantangan yang dihadapi
dalam pembiayaan kesehatan yang
semakin kompleks yang disebabkan
antara
oleh: perubahan
pola
kependudukan Indonesia, jenis penyakit
yang dihadapi dan juga perubahan nutrisi
yang disebabkan oleh perubahan pola
hidup.
Konteks dan Pentingnya Permasalahan
Indonesia masih dianggap negara yang
kurang memberikan prioritas kesehatan
untuk penduduknya. Hal ini dibuktikan
dengan rendahnya
alokasi dana
pemerintah untuk sektor kesehatan yang
jumlahnya hanya sekitar 2% dari PDB,
dan masih jauh dibawah rekomendasi
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO
yang merekomendasikan 5% dari PDB.
1
Saat ini kebijakan pembiayaan kesehatan yang
berlaku di Indonesia tidak konsisten dengan UU
yang mengaturnya. Disatu pihak, peraturan
yang mengatur kebijakan ini yaitu UU no 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
menyatakan
bahwa sistim
pembiayaan kesehatan berbasis asuransi
sosial, namun dalam implementasinya sistem
pembiayaan kesehatan di Indonesia didominasi
oleh pembiayaan pemerintah dari sumber
pajak.
Sistem asuransi sosial mewajibkan pesertanya
membayarkan premi ke lembaga asuransi yang
ditunjuk negara. Saat ini kurang dari 10%
penduduk Indonesia (sekitar 17 juta orang)
yaitu hanya pegawai negeri peserta PT Askes
dan pegawai swasta peserta Jamsostek yang
sudah masuk dalam sistem asuransi kesehatan
sosial. Sistem pembiayaan kesehatan yang
berlaku sekarang didominasi sistem pajak yaitu
negara membayar langsung kepada pemberi
pelayanan kesehatan melalui mekanisme
Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesmas/Jamkesda)
yang mencakup lebih dari 75 juta penduduk.
Program Jamkesmas adalah suatu program
Kritik Terhadap Kebijakan Saat ini
Undang Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (UU no 40/2004) belum dapat
diberlakukan efektif
Undang-undang ini telah ditandatangani
Presiden Megawati tahun 2004, namun sampai
saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP)
yang mengimplementasikan UU tersebut. UU
SJSN juga telah mengalami uji judicial (Judicial
Review) oleh Mahkamah Konstitusi dan salah
satu pasalnya dianulir (pasal 5 yaitu
menyangkut penyebutan PT Askes, PT
Jamsostek, PT Taspen dan ASABRI sebagai
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
2
Selain itu, UU yang memuat
Sistem
Jaminan Kesehatan, Pensiun dan
Jaminan Kematian seperti UU no 40/2004
mendapatkan kritik yang tajam.
Banyak negara maju yang memisahkan
Jaminan Kesehatan dari Jaminan Sosial
lain. Contoh terbaru adalah UU reformasi
system asuransi kesehatan di Amerika
Serikat yang berhasil diberlakukan oleh
Pemerintah Obama. UU SJSN
ini
dianggap oleh banyak daerah sebagai
sistim yang “sentralistik” dan “tidak
sesuai dengan semangat desentralisasi”
karena tidak memberikan kewenangan
sepenuhnya kepada pemerintah lokal
untuk memenuhi pelayanan kesehatan
masyarakat lokal. Dengan berbagai
hambatan, kesulitan serta kompleksitas
dari pemberlakuan UU SJSN ini, justru
yang diperlukan Indonesia sekarang ini
adalah suatu system jaminan kesehatan
yang menyeluruh. Tidak mengherankan
kalau sekarang ini UU no 40/2004 belum
efektif menjawab tantangan pembiayaan
kesehatan penduduk Indonesia.
Askeskin/Jamkesmas Kurang Efektif
Menjamin
Kesetaraan
Layanan
Kesehatan
Berbagai studi yang dikompilasi Bank
Dunia menyimpulkan bahwa Jamkesmas
ternyata hanya membantu masyarakat
tidak mampu yang hidup di sekitar kota
(urban poor), tetapi tidak masyarakat
miskin di desa (rural poor) karena
kesulitan mencapai pusat layanan
kesehatan dan tidak meratanya fasilitas
layanan kesehatan. Walaupun demikian,
program ini cukup membantu mereka
yang sakit sehingga terhindar dari
pemiskinan akibat sakit. Dibandingkan
tahun 2001, pada tahun 2006 terjadi
penurunan beban biaya rumah tangga
akibat sakit sebesar kurang lebih
separuhnya.
UU SJSN dan Jamkesmas adalah kebijakan
yang didasarkan pada dua prinsip yang
berbeda
UU SJSN adalah sistem pembiayaan berbasis
Asuransi Sosial sedangkan Jamkesmas dan
juga sebagian Jamkesda
adalah sistem
berbasis pajak tanpa perhitungan asuransi.
Suatu negara biasanya hanya mempunyai satu
sistem yang utama, yaitu sistim pajak atau
asuransi. Inggris misalnya memilih untuk
menggunakan sistem pajak, sedangkan
Jerman memilih sistem asuransi. Indonesia
dengan “dualisme” sistem ini menyebabkan
permasalahan dalam implementasinya,
misalnya antara lain tidak tepatnya sasaran
peserta Jamkesmas, rumitnya sistem klaim
oleh rumah sakit, dan tingginya biaya
administrasi.
Pilihan 2
Namun apabila ingin konsisten
dengan UU SJSN (yaitu melalui
mekanisme asuransi kesehatan
sosial) sebaiknya
segera
disusun Peraturan Pemerintah
(PP), Keputusan Menteri
Kesehatan (Kepmenkes) atau
aturan perundangan teknis
yang lain yang mendukung
agar UU SJSN
ini dapat
diberlakukan.
Penutup
Rekomendasi Kebijakan
Dianjurkan agar Indonesia segera
memutuskan untuk memilih satu
sistem pembiayaan
utama dan
konsisten dengan pelaksanaannya.
Pilihan 1:
Apabila ingin memperluas kepesertaan
Jamkesmas (melalui mekanisme pajak
tanpa menggunakan prinsip asuransi
sosial) maka perlu ada revisi UU SJSN.
Bila perlu memisahkan UU tentang
Jaminan Kesehatan berdiri sendiri,
terpisah dari UU SJSN. Hal ini kemudian
diikuti
dengan
peningkatan
pendapatan sektor pajak untuk
menjaga agar tersedia anggaran
kesehatan yang memadai guna
menjamin
keberlangsungan
Jamkesmas.
Sistem pembiayaan kesehatan berfungsi
untuk memberikan jaminan pembiayaan
kesehatan agar masyarakat dapat
terhindar dari pengeluaran biaya yang
besar ketika mereka sakit. Apapun
sistemnya (alternatif 1 atau 2), asal ada
fungsi perlindungan finansil yang dapat
diberlakukan maka system tersebut
dapat dikatakan efektif. Selain
itu,
system pembiayaan juga harus menjamin
adanya equity atau kesetaraan akses
layanan kesehatan pada masyarakat.
Sistem pembiayaan jangan hanya
menguntungkan mereka yang mudah
memperoleh akses layanan kesehatan,
seperti misalnya mereka yang tinggal di
kota besar atau dekat kota yang jumlah
penyedia layanan kesehatannya
memadai. Akhirnya, sistim pembiayaan
kesehatan ini hanya akan efektif bila
disediakan juga suatu sistem penyediaan
pelayanan kesehatan yang merata.
3
Penyusun
dr. Sigit Riyarto, M.Kes
phone: 0811259242
email: [email protected]
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D
phone: 0811253295
email: [email protected]
Website http://www.kebijakankesehatanindonesia.net
Fly UP