...

KAJIAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

KAJIAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
BERDASARKAN PERPU NO. 1 TAHUN 2002 jo UU NO. 15 TAHUN
2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
Bambang Sukarjono1) Sarjiyati2)
1),2)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun
Abstract
Legal research is a scientific activity, which is based on the method, systematic
and specific thoughts, that aims to study one or more symptoms of a particular
law, by way of analyzing it. In normative legal research methods are scientific
procedure to find the truth by scientific logic of the normative. In this research
approach normative legal research methods, also known as the research
literature on normative law is written. With the approach of normative legal
research methods include a study of the principles of law, the legal system and
the level of Synchronization of the law.The results and discussion in this study
that the criminalization of the Crime of Terrorism as part of the development of
criminal law can be done through many ways, such as: the evolution of the
system 1.Melalui be an amendment to the articles of the Code of Criminal
2.Melalui global system through setting complete outside of the Code of Criminal
procedural law including specificity. 3.Sistem compromise in the form of entering
a new chapter in the Criminal Code of the crime of terrorism. That does not mean
that the presence of the specialized in crimes against state security means that
law enforcement has the authority over or indefinitely solely to facilitate the proof
that a person has committed a crime against state security, but these deviations
are related to the interests of the greater security of the country must be
protected. Similarly, the composition of the chapters in the special regulations
must be an order of the whole. In addition to these provisions, Article 103 Book of
the Penal Code states that all rules including the principles contained in the book
I book Criminal Justice Act applies to criminal laws outside the book of the
Criminal Justice Act for regulation outside of the Code of Criminal it does not
regulate other.
Keywords : Terrorism, Crime, the Code of Criminal
PENDAHULUAN
Teror atau terorisme tidak
selalu identik dengan kekerasan,
terorisme
adalah
puncak
aksi
kekerasan. Bisa saja kekerasan terjadi
tanpa teror, tetapi tidak ada teror
tanpa kekerasan. Terorisme tidak
sama
dengan
intimidasi
atau
sabotase. Sasaran intimidasi dan
sabotase
umumnya
langsung,
sedangkan terorisme tidak. Korban
tindakan terorisme seringkali adalah
orang yang tidak bersalah. Kaum
teroris bermaksud ingin menciptakan
sensai
agar
masyarakat
luas
memperhatikan apa yang mereka
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
perjuangkan
dan
memanfaatkan
media massa untuk menyuarakan
pesan perjuangannya. Sebagai bagian
dari fenomena sosial, terorisme
kemudian berkembang seiring dengan
perkembangan peradaban manusia.
Cara-cara yang digunakan untuk
melakukan kekerasan dan ketakutan
juga semakin canggih seiring dengan
semakin
canggihnya
teknologi
modern. Proses globalisasi dan
budaya massa menjadi lahan subur
perkembangan terorisme. Kemudahan
menciptakan
ketakutan
dengan
teknologi tinggi dan disseminasi
informasi coverage media yang luas
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...26
membuat jaringan dan tindakan teror
semakin mudah mencapai tujuannya.
Akar dan motif terorisme terkait erat
dengan dimensi moral yang luas
seperti
nilai,
ideologi,
agama,
ketidakadilan tatanan dan struktur
sosial maupun konstalasi dunia.
Terorisme bukanlah masalah yang
berdiri sendiri dan tidak dapat
ditafsirkan
secara
monolinear,
subyektif apalagi sepihak. Pada
dasarnya
problem
terorisme
membutuhkan
adanya
upaya
pembenahan dan perbaikan dalam
spektrum
yang
luas
dan
berkelanjutan. Terorisme bukanlah
semata-mata persoalan keamanan
dan penanganan terorisme harus
dilakukan secara menyeluruh baik
politik, sosial, maupun ekonomi.
Akhir-akhir ini kita dapat
memperoleh berita dari media massa
dan
elektronik
mengenai
aksi
terorisme. Sejak sembilan tahun
terakhir ini terorisme menjadi salah
satu wacana yang akrab di telinga
kita. Sesungguhnya terorisme di dunia
bukanlah merupakan hal baru, namun
perhatian dunia terutama sejak
terjadinya peristiwa World Trade
Center (WTC) di New York, Amerika
Serikat (AS) pada tanggal 11
September 2001, dikenal sebagai
“September Kelabu”, yang memakan
3000 korban. Serangan dilakukan
melalui udara, tidak menggunakan
pesawat
tempur,
melainkan
menggunakan pesawat komersil milik
perusahaan Amerika Serikat sendiri,
sehingga tidak tertangkap oleh radar
AS. Tiga pesawat komersil milik AS
dibajak, dua diantaranya ditabrakan
ke menara kembar Twin Towers
World Trade Center dan gedung
Pentagon.
Berita
Jurnalistik
seolah
menampilkan gedung WTC dan
Pentagon sebagai korban utama
penyerangan ini. Padahal, lebih dari
itu yang menjadi korban utama dalam
waktu dua jam itu mengorbankan
kurang lebih 3.000 orang pria, wanita
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
dan
anak-anak
yang
terteror,
terbunuh, terbakar, meninggal, dan
tertimbun berton-ton reruntuhan puing
akibat sebuah pembunuhan massal
yang terencana. Akibat serangan
teroris itu, menurut Dana Yatim-Piatu
Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak
kehilangan orang tua. Di Pentagon,
Washington, 189 orang tewas,
termasuk para penumpang pesawat,
45 orang tewas dalam pesawat
keempat yang jatuh di daerah
pedalaman Pennsylvania. Para teroris
mengira bahwa penyerangan yang
dilakukan
ke WTC
merupakan
penyerangan
terhadap
“Simbol
Amerika”. Namun, gedung yang
mereka serang tak lain merupakan
institusi
internasional
yang
melambangkan kemakmuran ekonomi
dunia. Di sana terdapat perwakilan
dari berbagai negara, yaitu terdapat
430 perusahaan dari 28 negara. Jadi,
sebetulnya
mereka
tidak
saja
menyerang Amerika Serikat tapi juga
dunia dan yang lebih parah lagi
mereka menganggap bahwa aksi
terorisme tersebut merupakan suatu
aksi yang mereka tempuh untuk
menciptakan suatu keadilan di dunia
tanpa memikirkan hak asasi individu
lain. Terorisme terjadi diseluruh dunia,
namun sepanjang sejarah aksi
terorisme yang ada, Indonesia justru
dinilai paling menderita. Setelah
diserang teroris, negara-negara lain
cepat bangkit, kejadian tersebut juga
jarang terulang. Namun tidak begitu
dengan Indonesia. Seakan tiada
habisnya kasus terorisme terjadi
berulang kali di Indonesia.
Menyadari
sedemikian
besarnya kerugian yang ditimbulkan
oleh suatu tindak terorisme, serta
dampak yang dirasakan secara
langsung oleh Indonesia sebagai
akibat dari tragedi Bali, merupakan
kewajiban
pemerintah
untuk
secepatnya mengusut tuntas tindak
pidana
terorisme
itu
dengan
memidana pelaku dan aktor intelektual
dibalik peristiwa tersebut. Hal ini
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...27
menjadi
prioritas
utama
dalam
penengakan hukum. Untuk melakukan
pengusutan, diperlukan perangkat
hukum yang mengatur tentang tindak
pidana terorisme. Menyadari hal ini
dan lebih didasarkan pada peraturan
yang ada saat ini yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) belum
mengatur secara khusus serta tidak
cukup memadai untuk memberantas
tindak pidana terorisme. Pemerintah
Indonesia
merasa
perlu
untuk
membentuk
Undand-Undang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Terorisme, yaitu dengan menyusun
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002, yang pada tanggal 4 April 2003
disahkan menjadi Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Terorisme.
Keberadaan
UndangUndang
Pemberantasan
Tindak
Pidana Terorisme disamping KUHP
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), merupakan Hukum Pidana
Khusus.
Pemerintah
menerbitkan
Perpu (sekarang sudah disahkan
menjadi
undang-undang)
guna
pemberatantasan
tindak
pidana
terorisme yang sejak awal telah
mengundang kontroversi dari berbagai
pihak dan kalangan entah dari
kalangan akademis, praktisi, politisi
dan pakar-pakar lain khususnya pakar
hukum. Hal itu bisa dilihat dengan
adanya kekhawatiran sementara pihak
bahwa perangkat hukum dalam
penindakan
terhadap
kejahatan
terorisme, sekalipun diperlukan, akan
menimbulkan
penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power) bagi
pemengang
kekuasaan
tertentu.
Sementara pihak lain ada yang
berpendapat bahwa dengan adanya
undang-undang (Selanjutnya disebut
sebagai UU) No.12/drt/1951 yang
ditetapkan menjadi UU No. 1/1991
tentang Senjata Api, UU No. 39/1999
tentang HAM, UU No.26/2000 tentang
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
Pengadilan HAM, dan KUHP sudahlah
cukup, sehingga tidak diperlukan lagi
perangkat hukum yang bersifat
khusus dalam penindakan kejahatan
terorisme. Ada indikasi kelemahan
Perpu No. 1 dan 2 tahun 2002 tentang
Terorisme dan Penanganannya, itu
ketika Perpu tersebut disahkan
menjadi undang-undang. Disamping
Perpu
tersebut,
juga
adanya
pengajuan draft amandemen atas
undang-undang yang baru disahkan
itu menunjukan bahwa eksistensi
secara yuridis normatif masih perlu
dikaji lebih lanjut.
Berbagai kekhawatiran dan
pendapat tentang tidak diperlukannya
perangkat hukum
guna mengisi
kekosongan hukum dalam penindakan
kejahatan terorisme sesungguhnya
tidak perlu terjadi. Jika semua pihak
memahami
dan
menyadari
sedemikian
seriusnya
masalah
kejahatan terorisme dan akibat yang
ditimbulkannya, sementara perangkat
hukum
yang
mengatur
pemberantasan dan penindakannya
secara khusus belum ada. Kejahatan
terorisme tidak dapat disamakan
dengan kejahatan biasa, selain
kejahatan itu dilakukan secara
sistematis profesional dengan dan
melalui jaringan yang terorganisir
yang bersekala regional maupun
internasional, memiliki tujuan politik
idiologi dengan cara menimbulkan
rasa takut, panik dan chaos di
masyarakat, sampai dengan jatuhnya
banyak korban yang tewas dan lukaluka atas masyarakat yang tidak
berdosa. Kejahatan terorisme juga
didukung oleh motivasi yang kuat dari
pelakunya yang secara khusus juga
sudah
memperhitungkan
kondisi
hukum
di
suatu
negara
dan
implementasinya selama ini.
Pemberantasan
tindak
pidana terorisme di Indonesia tidak
semata-mata merupakan masalah
hukum dan penegakan hukum,
melainkan juga merupakan masalah
sosial,
budaya
ekonomi
yang
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...28
berkaitan erat dengan masalah
ketahanan suatu bangsa. Kebijakan,
langkah
pencegahan
dan
pemberantasannya
pun
harus
bertujuan
untuk
memelihara
keseimbangan
dalam
kewajiban
melindungi kedaulatan negara, hak
asasi korban dan saksi, serta hak
asasi tersangka atau terdakwa.
Pemberantasan
tindak
pidana
terorisme dengan ketiga tujuan
tersebut menunjukan bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa yang
menjunjung tinggi peradaban umat
manusia, cinta perdamaian dan
mendambakan kesejahteraan serta
memiliki komitmen yang kuat untuk
tetap menjaga keutuhan wilayah
NKRI, yang berdaulat di tengahtengah gelombang pasang surut
perdamaian dan keamanan dunia.
Idealisme tersebut terkait dengan
eksistensi Indonesia sebagai negara
hukum.
Posisi
negara
hukum
menuntut
ditegakkan
aparatnya.
Kinerja aparat akan mempengaruhi
sukses tidaknya. Dalam kinerja ini,
akan dijadikan sebagai standar
evaluasi
penanganan
dan
pemberantasan kejahatan terorisme.
Logis jika masalah kinerja ini
seringkali menjadi sorotan, apalagi di
negara yang memeng fenomenanya
masih kuat menunjukan lemahnya
kinerja aparat penegak hukum.
Kelemahan kinerja aparat penegak
hukum dapat dijadikan sebagai sisi
kriminogen yang dapat membuka
peluang
bagi
seseorang
dan
kelompoknya untuk menjalankan aksiaksi deviatif dan disnormatif.
Kalaupun
kinerja
aparat
penegak hukum kurang meyakinkan
atau
belum
profesional
dalam
mengantisipasi
dan
menghadapi
kejahatan-kejahatan berat, maka sulit
dipungkiri kenyataan memprihatinkan,
bahwa aparat penegak hukum yang
sebenarnya punya misi mulia untuk
menjaga kewibawaan negara hukum
(rechtstaat) akhirnya dijadikan obyek
eksperimen oleh kalangan teroris.
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
Teroris posisinya menjadi subjek yang
menetukan,
sedangkan
penegak
hukum menjadi objek yang menunggu
dan ditentukan. Terorisme dengan
meledakan bom seperti yang dapat
dilihat belakangan ini tidaklah dapat
disamakan dengan tindak pidana
biasa yang diatur di dalam Pasal 187
KUHP, sekalipun secara subtansial
tindakannya
memiliki
kesamaan
dalam
kejahatan
yang
membahayakan keamanan umum,
tetapi telah memakan banyak korban
nyawa manusia yang tidak sedikit,
bahkan telah menimbulkan rasa takut,
panik, dan chaos dalam masyarakat
sampai
pada
hancurnya
perekonomian nasional. Sementara
itu, sekalupun larangan kepemilikan
senjata api (senpi) atau bahan
peledak (handak) tanpa hak telah
diatur dalam UU No. 12/drt/1951, dan
Kejahatan Kemanusiaan Sebagai
Pelanggaran HAM telah diatur dalam
UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM, bukan berarti
perangkat
hukum
tentang
pemberantasan
dan
penindakan
terhadap kejahatan terorisme tidak
diperlukan, mengingat essensinya
yang sedemikian luas dan kompleks
memerlukan
pengaturan
secara
khusus (lex specialis). Terorisme
bukan
hanya
kejahatan
yang
mengancam dan merusak keamanan
dan keutuhan suatu bangsa dan
negara, tetapi juga merusak tatanan
dan
kedamaian
masyarakat
internasional. Harmonisasi global
dapat terkoyak karena bisa jadi
masing-masing
negara
saling
mencurigai dan mengancam negara
lain, karena ada di antara tersangka
atau pelakunya berasal dari negara
tersebut.
Untuk lebih memperjelas
agar permasalahan yang ada nantinya
dapat dibahas dengan lebih terarah
dan sesuai dengan yang diharapkan,
maka penting sekali bagi penulis
untuk merumuskan permasalahan
yang akan dibahas.
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...29
Berdasarkan latar belakang
tersebut
diatas maka rumusan
masalah yang dapat di angkat adalah
sebagai berikut :
1. Apakah ketentuan yang terdapat
didalam
Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Tidak Bertentangan
Dengan Hukum Acara Pidana di
Indonesia ?
2. Apakah
Penanganan
Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Bertentangan dengan
HAM di Indonesia ?
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian yang penulis
lakukan agar di dalam upaya
pengumpulan data diperoleh hasil
yang maksimal dan obyektif penulis
menggunakan
metode
penelitian
sebagai berikut :
1) Metode Penelitian
Penelitian hukum ini merupakan
suatu kegiatan
ilmiah,
yang
didasarkan
pada
metode,
sistematika dan pemikiran tertentu,
yang bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum
tertentu,
dengan
jalan
menganalisanya. Dalam metode
penelitian
hukum
normatif
merupakan prosedur penelitian
ilmiah
untuk
menemukan
kebenaran berdasarkan logika
keilmuan dari sisi normatifnya.
Dalam penelitian ini dilakukan
pendekatan metode penelitian
hukum yuridis normatif atau disebut
juga
penelitian
kepustakaan
terhadap hukum normatif yang
tertulis.
Dengan
pendekatan
metode penelitian hukum normatif
ini mencakup penelitian terhadap
asas hukum, sistem hukum dan
taraf sinkronisasi hukum.
2) Sumber Data
Berkaitan dengan data yang
digunakan, bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini
meliputi bahan hukum primer,
sekunder, dan tertier. Bahan
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
hukum primer adalah bahan hukum
yang
terdiri
atas
peraturan
perundang-undangan yang diurut
berdasarkan hierarki. Yang mana
memiliki kaitan dengan penelitian
ini yaitu peraturan perundangundangan seperti Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Kitab
Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, dan PERPU NO. 1 Tahun
2002 jo UU NO. 15 Tahun 2003
Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, Kitab Undangundang Hukum Pidana Indonesia
dan peraturan-peraturan lainnya
yang terkait.
Bahan hukum sekunder yang
merupakan bahan hukum yang
paling banyak digunakan dalam
penelitian ini,
bahan hukum
sekunder adalah bahan hukum
yang terdiri dari buku-buku cetak
yang ditulis para ahli hukum yang
berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,
pendapat para sarjana, hasil
simposium mutakhir yang berkaitan
dengan topik penelitian dan bahan
pustaka
lain
yang
berisikan
informasi tentang bahan hukum
primer. Bahan hukum tersier
adalah
bahan
hukum
yang
memberikan
petunjuk
atau
penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus hukum, ensiklopedia
dan lain-lain.
3) Teknik Pengumpulan Data
Secara
nyata
dilakuakan
pengumpulan data melalui studi
kepustakaan,
mengumpulkan
bahan-bahan
hukum
guna
menunjang penelitian ini yang
terdiri dari bahan-bahan hukum
primer berupa Undang-Undang
Dasar 1945, Undang-Undang No.
15
Tahun
2003
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, KUHAP, KUHP serta
peraturan
perundang-undangan
lain dan selanjutnya pengumpulan
bahan hukum sekunder berupa
buku-buku cetak yang ditulis para
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...30
ahli hukum yang berpengaruh,
jurnal-jurnal hukum, pendapat para
sarjana, hasil simposium mutakhir
yang berkaitan dengan topik
penelitian dan bahan pustaka lain
yang berisikan informasi tentang
bahan
hukum
primer
serta
pengumpulan bahan hukum tersier
berupa
kamus
hukum
dan
ensiklopedia. Pengumpulan bahan
hukum yang berhubungan dengan
penulisan penelitian dikategorikan
menurut pengelompokan yang
tepat dengan diinventarisasi dan
diklasifikasikan
dengan
menyesuaikan
permasalahan
kemudian
dipaparkan,
disistematisasikan
kemudian
dianalisis
untuk
menginterprestasikan hukum yang
berlaku.
Guna
menjawab
permasalahan
yang
telah
dirumuskan dalam perumusan
masalah.
4) Analisa Data
Analisa data yang digunakan
adalah interpretasi sistematis dan
konstruksi analogis. Interpretasi
sistematis merupakan penafsiran
suatu undang-undang sebagai
bagian dari keseluruhan sistem
perundang-undangan dengan jalan
menghubungkannya
dengan
undang-undang lain. Interpretasi
sistematis dilakukan dengan cara
mengamati dan mengkaji dengan
seksama dan cermat hubungan
antara pasal yang satu dengan
pasal yang lain, baik yang terdapat
dalam undang-undang itu sendiri
ataupun yang terkandung dalam
undang-undang
lainnya.
Sedangkan analisis data dengan
konstruksi analogis merupakan
suatu penafsiran atau penjelasan
dari suatu ketentuan undangundang dengan memberikan kias
pada kata-katanya sesuai dengan
asas hukum.
Analisis data yang dilakukan
dengan interpretasi sistematis dan
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
konstruksi analogis bertujuan untuk
memperoleh gambaran secara singkat
dan jelas untuk mendapatkan jawaban
nyata
dari permasalahan yang
dibahas
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku
sehingga diperoleh suatu kebenaran
yaitu kebenaran pragmatis. Setelah
analisa data selesai maka hasilnya
disampaikan secara deduktif yaitu
menarik
kesimpulan
dari
permasalahan yang bersifat umum
terhadap hal yang dihadapi sesuai
dengan penelitian ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka mencegah dan
memerangi Terorisme tersebut, sejak
jauh sebelum maraknya kejadiankejadian yang digolongkan sebagai
bentuk Terorisme terjadi di dunia,
masyarakat internasional maupun
regional serta berbagai negara telah
berusaha
melakukan
kebijakan
kriminal (criminal policy) disertai
kriminalisasi secara sistematik dan
komprehensif terhadap perbuatan
yang
dikategorikan
sebagai
Terorisme.
Menyadari sedemikian besarnya
kerugian yang ditimbulkan oleh suatu
tindak Terorisme, serta dampak yang
dirasakan secara langsung oleh
Indonesia sebagai akibat dari Tragedi
Bali,
merupakan
kewajiban
pemerintah
untuk
secepatnya
mengusut tuntas Tindak Pidana
Terorisme itu dengan memidana
pelaku dan aktor intelektual dibalik
peristiwa tersebut. Hal ini menjadi
prioritas utama dalam penegakan
hukum. Untuk melakukan pengusutan,
diperlukan perangkat hukum yang
mengatur tentang Tindak Pidana
Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih
didasarkan pada peraturan yang ada
saat ini yaitu Kitab Undang - Undang
Hukum
Pidana
(KUHP)
belum
mengatur secara khusus serta tidak
cukup memadai untuk memberantas
Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah
Indonesia
merasa
perlu
untuk
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...31
membentuk
Undang-Undang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Terorisme, yaitu dengan menyusun
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang - Undang (Perpu) nomor 1
tahun 2002, yang pada tanggal 4 April
2003 disahkan menjadi UndangUndang dengan nomor 15 tahun 2003
tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Terorisme.
Keberadaan
Undang-Undang
Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme disamping
KUHP dan Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), merupakan Hukum
Pidana Khusus. Hal ini memang
dimungkinkan,
mengingat
bahwa
ketentuan Hukum Pidana yang
bersifat khusus, dapat tercipta karena:
a) Adanya proses kriminalisasi atas
suatu perbuatan tertentu di dalam
masyarakat. Karena pengaruh
perkembangan
zaman,
terjadi
perubahan
pandangan
dalam
masyarakat.
Sesuatu
yang
mulanya dianggap bukan sebagai
Tindak Pidana, karena perubahan
pandangan
dan
norma
di
masyarakat, menjadi termasuk
Tindak Pidana dan diatur dalam
suatu perundang-undangan Hukum
Pidana.
b) Undang-Undang
yang
ada
dianggap tidak memadai lagi
terhadap perubahan norma dan
perkembangan teknologi dalam
suatu
masyarakat,
sedangkan
untuk perubahan undang-undang
yang telah ada dianggap memakan
banyak waktu.
c) Suatu keadaan yang mendesak
sehingga dianggap perlu diciptakan
suatu peraturan khusus untuk
segera menanganinya.
d) Adanya suatu perbuatan yang
khusus
dimana
apabila
dipergunakan proses yang diatur
dalam
peraturan
perundangundangan yang telah ada akan
mengalami
kesulitan
dalam
pembuktian.
Sebagai undang - undang khusus,
berarti Undang-Undang Nomor 15
tahun 2003 mengatur secara materiil
dan formil sekaligus,
sehingga
terdapat pengecualian dari asas yang
secara umum diatur dalam Kitab
Undang - Undang Hukum Pidana
(KUHP) / Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) (lex
specialis derogate lex generalis)
Keberlakuan lex specialis derogat
lex generalis, harus memenuhi
kriteria:
i. bahwa pengecualian terhadap
undang-undang
yang
bersifat
umum, dilakukan oleh peraturan
yang setingkat dengan dirinya,
yaitu undang-undang.
ii. bahwa pengecualian termaksud
dinyatakan dalam undang-undang
khusus
tersebut,
sehingga
pengecualiannya hanya berlaku
sebatas
pengecualian
yang
dinyatakan dan bagian yang tidak
dikecualikan
tetap
berlaku
sepanjang
tidak
bertentangan
dengan
pelaksanaan
undangundang khusus tersebut.
Sedangkan kriminalisasi Tindak
Pidana Terorisme sebagai bagian dari
perkembangan hukum pidana dapat
dilakukan melalui banyak cara,
seperti:
i. Melalui sistem evolusi berupa
amandemen terhadap pasal-pasal
KUHP.
ii. Melalui sistem global melalui
pengaturan yang lengkap diluar
KUHP
termasuk
kekhususan
hukum acaranya.
iii. Sistem kompromi dalam bentuk
memasukkan bab baru dalam
KUHP tentang kejahatan terorisme.
Akan tetapi tidak berarti
bahwa dengan adanya hal yang
khusus dalam kejahatan terhadap
keamanan negara berarti penegak
hukum mempunyai wewenang
yang lebih atau tanpa batas
semata-mata untuk memudahkan
pembuktian bahwa seseorang telah
melakukan
suatu
kejahatan
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...32
terhadap keamanan negara, akan
tetapi
penyimpangan
tersebut
adalah
sehubungan
dengan
kepentingan yang lebih besar lagi
yaitu keamanan negara yang harus
dilindungi. Demikian pula susunan
bab-bab yang ada dalam peraturan
khusus tersebut harus merupakan
suatu tatanan yang utuh. Selain
ketentuan tersebut, pasal 103 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)
menyebutkan
bahwa
semua aturan termasuk asas yang
terdapat dalam buku I Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)
berlaku
pula
bagi
peraturan pidana diluar Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) selama peraturan diluar
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Pidana (KUHP) tersebut tidak
mengatur lain.
Hukum
Pidana
khusus,
bukan hanya mengatur hukum pidana
materielnya saja, akan tetapi juga
hukum acaranya, oleh karena itu
harus diperhatikan bahwa aturanaturan tersebut seyogyanya tetap
memperhatikan asas-asas umum
yang terdapat baik dalam ketentuan
umum yang terdapat dalam Kitab
Undang-Undang
Hukum
Pidana
(KUHP)
bagi
hukum
pidana
materielnya sedangkan untuk hukum
pidana
formilnya
harus
tunduk
terhadap ketentuan yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana/KUHAP).
Sebagaimana
pengertian
tersebut diatas, maka pengaturan
pasal 25 Undang-Undang Nomor 15
tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme, bahwa
untuk menyelesaikan kasus-kasus
Tindak Pidana Terorisme, hukum
acara
yang
berlaku
adalah
sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP),
ketentuan tersebut berdasar pada
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
Pasal 284 ayat (2) KUHAP (lex
generalis).
Artinya
pelaksanaan
Undang-Undang khusus ini tidak
boleh bertentangan dengan asas
umum Hukum Pidana dan Hukum
Acara Pidana yang telah ada. Namun,
pada kenyataannya, terdapat isi
ketentuan beberapa pasal dalam
Undang-Undang
tersebut
yang
merupakan
penyimpangan
asas
umum Hukum Pidana dan Hukum
Acara Pidana. Penyimpangan tersebut
mengurangi Hak Asasi Manusia,
apabila dibandingkan asas-asas yang
terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).
Apabila memang diperlukan suatu
penyimpangan, harus dicari apa dasar
penyimpangan tersebut, karena setiap
perubahan akan selalu berkaitan erat
dengan Hak Asasi Manusia. Atau
mungkin karena sifatnya sebagai
undang-undang yang khusus, maka
bukan penyimpangan asas yang
terjadi
disini,
melainkan
pengkhususan asas yang sebenarnya
menggunakan dasar asas umum,
namun dikhususkan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang khusus
sifatnya yang diatur oleh UndangUndang Khusus tersebut. Sesuai
pengaturan Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian
suatu perkara Tindak Pidana sebelum
masuk dalam tahap beracara di
pengadilan, dimulai dari Penyelidikan
dan Penyidikan, diikuti dengan
penyerahan
berkas
penuntutan
kepada Jaksa Penuntut Umum.
Demikian pula perlu dirumuskan
tentang pengaturan, cara mengajukan
tuntutan terhadap petugas yang telah
salah dalam melakukan tugasnya,
oleh orang-orang yang menderita
akibat kesalahan itu dan hak asasinya
telah terlanggar, karena banyak
Pemerintah suatu negara dalam
melakukan
pencegahan
maupun
penindakan terhadap perbuatan teror
melalui suatu pengaturan khusus yang
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...33
bersifat darurat, dimana aturan darurat
itu dianggap telah jauh melanggar
bukan saja hak seseorang terdakwa,
akan tetapi juga terhadap Hak Asasi
Manusia. Aturan darurat sedemikian
itu telah memberikan wewenang yang
berlebih kepada penguasa didalam
melakukan
penindakan
terhadap
perbuatan teror.
Telah
banyak
negara-negara
didunia yang mengorbankan Hak
Asasi Manusia demi pemberlakuan
Undang-Undang
Antiterorisme,
termasuk hak-hak yang digolongkan
kedalam non-derogable rights, yakni
hak-hak yang tidak boleh dikurangi
pemenuhannya
dalam
keadaan
apapun.
Undang-Undang
Antiterorisme
kini
diberlakukan
dibanyak negara untuk mensahkan
kesewenang-wenangan
(arbitrary
detention) pengingkaran terhadap
prinsip free and fair trial. Laporan
terbaru dari Amnesty Internasional
menyatakan
bahwa
penggunaan
siksaan dalam proses interogasi
terhadap orang yang disangka teroris
cenderung meningkat.
Hal seperti inilah yang harus
dihindari, karena Tindak Pidana
Terorisme harus diberantas karena
alasan Hak Asasi Manusia, sehingga
pemberantasannya
pun
harus
dilaksanakan dengan mengindahkan
Hak
Asasi
Manusia.
Demikian
menurut Munir, bahwa memang
secara nasional harus ada undangundang
yang
mengatur
soal
Terorisme, tapi dengan definisi yang
jelas, tidak boleh justru melawan Hak
Asasi Manusia. Melawan Terorisme
harus ditujukan bagi perlindungan Hak
Asasi Manusia, bukan sebaliknya
membatasi dan melawan Hak Asasi
Manusia. Dan yang penting juga
bagaimana ia tidak memberi ruang
bagi
legitimasi
penyalahgunaan
kekuasaan.
KESIMPULAN
UU No. 15 Tahun
merupakan undang-undang
2003
yang
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
bersifat khusus (lex specialis derogate
lex generalis) ketentuan tersebut
terdapat dalam Pasal 103 KUHP,
yang mana peraturan yang bersifat
khusus mengesampingkan peraturan
yang bersifat umum. Didalam UU No.
15 Tahun 2003 masih menggunakan
sebagian asas-asas yang bersifat
umum yang terdapat didalam KUHAP
kecuali ditentukan lain, ketentuan
tersebut terdapat dalam Pasal 25 ayat
(1) UU No. 15 Tahun 2003 serta
berdasarkan pada Pasal 284 ayat (2)
KUHAP (lex generalis). Jadi menurut
hemat penulis sebagaimana telah
diuraikan diatas,
maka penulis
menyimpulkan bahwa ketentuanketentuan didalam UU No. 15 Tahun
2003 tidak bertentangan dengan
Hukum
Acara
Pidana
Indonesia.Terorisme
merupakan
kejahatan yang tergolong “exstra
ordinary crime” dan dikategorikan pula
sebagai “crime against humanity”
yang berupa pelanggaran HAM yang
berat (Pasal 7 UU tentang Pengadilan
HAM). Ruang atas penghargaan hak
asasi
manusia
khususnya
hak
tersangka/terdakwa dalam sistem
hukum Indonesia menjadi lebih
sempit. Misalnya dapat dilihat dalam
Pasal 32, Pasal 73 dan Pasal 105
ayat (1) UU HAM, dan berlaku juga
Pasal 46 UU No. 15 Tahun 2003
(asas retroaktif). Jadi menurut penulis
penanganan tindak pidana terorisme
bukan
merupakan
sebuah
pelanggaran HAM, dikarenakan dalam
penanganannya sudah berdasarkan
hukum yang berlaku di Indonesia .
DAFTAR PUSTAKA
Adji,
Indriyanto
Seno.
2001
“Terorisme, Perpu No.1 tahun
2002 dalam Perspektif Hukum
Pidana”
dalam
Terorisme:
Tragedi Umat Manusia , O.C.
Kaligis & Associates Jakarta.
Ibrahim, Jhony. 2006. Teory &
Metodologi Penelitian Hukum
Normatif, Bayumedia Publishing,
Malang.
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...34
Kunarto. 1999. Intelijen Pengertian
dan
Pemahamannya,
Cipta
Manunggal, Jakarta.
Loqman, Loebby. 1990. “Analisis
Hukum
dan
PerundangUndangan Kejahatan terhadap
Keamanan Negara di Indonesia”,
Jakarta Universitas
Indonesia,
Jakarta.
Muladi. 2002. Demokrasi Hak asasi
Manusia dan Reformasi Hukum
di Indonesia,
Habibie Center,
Jakarta.
Santoso, Thomas. 2002. Teori-teori
Kekerasan, Ghalia Indonesia,
Jakarta.
.
Sosial Volume 14 Nomor 1 Maret 2013
KAJIAN YURIDIS PENANGANAN..…...35
Fly UP