...

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR
TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,
Menimbang
: a. bahwa
Pemerintah
Daerah
menyelenggarakan
pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat dalam rangka menyediakan
tanah
makam
dan
pengabuan
mayat
sesuai
kebutuhan
masyarakat;
b. bahwa salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan
mayat di Kabupaten Sleman adalah melalui pembayaran retribusi
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf d Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,
penyelenggaraan
pelayanan
pemakaman
dan
pengabuan mayat sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum;
d. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 3
Umum Pemerintah
Tahun 2008 tentang Taman Pemakaman
Kabupaten
Sleman, ketentuan
retribusi
pelayanan pemakaman ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Daerah
Istimewa
Yogyakar ta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan
15
Dari
Hal
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakar ta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005
Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2008
tentang Taman Pemakaman Umum milik Pemerintah Kabupaten
Sleman
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008
Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN
2
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman
pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Pelayanan
jasa
pemakaman
adalah
jasa
layanan
yang
diberikan
dalam
penyelenggaraan pemakaman pada TPU.
8. Pelayanan jasa pengabuan mayat adalah jasa layanan yang diberikan dalam
penyelenggaraan pembakaran dan/atau pengabuan mayat pada TPU.
9. Tanah makam adalah tanah yang disediakan oleh TPU atas permohonan orang
untuk dipakai memakamkan dirinya,ahli waris,atau orang yang menjadi tanggung
jawabnya.
10. Tanah makam yang langsung dipergunakan adalah petak tanah makam yang
disediakan oleh TPU yang langsung dimanfaatkan untuk pemakaman.
11. Tanah makam cadangan/pemesanan adalah petak tanah makam yang disediakan
oleh TPU atas pemesanan seseorang yang tidak dimanfaatkan secara langsung
untuk pemakaman.
12. Tanah makam tumpang adalah petak tanah makam yang disediakan oleh TPU yang
dapat digunakan untuk memakamkan 2(dua) jenazah atau lebih.
13. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima waris.
14. Penanggung jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung
jawab atas pemakaman jenazah.
15. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaat an umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.
3
16. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yang selanjutnya
disingkat retribusi, adalah pungutan daerah atas pemakaman dan/atau pengabuan
mayat serta pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman
pemakaman umum.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 2
Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi
atas setiap pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3
Objek retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan,
pembakaran/pengabuan mayat; dan
b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau
dikelola Pemerintah Daerah.
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi, ahli waris, atau penanggung jawab yang
mendapatkan pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.
4
Pasal 5
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang orang pribadi,ahli waris,atau
penanggung jawab yang mendapatkan pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan
mayat dan wajib melakukan pembayaran retribusi.
Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 6
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat termasuk golongan retribusi
jasa umum.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur
berdasarkan jenis pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.
Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat, kemampuan masyarakat dan
aspek keadilan serta komponen biaya retribusi pelayanan pemakaman dan/atau
pengabuan mayat.
Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 9
Tarif retribusi pada TPU ditetapkan sebagai berikut:
a. pelayanan pemakaman:
1. penggunaan tanah makam
a) tanah makam yang langsung dipergunakan sebesar Rp600.000,00;
b) tanah
makam
cadangan
atau
Rp200.000,00;
5
pemesanan
tanah
makam
sebesar
c) tanah makam tumpang sebesar Rp150.000,00.
2. daftar ulang pemanfaatan tanah makam
a) tanah
makam
yang
langsung
dipergunakan
sebesar
Rp500.000,00
per tiga tahun;
b) tanah makam cadangan/pemesanan tanah makam sebesar Rp200.000,00
per tiga tahun.
3. penggunaan jasa pemakaman;
a) penggalian dan penutupan makam sebesar Rp2.100.000,00;
b) pemasangan plakat dan pusara makam sebesar Rp750.000,00;
c) pemakaian kendaraan jenazah diluar biaya bahan bakar dan sopir:
1) kurang dari atau sampai dengan 25 km sebesar Rp125.000,00;
2) lebih dari 25 km sebesar Rp125.000,00 ditambah sebesar Rp7.000,00
per km.
4. pemakaian keranda sebesar Rp30.000,00.
b. pelayanan pengabuan:
1. pelayanan pembakaran dan pengabuan sebesar Rp4.300.000,00;
2. Pelayanan penyimpanan abu:
a) penyimpanan abu untuk pertama kali sebesar Rp800.000,00;
b) daftar ulang penyimpanan abu sebesar Rp250.000,00 per tahun.
Bagian Keenam
Peninjauan Kembali Retribusi
Pasal 10
Peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.
Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran
Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan
6
Pasal 12
(1)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(2)
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(4)
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Tempat pembayaran
Pasal 13
(1)
Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk
Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
(2)
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
Paragraf 3
Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Pasal 14
(1)
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2)
Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur
retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3)
Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran
retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
7
Pasal 15
(1)
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda
bukti pembayaran yang sah.
(2)
Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan Retribusi
Pasal 16
(1)
Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)
Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
(3)
Pengeluar an surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran.
(4)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(5)
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat.
Bagian Kesepuluh
Keberatan
Pasal 17
(1)
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan jelas.
(3)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan
bahwa
jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar
kekuasaannya.
(4)
Pengajuan
keberatan
tidak
menunda kewajiban
pelaksanaan penagihan retribusi.
8
membayar
retribusi
dan
Pasal 18
(1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian
hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.
(3)
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.
Pasal 19
(1)
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi
Pasal 20
(1)
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
(2)
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena
kesalahannya.
(3)
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi.
9
(4)
Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta
pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau
pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan
STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
(5)
Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan
oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
diterima.
(6)
Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati
atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan,
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan
pembatalan dianggap dikabulkan.
Bagian Keduabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 21
(1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib
permohonan pengembali an kepada Bupati.
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembal ian kelebihan
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.
(6)
Jika pengembali an kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga
2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
10
retribusi
dapat
mengajukan
(7)
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati,
Bagian Ketigabelas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 22
(1)
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempatbelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 23
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2)
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a.
diterbitkan surat teguran, dan/atau
b.
ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.
(3)
Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4)
Pengakua n utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
Bagian Kelimabelas
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
Pasal 24
(1)
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
11
(2)
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.
Bagian Keenambelas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi
Pasal 25
(1)
Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
retribusi.
(2)
Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
a.
memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain
yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
b.
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
dan/atau;
c.
memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB III
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum
acara pidana.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah;
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
d.
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;
12
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g.
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagai mana
dimaksud dalam huruf e;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan/atau
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum
melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
(1)
Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar ketentuan retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan retribusi daerah.
13
Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Retribusi Taman Pemakaman Umum Pemerintah
Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Sleman Tahun 2008,
Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman
pada tanggal
BUPATI SLEMAN,
SRI PURNOMO
Diundangkan di Sleman
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
SUNARTONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR
14
SERI
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR
TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
I.
UMUM
Pemerintah Daerah
dalam upaya
memenuhi kebutuhan masyarakat
terhadap penyediaan taman pemakaman dan pengabuan mayat menyediakan
pelayanan berupa penyediaan pemakaman dan/atau pengabuan mayat yang
berada di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten
Sleman.
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pemakaman
dan/atau pengabuan mayat, berwenang melakukan pungutan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi
objek retribusi jasa umum.
Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan
penyediaan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tersebut membutuhkan
peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang
diperolehnya. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta
mempertimbangkan aspek keadilan.
Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
15
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan
layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi
pelayanan kepada masyarakat, Bupati melakukan peninjauan kembali tarif
retribusi.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah status
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
16
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1
17
Fly UP