...

anggaran dasar – anggaran rumah tangga dharma wanita

by user

on
Category: Documents
1730

views

Report

Comments

Transcript

anggaran dasar – anggaran rumah tangga dharma wanita
ANGGARAN DASAR – ANGGARAN RUMAH TANGGA
DHARMA WANITA PERSATUAN
HASIL MUNAS III - 2014
ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
1
PEMBUKAAN
2
BAB I
KETENTUAN UMUM
Kami, istri Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN), menyadari sepenuhnya sebagai
Pasal 1
bagian dari komponen bangsa Indonesia,
berkewajiban untuk menyukseskan tujuan Dalam Anggaran Rumah Tangga ini
nasional yaitu muwujudkan masyarakat adil (selanjutnya disingkat ART), yang dimaksud
dan makmur secara merata serta
dengan
berkeseimbangan antara material dan
spiritual.
1
Kewajiban tersebut akan berhasil jika para (1 ) Anggaran Dasar (selanjutnya disingkat
istri pegawai ASN mau dan mampu
AD) adalah AD sebagaimana ditetapkan
meningkatkan kualitas sumber daya yang
da-lam Musyawarah Nasional III
dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan
(selanjutnya di singkat Munas) Dharma
tantangan serta perubahan diberbagai
Wanita Persatuan Nomor KEP 01/MN III
bidang kehidupan di Negara kita maupun
DWP/XII/2014, tanggal 11 Desember
dalam menghadapi era globalisasi Abad XXI.
2014
Menghadapi tuntutan dan tantangan serta (2) Sesuai dengan Undang-Undang RI
perubahan kehidupan sebagaimana
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
tersebut diatas, mengharuskan adanya tata
Sipil Negara, yang dimaksud dengan
kehidupan yang menghormati dan
Pegawai Aparatur Sipil Negara
melindungi hak asasi manusia, demokratis,
(selanjutnya disebut pegawai ASN)
keterbukaan, serta tegaknya supremasi
adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan
hukum, sebagai ciri kehidupan masyarakat
pegawai pemerintah dengan perjanjian
madani yang akan mendorong terwujudnya
kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat
tujuan nasional.
pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas
2
negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
(3)Instansi Pemerintah adalah sebutan
Sejalan dengan tuntutan dan perubahan
kehidupan tersebut, kami istri pegawai ASN,
kolektif terhadap lembaga-lembaga
yang terhimpun dalam satu wadah
pemerintahan, seperti Kementerian,
bernama Dharma Wanita Persatuan,
Lembaga Pemerintah Nonkementerian,
menyatakan bahwa organisasi ini netral
Sekretariat Mahkamah Agung (MA)
secara politis, demokratis dan mandiri
Sekretariat Jenderal Majelis
dalam menentukan visi, misi dan kebijakan
Permusyawaratan Rakyat (MPR),
organisasi, dengan tujuan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
kesejahteraan anggota serta memelihara
Rakyat (DPR), Sekretariat Jenderal
persatuan dan kesatuan bangsa.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa
Dengan mempertimbangkan dinamika
Keuangan (BPK), Sekretariat Jenderal
perkembangan organisasi, dalam
Mahkamah Konstitusi (MK), Sekretariat
Musyawarah Nasional III pada tanggal 10
Jenderal Komisi Yudisial (KY), Badan
dan 11 Bulan Desember Tahun 2014,
3
Dharma Wanita Persatuan bersepakat
untuk menyempurnakan Angaran Dasar
hasil Musyawarah Nasional II Dharma
Wanita Persatuan Tahun 2009, yang
disusun sebagai berikut.
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), Perguruan
Tinggi Negara Badan Hukum (PTNBH),
dan pemerintah daerah beserta jajaran
organisasi dalam lingkungannya.
(4) Instansi Pemerintah Pusat yang
disingkat IPP terdiri dari
(a) Kantor Menteri Koordinator;
(b) Kementerian;
(c) Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
(d) Sekretariat MA, Sekretariat Jenderal
MPR, Sekretariat Jenderal DPR,
Sekretariat Jenderal DPD, Sekretariat
Jenderal BPK, Sekretariat Jenderal MK,
dan Sekretariat Jenderal KY;
(e) BUMN, termasuk bank-bank milik
4
pemerintah;
(f) Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum
(PTNBH);
(g) Sekretariat Lembaga Nonstruktural.
(5) Instansi vertikal adalah satuan
organisasi pemerintah pusat yang
berada di wilayah atau daerah, seperti
kantor wilayah (Kanwil) Kementerian
dan kantor Lembaga Pemerintah
Nonkementerian.
5
(6) Unsur pelaksana adalah satuan
organisasi Dharma Wanita Persatuan
(DWP) yang menyelenggarakan fungsi
sebagai pelaksana kebijakan dan
ketentuan yang ditetapkan oleh
pemimpin organisasi satu tingkat di
atasnya.
(7) DWP pada Unit Kerja Instansi
Pemerintah adalah DWP pada satuan
organisasi pemerintah yang
mempunyai kedudukan, nama, dan
tingkatan, sesuai dengan struktur
organisasi Instansi Pemerintah yang
bersangkutan.
6
BAB I
NAMA, WAKTU, SIFAT, DAN KEDUDUKAN
ORGANISASI
Pasal 1
Organisasi ini bernama Dharma Wanita
Persatuan yang disingkat DWP.
Pasal 2
Dharma Wanita Persatuan ditetapkan pada
Munas Luar Biasa Dharma Wanita, tanggal
7 Desember 1999, di Jakarta, untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan.
7
Pasal 3
(1) Dharma Wanita Persatuan adalah
organisasi kemasyarakatan yang
menghimpun dan membina istri pegawai
ASN dengan kegiatan pendidikan,
ekonomi dan sosial budaya.
(2) Dharma Wanita Persatuan adalah
organisasi mandiri yang tidak terikat
pada partai politik mana pun.
Pasal 4
Organisasi Dharma Wanita persatuan
berpusat di ibu kota Negara Republik
Indonesia
8
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 5
Asas organisasi Dharma Wanita Persatuan
adalah Pancasila
Pasal 6
Tujuan organisasi Dharma Wanita
Persatuan adalah terwujudnya
kesejahteraan anggota dan keluarganya
pada khususnya serta masyarakat pada
umumnya melalui peningkatan kualitas
sumber daya anggota, untuk mendukung
tercapainya tujuan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9
BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7
Tugas pokok Dharma Wanita Persatuan
adalah
(a) melakukan pembinaan mental dan
spiritual anggota agar menjadi manusia
yang bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berkepribadian, serta berbudi
pekerti yang luhur,
(b) membina anggota dalam memperkukuh
rasa persatuan dan kesatuan,
meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan, menjalin hubungan kerja
sama dengan berbagai pihak, serta
meningkatkan kepedulian sosial.
10
Pasal 8
Dharma Wanita Persatuan berfungsi
sebagai wadah pembinaan, perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas
Pokok Organisasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7.
BAB IV
PENAMAAN DAN PENGGABUNGAN
ORGANISASI
Pasal 12
(1) Penamaan organisasi pada unsur
pelaksana Instansi Pemerintah adalah
menyebut langsung nama organisasi
11
atau satuan unit kerja Instansi
Pemerintah yang bersangkutan, sebagai
contoh
(a) DWP Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
(b) DWP Kementerian Dalam Negeri;
(c) DWP Lembaga Administrasi Negara;
(d) DWP Badan Kepegawaian Negara;
(e) DWP Sekretariat Negara;
(f) DWP Sekretariat Jenderal MA;
(g) DWP Sekretariat Jenderal MPR;
(h) DWP Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Bali;
(i) DWP Kantor Statistik Provinsi Sulawesi
Selatan;
(j) DWP Kabupaten Cilacap;
(k) DWP Kota Balikpapan;
(l) DWP Universitas Airlangga;
(m) DWP Universitas Sam Ratulangi;
12
(n)DWP Kopertis Wilayah V.
(2) Pengesahan nama organisasi yang baru
dibentuk atau penggabungan dua atau
lebih lembaga pemerintah ditetapkan
oleh pengurus satu tingkat di atasnya.
Pasal 13
(1) Penggabungan organisasi DWP pada
unit kerja di lingkungan Instansi
Pemerintah dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan dari ketua satu
tingkat di atasnya.
(2) Khusus untuk unit kerja pemerintah
yang jumlah anggotanya sedikit dan dari
instansi yang berbeda, tetapi berada
13
dalam satu wilayah dan sepakat untuk
bergabung dapat menjadi unsur
pelaksana DWP Kabupaten/DWP Kota
yang bersangkutan.
BAB V
PENGGANTIAN PENGURUS
ANTARWAKTU, PERTANGGUNGJAWABAN,
PENGESAHAN, DAN SERAH TERIMA
Bagian Kesatu
Penggantian Pengurus Antarwaktu
Pasal 14
Pasal 14
(1) Jika dalam kurun waktu masa bakti
Ketua Umum berhalangan tetap,
14
dilakukan penggantian ketua umum
antarwaktu yang dipilih dari salah satu
ketua melalui Rapat Pengurus DWP
Pusat dengan persetujuan tertulis dari
unsur Pelaksana DWP Pusat.
(2) Penggantian jabatan Ketua Umum
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
Ayat(1) ini, berlaku sampai
diselenggarakannya Munas yang
berikut.
(3) Penggantian jabatan dalam lingkungan
pengurus pusat, selain dimaksud pada
Pasal 14 Ayat (1) ini, ditetapkan oleh
ketua umum.
(4) Penggantian jabatan ketua antarwaktu
pada unsur pelaksana DWP ditetapkan
15
melalui kesepakatan pengurus secara
demokratis dan berpedoman pada
AD/ART.
(5) Penggantian jabatan pengurus
antarwaktu pada unsur pelaksana DWP
ditetapkan oleh ketua DWP yang
bersangkutan.
Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 15
(1) Dalam menjalankan tugasnya
(a) Ketua Umum DWP bertanggung jawab
kepada Munas.
(b) Ketua DWP Instansi Pemerintah Pusat
16
bertanggung jawab kepada anggota
dalam Rapat Anggota.
(c) Ketua DWP Provinsi bertanggung jawab
kepada Musprov.
(d) Ketua DWP Kabupaten/Kota
bertanggung jawab kepada Muskab
atau Muskot.
(e) Ketua DWP unsur pelaksana
bertanggung jawab kepada anggota
dalam Rapat Anggota.
(2) Ketua unsur pelaksana DWP
melaporkan kegiatan organisasi kepada
pengurus satu tingkat di atasnya,
sekurang-kurangnya, satu kali dalam
satu tahun.
Bagian Ketiga
Pengesahan dan Serah Terima
17
Pasal 16
(1) Pengesahan Ketua Umum DWP
ditetapkan dengan Keputusan Munas.
(2) Penggantian Ketua Umum DWP diikuti
dengan serah terima jabatan yang
dituangkan dalam berita acara dan
ditandatangani oleh Ketua Umum DWP
yang lama dan Ketua Umum DWP yang
baru, disaksikan oleh Dewan Penasihat
DWP.
(3) Serah terima jabatan dilengkapi
dengan penyerahan buku memori
pertanggungjawaban Ketua Umum
DWP kepada Ketua Umum DWP
terpilih.
(4) Pengesahan pengurus DWP Pusat
lainnya ditetapkan dengan keputusan
18
Ketua Umum DWP.
(5) Pengesahan ketua unsur pelaksana
DWP ditetapkan oleh Ketua DWP satu
tingkat di atasnya, termasuk
penggantian Ketua DWP antarwaktu.
(6) Pengesahan pengurus unsur pelaksana
DWP ditetapkan oleh Ketua DWP satu
tingkat di atasnya hanya satu kali
selama masa bakti.
(7) Jika terjadi penggantian pengurus DWP
antarwaktu pada unsur pelaksana,
pengesahannya dilakukan oleh Ketua
DWP yang bersangkutan
Pasal 17
Serah terima jabatan ketua unsur pelaksana
DWP dituangkan dalam berita acara dan
ditandatangani oleh Ketua DWP yang lama
19
dan Ketua DWP yang baru serta disaksikan
oleh Penasihat DWP
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 9
(1) Anggota Dharma Wanita Persatuan
adalah
(a) istri pegawai ASN
(b) istri pejabat negara bidang
pemerintahan;
(c) istri pensiunan pegawai ASN dan
janda pegawai ASN;
(d) istri pegawai dan istri pensiunan
serta janda pegawai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), yang
BAB II
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Anggota, Hak, Kewajiban, dan Larangan
Pasal 2
(1) Anggota biasa adalah
(a) istri pegawai ASN;
(b) istri pensiunan ASN dan janda ASN;
(c) istri pegawai dan istri pensiunan serta
janda pegawai BUMN dan BUMD
yang belum berstatus persero;
(d) istri pegawai dan istri pensiunan serta
20
belum berstatus persero;
(e) istri pegawai dan istri pensiunan
serta janda pegawai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), yang
sudah berstatus persero, yang
menyatakan diri bersedia menjadi
anggota
(f) Istri pegawai dan istri pensiunan
serta janda pegawai Perguruan
Tinggi Negara Badan Hukum
(g) istri kepala Perwakilan Republik
Indonesia (RI) di luar negeri;
(h) istri perangkat pemerintahan desa
atau nama lain yang sederajat;
(c) istri anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI), istri purnawirawan
TNI, istri Polisi Republik Indonesia
(Polri), dan istri purnawirawan Polri
(e)
(f)
(h)
(i)
janda pegawai BUMN dan BUMD yang
sudah berstatus persero , yang
menyatakan diri bersedia menjadi
anggota;
istri pegawai dan istri pensiunan serta
janda pegawai PTNBH;
istri kepala perwakilan Republik
Indonesia (RI) di luar negeri yang
tidak menyatakan dirinya
berkeberatan menjadi anggota;
istri Walikota serta istri Wakil
Walikota dan istri Bupati serta istri
Wakil Bupati di Provinsi DKI Jakarta;
istri perangkat pemerintahan desa
atau nama lain yang sederajat;
istri anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI), istri purnawirawan
TNI, istri Polisi Republik Indonesia
(Polri), dan istri purnawirawan Polri,
21
yang suaminya ditugasi dalam
lingkungan instansi pemerintah sipil;
(d) pegawai ASN Perempuan dan
Pensiunan pegawai ASN Perempuan
yang menyatakan diri bersedia
menjadi anggota.
yang suaminya ditugaskan pada
instansi pemerintah sipil.
22
(2) Keanggotaan Dharma Wanita Persatuan (2) Anggota luar biasa adalah
terdiri dari
(a) istri Menteri;
(a) anggota biasa;
(b) istri Gubernur dan istri Wakil
(b) anggota luar biasa;
Gubernur;
(c) anggota kehormatan.
(c) istri Bupati dan istri Walikota; istri
Wakil Bupati dan istri Wakil Walikota;
(d) istri pemimpin BUMN dan BUMD
yang belum berstatus persero ;
(e) istri pemimpin BUMN dan BUMD
yang sudah berstatus persero;
(f) istri pemimpin PTNBH;
(g) ASN perempuan dan pensiunan ASN
perempuan yang menyatakan dirinya
bersedia menjadi anggota.
23
(3) Anggota kehormatan adalah
(a) istri Ketua MA;
(b) istri Ketua MPR;
(c) istri Ketua DPR;
(d) istri Ketua DPD;
(e) istri Ketua BPK;
(e) Istri Ketua MK;
(f) Istri Ketua KY;
(g) Istri pemimpin Lembaga
Nonstruktural
(4) Keanggotaan istri Pegawai ASN yang
berstatus warga negara asing (WNA)
ditetapkan oleh KetuaDWP yang ber
sangkutan atau Ketua DWP satu tingkat
di atasnya.
24
(5) Keanggotaan di luar ketentuan
sebagaimana tercantum pada Pasal 2
Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)
dan Ayat (4) ditetapkan oleh Ketua
Umum DWP melalui Keputusan.
Pasal 3
(1) Anggota biasa mempunyai hak
(a) memberikan pendapat dan saran;
(b) memilih dan dipilih menjadi
pengurus;
(c) memperoleh manfaat dan
pengayoman dari organisasi.
(2) Anggota luar biasa mempunyai hak
(a) memberikan pendapat dan saran;
(b) memperoleh manfaat dari organisasi.
25
(3) Anggota kehormatan mempunyai hak
(a) memberikan pendapat dan saran;
(b) memperoleh manfaat dari organisasi.
Pasal 4
Anggota mempunyai kewajiban untuk
(1) menjunjung tinggi kehormatan bangsa,
negara, dan pemerintah Republik
Indonesia;
(2) menjaga persatuan dan kesatuan serta
memelihara nama baik organisasi;
(3) menaati dan melaksanakan ketentuan
organisasi;
(4) berpartisipasi aktif dalam kegiatan
organisasi;
(5) membayar iuran.
26
BAB V
ORGANISASI DAN UNSUR PELAKSANA
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 10
Susunan Organisasi Dharma Wanita
Persatuan terdiri dari
(a) DWP Pusat;
(b) DWP Instansi Pemerintah Pusat;
(c) DWP Provinsi;
(d) DWP Kabupaten/DWP Kota;
(e) DWP Kecamatan/nama lain yang
sederajat;
(f) DWP Kelurahan/nama lain yang
sederajat.
27
Bagian Kedua
Unsur Pelaksana
Pasal 11
(1) Unsur pelaksana DWP Pusat adalah
(a) DWP Instansi Pemerintah Pusat
(b) DWP Provinsi
(2) Unsur pelaksana DWP Instansi
Pemerintah Pusat adalah DWP pada
setiap unit kerja masing-masing.
(3) Unsur pelaksana DWP Kementerian Luar
Negeri adalah DWP perwakilan
Pemerintah RI di luar negeri dan dalam
negeri
28
(4) Unsur pelaksana DWP Provinsi adalah
(a) DWP Instansi Vertikal Pemerintah
Pusat di Provinsi;
(b) DWP Instansi Pemerintah Provinsi;
(c) DWP Kabupaten/DWP Kota.
(5) Unsur pelaksana DWP Kabupaten/DWP
Kota adalah
(a) DWP Instansi Vertikal Pemerintah
Pusat di kabupaten/DWP Instansi
Pemerintah Pusat di kota;
(b) DWP Instansi Pemerintah Provinsi di
kabupaten/instansi pemerintah
provinsi di kota;
(c) DWP Instansi Pemerintah
kabupaten/DWP instansi pemerintah
kota;
29
(d) DWP Kecamatan atau nama lain yang
sederajat.
(6) Unsur pelakana DWP Kecamatan atau
nama lain yang sederajat adalah
(a) DWP instansi pemerintah
kecamatan/nama lain yang sederajat;
(b) DWP Kelurahan atau nama lain yang
sederajat.
BAB VI
KEPENGURUSAN
BAB III
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat
Bagian Kesatu
Pengurus , Tugas, dan Wewenang
DWP Pusat
Pasal 12
Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat
adalah pengurus pada tingkat nasional.
30
Pasal 13
(1) Pengurus Dharma Wanita Persatuan
Pusat terdiri dari
(a) ketua umum,
(b) ketua,
(c) sekretaris jenderal,
(d) ketua bidang, dan
(e) anggota bidang.
(2) Ketua umum dipilih oleh unsur
pelaksana DWP Pusat dari calon yang
diusulkan oleh unsur pelaksana DWP
Pusat dan calon dari Pengurus DWP
Pusat yang ditetapkan dalam Munas;
Pasal 7
(1) Pengurus DWP Pusat terdiri dari
a. ketua umum;
b. ketua;
c. sekretaris jenderal;
d. ketua bidang;
e. anggota bidang.
(2) Ketua umum dipilih oleh unsur
pelaksana DWP Pusat dari calon yang
diusulkan oleh unsur pelaksana DWP
Pusat dan calon dari pengurus DWP
Pusat yang ditetapkan dalam Munas.
31
(3) Pengurus Dharma Wanita Persatuan
(3) Pengurus DWP Pusat sebagaimana
Pusat sebagaimana dimaksud Ayat (1)
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf
Huruf (b), Huruf (c), Huruf (d) dan Huruf
(b), Huruf (c), Huruf (d), dan Huruf (e)
(e) dipilih dari pengurus Dharma Wanita
dipilih dari pengurus DWP Instansi
Persatuan Instansi Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh
dan ditetapkan oleh ketua umum.
ketua umum.
(4) Sekretaris jenderal memimpin
sekretariat jenderal yang membawahi
(a) Bagian Organisasi,
(b) Bagian Administrasi Umum,
(c) Bagian Keuangan, dan
(d) Bagian Humas dan Informasi.
(4) Sekretariat Jenderal terdiri dari
(a) Bagian Organisasi;
(b) Bagian Administrasi Umum;
(c) Bagian Keuangan;
(d) Bagian Informasi dan Humas.
(5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) Huruf d Pasal 13 ini
terdiri dari
(a) Ketua Bidang Pendidikan,
(b) Ketua Bidang Ekonomi, dan
(5) Pengurus bagian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 Ayat (4) Huruf (a), Huruf
(b), Huruf (c),
dan Huruf (d) terdiri dari
(a) kepala bagian;
32
(c) Ketua Bidang Sosial Budaya.
(b) anggota
(6) Pengurus bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf
(d) terdiri dari
(a) ketua;
(b) wakil ketua;
(c) sekretaris;
(d) anggota.
(7) Setiap bidang masing-masing dapat
membentuk sub-bidang sesuai dengan
keperluan.
33
Pasal 14
Pasal 8
Tugas dan wewenang pengurus Dharma
Wanita Persatuan Pusat adalah
(1) Tugas dan wewenang pengurus DWP
(a) menetapkan kebijakan umum organisasi
Pusat adalah
sesuai dengan anggaran dasar, anggaran (a) menetapkan kebijakan umum
rumah tangga, Keputusan Musyawarah
organisasi pada tingkat nasional,
Nasional dan Keputusan Rapat Kerja
sesuai dengan AD, ART, Keputusan
Nasional;
Munas, dan hasil Rapat Kerja Nasional
(b) mengesahkan organisasi Dharma Wanita
(selanjutnya disingkat Rakernas);
Persatuan Instansi Pemerintah Pusat
dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi; (b) memantau dan mengevaluasi
(c) mengesahkan Ketua Dharma Wanita
pelaksanaan kebijakan umum yang
Persatuan Instansi Pemerintah Pusat
telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh
dan Ketua Dharma Wanita Persatuan
unsur pelaksana DWP;
Provinsi;
(d) mengesahkan pengurus Dharma Wanita (c) melakukan pembinaan organisasi
Persatuan Instansi Pemerintah Pusat
dalam bentuk, antara lain, Petunjuk
dan pengurus Dharma Wanita Persatuan
Pelaksanaan Tata Kerja, dan Petunjuk
Provinsi;
Pelaksanaan Program Kerja.
(e) melakukan perbuatan hukum untuk dan
34
Bagian Kedua
Bagian Kedua
Pengurus, Tugas, dan Wewenang Unsur
Pelaksana DWP
Pengurus Dharma Wanita Persatuan
Instansi Pemerintah Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan/Nama Lain
Pasal 9
yang Sederajat, Kelurahan, Desa/Nama Lain
yang Sederajat.
(1) Pengurus DWP Instansi Pemerintah
Pusat, DWP Provinsi, DWP Kabupaten/
Pasal 15
DWP Kota, DWP Kecamatan, atau nama lain
yang sederajat, dan DWP Kelurahan, atau
(1) Pengurus DWP Instansi Pemerintah
nama lain yang sederajat, terdiri
Pusat, DWP Provinsi, DWP
(a) ketua;
Kabupaten/DWP Kota, DWP
(b) wakil ketua;
Kecamatan/nama lain yang sederajat ,
(c) sekretaris;
DWP Kelurahan/nama lain yang
(d) bendahara;
sederajat terdiri dari
(e) ketua bidang;
(a) ketua,
(f) anggota bidang
(b) wakil ketua,
(c) sekretaris,
35
(d) bendahara,
(e) ketua bidang dan anggota bidang
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 Ayat (1), Huruf (c), dan Huruf
(d) ini dapat ditambah seorang atau
lebih wakil sesuai dengan keperluan.
(3) Pengurus DWP pada unsur pelaksana
dapat dibentuk disesuaikan dengan
situasi dan kondisi, yang sekurangkurangnya terdiri dari ketua dan,
sekretaris, dan bendahara.
(4) Tugas dan wewenang Ketua DWP pada
unsur Pelaksana adalah
(a) menetapkan kebijakan organisasi
berdasarkan hasil musyawarah
nasional, AD, ART, dan kebijakan
organisasi satu tingkat di atasnya;
(b) mengesahkan organisasi, ketua, dan
pengurus satu tingkat di bawahnya;
36
(c) melaksanakan pembinaan organisasi
pada unsur pelaksana di lingkungannya;
(d) memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan
oleh unsur pelaksana di lingkungannya;
(e) melaksanakan program dan kegiatan
sesuai dengan situasi dan kondisi;
(f) melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada organisasi satu tingkat di
atasnya.
(5) Wakil ketua mempunyai tugas dan
wewenang
(a) membantu ketua dalam pelaksanaan
tugasnya;
(b) mewakili ketua dalam melaksanakan
tugas yang bersifat teknis operasional;
(c) melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada ketua.
37
(6) Sekretaris mempunyai tugas dan
wewenang
(a) melaksanakan pembinaan teknis
organisasi, pengelolaan administrasi,
dan mengoordinasikan kegiatan
bagian-bagian dalam rangka
mendukung kelancaran tugas
organisasi;
(b) melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada ketua.
(7) Bendahara mempunyai tugas dan
wewenang mengelola keuangan
organisasi dan melaporkan
pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
38
(8) Ketua bidang mempunyai tugas dan
wewenang melaksanakan kegiatan
teknis operasional bidang masingmasing serta melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada ketua.
(2) Ketua DWP Instansi Pemerintah Pusat
dicalonkan dan dipilih dari anggota/
pengurus yang mempunyai integritas,
kapabilitas dan aksepbilitas untuk
kemajuan dan kelangsungan organisasi,
oleh anggota dalam rapat anggota.
Bagian Ketiga
Pemilihan Ketua dan Pengurus
Pasal 10
(1) Ketua DWP Instansi Pemerintah Pusat
dipilih oleh anggota dalam rapat
anggota.
39
(3) Ketua DWP Provinsi dicalonkan dan
(2) Ketua DWP Provinsi dipilih oleh
dipilih dari utusan unsur pelaksana DWP
anggota dalam Musyawarah Provinsi
Provinsi dan dari pengurus DWP Provinsi
(Musprov) dari pengurus DWP Provinsi
yang mempunyai integritas, kapabilitas
dan dari utusan pengurus unsur
dan aksepbilitas untuk kemajuan dan
pelaksana DWP Provinsi.
kelangsungan organisasi oleh anggota
dalam Musyawarah Provinsi
(4) Ketua DWP Kabupaten/DWP Kota
(3) Ketua DWP Kabupaten/Kota dipilih oleh
dicalonkan dan dipilih dari utusan unsur
anggota dalam Musyawarah Kabupaten
pelaksana DWP Kabupaten/DWP Kota
(Muskab) atau Musyawarah Kota
dan dari pengurus DWP
(Muskot) dari pengurus DWP
Kabupaten/DWP Kota yang mempunyai
Kabupaten/Kota dan dari utusan
integritas, kapabilitas dan aksepbilitas
pengurus unsur pelaksana DWP
untuk kemajuan dan kelangsungan
Kabupaten/Kota.
organisasi oleh anggota dalam
musyawarah Kabupaten/Kota.
40
(4) Ketua DWP Kecamatan atau nama lain
(4) Ketua DWP Kecamatan, atau nama lain
yang sederajat dicalonkan dan dipilih
yang sederajat, dipilih oleh anggota
dari anggota/pengurus DWP Kecamatan
dalam rapat anggota.
yang mempunyai integritas, kapabilitas
dan aksepbilitas untuk kemajuan dan
kelangsungan organisasi oleh anggota
dalam rapat anggota.
(5) Ketua DWP Kelurahan, atau nama lain
yang sederajat dicalonkan dan dipilih
dari anggota/pengurus DWP Kelurahan
yang mempunyai integritas, kapabilitas
dan aksepbilitas untuk kemajuan dan
kelangsungan organisasi oleh anggota
dalam rapat anggota.
(5) Ketua DWP Kelurahan, atau nama lain
yang sederajat, dipilih oleh anggota
dalam rapat anggota.
41
Pasal 16
(6) Ketua unsur pelaksana pada DWP
Tugas Pengurus DWP Instansi Pemerintah
Instansi Pemerintah Pusat, DWP
Pusat, DWP Provinsi, DWP Kabupaten/ DWP
Provinsi, DWP Kabupaten/DWP Kota,
Kota, DWP Kecamatan/nama lain yang
DWP Kecamatan, atau nama lain yang
sederajat, dan DWP Kelurahan/nama lain
sederajat, dipilih dalam rapat anggota.
yang sederajat adalah
(a) menetapkan kebijakan organisasi pada (7) Anggota pengurus lainnya ditetapkan
lingkungan masing-masing, sesuai
oleh ketua.
dengan anggaran dasar, anggaran
rumah tangga, Keputusan Musyawarah
Nasional dan kebijaksanaan pemimpin
organisasi satu tingkat diatasnya;
(b) mengesahkan organisasi, mengesahkan
ketua DWP dan mengesahkan pengurus
DWP satu tingkat di bawahnya;
42
(c) menetapkan dan melaksanakan
program kerja dan kegiatan sesuai
dengan situasi dan kondisi
(d) mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan dan hasil program kerja
kepada pengurus DWP satu tingkat di
atasnya;
Pasal 17
(1) Masa bakti Ketua Umum adalah lima
tahun, dari munas ke munas.
(2) Masa bakti Ketua Umum sebagaimana
dimaksud Ayat (1) Pasal 17 ini
sebanyak-banyaknya dua kali masa
bakti.
43
(3) Masa bakti pengurus pada semua
tingkat kepengurusan adalah lima tahun,
dari munas ke munas
(4) Jika dalam kurun waktu masa bakti
Ketua Umum berhalangan tetap,
dilakukan penggantian Ketua Umum
antarwaktu yang dipilih dari salah satu
Ketua melalui rapat pengurus DWP
Pusat dengan persetujuan tertulis dari
Ketua Unsur Pelaksana DWP Pusat.
(5) jika dalam kurun waktu masa bakti
pengurus sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (3) Pasal 17 ini, karena satu dan
lain hal tidak dapat melaksanakan
tugasnya, dilakukan penggantian
pengurus antarwaktu.
44
Bagian Ketiga
Wilayah Kerja
Pasal 18
(1) Wilayah kerja pengurus DWP Pusat
meliputi seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia.
(2) Wilayah kerja pengurus DWP Instansi
Pemerintah Pusat meliputi instansi
masing-masing yang berada di tingkat
pusat.
(3) Wilayah kerja pengurus DWP
Kementerian Luar Negeri meliputi
instansi Kementerian Luar Negeri yang
berada di pusat dan Kedutaan Besar
Republik Indonesia.
45
(4) Wilayah kerja pengurus DWP Provinsi
meliputi wilayah provinsi.
(5) Wilayah kerja pengurus DWP
Kabupaten/DWP Kota meliputi wilayah
kabupaten/kota.
(6) Wilayah kerja pengurus DWP
Kecamatan/nama lain yang sederajat
meliputi wilayah kecamatan/nama lain
yang sederajat.
(7) Wilayah kerja pengurus DWP
Kelurahan/nama lain yang sederajat
meliputi wilayah kelurahan/nama lain
yang sederajat.
46
BAB VII
PELINDUNG, PENASIHAT UTAMA, DEWAN
KEHORMATAN, DEWAN PENASIHAT, DAN
PENASIHAT
Bagian Kesatu
Pasal 19
(1) Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia adalah Pelindung DWP
(1) Istri presiden dan istri wakil presiden
adalah Penasihat Utama DWP
BAB VI
DEWAN KEHORMATAN,
DEWAN PENASIHAT DAN PENASIHAT
Bagian Kesatu
Dewan Kehormatan
Pasal 18
Dewan Kehormatan DWP adalah mantan
Ketua Umum Dharma Wanita dan mantan
Ketua Umum DWP
Bagian Kedua
Dewan Penasihat
Pasal 19
47
(1) Dewan Penasihat DWP Pusat terdiri dari
istri Ketua MA, istri Ketua MPR, istri
Ketua DPR, isteri Ketua DPD, istri Ketua
BPK, istri Ketua MK, istri Ketua KY, istri
Menteri dan istri pemimpin Lembaga
Nonstruktural
(2) Dewan Penasihat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) ini
mempunyai tugas memberikan saran
dan pertimbangan, baik diminta maupun
tidak diminta, kepada pengurus DWP
Pusat
48
Bagian Kedua
Pasal 20
Mantan Ketua Umum Dharma Wanita dan
Mantan Ketua Umum Dharma Wanita
Persatuan adalah Dewan Kehormatan.
Pasal 21
(1) Dewan Penasihat DWP Pusat terdiri dari
(a) istri Ketua Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR);
(b) istri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR);
(c) istri Ketua Dewan Perwakilan Daerah
(DPD);
(d) istri Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan(BPK);
(e) istri Ketua Mahkamah Agung (MA);
(f) istri menteri.
Bagian Ketiga
Penasihat
Pasal 20
(1) Ketua MA, Ketua MPR, Ketua DPR,
Ketua DPD, Ketua BPK, Ketua MK,
Ketua KY, Menteri, Kepala/Ketua
Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, pemimpin Lembaga
Nonstruktural, Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri,
49
Sekretaris Jenderal MA, Sekretaris
Jenderal MPR, Sekretaris Jenderal
DPR, Sekretaris Jenderal DPD,
Sekretaris Jenderal BPK, Sekretaris
Jenderal MK, Sekretaris Jenderal KY,
Sekretaris Lembaga Nonstruktural,
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati
atau Walikota, Wakil Bupati atau Wakil
Walikota, Camat, Lurah, pemimpin
BUMN dan pemimpin BUMD yang
belum dan sudah berstatus persero,
serta pemimpin PTNBH, adalah
Penasihat DWP Instansi Pemerintah
yang bersangkutan.
(3) Istri Ketua MA, Istri Ketua MPR, istri
Ketua DPR, istri Ketua DPD, istri
Ketua BPK, isteri Ketua MK, istri Ketua
KY, istri Menteri, istri pemimpin
50
Lembaga Nonstruktural, istri pimpinan
BUMN dan BUMD yang belum
berstatus persero dan yang sudah
berstatus persero, istri Gubernur,
isteri Wakil Gubernur, istri
Bupati/istri Walikota, dan istri Wakil
Bupati/istri Wakil Walikota adalah
Penasihat DWP Instansi Pemerintah
yang bersangkutan.
(2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) Pasal 21 ini mempunyai
tugas memberikan saran dan
pertimbangan, baik diminta maupun
tidak diminta, kepada pengurus DWP
Pusat.
51
Bagian Ketiga
Penasihat
(3) Istri Ketua MA, Istri Ketua MPR, istri
Ketua DPR, istri Ketua DPD, istri Ketua
BPK, isteri Ketua MK, istri Ketua KY, istri
Pasal 22
Menteri, istri pemimpin Lembaga
(1) Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua
Nonstruktural, istri pimpinan BUMN
MA, Ketua DPD, menteri, ketua/kepala
dan BUMD yang belum berstatus
lembaga pemerintah nonkementerian,
persero dan yang sudah berstatus
kepala perwakilan Republik Indonesia di
persero, istri Gubernur, isteri Wakil
luar negeri, Sekretaris Jenderal MPR,
Gubernur, istri Bupati/istri Walikota,
Sekretaris Jenderal DPR, Sekretaris
dan istri Wakil Bupati/istri Wakil
Jenderal BPK, Sekretaris Jenderal MA,
Walikota adalah Penasihat DWP
gubernur, wakil
Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
gubernur, bupati/walikota, wakil
bupati/wakil walikota, camat, lurah,
pemimpin BUMN dan pemimpin BUMD
yang belum dan yang sudah berstatus
persero serta Pemimpin Perguruan
Tinggi Negara Badan Hukum (PTNBH)
52
adalah Penasihat DWP instansi
pemerintah yang bersangkutan.
(2) Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris (2) Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota masing-masing
Daerah Kabupaten/Kota selain
adalah Penasihat DWP Provinsi dan DWP
menjadi Penasihat DWP Sekretariat
Kabupaten/Kota juga merupakan
Daerah masing-masing; juga
Penasihat DWP Sekretariat Daerah yang
merupakan Penasihat DWP Provinsi,
bersangkutan.
dan Penasihat DWP Kabupaten/Kota
yang bersangkutan.
53
(3) Istri Ketua MPR, istri Ketua DPR, istri
Ketua DPD, istri Ketua BPK, istri Ketua
(5) Istri Wakil Menteri yang tidak menjadi
MA, istri menteri, istri gubernur, istri
Ketua adalah Penasihat DWP Instansi
wakil gubernur, istri bupati/istri walikota,
Pemerintah yang bersangkutan.
dan istri wakil bupati/istri wakil walikota,
adalah Penasihat DWP instansi
pemerintah yang bersangkutan.
(4) Pemimpin unit kerja, instansi pemerintah (4) Pemimpin unit kerja pada Instansi
pusat, provinsi, kabupaten/kota,
Pemerintan Pusat, Provinsi,
kecamatan atau nama lain yang
Kabupaten/Kota, Kecamatan atau nama
lain yang sederajat, dan Kelurahan atau
sederajat dan kelurahan, atau nama lain
nama lain yang sederajat, adalah
yang sederajat, adalah penasihat DWP
Penasihat DWP Instansi Pemerintah
instansi pemerintah yang bersangkutan.
yang bersangkutan.
54
Tugas dan Tanggung Jawab Penasihat
Pasal 23
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 mempunyai tugas dan tanggung
jawab
(a) mengayomi serta memberi saran dan
pertimbangan untuk kemajuan
organisasi;
(b) memberi masukan dan arahan pada
program organisasi;
(c) berperan serta dalam membangun citra
organisasi yang positif.
55
BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 24
(1) Musyawarah Dharma Wanita Persatuan
diselenggarakan pada tingkat nasional
dan daerah.
(2) Musyawarah Nasional adalah forum
tertinggi organisasi yang berwenang
(a) menetapkan dan/atau mengubah
anggaran dasar,
(b) menetapkan program kerja,
(c) mengevaluasi laporan pertanggung
jawaban ketua umum,
(d) memilih dan menetapkan ketua
umum, dan
(e) menetapkan keputusan lainnya.
BAB VII
MUSYAWARAH, RAPAT, KUORUM, DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Musyawarah Nasional
Pasal 21
(1) Munas diselenggarakan oleh pengurus
DWP Pusat.
(2) Untuk menyelenggarakan Munas,
Ketua Umum DWP menetapkan
panitia Munas, yang dibentuk
selambat-lambatnya tiga bulan
sebelum Munas.
56
(3) Musyawarah Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 23 ini
dilaksanakan dalam lima tahun sekali.
(3) Peserta Munas adalah
(a) pengurus DWP Pusat;
(b) utusan DWP Instansi Pemerintah
Pusat;
(c) utusan DWP Provinsi.
(4) Dalam hal dilaksanakannya Munas
Luar Biasa (Munaslub),
penyelenggaraan dan pesertanya
adalah sama seperti pada Munas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21
Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).
(5) Penanggung jawab Munas adalah
Ketua Umum yang sedang menjabat
pada saat Munas diselenggarakan.
57
(4) Musyawarah Daerah terdiri dari
(a) musyawarah provinsi dan
(b) musyawarah kabupaten/kota
Bagian Kedua
Musyawarah Daerah
Pasal 22
(1) Musyawarah Daerah (Musda)
dipersiapkan dan diselenggarakan oleh
panitia yang ditetapkan oleh Ketua
DWP Provinsi atau Ketua DWP
Kabupaten/Kota.
(2) Peserta Musprov adalah
(a) pengurus DWP Provinsi;
(b) utusan DWP Instansi Pemerintah
Provinsi ;
(c) utusan DWP Kabupaten/Kota.
58
(3) Peserta Muskab/Muskot adalah
(a) pengurus DWP Kabupaten/Kota;
(b) utusan DWP Instansi Pemerintah
Kabupaten/ Kota;
(c) utusan DWP Kecamatan atau nama
lain yang sederajat.
(4) Penanggung jawab Musprov adalah
Ketua DWP Provinsi yang sedang
menjabat pada saat Musprov
diselenggarakan.
(5) Penanggung jawab Muskab atau
Muskot adalah Ketua DWP Kabupaten
atau Kota yang sedang menjabat pada
saat musyawarah diselenggarakan.
59
(5) Musyawarah Daerah berkewajiban
menyampaikan hasil Musyawarah
Nasional dan berwenang untuk
(a) menetapkan program kerja;
(b) mengevaluasi laporan
pertanggungjawaban Ketua DWP
yang bersangkutan;
(c) memilih dan menetapkan Ketua DWP
Provinsi/DWP Kabupaten/DWP Kota;
(d) menetapkan keputusan lainnya.
(6) Musyawarah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (4) Pasal 23 ini
dilaksanakan dalam lima tahun sekali.
(7) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai
berpengaruh besar terhadap
kelangsungan hidup organisasi, dapat
60
diselenggarakan Musyawarah Nasional
Luar Biasa atas dasar persetujuan lebih
dari separuh jumlah unsur pelaksana
DWP Pusat.
Pasal 25
(1) Rapat Dharma Wanita Persatuan terdiri
dari
(a) rapat anggota,
(b) rapat kerja,
(c) rapat pengurus dan
(d) rapat koordinasi
(2) Rapat anggota adalah pertemuan antara
pengurus dan para anggota yang
Bagian Ketiga
Rapat
Pasal 23
Rapat DWP terdiri dari
(1) rapat anggota;
(2) rapat kerja;
(3) rapat pengurus;
(4) rapat koordinasi.
Pasal 24
61
berkewajiban menyampaikan hasil
(1) Rapat Anggota adalah pertemuan
Munas/Musda dan berwenang untuk
antara pengurus dan anggota untuk
(a) menetapkan program kerja;
membahas masalah organisasi dan
(b) mengevaluasi laporan
kegiatan dalam lingkungannya.
pertanggungjawaban Ketua Dharma
Wanita Persatuan yang bersangkutan; (2) Jika jumlah anggota terlalu banyak,
(c) memilih dan menetapkan Ketua DWP
sehingga tidak memungkinkan untuk
Instansi Pemerintah Pusat dan Ketua
menghadirkan seluruhnya, rapat
DWP unsur pelaksana di
anggota dapat dilakukan dengan cara
lingkungannya;
perwakilan atau utusan.
62
(d) memilih dan menetapkan ketua DWP (3) Penentuan perwakilan dan utusan
instansi pemerintah provinsi dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
Ayat (2) ini ditentukan lebih lanjut oleh
ketua DWP instansi pemerintah
masing-masing pengurus DWP yang
kabupaten/kota;
(e) menetapkan keputusan lainnya.
bersangkutan.
(3) Rapat kerja diselenggarakan untuk
membahas, mengoordinasikan, serta
mengintensifkan pelaksanaan program
kerja dan kegiatan sesuai dengan
kebijakan organisasi yang telah
ditetapkan.
Pasal 25
(1) Rapat Kerja diselenggarakan oleh
Pengurus DWP Pusat, Pengurus DWP
Instansi Pemerintah Pusat, Pengurus
DWP Provinsi, dan Pengurus DWP
Kabupaten/Kota.
(2) Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
adalah rapat Pengurus DWP Pusat
dengan pengurus Unsur Pelaksana
DWP Pusat, yang diselenggarakan,
63
sekurang-kurangnya, sekali dalam tiga
tahun.
(3) Rapat Kerja DWP Instansi Pemerintah
Pusat adalah rapat pengurus DWP
Instansi Pemerintah Pusat dengan
pengurus unsur pelaksana DWP dalam
lingkungannya.
(4) Rapat Kerja DWP Provinsi adalah rapat
pengurus DWP Provinsi dengan
pengurus unsur pelaksana DWP
Provinsi.
(5) Rapat Kerja DWP Kabupaten/Kota
adalah rapat pengurus DWP
Kabupaten/Kota dengan pengurus
unsur pelaksana DWP
Kabupaten/Kota.
64
(6) Rapat Kerja diselenggarakan untuk
mengevaluasi, membahas,
mengoordinasikan, dan
mengintensifkan pelaksanaan program
kerja serta kegiatan sesuai dengan
kebijakan organisasi yang telah
ditetapkan.
(4) Rapat pengurus adalah pertemuan
periodik antara ketua dan anggota
pengurus untuk membahas dan
mengambil putusan tentang masalah
organisasi dan kegiatan dalam
lingkungannya.
Pasal 26
(1) Rapat pengurus adalah pertemuan
periodik antara ketua dan pengurus
untuk membahas dan mengambil
putusan tentang masalah organisasi
dan kegiatan dalam lingkungannya.
(2) Rapat pengurus diselenggarakan,
sekurang- kurangnya, sekali dalam tiga
65
bulan
(3) Rapat pengurus terdiri dari
(a) rapat pemimpin;
(b) rapat pengurus paripurna.
(4) Rapat pemimpin dihadiri oleh Ketua
Umum, Ketua/Wakil Ketua dan
Sekretaris Jenderal/Sekretaris.
(5) Rapat pengurus paripurna dihadiri oleh
seluruh pengurus.
(5) Rapat Koordinasi adalah pertemuan
antara pengurus dan dewan
penasihat/penasihat serta pihak lain
pada semua tingkat kepengurusan
Pasal 27
(1) Rapat Koordinasi adalah pertemuan
antara pengurus dan Dewan
Penasihat, Penasihat serta pihak lain
pada semua tingkat kepengurusan.
66
(2) Rapat Koordinasi dilaksanakan jika ada
(a) kegiatan kerja sama dengan pihak lain;
(b) kegiatan yang memerlukan keputusan
segera dan bersifat strategis untuk
kepentingan organisasi.
Bagian Keempat
Kuorum
(1) Munas, Munaslub, dan Musda adalah
sah jika dihadiri oleh, sekurangkurangnya, setengah ditambah satu
dari jumlah peserta yang seharusnya
hadir.
(2) Jika kuorum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 Ayat (1) ini tidak
67
terpenuhi, musyawarah ditunda sesuai
dengan kebijaksanaan pemimpin
musyawarah.
(3) Ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) dan
Ayat (2) ini berlaku juga untuk rapat
yang tercantum pada Pasal 24.
Bagian Kelima
Pengambilan Keputusan
Pasal 29
(1) Setiap putusan diambil berdasarkan
musyawarah dan mufakat.
(2) Jika cara tersebut dalam Pasal 29 Ayat
(1) ini tidak tercapai, putusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.
68
(3) Keputusan melalui pemungutan suara
adalah sah jika didukung oleh,
sekurang-kurangnya, setengah
ditambah satu dari jumlah suara
peserta yang seharusnya hadir.
BAB IX
ATRIBUT ORGANISASI
BAB VIII
ATRIBUT
Pasal 26
Pasal 30
(1) Atribut Dharma Wanita Persatuan terdiri (1) Atribut DWP meliputi lambang,
dari lambang, vandel, bendera olah raga,
vandel, bendera olah raga, papan
papan nama, lencana, himne, mars, dan
nama, lencana, himne, mars dan
pakaian seragam.
pakaian seragam.
69
(2) Ketentuan tentang atribut sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 26 ini,
diatur lebih lanjut dalam anggaran
rumah tangga.
(2) Jenis, bentuk, ukuran, warna, model,
dan cara penggunaan atribut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 Ayat (1) ini diatur lebih lanjut oleh
pengurus DWP Pusat.
70
BAB X
KEUANGAN
BAB IX
KEUANGAN
Pasal 27
(1) Keuangan organisasi DWP diperoleh dari
(a) iuran anggota,
(b) bantuan pemerintah,
(c) sumbangan lain yang tidak mengikat
dan
(d) usaha lain yang sah.
Pasal 31
(2) Keuangan organisasi DWP diverifikasi
setiap tahun.
(1) Keuangan organisasi DWP diperoleh
dari
(a) iuran anggota;
(b) bantuan pemerintah;
(c) sumbangan lain yang tidak mengikat;
(d) usaha lain yang sah.
(2) Besar iuran anggota, pembagian, dan
pertanggungjawaban keuangan iuran
diatur berdasarkan tata cara yang
ditetapkan oleh Pengurus DWP Pusat.
71
BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 28
(1) Pembubaran organisasi DWP ditetapkan
dengan Keputusan Musyawarah Nasional
Luar Biasa yang secara khusus
diselenggarakan untuk itu setelah
Pemimpin DWP Pusat melakukan
konsultasi dengan Pelindung, Penasihat
Utama, Dewan Kehormatan dan Dewan
Penasihat serta memperhatikan usul dari
Ketua Unsur Pelaksana DWP Pusat.
(2) Dalam hal organisasi DWP dibubarkan,
status kekayaan organisasi ditetapkan
dan diatur lebih lanjut oleh setiap
pengurus DWP pada semua tingkatan
72
serta memperhatikan kebijakan yang
ditetapkan oleh DWP Pusat.
(3) Pembubaran organisasi pada unsur
pelaksana dapat dilakukan jika organisasi
kedinasan dibubarkan dan organisasi
kedinasan dilikuidasi.
(4) Dalam hal organisasi unsur pelaksana
dibubarkan, status kekayaan organisasi
ditetapkan lebih lanjut oleh pengurus
DWP yang bersangkutan dengan
berdasarkan hasil musyawarah para
anggota dan memperhatikan kebijakan
yang ditetapkan oleh pengurus DWP satu
tingkat di atasnya.
73
BAB XII
TINDAK LANJUT MUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 29
(1) Pengurus pada semua tingkatan telah
melaksanakan rapat anggota,
musyawarah provinsi dan musyawarah
kabupaten/kota paling lama tiga bulan
sejak putusan Musyawarah Nasional
ditetapkan.
(2) Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan
pada semua tingkatan telah disahkan
selambat-lambatnya tiga bulan sejak
putusan Musyawarah Nasional
ditetapkan.
74
(3) Kepengurusan yang belum sempat
melaksanakan serah terima jabatan pada
akhir tahun berjalan tetap harus
membuat dan mengesahkan program
kerja satu tahun kedepan terhitung
tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember.
BAB X
TATA KERJA
Pasal 32
(1) Tata kerja dan Pelaksanaan program
kerja DWP diatur dalam Petunjuk
Pelaksanaan Tata Kerja DWP dan
Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja
DWP yang dibuat oleh pengurus DWP
Pusat.
75
(2) Pengurus DWP pada semua tingkatan
dalam melaksanakan kegiatannya
berpedoman kepada Petunjuk
Pelaksanaan Tata Kerja DWP dan
Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja
DWP.
BAB XIII
LAIN-LAIN
BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 30
Pasal 33
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam
anggaran dasar ini akan diatur lebih
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Dharma Wanita Persatuan.
(1) Perubahan ART DWP ini dapat
dilakukan oleh Pengurus DWP Pusat jika
terdapat hal-hal yang dipandang perlu
atau perkembangan keadaan yang
mempengaruhi organisasi DWP.
76
(2) Anggaran rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) Pasal 29 ini
ditetapkan oleh pengurus Dharma
Wanita Persatuan Pusat.
(2) Jika suatu ketentuan dalam AD dan
ART tidak jelas atau menimbulkan
perbedaan tafsiran, penyelesaiannya
diputuskan oleh pengurus DWP Pusat.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam ART
ini akan diatur lebih lanjut oleh
Pengurus DWP Pusat.
BAB XIV
PENUTUP
BAB XII
PENUTUP
Pasal 31
(1) Dengan penyempurnaan Anggaran Dasar
Dharma Wanita Persatuan ini, Anggaran
Dasar Hasil Munas II Tahun 2009
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 34
ART ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
77
(2) Anggaran dasar hasil penyempurnaan
Munas III Dharma Wanita Persatuan
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
78
Fly UP