...

PENGATURAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DUNIA MAYA

by user

on
Category: Documents
2116

views

Report

Comments

Transcript

PENGATURAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DUNIA MAYA
Jurnal Ilmu Hukum
2014
PENGATURAN ALAT BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA DUNIA MAYA
Oleh:
Sahuri Lasmadi1
ABSTRAK
Pengaturan alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dapat memberikan kemudahan
dan kepastian hukum bagi apatar penegak hukum untuk membuktikan pelaku
tindak pidana dunia maya untuk dapat dipertanggungjawabankan secara pidana.
Dengan adanya penyimpangan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan
instrumen hukum bagi aparat penegakan hukum dalam rangka untuk
mengungkapakan kejahatan dunia maya sebagai suatu kejahatan inkonvensional
dengan cara yang khusus dan membutuhkan keahlian tertentu untuk dapat
mengungkapkan sekaligus menjerat pelakunya.
Kata Kunci: Alat Bukti, Tindak Pidana Dunia Maya, Transaksi Elektronik
I. PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagai suatu norma hukum khusus terdapat suatu prinsip-prinsip
hukum yang juga baru,2 yang menyimpang dari sistem hukum yang ada
sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP. Salah satunya adalah
mengenai alat bukti elektronik yang baru diakui sebagai suatu alat bukti yang sah
dalam hukum pembuktian di Indonesia. Di mana sebelum Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, dalam hal pembuktian
tindak pidana dunia maya ini selalu terbentur pada keterbatasan cakupan alat bukti
sementara tindak pidana dunia maya ini semakin hari semakin sering terjadi dan
memerlukan pembuktian yang sebenar-benarnya.
Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
1
2
Dosen S1, S2, dan S3 Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.
Modus Operandi Cyber Crime Makin Canggih,01 Agustus 2000,www.google.com.
1
Jurnal Ilmu Hukum
2014
mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila
pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Alat pembuktian yang sah menurut undang-undang adalah berdasarkan Pasal
184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)
yang menentukan bahwa alat bukti terdiri atas:
1.
2.
3.
4.
5.
Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Surat;
Petunjuk;
Keterangan terdakwa.
Sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, salah satu hal yang menjadi kendala dalam penanganan praktik tindak
pidana dunia maya ini adalah bahwa bukti-bukti berupa software, data elektronik,
atau data dalam bentuk elektronis (elektronik evidence) lainnya yang belum dapat
diterima sebagai alat bukti dalam hukum Indonesia.
Sementara berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka hakim wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat, dalam hal ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi
alat bukti elektronik dalam menangani praktik tindak pidana dunia maya terhadap
transaksi elektronik.
Sehingga jelas bahwa alat bukti elektronik harus diakui keberadaannya dan
kekuatan hukumnya. Pengaturan mengenai eksistensi dan kekuatan hukum alat
bukti elektronik harus dituangkan dalam peraturan yang setingkat dengan undangundang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, tentu saja dengan harapan peraturan ini dapat memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat.
2
Jurnal Ilmu Hukum
2014
Dahulu Indonesia seakan-akan diisolasi, karena tidak ada dasar hukum yang
melindungi transaksi elektronik di Indonesia dengan luar negeri. Tapi hal itu tidak
akan terjadi lagi sebab setiap transaksi elektronik finansial dan nonfinansial baik
di dalam negeri maupun dengan luar negeri akan dilindungi. Bahkan, sejumlah
transaksi elektronik yang sering berlangsung bisa menjadi bukti hukum bila
terjadi pelanggaran.
Pengesahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
diyakini akan memperkuat kepercayaan internasional khususnya dalam hal
transaksi bisnis. Undang-undang ini juga membuat penipuan, carding, penipuan
melalui elektronik, penyebarluasan informasi transaksi elektronik, pornografi,
serta informasi elektronik yang merugikan untuk bisa diusut.
Undang-undang ini membentengi Indonesia dari kejahatan di dunia maya
yang dilakukan melalui teknologi informasi. Hukuman badan berupa kurungan
mulai 6 (enam) bulan hingga 10 (sepuluh) tahun serta denda yang bervariasi
antara ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah menanti para pelanggarnya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang dibahas dalam
penelitisan ini sebagai sub tema sentralnya adalah:
1. Apakah Pengaturan Alat bukti pada tindak pidana Dunia Maya merupakan
perluasan alat bukti yang terdapat Dalam KUHAP?
2. Apakah dengan perluasan alat bukti dalam Tindak Pidana Dunia Maya
dapat mengantisiapsi kejahatan Dunia Maya melalui penegakan hukum
pidana?
II. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Pengaturan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Dunia Maya
Penanganan terhadap praktik tindak pidana dunia (cyber crime) tidak
lepas dari perihal pembuktiannya. Karena dalam memanipulasi data komputer
menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi sulit untuk ditelusuri
dan juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan
3
Jurnal Ilmu Hukum
2014
penyalahgunaan komputer tersebut.3 Tindak pidana ini juga tidak terlepas dari
adanya bukti elektronik. Bukti elektronik tersebut dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.
Hal yang harus diperhatikan sebelum sampai pada tahap pembuktian
adalah pencarian alat bukti atau barang bukti yang mungkin ada
(diketemukan). Barang bukti merupakan barang mengenai mana delik
dilakukan (objek delik) dan barang dengan aman delik dilakukan, yaitu alat
yang dipakai untuk melakukan delik…, termasuk juga barang bukti ialah hasil
dari delik…, barang yang memiliki hubungan dengan langsung dengan tindak
pidana.4
Kemudian harus dilakukan suatu uji keabsahan terhadap sistem
komputer. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal atas keabsahan suatu sistem
komputer tersebut (dapat berupa sertifikat, atau surat keterangan lainnya yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) nantinya akan menjadi suatu
jaminan bagi pihak lain yang telah melakukan suatu aktifitas dengan
menggunakan sistem komputer tersebut. Semua data dan informasi yang
dihasilkan oleh komputer bersertifikat menjadi dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dikemudian hari terjadi suatu tindak pidana, maka bukti elektronik
yang terdapat di dalam harddisk, disket atau hasil print out, memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna. Sertifikat atau surat keterangan bekerjanya sistem
tersebut, dijadikan sandaran bahwa peralatan komputer tersebut aman dan
dapat dipercaya.
Bukti elektronik terdiri 3 macam, yaitu:5
1. Real evidence.
Bukti elektronik yang dimaksud di sini adalah hasil rekaman langsung dari
suatu aktifitas elektronik, hasil penghitungan atau analisa oleh suatu sistem
komputer yang telah bekerja sesuai dengan prosedur perangkat lunak yang
digunakan untuk pemrosesan data atau informasi, rekaman data log dari
3
Edmon Makarim,Pengantar Hukum Telematika, 2005, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
hal. 422.
4
Ibid.,hal. 479.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan
Transaksi Elektronik Lembaga Kajian Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(lkht-fhui), Depok, 2001.
5
4
Jurnal Ilmu Hukum
2014
sebuah server dalam Internet, atau juga dapat berbentuk salinan (receipt)
dari suatu peralatan seperti hasil rekaman kamera yang menggunakan
sensor. Real evidence ini dapat digunakan dalam banyak kemungkinan.
Kita ambil contoh sebuah bank melakukan suatu transaksi dengan nasabah
tentang pemotongan pajak sekian persen secara otomatis atas rekening,
dan setiap waktu nasabah tersebut dapat mengeceknya, maka pemotongan
(penghitungan) pajak tersebut termasuk dalam real evidence;
2. Hearsay evidence.
Kemudian yang kedua adalah hearsay evidencce, dimana dokumen atau
rekaman yang merupakan hasil dari pemrosesan dengan menggunakan
komputer yang kesemuanya adalah salinan atas sebuah informasi di atas
kertas. Pemrosesan data komputer tersebut tidak berlangsung secara
otomatis melainkan dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah dalam
suatu transaksi di bank, seorang nasabah hendak menukarkan sebuah cek
pada sebuah bank, kemudian data yang tertera di atas cek tersebut
divalidasi dengan menggunakan komputer yang ada di bank tersebut.
Apakah benar tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan dari pemilik
rekening, nomor rekeningnya, dan identitasnya, maka salinan cek setelah
melewati proses validasi tersebut dapat digolongkan ke dalam hearsay
evidence. Penggunaan bukti elektronik tersebut di dalam pengadilan
nantinya harus diperkuat oleh alat bukti dan bukti lainnya.
3. Derived evidence.
Penggolongan yang terakhir adalah kombinasi antara keduanya (real
evidence dan hearsay evidence). Penggunaan data atau pesan elektronik
sebagai barang bukti di pengadilan dicari ada tidaknya suatu hubungan
antara keduanya. Contohnya dalam suatu transaksi di bank, setiap harinya
dilakukan sinkronisasi transaksi antara data yang merupakan rekaman
langsung suatu aktifitas suatu transaksi dengan menggunakan komputer
dengan aktifitas para pihak (bank dengan nasabah).
Terdapat tiga hal yang dapat dijadikan panduan untuk menggunakan bukti
elektronik dalam suatu perkara yang terjadi dalam transaksi elektronik
adalah:6
1. Adanya pola (modus operandi) yang relatif sama dalam melakukan tindak
pidana dengan menggunakan komputer;
2. Adanya persesuaian antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain;
3. Adanya motif (alasan melakukan tindak pidana).
Beberapa cara agar suatu transaksi elektronik dalam pengadilan pidana dapat
diterima menjadi bukti, antara lain:7
6
7
Ibid..
Ibid..
5
Jurnal Ilmu Hukum
2014
1. The real evidence route.
Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri
(real evidencce ) tentunya harus dapat memberikan jaminan bahwa suatu
rekaman/salinan data (data recording) berjalan sesuai dengan prosedur
yang berlaku (telah diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out
suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus;
2. The statutory route.
Kemudian dengan berpangkal suatu penetapan atau pengesahan atas suatu
data (statutory route) suatu bukti elektronik dapat diterima sebagai alat
bukti di pengadilan. Contohnya dalam suatu perkara dimana dalam kasus
tersebut dikedepankan salinan dokumen berupa ijazah, dengan
pertimbangan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik. Pihak
yang memiliki kewenangan untuk mensahkan dokumen atau data tersebut
adalah negara atau pengadilan dan dalam hal pembuktian suatu kasus,
keabsahan data/dokumen tidak harus tercetak di atas kertas tapi juga
termasuk data atau informasi yang ada dalam sebuah disket, dokumen
yang diterima dengan menggunakan komputer melalui fasilitas
telekomunikasi (fax,e-mail) sepanjang dapat dibuktikan data/informasi itu
asli (original) atau hasil photocopy yang otentik, kemungkinan data atau
informasi tersebut dapat diterima. Pada kategorisasi ini yang ditetapkan
adalah data atau informasi yang ada di dalamnya, atau data tersebut
dinyatakan otentik.
3. The expert witness.
Selanjutnya dalam peranan saksi ahli (the expert witness) adalah bahwa
keterangan seorang ahli dapat menjadi alat bukti terhadap suatu kasus,
dimana keterangan yang diberikan berdasarkan pada pengetahuan dan
pengalaman. Kesaksian yang diberikan akan menjadi bahan pertimbangan
bagi hakim terutama mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dan
memberikan suatu standar keakuratan dan keobjektifan bekerjanya suatu
sistem komputer. Singkatnya, jika terjadi suatu kasus penggunaan
komputer secara ilegal maka seorang ahli di dalam suatu persidangan
dapat dipanggil kemudian saksi tersebut memberikan keterangan mengenai
cara kerja dan sistem komputer.
Ketiga pola ini sebaiknya selalu ada dalam pemeriksaan suatu kasus di
dalam pengadilan. Namun jika dilihat lebih lanjut, bahwa keberadaan data
elektronik akan sangat lemah tanpa didukung oleh ketiganya secara
bersamaan.
Karena Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
6
Jurnal Ilmu Hukum
2014
angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 1
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
Adapun alat bukti elektronik tersebut adalah berupa:
1.
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik);
2.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan,
menampilkan,
mengumumkan,
mengirimkan,
dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik);
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui
hasil cetak dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik sebagai alat
bukti yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal Ayat (1) yang
menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan informasi
elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dinyatakan sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang
pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan
dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam
7
Jurnal Ilmu Hukum
2014
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.8 Pembuktian juga
merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangundang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang
didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semenamena membuktikan kesalahan terdakwa.
Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:9
a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan
mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau
penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat
bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak
dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam
mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan undang-undang.
Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya
benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama
bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan
mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama
pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan
kebenaran yang ditemukan dalam keputusaan yang akan dijatuhkan,
kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan
kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.
Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang
tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman;
b. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan
meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus
berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara
limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.
Begitu juga dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan
pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas
yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang
hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang
harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan,
berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran, keluar dari garis yang dibenarkan
sistem pembuktian.
8
Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), 2006, Jakarta:Sinar Grafika,
hal.273.
9
Ibid..
8
Jurnal Ilmu Hukum
2014
Di samping itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang
ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan,
yaitu:10
a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk
mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa;
b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk
melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan
cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa sangkalan atau
bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi a
decharge maupun dengan alibi;
c. Pembuktian juga dapat berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak
pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat
dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan
pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, bahwa
kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang
didakwakan dalam dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan
pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan
penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus
membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan
menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.
Dalam KUHAP sistem pembuktian yang dpergunakan berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah
melakukannya.11 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa
KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara
negatif.12
Dalam Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat
bukti yang sah lebih ditekankan pada perumusannya. Hal ini dapat dibaca
dalam rumusan bahwa ketentuan pembuktian yang memadai untuk
menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk
10
Ibid..
Ibid.,hal.280-281.
12
Ibid..
11
9
Jurnal Ilmu Hukum
2014
menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan
pidana kepada terdakwa, harus:
a. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
b. dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa benar terdakwa yang bersalah melakukan.
Untuk menelusuri alasan pembuat undang-undang dalam merumuskan
Pasal 183 KUHAP, mungkin ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan
yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta
tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini dapat diambil dari
Penjelasan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan penjelasan tersebut pembuat
undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang
paling tepat dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia adalah sistem
pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan,
kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini,
terpadu kesatuan penggabungan antara sistem Conviction In Time dengan
sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (Positief Wettelijk
Bewjisleer).
Jika ditelaah lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan
kesewenang-wenangan jika penilaian kesalahan terdakwa hanya ditentukan
oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian Conviction In Time,
sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan
sulit mengujinya dengan cara ukuran objektif. Oleh karena itu sistem
pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi
kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya
terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif
manusia, sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan yang bersangkutan.
Setiap orang memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga dikhawatirkan
akan menjadikan praktek penegakkan hukum yang berbeda dan beragam
dalam pemidanaan. Akan tetapi, sebaliknya jika pemidanaan terdakwa hanya
tergantung pada ketentuan cara dan menurut alat bukti yang sah tanpa
10
Jurnal Ilmu Hukum
2014
didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam
upaya penegakkan hukum, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi
jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengutamakan dan mewujudkan
kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan tekanan batin bagi hakim
karena menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang diyakininya tidak benarbenar bersalah.
B. Perluasan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Dunia Maya Dalam
mengantisiapsi Kejahatan Dunia Maya
Dunia internet merupakan dunia digital yang terdiri dari dunia
komunikasi dengan proses yang jauh lebih “virtual” (maya). Identitas seorang
individu sangatlah sulit untuk diketahui di dalam dunia digital ini karena
sifatnya lebih global. Disini tidak ada sidik jari yang merupakan ciri khas dari
setiap orang. Atau tidak ada darah yang dapat dianalisa. Meski demikian
proses kejahatan di dalamnya bukannya tidak berbekas sama sekali. Proses
komunikasi dan komputasi digital juga bisa menghasilkan atribut khas, yaitu
“benda digital”.
Pertukaran atribut khas juga terjadi dalam proses tindak pidana dunia
maya ini, meskipun wujudnya adalah berupa benda digital. Contoh bendabenda digital seperti misalnya sebuah file dokumen, log akses, e-mail header
dan log, medan elektromagnet pada piringan harddisc, alamat IP, dan masih
banyak lagi. Benda-benda ini tidak bisa disentuh, diraba, dibaui, dirasa. Benda
ini hanya bisa dilihat, diukur satuannya, dan diproses lebih lanjut juga dengan
menggunakan komputer. Tetapi meskipun demikian bukti-bukti ini sangat
penting dan cukup kuat untuk dapat membuktikan sebuah kejahatan.
Contoh sederhananya adalah dalam sebuah e-commerce web server yang
memiliki sistem logging setiap kali server tersebut diakses. Melalui log ini,
semua
orang
yang
mengakses
server
akan
terekam
dengan
jelas
keterangannya, biasanya berupa alamat IP, port-port komunikasi yang
digunakan, aktifitasnya di dalam server tersebut, dan banyak lagi. Dari log ini
11
Jurnal Ilmu Hukum
2014
Anda dapat mengetahui alamat IP berapa yang melakukan “carding”.13
Kemudian dapat dicari ISP dari pemilik alamat IP ini. Setelah menghubungi
ISP yang bersangkutan dan menyertakan bukti-bukti aktifitasnya, maka tidak
menutup kemungkinan sudah dekat kepada pelaku. Itupun jika pelaku tersebut
tidak “berkeliling dunia” dulu memanfaatkan celah-celah komputer orang lain
untuk melakukan kejahatannya.
Dunia digital memang sangat luas cakupannya. Sebuah kelompok kerja
yang bernama Standard Working Group on Digital Evidence (SWGDE)
mendefinisikan bukti digital sebagai semua informasi yang memiliki nilai
pembuktian yang kuat yang disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk
sinyal-sinyal listrik digital.14 Oleh karena itu, data yang sesuai dengan definisi
ini biasanya adalah berupa kumpulan logika digital yang membentuk sebuah
informasi, termasuk teks dokumen, video, audio, file gambar, alamat-alamat
komunikasi digital, dan masih banyak lagi.
Perangkat yang menggunakan format data digital untuk menyimpan
informasi memang sangat banyak. Perangkat yang memiliki potensi untuk
menyimpan bukti digital selain komputer, jaringan komputer dan jaringan,15
juga terdapat perangkat lainnya seperti perangkat ponsel, smart card, bahkan
microwave juga bisa berperan sebagai sumber bukti digital. Berdasarkan
pertimbangan inilah maka dibuat tiga kategori besar untuk sumber bukti
digital, yaitu:16
1. Open komputer systems.
Perangkat yang masuk dalam kategori jenis ini adalah perangkat komputer.
Sistem yang memiliki media penyimpanan, keyboard, monitor, dan
perangkat yang biasanya ada di dalam komputer masuk dalam kategori ini.
Seperti misalnya laptop, desktop, server, dan perangkat sejenis lainnya.
Perangkat yang memiliki sistem media penyimpanan yang semakin besar
dari waktu ke waktu ini merupakan sumber yang kaya akan bukti digital.
Sebuah file yang sederhana saja pada sistem ini dapat mengandung
informasi yang cukup banyak dan berguna bagi proses investigasi.
Contohnya detail seperti kapan file tersebut dibuat, siapa pembuatnya,
13
Bukti Digital,www.ketok.com.
Ibid..
15
Ibid..
16
Ibid..
14
12
Jurnal Ilmu Hukum
2014
seberapa sering file tersebut diakses, dan informasi lainnya semua
merupakan informasi penting.
2. Communication systems.
Sistem telepon tradisional, komunikasi wireless, internet, jaringan
komunikasi data, merupakan salah satu sumber bukti digital yang masuk
dalam kategori ini. Sebagai contoh, jaringan internet membawa pesanpesan dari seluruh dunia melalui e-mail. Kapan waktu pengiriman e-mail
ini, siapa yang mengirimnya, melalui mana pengirim mengirim, apa isi
dari e-mail tersebut merupakan bukti digital yang sangat penting dalam
investigasi.
3. Embedded computer systems.
Perangkat telepon bergerak (ponsel), Personal Digital Assistant (PDA),
smart card, dan perangkat-perangkat lain yang tidak dapat disebut
komputer tapi memiliki sistem komputer dalam bekerjanya dapat
digolongkan dalam kategori ini. Hal ini dikarenakan bukti-bukti digital
juga dapat tersimpan di sini. Sebagai contoh, sistem navigasi mobil dapat
merekam ke mana saja mobil tersebut berjalan. Sensor dan modul
diagnosa yang dipasang dapat menyimpan informasi yang dapat digunakan
untuk menyelidiki terjadinya kecelakaan, termasuk informasi kecepatan,
jauhnya perjalanan, status rem, posisi persneling yang terjadi dalam lima
menit terakhir. Semuanya merupakan sumber-sumber bukti digital yang
sangat berguna.
Akan tetapi, bukti digital tersebut terbentur dalam hukum pembuktian di
Indonesia. Posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam
posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan kompromistis. Di satu pihak
hukum harus selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi,
sehingga perlu pengakuan hukum terhadap berbagai perkembangan teknologi
digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Akan tetapi, di lain
pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam
mengakui alat bukti digital tersebut. Bahkan jika mengikuti teori klasik dalam
hukum pembuktian yang disebut dengan hukum alat bukti terbaik (best
evidence rule), maka suatu alat bukti digital sulit diterima dalam
pembuktian.17
17
Munir Fuady,Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata),2006, Bandung:Citra
Aditya Bakti,hal.151.
13
Jurnal Ilmu Hukum
2014
The best evidence rule mengajarkan bahwa suatu pembuktian terhadap
isi yang substansial dari suatu dokumen atau rekaman harus dilakukan dengan
membawa ke pengadilan dokumen atau rekaman asli tersebut. Kecuali jika
dokumen atau rekaman tersebut memang tidak ada, dan ketidakberadaannya
bukan terjadi karena kesalahan yang serius dari pihak yang membuktikan.
Dengan demikian menurut doktrin ini, fotokopi (bukan asli) dari suatu surat
tidak mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. Demikian juga dengan
bukti digital, seperti e-mail, surat dengan mesin faksimile, tanda tangan
elektronik, tidak ada aslinya ke pengadilan sehingga hal ini mengakibatkan
permasalahan hukum yang serius dalam bidang hukum pembuktian.
Pemakaian internet dalam melakukan transaksi elektronik dewasa ini
berkembang dengan pesat sehingga sektor hukum pun, termasuk hukum
pembuktian, diminta untuk turun tangan sehingga bisnis melalui internet dapat
tercipta ketertiban dan kepastian, di samping tercapai pula unsur keadilan bagi
para pihak.18
Beberapa prinsip hukum yang bersentuhan dengan transaksi elektronik
yang mesti diakui sektor pembuktian adalah sebagai berikut:19
1.
2.
3.
Semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya
memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum
pembuktian. Dengan demikian, data elektronik mestinya mempunyai
kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen kertas;
Kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan
kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara
tertulis di atas kertas;
Tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang
sama dengan tanda tangan biasa.
Beberapa Negara di dunia ini sudah mengadopsi perkembangan
teknologi digital ke dalam hukum pembuktiannya, seperti:20
1.
2.
Hong Kong telah memiliki Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik
sejak tanggal 7 Januari 2000;
Inggris telah meiliki the Electronic Communication Bill sejak tanggal 26
Januari 2000;
18
Ibid.,hal.152.
Ibid.,hal.155.
20
Ibid..
19
14
Jurnal Ilmu Hukum
3.
2014
Jepang telah memiliki Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik
dan Notarisasi Bisnis Nomor 102, tanggal 31 Mei 2000, yang mulai
berlaku sejak tanggal 1 April 2001.
Di samping berbagai Negara yang telah mulai mengakui transaksi
elektronik, termasuk cara pembuktiannya, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa
juga telah membuat Uncitral Model Law terhadap alat bukti komersil
(Uncitral Model Law on Electronic Commerce). Uncitral Model Law ini telah
resmi dipublikasikan sejak tahun 1996, dengan bahasa aslinya dalam bahasa
Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Model Law ini diharapkan
dapat diterapkan pada setiap informasi dalam bentuk data elektronik yang
digunakan dalam hubungannya dengan aktivitas komersil.21
Yang dimaksud dengan data elektronik adalah setiap informasi yang
dihasilkan, dikirim, diterima, atau disimpan dengan sistem elektronik, optikal,
atau dengan cara-cara yang serupa, termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem
pertukaran data elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, atau telekopi.22
Banyak ketentuan yang diatur dalam Model Law tersebut, baik yang
bersentuhan secara langsung maupun yang tidak langsung dengan hukum
pembuktian.
Beberapa kriteria atau ketentuan dasar yang harus dipertimbangkan
dalam hubungannya dengan pengakuan terhadap alat bukti digital adalah
sebagai berikut:23
1. Perlakukan hukum terhadap data elekronik.
Dalam hal ini ditentukan bahwa siapa pun, termasuk pengadilan, tidak boleh
menolak efek hukum, validitas hukum, dan pelaksanaan hukum semata-mata
karena hal tersebut merupakan data elekronik. Di samping itu, pengadilan
tidak boleh pula menolak efek hukum dari dokumen jika para pihak memang
tidak mungkin mendapatkan naskah asli dari dokumen tertentu;
2. Praduga otentisitas.
Prinsip praduga otentisitas ini merupakan suatu ketentuan yang sering
digunakan untuk membuktikan keaslian suatu dokumen/data digital atau
keaslian tanda tangan digital. Dalam hal ini, hukum pembuktian
beranggapan bahwa suatu dokumen/data digital atau tanda tangan digital
21
Ibid..
Ibid..
23
Ibid.,hal.156-165.
22
15
Jurnal Ilmu Hukum
2014
dianggap asli, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Yang dilakukan dalam
hal ini adalah suatu pembuktian terbalik. Artinya, barang siapa yang
menyatakan bahwa alat bukti tersebut palsu, maka dialah yang harus
membuktikannya. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari prinsip ini
adalah bahwa pengadilan tidak boleh menolak alat bukti digital hanya
karena itu adalah bukti digital, tetapi jika mau ditolak, pihak yang
berkeberatan atas bukti tersebut harus mengajukan alasan-alasan yang
rasional, misalnya dengan membuktikan bahwa alat bukti digital tersebut
sebenarnya adalah palsu atau hasil rekayasa saja;
3. Notarisasi bisnis.
Notarisasi bisnis terhadap suatu alat bukti digital juga sering dipersyaratkan
oleh hukum pembuktian. Yang dimaksud dengan notarisasi bisnis adalah
pelibatan notaris atau petugas khusus untuk itu, yang setelah dilakukan
penelaahan, pemeriksaan pemakaian standar tertentu, kemudian notaris atau
petugas khusus menyatakan bahwa data atau tanda tangan digital tersebut
adalah benar ditandatangani oleh pihak yang tertulis sebagai
penandatangannya;
4. Perlakuan hukum terhadap tulisan elektronik.
Sebagaimana diketahui bahwa hukum di negara mana pun mensyaratkan
transaksi tertentu dilakukan secara tertulis. Tujuan persyaratan tertulis bagi
transaksi adalah sebagai berikut:
a. Membantu para pihak untuk waspada dan sadar sepenuhnya akan isi dan
konsekuensi dari kontrak yang ditandatanganinya;
b. Untuk mempermudah pembuktian tentang maksud dan niat tertentu dari
pihak yang bertransaksi;
c. Untuk mendapatkan suatu kontrak atau dokumen yang tidak berubahubah;
d. Untuk memperkuat keotentikan data tersebut dengan adanya
pembubuhan tanda tangan dan materai;
e. Agar kontrak tersebut dibaca oleh semua pihak;
f. Agar dokumen tersebut dapat diterima oleh pihak yang berwenang atau
pengadilan;
g. Untuk memungkinkan agar kontrak atau dokumen tersebut dapat
digandakan lagi untuk kepemtingan semua pihak yang berkepentingan;
h. Untuk memfinalisasi maksud para pihak dalam bentuk tulisan sekaligus
menyediakan catatan bagi maksud tersebut;
i. Untuk menyimpan data dalam bentuk yang dapat terbaca;
j. Untuk memberikan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak terhadap
transaksi yang diisyaratkan oleh undang-undang.
Tentang persyaratan dokumen tertulis sabagaimana banyak diharuskan
untuk melakukan transaksi, maka dalam hubungannya dengan transaksi
elektronik ditentukan bahwa persyaratan tertulis bagi data elektronik
dianggap dipenuhi jika data tersebut berisi informasi yang dapat diakses
langsung untuk digunakan pada kepentingan selanjutnya;
5. Persoalan tanda tangan pada dokumen.
16
Jurnal Ilmu Hukum
2014
Sebagaimana telah diketahui bahwa tanda tangan bagi suatu dokumen
memainkan peranan yang sangat penting dalam hukum pembuktian. Pada
prinsipnya, akan sangat tidak berarti bagi suatu kontrak jika kontrak tersebut
tidak pernah ditandatangani. Dalam hal ini, suatu tanda tangan akan
berfungsi sebagai berikut:
a. Sebagai identitas para pihak;
b. Untuk menghubungkan para pihak dengan isi dari dokumen yang
bersangkutan;
c. Memberikan kepastian tentang telah terlibatnya para pihak secara nyata
dalam dokumen tersebut;
d. Menunjukkan tempat keberadaan penandatangan pada saat itu.
Dalam hubungannya dengan persyaratan hukum yang menghendaki tanda
tangan bagi suatu dokumen terkait dengan data elektronik, maka persyaratan
hukum dianggap cukup jika:
a. Digunakan metode tertentu yang mengidentifikasikan orang dimaksud
dan untuk mengindikasikan bahwa orang yang dimaksud setuju dengan
informasi dalam data elektronik;
b. Metode tersebut layak dan dapat dipercaya untuk maksud penggunaan
data elektronik tersebut, dengan mempertimbangkan semua situasi dan
kondisi, termasuk setiap perjanjian yang relevan.
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan layak tidaknya
suatu metode identifikasi tersebut, dalam arti layak secara hukum, komersil
dan teknikal, adalah sebagai berikut:
a. Tingkat kecanggihan peralatan yang dipakai dalam metode tersebut;
b. Jenis besaran dari transaksi tersebut;
c. Tingkat kelaziman dibuatnya transaksi komersil seperti itu di antara para
pihak;
d. Hakikat dari aktivitas perdagangan tersebut;
e. Pemenuhan kebiasaan dalam perdagangan;
f. Maksud dari dipersyaratkannya tanda tangan oleh undang-undang yang
bersangkutan;
g. Tingkat kepentingan dan nilai informasi dalam data elektronik tersebut;
h. Tingkat penerimaan metode tersebut dalam industri yang relevan;
i. Ada atau tidaknya asuransi yang mengcover data yang tidak diotorisasi;
j. Ketersediaan metode identifikasi yang alternatif dan biaya yang
diperlukan;
6. Tidak perlu berhadapan muka.
Mengingat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, maka
dewasa ini tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara
pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup dengan memakai internet.
Sekarang ini masih ada negara yang hukumnya mensyaratkan agar suatu
kontrak, yang meskipun tidak tergolong kontrak khusus, masih memerlukan
tatap muka. Sebagai contoh, penjual polis asuransi atau penjual obat-obatan
harus bertatap muka dengan pelanggannya dalam menjual produknya itu.
Kewajiban tatap muka seperti ini tidak masanya lagi untuk dipertahankan,
kecuali untuk kontrak yang sangat khusus, seperti kontrak tentang tanah.
17
Jurnal Ilmu Hukum
2014
Oleh karena itu, terhadap suatu kontrak elektronik yang kontraknya dibentuk
hanya melalui pengiriman data elektronik, kontrak tersebut tidak boleh
ditolak hanya karena bahwa kontrak tersebut dibuat secara elektronik, yakni
dibuat tanpa berhadapan muka, kecuali jika para pihak menentukan lain;
7. Tidak memerlukan konfirmasi lewat surat.
Hukum pembuktian yang ortodok mensyaratkan jika penjual menjual
barangnya melalui e-commerce, penjual diharuskan mengirimkan suatu
dokumen yang berisikan konfirmasi tertulis malalui surat kapada para
pelanggannya. Demikian juga jika suatu jual beli dilakukan dengan
menggunakan faximile, diisyaratkan agar surat aslinya juga dikirimkan.
Ketentuan ortodoks tersebut sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh hukum
pembuktian yang modern, dimana pengirim surat asli atau konfirmasi
tertulis tersebut tidak dipersyaratkan lagi.
Di samping itu, jika hukum atau para pihak masih mensyaratkan adanya
pengakuan atau konfirmasi penerimaan data atau tawaran tertentu,
pengadilan tidak pantas lagi menolak suatu konfirmasi atas adanya kontrak
karena alasan bahwa konfirmasi tersebut hanya dilakukan secara elektronik.
Akan tetapi, konfirmasi tersebut dapat saja diberikan, misalnya dalam
bentuk-bentuk sebagai berikut:
a. Komunikasi oleh penerima data dalam berbagai bentuk, baik secara
otomatis maupun tidak;
b. Setiap tingkah laku penerima data, selama dapat mengindikasikan kepada
pengirim data bahwa data telah diterima oleh penerima data;
c. Jika sudah diterima konfirmasi penerimaan pengiriman data elektronik,
hukum harus mempraduga bahwa data elektronik tersebut memang sudah
diterima oleh penerima data tersebut;
d. Jika ada konfirmasi data elektronik telah memenuhi persyaratan teknis
tertentu yang telah disetujui sebelumnya atau sesuai persyaratan undangundang tertentu, maka harus dipraduga oleh hukum bahwa persyaratan
teknis tersebut sudah dipenuhi;
8. Kewajiban menyimpan dokumen.
Ada kalanya hukum mengharuskan pihak tertentu untuk menyimpan data
atau dokumen untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk keperluan
akuntansi atau pajak. Akan tetapi, suatu data elektronik tidak selamanya
dapat diharapkan disimpan dalam bentuknya yang asli mengingat tidak
jarang data tersebut disimpan dalam bentuk yang sudah dipendekkan, atau
diubah bentuk dan format dan sebagainya.
Oleh karena itu, jika data atau dokumen tersebut merupakan data elektronik,
maka kewajiban data atau dokumen tersebut harus dianggap telah memenuhi
persyaratan hukum jika:
a. Informasi dalam dokumen elektronik tersebut masih dapat diakses untuk
masa selanjutnya;
b. Informasi tersebut disimpan tetapi masih dapat diidentifikasi keasliannya
dan tujuannya, dan dapat pula ditentukan waktu data tersebut diterima
atau dikirim;
18
Jurnal Ilmu Hukum
2014
c. Informasi disimpan dalam format asli ketika disimpan, dikirim, atau
diterima, atau dalam format yang dapat ditunjukkan bahwa data tersebut
merepresentasikan secara akurat terhadap informasi yang disimpan,
dikirim, atau diterima tersebut.
Namun demikian, kewajiban menyimpan data tersebut tentunya tidak
berlaku terhadap data atau informasi yang mempunyai tujuan hanya
untuk dikirim atau diterima;
9. Hanya berlaku terhadap kontrak yang dilakukannya sendiri.
Agar suatu kontrak elektronik dapat diterima sebagai suatu alat bukti, maka
hukum di berbagai negara sering juga mempersyaratkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Kontrak dikirimnya sendiri;
b. Kontrak dikirim oleh orang yang diberikan otorisasi, misalnya oleh
sekretarisnya;
c. Dikirim melalui sistem informasi yang diprogram olehnya atau atas
namanya untuk mengirimkan data elektronik secara otomatis;
10. Tidak berlaku terhadap kontrak-kontrak khusus.
Bahwa seharusnya, ketentuan yang membolehkan pembuatan kontrak secara
digital/elektronik tidak berlaku terhadap kontrak-kontrak khusus.
Kekhususan itu, baik karena sangat berharganya benda yang menjadi objek
dari kontrak tersebut maupun karena secara historis yuridis memang telah
memerlukan prosedur khusus. Banyak variasi dari kontrak-kontrak yang
dikecualikan/dikhususkan dari ketentuan tentang bukti digital/elektronik
tersebut, tetapi biasanya adalah terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. Akta yang mensyaratkan harus dibuat di depan notaris, seperti akta
pendirian perseroan terbatas dan lain-lain;
b. Akta yang mensyaratkan harus dibuat di depan pejabat khusus, seperti
akta yang berkenaan dengan berbagai model peralihan atas tanah, yang
di Indonesia harus dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
c. Dokumen yang memerlukan suatu materai, seperti akta yang melibatkan
peneriman sejumlah uang;
d. Surat kuasa;
e. Surat wasiat;
f. Surat berharga komersil;
g. Sumpah;dokumen yang diproduksi pengadilan, dan lain-lain;
11. Ketegasan tentang tempat dan waktu terjadinya kata sepakat.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap kontrak, waktu, dan tempat
dianggap terjadinya kontrak perlu ditentukan dengan tegas, terutama untuk
mengetahui saat mulai berlakunya hak dan kewajiban para pihak, dan
hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang
mengadilinya. Jika para pihak dalam kontrak tersebut tidak menentukan
dengan tegas kapan dan dimana kontrak dianggap dilakukan, hukum harus
menyediakan kaidahnya untuk itu.
Khusus terhadap kontrak-kotrak digital, untuk waktu terjadinya kontrak
biasanya hukum akan mengaturnya sebagai berikut:
19
Jurnal Ilmu Hukum
2014
a. Data elektronik dianggap sudah terkirim pada saat informasi tersebut
sudah diterima oleh sistem informasi yang tidak lagi dikontrol oleh
pengirim;
b. Data elektronik dianggap sudah diterima jika:
1). Informasi tersebut sudah diterima oleh sistem informasi yang
dirancang oleh penerimanya untuk menerima informasi seperti itu;
2). Tidak dirancang suatu sistem informasi untuk menerima informasi
tersebut, informasi dianggao diterima manakala informasi tersebut
sudah diketahui oleh penerimanya.
Adapun untuk tempat pengiriman dan penerimanan data elektronik dianggap
di tempat-tempat sebagai berikut:
a. Dianggap dikirim pada tempat kedudukan bisnis dari pengirim dan
dianggap diterima pada tempat kedudukan bisnis penerimanya;
b. Jika terdapat lebih dari satu tempat kedudukan bisnis, dianggap di
tempat yang paling dekat hubungannya dengan transaksi yang
bersangkutan;
c. Jika tidak ada transaksi yang mendasarinya, di tempat kedudukan utama
dari bisnisnya;
d. Jika tidak ada tempat kedudukan bisnisnya, di tempat para pihak
biasanya berdomisili;
12. Display dalam bentuk yang dapat dibaca.
Agar suatu bukti digital dianggap sama dengan seperti aslinya dan dapat
diterima di pengadilan, sering juga dipersyaratkan agar informasi tersebut
dapat dilakukan display di pengadilan dalam format yang dapat terbaca dan
masih dalam formatnya yang asli;
13. Integritas informasi dan keaslian dokumen.
Teori hukum pembuktian sering mensyaratkan agar suatu dokumen yang
dipakai sebagai bukti di pengadilan haruslah dokumen asli. Keaslian dari
dokumen tertulis mudah ditentukan. Akan tetapi, keaslian dari dokumen
elektronik atau rekaman elektronik tidak mudah ditentukan. Dalam hal ini,
di samping persyaratan dapat di-display seperti tersebut di atas, dokumen
elektronik atau rekaman elektronik tidak mudah dianggap sebagai asli
manakala ada jaminan yang wajar bahwa informasi dalam dokumen atau
rekama elektronik yang dibawa ke pengadilan tersebut masih tidak berubah,
komplit, dan sama dengan pada waktu dokumen atau rekaman tersebut
dilakukan secara final pertama kalinya.
Standar terhadap reabilitas keaslian dokumen tersebut haruslah dikaji dari
tujuan penyimpanan data tersebut (sehingga tidak berubah-ubah),dan dengan
menggunakan kondisi yang relevan lainnya;
14. Pengakuan hanya terhadap cara dan format tertentu.
Sebagaimana diketahui bahwa data elektronik ada berbagai jenis dan format.
Tidak semua data elektronik tersebut reliable dan pantas diberlakukan
sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk itu, hukum pembuktian seyogianya
membatasi dengan tegas data elektronik yang bagaimana yang dapat
diterima di pengadilan. Sebagai contoh, tentang software yang digunakan,
cara dan alat untuk berkomunikasi,situs internet yang dipergunakan, dan
20
Jurnal Ilmu Hukum
2014
lain-lain. Tentu saja ketentuan ini selalu berubah sesuai dengan
perkembangan teknologi digital;
15. Dapat diterima jika pihak lawan kontrak tidak menolaknya.
Ketentuan hukum pembuktian yang modern sekarang ini dapat menerima
kontrak elektronik dalam berbagai bentuk sebagai bukti adanya kontrak,
asalkan sewaktu kontrak dibuat, pihak lawan kontrak tidak menyatakan
keberatannya. Oleh karena itu, jika tidak ada yang berkeberatan pada waktu
kontrak dibuat, suatu kontrak dapat saja dibuat lewat e-mail, faksimile,
bahkan juga melalui telepon, rekaman suara, video atau SMS (short message
sistem) pada telepon.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa tidak ada
alasan untuk menolak bukti digital sebagai alat bukti yang sah dalam hukum
pembuktian di Indonesia. Selain terjamin kevalidan nya, juga mengingat
fungsi dari bukti digital itu sendiri yang dapat membuktikan kebenaran materil
dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Sehingga dapat terciptalah kepastisan
hukum bagi masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik maka bukti elektronik ini telah diakui sebagai alat bukti
yang sah sehingga dapat digunakan dalam melakukan pembuktian.
Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 44 yang menentukan bahwa
alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
1.
Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
2.
Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Jadi di sini dapat dilihat telah terjadi perluasan alat bukti. Artinya
sekarang ini dalam penanganan tindak pidana dunia maya, alat bukti yang
digunakan tidak hanya alat bukti yang diatur dalam KUHAP tetapi juga telah
diakui alat bukti yang lain yaitu alat bukti berupa informasi elektronik dan
dokumen lektronik.
III. PENUTUP
Bahwa Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data
21
Jurnal Ilmu Hukum
2014
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic
mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik). Adapun alat bukti elektronik
tersebut adalah berupa: a)Dokumen Elektronik (Pasal 1 Angka 4 UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik), b)Sistem Elektronik (Pasal 1
Angka 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
Bahwa Dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik maka bukti elektronik ini telah diakui sebagai alat bukti yang sah
sehingga dapat digunakan dalam melakukan pembuktian.Hal ini dapat dilihat
dalam pengaturan Pasal 44 yang menentukan bahwa alat bukti penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan UndangUndang ini adalah sebagai berikut: a)alat bukti sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Perundang-undangan, b)alat bukti lain berupa Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1
dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Jadi di sini dapat dilihat
telah terjadi perluasan alat bukti. Artinya sekarang ini dalam penanganan tindak
pidana dunia maya, alat bukti yang digunakan tidak hanya alat bukti yang diatur
dalam KUHAP tetapi juga telah diakui alat bukti yang lain yaitu alat bukti
berupa informasi elektronik dan dokumen lektronik.
22
Jurnal Ilmu Hukum
2014
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Dunia maya (Cyber Crime),
Bandung:Refika Aditama, 2005.
Barda Nawawi Arief,Tindak Pidana Dunia maya (Perkembangan Kajian Cyber
Crime di Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006.
Bukti Digital,www.ketok.com.
Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
2005.
J.J.H.Bruggink,
terjemahan:
Arief
Sidharta,
Hukum,Bandung:Citra Aditya Bakti,1995.
Modus
Operandi Cyber
www.google.com.
Crime
Makin
Canggih,
Refleksi
01
Agustus
tentang
2000,
Munir Fuady,Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung:Citra
Aditya Bakti, 2006.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik
dan Transaksi Elektronik Lembaga Kajian Hukum Teknologi, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (lkht-fhui), Depok, 2001.
Sahuri L, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum
Pidana Indonesia”, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas
Airlangga, Surabaua, 2003.
Samidjo,Pengantar Hukum Indonesia, Bandung:Armico, 1985.
Tb.Irman, Hukum Pembuktian Pencucian Uang,Jakarta:MQS Publishing &
AYYCCS Group, 2006.
Yahya
Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali), Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
Kitab Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
23
Fly UP